STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANGKEWARGANEGARAAN RI

(Study Kasus Di desa Celancang Lor Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)

Disusun Oleh :Thantyo Dwi Prabowo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG2011JUNI

1

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya,sehingga penulis dapat menyelesaikan

makalah ini mengenai” STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANGKEWARGANEGARAAN RI”dengan baik dantepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak andy Darussalam musany, S.E M.H , selaku ketuapusat pembangunan sosial FISIP Universitas Brawijaya.

2. Seluruh keluarga yang mendoaka dan memberikan semangat.3. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat di cantumkan satu per satu.

Makalah diharapakan memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga penulisan selanjutnya akan lebih baik.

Malang, 16 Juni 2011

penulis

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGPerkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam

kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkutpribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusankeluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggapsebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalumenghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedahagama.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat,ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantunganantara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuaidengan kedudukan manusia sebagai mahluk sosial, yang sukaberkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidupbersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhanhidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yangbersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorangperempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akanlepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhanhidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisadijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaipasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, iniyang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan(pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir danbatin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuksuatu keluarga yang kekal dan bahagia.Perkawinan campuran telah, merambah seluruh pelosok TanahAir dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi,pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwakawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orangIndonesia1. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club,jalur perkenalan yang membawa pasangan berbedakewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melaluiinternet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saatberlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinancampuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenagakerja dari negara lain2. Dengan banyak terjadinya perkawinancampuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukumdalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalamperundang-undangan di Indonesia.Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyatamembawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal.

3

Diantaranya adalah adanya perubahan UU No 62 Tahun 1958menjadi UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.Perubahan tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalamKeimigrasian Indonesia. Fenomena ini merupakan fenomena yangharus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentuakan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap WargaNegara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan WargaNegara Asing. Kedua sisi ini tentu selalu berdampingan. Untukmenghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkanmenilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, UUkalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara,maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubunganantara Indonesia umumnya dengan Negara lain. Kalau ditinjau darihubungan antar wilayah, tentu bervariatif. Karena bagaimana punjuga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda denganpemberlakukan UU No.12 Tahun 2006. Ini memang memerlukanpengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapatbeberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahanpemberlakuan UU tersebut.

Pertama, adalah masyarakat sendiri, di mana aturan yangterlalu ketat akan mempengaruhi sistem kependudukan di wilayahtersebut. Warganegara Indonesia yang sudah melakukan perkawinancampuran dengan Warga Negara Asing. Dengan terjadinyaperubahan ini, maka secara pribadi mereka tentu akan kembalimelakukan koordinasi dengan negara asalnya. Dan adakemungkinan, penerimaan mereka pun akan semakin kurangbersahabat. Langkah yang harus diambil, adalah lebih cepatmelakukan koordinasi dengan negara sahabat serta negara yangkebanyakan warga negaranya telah membaur menjadi warga negaraIndonesia atau masih belum masuk menjadi WNI. Ini merupakansuatu tantangan untuk melaksanakan misinya merubah aturan lama.Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya warga negaraIndonesia yang memegang kewarganegaraan ganda. Dan tidaktertutup kemungkinan mereka akan lebih mudah melakukankejahatan dan melarikan diri ke negara milik salah satu pasangan.Selain itu proses penanganan keimigrasian pun akan semakinkurang efektif.

Karena semakin ketat aturannya, biasanya diikuti oleh birokrasiyang semakin panjang. Dan ini akan menyebabkan keresahan bagimereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kita jadi teringatdengan kasus salah seorang anggota kepolisian RI yang memilikikewarganegaraan Ganda. Saat itu pula ia beralih kewarganegaraanmenjadi WNA. Karena alasannya sangat simpel. Ia mendapatfasilitas lengkap di negara tersebut. Ini sungguh memprihatinkan.Kedua, Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anakdari hasil perkawinan campuran

4

mengingat dengan diberlakukannyaUndang-undang No.12 tahun 2006 tentu saja membawakonsekuensi-konsekuansi yang berbeda dengan Undang-Undangyang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan darisuatu perkawinan campuran3.Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinancampuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan:”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalamUndang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orangyang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihakberkewarganegaraan asing dan salah satu pihakberkewarganegaraan Indonesia.”Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraandalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesiadengan Warga Negara Asing, mengacu pada UU KewarganegaraanNo.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, UU ini dinilai tidaksanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalamperkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-UndangKewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-Undang ini disambutgembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan WargaNegara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun3 Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang TentangKewarganegaraan RI. www.baliprov.go.id. 20 Februari 2008 (diakses pada tanggal 27Oktober 2008)Dengan demikian disusunlah peneliatan yang mengambil judul” STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANGKEWARGANEGARAAN RI”

1.3 TUJUAN PENELITIANTujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis status dan kedudukan anak hasil perkawinancampuran ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006Tentang Kewarganegaraan.

2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak hasilperkawinan campuran yang tidak tercatat.

5

1.4 MANFAAT PENELITIANManfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalahsebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiranbagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta statusdann kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuranditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 maupunperlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuranyang tidak tercatat pada khususnya.

2. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan mengenaipermasalahan yang sering muncul dan dihadapi oleh pasangansuami istri dalam perkawinan campuran

6

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN2.1.1 Pengertian Tentang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-UndangPerkawinan No.1 Tahun 1974. Pengertian Perkawinan menurutPasal 1 UU No.1 ialah:”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dalam Undang-Undang, ini ditentukan prinsip-prinsip atauasas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungandengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangandan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantumdalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan PerkawinanTujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agarmasing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantudan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Sahnya Perkawinan.Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalahsah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dankepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harusdicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatantiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatanperistiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran,kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu aktaresmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.3. Asas MonogamiUndang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabiladikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dariyang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristerilebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suamidengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki olehpihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabiladipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan olehPengadilan.4. Prinsip PerkawinanUndang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri ituharus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan

7

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunanyang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinanantara calon suami istri yang masih di bawah umur.5. Mempersukar Terjadinya PerceraianKarena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluargayang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang inimenganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasantertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.6. Hak dan Kedudukan IsteriHak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dankedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tanggamaupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengandemikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkandan diputuskan bersama oleh suami istri.7. Jaminan Kepastian HukumUntuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikutsegala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yangterjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankanmenurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pulaapabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak

mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.2.1.2 Syarat-Syarat PerkawinanUntuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harusdipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6Undang-Undang Perkawinan, yaitu :1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calonmempelai.2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belummendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izinkedua orang tua.3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggaldunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakankehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukupdiperoleh dari orang tua yang mampu menyatakankehendaknya.4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia ataudalam keadaan tidak mampu untuk menyatakankehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yangmemelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darahdalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidupdan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orangyang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah

seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakanpendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat

8

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan ataspermintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelahlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat(2), (3), dan (4) pasal ini.6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal iniberlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidakmenentukan lain.Selanjutnya dalam Pasal 7 UUP ditegaskan hal-hal berikut :1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapaiumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudahmencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakanuntuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dankarena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untukperkawinan dalam UUP.2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatmeminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yangditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuanketentuanyang mengatur tentang pemberian dispensasi

terhadap perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalamKUHPerdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen(S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang ataukedua orang tua tesebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaandispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tidak mengurangi yangdimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).2.1.3 Tata Cara PerkawinanTata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagaiberikut :1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejakpengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yangdimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaanya itu.3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masingmasing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinandilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri olehdua orang saksi.Disamping itu sesuai dilangsungkannya perkawinan, kemudian

dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturansehingga urutannya sebagai berikut:1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai denganketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua

9

mempelai menandatangani akta perkawinan yang telahdisiapkan oleh pegawa Pencatat berdasarkan ketentuan yangberlaku.2. Akta perkawinan yang ttelah ditandatangani oleh mempelai,selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan PegawaiPencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yangmelangsungkan perkawinan menurut agama Islam,ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinantelah tercatat secara

10

BAB III1.6 METODE PENELITIAN1.6.1 Metode Pendekatan

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai “suatu upayapencarian” dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatandengan teliti terhadap sesuatu obyek yang terlihat kasat mata4.Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untukmenyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah,yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akanditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderunganyang timbul, oleh karena itu, menurut H.L.Manheim, bahwa suatupenelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermatmenyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek ke dalamcara berfikir ilmiah5:Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini,adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yangterhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif)dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum)1. Faktor-Faktor YuridisPenelitian dengan pendekatan yuridis dilaksanakan denganmelalui tahapan sebagai berikut :4 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Halaman 27-28.5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, 1986, Jakarta,Halaman 9.

a. Inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkankebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundangundanganyang mendukung pelaksanaan pembentukanundang-undang tentang status dan kedudukan anak hasilperkawinan campur yang ditinjau dari Undang-UndangNo.12 Tahun 2006.b. Menganalisis perundang-undangan dan peraturanperaturanyang telah diinventarisir tersebut untukmengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangantersebut di atas sinkron baik secara vertikal dan horizontal.2. Faktor-Faktor NormatifMerupakan penelitian terhadap asas-asas hukumkewarganegaraan yang terkait dengan status dan kedudukananak. Hal ini berarti penelitian terhadap data sekunder, olehkarena itu titik berat penelitian adalah tertuju pada penelitiankepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan menelitidata sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atauperumusan hipotesa6.1.6.2 SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenggunakan penelitian deskriptif analitis, karena bertujuan untuk

11

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid, Halaman 25.

menggambarkan keadaan nyata, kemudian data yang diperolehdianalisis secara kualitatif.7Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara melukiskan keadaanyang menjadi obyek persoalannya dan bertujuan memberikangambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya,dalam hal ini tentang status dan kedudukan anak. Sehingga dapatdianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifatumum. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan perkawinan dan kewarganegaraan.1.6.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif,maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-datasekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baikbahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtersier8.Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif :1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yangmengikat, yakni:a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengankewarganegaraan dan perkawinan, yaitu:7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1998), halaman 1168 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, Halaman 40.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan.2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.b. Yurisprudensi.2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasanmengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang,hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) darikalangan hukum, dan sebagainya.3. Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakupbahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luarbidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: sosiologi danfilsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untukmelengkapi ataupun menunjang data penelitian9.1.6.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkandata yang tepat, digunakan metode pengumpulan data yaitu studiKepustakaan.Menurut Sanapiah Faisal10, Studi Pustaka adalah sumber databukan manusia. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, Halaman 41.10 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang: YA3, 1990),halaman. 42.

12

cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau peraturan ataukebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat denganpokok permasalahan status dan kedudukan anak hasil perkawinancampuran ditinjua dari UU No.12 Tahun 2006.1.6.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah data selesai, tahap berikutnya yang harus dilakukanadalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akandiolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakanuntuk menjawab permasalahan.Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahanalisis data kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelahdisusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatifnormatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untukdapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan di teliti.Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisisdata, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untukmenjawab permasalahan dalam tesis ini.

13

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN3.1 STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINANCAMPURAN

Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjukpelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuranselesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yangdihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untukmemperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak.Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karenasosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedurpengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga danuang33.Sebenarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 sudahmengatur. Biaya pengurusan SK kewarganegaraan ganda terbatasadalah 500 ribu rupiah. Prosedur di Dephukham sendiri tidak rumit.SK WNI keluar paling lambat tiga bulan, hal itu memang sudahketentuan, jadi tidak ada masalah.Langkah pertama adalah mempersiapkan dan melengkapidokumen. Termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda33 www.mixecouple.com, Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga PerkawinanCampuran, 12 Agustus 2006.

Penduduk (KTP) dari ibu yang WNI, akta anak, paspor asing anak,plus foto 4x6 latar merah si anak yang hendak dimohonkankewarganegaraannya. Lantas salinan akta anak, KK dan KTP tadidilegalisir oleh kelurahan, sesuai domisili.Kalau akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembalilagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Kalau aktalahir asing di luar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil)Depkumham. Selain akte lahir si anak, akte nikah orang tuanya jugaharus disertakan. Apabila, yang mengeluarkan akta nikah adalahcatatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali ke penerbitnya. Berbedadengan akte nikah di luar negeri (bila menikah di luar negeri),legalisir di Kanwil Depkumham. Untuk biaya legalisir per dokumenhanya 100 ribu. Namun, yang perlu dicatat, pada kenyataannya diDenpasar biayanya Rp500 Ribu dan di Surabaya lebih parah lagi,Rp1 Juta34.

Setelah melengkapi semua dokumen ini, si pemohon harusmengisi formulir permohonan yang disediakan Kanwil Depkumham.Harganya sekitar Rp20 Ribu. Pengembalian formulir disertaidokumen yang sudah lengkap tadi, diberikan ke kantor pusatDepkumham untuk diproses di Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum (AHU), urusan Tata Negara. Paling lama 30 hari,34 Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang

14

Kewarganegaraan RI. www.baliprov.go.id. 20 Februari 2008 (diakses pada tanggal 27Oktober 2008)

Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itusudah dapat diambil si pemohon. Tiga pulu hari itu kan untuk yangada di dalam negeri, untuk yang di luar negeri prosesnya pasti lebihlama karena dokumennya dalam bentuk hard copy, sehingga harusdikirim menggunakan kurir. Lalu, SK WNI yang sudah ditandatanganiDirjen AHU dapat diambil pihak pemohon di Kanwil Depkumhamdengan biaya Rp500 Ribu. Biaya itulah yang akan masuk ke kasnegara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Walaupun SK WNI dan paspor asing yang semula 'dipinjam'Depkumham sudah diberikan kembali, ternyata masih ada proseslanjutan. SK WNI dan paspor asing anak harus diantar ke kantorimigrasi sekaligus mengembalikan Kartu Izin Tinggal Sementara(KITAS). Di sini, paspor asing si anak akan diberikan affidavit, yangmenerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari pasal 41 UUKewarganegaraan:Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui ataudiangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 sebelum undang-undang iini diundangkan dan belumberusia 18 (delapan belas) tahun atau belumkawinmemperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan dirikepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan RepublikIndonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undangundangini diundangkan.

Keterangan affidavit di paspor asing berguna jika bagi anakyang mau berpergian berpergian ke luar negeri dan kembali lagi keindonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITASdan Visa.Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawapaspor dan SK WNI saja ke imigrasi. Harus ada keterangan Affidavitatau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapiketerangan Affidavit dalam bentuk cap (dicap di satu halamanpasport itu). Isi dan redaksinya juga sama. Yang perlu diketahui,biayanya sekitar Rp200-Rp300 Ribu di kantor imigrasi.Setelah mendapatkan keterangan Affidavit, bebas KITAS danbebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harusdibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akte lahiryang untuk diberikan catatan pinggir (di akte anak tersebu). Karenaakte anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnyaadalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikutiUU Kewarganegaraan lama. Untuk itu, akan diberikan catatanpinggir bahwa si anak sekarang punya dwi-kewarganegaraan.Data tersebut akan dipakai di administrasi kependudukan(Adminduk) sebagai pencatatan kewarganegaraan di data penduduk

15

Indonesia. Dari situ, nanti baru dimasukan ke KK, bahwa anak sudahmenjadi WNI. Untuk mendapatkan catatan pinggir, harus bawa aktelahir dan KTP ibunya, kemudian akan masuk dalam KK.

Apabila, sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasilperkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, makamereka akan kehilangan hak menjadi WNI. Mereka akandiperlakukan sebagai WNA yang izin tinggalnya memakai KITAS danmasuk ke Indonesia memakai Visa.Seandainya, ibu-ibu tidak mendaftarkan anaknya jadi WNIsampai 2010, maka anaknya akan tetap meneruskan perpanjanganKITAS atau KITAP. Posesnya pakai re-entry permit, buku biru, samaseperti bapaknya. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidakmasuk yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau anaknya di luar negeri, tidakbisa masuk KBRI untuk minta perlindungan.Pengesahan Undang-undang Kewarganegaraa No. 12 Tahun2006 merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakatIndonesia. Kelahiran undang-undang ini memiliki nilai historis karenaproduk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang No. 62 Tahun1958 merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikanorde baru. Konfigurasi politik era orde lama dan orde baru relatifotoritarian, cenderung melahirkan produk hukum konservatif.Sedangkan di era reformasi, karakter politik cenderung demokratismelahirkan aturan-aturan legal yang responsif. Perubahankonfigurasi politik inilah yang mengantarkan undang-undang

kewarganegaraan dari yang berwatak konservatif menjadiresponsif35.

Perwujudan otoritarianisme negara dalam Undang-Undangkewarganegaraan yang lama tercermin pada aturan legal yangbersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi danpersamaan antarwarga negara serta kurang memberikanperlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. BerdasarkanUndang-undang Kewarganegaraa Tahun 1958 dalam Pasal 8 Ayat(1), diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawincampur, maka akan kehilangan kewarganegaraan-nya. Begitupunanak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan priaWNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.Sedangkan perwujudan demokratisasi negara dalam UndangundangKewarganegaraan yang baru tercermin dari produkhukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuandan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanyakesetaraan dan keadilan gender. Menurut Undang-undangKewarganegaraan Tahun 2006 dalam Pasal 2 disebutkan bahwawarga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadiwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernahmenerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilahyang menihilkan pemojokan terhadap etnik tertentu. Undang-undang35 Suwarningsih, Ibid.

16

ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehankewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupundiskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasallain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagidianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkandiberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakahakan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istrimemutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktutiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya diIndonesia36.Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalahdianutnya asas campuran Ius Sanguinis - Ius Solli dan mengakuikewarganegaraan ganda pada anak-anak dari pasangan kawincampur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hinggausia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkanmemiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebutditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkanmemilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinyastateless.Mencermati isi materi undang-undang kewarganegaraan yangbaru tampaknya lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah36 Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya asascampuran antara Ius Sanguinis dan Ius Solli. J.G. Starke, Pengantar HukumInternasional, Edisi Kesembilan, Jakarta, Aksara Persada, 1989, Halaman 125.

masyarakat yang telah in touch dengan pergaulan internasional.Undang-undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakanbahwa akulturasi budaya melalui media kewarganegaraan menjadisesuatu yang tidak terhindarkan. Di sini, hukum sebagai socialengineering atau perekaya sosial berfungsi. Hanya saja penetrasitata nilai yang ada didalamnya, sebagai akibat percampuranperkawinan, misalnya, berada di luar konteks undang-undangtersebut.

Negara, yang telah berhasil menghasilkan undang-undangprogresif ini, harus juga memberikan pemahaman yangkomprehensif kepada sekelompok masyarakat yang ketat menjaganilai-nilai adat dan agama, yang menolak tradisi kawin campurkarena kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangatdibanggakan ini menjadi lebih acceptable. Perkawinan campurantelah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat.Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telahmenggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinanantara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut hasil surveionline yang dilakukanIndo-MC tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring,95,19% adalah perempuan warga WNI yang menikah dengan priaWNA. Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian

17

bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman

sekolah dan sahabat pena. Perkawinan campur terjadi pada tenagakerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak,Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinanselama tahun 2002 sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalahperempuan WNI yang menikah dengan pria WNA (829 pernikahan).Angka tersebut belum termasuk pernikahan di KUA yang tidakdidaftarkan di KCS dan di seluruh Indonesia37.Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapihukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuranjustru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkanperempuan sebgai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraanakibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak ataspemberian kewarganegaraan pada keturunannya38.Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah HindiaBelanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuranyakni Regeling op de Gemengde Huwelijken (Stb. No. 158 Tahun1898). Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran udalahperkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pad hukun37 www.mixecouple.com, Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga PerkawinanCampuran, 12 Agustus 2006.38 Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golonganpenduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yanglainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar glongan di bidangperkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadapperkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. www.hukumonline.com,Berjuang Memberi Pemahaman tentang Hak Isteri dalam Perkawinan Campuran,Minggu, 4 Oktober 2008 (diakses pada tanggal 27 Oktober 2008)

yang berlainan. Pasal 1 memberikan penekanan pada verschillendrech onderwopen, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Sepertidisebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkanpluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sukubangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yangberlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yangmenjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena diskriminatiftetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semuagolongan yang bersangkutan, terutama yang, menyangkut hukumperkawinan. Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaanmasing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yangseragam.Pasal 2 GHR menyebutkan dengan tegas mengenai statusseorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu selamapernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yangberlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupunhukum sipil. Pasal 10 GHR mengatur tentang perkawinan campurandi luar negeri, di antaranya mengatur perkawinan campuran antarbangsa / antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan

18

yang berbeda.

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi di atas.Adapun pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal57 Undang-undang Perkawinan adalah :Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalumUndang-undang ini untuk perkawinan antara dua orangyang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan Asing dan salah satupihak berkewarganegaraan Indonesia.Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran padaperkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yangbukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinanantara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antarasesama bukan warga negara RI.Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksudtelah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidakberlaku. Oleh karena Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No.1Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atautunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan GHR masihtetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran ituadalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undangPerkawinan No.1 Tahun 197439.Pembuatan undang-undang No. 23/2002 tentang PerlindunganAnak dilatarbelakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh39 H. Zain Badjeber, Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan, Jakarta, Sinar Harapan,1985, Halaman 80

Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh MajelisUmum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selainitu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasimanusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Meskipun sudah adasejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungananak, misalnya UUKesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan sebagainya,belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasipermasalahan anak. UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anakyang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungandengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangipelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalamkonteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undang-undangPerlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA: nondiskriminasi,kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup,bertahan dan berkembang, dan hak anak untuk berpartisipasi.Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak sesempurnamungkin perlu kita memahami hambatan pelaksanaan perlindungan

19

anak agar dapat diatasi seefektif mungkin. Beberapa hambatanpenting ingin dikemukakan disini yang relatif sifatnya dan berkaitandengan situasi dan kondisi tertentu anatara lain;

Dalam kenyataan kita dihadapkan pada perbedaan pandangandan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalahperlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swastaatau pemerintah. Hal lain berkaitan erat dengan latar belakangpendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yangbersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalammasalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melaluipendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipandengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepatmerupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatanperlindungan anak.Keberhasilan dalam upaya perlindungan anak sedikit banyakbergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri darimemprioritaskan kepentingan diri sendiri / kelompok / lembagasehingga menjawab salah satu dari prinsip Hak Anak yaituKepentingan Terbaik Baik Bagi Anak menjadi hal yang utama untukmenjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yangberkaitan dengan pemenuhan Hak Anak. Koordinasi kerjasamasangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalampelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macambidang pelayanan.Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin denganperaturan perundang-undangan yang mantap, sehingga

menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atauimplementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnyasesuai dengan harapan masyarakat dalam upaua Perlindungananak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan AnakIndonesia berjalan efektif.Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinyadipertanggungjawabkan serta bermanfaat ingin dikemukakanbeberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakanbersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dandikemudian hari sebagi berikut40:1. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasamadi bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsisebagai koordinator yang memonitor dan membantu membinadan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diridalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional.2. Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjaminpelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yangmempunyai kepastian hukum.3. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak sertamanfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan

20

kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah40 Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum AntaraPerempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan RepublikIndonesia, 17 April 2006

untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuaidengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidakbertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar1945.4. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agarlebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuatdan melakasanakan kebijaksanaan secara dapatdipertanggungjawabkan dan bermanfaat.Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasansebagai manifest pertama haknya sebagai manusia, yangmencakup:1. Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan aktakelahiran;2. Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani,memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yanglayak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasimasyarakat, maupun organisasi yang dibentuk oleh merekasendiri.3. Perlindungan atas kehidupan pribadi.4. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjaraseumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasankebebasan.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anakadalah bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anakyang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif danYudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadipertimbangan utama. Dalam hal menjamin dan menghormati hakanak negara dan pemerintah tidak dibenarkan melakukandiskriminasi / membedakan suku, agama, ras, golongan dll,sebagaimana diatur dalam Ps 2 mengingat PenyelenggaraanPerlindungan Anak harus berasaskan Pancasila dan UUD’45 danprinsip dasar Konvensi Hak AnakPerlindungan Anak harus tercermin dan diwujudkan dalamberbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidanghukum, baik Perdata maupun Pidana, yang dalam tulisan ini dibatasidalam bidang Pidana. Mengingat bahwa pertanggung jawaban anakdalam hukum pidana (toerekenvatbaarheid) atas pelanggaranpelanggaranhukum yang dilakukannya adalah belum sempurnaseperti orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan tentang batasusia minimum bagi anak untuk dapat mempertanggung jawabkanperbuatannya. Sebagai perbandingan yaitu dalam KUHP (lama)belum menentukan batas usia minimum tersebut, karena pasal 45KUHP hanya menentukan sebelum batas umur (16 tahun) untuk

21

dapat dijatuhi tindakan ataupun pidana, yang lain jenisnya atau lebihringan dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa.

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, dapat dikatakan formiljuridis anak berumur 0 tahun, satu tahun hingga misalnya sampai 6-7tahun dapat dituntut pidana, sedangkan dilihat baik dari segi biologismaupun psychologis anak-anak seumur itu tidak dapat diharapkanmengerti akan sifat baik buruknya suatu perbuatan yang dapatmenimbulkan kerugian.Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum danbatas maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke sidang anak,dengan pengertian batas umur minimum hanya berlaku bagidelinquent child (anak nakal), sedangkan bagi neglected(Independent Child / Anak Terlantar) tidak ada batas usia minimum.Sebagai perbandingan dengan negara-negara tersebut.Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2006, maka UUNomor 62 Tahun 1958 tidak berlaku lagi. Penjelasan UU Nomor 12Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkanuntuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanatUUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang inimemperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal,yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Ius Sanguinis (Lawof the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negaratempat kelahiran. Asas Ius Soli (Law of the Soil) secara terbatas

adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkanNegara tempat kelahiran.Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undang-undang ini. Juga dijabarkan tentang asaskewarganegaraan tunggal yang artinya asas yang menentukan satukewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asaskewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukankewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini padadasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (Apatride). Kewarganegaraan gandayang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakansuatu pengecualian.Dengan pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2006, tentunyamemiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu Filosofis, Yuridis maupunSosiologis. Secara filosofis UU Nomor 62 Tahun 1958 masihmengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan denganfalsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yangkurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antarawarganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepadaperempuan dan anak-anak. Secara Yuridis, landasan Konstitusionalpembentukannya berdasarkan UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak

22

berlaku lagi. Yang paling utama adalah secara sosiologis, dimana

UU Nomor 62 Tahun 1958 ini tidak sesuai lagi denganperkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalampergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dankedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraandan keadilan gender.Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan memiliki latar belakang spesifik. Di manawarganegara merupakan unsur hakiki suatu negara. Artinya statuskewarganegaraan seseorang menimbulkan hak dan kewajibanantara orang itu dengan negaranya. Abdul Wahid Masru jugamemaparkan UU yang selama ini berlaku adalah UU No 62 Tahun1958 jo UU No 3 Tahun 1976 baik secara filosofis, yuridis danSosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perludiganti dengan yang baru.Secara umum terdapat beberapa asas kewarganegaraan yaitu:Ius Sanguinis, Ius Soli, Kewarganegaraan Tunggal danKewarganegaraan Ganda. Selain itu terdapat beberapa asas khususyaitu : Asas kepentingan Nasional, asas perlindungan maksimum,asas Persamaan dihadapan hukum dan Pemerintahan, asasKebenaran Substantif, asas Non-diskriminatif, asas Pengakuan danPenghormatan HAM, asas Keterbukaan dan asas Publisitas.Warganegara RI menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah :berdasarkan asas Sanguinis yaitu; anak yang lahir dari perkawinan

yang sah di mana ayah dan ibu adalah WNI, Ayah WNI dan IbuWNA. Kemudian Ibu WNI dan ayah WNA, Ibu WNI dan ayahStateless atau hukum negara dimana ayahnya tidak memberikankewarganegaraan pada anak tersebut. Dimana posisi sang Ayahadalah WNI dan secara langsung sang anak tersebut menjadi WNIsetelah 300 hari ayahnya meninggal dunia. Dan mereka lahir di luarwilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibu WNI. Meskipun menuruthukum negara tempat kelahiran anak memberikankewarganegaraan. WNI juga dapat diperoleh dari anak yang lahirtanpa perkawinan yang sah, dimana ibunya WNA, diakui olehayahnya WNI sebelum anak berumur 18 tahun/belum kawin (Pasal 4huruf h).Sementara menurut asas Ius Soli, yang masuk menjadi WNIadalah anak yang lahir di wilayah Indonesia dan statuskewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. Dimana anak barulahir tersebut ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah danibunya tidak diketahui atau bisa juga anak dilahirkan di wilayahIndonesia akan tetapi ayah dan ibunya stateless atau tidak diketahuikeberadaannya. Anak yang berhak mendapatkan kewarganegaraanRI apabila ayah atau ibunya telah dikabulkan permohonan

23

pewarganegaraannya, meskipun mereka meninggal sebelummengucapkan sumpah atau menyatakan diri. Anak yangmemperoleh WNI juga dapat diberikan kepada mereka yang lahir di

Luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin akantetapi diakui secara sah oleh ayahnya WNA. Sementara menurutAbdul Wahid Masru, anak yang awalnya WNI dan belum berusia 5tahun diangkat secara sah oleh WNA, tetap diakui WNI.Akibat kewarganegaraan Ganda, lahirlah apa yang disebutdengan Hak Opsi, di mana mereka akan memperoleh WNI melaluiopsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran (ayah atauibunya WNI). Selain itu lanjut Abdul Wahid Masru, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah diantaranya Ibu WNA, diakui oleh ayahnyaWNI sebelum berusia 18 tahun/belum kawin tetap diakui sebagaiWNI. Yang kedua adalah Ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNAsebelum berusia 18 tahun/belum kawin. Mereka juga termasuk WNI.Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu WNI lahir di luar negeri, danhukum negara tempat lahir anak tersebut memberikankewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelahmenyandang WNI, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18tahun/sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap dan membayar uangkewarganegaraan. Langkah pertama memohon kewarganegaraanadalah dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasaIndonesia kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan itu harusmelampirkan dokumen yang dipersyaratkan (Intinya untukmembuktikan persyaratan. Permohonan berikut lampirannya

disampaikan kepada pejabat (Kakanwil Departemen Hukum danHAM RI. Jika persyaratan sudah lengkap, pejabat melakukanpemeriksaan Substantif dalam waktu paling lambat 14 hari terhitungsejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.Jika memenuhi persyaratan substantif, permohonan berikutlampirannya disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesaidilakukan. Di Imigrasi, menteri akan memeriksa persyaratansubstantif. Jika memenuhi persyaratan meneruskan permohonanberikut pertimbangannya kepada Presiden, dalam waktu 45 hariterhitung sejak tanggal penerima permohonan. Jika memandangperlu, menteri juga dapat meminta pertimbangan instansi terkait.Saat itulah Presiden kemudian mengabulkan atau menolakpermohonan dalam waktu 45 hari sejak permohonan diterma secaralengkap dari menteri. Jika permohonan dikabulkan, ditetapkandengan keputusan Presiden. Dan diberitahukan kepada pemohondalam waktu 14 hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan.Dengan tembusan kepada pejabat. Jika permohonan ditolak,penolakannya tentu disertai alasan penolakan selanjutnya

24

permohonan dikembalikan kepada pemohon lengkap dengan alasanpenolakan dalam waktu sama. Petikan keputusan Presidendisampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan

salinannya disampaikan kepada Menteri, pejabat dan Perwakilannegara asal pemohon.

Mereka yang memperoleh kewarganegaraan RI adalah merekayang WNA yang kawin secara sah dengan WNI, sudah bertempattinggal di Indonesia 5 tahun terus-menerus/10 tahun tidak terusmenerus. Yang paling penting adalah WNI adalah tidakmenyebabkan berkewarganegaraan ganda. Bagi mereka yangmemiliki kewarganegaraan ganda lanjut Abdul Wahid Masru, akandiberikan ijin tinggal tetap.Secara spesifik cara memperoleh kewarganegaraan RI melaluimelalui pernyataan, pertama kali mereka harus mengajukanpernyataan kepada Menteri melalui pejabat dengan melampirkandokumen yang dipersyaratkan. Kemudian, pejabat melakukanpemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari. Jikadinilai lengkap diteruskan kepada menteri dalam waktu paling lambat14 hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan. Apabiladinilai lengkap, menteri pun menetapkan keputusan paling lambat 30hari terhitung sejak pernyataan diterima secara lengkap dari pejabat.Selanjutnya keputusan menteri diumumkan dalam berita negara RI.Di sisi lain, keputusan menteri pun disampaikan kepada pejabatatau perwakilan RI untuk diteruskan kepada pemohon. Dan saat itujuga pemohon harus mengembalikan dokumen yang terkait denganstatusnya sebagai WNA. Ada beberapa hal khusus yang perlu

diketahui yaitu Kewarganegaraan RI dapat diberikan kepada WNAakibat dari Jasanya kepada Indonesia (Karena prestasinya luar biasadibidang kemanusiaan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi,kebudayaan, Lingkungan hidup, atau keolahragaan, telahmemberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa indonesia),atau karena alasan kepentingan negara.Dimana orang tersebut dinilai telah dapat memberikansumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkankedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya dibidang perekonomian Indonesia. Bagi mereka yang memperolehkewarganegaraan khusus ini, secara langsung akan diberikanPresiden setelah memperoleh pertimbangan DPR.Seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya karenamereka telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauansendiri. Atau dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presidenatas permohonan sendiri dengan ketentuan yang bersangkutanberusia 18 tahun /sudah kawin. Yang paling fatal adalah ketikaseseorang masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin dari presiden.Terkecuali peserta pendidikan DO Negara asing yang mengharuskanwajib militer. Mereka juga dapat kehilangan kewarganegaraan RI

25

akibat dari tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut akibat daribukan dalam rangka dinas negara dan tidak menyatakan

keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum berakhirnya waktu 5tahun, atau setiap 5 tahun berikutnya.Beberapa contoh mereka yang kehilangan kewarganegaraandiantaranya adalah Perempuan WNI yang kawin dengan Laki-lakiWNA, kehilangan kewarganegaraan RI dapat terjadi apabila menuruthukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutikewarganegaraan suami. Contoh lain adalah Laki-laki WNI yangkawin dengan perempuan WNA. Kehilangan Kewarganegaraan RIakan terjadi apabila menurut hukum negara asal istrinya,kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri.Pemberian Kewarganegaraan RI akan dibatalkan denganketentuan mereka yang memperoleh kewarganegaraan tersebutmembuat pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadikekeliruan mengenai orangnya, didasarkan pada putusan pengadilanyang mempunyai hukum tetap. Pembatalan ini dilakukan sesuaidengan cara mereka memperolehnya. Kalau melalui Keppres makapembatalannya juga berdasarkan keputusan Presiden atausebaliknya.Bagi mereka yang memberikan keterangan palsu, termasukketerangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,memalsukan dokumen dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yangdipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan RI akan dikenakan

hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya merekamelakukan pemalsuan melalui korporasi, pidana yang dijatuhkanjuga atas nama korporasi atau sebaliknya.Di sisi lain Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini jugamenegaskan ada beberapa pengecualian yang terjadi yaitu :kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah, tidak dengansendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubunganhukum dengan ayahnya. Sampai dengan anak tersebut berusia 18tahun atau kawin. Atau bisa juga kehilangan kewarganegaraan RIbagi seorang ibu, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknyayang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, sampaidengan anak tersebut berusia 18 tahun atau kawin. Kehilangankewarganegaraan RI bagi seorang ibu juga disebabkan karenamemperoleh kewarganegaraan lain karena putus perkawinannya,tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengananak tersebut berusia 18 tahun atau kawin.Sementara itu seiring dengan perubahan UUKewarganegaraan, maka peraturan keimigrasian juga mengalamiperubahan. Bidang keimigrasian adalah sektor yang mempunyaikorelasi erat dalam penerapan UU kewarganegaraan, bagai dua sisimata uang, peraturan perundang-undangan kewarganegaraan,

26

keimigrasian berjalan seiring dalam memberikan perlindungan danpengayoman terhadap warga negara indonesia maupun warga

negara asing dengan dilandasi kedaulatan Indonesia di tengahpergaulan internasional.Oleh sebab itulah terdapat beberapa implikasi terhadap bidangkeimigrasian yang terkait dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun2006. Namun demikian ungkap Yoostha Silalahi, peran imigrasi

hanyalah sebagai petugas yang melaksanakanpembatalan/Pencabutan Ijin Keimigrasian, penerbitan Paspor RI,peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secaraaffidavit pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan gandaterbatas, pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalamrangka Pewarganegaraan dan menyampaikan Pernyataan UntukMenjadi Warganegara Indonesia dan menyesuaikan(Mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan) berbagai peraturankeimigrasian dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006.Dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan MenteriHukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang TataCara Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yangtertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Memperoleh KembaliKewarganegaraan Republik Indonesia, maka diperlukan ketentuanyang berkaitan dengan keimigrasian bagi anak dengan subyekkewarganegaraan ganda terbatas. Di antaranya pada dasarnya anakyang lahir sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 (sebelum 1 Agustus2006) tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan RI

Tetapi dengan cara didaftarkan oleh orang tua/walinya kepadaMenteri Hukum dan HAM RI melalui pejabat (Kepala Kantor WilayahDepartemen Hukum dan HAM RI) sesuai pasal 41 UU Nomor 12Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang cara untuk memperolehKewarganegaraan Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan perkataanlain pada tanggal 1 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagimenggunakan haknya mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.Karena sifatnya sementara atau pada hukum waktu tertentu akantidak berlaku lagi.Untuk memperkuatnya diterbitkanlah Surat Edaran MenteriHukum dan HAM RI No.M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang FasilitasKeimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan Ganda terbatasyang lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Adapun isiSurat Edaran tersebut adalah anak sebagaimana dimaksud dalampasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui ataudiangkat secara sah sebagaimana dimaksud pasal 5 UU Nomor 12Tahun 2006 adalah yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.Bagi mereka yang belum mengajukan permohonan pendaftaranuntuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

27

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Yoostha

Silalahi tetap diwajibkan memiliki ijin keimigrasian dan pemberian ijinkeimigrasian tersebut cukup diselesaikan atau dilakukan oleh kantorimigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d,huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah,sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006ganegaraan Republik Indonesia serta belum berusia18 tahun atau belum kawin, kemudian mereka telah mengajukanpermohonan pendaftaran memperoleh kewarganegaraan RepublikIndonesia dan sudah mendapat Keputusan Menteri tentangperolehan Kewarganegaraan RI, orang tua atau wali dari anak yangbertempat tinggal di wilayah Negara RI wajib melaporkan secaratertulis perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebutkepada kantor imigrasi setempat.Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang PerolehanKewarganegaraan Republik Indonesia, Paspor asing atau paspororang tuanya (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspororang tuanyatentang Kewar) dan Dokumen keimigrasian atas nama anak yangbersangkutan.Di sisi lain setelah menerima permohonan tertulis dari orangtua/wali anak akan melakukan Pembatalan/Pencabutan IjinKeimigrasian atas nama anak yang bersangkutan atau menerbitkanPaspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang

bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnyadalam buku register dengan menerakan cap pada Paspor RepublikIndonesiadi dalam endorsments/pengesahan yang berbunyiPemegang Paspor ini adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f,huruf l dan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia.Pemberian Keterangan yang dilekatkan (affidavit) pada pasporasing bahwa Yang bersangkutan adalah subyek Pasal huruf c, hurufd, huruf h, huruf l dan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara anak pemegangdua paspor yang memilih menggunakan paspor asing pada saatmasuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia maka PejabatImigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di TempatPemeriksaan Imigrasi menerakan cap, Yang bersangkutan subyekpasal 4 huruf c, huruf d, huruf l dan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada arrivalDeparture Card.Terhadap anak-anak subyek kewarganegaraan ganda menurutYoostha Silalahi dapat diberikan fasilitas keimigrasian seperti anakyang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan beradadi wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa,

28

ijin tinggal dan ijin masuk kembali (Re-Entry Permit). Anak yanghanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada huruf

a yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesiapada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk olehPejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di TempatPemeriksaan Imigrasi.Khusus bagi anak pemegang 2 (dua) paspor pada saat yangbersamaan (Paspor Republik Indonesia dan Paspor Asing), padasaat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajibmenggunakan 1 (satu) paspor yang sama. Demikian juga bagi anakpemegang 2 (dua) paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yangmemilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau keluarwilayah Negara Republik Indonesia, maka Pejabat Imigrasimenerakan cap yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, huruf d,huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia pada Arrival Departure Card.Sedangkan bagi anak yang belum menentukan pilihankewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun menurut YoosthaSilalahi dapat diberikan paspor Republik Indonesia dimana masaberlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf edibatasi hanya sampai anak bersangkutan berusia 21 tahun.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUKewarganegaraan, hak dan kewajiban warganegara semakin jelasdan lugas. Dimana hak kaum perempuan dan kaum pria di depanhukum disetarakan. Meskipun si pria merupakan warganegara asing,

akan tetapi apabila hukum positif mengatakan anak yang dikandungtersebut lahir di Indonesia serta si pria asing tersebut berada diIndonesia, maka status anak tersebut adalah warganegaraIndonesia. Kalau ketika UU lama diterapkan, hak anak pun masihbelum jelas.Mereka harus menunggu setelah anak tersebut besar. Barulahmereka berani melakukan penentuan pilihan akan kewajiban dantanggung jawabnya. UU Yang baru jelas berbeda, dimana hak dankewajiban suami istri campuran kembali dipertegas dan diperlugas.Di sisi lain, pengetatan dan memperlonggar ijin imigrasi punmengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman.

3.2 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASILPERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK TERCATAT

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dariperkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seoranganak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat41.Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatutenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatutenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang41 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermasa, 2002, hlm. 48

29

anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanyadihapuskan, adalah anak yang tidak sah.Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 harisetelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhakmenyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahuibahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkanatau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan suratkelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebutsi ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahiritu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak

tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannyaperkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakahanak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barangtentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anakdengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabilakelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harusmembuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalamwaktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggangwaktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada ditempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau iasedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnyaia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu

disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayahitu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiranyang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkindidapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lainasal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanyahubungan seperti antara anak dengan orang tuanya. Oleh hakimyang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorangwali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anakyang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentangkeadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan,haruslah dipanggil di muka hakim. Anak yang lahir di luarperkawinan, dinamakan “natuurlijk kind” la dapat diakui atau tidakdiakui oleh ayah atau ibunya.Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selamaperkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat denganperkawinan.Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi HukumIslam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibatperkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinanwanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulanlamanya sejak ia menikah resmi.

30

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun1974 pada pasal 42, 43 dan 44.Pasa1 42 :“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atausebagai akibat perkawinan yang sah”.Pasa1 43 :(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dankeluarga ibunya.(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atasselanjutnya akan diatur dalam PeraturanPemerintah”.Pasa1 44 :(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anakyang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapatmembuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anakitu akibat daripada perzinaan tersebut.(2) Pengadilan memberikan keputusan tentangsah/tidaknya anak atas permintaan pihak yangberkepentingan”.Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-UndangPerkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan aktakelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang.

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada,maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentangasal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yangteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini,maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerahhukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan aktakelahiran bagi anak yang bersangkutan.Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur.Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinanyang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:1. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah2. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalamPasa1 99, Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103.Pasal 99 :“Anak sah adalah:1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yangsah.2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dandilahirkan oleh isteri tersebut.”Pasal 100 :

31

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yangmengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika iamenyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya.Pasal 101 :“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteritidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannyadengan lian.”Pasal 102 :(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir

dari isterinya, mengajukan gugatan kepada PengadilanAgama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnyaatau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelahsuami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak danberada di tempat yang memungkinkan dia mengajukanperkaranya kepada Pengadilan Agama.(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktutersebut tidak dapat diterima.Pasal 103 :1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakta kelahiran atau alat bukti lainnya.2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalamayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapatmengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anaksetelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkanbukti-bukti yang sah.3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2)maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerahhukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkanakta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang HukumPerdata mengatakan bahwa :“Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjangperkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan,bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorangpria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dariperkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usiakehamilan42.Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok TanahAir dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi,pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwakawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orangIndonesia. Menurut surve yang dilakukan oleh Mixed Couple Club,jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda

32

kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melaluiinternet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saatberlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinancampur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenagakerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campurdi Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam42 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Penerbit Mandar Maju,1990), hlm. 133-134

perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundangundangandi indonesia.Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinancampuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974tentang Perkawinan, pasal 57 :”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalamUndang-undang ini ialah perkawinan antara dua orangyang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan Asing dan salah satupihak berkewarganegaraan Indonesia.”Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraandalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia denganwarga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sangguplagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinancampuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang inidisambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah denganwarga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul,namun secara garis besar Undang-undang baru yangmemperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudahmemberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalanyang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinancampuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UUkewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraantunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanyabisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebutditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraanayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitanmendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangatmenarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadapstatus hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinyaterhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Definisi anak dalampasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakadalah :

33

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan.”Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memilikistatus sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPmemberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungandapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yangmenghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai

subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindakdalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memilikikewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, merekayang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa,wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengandemikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidakcakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakapkarena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalammelakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinancampuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memilikikewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada duayurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraanyang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya,namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akanmemiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengankewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada duayurisdiksi hukum.Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukanstatus anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihatdahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki

hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidaksah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanyamemiliki hubungan hukum dengan ibunya.Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk statuspersonal. Negara-negara common law berpegang pada prinsipdomisili (ius soli) sedangkan negara-negara civil law berpegang padaprinsip nasionalitas (ius sanguinis). Umumnya yang dipakai ialahhukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (paterfamilias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal iniadalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingankekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri danhak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yangterbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnyaJerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama

34

menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demikesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalamkeluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tuaterhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yangsama43. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UUKewarganegaraan No.62 tahun 1958.43 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Bukuke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum,memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namundalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadiperpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibuuntuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbedakewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawahumur.Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan WanitaWarga Negara Indonesia (WNI), berdasarkan pasal 8 UU No.62tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yangkawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya,apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untukitu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, iamenjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila inginmemperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhipersyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnyamendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istriWNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll)maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan PriaWarga Negara Indonesia (WNI), menganut azas kewarganegaraantunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958

apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, iadapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yangsama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya.Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimaldalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati ,maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratanyang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesiaperempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapatmemperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun danmemerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suamimeninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatiskeberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kalimelakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yangpermohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suamimeninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segeradialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat

35

bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsorsuami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagaiistri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi padapendapatan rumah tangga.Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimanakewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UUNo.62 Tahun 1958:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawinyang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan denganayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia setelah ia bertempat tinggaldan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempattinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadapanak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dariperkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisamenjadi warganegara asing:1. Menjadi warganegara IndonesiaApabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorangwanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia(pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), makakewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapatmemberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa haruskehilangan kewarganegaraan Indonesianya44. Bila suamimeninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidakjelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yangmenjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai44 Lihat pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958

negeri) meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapatmemperoleh pensiun suami45.2. Menjadi warganegara asingApabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorangwanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing.Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negaraasing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan BesarAyahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidakmurah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untukmengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untukmemohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yangmasih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya,namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan

36

hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubunganhukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun ataubelum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, jugamengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum45 Mixed Couple Indonesia, op.cit

berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anaktersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya) 46.Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asaskewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yangdianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yangmenentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkanketurunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yangmenentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negaratempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anaksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undangini.3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukansatu kewarganegaraan bagi setiap orang.4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yangmenentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenalkewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpakewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yangdiberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu46 Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958124pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, makahilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebuttidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secaraotomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorangwanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dariperkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-samadiakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akanberkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahunatau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataanuntuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga)tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosanbaru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akanmenimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak.Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasionalpeninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia

37

menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut

prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warganegara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenaihal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada dibawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya,menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalamwilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasionalmereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personalmereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk statuspersonal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwaliananak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan

perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawahumur.Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional,kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnyadalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asasnasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuannegara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satudengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah,namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yangsatu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akanmengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan126yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negarayang lain.Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukumIndonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi.Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikahmaka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harusmengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikutihukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebuthendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus keatas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebutdilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukumdari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebutdiizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji olehpara ahli hukum perdata internasional sehubungan dengankewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undangundangkewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalahyang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belummenjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini jugamasih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaliguskritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan

38

127campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negaraasing).Meskipun begitu, pemerintah masih memberikan toleransi bagianak dari hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat setelahUndang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.Tolerasi diberikan untuk memberikan waktu mencatatkan statuskewarganegaraan atau menentukan opsi kewarganegaraan. Bataswaktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anakanakhasil perkawinan campuran ke Depkumham adalah 1 Agustus2010. Kalau tak sempat daftar, pintu masih terbuka. SebelumUndang-undang Kewarganegaraan direvisi, anak yang lahir dari istriWNI dan ayah WNA, sebelum umur 18 tahun akan mengikutikewarganegaraan ayahnya. Setelah Undang-UndangKewarganegaraan 2006 berlaku, anak-anak yang lahir dari hasilperkawinan antar negara itu dapat memiliki kewarganegaraan gandaterbatas. Aturan itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri (Permen)nomor M.01-HL.03.01 yang terbit pada 2006. Permenkumham tadimasih diperjelas pula lewat Surat Edaran Menkumham No.M.09-IZ.03.01 tentang fasilitas Keimigrasian bagi Anak SubyekKewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum 2006.Apabila, sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasilperkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, makamereka akan kehilangan hak menjadi WNI sebagai suatu128konsekuensi. Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izintinggalnya memakai KITAS dan masuk ke Indonesia memakai Visa.Seandainya, ibu-ibu tidak mendaftarkan anaknya jadi WNIsampai 2010, maka anaknya akan tetap meneruskan perpanjanganKITAS atau KITAP. Posesnya pakai re-entry permit, buku biru, samaseperti bapaknya. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidakmasuk yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau anaknya di luar negeri, tidakbisa masuk KBRI untuk minta perlindungan.

39

BAB IV

PENUTUP4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan makapenelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:1. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanRI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasilperkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebutmenyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuranmendapat hak untuk menentukan atau memilihkewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun2. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraankepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya padaanak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi.Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hakseperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan KeputusanMenteri Depkumhum memberikan kelonggaran untukmelakukan naturalisasi sebelum Undang-UndangKewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran130status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasilperkawinan campuran ke Depkumham adalah 1 Agustus 2010.4.2 SARANPenulis memberikan beberapa saran yang berkaitan denganstatus kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuransebagai berikut:1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besarterhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan

40

campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknyamemanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikankewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinancampuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuanhukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hakdan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinanyang dilakukan.3. Saran yang diberikan pada aparat imigrasi yang menanganistatus kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agarmelaksanakan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam UUkewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.1314. Saran yang dapat diberikan kepada anak yang tidak tercatat dikeimigrasiaan atau belum mengurus kewarganegaraan agarsegera mendaftar sebelum tahun 2010

DAFTAR PUSTAKA1. BUKU

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (SuatuPengantar), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan KedudukanHukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 17 April 2006Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung :Penerbit Mandar Maju, 1990).J.G. Starke, Pengatar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan,Jakarta, Aksara Persada, 1989Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang, UniversitasDiponegoro, 2000Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum PerdataInternational Suatu Orientasi, (Jakarta, Raja Grafindo pErsada,1997.Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi,Malang: YA3, 1990.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press,1986, Jakarta.Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono,Hukum Perdata; Suatu Pengantar, Jakarta: Gitama JayaJakarta, 2005.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermasa, 2002,Cet. 30.Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, JilidIII Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995

______________, Pengantar Hukum Perdata Internasional

41

Indonesia, Bandung: Binacipta, 1977.Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta,Prestasi Pustaka Publiser, 2006.Zain Badjeber, Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan, Jakarta,Sinar Harapan, 1985.

2. InternetNuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan,http://www.mixedcouple.com , diakses 12 August 2006.Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI. www.baliprov.go.id. 20Februari 2008 (diakses pada tanggal 27 Oktober 2008)www.hukumonline.com, Berjuang Memberi Pemahaman tentang HakIsteri dalam Perkawinan Campuran, Minggu, 4 Oktober 2008(diakses pada tanggal 27 Oktober 2008)www.komisihukum.go.id, Mohammad Saihu, Selamat TinggalDiskriminasi, 16 agustus 2006www.mixecouple.com Masalah-Masalah Yang Saat Ini DihadapiKeluarga Perkawinan Campuran, 12 Agustus 2006.www.mixedcouple.com diakses 12 Agustus 20063. Perundang-undanganUndang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RIUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

42