Upload
tyo-sbs
View
210
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
Standardisasi, Akreditasi/Sertifikasi
dan Tipologi Perpustakaan
Oleh: Drs. Tisyo Haryono, MLS(Anggota Komite Teknis Pengembangan Standar /
Komtek 01-05: Dokumentasi dan Informasi, dan
Anggota Tim Pertimbangan Perpustakaan-Perpusnas RI)
Disampaikan pada kegiatan Uji Publik
Tipologi Perpustakaan
di Provinsi DI Yogyakarta, 01 Desember 2014
Contents
1. Standardisasi
Pengembangan standar
Penerapan standar
2. Penilaian Kesesuaian
Akreditasi
Sertifikasi
3. Tipologi perpustakaan
Acuan Dasar
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan
Standardisasi
AEC Goal: Economic Integration
through Establishment of single market & production base
Comprising 5 core elements :
(free flow of goods, services, investments, capital and skilled
labours)
Free flow of goods Elimination of Tariffs
Elimination of Non-Tariff Barriers
Trade Facilitation
Customs Integration
ASEAN Single Window
Standards
ASEAN Economic Community-2015
MEA
Harmonisasi standar
Saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian
Harmonisasi regulasi
Undang-Undang 43 tahun 2007
PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN perpustakaan
sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, Khusus, dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah salah satu
tugas Perpustakaan Nasional sebagai lembaga
pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang perpustakaan (Pasal 21)
UU No 43/2007 (lanjutan)
Perpustakaan bertujuan a.l. memberikan layanan
kepada pemustaka (perseorangan, kelompok,
masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas
layanan perpustakaan)(Ps 4)
Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan (Ps.5, 1a)
Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan
layanan perpustakaan secara merata (Ps7, 1c)
Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan
perpustakaan berdasarkan Standar Nasional
Perpustakaan
Pusat P3MB-PNRI
Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam
bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat
jejaring perpustakaan (UU 43/2007, ps 1.5) (Pembinaan: berupa fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan
sertifikasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan (UU-SPK, ps.53.2 dan 55)
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat
Baca (Pusat P3MB) merupakan salah satu unit kerja di
Perpusnas RI dengan tugas:
Pengkajian, Pembakuan, Akreditasi, Pengembangan
semua jenis perpustakaan, dan Koordinasi
pemayarakatan minat baca dengan instansi terkait
Pengertian
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi:
Standar
adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
Standardisasi
adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan
Tujuan standardisasi
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi, dan daya saing
Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi
kegiatan
Ruang Lingkup Standardisasi dan PK
Tingkatan standar
1. Standar Individu
2. Standar Perusahaan
3. Standar Asosiasi
4. Standar Nasional
5. Standar Regional
6. Standar Internasional
Prinsip Dasar SPK
Coherence
Development
dimension
Openess
Transparency
Consensus
and impartiality
Effectiveness
and relevance
Adopted from the Decision of the WTO-
TBT Second triennial review
Terbuka bagi publik untuk
berpartisipasi dalam proses
perumusan standar
Prosesnya dapat diikuti
secara transparan melalui
media IT
Pelaksanaannya melalui
konsensus nasional dan tidak
memihak
Standar dibuat sesuai kebutuhan pasar,
hasilnya harus efektif dipakai untuk
fasilitasi perdagangan
memperhatikan keberadaan
standar internasional, sebaiknya
harmonis dengan standar
internasional
Memberikan kesempatan
kepada UKM dan daerah
untuk berpartisipasi
dalam perumusan SNI
Program Standardisasi Nasional
2015-2019
1. Penguatan Kebijakan di Bidang Standardisasi
Nasional
2. Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional
(Pengembangan dan Penerapan Standar, dan
Penilaian Kesesuaian )
3. Penguatan Budaya Standar berbasis Sistem
Informasi dan Kompetensi Standardisasi Nasional
4. Penguatan Kerjasama, Penelitian dan
Pengembangan Standardisasi Nasional
5. Penguatan Sistem Pengembangan Standar
Nasional Indonesia
6. Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian
Kesesuaian
7. Penguatan Sistem Penerapan Standar
1. Melindungi
kepentingan
publik dan
lingkungan
2. Meningkatkan
kepercayaan
terhadap
produk
nasional di
pasar domestik
3. Membuka
askses pasar
produk
nasional ke
pasar global
Perencanaan standar
• Dalam rangka meningkatkan mutu barang dan/atau jasa
unggulan daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan
rencana perumusan SNI kepada BSN(UUSPK, ps 10.5)
• Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap
rancangan SNI (UUSPK ps 15.2)
Standar Nasional
A. Pengembangan Standar
• Perencanaan (PNPS)-Notifikasi
• Perumusan
• Jajak pendapat
• Penetapan
• Publikasi
• Kaji ulang (revisi, abolisi,amandemen,tetap)
Standar Nasional
B. Penerapan standar
• Voluntary
Penerapan standar bersifat sukarela
• Mandatory
Terkait dengan keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan pelestarian lingkungan, atau
kebutuhan penting lainnya, maka standar
dapat diberlakukan wajib melalui Regulasi
teknis
Proses Perumusan SNI
Program Drafting Enquiry Adoption
Penetapan PNPS
Usulan PNPS Drafting
KebutuhanPasar
Verifikasi
JajakPendapat
KonsensusNasional
KonsepAkhir
SISNI
Review/Publication
BS
NP
T/S
PT
MA
STA
N
Publikasi
Kaji Ulang
Penetapan
PSN 01 : 2007
Koordinasi pengembangan standar
Dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan,
Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasi
dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)
(Penjelasan Ps.21, ayat 2d UU No.43/2007)
Hasil Kerjasama:
1. Komite Teknis 01-01 : Perpustakaan dan Kepustakaan
2. Komite Teknis 01-05 : Dokumentasi dan informasi
Hasil Kerja Komite Teknis:
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
CONTOH Standar Nasional Indonesia
Bidang Perpustakaan
• SNI - Halaman Judul Buku
• SNI 19-6963-2003 - Judul punggung pada buku dan publikasi lainnya
• SNI - Penyusunan Referensi
• SNI 19-4195-1996 - Penomoran bagian dan subbagian dok. tertulis
• SNI - Pembuatan Indeks
• SNI 19-4196-1996 - ISSN
• SNI 19-6962.1-2003 – Manajemen rekaman – Bagian 1 – Umum
• SNI 19-4192-2002 – Abstrak untuk dokumentasi dan publikasi
• SNI 19-4193-1996 - Kode bahasa-bahasa di dunia
• SNI 19-4194-1996 - Kode untuk bahasa-bahasa di Indonesia
• SNI 7329-2009 - Perpustakaan sekolah
• SNI 7330-2009 - Perpustakaan perguruan tinggi
• SNI 7495-2009 - Perpustakaan umum kabupaten/kota
• SNI 7496-2009 - Perpustakaan khusus instansi pemerintah
Jumlah SNI : 8191
(dirumuskan oleh 95 PT dan 33 SPT) www.bsn.go.id
STANDAR NASIONAL TERKAIT
BIDANG PERPUSTAKAANNo STANDAR OBYEK SIFAT P JAWAB
1. SNI (Perpusta
kaan)
Lembaga,
Komponen,
Produk/Jasa,
Proses atau
Sistem
Kelembagaan
Voluntary/ Sukarela/ Pilihan -- Bila
diterapkan menjadimengikat
BSN
(Badan
Standardisasi
Nasional)
2. SNP
(Perpustakaan)
Kelembagaan Regulasi (Mandatory /
Mengikat)
PNRI
(Perpustakaan
Nasional RI)
3. SKKNI SDM
(kompetensi
personal)
Standar (Voluntary/
Sukarela, Bila
diterapkan menjadi
mengikat )
Kemen Naker
trans & BNSP
(Badan
Nasional
Sertifikasi
Profesi)
4. SNP
(Pendidikan)
Lembaga, SDM Regulasi & Standar
(Semi Mandatory /
Wajib/Mengikat)
BSNP(Badan
Std Nasional
Pendidikan)
SNP Vs. SNINo Deskripsi SNP Deskripsi SNI
1. Berlaku dan diterapkan secara
nasional
Berlaku dan diterapkan secara
nasional
2. Dokumen Regulasi Teknis
(Peraturan turunan UU No 43 th
2007)
Dokumen Standar (UU-SPK
Nomor 20/2014)
3. Bersifat Mandatori (wajib dan
mengikat)
Bersifat Voluntari (sukarela dan
tidak mengikat)
4. Dirumuskan dan ditetapkan oleh
regulator (lembaga pemerintah) di
bidang perpustakaan --Perpusnas
Dirumuskan (PT 01-01) di
Perpusnas , kemudian
dikonsensuskan oleh stakeholder
(via MASTAN), ditetapkan oleh
lembaga nasional yang
berwenang yaitu BSN
5. Penerapan menggunakan acuan
PP UU, Perka PNRI dan skema
Perpusnas atau yang ditunjuk
Penerapan menggunakan acuan
PSN dan skema KAN
10 SNP (Standar Nasional Perpustakaan)
• SNP 001 : 2011 Indikator Kinerja Perpusnas
• SNP 002 : 2011 Perpustakaan Provinsi
• SNP 003 : 2011 Perpustakaan Umum Kab/Kota
• SNP 004 : 2011 Perpustakaan Kecamatan
• SNP 005 : 2011 Perpustakaan Desa/Kelurahan
• SNP 006 : 2011 Perpustakaan Khusus Instansi
Pemerintah
• SNP 007 : 2011 Perpustakaan Sekolah Dasar/ MI
• SNP 008 : 2011 Perpustakaan Sekolah MP/MT
• SNP 009 : 2011 Perpustakaan Sekolah MA/ MA
• SNP 010 : 2011 Perpustakaan Perguruan Tinggi
Penerapan Standar
diterapkan secara sukarela
• Atas dasar kebutuhan
• Sebagai referensi
• Pembuktian penerapan SNI melaluisertifikasi dan akreditasi
• Pengawasan pasar oleh pemerintah
diberlakukan oleh regulator secara wajib
• Berkaitan dengan K3L
• Sebagai persyaratan
• Acuan pemberlakuan SNI secara wajib: PSN 301 Tahun 2011, Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib
• Bersifat wajib untuk semua produk yang beredar di Indonesia (produk lokal maupunimpor)
• Sertifikasi sebagai mekanisme pengawasan pra-pasar
• Pengawasan pasar dilakukan oleh pemerintah
• PENERAPAN STANDAR pada dasarnya bersifat
Sukarela tetapi bisa diberlakukan wajib melalui
Regulasi Teknis
Penilaian Kesesuaian(Akreditasi/Sertifikasi)Akreditasi :
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi , atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian* (UU No.20/2014 ttg. SPK)
(*Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan)
Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi(UU-SPK)
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu(PP No.24/2014)
Conformity Assessment
Bodies
Accreditation Body
Products (goods & services)
Demonstration of
competence
Demonstration of
conformity
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium, Lembaga
Sertifikasi dan Lembaga
Inspeksi
International/Regional
Cooperation
APLAC, ILAC, PAC, IAF
(WTO dan APEC)
Demonstration of
equivalencyEvaluator
Asesor
Auditor
AKREDITASILABORATORIUM
LABORATORIUM
PENGUJI/KALIBRASI
ISO/IEC 17025
LABORATORIUM
KLINIK
ISO 15189
AKREDITASILEMBAGAINSPEKSI
LEMBAGA
INSPEKSI
ISO/IEC 17020
AKREDITASILEMBAGA
SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI
SERTIFIKASI
PERSONELSERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN
MUTU
SERTIFIKASI PRODUK
SERTIFIKASI KEAMANAN
PANGAN
ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17065Pedoman BSN
1001-1999
SERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN
SERTIFIKATPENGUJIAN/KALIBRASI
SERTIFIKATINSPEKSISERTIFIKAT
KEAMANANPANGAN
SERTIFIKAT
SISTEMMANAJEMEN
LINGKUNGAN
SERTIFIKAT
PRODUK
SERTIFIKAT
PERSONEL
Standar/
Persyaratan
Standar/
Metoda/
ProdukISO 14001Standar/
PersyaratanISO 9001 SNI Produk SNI 01-4852-
1998
INDUSTRIPROFESI
PERSONEL
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (ISO/IEC 17011)
SERTIFIKATSISTEM
MANAJEMENMUTU
ISO/IEC 17021
n
n
Akreditasi Perpustakaan
Merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal
oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan
bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi
persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan
perpustakaan
Persyaratan Acuan (wajib/mandatory)
1. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
2. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah
3. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah
Atas/Madrasah Aliyah
4. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
5. Dll.
Lembaga Akreditasi Perpustakaan
Lembaga yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan akreditasi
perpustakaan dan mengeluarkan sertifikat akreditasi perpustakaan
adalah Lembaga Akreditasi Perpustakaan – Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia (LAP-PNRI)
LAP-PNRI
adalah lembaga independen yang anggotanya terdiri atas
berbagai organisasi asosiasi perpustakaan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional
RI (c.q. Deputi Bidang Pengembangan Suber Daya
Perpustakaan). Salah satu tugas pokok Deputi Bidang SDP
adalah melaksanakan akreditasi (dan memberikan sertifikat
terakreditasi) kepada organisasi perpustakaan.
Akreditasi Perpustakaan
• fokus pada penilaian perpustakaan berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan baik secara kualitas maiupun kuantitas
• diakhiri dengan pemberian sertifikat akreditasi
• Lembaga yang melakukan akreditasi perpustakaan adalah LAP-Perpusnas RI
• bertujuan melakukan penilaian secara kuantitas dan kualitas tentang aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan sehingga diperoleh hasil sebagai dasar acuan pembinaan perpustakaan
• Manfaat akreditasi adalah pengakuan formal oleh LAP tentang kelayakan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan/telah memenuhi SNP
Akreditasi Perpustakaan
• Akreditasi fokus pada penilaian perpustakaan berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas
• Akreditasi diakhiri dengan pemberian sertifikat akreditasi perpustakaan
• Lembaga yang melakukan akreditasi perpustakaan adalah LAP-Perpusnas RI
• Akreditasi bertujuan melakukan penilaian secara kuantitas dan kualitas tentang aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan sehingga diperoleh hasil sebagai dasar acuan pembinaan perpustakaan
• Manfaat akreditasi adalah pengakuan formal tentang kelayakan penyelenggaraan memenuhi SNP oleh LAP
Aspek penyelenggaraan perpustakaan
1. Layanan
2. Kerjasama
3. Koleksi
4. Pengorganisasian bahan perpustakaan
5. Sumber daya manusia
6. Gedung/Ruang, Sarana Prasarana
7. Anggaran
8. Manajemen perpustakaan
9. Perawatan koleksi perpustakaan
BOBOT NILAI AKREDITASI
No Komponen Bobot Keterangan
1 Layanan 20 Aspek Pokok
2 Kerjasama 5 Aspek Penunjang
3 Koleksi 15 Aspek Pokok
4 Pengorganisasian BP 10 Aspek Penunjang
5 SDM 15 Aspek Pokok
6 Gedung, ruang, Sapras 10 Aspek Penunjang
7 Anggaran 10 Aspek Penunjang
8 Manajemen 10 Aspek Penunjang
9 Perawatan Koleksi 5 Aspek Penunjang
Jumlah 100
PREDIKAT AKREDITASI
No Predikat Penilaian Rentang Nilai
1. Akreditasi A Baik Sekali 91 –100
2. Akreditasi B Baik 76 – 90
3. Akreditasi C Cukup 60 – 75
4. Belum
TerakreditasiKurang < 60
Tipologi Perpustakaan
Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang
pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis
Tipologi perpustakaan
adalah rangkaian kegiatan untuk mengelompokan
perpustakaan berdasarkan kondisi fisik aspek-aspek
penyelenggaraan perpustakaan
Lembaga pelaksana:
Lembaga yang berhak melakukan kegiatan tipologi
perpustakaan adalah Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca PNRI
(Pusat P3MB)
KOMPONEN TIPOLOGI
1. Gedung
2. Prasarana
3. SDM
4. Anggaran
5. Koleksi
6. Layanan
PREDIKAT TIPOLOGI
No Predikat Penilaian Rentang Nilai
1. Tipe I Besar
2. Tipe II Sedang
3. Tipe III Kecil
4. Belum
Memenuhi SNP
INSTRUMEN TIPOLOGI
PERPUSTAKAAN SEKOLAHNo Komponen Tipe I
(Besar)
Tipe II
(Sedang)
Tipe III
(Kecil)
Belum
Memenuhi
1. Gedung
1.1 Luas Gedung Lebih dari
224 m²
113 – 224 m² 56 – 112 m² Kurang dari
56 m²
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
2. Prasarana
2.1 Jumlah rak buku Lebih dari 8
buah
6 - 8 buah 5 buah Kurang dari
5 buah
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
2.2 Jumlah rak majalah Lebih dari 3
buah
2 – 3 buah 1 buah Belum ada
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
INSTRUMEN TIPOLOGI
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
No Komponen Tipe I
(Besar)
Tipe II
(Sedang)
Tipe III
(Kecil)
Belum
Memenuhi
3. SDM
3.1 Jumlah tenaga
perpustakaan
Lebih dari 5
orang
4 – 5 orang 2 – 4 orang Kurang dari
2 orang
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
4. Anggaran
4.1 Jumlah anggaran
per tahun
Lebih dari 50
juta
31 juta – 50
juta
25 juta – 30
juta
Kurang dari
25 juta
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
INSTRUMEN TIPOLOGI
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
No Komponen Tipe I
(Besar)
Tipe II
(Sedang)
Tipe III
(Kecil)
Belum
Memenuhi
5. Koleksi
5.1 Jumlah buku cetak Lebih dari
3.000 judul
2.001 –
3.000 judul
1.000 –
2.000 judul
Kurang dari
1.000 judul
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
5.2 Jumlah buku
elektronik (e-book)
Lebih dari
1.000 judul
501 – 1.000
judul
250 – 500
judul
Kurang dari
250 judul
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
6. Layanan
6.1 Jam buka
perpustakaan per hari
Lebih dari 10
jam
9 - 10 jam 6 - 8 jam Kurang dari
6 jam
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..)
Kesimpulan
• Standardisasi pada dasarnya adalah upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan standar baik secara wajib maupun sukarela
• Akreditasi perpustakaan merupakan alat (cara) untuk menilaitingkat kesesuaian lembaga perpustakaan dengan standarnasional atau internasional di bidang perpustakaan
• Perolehan sertifikat atau status terakreditasi bukan tujuan akhirtetapi sebagai tolok ukur tercapainya ukuran minimum kualitassuatu lembaga perpustakaan berkualitas dan terpercaya untukmencapai tingkat kinerja yang terbaik.
• Tipologi Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengelompokan perpustakaan berdasarkan kondisi fisik aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan
PERPUSTAKAAN NASIONAL RIJl. Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta
www.pnri.go.idE-mail : tisyo_haryono@yahoo, co.id.