Kalimantan (akan jadi) Pulau Kelapa Sawit (?)

kses jalan antar kabupaten / kota dan antar provinsi di kalimantan bisa dikatakan sangat

memprihatinkan. Di sisi lain jalan yang penuh lubang dikarenakan aspal yang tipis, jalur

alternatif pun sangat minim. Penting sepatutnya membangun jalan-jalan alternatif yang

menghubungkan kota / kabupaten hingga antar provinsi, agar kejadian terputusnya akses jalan

darat yang menghubungkn kota Sampit-Palangka Raya tidak terulang dikarenakan jembatan

penghubung dalam perbaikan dan jalan alternatif yang tidak memadai untuk dilewati. Mengapa

5 gubernur di kalimantan tidak bekerja sama membangun mega proyek mengenai jalan

alternatif? Apa benar terkendalanya karena sebagian besar lahan sudah menjadi lahan

perkebunan kelapa sawit? Kalimantan (akan jadi) pulau kelapa sawit. (?)

Hampir seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tentu tidak lupa dengan kejadian

tongkang pengangkut bijih besi yang menabrak salah satu pilar jembatan Bajarum di desa Kota

Besi kabupaten Sampit saat tongkang tersebut melintas. Memang (dan untung) tidak

mengakibatkan ambruknya jembatan tersebut, namun kejadian tersebut diklaim memperpendek

umur jembatan hingga 50% sisa hidupnya. Bagaimana tidak, tongkang tersebut mengangkut

lebih besar dari kapasitas pengangkutan yang diizinkan dan melintas diluar jam operasional

tanpa dipandu.

Tak ayal untuk mengurangi resiko ambruknya jembatan Bajarum, tim dari Dinas

Pekerjaan Umum RI pun turun tangan dan merekomendasikan untuk menutup sementara akses

untuk melintas dan kegiatan apapun di atas jembatan.

A

Saat penutupan akses jembatan Bejarum, distribusi antar daerah pun terganggu. Kerugian

akibat ditutupnya akses untuk melintas yang diberlakukan selama lebih kurang 2 bulan itupun

tidak bisa ditaksir. Seluruh elemen masyarakat merasakan dampaknya.

Warga sekitar pun mulai 'menyalakan' kembali mesin-mesin kelotok mereka sebagai

solusi untuk membantu warga lainnya yang hendak menyebrang, dan tarif pun di patok.

Permasalahan yang terjadi tidak sampai di situ saja. Permasalahan lain pun muncul

kelotok-kelotok kecil tidak mampu untuk menyeberangkan kendaraan roda 4. Pemerintah daerah

pun turun tangan dengan menyediakan feri penyeberangan dengan kapasitas 10 mobil. Bisa

dibayangkan bagaimana antrean kendaraan roda 4 yang ingin menggunakan jasa feri ini.

Betapa ruwetnya kala itu, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dan masyarakat pun

menuntut perbaikan jembatan dapat selesai dalam waktu yang singkat.

Kejadian yang saya utarakan di atas merupakan suatu kejadian nyata terhadap bagaimana

pentingnya akses jalan alternatif yang menghubungkan kota / kabupaten hingga antar provinsi.

Dengan kejadian seperti itu, tentu saja semua lapisan masyarakat sangat dirugikan dan

perekonomian antar kabupaten hingga provinsi pun juga berdampak.

Agar permasalahan tersebut tidak terjadi sebaiknya para gubernur sebagai jabatan

tertinggi di masing-masing provinsi di kalimantan menggelar rapat khusus guna membangun

jalur-jalur alternatif sehingga apabila jalur utama yang selalu diandalkan namun juga tidak terlalu

andal itu tidak bisa dilalui, maka kejadian seperti sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi.

Apakah mega proyek ini tersendat dikarenakan tidak ada lahan untuk pembuatan jalan?

Saya kira tidak seperti itu, lahan di kalimantan masih sangat luas, namun lain halnya lagi apabila

sebagian lahan di kalimantan sudah dialihfungsikan untuk kepentingan komersil. Hmm, sedikit

menebak. Apa benar sebagian besar lahan di kalimantan dijadikan perkebunan kelapa sawit milik

perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri, sehingga sulit bagi pemerintah membuka

lahan untuk mega proyek pembuatan jalan alternatif? Saya yakin tebakan saya ini (mungkin)

benar. Logikanya, apabila benar apa yang saya tebak, situasinya kan mana mungkin pemerintah

membatalkan surat izin yang sudah dikantongi perusahaan perkebunan sawit dan kemudian

pemerintah membuat jalan alternatif di atas lahan yang sudah dibeli oleh perusahaan tersebut.

Tentu saja sulit kan?

Apabila tebakan saya ini (mungkin) memang benar, saya harap pemerintah tidak lagi

memberikan izin ke perusahaan perkebunan sawit untuk membuka lahan baru. Sangat kecil

dampak positifnya bagi masyarakat, namun besar manfaatnya bagi pendapatan daerah, kita tahu

dan tidak bisa dipungkiri hal itu. Namun pemerintah daerah harus memperhitungkan kembali

kerugian yang ditaksir apabila kejadian di Sampit itu terjadi di daerah lain, dan kepercayaan

masyarakat pun saya yakin akan merosot tajam.