Tugas individu Dosen pembimbing

Praktikum Komputer dan Adm. Perpajakan Sri Zuliarni, S.Sos, M.BA

Penagihan Pajak

Oleh:

Randi Saputra

1201112418

Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

2013

Daftar Isi

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Pembahasan Masalah

C. Tujuan

Bab II Pembahasan

A. Pengertian Pajak

B. Pengertian Penagihan Pajak

C. Dasar Penagihan Pajak

D. Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif

E. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

F. Landasan Hukum Penagihan Pajak

G. Latar Belakang Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

Daftar pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan

pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan

menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dalam prakteknya sering

kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar

pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan

penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut

dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana wajib

pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib

pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika

setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak

mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan

atas hartanya. Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat

dilakukan dalam rangka menagih pajak.

Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya

penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti

semula. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak

menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan

sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum

bagi penagihan pajak dengan surat paksa.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pajak....???

2. Apakah pengertian penagihan pajak...????

3. Apakah dasar penagihan pajak....??

4. Apakah perbedaan penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif....??

5. Apakah landasan hukum penagihan pajak....????

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan pajak

2. Memahami pengaertian penagihan pajak

3. Mengetahui dasar penagihan pajak

4. Dapat menjelaskan perbedaan peagihan aktif dan penagihan pasif

5. Memahami landasan hukum penagihan pajak

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian Pajak

prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

•Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut

kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

B.     Pengertian Penagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun

2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. (pasal 1 angka 8 UU No.19 Tahun 2000)

C.    Dasar Penagihan Pajak

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20

ayat (1) yaitu :

         STP

         SKPKB

         SKPKBT

         SK Pembetulan

         SK Keberatan

         Putusan Banding

         Putusan PK

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak

dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

         Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB)

         Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKPKB),

         Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT)

         Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(STB)

         Surat Keputusan Pembetulan,

         Surat Keputusan Keberatan,

         Putusan Banding

         Putusan Peninjauan Kembali,

Yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

harus dibayar bertambah, kurang ayau tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

D. Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif

Dengan adanya sistem self assessment , telah diberikan kepercayaan penuh

kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan

melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat

yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar

pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan

pasif.

1.      Penagihan Pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan

Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,

serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan

pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah

tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang

paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan,

sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan

Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat

jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang

dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal

pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan. Selain dengan penagihan pasif, dapat pula dilanjutkan dengan

penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2.      Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur

dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak

pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya

mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita

dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dalam pembahasan berikutnya yang dimaksud penagihan pajak adalah penagihan

aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa.

    E.Pengertiaan Wajib Pajak dan penanggung Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Selanjutnya, UU KUP mencantumkan pengertian badan adalah sekumpulan

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSPPenanggung Pajak adalah

orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan

Termasuk "wakil" yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak.

Dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yaitu sebagai berikut :

1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

badan oleh pengurus;

badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan

pemberesan;

badan dalam likuidasi oleh likuidator;

suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana

wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau

pengampunya.

2)   Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau

secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan

meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak

mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

F.     Landasan Hukum Penagihan Pajak

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah

         Pasal 20 – 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

         UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

G.      Latar Belakang Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga

pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip

kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang

dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan

hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran

pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya

masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak

sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah

yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi

dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak

semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di

dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement

untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan

undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan

yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan

negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh

kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras

dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung

dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan

pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1.      Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2.      Menegakkan keadilan;

3.      Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga

berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan Melaksanakan law enforcement secara konsisten

dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan

undangundang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

1.      Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan

penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa

dilaksanakan;

2.      Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;

3.      Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang

saham, pemilik modal;

4.      Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga

kelangsungan usaha Penanggung Pajak;

5.      Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;

6.      Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari

hasil penjualan;

7.      Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak

menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;

8.      Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang

diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;

9.      Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama

baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan

10.  Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-

halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.      Peraturan Pelaksana Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berikut ini adalah peraturan pelaksana UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

a.       Umum

1)      KMK Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan

Pemberhentian Jurusita Pajak

b.      Surat Paksa dan Sita

1)      PP No.135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa

2)      PMK Nomor 23/PMK.03/2006 tentang perubahan atas KMK Nomor 85/KMK.03/2002

Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3)      PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat

Paksa  Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

4)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 459/PJ./2002 Tentang Tata Cara

Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa

5)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.75/2000 Tentang Tata Cara

Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, Dan Pembetulan Atau

Penggantian Surat-Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak

c.       Lelang

1)      PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan

Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

d.      Pencegahan dan Penyanderaan

1)      PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi

Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa

2)      Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun

2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan

Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang

Disandera

4)      Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 158/PJ.75/2006 Tentang Permintaan  Usulan

Pencegahan WP/PP Bepergian Ke Luar Negeri

5)      Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-240/PJ.04/2009 Tentang

Penyanderaan Atas Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak

6)      Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 Tentang Tata Cara

Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, Dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri

e.       Pemblokiran

1)      KMK Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta kekayaan

Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa

2)      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 109/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 627/PJ Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

4)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.04 Tentang Pengantar Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

5)      Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

6)      Surat Bank Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP Perihal Pemblokiran Dalam Rangka

Penagihan Pajak

7)      Surat Bank Indonesia Nomor 2/35/DpG/DHk/ Tahun 2000 Perihal Penyitaan Terhadap

Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan di Bank

8)      Surat Bank Indonesia Nomor 7/9/GBI/DHk/ Tahun 2005 Perihal Evaluasi Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Rekening Bank

9)      Surat Bank Indonesia Nomor 7/6/Dhk Tahun 2005 Perihal Penjelasan Bank Berkenaan

Dengan Perintah Membuka Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan

f.       Angsuran dan Penundaan

1)      Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran

Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara

Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

2)      Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata

Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

3)      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian

Angsuran Atau Penundaan Pembayaran PajakDirektur Jenderal Pajak

4)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.33/1998 Tentang Pembatalan SK

Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang

Mengajukan Keberatan/Banding

g.      Penghapusan

1)      Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

2)      Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

3)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 625/PJ./2001  Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

4)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 15/PJ./2004  Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

h.      Kebijakan Penagihan

1)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 08/PJ.75/2002 Tentang Pemeriksaan

Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)

2)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 05/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan

Penagihan Pajak

3)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan

Penagihan Pajak

4)      Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor

Kep-24/PJ./2004 Dan No.Pol: B/146/I/2004 Tanggal 23 Januari 2004 Tentang Penegakan

Hukum di Bidang Perpajakan

5)      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009 Tentang Pedoman Akuntansi Piutang

Pajak

i.        Penagihan PBB/BPHTB

1)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 503/PJ./2000 Tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya

Penghapusan

3)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 13/PJ.6/1999 Tentang Perubahan

Sebagian Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya

Penghap

4)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.6/2001 Tentang Usulan

Penghapusan Piutang PBB

5)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB Dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB Dan

BPHTB

6)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 48/PJ/2008 Tentang Batas Waktu

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan

Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Daluwarsa Penagihan

Pajak Bumi Dan Bangunan

7)      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE - 73/PJ/2008 Tentang Kebijakan

Perubahan Data SIP/SIPMOD/SISMIOP

j.        Formulir dan Surat dalam Pelaksanaan Penagihan

1)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan

Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

2)      Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang

Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

3)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan

Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

4)      Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk,

Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

5)      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan

6)      Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan

BAB II

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Penagihan Pajak

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dan  Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. (pasal 1 angka 8 UU No.19 Tahun 2000)

Daftar Pustaka

         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

         Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.2009.Peraturan dan Kebijakan di Bidang Penagihan.Jakarta:Subdit Penagihan

         Zulvina,Susi.2011. Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak,Tangerang Selatan:STAN         Zuraida,Ida.2010.Bahan Ajar Penagihan dan Sengketa Pajak.Tangerang Selatan:STAN         http://pajaktaxes.blogspot.com         http://pou-pout.blogspot.com