Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 108 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun

penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai

aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

kelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 90

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

- 2 -

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 3 -

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN

TRENGGALEK.

- 4 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan

dan Kelurahan serta Lembaga Lain.

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan,

adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Trenggalek.

7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Trenggalek.

8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian


9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian


10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Trenggalek.

11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Trengalek.

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan


- 5 -

14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan


15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Trengalek.

16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT

Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian


17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung

tugas Bupati dibidang kepegawaian daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang kepegawaian Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian daerah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

kepegawaian daerah;

c. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian daerah;

- 6 -

d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan

rumah tangga Badan;

e. penyelenggaraan tugas informasi manajemen pegawai,

pengadaan dan pengembangan karier pegawai, mutasi serta

pembinaan dan penghargaan pegawai;

f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang

informasi manajemen pegawai, pengadaan dan

pengembangan karier pegawai, mutasi serta pembinaan dan

penghargaan pegawai serta UPT Badan dalam lingkup

tugasnya;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

kinerja Badan;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan :

a. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun

anggaran;

b. perumusan kebijakan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah

setiap tahun anggaran;

c. usulan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun

anggaran;

d. pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah

kabupaten;

e. usulan penetapan Nomer Induk Pegawai;

f. perumusan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah;

g. pelaksanaan pengangkatan CPNS Daerah;

h. pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah

memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;

i. perumusan kebijakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

j. perumusan kebijakan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;

- 7 -

k. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan

pengabdian;

l. perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kabupaten dalam dan

dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang

jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten;

m. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Sekretaris Daerah;

n. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Eselon II Pegawai Negeri Sipil;

o. perumusan kebijakan perpindahan Pegawai Negeri Sipil

Daerah;

p. perumusan kebijakan pemberhentian sementara dari jabatan

negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;

q. pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk

golongan III/d ke bawah;

r. perumusan kebijakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Daerah kabupaten golongan/ruang III/d ke bawah dan

pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

s. pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah;

t. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan

Perundang-undangan di bidang kepegawaian;

u. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen

Pegawai Negeri Sipil;

v. perumusan kebijakan kebijakan pendidikan pelatihan

aparatur;

w. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan aparatur;

x. pelaksanaan pembinaan peserta, penyusunan data pribadi

peserta dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat;

y. penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan

teknis pendidikan dan pelatihan;

z. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta

pelaporan;

aa. menyelenggarakan seleksi calon peserta pendidikan dan

pelatihan;

- 8 -

bb. menyelenggarakan test psikologi dan merekomendasi

hasilnya;

cc. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi program serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan instansi

terkait;

dd. perumusan kebijakan kebutuhan diklat PNS Daerah

Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

2. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.

d. Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, membawahi:

1. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;

2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.

e. Bidang Mutasi, membawahi:

1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;

2. Sub Bidang Jabatan.

f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:

1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

2. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPT Badan.

- 9 -

(2)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dan kebijakan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan

perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan

pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Badan.

Pasal 9


Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;

- 10 -

b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan

program/kegiatan Sekretariat;

c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;

d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan

keuangan;

e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan kinerja Badan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam


bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan;

c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan

kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;

d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatan

perencanaan dan pelaporan;

e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja Badan;

- 11 -

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta

pendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan;

g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas:


kebijakan operasional dibidang administrasi keuangan;


koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;


kegiatan dibidang administrasi keuangan;

d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan;

e. melakukan penatausahaan keuangan;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja

administrasi keuangan;



Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c melaksanakan tugas:


kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan

kepegawaian;


koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan

kepegawaian;


kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

- 12 -

e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan

dan urusan kerumahtanggaan Badan;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja

administrasi umum kepegawaian;



Bagian Ketiga

Bidang Formasi dan Pengembangan

Pasal 14

(1) Bidang Formasi dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Formasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau

kegiatan informasi manajemen pegawai.

Pasal 15


Pasal 14 ayat (2) Bidang Formasi dan Pengembangan mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang formasi dan

pengembangan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan kebijakan Kepala Badan;

b. perumusan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang

formasi dan pengembangan;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan formasi;

d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengadaan pegawai;

e. pengoordinasian dan penyelenggaraan analisa kebutuhan

diklat;

- 13 -

f. perumusan kebijakan pengembangan karier dan diklat

pegawai;

g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang

formasi dan pengadaan pegawai serta pengembangan dan

diklat pegawai;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang formasi

dan pengembangan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Bidang Formasi dan Pengembangan, dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam


bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Formasi dan

Pengembangan.

Pasal 17

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional dibidang penyusunan

formasi dan pengadaan pegawai;


koordinasi dan pembinaan dibidang penyusunan formasi

dan pengadaan pegawai;


kegiatan dibidang penyusunan formasi dan pengadaan

pegawai;

- 14 -

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria dibidang penyusunan formasi

dan pengadaan pegawai;

e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

dibidang formasi dan pengadaan pegawai;

f. melakukan analisa kebutuhan pegawai sebagai bahan

rencana penerimaan pegawai;

g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatan

CPNS menjadi PNS;

h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan

sumpah/janji PNS;

i. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan urusan

formasi dan pengadaan pegawai;

j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun

laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan dan Diklat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:


kebijakan operasional dibidang pengembangan dan diklat

aparatur;


koordinasi dan pembinaan kegiatan pengembangan dan diklat

aparatur;


kegiatan dibidang pengembangan dan diklat aparatur;

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria pengembangan dan diklat aparatur;

- 15 -

e. menyiapkan data sebagai bahan pengembangan dan diklat

aparatur;

f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan analisa

kebutuhan diklat;

g. melaksanakan diklat aparatur dan mengirimkan peserta

diklat aparatur;

h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujian dinas

pegawai;

i. memfasilitasi pemprosesan tugas belajar dan ijin belajar;

j. memfasilitasi seleksi calon peserta sekolah kedinasan sesuai

ketentuan Perundang-undangan;

k. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujian

penyesuaian ijazah;

l. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan pola karier

pegawai;

m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

kegiatan pengembangan dan diklat aparatur;

n. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan

pengembangan dan diklat aparatur;

o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Formasi dan Pengembangan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai

Pasal 19

(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai dipimpin oleh

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di


- 16 -

(2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program dan/atau kegiatan pelayanan informasi dan

manajemen pegawai.

Pasal 20


Pasal 19 ayat (2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi dan

manajemen pegawai. berdasarkan Peraturan Perundang-


b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang

pelayanan informasi dan manajemen pegawai;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dokumentasi

data pegawai serta pengolahan dan pelaporan data pegawai;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

dokumentasi data pegawai serta pengolahan dan pelaporan

data pegawai;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang

pelayanan informasi dan manajemen pegawai;

f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 21

(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, dalam


a. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;

b. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.




- 17 -

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan

Manajemen Pegawai.

Pasal 22

Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:


kebijakan operasional dibidang dokumentasi data pegawai;


koordinasi dibidang dokumentasi data pegawai;


kegiatan dibidang dokumentasi data pegawai;


prosedur dan kriteria dokumentasi data pegawai;

e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan file data

perorangan PNS;

f. menyiapkan bahan sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan bidang kepegawaian;

g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen tata

naskah kepegawaian;

h. melakukan pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan

dokumen kepegawaian;

i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

dibidang dokumentasi data pegawai;

j. melakukan pendataan hasil kerja dibidang dokumentasi data

pegawai;

k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai dengan

bidang tugasnya.

- 18 -

Pasal 23

Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas:


kebijakan pengolahan dan pelaporan data pegawai;


koordinasi dan pembinaan kegiatan pengolahan dan

pelaporan data pegawai;


kegiatan dibidang pengolahan dan pelaporan data pegawai;


prosedur dan kriteria pengolahan dan pelaporan data

pegawai;

e. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Negeri Sipil;

f. melakukan peremajaan data kepegawaian daerah secara

manual maupun elektronik;

g. menyiapkan dan menyajikan data sebagai bahan informasi

kepegawaian daerah;

h. melakukan pengembangan sistem jaringan manajemen

kepegawaian;

i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pegawai;

j. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan

pengolahan dan pelaporan data pegawai;




Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai dengan

bidang tugasnya.

- 19 -

Bagian Kelima

Bidang Mutasi

Pasal 24

(1) Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam


bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Mutasi.

Pasal 25


Pasal 24 ayat (2), Bidang Mutasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala

Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang

mutasi;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan

administrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang mutasi;



Pasal 26

(1) Bidang Mutasi, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;

b. Sub Bidang Jabatan.

- 20 -




bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi.

Pasal 27

Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:


kebijakan operasional dibidang pengelolaan kepangkatan dan

pemindahan pegawai;


koordinasi dan pembinaan pengelolaan kepangkatan dan

pemindahan pegawai;


kegiatan dibidang pengelolaan kepangkatan dan pemindahan

pegawai;


prosedur dan kriteria pengelolaan kepangkatan dan

pemindahan pegawai;

e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikan

pangkat pegawai;

f. melakukan pemrosesan penetapan status kepegawaian;

g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikan gaji

berkala dan penyesuaian gaji (impassing);

h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penambahan

masa kerja;

i. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapan

pemberian tunjangan fungsional tertentu;

j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pengelolaan kepangkatan dan pemindahan pegawai;

k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan pelayanan

kepangkatan dan pemindahan;

- 21 -

l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Sub Bidang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b mempunyai tugas:


kebijakan operasional dibidang penempatan dalam jabatan;


koordinasi dan pembinaan penempatan dalam jabatan;


kegiatan dibidang penempatan dalam jabatan;


prosedur dan kriteria dibidang penempatan dalam jabatan;

e. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatan

dan/atau pemberhentian jabatan;

f. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan kenaikan

jenjang jabatan fungsional tertentu;

g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan alih tugas

jabatan;

h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan sidang

Baperjakat;

i. menyiapkan penyelenggaraan pelantikan pejabat;

j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

penempatan dalam jabatan;

k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan

penempatan dalam jabatan;

l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


- 22 -

m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai

Pasal 29

(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai dipimpin oleh

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di


(2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program dan/atau kegiatan pembinaan pegawai serta pensiun

dan penghargaan pegawai.

Pasal 30


Pasal 29 ayat (2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan

penghargaan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-


b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di

bidang pembinaan dan penghargaan pegawai;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pembinaan

pegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembinaan

pegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang

pembinaan dan penghargaan pegawai;



- 23 -

Pasal 31

(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, dalam


a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.




bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan

Penghargaan Pegawai.

Pasal 32

Sub Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:


kebijakan operasional di bidang pembinaan pegawai;


koordinasi dan pembinaan pegawai;


kegiatan dibidang pembinaan pegawai;


prosedur dan kriteria pembinaan pegawai;

e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapan

penjatuhan hukuman disiplin pegawai, ijin kawin dan

perceraian;

f. menyiapkan data sebagai bahan usulan dan pengelolaan DP-

3;

g. menyiapkan data sebagai bahan dan memproses pemberian

ijin cuti;

h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pembinaan pegawai;

- 24 -

i. menyiapkan data sebagai bahan laporan pajak-pajak

perorangan pegawai (LP2P);

j. melakukan pendataan hasil kerja pembinaan pegawai;




Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:


kebijakan operasional di bidang pensiun dan penghargaan

pegawai;


koordinasi dan pembinaan kegiatan pensiun dan

penghargaan pegawai;


kegiatan dibidang pensiun dan penghargaan pegawai;


prosedur dan kriteria pensiun dan penghargaan pegawai;

e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian

penghargaan PNS;

f. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemberian penghargaan

dan tanda jasa PNS;

g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian

penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;

h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian

penghargaan bagi pegawai yang purna tugas;

i. memfasilitasi pemrosesan penerbitan KARPEG, KARIS,

KARSU, TASPEN dan KARIP;

j. memfasilitasi pemrosesan pencairan TAPERUM;

- 25 -

k. memfasilitasi pemrosesan penetapan pensiun PNS;

l. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

kegiatan pensiun dan penghargaan pegawai;

m. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pensiun dan

penghargaan pegawai;

n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


o. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPT BADAN

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan

dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing

yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat

fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 35

(1) UPT Badan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja tertentu.

(2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

- 26 -

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Badan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan

organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan

pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

pembinaan yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

(4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta

bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang

berlaku.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 37

(1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan

pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun

tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran

dan telaahan staf.

- 27 -

(2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan

mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau

pertimbangan administratif.

(3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas

berkoordinasi dan berkonsultansi kepada Kepala Badan serta

memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara

lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam

melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi

kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan,

perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah

dilaksanakan secara hierarkhis.

(2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan

diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan

kepada atasan masing-masing.

Pasal 39

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis,

mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja

secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan

permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada

pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- 28 -

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008

Nomor 437) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011

NOMOR 5 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH Pembina Tingkat I (IV/b) Nip . 19600813 198903 1 005

No.Reg:188.342/32/406.013/2011

Tgl.Reg: 30 Desember 2011

- 29 -

Education

Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011