Mengapa Perlu Visi Indonesia 2033?

OlehTim Visi Indonesia 2033

M P l Vi i I d i 2033Mengapa Perlu Visi Indonesia 2033

Tim Visi Indonesia 2033Tim Visi Indonesia 2033Andrinof A ChaniagoAhmad Erani YustikaM. Jehansyah Siregar

Tata Mutasya

S i M j I d i B 2033Pengantar

S k li l i d d t ki b l l dii t b h t k

Strategi Menuju Indonesia Baru 2033

Sekali lagi, dan sedapat mungkin berulang-ulang diingat bahwa, untukmencapai tujuan jangka panjang dalam berbangsa dan bernegara, semua dokumenkebijakan kita harus memiliki kerangka berpikir yang jelas dan logis dalam

b k k d l h l h d kmenggambarkan perkiraan situasi dan pilihan-pilihan tindakan sertamemperlihatkan pengakuan atas kompleksitas hubungan antarkelompok sosial,antarwilayah, antarbidang isu dan antara waktu saat ini dan akan datang. Olehkarena itu, pendekatan dan tindakan sadar maupun tidak sadar, dalam kerjamencapai tujuan jangka panjang yang berorientasi, atau membuat orang terjebakpada tujuan parsial, sektoral, eksklusifitas kelompok dan kawasan, dan tujuanp j p , , p , jjangka pendek adalah salah satu musuh yang harus disingkirkan.

Berpijak dari kondisi saat ini, yang merupakan warisan cara kerja puluhantahun pekerjaan menata – sekali lagi menata – harus dilihat sama pentingnyatahun, pekerjaan menata sekali lagi, menata harus dilihat sama pentingnyadengan pekerjaan menambah dan menumbuhkan. Kita harus menata relasi-relasiantarkelompok sosial, jejaring antarwilayah dan antarkota, termasuk antara desadan kota antarsektor antara bangunan ba ah dan bangunan atas kelembagaandan kota, antarsektor, antara bangunan bawah dan bangunan atas kelembagaanberbangsa dan bernegara, dan berbagai bentuk-bentuk relasi lainnya. 1

Sebab, menambah atau menumbuhkan dalam bangunan-bangunan relasi yangh l h b k b b d k d brapuh sangatlah berisiko membawa bangsa dan negara kepada guncangan besar

seperti yang sudah pernah kita alami pada tahun 1997-1998.Relasi-relasi yang perlu kita tata itu haruslah menjadi salah satu panduan,

disamping panduan-panduan normatif dan etik yang dibuat para founding fathersbangsa, dalam rencana-rencana dan tindakan praktis kita untuk mencapai tujuanjangka panjang. Upaya menata atau merekayasa tatanan relasi berbagai dimensij g p j g p y y gkehidupan tadi tidak ada hubungannya dengan sikap belenggu-membelenggukebebasan manusia, karena apapun pilihan cara bermasyarakat dan bernegara yangkita ambil kita tidak akan menemukan kebebasan yang hakiki Memilih jalankita ambil kita tidak akan menemukan kebebasan yang hakiki. Memilih jalankebebasan sebebas-bebasnya di bidang politik maupun ekonomi, tetap saja sebagianbesar dari kita akan dihadang oleh belenggu tirani elite, tirani oligarki, tiranipemilik modal besar dan sebagainya Melepas belenggu belenggu seperti ini samapemilik modal besar, dan sebagainya. Melepas belenggu-belenggu seperti ini samapentingnya dengan melepas belenggu rejim otoriter dan totaliter yang bertindakmengatasnamakan negara.

2

Semestinya, tidak harus ada tubrukan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah.D h d l h ki l kk l k l k b b d d l b hDaerah adalah tempat kita meletakkan lokus-lokus pembangunan yang berada dalam sebuahdisain jejaring, morfologi, distribusi dan hirarki kota atau kawasan secara nasional. Daerah,atau suatu wilayah pemerintahan daerah, adalah tempat kita dengan konsisten dan seriusmengisi dan menggerakkan pembangunan dengan dengan tujuan menciptakan pertumbuhanmengisi dan menggerakkan pembangunan dengan dengan tujuan menciptakan pertumbuhanekonomi yang berkualitas, menerapkan demokrasi ekonomi, melaksanakan pembangunanyang berwawasan lingkungan, melakukan pembangunan struktur sosial dan relasi-relasi sosialbaru pembangunan perilaku bermasyarakat dan bernegara pembangunan etos kerja danbaru, pembangunan perilaku bermasyarakat dan bernegara, pembangunan etos kerja dankewirausahaan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas, dan berbagai kegiatan tatakelola lainnya. Semuanya itu tentu saja harus dilakukan dengan penghormatan penuhterhadap HAM sipil dan politik maupun HAM ekonomi, sosial dan budaya. Dengan caraterhadap HAM sipil dan politik maupun HAM ekonomi, sosial dan budaya. Dengan carapandang seperti ini, maka isi terbesar dari apa yang kita namakan sebagai pembangunannasional tidak lain adalah agregasi dari pembangunan di berbagai daerah tadi. Dengan katalain, pembangunan nasional adalah himpunan dari ”proyek-proyek” menata dan, p g p p y p ymenumbuhkan atau menambah di tingkat lokal yang berada di dalam disain tatanannasional yang serasi, efisien dan adil untuk memenuhi kebutuhan privat dan kebutuhansosial (publik) yang juga akan terus mengalami pertumbuhan.

3

Kondisi yang kita warisi saat ini jelas mengharuskan kita untuk memilikib j k j T t i k b j krencana pembangunan jangka panjang. Tetapi, konsep pembangunan jangka

panjang nasional kita harusnya bersifat logis dan memperlihatkan jalan terang untukmencapai tujuan jangka panjang tersebut. Oleh karena itu, konsep pembangunan

k d k k h b d h d d k kjangka panjang itu tidak cukup hanya berisi gugusan prosa indah dan tidak cukuphanya berbentuk daftar keinginan-keinginan muluk. Tidak ada salahnya, konseppembangunan jangka panjang berisi sejumlah agenda straregis yang merupakan jalanlogis dan bisa dibayangkan efektifitasnya untuk mewujudkan cita-cita berbangsa danbernegara yang sudah lama kita canangkan.

Bagi kami (Tim Visi Indonesia 2033), metode menata dan menambah yangg ( ), y gdilakukan secara beriringan adalah metode yang harus kita pakai dalampembangunan jangka panjang sebagai konsekuensi dari kondisi yang kita warisi dansebagai strategi untuk mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yangsebagai strategi untuk mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yangberkelanjutan. Dalam konteks itulah, dengan berbagai pertimbangan logis dankajian empiris, kami merekomendasikan sejulah agenda strategis, sepertiPemindahan Ibukota ke Kalimantan Pengembangan sekitar 53 kota kecilPemindahan Ibukota ke Kalimantan, Pengembangan sekitar 53 kota kecil

4

yang tersebar di nusantara, pendaygunaan agen-agen sosial untuk membangunl k k k l b d l dperilaku masyarakat, akselerasi pembangunan pedesaan, regulasi dan penetapan

insentif dan disintentif dalam mengatur penempatan pejabat struktural danfungsional (seperti syarat mendapatkan jenjang profesor di perguruan tinggi),prioritas pembangunan pada sektor-sektor tertentu dan kawasan tertentu, dansebagainya.

Metode yang kami tawarkan ini bukanlah perubahan yang menakutkan dany g p y gjanganlah dipolitisasi untuk menakut-nakutkan masyarakat. Apa yang kamitawarkan haruslah dipahami sebagai refleksi atas kompleksitas dan solusi yangharus dipahami dari berbagai aspek Usulan pemindahan ibukota ke Kalimantanharus dipahami dari berbagai aspek. Usulan pemindahan ibukota ke Kalimantan,misalnya, janganlah terburu-buru dikatakan akan memakan biaya mahal, jika tidakbisa melihatnya dari segi biaya manfaat, peluang-peluang yang hilang, usia manfaat,efek berantainya dan sebagainya yang semuanya terkait dengan tujuan kitaefek berantainya, dan sebagainya, yang semuanya terkait dengan tujuan kitaberbangsa dan bernegara.

Agenda-agenda strategis yang perlu ditetapkan secara eksplisit itu, adalahk b k b d i i k l d i k di iuntuk membawa masyarakat, bangsa dan negara ini keluar dari kondisi

5

yang membuat kita sulit mencapai tujuan jangka panjang berbangsa dan bernegara dansekaligus untuk membuat kejelasan tentang cara mencapai tujuan jangka panjang. Agenda-

d b h l h d d l d k d k k b kagenda strategis tersebut haruslah tercermin di dalam dokument-dokumen kebijakanpembangunan pusat dan daerah seperti Undang-undang, RPJP, RPJM, Arah Kebijakan Umum(AKU), Propenas dan Propeda, Perda APBD dan APBD, dan dokumen-dokumen lain yangbersifat mengikat.

Mengadopsi usulan-usulan di dalam Visi Indonesia 2033 tentu saja mengharuskan kitamelakukan perubahan, revisi, penyesuaian, bahkan pembuatan sejumlah undang-undang danperaturan. Tetapi, perubahan dan penambahan perangkat perundang-undangan itu harus jugadilihat sebagai perubahan untuk mensingkronkan berbagai kebijakan dan peraturan agarg p g g j p gterhindar dari keperluan perubahan yang berulang-ulang untuk jangka pendek dan terhindardari pemborosan energi yang disedot oleh pro-kontra wacana kebijakan di berbagai sektor,bidang dan wilayah.

Karena Visi Indonesia 2033 memandang perlunya revisi atas sejumlah dokumenV g p y jkebijakan, maka hal itu sekaligus secara tidak langsung menjawab pertanyaan tentang pilihantahun 2033. Dengan segala hormat kepada Pemerintah dan DPR RI yang telah merumuskanRencana Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun 2000 – 2025, dan kepada Tim Perumus VisiIndonesia 2030, atau tim-tim perumus gagasan pembangunan jangka panjang lainnya, kamiIndonesia 2030, atau tim tim perumus gagasan pembangunan jangka panjang lainnya, kamimemandang kita terpaksa mengundur beberapa tahun target waktu jangka panjang kita untukmewujudkan Indonesia dengan kemakmuran yang menyebar, adil sejahtera dan berkelanjutan.Dan, tahun 2033, adalah tahun perkiraan untuk mencapai kondisi tersebut apabila elemen-elemen strategis bangsa ini sesegera mungkin bekerja dengan cara pandang metode danelemen strategis bangsa ini sesegera mungkin bekerja dengan cara pandang, metode danstrategi yang kami rekomendasikan. 6

PendahuluanS k l h h h 200 d h l d kSejak awal hingga pertengahan tahun 2007, di tangan pemerintah paling tidak

sudah ada dua konsep tentang visi pembangunan jangka panjang nasional yangditawarkan melalui hasil kerja kolaboratif. Pertama, konsep yang secara perundang-undangan harus dipegang sebagai pedoman, yakni Undang-undang No 17 Tahun2007 tentang Arah Pembangunan Ekonomi 2025. Kedua, Visi Indonesia 2030 yangdiluncurkan secara resmi oleh Yayasan Indonesia Forum di Istana Negara pada 22y g pMaret 2007.

Kalau kita mau bicara secara jujur, kedua konsep tersebut belumlah memuat cara-cara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan Pengalamancara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Pengalamanbeberapa tahun terakhir menunjukkan, kondisi yang terbentuk secara sosial, ekonomimaupun geografis justru makin menambah beban bagi bangsa ini untuk mewujudkancita cita jangka panjang yang telah ditetapkan Agar kita tidak hanya diiming imingicita-cita jangka panjang yang telah ditetapkan. Agar kita tidak hanya diiming-imingioleh mimpi indah, kita perlu melangkah ke tahap memilih sejumlah agenda strategisyang lebih mampu memastikan jalan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut.

7

Masyarakat dan Ekonomi yang RentanUU No 17/2007 maupun Visi 2030 Yayasan Indonesia Forum sama samaUU No. 17/2007 maupun Visi 2030 Yayasan Indonesia Forum sama-sama

menyajikan daftar impian yang menyenangkan. UU No. 17/2007 menyebutkan,antara lain, struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industrisebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor pertanian dalam artian luassebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor pertanian dalam artian luas,kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkanpraktik terbaik dan tata kelola yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yangpraktik terbaik dan tata kelola yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yangtangguh. Sementara, Visi 2030 Yayasan Indonesia Forum “memimpikan” Indonesiaakan mencapai pendapatan perkapita US $ 18.000 dan menjadi salah satu dari limakekuatan ekonomi dunia bersama China, India, AS dan Uni Eropa pada tahun 2030., , p p

Kecuali menyebut syarat kuantitatif untuk mendapatkan impian di atas, konsepYayasan Indonesia Forum sebetulnya tidak memiliki perbedaan mendasar dengankonsep di dalam Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjangp g g g g g j g(UU No. 17/2007). Hanya saja, karena isi UU No. 17/2007 disertai banyak ungkapannormatif, di dalamnya lebih mudah ditemukan beberapa rumusan bersayap yang bisamenjadi sumber masalah dalam implementasi hingga akhirnya membelokkan tujuan

8jangka panjang yang dijanjikan.

Para perancang Visi 2030 akan lebih mudah berkelit jika impian yang merekasebutkan gagal tercapai Seperti yang sudah beberapa kali terdengar beberapa anggotasebutkan gagal tercapai. Seperti yang sudah beberapa kali terdengar, beberapa anggotatim perumus Visi 2030 ini mengatakan bahwa ini baru mimpi. Lain halnya dengannaskah UU No. 17 Tahun 2007 yang sudah masuk ke soal strategi dan berstatus

b i d h k h Di i dik k b h d l k d ksebagai dasar hukum yang sah. Di situ dikatakan bahwa dalam rangka mendukungpertumbuhan ekonomi, misalnya, diperlukan iklim investasi yang menarik.

Kedua konsep menuju masa depan Indonesia tadi sama-sama mengandung biaskepentingan kelompok. Di dalam UU No. 17 Tahun 2007, bias itu lebih eksplisit danmudah ditemukan. Sementara di dalam Visi 2030, bias itu lebih implisit. Ungkapantentang perlunya iklim investasi yang menarik di dalam UU No. 17 Tahun 2007g p y y gadalah contoh bias kepentingan pelaku bisnis dan kaum pragmatis yang menjadiaktor pembuat kebijakan.

Jika kita cermati lebih jauh lagi, UU No. 17 Tahun 2007 belum memberi arahanJika kita cermati lebih jauh lagi, UU No. 17 Tahun 2007 belum memberi arahanoperasional bagi proses pembangunan menuju terbentuknya ekonomi berbasis luas(broad-based economy) yang merupakan prasyarat terbentuknya pertumbuhan ekonomijangka panjang yang berkelanjutan Malah yang tampak justru dorongan

9jangka panjang yang berkelanjutan. Malah, yang tampak justru dorongan

ke arah rapuhnya basis ekonomi jangka panjang. Selain ungkapan perlunya ikliminvestasi yang menarik sektor sektor andalan yang disebutkan menunjukkan bahwainvestasi yang menarik, sektor-sektor andalan yang disebutkan menunjukkan bahwaperekonomian jangka panjang Indonesia akan menuju kepada ekonomi pasar bebasyang menyedot deposit sumber daya alam, pertumbuhan sektor pertanian yang

d lk k k b l d k i k b b i dmengandalkan sektor perkebunan luas, dan ekonomi perkotaan yang berbasis padasektor properti didukung oleh sektor keuangan yang spekulatif. Perekonomian sepertiini mengarah kepada struktur ekonomi yang rentan terhadap gejolak eksternal dantidak mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengalaman guncangan besar tahun 1997-1998 menunjukkan, pertumbuhanekonomi yang sudah tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen pertahun dari tahun 1988y g , p phingga tahun 1996 bisa tiba-tiba berhenti bahkan berubah menjadi kejatuhan nilaikekayaan nasional karena rapuhnya perekonomian. Ekonomi perkotaan mengalamipenderitaan lebih tragis karena pertumbuhan ekonominya jatuh hingga minus antarapenderitaan lebih tragis karena pertumbuhan ekonominya jatuh hingga minus antara15 hingga 22 persen dibanding kemerosotan secara nasional yang minus 13,7 persen.

Ketika itu, kita tidak sadar bahwa ekonomi nasional yang bertumpu padapertumbuhan pesat beberapa kota besar dengan sejumlah kompleksitas

10pertumbuhan pesat beberapa kota besar -dengan sejumlah kompleksitas

permasalahannya- menghadapi ancaman kelangsungan pertumbuhan jangka panjang.Sektor properti yang sering dibanggakan bukan merupakan penampung lapanganSektor properti yang sering dibanggakan bukan merupakan penampung lapangankerja secara permanen sehingga menjadi penyumbang besar lonjakan angkapengangguran ketika sektor ini anjlok. Sementara sektor pertambangan jelas tidak

ki dih k k k j d l j l h b k kmungkin diharapkan menampung angkatan kerja dalam jumlah besar karena sektorini dikenal dengan karakteristik memberikan pendapatan paling tinggi dengan dayaserap tenaga kerja paling rendah di antara sektor-sektor ekonomi lain.Pernyataan para pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok berpengaruh akhir-akhir ini menunjukkan, paradoks arah implementasi kebijakan ekonomi nasional –seperti terjadi di masa lalu- mulai terulang. Ketika UU No. 17/2007 barup j gdiundangkan, seorang menteri ekonomi dan beberapa anggota DPR langsunglangsung menyebutkan pentingnya sektor migas dan perkebunan sebagai penggerakperekonomian ke depan. Sikap ini juga tampak dalam kampanye menarik modalperekonomian ke depan. Sikap ini juga tampak dalam kampanye menarik modalasing oleh pemerintah. Padahal, sektor pertama yang disebut itu jelas memiliki sifatmengurangi daya dukung jangka panjang karena menyebabkan defisit cadangansumber daya alam dan daya dukung lingkungan Sementara sektor perkebunan

11sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Sementara, sektor perkebunan

juga cenderung menurunkan daya dukung lingkungan dan melemahkan ekonomirakyat apabila dijadikan sebagai sektor padat modal Bahkan jika kita tidak berhati-rakyat apabila dijadikan sebagai sektor padat modal. Bahkan, jika kita tidak berhatihati, perkebunan akan memperbesar jumlah anggota masyarakat buruh danmenyusutkan jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan.

Struktur ekonomi dan masyarakat yang rentan terhadap gejolak eksternal telahStruktur ekonomi dan masyarakat yang rentan terhadap gejolak eksternal telahmenjadi pengalaman buruk kita di masa lalu. Baik di masa oil boom (1974-1981), dimasa ekonomi gelembung yang digerakkan oleh sektor properti dan perbankan(1988 1996) atau di dalam sistem ekonomi lokal daerah pertambangan emas dan(1988-1996), atau di dalam sistem ekonomi lokal daerah pertambangan emas danbatu bara saat ini, kita melihat bagaimana cara hidup orang-orang kaya baru yangmenikmati hidup boros, senang pamer kemewahan, suka berfoya-foya dan sebagainya.B i k d d k k id k b iki hid k k lBegitu kaya secara mendadak, mereka tidak berpikir cara hidup untuk kelangsunganjangka panjang atau maju secara berkelanjutan. Mereka berpikir bahwa untuk hidupaman, cukup membeli tanah dan bangunan untuk simpanan atau menyimpan danaabadi dalam mata uang asing.

Perilaku ekonomi di atas telah melahirkan penyakit sosial-ekonomi yangkompleks dan akhirnya membentuk masyarakat yang rapuh. Semuanya bermula dari

12p y y y g p y

sistem ekonomi rumah tangga yang tidak berpikir untuk hidup produktif

secara berkelanjutan hingga jangka panjang. Mereka melupakan perlunya mengubahcara mendapatkan kekayaan menjadi berdasarkan jerih payah anggota keluarga yangcara mendapatkan kekayaan menjadi berdasarkan jerih payah anggota keluarga yangbekerja, kemudian larut dalam budaya konsumtif dan hedonis.

Pemikiran ekonomi arus utama (mainstream) yang jarang menghiraukan efeknegatif dari perilaku sosial ekonomi masyarakat di atas bertemu dengan strukturnegatif dari perilaku sosial ekonomi masyarakat di atas bertemu dengan strukturekonomi yang rapuh sebagai produk kebijakan pragmatis. Ketika perekonomianIndonesia makin bergantung pada beberapa kota besar, para penganut aliran

i t b i b l l i t i l i dmainstream memberi pembenaran melalui teori aglomerasi yang memandangaglomerasi ekonomi kota sebagai ciri ekonomi yang efisien dan produktif. Padahal,dilihat dari risiko jangka panjang dan beban ongkos yang ditimbulkan untuk

k l h l d b l k l d d kmengongkosi masalah sosial di balik aglomerasi yang terjadi, teori ini tidakkontekstual.

Perekonomian nasional yang bergantung pada laju pesat perekonomian beberapakota besar disertai kehidupan sosial-ekonomi yang kontras di dalamnya jelasmembahayakan perekonomian nasional itu sendiri. Sebab, di sanalah terdapatpotensi ledakan sosial dan politik yang disebut oleh Ted Gurr (1970) bersumber dari

13p p y g ( )deprivasi relatif (relative deprivation). Artinya, kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan inefisiensi ekonomi jangka panjang jika potensi instabilitas sosial dik t k t b t di j b t l k k i l b l tid kkota-kota besar tadi juga membuat pelaku ekonomi global tidak merasa nyamandengan iklim ekonomi di Indonesia.

Jika kecenderungan sosial-ekonomi perkotaan itu diiringi pula olehb h k k l d k k k k dpertumbuhan ekonomi sektoral yang tidak memperkuat ekonomi masyarakat di

kawasan agraris -karena kawasan itu mengandalkan sektor pertambangan danperkebunan luas- yang akan terbentuk adalah perekonomian yang rentan. Meskipertumbuhan ekonomi jangka menengah rata-rata cukup tinggi, ini akanmenghasilkan konsentrasi kepemilikan pada segelintir orang dan menyerap tenagakerja dalam jumlah relatif kecil. Selain itu, struktur ekonomi seperti ini memilikij j , pkerentanan tinggi karena harga komoditas yang dihasilkan, seperti properti, hasilpertambangan, dan hasil perkebunan setengah olahan sangat sensitif terhadapperubahan harga internasional Pemilik modal besar yang sedikit jumlahnya jugaperubahan harga internasional. Pemilik modal besar yang sedikit jumlahnya jugasangat mudah memindahkan modalnya ke luar negeri.

Dari perspektif ini, yang selalu absen di dalam konsep operasional pembangunanekonomi jangka panjang kita adalah bagaimana membuat pertumbuhan

14ekonomi jangka panjang kita adalah bagaimana membuat pertumbuhan

ekonomi yang seimbang antara Jawa dan luar Jawa, antara pedesaan dan perkotaan,antara sektor yang menyerap tenaga kerja secara permanen dalam jumlah besar danantara sektor yang menyerap tenaga kerja secara permanen dalam jumlah besar dansektor paling produktif tetapi memiliki daya serap tenaga kerjanya rendah, dan antaraakses ekonomi masyarakat golongan atas dan golongan bawah. Masalah ini tentupenting untuk diperhatikan dalam menyusun prasyarat pencapaian tujuan jangkapenting untuk diperhatikan dalam menyusun prasyarat pencapaian tujuan jangkapanjang jika kita tidak ingin dihempaskan oleh mimpi-mimpi muluk kita di tengahperjalanan memburu impian masa depan itu.

Pelajaran dari Masa Lalu dan Ancaman Masa DepanKrisis ekonomi dari tahun 1997 hingga 2001 telah menunjukkan hilangnya

peluang untuk hidup lebih baik dan berkelanjutan sebagian karena perilaku burukpeluang untuk hidup lebih baik dan berkelanjutan, sebagian karena perilaku buruksegelintir pihak yang terlalu ingin menguasai sumber daya ekonomi dan politik untukkepuasan dirinya sendiri dan untuk pameran prestasi jangka pendek. Peran pelakuk d l k b b h l l k k d d k l hekonomi dan politik ini bertambah leluasa karena mereka juga didukung oleh para

perencana kebijakan yang berpikir sektoral dan mementingkan rencana jangkapendek.

15

Korban utama dan pertama dari perilaku dan cara pandang tadi—sebagaimana kitasaksikan di masa masa krisis yang lalu adalah rakyat mayoritas yang belum diberi aksessaksikan di masa-masa krisis yang lalu- adalah rakyat mayoritas yang belum diberi aksesyang cukup untuk mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Mereka yangsebetulnya memerlukan kebijakan afirmatif bersyarat -agar suatu saat siap terjun ke dalamk h k i k titif dil b b b i hkancah ekonomi pasar yang kompetitif- dilepas secara bebas sebagai sasaran para pengusahadan pemodal yang unggul dalam informasi dan pengetahuan.

Diantara para korban itu adalah ribuan rumah tangga yang memiliki lahan di tengahk t t t i tid k ti il i d d i t l h k iliki Kkota tetapi tidak mengerti nilai masa depan dari aset lahan yang mereka miliki. Karenaterkena penyakit yang disebut ilusi uang, mereka bukan saja melepas aset berupa tanah,tetapi juga berbagai akses yang sebetulnya menjadi modal untuk anak cucu mereka. Mereka

h id k d il i k h di k d k ilik l hsungguh tidak sadar, ilusi setumpuk uang yang hanya diukur dengan kepemilikan lahanyang lebih luas di pinggiran atau di luar kota merupakan jebakan yang membuat anak-anakcucu mereka menjadi makin tertinggal dalam derap pembangunan. Kecuali hidup di atas

h l bih l ik i b b k i b ltanah yang lebih luas atau sesaat menikmati barang-barang konsumsi yang sebelumnyajarang mereka beli, mereka selanjutnya akan berjuang di tengah fasilitas pelayanan publikyang buruk dan biaya transportasi sehari-hari yang lebih mahal serta pengorbanan waktul b h l d l h l k f l 16lebih lama dalam menempuh perjalanan ke pusat-pusat fasilitas umum.

Siklus Buruk KebijakanGagasan megapolitan yang mengemuka selama berbulan bulan semenjakGagasan megapolitan yang mengemuka selama berbulan-bulan semenjak

pertengahan tahun 2007 sama sekali tidak menjanjikan jalan keluar dari siklusburuk kebijakan yang berlangsung hingga saat ini. Baik Pemprov DKI Jakarta yangi ih d j li b i hgigih dengan gagasan manajemen megapolitan tersebut maupun pemerintah pusat

yang ketinggalan kereta sama-sama tidak memiliki konsep untuk memutus siklusburuk kebijakan perkotaan yang penulis sampaikan.

Generasi masa depan sebetulnya bisa diselamatkan dari kemiskinanberkelanjutan. Syaratnya adalah, mereka yang menguasai sumber daya ekonomi danpemerintah yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam harus memilikip y g g g yvisi pembangunan yang holistik. Visi holistik ini bisa disebut sebagai cara berpikiryang lintas sektoral, lintas regional dan lintas kelompok sosial.

17

Sinyal dari Ekosistem JawaSkala longsor dan banjir bandang -berikut korban jiwa dan harta yang terjadiSkala longsor dan banjir bandang berikut korban jiwa dan harta yang terjadi

berturut-turut di berbagai daerah di Pulau Jawa sepanjang Januari 2006- adalahindikasi minimnya antisipasi dan kepedulian kita dalam melihat keseimbanganhubungan antar berbagai faktor, terutama antara manusia dan lingkungan sampaihubungan antar berbagai faktor, terutama antara manusia dan lingkungan sampaikepada hubungan antarunsur lingkungan. Kita kurang peduli dengan kecenderunganyang akan muncul meskipun tersedia data indikatif mengenai hal tersebut.

Kecenderungan meningkatnya skala banjir dan tanah longsor di Jawa sendirig g y j g Jsebetulnya sudah tampak sejak tahun 1999. Tercatat bahwa sejak 1999 sampai 2003saja telah terjadi 26 kejadian banjir dan longsor. Masalahnya, mengapa data indikatifitu tidak menjadi bagian penting dalam membuat perencanaan dan mengendalikanperilaku orang-orang yang menguasai sumber daya tadi?

Hubungan antarunsur lingkungan itu, misalnya, hubungan antara kawasandataran tinggi dan dataran rendah, atau antara kawasan hijau dengan daerah aliran

(DAS) d bsungai (DAS), dan sebagainya.Hubungan keseimbangan ekosistem dan manusia di Pulau Jawa tadi akan lebih

mudah dipahami dari tren ekonomi nasional dan ekonomi di Pulau Jawa sendiri.D l il h k d i 7 (6 7%) d i l l dDengan luas wilayah kurang dari 7 persen (6,7%) dari total luas daratan

18

nasional, Pulau Jawa menampung sekitar 130 juta, atau hampir 59 persen dari totald d k I d i B i k l i l b ( h d i ) d d kpenduduk Indonesia. Bagi kalangan pencari laba (pengusaha dan investor), penduduk

yang padat di Pulau Jawa ini memberi stimulus bagi kegiatan ekonomi karenamenyediakan pasar yang mudah dijangkau sekaligus menyediakan sumber tenaga kerjayang murahyang murah.

Sedangkan bagi masyarakat biasa, tanah Jawa terlalu sayang untuk ditingalkankarena berbagai jenis kebutuhan pangan pokok bisa didapat dengan kualitas palingbaik dibanding daerah lain di Indonesia Tidak heran jika sekitar 60% industribaik dibanding daerah lain di Indonesia. Tidak heran jika sekitar 60% industrinasional juga berlokasi di Jawa dan arus kedatangan penduduk dari luar Jawa ke Jawatetap jauh lebih besar dari jumlah penduduk yang dipindahkan ke luar Jawa lewatprogram transmigrasi.program transmigrasi.

Para ekonom lalu menjustifikasi perkembangan industri di Pulau Jawa ini denganteori aglomerasi yang menyediakan skala ekonomi yang efisien bagi pengembanganindustri. Karena pandangan yang terlalu positif terhadap Pulau Jawa selaku lokasip g y g p p Jindustri inilah masalah-masalah lain dipandang inferior dari program pertumbuhanekonomi nasional yang berpusat di Jawa.

19

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto l k ( )

Daerah 2004 2005 2006 2007 2008

Atas Dasar Harga Berlaku 2004—2008 (Persen)

Sumatera 22,41 22,12 22,27 22,85 23,23

Jawa 59,32 58,84 59,48 58,83 57,68

Jawa dan Bali 60,63 60,11 60,68 60,03 58,87

Kalimantan 9,49 10 9,51 9,42 10,5

Sulawesi 4 16 4 07 4 04 4 1 4 21Sulawesi 4,16 4,07 4,04 4,1 4,21Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 3,3 3,71 3,5 3,6 3,19

Kawasan Barat 83,05 82,22 82,95 82,88 82,1

Kawasan Timur 16,95 17,78 17,05 17,12 17,9

Sumber: Badan Pusat Statistik

20

Sebagai lahan subur untuk meningkatkan “nilai tambah” ekonomi, Jawa tidakh d k b d h d d d d l hhanya ditempatkan sebagai daerah industri, perdagangan dan jasa. Jawa adalah jugadaerah industri kehutanan untuk mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis.Akibatnya, komposisi dan distribusi hutan Jawa saat ini tidak mampu menahandatangnya bencana banjir dan longsor. Menurut para ahli lingkungan, proporsi idealluas hutan adalah 30 persen dari total lahan. Sementara, saat ini hutan negara yangdikelola Perhutani seluas 2,56 juta hektar atau hanya 22 persen dari luas daratan, j y pJawa. Itupun kondisinya banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan fungsi untukmendukung keseimbangan ekosistem (Dedi Muhtadi, 7 Januari 2006).

Jawa Sejak 1980-anMeningkatnya gangguan keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa tidak terlepas

dari visi pembangunan Indonesia sejak berhadapan dengan tuntutan penyesuaiandari visi pembangunan Indonesia sejak berhadapan dengan tuntutan penyesuaianstruktural di awal tahun 1980-an. Jawa, sejak pertengahan tahun 1980-an, adalahtanah yang diberi beban jauh lebih berat dari masa sebelumnya. Perubahan strukturd b i b h k i i l d i k k k if b b i

21dan basis pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor ekstraktif yang berbasis

di luar Jawa dan kawasan lepas pantai ke sektor industri dan jasa yang harus berbasisdi k d t t t i j dik J b i t t kdi kawasan darat yang strategis menjadikan Jawa sebagai satu-satunya kawasanandalan untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gagalnya atau menyimpangnya transformasi ekonomi dari ekonomi yangb b k k k f k k d d k b b kberbasis sektor ekstraktif ke sektor industri menjadi ekonomi yang berbasis sektor-sektor nontradable dan bisnis finansial, telah memperburuk keseimbangan ekosistemdan keseimbangan sosial di Jawa. Setelah era minyak berlalu, Indonesia ternyata gagalmengembangkan sektor industri yang kompetitif maupun ramah lingkungan. Jenis-jenis industri yang muncul adalah industri properti dan industri perbankan yangsama-sama rapuh. Bisnis prasarana industri sendiri -yang tadinya dimaksudkanp p y g ymemperlancar pengembangan sektor industri- berhenti dan berbelok pada bisnisproperti dalam bentuk bisnis kawasan industri, perumahan, lapangan golf, kawasanrekreasi komersial dan sebagainyarekreasi komersial, dan sebagainya.

Kerjasama untuk kepentingan jangka pendek antara pengusaha sektor propertidan perbankan sejak akhir tahun 1980-an ini sekilas menghasilkan pertumbuhanekonomi yang mengagumkan Tetapi dampak buruk yang harus diterima

22ekonomi yang mengagumkan. Tetapi dampak buruk yang harus diterima

rakyat Indonesia bukan saja kerusakan keseimbangan ekosistem dan keseimbangani l t t i j k h t kt k i i l b j d k i isosial, tetapi juga kerapuhan struktur ekonomi nasional yang berujung pada krisis

terburuk sepanjang sejarah Indonesia membangun.Secara ekologis, pertumbuhan dua sektor inti yang menggerakkan pertumbuhan

k k kh h d h h b bekonomi sejak akhir tahun 1980-an dan paruh pertama tahun 1990-an yang berbasisdi kawasan perkotaan dan sekitarnya terbukti telah menimbulkan tekanan terhadapdaerah-daerah hijau di Bogor dan Cianjur. Tekanan ini muncul karena strukturekonomi yang ada memunculkan permintaan terhadap lahan yang berfungsi sebagaikawasan peristirahatan dan wisata komersial bagi kalangan kelas menengah kota.

Kekuatan wacana yang mendukung atau membiarkan perkembangan ekonomiy g g p gpada saat itu tidak terbendung. Menurut hemat saya, selain mendapat pembenarandari teori aglomerasi yang dianut kebanyakan ahli ekonomi, hasil jangka pendek dariproses ekonomi seperti itu sangat memenuhi kepentingan dan cara berpikir pejabatproses ekonomi seperti itu sangat memenuhi kepentingan dan cara berpikir pejabatpemerintah, perancang agenda pembangunan di legislatif (MPR), dan sebagianpengusaha kita di masa sepuluh tahun terakhir Orde Baru (1988-1997). Pada masaitu para pejabat pemerintah dan politisi kita betul betul larut dalam alam

23itu, para pejabat pemerintah dan politisi kita betul-betul larut dalam alam

pikiran pembangunan yang berorientasi pada penambahan wujud fisik dan akumulasid Al k i j b i i b i k id kpendapatan. Alat untuk mencapai tujuan pembangunan seperti itu bagi mereka tidak

lain adalah prasarana dan sarana fisik. Asumsinya, penambahan prasarana dan saranafisik tadi akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan akumulasi penerimaan pajak(Lihat Andrinof A Chaniago, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadapAkar Krisis Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2001).

Meski pemerintah Orde Baru ketika itu telah berkuasa lebih dua puluh tahunp pdan sejak awal pemerintah sudah memiliki konsep Rencana Pembangunan JangkaPanjang, namun sejak akhir tahun 80-an cara berpikir pemerintah kembali sepertipara politisi yang mengutamakan keberhasilan jangka pendek. Berbagai desakanpara politisi yang mengutamakan keberhasilan jangka pendek. Berbagai desakanjangka pendek -seperti keterbatasan dana pembangunan dan tetap rendahnya responsinvestor terhadap kebijakan-kebijakan deregulasi- direspons oleh pemerintah denganmengkomersialkan ruang di lokasi-lokasi strategis di tengah dan di pinggir kotamengkomersialkan ruang di lokasi-lokasi strategis di tengah dan di pinggir kota.Ruang-ruang di lokasi strategis tersebut menjanjikan produktivitas yang tinggi untukmenghasilkan nilai tambah perekonomian dan penerimaan pemerintah untuk jangka

d k Y tid k di d lik l h i t h k tik it d l h bi24

pendek. Yang tidak dipedulikan oleh pemerintah ketika itu adalah biaya

eksternalitas dari kegiatan pihak swasta dan kebijakan pemerintah yang nantinyak j di b b blik P i h d h bil kakan menjadi beban publik. Pemerintah dan pengusaha mengambil kesempatan

untuk meraih penerimaan pajak dan laba melalui peran sektor properti sebagaiprimadona dan lokomotif perekonomian.

Melihat sumbangan sektor properti begitu gemilang terhadap pertumbuhanMelihat sumbangan sektor properti begitu gemilang terhadap pertumbuhanekonomi dan penerimaan pajak, para pejabat pemerintah makin antusiasmendukung penambahan gedung-gedung tinggi dan bangunan-bangunan superblockuntuk perkantoran apartemen mewah dan pertokoan dan infrastruktur fisikuntuk perkantoran, apartemen mewah dan pertokoan, dan infrastruktur fisik“terpadu” di dalam kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang danSurabaya. Perkembangan ekonomi berbasis properti dan perbankan ini akhirnyameluber ke daerah pendukung kota-kota besar tersebut Untuk Jakarta aglomerasimeluber ke daerah pendukung kota kota besar tersebut. Untuk Jakarta, aglomerasiekonomi itu telah menyatukan Jakarta dengan kawasan Bogor, Tangerang dan Bekasi,hingga kawasan Puncak (Cianjur) yang berfungsi sebagai daerah tujuan rekreasi wargakelas menengah kota. Untuk Bandung, perkembangan yang paling kontroversialg g, p g y g p gadalah berubahnya kawasan Bandung Selatan sebagai kawasan pemukiman. DiSemarang, bukit-bukit yang mengelilingi kota berubah menjadi lahan pemukimankalangan menengah atas.

25g g

Program Transmigrasi yang Sia-siaP i i d h b j l j k j k l i l B l d S j k O dProgram transmigrasi sudah berjalan sejak jaman kolonial Belanda. Sejak Orde

Baru, program ini berlanjut dalam perkembangan ekonomi yang berbeda. Tujuanuntuk mengurangi ketimpangan persebaran penduduk antara Jawa dan luar Jawamelalui program transmigrasi menunjukkan kemubaziran sejak akhir tahun 1980-ankarena arus kedatangan penduduk dari luar Jawa ke Jawa semakin besar, termasukdari provinsi yang tadinya menjadi daerah tujuan penempatan transmigran sepertip y g y j j p p g pProvinsi Lampung.

Berlanjutnya program transmigrasi yang semestinya sudah dihentikan itumembuat beberapa kebijakan pembangunan mengandung paradoks. Secara de factomembuat beberapa kebijakan pembangunan mengandung paradoks. Secara de factotampak bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional tetap diorientasikan kesumber daya-sumber daya yang ada di Jawa, mulai dari tenaga kerja, pasar,infrastruktur dan sebagainya Tetapi secara normatif selalu digembar-gemborkan kitainfrastruktur dan sebagainya. Tetapi, secara normatif selalu digembar-gemborkan kitaingin menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah, antarkawasan Barat danTimur, antara Jawa dan luar Jawa, antara kelautan dan nonkelautan, dan sebagainya.

26

Pasca2006: Potensi Ancaman Ekologis Meluas ke Kawasan Selatan JawaS l h t f kt k j di h ti blik hi t i i d l hSalah satu fakta yang kurang menjadi perhatian publik hingga saat ini adalah

dipersiapkannya landasan untuk akselerasi eksploitasi Jawa tahap kedua sejak tahun1990-an. Hal itu bisa dilihat dari rencana pemerintah untuk membangun dan

d k b l l l d l h dmendukung pembangunan jalan tol secara nasional. Hingga saat ini -dilihat darirealisasi maupun rencana pembangunan ruas jalan tol baru- bagian yang dibangun diJawa di atas 70 persen dari keseluruhan.

Secara kebetulan, visi lama pembangunan tadi mendapat kesesuaian dengan visi“baru” pemerintah daerah. Dengan pertemuan visi lama dan visi “baru” itulah,dimulai sejarah pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa.j p g J (J ) J

Sejak Pemerintahan Megawati rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawasudah dimulai, yang dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan di Pantura.Rencana ini bermula dari rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2001Rencana ini bermula dari rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2001untuk meningkatkan percepatan pembangunan Jawa Timur bagian Selatan. Setelahdikomunikasikan dengan pemerintah provinsi lain di Jawa, rencana ini disambutdan dikembangkan menjadi rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan Ja a

27dan dikembangkan menjadi rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa.

Akhirnya, rencana ini didukung oleh Pemerintah Pusat, baik pada masaPemerintahan Presiden Megawati maupun Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPemerintahan Presiden Megawati maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan lintas selatan terlihat lebihdigerakkan oleh pemikiran yang semata-mata melihat potensi ekonomi kawasan

l P l J S i di ik M i P P b /K lselatan Pulau Jawa. Seperti disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan/KepalaBappenas saat itu, Paskah Suzetta, dukungan untuk pembangunan jalan lintas selatan(JLS) itu karena adanya potensi ekonomi di sepanjang jalur selatan Jawa mulai dariBanten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, hingga Jawa Timur.

Untuk menjadikan status jalan yang membentang sepanjang 1.556 km tersebut -mulai dari Ujung Kulon, Banten sampai Banyuwangi, Jawa Timur- menjadi jalanj g , p y g , J j jarteri primer diperlukan dana sekitar Rp 3 triliun. Pengadaan dana yang cukup besartersebut jelas tidak mungkin diambil dari APBD lima provinsi dan dari APBN.Karena itu, baik pemerintah daerah dari lima provinsi maupun pemerintah pusatKarena itu, baik pemerintah daerah dari lima provinsi maupun pemerintah pusatsudah sepakat menawarkan pembangunan ruas-ruas tertentu dari jalur ini kepadainvestor.

28

Pilihan berpaling kepada investor dalam pembangunan infrastruktur jalan (jalan tol)selama ini juga tidak pernah dilihat sebagai awal ancaman bagi keseimbangan ekosistem danselama ini juga tidak pernah dilihat sebagai awal ancaman bagi keseimbangan ekosistem danhubungan sosial. Merupakan fakta bahwa infrastruktur jalan tol yang dibangun di Indonesiasejak tahun 1980-an bukan bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa industri yangkemudian meningkatkan ekspor. Jalan tol adalah industri tersendiri yang ingin dibuat beranak-kemudian meningkatkan ekspor. Jalan tol adalah industri tersendiri yang ingin dibuat beranakpinak oleh investornya dan pemerintah. Dengan kata lain, jalan tol itu bukanlah infrastruktutatau prasarana yang membantu bergeraknya sektor manufaktur dan jasa-jasa lainnya.

Jawa adalah lahan industri jalan tol yang paling menggiurkan karena penduduknya yangJ j y g p g gg p y y gamat padat. Juga, harus diakui sektor bisnis ini bisa menghasilkan percepatan pertumbuhanekonomi jangka pendek karena adanya backward dan forward lingkage yang ditimbulkannya.

Tetapi, perlu sekali diantisipasi dampak dari pembangunan jalan tol ini terhadapkeseimbangan ekosistem dan keseimbangan sosial di Pulau jawa di masa depan atau sekitar 20hingga 25 tahun yang akan datang. Tahun 2020 saja penduduk Indonesia diperkirakan sudahberjumlah 261,5 juta. Sebanyak 146,5 juta jiwa tinggal di Jawa yang luasnya kurang dari 7%dari total luas daratan Indonesia Jawa. Perkiraan jumlah penduduk Jawa itu didasarkan padaasumsi bahwa tren pertumbuhan penduduk berjalan sebagai kelanjutan normal dari kondisisekarang. Kondisi “normal” itu artinya Jawa adalah daerah yang tetap lebih menarik untukd d

29didatangi.

Tetapi, yang lebih penting lagi untuk diperkirakan adalah arah pergerakan relasi-relasiekonomi-politik antara masyarakat pelaku bisnis dan pejabat publik Tren pembangunanekonomi-politik antara masyarakat, pelaku bisnis, dan pejabat publik. Tren pembangunanfisik diperkirakan akan membuat kawasan-kawasan hijau di sepanjang jalan tol lintas selatanJawa akan menarik selera kaum kelas menengah untuk mendirikan rumah-rumahperistirahatan, lapangan golf, lalu berubah menjadi factory outlet, dan sebagainya. Dari aspekperistirahatan, lapangan golf, lalu berubah menjadi factory outlet, dan sebagainya. Dari aspekekosistem, jelas tekanan terhadap daerah hijau akan bertambah. Lalu, karena jumlah orangmiskin di Jawa bertambah, makin banyak dari mereka yang tinggal di lahan-lahan kritis danmendirikan bangunan sesukanya. Akibatnya, daerah-daerah tangkapan air dan daerahg y y , g presapan air di sepanjang selatan Jawa nanti akan makin berkurang kualitas dan kuantitasnya.

Kita belum lagi berbicara tentang relasi sosial-ekonomi dan politik. Salah satu polarelasi sosial yang akan muncul adalah interaksi fisik antarkelompok sosial akan semakinintensif karena mereka tinggal di lahan yang semakin terbatas. Karena besarnya kesenjangansosial-ekonomi, garis-garis kelas sosial di Jawa juga akan semakin tegas. Garis-garis tegas initentu akan menjadi komoditas yang menarik untuk “diperdagangkan“ oleh para politisi yanghanya memburu kedudukan dan uang. Mudah-mudahan tidak semua ramalan itu benar.Tetapi, sebaiknya, marilah kita tetap merenung tentang masa depan Pulau Jawa dan masadepan ekonomi Indonesia setelah 20 atau 25 tahun lagi dari sudut pandang ini!

30

Membangun Ketahanan EkonomiM t M t i P t h J S d d l t li hMantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam tulisannya pernah

menyatakan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian penting dari ketahanannasional di Indonesia dan ketahanan ekonomi memerlukan sumber-sumberk h k ( ) b k hketahanan nonekonomi (Kompas, 8 Mei 2006). Dua sumber ancaman ketahananekonomi yang disebut Juwono ketika itu adalah ketidakadilan sosial dan kemiskinan.

Tinjauan intuitif Juwono itu sebenarnya perlu dikaji lebih jauh. Situasimenjelang krisis ekonomi tahun 1997 merupakan fakta empiris untuk melihatsumber-sumber ancaman ketahanan ekonomi di luar fundamental makroekonomiyang konvensional. Sesungguhnya, di masa itu banyak sekali faktor nonekonomi -yangy g gg y , y y gtidak bisa diwakili oleh angka-angka nominal yang biasa disusun secara instan untukuji korelasi atau uji regresi- yang nyata pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomiberkelanjutan Faktor-faktor tersebut bukan saja soal kemiskinan dan ketidakadilanberkelanjutan. Faktor-faktor tersebut bukan saja soal kemiskinan dan ketidakadilansosial, tetapi mencakup juga ketimpangan pembangunan antarwilayah, urbanisasiyang tak terkendali, deprivasi sosial (seperti dikatakan Ted Gurr), dan sebagainya.

31

Kita mungkin sudah merasa keluar dari krisis. Tetapi, merasa keluar dari krisisb k b k d k b k k d h l hbukan berarti kita aman dari ancaman krisis berikutnya. Meskipun sudah terlihattanda-tanda yang menunjukkan fundamental makroekonomi konvensional -seperticadangan devisa, inflasi, stabilitas nilai kurs Rupiah, dan sebagainya- membaikfundamental nonekonomi untuk ketahanan ekonomi harus diperhatikan.

Ketimpangan Infrastrukturp gMenurut hemat penulis, di atas kertas memang banyak tercantum agenda

untuk memulihkan ekonomi Indonesia setelah krisis tahun 1997 sekaligusmenggeser orientasi pembangunan ekonomi ke arah prorakyat Namun jika dilihatmenggeser orientasi pembangunan ekonomi ke arah prorakyat. Namun, jika dilihatlangkah-langkah konkret yang diambil pemerintah, banyak di antaranya yangmengandung paradoks. Di satu sisi, ia berangkat dari komitmen yang kuat untukmelakukan pemerataan menegakkan keadilan dan mengurangi ketimpanganmelakukan pemerataan, menegakkan keadilan, dan mengurangi ketimpangan.Tetapi, di sisi lain, kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang diambil, termasukmasalah yang diabaikan, menunjukkan bahwa pemerintah membangun perintang

k j dk j diuntuk mewujudkan tujuan tadi.32

Negara-negara yang terbukti perekonomiannya memiliki daya tahan didukungl h di tribu i t infr truktur d n p l n n j p m rint h n T t pi di n g rioleh distribusi aset, infrastruktur dan pelayanan jasa pemerintahan. Tetapi, di negeri

kita hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai konsep untuk memanfaatkanpotensi ekonomi di luar Jawa untuk membangun ketahanan ekonomi yang berbasisk h l k S k kk kketahanan sosial-ekonomi. Sementara, rencana untuk menggerakkan perekonomianpedesaan melalui peningkatan infrastruktur pedesaan belum tampak seperti yangdijanjikan.

Ketidakjelasan dan paradoks langkah-langkah pemerintah tadi bisa dilihat,antara lain, dari kecenderungan pembangunan infrstruktur perhubungan yang masihtetap bersifat Jawa-sentris. Potensi Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang sangatp J , , p y g gbesar untuk memeratakan pembangunan ekonomi hingga saat ini belum menjadiperhatian serius. Jalan Lintas Tengah Sumatera yang sudah belasan tahun kondisinyarusak parah hingga kini tidak berubah. Jalan Trans Kalimantan yang yang memilikirusak parah hingga kini tidak berubah. Jalan Trans Kalimantan yang yang memilikikondisi serupa juga belum mendapat perhatian untuk perbaikan permanen.Sementara kita tahu, triliunan nilai kekayaan hutan Kalimantan telah dipindahkanke Jakarta oleh pemerintah dan perusahaan perusahaan HPH nasionalke Jakarta oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan HPH nasional.

33

TREN KETIMPANGAN ANTARWILAYAH

Wilayah Penduduk PDB Investasi Kesenjangan

TREN KETIMPANGAN ANTARWILAYAH

Jawa 58.0 58.1 72.3 0.17

Sumatera 21.5 23.3 17.7 0.51

Kalimantan 5.6 9.3 0.6 0.80

Sulawesi 6.3 3.8 6.7 0.19

Bali + NT 5.4 2.7 2.7 0.43

Maluku 1.0 0.3 0.0 0.42

Papua 1.2 1.8 0.1 0.65Sumber data: Dimodifikasi dari Anggito Abimayu, presentasi di Komisi XI DPR RI, 30 Agustus 2010.Sumber data: Dimodifikasi dari Anggito Abimayu, presentasi di Komisi XI DPR RI, 30 Agustus 2010.

34

Kita juga tahu, prasarana dan sarana perhubungan udara antarkota utama diK l d d k k d S l h l d b dKalimantan dan dari kota-kota utama di Sulawesi masih tertinggal dibandingantarkota di Jawa. Untuk perjalanan dari satu kota besar ke kota besar lain diKalimantan, atau dari Makassar ke kota-kota besar di Kalimantan, orang harus pergid l k S b I i j l il i i b i d ik i idulu ke Surabaya. Ini jelas nilai minus bagi daya tarik investasi maupunpembangunan secara keseluruhan bagi kota-kota di Kalimantan.

Ketertinggalan prasarana dan sarana transportasi di daerah-daerah luar Jawajuga terjadi pada subsektor perhubungan laut PT Pelni yang nota bene adalah badanjuga terjadi pada subsektor perhubungan laut. PT Pelni -yang nota bene adalah badanusaha milik publik- selama beberapa tahun terakhir menghentikan satu persatuarmada pelayaran kapal penumpangnya. Terakhir, jasa pelayaran PT Pelni rute dariKupang ke kota-kota di Papua berhenti sejak Maret 2006 (Kompas 8 Mei 2006 halKupang ke kota-kota di Papua berhenti sejak Maret 2006 (Kompas, 8 Mei 2006, hal18).

Di tengah penyediaan dan perawatan prasarana transportasi yang semakinmerosot tersebut, pemerintah dengan gencarnya mencari mitra dari kalangan swastamerosot tersebut, pemerintah dengan gencarnya mencari mitra dari kalangan swastauntuk membangun jalan-jalan tol di Jawa. Kalaupun ada penawaran untuk luarJawa, porsinya tidaklah lebih dari 10 persen dari keseluruhan. Inilah salah satubukti paradoks janji pembangunan pemerintah saat ini.p j j p g p

35

Fondasi Sosial Terus MerapuhP t b h i f t kt tid k b di t J d l JPertumbuhan infrastruktur yang tidak sebanding antara Jawa dan luar Jawa

merupakan sumber ancaman ketahanan ekonomi nasional. Masyarakat daerah luarJawa sadar kalau daerah mereka tidak mungkin berkembang menyamai Jawa.

k b d k b k k l h dAkibatnya, Jawa tetap menjadi orientasi untuk memperbaiki kualitas hidup.Sejak pertengahan 1980-an -seiring dengan meningkatnya fungsi aglomerasi

Jabodetabek dalam mendorong pergerakan ekonomi nasional- arus migrasi keluardari Provinsi Lampung berbalik menjadi lebih besar dari arus migrasi masuk kedaerah yang dikenal sebagai daerah tujuan transmigrasi tertua tersebut. Alasanmereka yang melakukan out-migration itu jelas karena Lampung tidak lagiy g g j p g gmenjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Sebaliknya dengan Jawayang terus dipasok dengan berbagai infrastruktur moderen. Alasan pendudukLampung itu mudah dibaca dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat daerah tersebutLampung itu mudah dibaca dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat daerah tersebut.Di samping sektor industri dan jasa yang tidak berkembang, kondisi petani diLampung merupakan salah satu yang terburuk di antara daerah-daerah di Indonesia.Indikasi tersebut bisa kita baca dari nilai tukar petani (NTP) merekaIndikasi tersebut bisa kita baca dari nilai tukar petani (NTP) mereka.

36

Penduduk Lampung tidak mungkin pergi ke Sumatera Selatan atau Bangka-Belitungkarena perekonomian daerah ini juga tidak berkembang sebanding dengan provinsi-provinsikarena perekonomian daerah ini juga tidak berkembang sebanding dengan provinsi-provinsidi Jawa. Lain halnya jika pembangunan infrastruktur di kedua daerah itu sejak dulu tidakterus-menerus dianaktirikan.

Kondisi umum beberapa daerah di Kalimantan tidak berbeda dengan Lampung. KetikaKondisi umum beberapa daerah di Kalimantan tidak berbeda dengan Lampung. Ketikaberkunjung ke sebuah provinsi di Kalimantan tahun lalu, sebuah universitas negeri di daerahtersebut memiliki program studi yang jumlah dosennya lebih besar dari jumlah mahasiswakarena minat mahasiswa terhadap program tersebut terus menurun. Hal itu bukan karenap p gminat putera-puteri daerah tersebut terhadap program tersebut berkurang, tetapi karena jikaorang tuanya mampu, mereka lebih baik mengirim anak-anaknya kuliah di Jawa. Alasannya,ketertinggalan fasilitas dan kualitas sistem pendidikan di universitas daerah asal mereka dariuniversitas-universitas di Jawa.

Bayangkan jika suatu saat sebagian kawasan Kalimantan menjadi kawasan keringkerontang di musim kemarau dan kawasan langganan banjir di musim hujan. Biaya ekonomimasyarakat pasti akan bertambah untuk pengadaan air bersih di musim kemarau dandisebabkan kehilangan harta di musim banjir. Potensi ancamannya akan lebih besar apabilakita melakukan anatomi struktur sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan. Rata-rata di

d k k b K l k kprovinsi-provinsi dan juga kota-kota besar Kalimantan, tingkat ketimpangan37

sosial-ekonominya cukup tinggi. Kesenjangannya bahkan lebih besar dari kondisi nasional.Sebabnya tidak ada upaya mentransformasi ekonomi Kalimantan dari ekonomi yangSebabnya, tidak ada upaya mentransformasi ekonomi Kalimantan dari ekonomi yangmengeksploitasi kekayaan alam dengan cara cara padat modal dan padat keuntungan kestruktur ekonomi yang menumbuhkan pemerataan dan memiliki keterkaitan yang kuatantarsektor.antarsektor.

Dari kondisi seperti ini, yang harus diprediksi adalah, bagaimana situasi sosialKalimantan setelah sumber daya alamnya nanti menipis, sementara sektor sekunder dantersier tidak tumbuh sebanding dengan penurunan peran sektor primer. Ada duag g p p pkecenderungan buruk yang akan terjadi. Pertama, konflik kelas seperti yang terjadi diBanjarmasin pada Pemilu 1997 dan konflik sosial-ekonomi bercampur konflik budaya sepertiyang terjadi di Kalimantan Barat tahun 2000. Kedua, migrasi penduduk Kalimantan ke Jawayang lebih menjanjikan bagi keselamatan hidup, terutama akses terhadap pangan.

Tekanan terhadap ketahanan ekonomi nasional akan bertubi-tubi. Masyarakat jugamakin merasakan situasi lingkungan sosial yang makin tidak aman karena meningkatnyakriminalitas. Rumah tangga kaya akan menambah investasinya untuk menyewa satpam danmengadakan peralatan pelindung dari korban kriminalitas. Sementara masyarakat yangkurang mampu akan berbagi kemiskinan dengan para pelaku pencurian dan pencopetank k l b h d h d k h d k b kkarena mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan di kereta api, bus kota,

38

pasar tradisional dan lingkungan perumahan nonbuatan. Polarisasi seperti ini jugamerupakan bom waktu bagi stabilitas sosial yang pada akhirnya akan mengancam stabilitasmerupakan bom waktu bagi stabilitas sosial yang pada akhirnya akan mengancam stabilitasekonomi. Jika siklus huru-hara massa itu terus berulang, apa mungkin meyakinkanmasyarakat internasional bahwa Indonesia adalah tempat aman untuk berinvestasi dannyaman untuk berekreasi?nyaman untuk berekreasi?

Dengan kecenderungan di atas, sebuah struktur sosial lima belas hingga dua puluh limatahun ke depan yang berpotensi meruntuhkan kembali perekonomian nasional sangatlahperlu kita antisipasi. Pelajaran dari krisis ekonomi Indonesia yang bergulir pertengahanp p j y g g p gtahun 1997 dan meledak tahun 1998, bukanlah semata-mata pengaruh penularan (contagioneffect) dari ekonomi global. Indonesia mengalami krisis terparah dan terlama untukdisembuhkan tidak lain karena kita lupa membangun fondasi sosial dan fondasi kewilayahansebagai pilar-pilar ketahanan ekonomi sepanjang masa Orde Baru. Sejak akhir 1980-an kitaterbuai oleh ekonomi gelembung (bubble economy) dan lupa akan bara dalam sekam. Akankahkita mengulang kegagalan itu?

39

BIODATA TIM PERANCANGBIODATA TIM PERANCANG

6440

ANDRINOF A. CHANIAGO lahir di Padang, 3 November 1962. Saat ini bekerjasebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah-matasebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI, untuk mata kuliah-matakuliah: Ekonomi-Politik pada Program S1 dan S2; Politik Perkotaan pada ProgramSarjana Ekstensi, dan Isu-isu Politik Dalam Kebijakan Publik pada Program S2 FISIPUI. Selain itu, penulis juga menjadi Senior Fellow The Habibie Center .

B b b li i di ik C f I d i R i l d U bBersama beberapa peneliti mendirikan Center for Indonesian Regional and UrbanStudies (CIRUS) pada tahun 1999, dan mendirikan CIRUS Surveyors Group(CSG) pada 2008. Saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan PerwakilanMahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI. Juga pernahaktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit) yakni sebagai Anggota Dewanaktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit), yakni sebagai Anggota DewanRedaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial ataufilantrofi); dan menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI);

Menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dan S2 (Magister)) dari Program Magisterd b k bl k d l h l l dPerencanaan dan Kebijakan Publik dari FE UI, serta Diploma The National Development Courses dari Fu

Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004); Mengkuti Short Courses dan Training, antara lain, (1)Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007; (2) Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei,Taiwan, 2006; (3) Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004; dan (4) ConflictMediation di Oslo dan Troms O Norwegia 2003 Menulis buku berjudul Gagalnya Pembangunan:Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003. Menulis buku berjudul, Gagalnya Pembangunan:Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001), dan sejumlah tulisan pada buku,jurnal dan media massa.

41

AHMAD ERANI YUSTIKA lahir di Ponorogo, 22 Maret 1973. Menyelesaikangelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktifmemublikasikan tulisan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Pada tahun2001 menuntaskan studi postgraduate (MSc.) dan tahun 2005 menyelesaikanstudi doktoral semuanya di University of Göttingen (George-August Univesitatstudi doktoral, semuanya di University of Göttingen (George-August UnivesitatGöttingen) Jerman dengan spesialisasi ekonomi kelembagaan.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Perspektif Baru Pembangunan Indonesia:Catatan Kritis terhadap Isu-Isu Aktual (Brawijaya University Press dan P3BE,Catatan Kritis terhadap Isu Isu Aktual (Brawijaya University Press dan P3BE,Malang, 1997); Industrialisasi Pinggiran (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000);Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia (PT Grasindo,Jakarta, 2002); Economic Analysis of Small Farm Households (Brawijaya Univesity Press, Malang, 2003);Negara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of the Sugar IndustryNegara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of the Sugar Industryin Indonesia (Wissenschafttsverlag Vauk Kiel KG, Germany, 2005). Selain itu, juga menjadi editor buku:Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Paskasentralisasi Pembangunan (Bayumedia, Malang, 2003);Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan (Bayumedia, Malang, 2005); dan MenjinakkanLiberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).( j , gy , )

Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan pernah menjabat sebagai sebagaiDirektur Eksekutif ECORIST (The Economic Reform Institute). Pada tahun 2006 terpilih sebagai DosenBerprestasi I (Teladan I) Universitas Brawijaya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama INDEF.

42

MOHAMMAD JEHANSYAH SIREGAR dikenal dengan Jehan Siregar sejaktahun 1995 hingga sekarang menjadi staf pengajar dan peneliti di Kelompokgg g j p g j p pKeahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan danPengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (KKPP, SAPPK ITB).

Setelah menamatkan Sarjana Arsitektur di ITB tahun 1995, di tempat yang samaJ h d p tk M gi t di l t di P h d P ki p dJehan mendapatkan Magister di alur studi Perumahan dan Permukiman padatahun 1999, hingga kemudian memperoleh gelar Ph.D pada 2006 di bidangPerencanaan Kota dari The University of Tokyo, Jepang. Konsistensi di bidangperumahan dan permukiman terlihat dari fokus studi sejak tingkat sarjana, yaituStudio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah SusunStudio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah SusunSederhana, Tesis berjudul Model Perumahan untuk Keluarga Muda KelasMenengah Perkotaan, dan Disertasi di bidang kebijakan perumahan berjudulIdentifying Policy Networks in the Development of Indonesian Housing Policy.

S l i j di P S j A it kt d M i t P h d P ki ITB j k t hSelain mengajar di Program Sarjana Arsitektur dan Magister Perumahan dan Permukiman ITB, sejak tahun1993 Jehan Siregar sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, terutama di kawasanKota Bandung dan Jawa Barat. Antara 1997 hingga 2002 sebagian besar kegiatannya ada di LembagaPengakbdian Masyarakat ITB. Sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan di Direktorat JenderalPerumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahunPerumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun2005, di Direktorat Perumahan Bappenas, dan di UN-Habitat Jakarta sejak tahun 2007. Beberapa karya yangdihasilkan di antaranya adalah RPJM Perumahan dan Permukiman 2000-2004, Rencana PembangunanRusunawa 2000-2004, dan berbagai makalah di bidang perumahan, permukiman, pengembangan komunitas,pertanahan dan penataan ruang

43

TATA MUSTASYA menyelesaikan pendidikan pascasarjana (Master of Arts)bidang Manajemen Pembangunan di University of Turin and ITC-ILO (2009) dang j g ysarjana bidang Ekonomi Pembangunan, FE UI (2001). Sejak lulus UI, ia bergelutdi bidang riset, analisa, dan advokasi kebijakan dengan konsentrasi politik danpembangunan. Dalam kurun yang sama, ia menjadi editor freelance dan penulisakolom di beberapa media nasional, seperti Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesiad Si a Ha apadan Sinar Harapan.

Pengalamannya di dunia riset antara lain: Policy and Advocacy Officer OxfamGreat Britain-Indonesia (2007-2009); Analyst/Researcher The Indonesian Institute,Center for Public Policy Research (2005-2007); Researcher The Habibie Centery ;(2004), Researcher and Community Development Officer Indonesian Partnershipon Local Governance Initiatives (2002-2003). Pengalaman lainnya adalah Country Lead, BiofuelsAdvocacy and Media Campaign, Oxfam International in Indonesia 2008-2009 dan Lead, Monitoring,Evaluation and Learning-Oxfam GB in Indonesia, Media, Advocacy and Communications Team (2007-2009).

Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara,misalnya: kontributor “International Institute for Environment and Development (IIED) RegionalAdvisory Panel Meeting” Bangkok Thailand (2008) peserta aktif “Poverty Footprint Workshop”Advisory Panel Meeting , Bangkok, Thailand (2008), peserta aktif Poverty Footprint Workshop ,Bangkok, Thailand (2008), utusan “Asian Forum on Corporate Social Responsibility”, Ho Chi MinhCity Vietnam (2007), pembicara dan utusan “Roundtable on Sustainable Biofuels for Asia Outreach”,Shanghai, China (2007), dan utusan Oxfam International Policy and Lobby Team “Conference ofParties for Climate Change, Bali, Indonesia (2007).

44