15
LEGALITAS SYARIKAH LEGALITAS SYARIKAH

Legalitas hizbut tahrir indonesia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ini adalah surat legalitas Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas.. Silahkan dicek.. persyaratan apa saja untuk menjadi sebuah ormas yang terdaftar pada Dirjen Kesbang.

Citation preview

Page 1: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

LEGALITAS SYARIKAHLEGALITAS SYARIKAH

Page 2: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

DASAR LEGALITAS DASAR LEGALITAS SYARIKAHSYARIKAH

1.Akte Notaris sebagai Ormas

a.Akte Awal

b.Akte Perubahan

2. Surat Keterangan Terdaftar (sebagai Ormas) dari Dirjen Kesatu-an Bangsa dan Politik (Kesbang) Debdagri

Page 3: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 44/D.III.2/VI/2006

Page 4: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Catatan:

1.Legalitas sebagai ormas tidak untuk diumumkan secara terbuka. Hanya digunakan untuk kondisi tertentu yang mendesak.

2.Meskipun legalitasnya sebagai ormas, namun kiprahnya tetap sebagai Parpol

Page 5: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

ASDIR MADINAH

ASDIR MUHAFADZAH

Jihaz Mhl

MW

DPD-II

DPD-I

DPC

DPP

KOTA/KAB

PROPINSI

KECAMATAN

PUSAT

REVISI ISTILAH

Page 6: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

PROSES ADMINISTRASIBERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN

1.Surat Pengantar dari DPP

2.SK Pengangkatan sebagai Pengurus (DPD-I/ DPD-II) dari DPP

3.Foto Copy Akte Notaris (Awal dan Perubahan)

4.Foto Copy AD/ART

Page 7: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

BERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN (Lanjutan)

5.Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Kesbang

6.Foto Copy NPWP

Page 8: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

INSTANSI YANG DITUJU:Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan:

Propinsi Kota/Kab

• Gubernur Wali Kota/Bupati

• Pangdam Dandim

• Kapolda Kapolres

• Kajati Kajari

• Ketua DPRD I Ketua DPRD II

Page 9: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Yang Pernah Diproses SK-nya:1.DPD I DKI Jakarta

2.DPD I Jawa Timur

3.DPD I Jawa Tengah

4.DPD I Jawa Barat

5.DPD I Sumatra Utara

6.DPD I Sulawesi Selatan

7.DPD I Kalimantan Selatan

8.DPD I Kalimantan Timur

Page 10: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Kelengkapan Yang Diperlukan:

1.Ketua

2.Sekretaris

3.Bendahara

4.Alamat Kantor

5.No. Tilpon dan Fax

Page 11: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Catatan Penting:

1.Kepengurusan yang di-SK-kan dibuat seminimal mungkin (Ketua – Sekretaris – Bendahara)

2.Propinsi & Kota/Kab yang belum mendesak tidak perlu dikeluarkan SK-nya

Page 12: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Catatan Penting:

3.Personal yang di-SK-kan hanya untuk Formalitas tidak memiliki kewenangan yang sesungguhnya kewenangan ada pada person yang ditaklif secara idariyah

4.Jika ada kendala-kendala teknis disiasati dengan mengatasnamakan struktur “duplikat-nya” (Ketua-2, Sekretaris-2, dll)

Page 13: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Format Surat:

1.Kop Surat (Tingkat Kepengurusan, Alamat Kantor, No. Telp & Fax, Alamat Situs, Basmalah)

2.Nomor Surat : No/Tingkat Kepengurusan/Sasaran/Bulan/Tahun

3.Penanggalan Surat (Masehi dan Hijriyah)

4.Penandatangan Surat (Tingkat Kepengurusan, Ketua, Sekretaris)

Page 14: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Lambang & Stempel:

DPD I JAWA BARATDPD I JAWA BARAT

Warna Hitam

Warna Biru

Page 15: Legalitas hizbut  tahrir indonesia

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin