a. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 , dirumuskan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah “Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur” :

- Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa

lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

- Maju : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran dan kemantapan

sistem kelembagaan politik dan hukum.

- Adil : Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,

gender, maupun wilayah.

- Makmur : Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

Dari rumusan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 diatas ,

menurut saya , penerapan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam

mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil , dan makmur masih kurang dan memerlukan

beberapa evaluasi untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat agar visi Indonesia 2025 diatas

dapat terwujud. Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur bukanlah perkara

yang mudah. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan segenap

masyarakat Indonesia.

Indonesia 2025 diharapkan menjadi masa-masa perubahan gemilang dari masa-masa

sebelumnya, bukan hanya dari segi ekonomi dan politiknya saja namun juga dari segi

kemakmuran. Poin pertama dalam UU no. 17 menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2025

adalah Indonesia yang mandiri yaitu mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat

dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sebagai

Negara demokrasi, tentu saja harapan besar seluruh rakyat adalah demokrasi membawa

perubahan bagi peningkatan kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Harapan

tersebut wajar karena demokrasi adalah media untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan

yang lebih baik. Namun sayangnya, substansi demokrasi belum sepenuhnya tercermin dalam

kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Hal ini dikarenakan sesungguhnya kita

belum menjadi bangsa yang mandiri yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan

kepribadian secara kebudayaan.

Dengan segala potensi dan kekayaan alamnya, seyogyanya bangsa kita harus sanggup

mencukupi semua kebutuhan dalam negeri, tidak bergantung pada bantuan asing (yang sebagian

besar keuntungan malah diraup oleh bangsa asing), mandiri dalam bidang pangan, energi, dan

pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki ketahanan nasional dan daya saing untuk

berkompetisi di era globalisasi ini. Kenyataan yang kita hadapi sekarang justru masih sama

seperti “Negara jajahan” dimana pada de facto nya kita merdeka, namun pada kenyataannya kita

masih menjadi lahan eksploitasi Negara-negara asing. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan

bahwa pertama, Negara kita dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara

industri dan kapitalis. Negara-negara asing berdatangan untuk membeli bahan baku yang

harganya relative murah di Indonesia, lalu mereka membuat suatu produk dari bahan baku

tersebut dan kemudian dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Contohnya

pada bidang industri tekstil. Negara asing hanya membeli bahan baku, lalu mereka membuat

suatu pakaian dan memberikannya label yang sudah terkenal di dunia lalu menjualnya kembali di

Indonesia dengan harga mahal. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih belum

mandiri dan masih memerlukan SDM-SDM yang lebih berkualitas agar bahan baku tersebut

tidak langsung dijual tapi bisa diolah terlebih dahulu di Negara kita, tidak perlu harus melibatkan

pihak asing; Kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil

industri Negara-negara asing. Indonesia merupakan Pasar yang sangat menggiurkan bagi para

investor dan pebisnis asing karena jumlah penduduknya yang sangat besar (Terbanyak keempat

di dunia), Hal tersebut juga diimbangi dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung

konsumtif. Maka tidak heran Indonesia pun menjadi ladang empuk bagi para investor-investor

dari Negara Asing untuk menjual produk-produknya di Indonesia ; dan, ketiga,  Negara kita

dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital oleh Negara asing demi mendapatkan rente.

Ekonomi Rente ini terwujud dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara oknum

pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan

fasilitas, insentif, dan proteksi. Pengusaha memperoleh keuntungan kemudahan sumber daya

murah, mudahnya akses atas informasi dan peluang yang diperoleh melalui kebijakan yang

dikeluarkan. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk

melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010). Dan hal ini terlihat di pemerintahan kita

sekarang dimana korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merajalela tiap tahunnya.

ironisnya setelah 68 tahun Negara kita merdeka, ternyata belum banyak berubah. Kita

semua tentu tahu, sampai kini kekayaan alam kita masih dijual murah kepada bangsa asing,

bahan baku dan bahan mentah yang dihasilkan bumi Indonesia juga masih terus mengalir ke luar

negeri untuk memasok kebutuhan industri Negara lain yang lebih maju. Sebaliknya, bangsa kita

hingga kini masih dikenal sebagai konsumen terbesar produk-produk industri, elektronik, dan

barang teknologi dari Negara-negara industri di luar sana. Negara kita adalah konsumen

handphone terbesar ketiga, dan salah satu pasar mobil dan sepeda motor terbesar di dunia. Dan

barang-barang itu dihasilkan oleh industri di luar negeri. Lalu, lebih 50 persen perbankan di

Negara kita dewasa ini dikuasai oleh pemodal asing, karena Indonesia masih dianggap sebagai

tujuan investasi uang terbaik didunia karena tingkat suku bunga bank yang jauh lebih tinggi

dibandingkan Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa, Singapura, bahkan diatas

Malaysia dan Thailand. Tegasnya, dengan memutarkan kelebihan capital mereka di Negara kita,

pemilik modal dari luar negeri mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Hal yang dapat kita simpulkan dalam permasalahan diatas adalah kita sejatinya

belum menjadi Negara yang seutuhnya mandiri dalam mengelola semua sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi yang kita miliki. Demokratisasi yang kita lakukan masih sebatas

demokrasi dibidang politik, belum demokratisasi di bidang ekonomi. Oleh karena itu diperlukan

langkah-langkah solutif dari pemerintahan kita untuk membentuk Indonesia menjadi Negara

yang mandiri dan berdikari.

Untuk menjadi Negara yang maju pun dimana dalam tercantum pada visi Indonesia 2025

pada poin kedua, Indonesia Di bidang sumber daya manusia, Negara kita juga belum mencapai

taraf yang optimal dalam peringkat daya saing. Ini artinya peningkatan daya saing bidang sumber

daya manusia belum mencapai tahap yang maksimal. Karena itu, perlu di lakukan pembenahan

yang intensif pada bidang pendidikan dan kesehatan agar kualitas sumber daya manusia

Indonesia bisa lebih berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya ini, tak ada jalan lain, kita harus

melakukan pembenahan di bidang pendidikan –baik di bidang kebijakan dan kurikulum, sarana

dan prasarana pendidikan- dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada poin kedua dan keempat, visi Indonesia 2025 Indonesia sebagai Negara maju dan

Indonesia sebagai Negara yang makmur. Adapun mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang

maju , diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem kelembagaan

politik dan hukum. Dan mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang makmur dimana hal

tersebut diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Sebagai salah satu Negara

dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, potensi Indonesia untuk menjadi Negara

maju dan makmur sangatlah besar. Dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur pada

tahun 2025, perhatian yang utama adalah pada pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum.

Indonesia 2025 dalam bidang pendidikan diharapkan akan menjadi semakin

mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan. Maka, sudah seharusnya Indonesia

dapat menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan mutu internasional,

sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan rumah di negaranya

sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri

sendiri. Dengan menuju terciptanya standar mutu pendidikan berkelas internasional, Depdiknas

harus mempunyai sistem layanan standar internasional, citra yang kuat dan mewakili visi

pembangunan bangsa Indonesia, dan kerja sama yang erat dengan bangsa-bangsa lain terutama

di bidang pendidikan. Keberhasilan mewujudkan kebijakan strategis proses perencanaan,

implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada untuk

mewujudkan kondisi yang diharapkan di Indonesia 2025. Dan di Indonesia 2025 akan tercipta

Indonesia yang cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem pendidikan yang berkeadilan, bermutu,

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dapat terwujud pada tahun 2025

sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

Indonesia 2025 juga akan didukung dari segi keadaan kesehatan yang ada di masyarakat,

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan, upaya kesehatan

masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan nantinya akan serasi, bersinergi dalam upaya

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan upaya

kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan tetap

memberikan perhatian khusus pada golongan penduduk rentan, seperti bayi, anak, ibu, usia

lanjut, masyarakat pekerja sektor informal, serta masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan obat, telah dapat merespon kebutuhan masyarakat.Pembangunan dan

perbaikan gizi masyarakat telah optimal dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan

Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah telah fokus pada pencapaian prioritas

pembangunan kesehatan dan sepenuhnya digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat

disamping pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga

miskin.

Persoalan hukum di Indonesia juga hal yang patut dicermati dalam mewujudkan

Indonesia yang makmur dan sejahtera. Penerapan hukum yang tegas, bersih, adil, dan tidak

memihak akan membuat sistem pemerintahan Indonesia bersih dari korupsi dan berujung pada

optimalnya kinerja sistem pemerintahan kita. Nilai demokrasi yang sama pentingnya untuk

diukur ke depan adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat

dan demokrasi membawa kemakmuran bagi rakyat. Keadilan adalah kondisi dimana semua

warga Negara harus memiliki kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, terjamin hak-hak

asasi, pemerataan hasil pembangunan ke seluruh daerah dan strata social, serta terciptanya

birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, hingga pada akhirnya visi Indonesia pada

tahun 2025 nanti dapat terwujud dan Indonesia akan menjadi Negara yang mandiri, maju,

adil,dan makmur.

b. 8 misi pembangunan nasional :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah pembentukan identitas dan jati diri

bangsa yang bertumpu pada peningkatan mutu dibidang pendidikan, baik itu pendidikan

akademik maupun pendidikan moral, perilaku, etika dll, dimana nantinya hasil dari

pendidikan tersebut akan membentuk karakter bangsa yang kuat, terpeliharanya

kerukunan, kerjasama, sikap gotong royong antar sesama warga Negara Indonesia,

menciptakan lingkungan masyarakat yang cerdas dan kritis, selalu berperilaku sesuai

dengan pancasila dan UUD 1945, selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,

melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-

nilai luhur budaya bangsa, serta memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia dalam

rangka memantapkan landasan spiritual , moral dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah selalu mengedepankan pembangunan

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang ditempuh dengan selalu

mengembangkan inovasi-inovasi dan terobosan terbaru di sector pendidikan agar bangsa

yang terbentuk memiliki visi yang jelas kedepannya dan memiliki misi yang sistematis

dan rinci untuk dilaksanakan kedepannya; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan

iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara

sustainable; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan

aparatur Negara untuk membentuk bangsa yang jujur, bersih, dan bermartabat; dan

memperkuat perekonomian dalam negri agar menjadi bangsa yang diperhitungkan di

lingkungan ASEAN maupun di dunia.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah dengan

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat

sipil dalam pembangunan, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah,

menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan

kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum serta

meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak

diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI

hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan

internasional sehingga batas-batas kedaulatan Negara dan stabilitas keamanan Negara

dapat terjamin; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme polri agar

mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan

menuntaskan tindak kriminalitas, membangun kapabilitas lembaga intelijen dan

kontraintelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan

pembangunan daerah terutama pada daerah-daerah yang kualitas infrastukturnya masih

perlu dikembangkan atau berada pada level yang masih kurang; mengurangi kesenjangan

sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan

wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara

drastic; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan

sosial serta sarana dan prasana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam

berbagai aspek.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan

pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap

menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan

masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk

permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas

kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar

pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi

masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan sehingga

warga Negara kita dapat memaksimalkan potensi dan keuntungan dari laut-laut yang kita

miliki; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui

pengembangan sains dan teknologi kelautan. Pengembangan teknologi dan peningkatan

mutu pendidikan tentunya berperan penting untuk membentuk SDM yang berkualitas;

mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran,

misalnya mengirim nelayan untuk mengeksplor wilayah laut yang memiliki banyak

ikannya; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

adalah ikut berpartisipasi dalam segala hal di dunia internasional dalam rangka

memantapkan diploasi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional,

melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan

integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional

dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok serta antar lembaga di berbagai bidang

sehingga nantinya Indonesia akan menjadi Negara yang disegani oleh Negara-negara

lainnya.

c. Tahapan pembangunan

Berdasarkan UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025, berisi visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan

dalam berbagai bidang. Di dalam RPJPN tersebut, terdapat 4 tahapan pembangunan yang

dirumuskan pemerintah untuk mewujudkan visi “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan

makmur”. Tahapan pembangunan atau dapat kita sebut dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilakukan secara bertahap setiap 5 tahun.

Berikut ini 4 tahapan pembangunan (RPJMN) yang dirumuskan pemerintah untuk

mencapai visi Indonesia 2025:

1. RPJMN I (2005-2009). Pada tahun 2005-2009 ini pemerintah meletakkan fokus

Pembangunan Nasionalnya pada menata kembali NKRI , membangun Indonesia yang

aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih

baik. Menurut saya, Pada periode RPJMN tahun 2005-2009 ini, pelaksanaan prioritas

program pembangunan untuk mencapai visi RPJMN I yang dilakukan pemerintah

sudah cukup baik meski ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dengan

baik. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan keamanan dalam

negeri menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun pencapaian sasaran secara

lebih optimal membutuhkan konsistensi dan kesinambungan di masa mendatang.

Gangguan keamanan , ketertiban, dan kriminalitas meski jumlahnya cukup banyak

namun secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun demikian, tidak bisa

dimungkiri bahwa variasi kejahatan semakin kompleks dan meningkat. Terkait

dengan kriminalitas internasional, globalisasi dan pasar-besar membuat organisasi

kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi,

informasi, dan persenjataan semakin berkembang pesat. Klimaksnya, maraknya

pemboman yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa keamanan di Indonesia

masih dalam kategori kurang. Pada sasaran kedua yaitu mewujudkan Indonesia yang

adil dan demokratis juga banyak masih banyak kekurangan. pembangunan di

Indonesia banyak yang terpusat di kota-kota besar saja. Dibutuhkan pemerataan

pembangunan pada kota-kota kecil lain agar kota-kota kecil dapat berkembang SDM

nya sehingga nantinya dapat bersinergi dengan kota yang sudah cukup maju

pembangunannya untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Selain itu,

Peningkatan pada bidang hukum juga sangat diperlukan. Hukum di Indonesia

cenderung tidak tegas dan gampang dibeli, pemerintah harus menerapkan kebijakan

hukum yang adil jika ingin Indonesia maju kedepannya. Tentang untuk mencapai

tingkat kesejahteraan yang lebih baik, sudah cukup baik, dimana pelayanan kesehatan

dan peningkatan pendidikan mengalami peningkatan kualitas pada tahun 2005-2009,

semakin bertambahnya SDM yang berkualitas akan semakin memperkokoh Indonesia

dan menjadi tonggak utama untuk menyongsong masa depan menjadi Indonesia

maju.

2. RPJMN II (2010-2014). Pada tahun 2010-2014 ini pemerintah meletakkan fokus

Pembangunan Nasionalnya pada memantapkan penataan kembali NKRI,

meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing

perekonomian. Pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan

misi tersebut sudah cukup baik. Semakin tertatanya NKRI dengan ditambah

pembangunan yang sudah cukup merata di daerah-daerah kecil. SDM berkualitas juga

semakin bertambah jumlahnya dikarenakan semakin banyaknya lembaga pendidikan

yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta dan juga telah menjangkau hingga ke

daerah-daerah terpencil. Kemampuan iptek juga semakin berkembang pesat. banyak

warga Indonesia sudah melek teknologi. Tingkat buta huruf juga semakin berkurang.

Penggunaan teknologi pada semua elemen baik itu sector industry maupun pertanian

juga sudah semakin banyak. Untuk sector ekonomi dalam dekade belakangan, berkat

stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik, ekonomi Negara telah tumbuh

cukup tinggi rata-rata diatas 6 persen setahun, tertinggi di dunia setelah China dan

India. Berkat pertubuhan yang tinggi itu pula, Negara kita sudah masuk G-20, bahkan

nomor 16 terbesar didunia dengan GNP sekitar USD 1 Triliun atau terbesar di Asia

Tenggara. Namun pertumbuhan yang berhasil dicapai Negara kita ternyata belumlah

dapat dikatakan berkualitas, karena masih menyisakan ketimpangan social dan

ekonomi yang justru makin tinggi. Ini ditunjukkan oleh makin naiknya Gini Ratio

Indonesia dari 0,31 sepuluh tahun yang lalu menjadi 0,42 tahun ini. Indicator ini

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sudah berada pada tahap

lampu kuning.

3. RPJMN III (2015-2019). Pada tahun 2015-2019 ini pemerintah meletakkan fokus

Pembangunan Nasionalnya pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh

dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang

berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Pada

tahun-tahun kedepan ini, diharapkan masyarakat Indonesia sudah tidak gagap

teknologi, lembaga pendidikan semakin banyak dan berkualitas, banyak SDM yang

sudah teruji ,terkualifikasi, dan terkategori sebagai SDM yang unggul, dan

menggalakkan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara

pemanfaatan secara maksimal Sumber daya alam yang tersedia yang diolah secara

mandiri tanpa bantuan asing.

4. RPJMN IV (2016-2024). Pada tahun 2015-2019 ini pemerintah meletakkan fokus

Pembangunan Nasionalnya pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang , dengan

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang

didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di level

internasional.

5. Agenda pembangunan I, II, dan III

Agenda I : menciptakan indonesia yg aman dan damai

Bab 2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat dengan cara kebijakan yang diarahkan untuk: memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat sehingga konflik antar masyarakat dapat terhindari.

Bab 3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam pengaplikasian kebudayaan dalam negeri; mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar perselisihan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia.

Bab 4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

Dengan cara menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif; meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, dan saling membina kerukunan antar semasa masyarakat agar tindak kriminalitas atau hal yang mengganggu ketertiban dapat diminimalisir dan diatasi.

Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

kebijakan yang akan dilakukan harus secara komprehensif termasuk menindak secara tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil.

Bab 6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme

menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif, memperluas jaringan kerjasama dengan Negara lain untuk menanggulangi terorisme, meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme, serta memantapkan operasional penanggulangannya

Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

Yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Bab 8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional

dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya untuk perdamaian dunia.

Agenda II : menciptakan indonesia yang adil dan demokratis

Bab 9 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

yang diarahkan terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan, dan menyederhanakan sistem peradilan

Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

termasuk diskriminasi di bidang hukum dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Bab 11 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia

antara lain dengan melaksanakanberbagai rencana aksi antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Bab 12 Peningkatan Kualitas kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

dengan kebijakan yang diarahkan untuk: meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitashidup dan sumber daya kaum perempuan, meningkatkan kesejahteraandan perlindungan anak.

Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

yang diarahkan untuk : mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaanpemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah daerah

Bab 14 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Yaitu menuntaskan penanggulangan penyalah gunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik

Bab 15 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh

dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi

Agenda III : meningkatkan kesejahteraan masyrakat

Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan

dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati,melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan

sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas

dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi antara lain dengan: menyederhanakan prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor

Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

dengan kebijakan diarahkan untukmeningkatkan utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industri, memperkuat basis produksi, meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri-industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri, memiliki potensi ekspor, serta mengolah sumber daya alam di dalam negeri

Bab 19 Revitalisasi Pertanian

dalam arti luas yang diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan

Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dengan kebijakan yang diarahkan untuk

(1) mengembangkan usaha kecil dan menengani (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing;

(2) mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

(3) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor;

(4) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi

Bab 21 Peningkatan Pengelolaan BUMN

Yaitu dengan meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN dengan kebijakan yang diarahkan untuk melanjutkan restrukturisasi BUMN yang semakin terarah dan efektif sesuai dengan orientasi dan fungsi yang diinginkan.

Bab 22 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(1)meningkatkan fokus dan kapasitas litbang iptek;

(2) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil iptek;

(3) memperkuat kelembagaan iptek; dan

(4) menciptakan iklim inovasi dalam bentuk skema insentif.

Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produktivitas dan inovasi

Bab 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

yang diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dengan memberi ruang yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, upaya yang ditempuh mencakup:

(1) penyusunan formulasi APBN dengan tujuan mengembalikan kemampuan fiskal sebagai salah satu instrumen perekonomian yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja melalui dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas;

(2)pengembangan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip pengelolaan yang efisien dan memungkinkan meningkatnya kemampuan membayar;

(3) peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tetap menjaga peran masing-masingnya; serta

Bab 25 Pembangunan Perdesaan

mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya;

memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik dan pasar;mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian.

Bab 26 Pengurangan Ketimpangan

Pembangunan Daerah dengan:mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wiLayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik; mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan; mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan; menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas

dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(1) meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;

(2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;

(3) mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin;

(4) meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;

(5) meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; dan

(6) meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

dengan kebijakan yangdiarahkan untuk:

(1) mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional;

(2) meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

(3) meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya

Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah raga

dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(1) mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan: (a) mengendalikan tingkat kelahiran penduduk; (b) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (c) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; (d) memperkuat kelembagaan dan jaringan KB;

(2) menata pembangunan kependudukan dengan: (a) menata kebijakan persebaran dan mobilitaspenduduk secara seimbang; dan (b) menata kebijakan administrasi kependudukan; serta

(3) meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dengan: (a) mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (b) meningkatkan peran serta pemudadalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (c) meningkatkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; (d) melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;(e) mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga; serta (f) membina dan memasyarakatkan olahraga

1. Berikut ini adalah urutan agenda pembangunan nasional :

A. menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

B. menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.

C. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada masing-masing agenda pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa program yang dirumuskan pemerintah untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional diatas, yaitu diantaranya :

Agenda I : Menciptakan Indonesia yang aman dan damai

- Bab 2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat

- Bab 3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

- Bab 4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

- Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

- Bab 6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme

- Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

- Bab 8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional

Menurut saya , dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan menjadi nomor 1 di dalam agenda I Pembangunan Nasional yaitu program peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok yang terdapat pada bab 2. Dalam menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat, rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan merupakan factor penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan antarkelompok yang mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia merupakan salah satu pertanda masih rendahnya saling percaya dan kurangnya harmoni di dalam masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Diperlukan kedewasaan dari semua kelompok yang berbeda-beda latar belakang ini agar dapat memelihara keseimbangan antara

kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Namun upaya membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat dihadapkan pada tantangan nyata dengan munculnya ketegangan sosial yang melahirkan konflik internal dan antar-umat beragama dengan memanfaatkan sentiment agama yang diartikan secara sempit, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan program yang tepat dari pemerintah dalam menyikapi masalah ini. pendekatan dan strategi yang lebih matang untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kehidupan yang lebih kondusif untuk kenyamanan semua kelompok sosial politik masyarakat dan kerukunan umat yang berbeda agama. Seluruhkebijakan Pemerintah ini tentu ditujukan untuk mewujudkan   masyarakat   Indonesia   yang   lebih demokratis,  stabil  secara  politik,  aman,  damai, sejahtera  dan  bersatu  dalam dalam wadah NKRI.  

Agenda II : menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis

Bab 9 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam BerbagaiBentuk

Bab 11 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bab 12 Peningkatan Kualitas kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak

Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Bab 14 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Bab 15 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh

Menurut saya, dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan

menjadi nomor 1 di dalam agenda II Pembangunan Nasional yaitu program pembenahan

sistem dan politik hukum yang terdapat pada bab 9. Sekarang ini, penegakan hukum di

Indonesia sangat buruk sekali. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak tegas dan adil

menindak para pelanggar hukum. Kitab undang2 hukum dan aturan-aturan yang sudah

berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Banyak kasus-kasus yang berakhir

dengan janggal, entah itu memihak pada salah satu pihak atau kasus yang terjadi tidak

terproses hingga selesai. Banyak factor yang menyebabkan penegakan hukum di

Indonesia tidak berjalan sebagai mestinya, salah satunya adalah hukum di Indonesia yang

mudah untuk “dibeli”. Para pelanggar hukum yang memiliki banyak uang, dapat

menyuap hakim untuk meringankan hukumannya atau malah bebas dari hukuman. Hal ini

sangat ironis , mengingat hukum yang tegas dan adil merupakan salah satu syarat utama

untuk dapat mewujudkan Negara yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum

memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Negara, khususnya guna mendorong

terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik akan

membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak dan kewajiban warga Negara.

Demikian juga, peraturan perundang-undangan yang baik dan implementasinya yang

transparan dan konsisten akan mejamin kepastian hukum. Dengan demikian, pembenahan

sistem politik hukum merupakan hal yang sifatnya vital untuk mewujudkan Negara yang

adil dan demokratis.

Agenda III : meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan

Bab 17 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas

Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

Bab 19 Revitalisasi Pertanian

Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bab 21 Peningkatan Pengelolaan BUMN

Bab 22 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Bab 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

Bab 25 Pembangunan Perdesaan

Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Daerah

Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas

Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas

Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga

Menurut saya, dari beberapa program diatas, program yang harus diutamakan dan menjadi nomor 1 di dalam agenda III Pembangunan Nasional yaitu penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi. Akan tetapi, didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang untuk mempertahanka dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat Indonesia akan tercapai.

2. Draft program pembangunan : Program pembenahan sistem dan politik hukum

Latar belakang masalah : penegakan hukum dan supremasi hukum di Indonesia yang benar-benar buruk dan pada permasalahan tersebut banyak yang belum ditemukan solusinya.

Masalah krusial : Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Adapun permasalahan pada struktur hukum : independensi lembaga pengadilan belum terwujud sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya; akuntabilitas kelembagaan hukum; sumber manusia di bidang hukum; sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. Sedangkan dalam budaya hukum, permasalahannya adalah degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat dan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

Tujuan Program : Terwujudnya sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik melalui pembangunan sistem dan politik hukum.

Sasaran Program : - Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif- Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan pada tingkat pusat dan daerah.- Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, dan professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan.

Hasil yang diharapkan program : secara umum, pembenahan sistem dan politik hukum diharapkan dapat memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum , dan kultur (budaya) hukum.