Nama : Andre Arganata

N.I.M : 071111052

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

MENGANALISA CONTOH KASUS KORUPSI DENGAN KERANGKA BERPIKIR NORMATIF

Korupsi Pengadaan Al-Qur’an

Kasus korupsi proyek pengadaan Al-Qur’an ini pada mulanya bersumber pada uang 14,4 miliar yang

diterima politikus partai Golkar, Zulkarnaen, dan putranya Dendy dari seorang pengusaha.Uang itu

diterima sebagai ucapan terima kasih kepada Zulkarnaen sebagai anggota Badan Anggaran DPR yang

menyetujui anggaran di kementrian Agama. Dia juga diduga melakukan kecurangan dalam

pelaksanaan tender. Dimana proyek tender dimanipulasi dan sudah direncanakan sejak lama pihak

yang memenangkan tender adalah pimpinan Dendy yang tidak lain adalah putra Zulkarnaen. Kasus

yang berlangsung pada tahun 2011 tersebut berjalan mulus tanpa ada kecurigaan dari pihak lain. Baru

pada tahun 2012 dimana Kementrian Agama mulai curiga karena biaya pengadaan Al-Qur’an

meningkat drastis sedangkan jenis spesifikasi Al-Qur’an yang sama (hanya berbeda sampul). Setelah

diselidiki ternyata rekanan sama dengan tahun sebelumnya hanya nama perusahaan disamarkan

dengan nama baru.

Tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan dalam perspektif norma apapun. Tidak ada sisi positif dari

mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam norma yang

memiliki sanksi tegas seperti norma hukum pun memperlakukan para pelaku korupsi dengan tegas,

mulai dari denda, pengembalian uang sepenuhnya, hingga kurungan penjara seumur hidup. Dalam

kasus ini Zulkarnaen telah diputuskan pengadilan tipikor hukuman penjara 15 tahun. Sanksi tersebut

diputuskan dengan mempertimbangkan sejauh mana keterlibatan dan peran terdakwa dalam kasus

tersebut. Norma hukum menjadi batas tegas atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum

seperti kasus ini. Dalam norma hukum ditentukan sanksi tegas bagi pelanggarnya,dimana sanksi

tersebut tidak ada pada norma-norma lain seperti norma kesusilaan yang sanksinya bersifat moral atau

hanya dikucilkan dalam lingkungannya.

Norma hukum dipandang sebagai norma dengan sanksi paling tegas dari norma lain. Logikanya jika

suatu tindakan melanggar norma hukum maka sudah jelas tindakan tersebut juga melanggar norma-

norma yang lain. Tindakan korupsi selain melanggar norma hukum juga melanggar norma lain seperti

norma kesusilaan, norma kesopanan/kelaziman dan norma agama.

Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia, dimana ditentukan perbuatan-perbuatan yang baik

maupun tidak dan bersifat universal bagi seluruh manusia. Dalam norma kesusilaan tindakan korupsi

diibaratkan sama dengan perbuatan mencuri uang milik rakyat. Sedangkan mencuri berarti mengambil

sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Sanksi yang diterima mungkin hanya bersifat sanksi moral

seperti sindiran atau ejekan, namun bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan tetap melanggar

norma asusila.

Selain itu dalam kasus tersebut orang tua dan anak terlibat dalam satu kasus yang sama. Dalam

pandangan norma kesusilaan tindakan orang tua membantu kesuksesan anaknya mungkin dapat

dikatakan sebagai tindakan yang baik dan tidak menyimpang norma, namun jika dilakukan dengan

cara yang salah seperti dalam kasus tersebut maka bersinggungan dengan norma kelaziman dimana

wujud bantuan atau ajaran perilaku terhadap anak dilakukan dengan cara yang tidak lazim.

Dari perspektif norma kesopanan/kelaziman tindakan korupsi lebih susah ditentukan melanggar atau

tidak, namun penyimpangan tersirat dari tindakan korupsi tersebut bisa saja terjadi. Selain dalam hal

bantuan orang tua terhadap kesuksesan anaknya, contoh penyimpangan norma kelaziman dapat

berupa, misal, gaya hidup keluarga yang mewah namun setelah diketahui terkena kasus korupsi maka

gaya hidup tersebut dianggap tidak lazim karena menggunakan uang hasil korupsi.

Sedangkan dalam norma agama, korupsi jelas merupakan perbuatan yang berdosa. Tidak ada agama

yang membenarkan umatnya untuk mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang

lain. Dalam kasus ini yang menjadi objek korupsi adalah kitab suci agama Islam, sedangkan

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan alasan tersebut terlihat jelas norma agama

menjadi perhatian setelah hukum. Hal itu diperkuat dengan kebudayaan masyarakat timur yang

mayoritas taat pada ajaran agama atau keyakinan masing-masing. Sehingga tindakan yang melanggar

norma hukum dan agama sekaligus akan memiliki dampak sanksi yang besar. Sebagai contoh

terdakwa kasus korupsi tersebut juga mengaku disudutkan oleh opini-opini masyarakat yang

menganggap tindakan yang dilakukan sudah kelewat batas hingga menyentuh wilayah agama,

sehingga sanksi terberat yang diterima selain sanksi hukum adalah sanksi moral dari opini-opini dan

gunjingan yang menyudutkan posisi terdakwa.

Keterkaitan kasus korupsi dengan agama yang dianggap kelewat batas juga diungkapkan oleh

Koordinator Divisi Korupsi Politik lembaga masyarakat ICW (Indonesia Corruption Watch) Ade

Irawan, “Ini korupsi super nekat. Ini mencerminkan parahnya kondisi korupsi di Indonesia. Jangankan

untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan pun juga dikorupsi,”  kata Ade di kantor

ICW, Kamis (5/7/12).

Berita 1

Korupsi Al-Quran, Zulkarnaen Paksa Proyek Rp 130 M?

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama,

Syamsudin, menyatakan politikus Golkar yang kini menjadi terpidana korupsi pengadaan Al-Quran, Zulkarnaen Djabar, memaksa Kementerian Agama menerima tambahan dana proyek pengadaan Al-Quran untuk tahun anggaran 2012.

"Sering dipanggil Pak Zul, memaksa supaya terima usulan pengadaan sebesar Rp 130 miliar," kata Syamsudin ketika memberi kesaksian atas terdakwa Ahmad Jauhari, mantan Direktur Urusan Agama Islam, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Januari 2014.

Menurut dia, Kementerian Agama tidak pernah mengadakan proyek besar. Namun, pada 2012,

Zulkarnaen melalui putranya, Dendy Prasetia, atau kader Golkar lainnya, Fahd A. Rafiq, mendesak Syamsudin agar Kementerian menerima dana sebesar itu. 

Syamsudin menyebutkan, uang Rp 130 miliar ini di antaranya untuk penggandaan Al-Quran Rp

50 miliar. Padahal, awalnya Kementerian hanya mengusulkan Rp 9 miliar. Sementara untuk rumah ibadah Rp 55 miliar, dan Rp 25 miliar untuk peningkatan pelatihan bahasa Arab.

Menurut Syamsudin, Kementerian akhirnya menerima usulan itu dengan terpaksa. Alasannya, kalau tidak diterima, DPR tidak akan menandatangani nota keuangan Kementerian sehingga anggarannya akan dibintangi oleh Kementerian Keuangan. "Kalau kami tidak tertekan, kami

tidak mau program itu," ujar dia. (Baca juga: Zulkarnaen Djabar: Saya Sudah Dihukum

Opini).

Di samping itu, sebenarnya Kementerian Agama tidak terlalu membutuhkan dana besar untuk penggandaan Al-Quran. Menurut dia, dana yang dibutuhkan di atas Rp 5 miliar, tapi tidak sampai Rp 50 miliar. Di sisi lain, Kementerian sebenarnya lebih butuh membangun kantor urusan agama. "Tapi tidak disetujui DPR, dipaksakan penggandaan Al-Quran," ujar Syamsudin.

Karena program penggandaan Al-Quran merupakan usulannya, saat tender, Zulkarnaen

meminta agar proyek diberikan kepada perusahaan yang dia usulkan. "Setelah itu dia mengejar agar tender dimenangi perusahaan titipannya," ujar Syamsudin.

Sumber : TEMPO http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/063546636/Korupsi-Al-Quran-Zulkarnaen-Paksa-Proyek-Rp-130-M

Berita 2

Proyek Al-Quran 2012 Juga Digelembungkan Rp 21,7 M

TEMPO.CO , Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menemukan indikasi

penggelembungan dana pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2012 sebesar Rp 21,7 miliar. Inspektur Jenderal Kementerian Mochammad Jasin mengatakan penggelembungan itu membuat biaya pengadaan melonjak naik menjadi Rp 60 miliar. "Tapi tidak kami bayarkan, jadi kami (Kementerian Agama) selamat," kata Jasin, di kantornya Selasa lalu.

Menurut bekas wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, korupsi Al-Quran dilakukan oleh

rekanan yang sama dengan yang menggangsir duit negara pada pengadaan 2011 (berita sebelumnya: klik di sini)

Jasin menceritakan, sebelumnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkonsultasi kepada dirinya tentang tagihan dari rekanan penyedia barang dan jasa pengadaan Al-Quran tahun 2012 tersebut. "Saya sampaikan jika tipikalnya masih seperti 2011, jangan dibayarkan," kata dia.

Dirjen Bimas Islam itu tidak hanya berkonsultasi kepada dirinya, tetapi juga kepada pihak lain. "Dan semuanya senada dengan saya mengatakan jangan dibayar," kata Jasin.

Kasus korupsi pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011 telah menyeret politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya. Dalam vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Zulkarnaen disebut menerima duit Rp 14,39 miliar sebagai komitmen pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer dan diganjar hukuman 15 tahun penjara.

Putusanbanding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis itu.

Sumber: TEMPO http://www.tempo.co/read/news/2014/01/02/063541568/Proyek-Al-Quran-2012-Juga-Digelembungkan-Rp-217-M