Upload
aksi-setapak
View
32
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
invest in
Endang Supriyadi, S.EDirektur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
Ballroom Hotel Luwansa, 10 Juni 2015
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERIZINAN PENANAMAN MODAL SEKTOR SUMBER DAYA
ALAM (HUTAN DAN LAHAN)
Bahasan
A. Penanaman Modal dan Pembagian Kewenangan
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
C. Pendelegasian Wewenang: Sektor Kehutanan
invest in
Penanaman Modal dan Pembagian Kewenangan:
Definisi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
“…Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing
(PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Republik
Indonesia.”
invest in
invest in
Penanaman Modal dan Pembagian Kewenangan:
Tahapan
Menggaliinformasiawal
Kajiandetail
Peninjauantarget lokasi
Perizinan
RealisasiInvestasi
seminar, pameran
“One on One Meeting”
Pendampinganmisi
Pendampinganperizinan
Production/operation stage
invest in
Penanaman Modal dan Pembagian Kewenangan
PemerintahPusat
• KewenanganPusat
PemerintahProvinsi
• Kewenanganprovinsi
PemerintahKab./Kota
• Kewenangankab./kota
PMA & PMDN
PMDN
PMDN
NSPK Pelayanan Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 jo No. 12 Tahun 2013
• Bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal
Tertutup
• Bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu
Terbukadengan persyaratan
Persyaratan
•Dicadangkan untuk UMKMK
•Kemitraan
•Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN
•Lokasi
•Perizinan Khusus
“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidangusaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. – Pasal 12 ayat (1)
UU 25 Tahun 2007
Penanaman Modal dan Pembagian Kewenangan:
Daftar Negatif Investasi
Lampiran Perpres Nomor 39 Tahun 2014
Penanaman Modal dan Kewenangan:
Daftar Negatif Investasi-Sektor kehutanan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu “PTSP”
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 9
PERESMIAN PTSP PUSAT DI BKPM OLEH PRESIDEN
Presiden Jokowi bersama 15 Menteri dan Kepala Lembaga menghadiri peluncuran PTSP Pusat diBKPM sekaligus melakukan kunjungan ke Front Office dan Back Office PTSP Pusat
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10
SITUASI PTSP PUSAT DI BKPM
BACK OFFICE
FRONT OFFICE
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 11
22 KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT di PTSP PUSAT
Kem. Agraria, Tata Ruang/BPN1 kelompok izin
Kementerian ESDM10 kelompok izin
Kementerian Perindustrian11 kelompok izin
Kementerian Pertanian5 kelompok izin
Kementerian Perdagangan7 kelompok izin
Kementerian Keuangan2 kelompok izin
Kementerian Perhubungan7 kelompok izin
Kementerian Hukum dan HAM1 kelompok izin
Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan17 kelompok izin
Kementerian Kesehatan9 kelompok izin
Kementerian Pariwisata19 kelompok izin
Kementerian Komunikasi & Informatika14 kelompok izin
Kementerian Ketenagakerjaan5 kelompok izin
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat7 kelompok izin
KEPOLISIAN RI1 kelompok izin
Kementerian Kelautan dan Perikanan1 kelompok izin
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan1 kelompok izin
Kementerian Pertahanan1 kelompok izin
BPOM1 kelompok izin
BSN1 kelompok izin
LEMSANEG
PT. PLN Persero
Dari total 150 izin yang dilayani di PTSP Pusat, 118 izin didelegasikan kepada BKPM dan 32 izin yang tidak didelegasikan namun dilayani di PTSP Pusat.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12
PELAYANAN PTSP PUSAT
PTSP Pusat melayani seluruh perizinan investasi bidang usaha, kecuali sektor hulumigas dan perbankan
Sebanyak 77 petugas penghubung (liaison officer- LO) yang berasal dari 22 Kementerian/Lembaga telah melayani investor
Para LO bertugas di front office dan back office: 1. Tugas LO front office : menerima permohonan perizinan dan konsultasi pada
investor2. Tugas LO back office : melakukan pemrosesan izin
PTSP Pusat memiliki contact center 0807-100-2576 (BKPM). Layanan informasi yang diberikanmeliputi:
1. Informasi umum2. Pelayanan, perizinan dan regulasi3. Service desk sistem online BKPM4. Informasi terkait kementerian teknis5. Pengaduan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13
MEKANISME LAYANAN DI PTSP PUSAT
Investor
Desk BKPM
Desk K/L
Desk K/L
1. PenerimaanBerkas
2. Konsultasi
K/L
K/L
Back Office
K/L
K/L
Desk K/L
Desk K/L
Online K/L
Front Office
Perizinan diproses
Online K/L
Online SPIPISE*BKPM
Monitoring Online
* SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
PTSP PUSAT di BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14
BISNIS PROSES PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN DI PTSP PUSAT
PEMOHON
PENGAMBILAN NOMOR
ANTRIAN
PETUGASKEMENTERIAN/
LEMBAGA
PEMROSESAN DOKUMEN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGESAHANOLEH KEPALA
BKPM
TATA USAHA
BISNIS PROSES OFFLINEPERIZINAN DAN NON-PERIZINAN DI PTSP PUSAT
PEMOHON
SISTEM ONLINE
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMROSESAN DOKUMEN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGESAHANOLEH KEPALA
BKPM
TATA USAHA
BISNIS PROSES ONLINEPERIZINAN DAN NON-PERIZINAN DI PTSP PUSAT
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 15
Halaman Informasi PTSP Pusat
Investor dapat mengakses halaman PTSP Pusat melalui website bkpm : www.bkpm.go.id
SISTEM INFORMASI PTSP PUSAT
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 16
1. Investor dapat mengetahui jenis perizinan, dokumen yang dibutuhkan, sertajangka waktu penyelesaian
2. Investor dapat melakukan tracking dokumen perizinan
Halaman Informasi PTSP Pusat
SISTEM INFORMASI PTSP PUSAT
PENDEGELASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN
Dasar Hukum:Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.97/Menhut-II/2015 sebagaimana telah diubah denganNomor:P.1/Menhut-II/2015 tentang Pendelegasian WewenangPemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidupdan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kepada Kepala BKPM
PENDEGELASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN
DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
BERKAS PERMOHONAN
FO K/L
BO K/LTIM
MONITORING PTSP PUSAT
KEMENTERIAN
LH DAN KEHUTANAN
4
1
3
2
6
KEMENTERIAN
LH DAN KEHUTANAN
TIM MONITORING PTSP PUSAT
BO BKPM
TATA USAHA
BKPM
Pengiriman Berkas Pengembalian Berkas
1
23
4
MEKANISME PEMPROSESAN BERKAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentangPetunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan KehutananDalam Penyelenggaraan PTSP
PelepasanKawasan Hutan 111 hari kerja 47 hari kerja
Izin PinjamPakai Kawasan
Hutan90 hari kerja 52 hari kerja
21
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
f . +62 21 525 4945
www.bkpm.go.id
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)