BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank

Perkreditan Rakyat Jwalita;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat

-2-

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-3-

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Instasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5261);

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang

Bank Perkreditan Rakyat;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014

tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2008

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita,

Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2010 Nomor 11 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2013

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 22);

-4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DAN

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN

TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah

lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

-5-

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang

bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain

yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan dan Penyidikan.

7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR

adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita yang

selanjutnya disebut PT. (Persero) BPR Jwalita, adalah Bank

Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten

Trenggalek.

9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak

terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan

usaha milik daerah.

10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan

Perseroan Daerah adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan

pelaksanaannya.

11. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi

dan dewan komisaris.

12. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan.

13. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta

memberikan nasihat kepada direksidalam menjalankan

kegiatan pengurusan perseroan.

-6-

14. Pegawai adalah pegawai/karyawan Perseroan Terbatas Bank

Perkreditan Rakyat Jwalita Kabupaten Trenggalek.

15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan

tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang

tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas.

16. Kantor Cabang adalah kantor BPR Jwalita yang secara

langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR Jwalita,

dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang

tersebut melakukan kegiatan usaha.

17. Kantor Kas adalah kantor BPR Jwalita yang melakukan

pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka

membantu kantor induk, dengan alamat tempat usaha yang

jelas dimana kantor kas tersebut melakukan kegiatan usaha.

18. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, Payment

Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu

Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang merupakan

Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 bernama PT. (Persero) Bank Perkreditan Rakyat Jwalita.

Pasal 4

Kantor pusat PT. (Persero) BPR Jwalita bertempat kedudukan di

Kota Trenggalek.

-7-

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendirian PT. (Persero) BPR Jwalita dimaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan

meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta

sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah melalui

pelayanan perbankan.

Pasal 6

Pendirian PT. (Persero) BPR Jwalita bertujuan untuk:

a. mendorong semangat kewirausahaan masyarakat;

b. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;

c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

d. menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan menumbuhkan

iklim investasi di Daerah; dan

e. menekan pertumbuhan jasa permodalan dan/atau lembaga

keuangan non perbankan yang ilegal.

BAB IV PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 7

(1) Pengelolaan PT. (Persero) BPR Jwalita paling sedikit harus

memenuhi unsur:

a. tata cara penyertaan modal;

b. kepegawaian;

c. tata cara evaluasi;

d. tata kelola perusahaan yang baik;

e. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;

f. kerjasama;

g. penugasan Pemerintah Daerah;

h. pinjaman;

-8-

i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

k. perubahan bentuk hukum; dan

l. kepailitan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. (Persero) BPR

Jwalita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Pasal 8

Kegiatan usaha PT. (Persero) BPR Jwalita meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan

terhadap usaha mikro kecil;

c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga

keuangan/lembaga lainnya;

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank

Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank

lainnya; dan

e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMODALAN Pasal 9

(1) Modal PT. (Persero) BPR Jwalita berasal dari:

a. penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang

merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

b. pinjaman;

c. hibah;

-9-

d. perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan

hukum; dan

e. sumber modal lainnya.

(2) Modal PT. (Persero) BPR Jwalita terdiri atas saham-saham.

(3) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam

anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang

ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) PT. (Persero) BPR Jwalita wajib memiliki modal dasar disetor.

(2) Modal dasar PT. (Persero) BPR Jwalita dituangkan dalam

anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR

Jwalita.

(3) Besaran modal dasar PT. (Persero) BPR Jwalita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan

kesepakatan para pemegang saham PT. (Persero) BPR Jwalita

dalam RUPS.

Pasal 11

(1) Modal dasar PT. (Persero) BPR Jwalita saat ini sebesar

Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

(2) Modal dasar PT (Persero) BPR Jwalita sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan

bukti penyetoran yang sah.

Pasal 12

Modal yang telah disetor PT. (Persero) BPR Jwalita terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah sejumlah Rp.7.450.000.000,00 (Tujuh

milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); dan

-10-

b. Perseorangan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

Pasal 13

(1) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah dan/atau

pihak lain dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Jumlah kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah paling

sedikit 51 % (lima puluh satu prosen) dari modal dasar.

(3) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan untuk mewujudkan tujuan pendirian PT

(Persero) BPR Jwalita Pemerintah Daerah menyetor sejumlah

Rp.19.450.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus lima

puluh juta rupiah).

(4) Kekurangan modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah

sejumlah Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)

dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

a. tahap pertama dianggarkan pada APBD PerubahanTahun

Anggaran 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah);

b. tahap kedua dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah);

c. tahap ketiga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah);

d. tahap keempat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020

sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah);

e. tahap kelima dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah);

-11-

BAB VI KEWENANGAN BUPATI

Pasal 14

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. (Persero)

BPR Jwalita dalam RUPS.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada

pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai

pemegang saham.

(3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat

persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:

a. perubahan anggaran dasar;

b. perubahan jumlah modal;

c. pengalihan aset tetap;

d. penggunaan laba;

e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f. kerjasama PT. (Persero) BPR Jwalita;

g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran PT. (Persero) BPR Jwalita.

BAB VII ORGAN Pasal 15

Organ PT (Persero) BPR Jwalita terdiri dari RUPS, Direksi dan

Dewan Komisaris.

-12-

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 16

(1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan

atas pelaksanaan kebijakan umum, pengendalian dan

pembinaan terhadap PT (Persero) BPR Jwalita.

(2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pengurusan PT. (Persero) BPR Jwalita yang dilakukan oleh

Direksi.

(3) Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dalam

melaksanakan kegiatan pengurusan PT. (Persero) BPR Jwalita.

Pasal 17

(1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan

ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan

terbatas dan perbankan.

(2) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk

pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan

tugas Direksi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan

pengawasan dari instansi pengawas di luar PT. (Persero) BPR

Jwalita.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan

secara:

a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dalam petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam

pelaksanaan tugas.

-13-

(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dalam bentuk meningkatan dan menjaga kelangsungan PT.

(Persero) BPR Jwalita.

Pasal 18

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

a. meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan

dan anggaran PT. (Persero) BPR Jwalita untuk disyahkan

dalam RUPS;

b. meneliti laporan keuangan, terdiri sekurang-kurangnya

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan

perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk

disyahkan dalam RUPS; dan

c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT.

(Persero) BPR Jwalita.

Pasal 19

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling

sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan paling sedikit

sekali dalam 6 (enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas,

fungsi dan wewenang kepada Bupati dan OJK setempat.

(3) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan

terhadap PT. (Persero) BPR Jwalita apabila diminta 0toritas

Jasa Keuangan.

(4) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenang bertanggungjawab dalam RUPS.

Pasal 20

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan

Komisaris dapat mengangkat seorang sebagai sekretaris.

-14-

Pasal 21

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal

tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PT. (Persero) BPR

Jwalita.

Pasal 22

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat

dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. (Persero)

BPR Jwalita yang paling banyak 2 (dua) orang.

(2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Pegawai PT. (Persero)

BPR Jwalita.

(3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi

pembiayaan PT. (Persero) BPR Jwalita.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

a. kompetensi;

b. integritas; dan

c. reputasi keuangan.

(2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan

BPR.

(3) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pendidikan formal

paling rendah Strata 1 (S1).

-15-

(4) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua)

orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi,

serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris

Utama.

(5) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK

dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari

2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan

sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR.

(7) Anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di

Kabupaten lokasi Kantor Pusat BPR Jwalita.

(8) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki:

a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan

relevan dengan jabatannya; dan/atau

b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa

keuangan non perbankan.

(9) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari

Lembaga Sertifikasi Profesi.

(10) Anggota Dewan Komisaris harus lolos uji kemampuan dan

kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh OJK.

(11) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

berikutnya oleh RUPS.

(12) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

wajib dilaporkan kepada OJK setempat.

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5

(lima) tahun.

(2) Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan

kembali dan harus memperoleh persetujuan dari OJK.

-16-

(3) Batas usia anggota Dewan Komisaris paling tinggi 65 (enam

puluh lima) tahun.

(4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan

Komisaris.

Bagian Ketiga

Larangan Pasal 25

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan

keluarga semenda sampai derajat kedua dengan:

a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan

b. anggota Direksi.

(2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum

yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa

batas.

(3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai

anggota Direksi maupun Pegawai pada BPR dan/atau Bank

Umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

dan Badan Usaha Milik Swasta.

(4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris dilarang mengambil keputusan.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan

sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) masa

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir

terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(2) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang

untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) diangkat sebagai

anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus

mengundurkan diri dari jabatan.

-17-

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir;

b. memasuki batas usia pensiun;

c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan

d. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS

karena:

a. permintaan sendiri;

b. alih tugas/jabatan;

c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT. (Persero) BPR

Jwalita, Daerah dan/atau negara;

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

g. mengundurkan diri.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan wewenang

Pasal 28

(1) Direksi bertugas menjalankan pengurusan PT. (Persero) BPR

Jwalita untuk kepentingan dan tujuan PT. (Persero) BPR

Jwalita.

(2) Direksi menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan

pengawasan seluruh operasional PT. (Persero) BPR Jwalita.

-18-

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya

pengembangan PT. (Persero) BPR Jwalita.

(4) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 29

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan menejemen PT. (Persero) BPR Jwalita berdasarkan

kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam RUPS;

b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan

pengelolaan PT. (Persero) BPR Jwalita;

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran PT. (Persero) BPR Jwalita kepada Bupati dan

selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;

d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil

usaha dan kegiatan PT. (Persero) BPR Jwalita setiap 3 (tiga)

bulan sekali kepada Bupati dan Dewan Komisaris; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri

atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan kepada Bupati dan selanjutnya untuk

mendapatkan pengesahan dalam RUPS.

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang:

a. mengurus kekayaan PT. (Persero) BPR Jwalita;

b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. (Persero) BPR

Jwalita berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR;

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. (Persero)

BPR Jwalita dengan persetujuan Dewan Komisaris dan

ditetapkan dalam RUPS;

d. mewakili PT. (Persero) BPR Jwalita didalam dan diluar

pengadilan;

-19-

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan

perbuatan hukum tertentu mewakili PT. (Persero) BPR Jwalita,

apabila dipandang perlu;

f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris dan

berdasarkan Peraturan OJK, yang selanjutnya disahkan dalam

RUPS; dan

g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi

dan Pegawai PT. (Persero) BPR Jwalita.

Bagian Kedua PENGANGKATAN

Pasal 31

(1) Direksi harus memenuhi persyaratan:

a. kompetensi;

b. integritas; dan

c. reputasi keuangan.

(2) Pemenuhan persyaratan bagi Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai

uji kemampuan dan kepatutan BPR.

(3) Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah

Sarjana (Strata 1).

(4) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu

diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

(5) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada PT.

(Persero) BPR Jwalita, OJK dapat menetapkan jumlah Direksi

lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Direksi wajib bertempat tinggal di kabupaten yang sama

dengan lokasi Kantor Pusat PT. (Persero) BPR Jwalita.

-20-

(7) Direksi harus memiliki:

a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan

relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau

lembaga jasa keuangan non perbankan; dan

c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam

rangka pengembangan PT. (Persero) BPR Jwalita yang

sehat.

(8) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.

(9) Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku

yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi.

(10) Direksi harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and

proper test) yang dilakukan oleh OJK.

(11) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi oleh Bupati.

(12) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi selanjutnya oleh

RUPS.

(13) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi wajib dilaporkan

kepada OJK.

Pasal 32

(1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(2) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali dan harus

mendapat persetujuan OJK.

(3) Batas usia Direksi paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Direksi.

Pasal 33

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

-21-

(2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi

sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan

materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat.

(4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran

dasar.

(5) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan

paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan

Ketua Dewan komisaris.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 34

(1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai

derajat kedua dengan:

a. sesama Direksi; dan

b. anggota Dewan Komisaris.

(2) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan

Non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus

Asosiasi Industri BPR dan/atau lembaga Pendidikan dalam

rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak

mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR.

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

(4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang

mengambil keputusan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 35

(1) Direksi berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir;

b. memasuki batas usia pensiun;

-22-

c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan

d. meninggal dunia.

(2) Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

a. permintaan sendiri;

b. alih tugas/jabatan;

c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang–

undangan;

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT. (Persero) BPR

Jwalita, daerah dan/atau negara;

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

g. mengundurkan diri.

BAB X Pegawai Pasal 36

(1) Pengangkatan Pegawai PT. (Persero) BPR Jwalita harus

memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang

diperlukan;

d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

f. lulus ujian seleksi.

(2) Pegawai PT. (Persero) BPR Jwalita merupakan Pegawai yang

pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya

ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan.

(3) Ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku

bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi PT. (Persero) BPR

Jwalita.

-23-

(4) Dalam hal Pegawai Jwalita diangkat menjadi anggota Direksi,

maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai PT. (Persero)

BPR Jwalita dengan pangkat tertinggi dalam BPR Jwalita,

terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang diangkat

sebagai Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 37

Bupati dalam melaksanakan pembinaan kepada PT (Persero) BPR

Jwalita dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi

Urusan Pemerintahan bidang perekonomian dan/atau urusan

Pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKAAN

KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan PT.

(Persero) BPR Jwalita dapat membuka Kantor Cabang dan

Kantor Kas.

(2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-24-

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 40

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran

PT. (Persero) BPR Jwalita karena keputusan RUPS diusulkan

kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan dan

selanjutnya Bupati melakukan kajian.

(2) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan,

peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR

Jwalita.

(3) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal DPRD atau Bupati menolak usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan

penolakan.

(5) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran

PT. (Persero) BPR Jwalita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. (Persero) BPR Jwalita

yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB XIV

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA Pasal 41

(1) Tahun buku PT. (Persero) BPR Jwalita menggunakan tahun

buku takwim.

(2) Laba bersih PT. (Persero) BPR Jwalita setelah dikurangi pajak

yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut:

a. deviden pemegang saham 50 % (lima puluh prosen)

b. cadangan umum 10 % (sepuluh prosen)

c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh prosen)

d. dana kesejahteraan 12 % (dua belas prosen)

e. jasa produksi 12 % (dua belas prosen)

-25-

f. pembinaan 6 % (enam prosen)

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 480-23/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

-26-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA

I. UMUM

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas

Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan itu sendiri merupakan

kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan

mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemberian otonomi yang

seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat oleh Daerah

dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan

yang merupakan tujuan Nasional,yang pada implementasinya dilakukan

melalui upaya-upaya Daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi,

daya saing dan kreatifitasnya, sehingga tujuan mempercepat kualitas

Pelayanan Publik, peningkatan daya saing Nasional dan daya saing

Daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui indek pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan

kesehatan. Pendidikan dan pendapatan masyarakat sehingga Penyerahan

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom

berdasarkan azas otonomi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui kerangka

Pembangunan secara Nasional maupun Daerah, yang mencakup seluruh

-27-

aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan

Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan

Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta

menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Demikian juga

pembangunan perekonomian yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi

perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh bagi dunia

usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian Dunia dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa

mendatang.

Pembangunan Perekonomian merupakan pembangunan ekonomi yang

merupakan suatu usaha untuk rakyat atau taraf hidup bangsa yang

diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan perkapita. Dengan

adanya suatu pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi

masyarakat akan meningkat, pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari

pertumbuhan ekonomi (economi growth), karena pembangunan ekonomi

mendorong pertumbuhan ekonomi demikian juga sebaliknya bahwa

pertumbuhan ekonomi merupakan proses pembangunan ekonomi, oleh

karenanya melalui pembangunan ekonomi akan dapat memberikan

beberapa dampak positif.

Pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat faktor ekonomi

dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhinya. Adapun factor

ekonomi yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Alam,

Sumber Daya Manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau

kewirausahaan, sedangkan faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial

kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem

yang berkembang dan berlaku. Terkait faktor ekonomi yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi

khususnya untuk faktor sumber daya modal dan keahlian atau

kewirausahaan, karena Sumber Daya Modal dibutuhkan manusia untuk

mengolah bahan mentah, pembentukan modal dan investasi yang

ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal

berupa barang – barang modal maupun modal dalam bentuk dana sangat

penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi,

karena barang – barang modal dan modal dalam bentuk uang dapat

meningkatkan produktivitas. Demikian juga keahlian atau kewirausahaan

diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha menuju kearah

profesionalisme dengan cara memanfaatkan peluang/kesempatan usaha

-28-

dan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga akan muncul kegiatan

usaha - usaha produktif yang berakibat pada penciptaan lapangan kerja

bagi masyarakat yang berdampak adanya peningkatan pendapatan

masyarakat. Dari kondisi tersebut maka akan muncul kelembagaan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah yang memerlukan perlindungan dan

peningkatan kesempatan kemampuan dalam bentuk pemberdayaan

pengembangan usaha.

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadapat Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjada

usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun pengembangan merupakan

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia

Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan peningkatan kemampuan.

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi

dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk pengembangan dan

memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Atas beberapa uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten

Trenggalek memandang penting dan sangat perlu untuk meningkatkan

peran dan menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan

yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan membentuk/ mendirikan

suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yangbergerak untuk

memberikan pemerataan pelayanan Perbankan sehingga keberadaannya

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah

serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam

memperoleh kebutuhan modal usaha, membuka dan memperluas

kesempatan kerja, mencegah monopoli pasar atas kebutuhan modal bagi

masyarakat dari kelompok usaha yang memberikan bunga pinjaman

tinggi.

BUMD yang didirikan merupakan berbentuk Perseroan Terbatas (PT),

sehingga pada Tahun 2004 telah membentuk/mendirikan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita Kabupapaten Trenggalek pada Tahun

2006, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

-29-

perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BPR Jwalita didirikan berdasarkan

salinan Akta Nomor 82, tanggal 23 Januari 2004 di hadapan Notaris Ny.

Widajati Soedjoko Hariadhi, SH dan mendapatkan pengesahan dari

Menkumham tanggal 29 Maret 2004 Nomor C-07617.HT.0101 Tahun

2004, sedangkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 8

September 2004 dengan nomor izin: 6/69/KEP.GBI/2004.

Sehingga sesuai laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI) nomor 78.B/LHP/XVIII.SBY/06/2016 tanggal

24 Juni 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2015 direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten

Trenggalek bahwa pendirian PT BPR Jwalita untuk ditetapkan Peraturan

Daerah tentang pendirian PT BPR. Jwalita, karena sesuai ketentuan

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah,pasal 4

ayat (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas

Kuasa Undang-Undang ini.

Demikian Juga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah pasal 331 ayat (2), pendirian BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Sedangkan

menurut pasal 331 ayat (3), BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri

atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

-30-

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sumber modal lainnya” adalah

kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio

saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

-31-

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

-32-

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

-33-

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 72