Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Al t K t Jl T S ti N 2Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

MateriMateri

M b k M&E k d l Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan

Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke pDepan

Mekanisme Monitoring dan PelaporanPelaporan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah P l Pelaporan

4dadang-solihin.blogspot.com


Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

StrategiApakah yang dilakukan sudah benar?

OperasiApakah cara yang ditempuh sudah benar?Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran PembelajaranApakah ada cara yang lebih baik?


Jenis EvaluasiJenis Evaluasimenurut waktu pelaksanaanmenurut waktu pelaksanaan

Tahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunandilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)Tahap Pasca Pelaksanaan (ex post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program

mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkanmampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai:1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun

73. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

dadang-solihin.blogspot.com

Jenis EvaluasiJenis Evaluasimenurut tujuan

• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery)pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat: yMengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh ygMengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan.


Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?

• Alasan Ekonomi

Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?

• Alasan Ekonomi– Memperbaiki desain & keefektifan

program– Realokasi sumberdaya dari program

yang kurang ke yang lebih efektifAl S i l• Alasan Sosial– Meningkatkan transparansi &

akuntabilitas• Alasan Politik

– Meningkatkan kredibilitas bil kpengambilan keputusan


Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke DepanKondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan

M h t k k ti M t k k ti L b

Kondisi Saat IniKondisi Saat Ini Harapan Ke DepanHarapan Ke Depan

Monev hanya untuk kepentingan instansi/lembaga lain yang lebih superiorSi t k b i d i b

Monev untuk kepentingan Lembaga sendiri

Sistem yang baku untuk Sistem merupakan bagian dari sub-

ordinasi Menjadi beban Lembaga

kepentingan nasional dilengkapi dengan kekhasan lokal.

Menjadi kebutuhan Bagian dari kewajiban Tidak ada reward tapi hanya ada

punishment

Bagian dari akuntabilitas dan dibuka kepada publik

Menjadi bahan masukan Tidak adanya keterkaitan antara

evaluasi dan perencanaan ke depan Tidak adanya implikasi/dampak dari

Menjadi bahan masukan perencanaan ke depan

Ada reward dan punishment berdasar indikator yang jelaspelaksanaan kegiatan evaluasi

dengan perencanaan Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

berdasar indikator yang jelas


PengertianPengertianPengertianPengertian• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk g g g j

menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

M it i K i t ti k b• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi k (i t) k l ( t t) d h il ( t )masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar.

• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masaPerencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


PengendalianPengendalianggPasal 2-3

P d li di j k k j i i j d Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan. g g p g• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

No Pejabat Pelaksana Obyek PengendalianNo Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L2. Gubernur Pelaksanaan Dekonsentrasi

PelaksanaanTugas Pembantuan

3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


MonitoringMonitoringggPasal 4-10

• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:– Perkembangan realisasi penyerapan dana,

R li i i t t k l ( t t) d– Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan – Kendala yang dihadapi.

• Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulananHasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

No Pejabat Pelaksana Obyek Monitoring1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja K/L2. Gubernur Pelaksanaan Dekonsentrasi

PelaksanaanTugas Pembantuan3 Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Mekanisme Mekanisme MonitoringMonitoring dan Pelaporandan PelaporanP id RI

Bupati/ Walikota Gubernur

Presiden RI

Form C Form C Men.DNBupati/ Walikota

u.p. BappedaGubernur

u.p. Bappeda Men.PPN5 hari setelah

triwulan berakhir

10 hari setelah triwulan berakhir

5 hari setelah Form C

14 hari setelah triwulan berakhir Men.Keu

triwulan berakhirForm C

F C

triwulan berakhirForm C

5 hari setelah triwulan berakhir

Form C14 hari setelah

triwulan berakhir

Form C Form CMen.PAN

Kepala SKPDProvinsi

Kepala SKPDKabupaten/ Kota

Form CMenteri/ Ka. Lemb

Form B5 hari

setelah

Form C

5 hari setelah Form B

10 hari setelahtriwulan berakhirForm B

Dana Dekonsentrasi(Provinsi)

Dana Pembantuan(Kabupaten/Kota) Kementerian/Lembaga

Form A

triwulan berakhir

triwulan berakhir Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja5 hari setelah

triwulan berakhir

(Provinsi)(Kabupaten/Kota) Kementerian/Lembaga

PPTK Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya 2 Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi

PPTK


sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

EvaluasiEvaluasi (1/(1/22))(( ))

1 E l i l k R j KL d RKP

Pasal 12

1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalamberdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.

2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL: Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

3 Evaluasi dilakukan berdasarkan:3. Evaluasi dilakukan berdasarkan: sumberdaya yang digunakan; indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan; j p g indikator dan sasaran kinerja hasil outcome untuk program.


EvaluasiEvaluasi (2/(2/22))(( ))

4 E l i l k RPJMN/D dil k k li diki k li

Pasal 12

4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dilakukan paling sedikit satu kali dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan: sumberdaya yang digunakan; indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok; indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.

6 Evaluasi dilaksanakan secara sistematis obyektif dan transparan6. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.


Evaluasi RenjaEvaluasi Renja--KL dan RKPKL dan RKPjjPasal 13-14

1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-KL periode

Evaluasi RenjaEvaluasi Renja--KL KL

5. Menteri PPN melakukan l i l k

Evaluasi RKPEvaluasi RKP

pelaksanaan Renja KL periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan,

evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi y y g g ,

indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan.

3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai

apo a as e a uaspelaksanaan Renja-KL tersebut.

6. Menteri PPN pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome).

4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan h il l i l k R j KL

menggunakan hasil evaluasi RKP tersebut guna penyusunan rancangan RKP untukhasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL

kepada Menteri PPN paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

rancangan RKP untuk periode dua tahun berikutnya.


Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Pembangunan Tahunan

Renja-KL Menteri/

Kepala Lembaga EvaluasiLaporan Evaluasi

Pelaksanaan R j KL

EvaluasiRenja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhirLaporan Evaluasi

RKPMenteri Perencanaan Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan

RKP Evaluasi

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Evaluasi RenstraEvaluasi Renstra--KL dan RPJMNKL dan RPJMNPasal 15-16

1. Pimpinan K/L melakukan

Evaluasi RenstraEvaluasi Renstra--KL KL

3. Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL

Evaluasi RPJMNEvaluasi RPJMN

1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Renstra-KL.

mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP periode RPJMN yang berjalan.

4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan 2. Hasil evaluasi tersebut

disampaikan ke Menteri PPN paling lambat empat bulan sebelum

puntuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta k k k i k b iempat bulan sebelum

RPJMN berakhir.kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan.

5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pimpinan K/L dapat mengajukan usulan perubahan program kepada Menteri PPN.


Evaluasi PelaksanaanEvaluasi PelaksanaanEvaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Renstra-KLMenteri/

K l L b EvaluasiLaporan Evaluasi

PelaksanaanE l iRenstra-KL Kepala Lembaga Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL

Evaluasi

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir4 Bulan sebelum RPJMN berakhir

RPJMNMenteri Perencanaan Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan

RPJMN Evaluasi

Usul Perubahan Program

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program



PelaporanPelaporanPelaporanPelaporan(Penjelasan PP 39/2006)

Untuk memberikan

Tujuan PelaporanTujuan Pelaporan

Berkala setiap 3 bulan (triwulan) dan 6 bulan

Periode PelaporanPeriode Pelaporan

informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada stakeholders sebagai

(triwulan) dan 6 bulan (semester) atau tahunan.

Berjenjang dari satu unit kerja li b h d l tbahan pengambilan

keputusan sesuai dengan kondisi yang

paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, serta dari satu tingkatterjadi serta penentuan

kebijakan yang relevan.serta dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pelaporan dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif (melalui media cetak/elektronik) maupun pasif (melalui internet).


Permasalahan UmumPermasalahan UmumPermasalahan UmumPermasalahan UmumM l h j di d i i i k l bMasalah yang terjadi pada setiap instansi sektoral berupa:• Data yang tersedia tidak lengkap dan kualitas data kurang memadai. • Data sulit didapat hampir semua instansi baik di Kabupaten/KotaData sulit didapat, hampir semua instansi baik di Kabupaten/Kota

maupun di provinsi harus melakukan “jemput bola” untuk mendapatkan data.

• Data datang terlambat hal ini dialami baik Kabupaten/Kota dengan• Data datang terlambat, hal ini dialami baik Kabupaten/Kota dengan kecamatan, atau provinsi dengan Kabupaten/Kota;

• Beberapa instansi, terutama instansi yang berhubungan dengan pusat (misalnya Dinas Kesehatan) terlalu diberi beban membuat berbagai(misalnya Dinas Kesehatan) terlalu diberi beban membuat berbagai macam laporan.

• Kebijakan pusat berkaitan dengan pelaporan cukup banyak dan t k d t j di t ti dih k bij k t t k t iterkadang terjadi tumpang-tindih kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.


HambatanHambatan ddalam Transmisi Data Sektoralalam Transmisi Data SektoralHambatan Hambatan ddalam Transmisi Data Sektoralalam Transmisi Data Sektoral

• Dampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajibanDampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajiban Kabupaten/Kota melaporkan hasil kegiatan kepada provinsi.

• Keterbatasan kemampuan organisasi/staf dalam melakukan l h d li i d tpengolahan dan analisis data.

• Terbatasnya dana dan fasilitas untuk melakukan pengumpulan data di lapangan.p g

• Terjadi ‘ego sektoral’ dan “ego bidang” dalam melakukan pendistribusian data sektoral,U k b b i d h l il h d k d fi• Untuk berbagai daerah, luas wilayah dan keadaan geografis (e.g. Kalimantan Timur, NTB, NTT, dll)

• Kebijakan pusat berkaitan dengan data dan pelaporanKebijakan pusat berkaitan dengan data dan pelaporan


RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi1 K/L l i j k b li i l d d h1. K/L perlu meninjau kembali sistem pengumpulan data yang sudah

lama (“legacy systems”) yang diterapkan di lapangan dan di tingkat Kabupaten/Kota, untuk mengeliminasi duplikasi, mengfokus pada indikator prioritas, dan untuk mengurangi beban pencatatan dan pelaporan untuk petugas lapangan.

2 K/L perlu meng-”phase-out” sistem data yang parallel dan2. K/L perlu meng- phase-out sistem data yang parallel, dan menyatukannya ke dalam sistem “satu pintu” di mana data hanya di-enter satu kali ke dalam database terintegrasi.

3. K/L perlu menerbitkan dokumentasi mengenai definisi indikator yang mereka gunakan, bagaimana mereka mengukur hal tersebut, dan memberikan penjelasan (kepada umum) mengapa data untuk p j ( p ) g pindikator yang mirip dapat berbeda antara survei dan pencatatan di instansi lapangan.


RekomendasiRekomendasi4. K/L utama dan BPS perlu mendiskusikan konvergensi dan

penggunaan format data yang lebih standar dan umum antarpenggunaan format data yang lebih standar dan umum antar database dengan data daerah.

5. BPS perlu memulai suatu crash program multi-tahun untuk meningkatkan metodologi proyeksi penduduk untuk Kabupaten/Kota, termasuk rincian umur dan time series yang di-update secara periodik. p

6. BPS perlu memainkan peran depan di Sistem Statistik Indonesia, dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran atas komparabilitas dan kualitas datakesadaran atas komparabilitas dan kualitas data. Cara yang tepat untuk memulai kegiatan seperti itu adalah dengan

menerbitkan “catatan teknis” tentang komparabilitas data sektoral, terutama antara data yang BPS memperoleh melalui survei dan data sektoral dari fasilitas di lapangan (seperti Puskesmas, Sekolah, dll).Sekolah, dll).


RekomendasiRekomendasi7. Tanggungjawab utama terhadap peningkatan kualitas dan

k t di d t di di k l h SKPD d di tketersediaan data yang disediakan oleh SKPD ada di tangan SKPD sendiri. Proses peningkatan adalah suatu proses iteratif, dan membuka oses pe g a a ada a sua u p oses e a , da e bu a

akses terhadap data kepada umum hanyalah langkah pertama dalam suatu proses panjang (long march) untuk meningkatkan mutu dari datamutu dari data.

8. K/L perlu meneruskan pengembangan sistem yang memungkinkan untuk mengirim data dari Kabupaten/Kota langsung ke pusat melalui internet.

9. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu “national virtual network”, yang melayani semua sektor, agarnational virtual network , yang melayani semua sektor, agar semua SKPD dapat mempunya akses internet untuk meng-upload data ke website sektoral.


RekomendasiRekomendasi10. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu

sistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota dengansistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota, dengan akses umum pada sebagian atau seluruh data tersebut.

11. Instansi tingkat provinsi ditugaskan dengan meng-upload data Kabupaten/Kota ke web untuk Kabupaten/Kota yang belum dapat melaksanakannya sendiri.

12 Setiap SKPD sebaiknya mengembangkan akses terhadap data12. Setiap SKPD sebaiknya mengembangkan akses terhadap data antar unit/bidang yang ada di SKPD (mis. dengan LAN).

13. Permerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan penggunaan earmarked funding (dana dekon atau TP) untuk meningkatkan pengumpulan data yang diperlukan pada Tk pusat dan yang diabaikan oleh pemerintah daerah.p

14. SKPD perlu mempertimbangkan untuk menempatkan tenagayang melaksanakan pengolahan data pada posisi fungsional.


RekomendasiRekomendasi15. SKPD perlu mengalokasikan sebagian dari dana yang tersedia

k k i d d b ik k li d duntuk kegiatan data pada perbaikan kualitas data, dengan memperbandingkan data tsb dengan data lama dan menilai apakah data seperti itu mungkin, serta menginvestigasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan bahwa data tsb sulit dipercaya.

16. Instansi Pemerintah Pusat dan SKPD perlu mengembangkan ketreampilan dari staf yang ditugaskan mengolah data agarketreampilan dari staf yang ditugaskan mengolah data, agar mereka lebih mampu untuk menyediakan data dengan kualitas yang baik.

17. Data tingkat Kabupaten/Kota perlu dilepaskan kepada umum secara cepat.

Peningkatan kualitas akan tercapai lebih cepat melalui umpanPeningkatan kualitas akan tercapai lebih cepat melalui umpan balik dari berbagai pengguna data, daripada menyimpan data tsb untuk jangka waktu tak tertentu.


RekomendasiRekomendasi18. Buku data statistik tahunan (statistical yearbooks) untuk ( y )

Kabupaten/Kota perlu disediakan dalam bentuk PDF pada website instansi sektoral tingkat pusat, sehingga dapat di-download oleh para pengguna.download oleh para pengguna.

20. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan tugas pembantuan kepada provinsi untuk memfasilitasi pengumpulan, transmisi dan di i i d t kt ldiseminasi data sektoral.

21. Pemda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang menentukan jadwal dan prosedur untuk data sharing, y g j p g,sebagai dasar kerjasama antar instansi dalam suatu pemerintahan, dan antar pemerintah pada tingkatan administratif yang berbedayang berbeda.



Education

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006