Myanmar

1. Penguasaan Aset Negara

Berbicara mengenai penguasaan aset negara, Myanmar yang notabene merupakan

negara penganut sistem ekonomi liberal, di dalam penguasaan aset negara mayoritas

dipegang oleh swasta dengan persentase sebesar 73%. Negara dalam hal ini

pemerintah negara Myanmar menguasai sebesar 26% (industri manufaktur) dan

sisanya 1% merupakan bentuk kerjasama dengan pihak asing (investor). Sumber daya

di negara Myanmar banyak berbasis pada sektor pertanian, 50% dari Produk domestik

bruto berasal dari pertanian, peternakan dan perikanan, dan kehutanan. Myanmar juga

memiliki kayu kayu besar, gas alam, dan cadangan perikanan dan merupakan sumber

utama permata dan batu giok. Dari pembagian persentase tadi terlihat bahwa adanya

kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada di Myanmar, peran

pemerintahpun dalam hal penguasaan aset negara yang cuma 26% mencerminkan

sekali bahwa Myanmar menganut sistem ekonomi liberal yang mendorong sektor-

sektor diluar pemerintah untuk bersaing, berkontribusi maksimal guna mendapatkan

hasil yang maksimal pula.

2. Peran swasta dalam aktivitas ekonomi negara

Myanmar yang mempunyai kekurangan dalam hal minimnya modal maupun kerja

sama asing membuat pemerintah Myanmar terkenal dengan liberalisasi

perdagangannya, Myanmar mengundang para investor-investor (domestik ataupun

asing) maupun pihak-pihak swasta lain untuk menanamkan modalnya pada

pembangunan di negara Myanmar. Pembangunan pada pabrik penggilingan padi,

pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta

penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor yang

membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga,

garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.

3. Penerapan sistem politik

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan

merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk

pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State

Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh

Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri.

Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang

kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik

dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Parlemen Myanmar : menurut

konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives +

Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer, bahkan

Myanmar telah tercatat di dalam sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara

yang pemerintahannya dikuasai oleh Junta Militer selama 46 tahun. Negara Myanmar

juga memiliki pembagian wilayah administrative, yakni dibagi ke dalam 7 divisi,

antara lain: Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, dan

Yangon. Serta 7 negara bagian, antara lain: Negara Bagian Chin, Kachin, Karen,

Karenni, Mon, Rakhine, dan Shan yang merupakan nama-nama yang diambil

berdasarkan etnis yang ada di negara itu.

4. Tingkat GDP negara Myanmar

Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan GDP (nominal

millions of USD) yang hanya mencapai $ 80,11 Miliar DAN dengan GDP (nominal

per capita of USD) $ 1.700. Ini dihasilkan dari pertanian: 56.4%, industri: 8.2% dan

layanan jasa : 35.3%. sekitar 25% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan

dengan tingkat pengngguran sebesar 5%. Myanmar, negara bersumber haria tinggi,

menderita kontrol ketat dari pemerintah, dengan kebijakan ekomoni yang tidak

efisien, dan kemiskinan rural, serta kasus kelaparan yang semakin meluas. Myanmar

pernah menjadi pengekspor beras terbesar dengan volume 4 juta ton setahun, tetapi

dalam empat dekade terakhir volume itu terus merosot hingga menjadi 40.000 ton.

(data tahun 2012)