Upload
daeng-mudrikan-nacong
View
333
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir
Citation preview
URGENSI MENINGKATKAN KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN PESISIR
OlehBudimawan
Guru-besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Unhas Kepala Puslitbang Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil,
Unhas
Seminar Nasional dan Workshop Maritim, di Bantaeng 2 Oktober 2014
Quo vadis masyarakat pesisir dan lingkungan pesisir
Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan kuat terhadap sumberdaya
pesisir (nelayan, pembudidaya, pengusaha2,... Miskin (struktural, kultural dan alamiah) Keterbatasan akses terhadap infrastruktur wilayah Rentan terhadap resiko dan bencana alam
Lingkungan pesisirKawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi
pembangunan yang tinggi. 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada
ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982) 6% luas bumi menghasilkan 43% of the world’s ecosystem
goods and services (Costanza, et.al, 1997) 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir
(FAO, 1998)
Kawasan pesisir yang berada pada low land rentan terhadap Run off (pencemaran, sedimentasi, ....) perubahan regim hidrologi akibat aktivitas manusia &
pembangunan di daratan. Kekuatan hidrodinamis (dampak perubahan iklim)
Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone :
- Kemudahan akses transportasi
- Lahan darat dan perairan yang subur
- Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah
- Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri
- Keindahan Panorama
Oleh karena itu : 50%-70% dari jumlah penduduk dunia (5,3 milyar
jiwa) tinggal di kawasan pesisir (Edgren, 1993) 2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah
pesisir (Cicin-Sain dan Knecht, 1998)
Bagi Indonesia,¾ Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 70 genus dr karang, 18%
terumbukarang dunia ada di Indonesia)¾ 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia¾ 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12
mil dari pantai.¾ 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir
50 km dari garis pantai.¾ 80% tergantung kepada pemanfaatan SDP¾ 42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat
pusat pertumbuhan ekonomi.
Resiko bencana alam
Faktor Alam: Kenaikan paras laut ( 1 cm/th) akibat pemanasan global
pergeseran garis pantai El-nino dan La-Nina irregular suhu permukaan laut Tsunami bencana • Chili (1960), gempa tektonik 8,25-8,5 SR mengakibatkan 120 jiwa
meninggal, 870 jiwa hilang, 870 luka.• Flores (1992), tinggi gelombang 3-30 m• Sanriku (1993) akibat gempa tektonik 8,5 SR; mengakibatkan 3.008
jiwa meninggal, 1.152 luka• NAD (2004), tsunami, mengakibatkan 166.000 jiwa meninggal, + luka2
Kenaikan air laut (akibat pemansan global) menyebabkan :– Abrasi pantai– Intrusi air asin ke dalam esturia dan akuifer– Meningkatnya resiko banjir– Hilangnya struktur pantai alami maupun buatan– Terganggunya ekologi pantai
Faktor Manusia: Kerusakan ekosistem ‘kunci’ (mangrove, lamun dan
terumbu karang) menurunnya performa fungsi-fungsinya• Konversi areal mangrove menjadi kawasan permukiman,
pertambakan,…dsb• Reklamasi pantai untuk kawasan industri dan permukiman• Pemboman dan pembiusan ikan-ikan karang• Penggunaan alat tangkap non-selektif (trawl atau sejenisnya)
Faktor Manusia (lanjutan):• Eksploitasi berlebihan menurunya kemampuan recovery
Sumberdaya perikanan (Utara Jawa, Selat Malaka,…) Intensifikasi pertambakan (Pantura,…)
Pencemaran perubahan parameter lingkungan (sedimentasi, eutrifikasi, anoxia,…), kesehatan manusia (rantai makanan), suksesi spesies/komunitas (spesies baru)• Industri (hidrocarbon, logam berat,…)• Rumah tangga (bahan organik)• Pertambangan (logam berat, hidrocarbon)• Pelayaran (hidrocarbon)• Pertanian (pestisida)• Budidaya perikanan intensif (bahan organik)
Agenda Perbaikan Masyarakat dan Lingkungan Pesisir1. Pemberdayaan masyarakat pesisir (Nikijuluw, 2001)
Pengembangan mata-pencaharian Pengembangan akses permodalan melalui self financing
mechanisme Pengembangan akses teknologi dengan biaya murah dan
pelayanan cepat Pengembangan akses pasar untuk peningkatan nilai
tambah Pengembangan aksi solidaritas dan aksi kolektif
2. Penataan lingkungan pesisir Penerapan tata ruang (pola dan struktur ruang) terutama
di Pulau-pulau kecil Aksi afirmatif menerapkan coastal governance terutama
pembiayaan publik dalam hal politik anggaran, penerapan biaya eksternalitas (payment Ecosystem Services, environmental tax,...)
Peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai penting lingkungan pesisir
Apa yang sudah dilakukan Belanja publik • Pemerintah Pusat melalui berbagai proyek (CMRP,
COREMAP, MCRMP, ECOFISH, IFAD,...)---- model generik belum direplikasi dan dilanjutkan oleh oleh Pemda (?)
• Barang/jasa disuplai oleh pemerintah pusat belum sesuai (spesifikasi dan lokasi) dengan kebutuhan daerah
Menghasilkan dokumen guidance/aturan pengelolaan sumberdaya pesisir • pengelolaan perikanan berkelanjutan/EAFM• pengelolaan Kawasan Konservasi Peraoran• mobilisasi keikutsertaan/partisipasi masyarakat• Perencanaan pengelolaan pesisir dan laut secara
terpadu• dll
Kesulitan yang dihadapi Pelibatan masyarakat dihadapkan pada dilema kebutuhan
ekonomi jangka pendek versus upaya kelestarian jangka panjang, project maindset melemahkan kerja sukarela,....
Keterisolasian menyebabkan meningginya biaya utk impelementasi suatu program,
Lemahnya komitmen Pemda: perbandingan penerapan UU No. 25/2004 tentang SPPN (i.e. RPJP/RPJMD) vs UU No. 27/2007(Dokumen Perencanaan Pesisir)
Penutup1. Pembangunan masyarakat pesisir
Pemenuhan kebutuhan dasar : air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi (khususnya dari pulau-pulau kecil ke daratan utana) pelayanan pendidikan dan kesehatan
Fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif
Introduksi mata-pencaharian tambahan selain nelayan untuk mengurangi ketidakpastian income (misalnya industri2 pengolahan hasil laut)
Tingkatkan komitmen dan keterampilan keorganisasian untuk pengembangan solidaritas/kebersamaan, utamanya dalam hal implementasi program2 pembangunan
2. Pembangunan Lingkungan Pesisir Penataan kembali pola ruang : tingkatkan proporsi ruang-
ruang hijau, sempadan mata-air dan sempadan pantai, atur jarak antarpermukiman, drainase MCK,..
Kendalikan pola ruang pada wilayah perairan laut : misalnya kawasan konservasi perairan khususnya zona inti (no fishing), zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan diatur dgn sistem registrasi/perizinan,
Kendalikan aktifitas pembangunan yang berpotensi membuang limbah ke laut (Perda Retribusi Lingkungan ?)
Ikut-serta (dengan daerah lain) dalam penanggulangan destructive fishing (bom ikan, bius ikan, trawl mini/cantrang, bagan,....
Sekian dan terima kasihKirim ke: [email protected]