PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BEKASIDOC .YUDHI 2012

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DI KABUPATEN BEKASI

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Bupati Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/KEP.457.A-BPMPD/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

PENGERTIAN Panitia Pemilihan Kepala Desa

yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa.

PENGERTIAN Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon

yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.

Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala

Desa.

PENGERTIAN Lembaga Kemasyarakatan adalah

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa adalah : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa , Kepala urusan dan Kepala Dusun;

PENGERTIAN Tokoh masyarakat adalah tokoh adat,

tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah perbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

PENGERTIAN Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut

DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar simbol/lambang calon Kepala Desa yang berupa gambar buah-buahan seperti Apel, Nanas, Durian, Pisang, Rambutan dan sebagainya;

Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa;

Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

1. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

2. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada masyarakat desa

3. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa

TAHAPAN PILKADES1. Pengumuman Tahapan

Pemilihan Kepala Desa;

2. Penjaringan Bakal Calon yang meliputi:

a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

b. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

c. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa;

Kades Definitif

TAHAPAN PILKADES3. Penyaringan Bakal Calon yang

meliputi :a. Pemeriksaan/Penelitian Berkas

Persyaratan Bakal calon Kepala Desa;

b. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan;

c. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;

d. Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Kepala Desa;

e. Penetapan Calon Kepala Desa

Kades Definitif

TAHAPAN PILKADES4. Pendaftaran Pemilih;5. Pengundian Tanda Gambar

Calon Kepala Desa;6. Kampanye/Bhakti Sosial;7. Penetapan Pemilih;8. Pelaksanaan Pemilihan;9. Penetapan dan Pengesahan

Calon Terpilih;10. Pelantikan.

Pembentukan Panitia Pilkades

1. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dengan dihadiri Camat untuk membentuk Panitia Pilkades;

2. Ditetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades;

3. Komposisi keanggotaan Panitia Pilkades: unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat;

4. Hasilnya rapat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

SUSUNAN PANITIA PILKADES

Ketua merangkap anggota;

Wakil Ketua merangkap anggota;

Sekretaris merangkap anggota;

Bendahara; Seksi-seksi; Anggota.

TUGAS PANITIA PILKADES

1. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;

2. merencanakan biaya/anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

3. mengelola biaya/anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

4. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;

5. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;

TUGAS PANITIA PILKADES

6. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan;

7. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap;

8. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;

9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

TUGAS PANITIA PILKADES10.mengumumkan di papan pengumuman

yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Desa, setiap Rukun Tetangga (RT) dan atau ditempat strategis lainnya;

11.menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;

12.menyiapkan peralatan dan perlengkapan administrasi untuk keperluan pemilihan Kepala Desa;

13.melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;

TUGAS PANITIA PILKADES14. melaksanakan penghitungan suara

secara cermat, transparan dan tertib;15. menetapkan dan mengumumkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara;16. menerima dan menyelesaikan pengaduan

masyarakat terkait permasalahan pemilihan kepala desa.

17. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;

18. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

WEWENANG PANITIA PILKADES

1.melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

2.mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

3.mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;

4.mengesahkan hasil perhitungan suara.

TANGGUNG JAWAB PANITIA PILKADES

1. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

2. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

3. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;

4. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

PEMILIH1. Penduduk desa setempat yang dibuktikan

dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah;

2. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;3. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;4. Pada saat hari pemungutan suara telah

berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;

5. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DPT Pemilu

Penetapan DPS

Pilkades

Pencatatan DPTam Pilkades (7 hr Kalender)

DPTPilkades

7 hr kalender

diumumkan

7 hr kalender

Penetapan DPTam

7 hr kalender diumumkan

Diperbaiki dan ditetapkan

(2 Hr Kalender)

Pengumuman

Pendaftaran Bakan Calon Kades

Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang

PJ. KADES

3 hr kalender

7 hr kalender

Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang

7 hr kalender perpanjanga

n

Pemilihan Kepala Desa ditunda selama 3 (tiga)

bulan

PENDAFTARAN BAKAL

CALON KADES

PERSYARATAN CALON KADES

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

2. Setia kepada Pancasila, UUD1945 dan NKRI serta Pemerintah;

3. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat;

4. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

5. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

PERSYARATAN CALON KADES6. Berkelakuan baik yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK;

7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;

8. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;

9. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;

PERSYARATAN CALON KADES10.Terdaftar sebagai penduduk Desa

setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan/ atau kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada saat pendaftaran bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW setempat;

11.Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

12. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

PERSYARATAN KHUSUS BAGI INCUMBENT

1. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;

2. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;

3. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

PERSYARATAN KHUSUS BAGI TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT DAN

PERANGKAT DESA

1. memilik izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

2. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;

3. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;

4. belum pernah mengundurkan diri dari jabatannya kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

PERSYARATAN KHUSUS BAGI BPD

wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati.

PENYARINGAN1. Panitia Pemilihan meneliti administrasi

Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.

2. Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan selama 5 (lima) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

PENYARINGAN3.Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang

telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.

4.Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan diberikan tanda bukti lulus administrasi dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari kalender di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.

PENYARINGAN5. Selama jangka waktu pengumuman,

masyarakat dapat mengajukan keberatan yang dilengkapi bukti-bukti dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dengan memberikan keputusan bersifat final dan mengikat para pihak.

6. Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

PENETAPAN CALON KEPALA DESA BAGI INCUMBENT

1. Incumbent harus mengajukan cuti pada saat mendaftarkan diri;

2. Izin cuti diberikan oleh Camat setelah incumbent ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

3. Pelaksana Tugas (Plt) dijabat oleh Sekdes;

4. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka pelaksana tugas Kepala Desa ditunjuk oleh Camat

PENGUNDIAN TANDA GAMBAR Penentuan nomor urut dan

tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi.

Tanda Gambar: Apel, Nanas, Durian, Pisang dan Rambutan.

Penentuan tanda gambar selebihnya ditetapkan Panitia Pemilihan serta harus dituangkan dalam Berita Acara

PENGUMUMAN DAN PENGENALAN CALON

1. Pengumuman dan pengenalan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

2. nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;

3. calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :

a. pengenalan pribadi;b. pengenalan tanda gambar;c. penyampaian visi dan misi jika

terpilih menjadi Kepala Desa.

PENGUMUMAN DAN PENGENALAN CALON

4. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia pemilihan;

5. Dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :a. saling mencela sesama calon;b. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk

perbuatan yang melanggar hukum;c. melanggar segala ketentuan yang telah

disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

6. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon Kepala Desa.

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Tata Tertib Kampanye diatur oleh Paniia Pilkades;

Kampanye para calon diarahkan kepada Kegiatan Bhakti sosial yang bersifat positif untuk pembangunan desa;

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Seorang calon Kades dilarang berkampanye pada waktu bersamaan dengan kegiatan Bhakti sosial calon yang lain;

Dilarang dalam berkampanye membuat suasana yang dapat menimbulkan keresahan calon Kepala Desa yang lain;

Dilarang membawa atribut calon lain dilokasi bhakti sosial;

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Panitia Pilkades terhadap peserta/Calon Kadesa yang melanggar tata tertib kampanye: teguran tertulis, pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar, penghentian kegiatan kampanye, diusulkkan untuk dicabutnya Status Calon Kepala Desa

MASA TENANG Masa tenang adalah waktu 3

(tiga) hari menjelang hari pemungutan suara (hari ”H”), dan pada masa tenang para calon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kampanye

Pada masa tenang, Panitia Pilkades menyampaikan Surat Panggilan Pemungutan Suara dan membersihkan tanda gambar para calon.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. TPS harus sudah siap (paling lambat H-1)

2. Lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor/dinas instansi pemerintah dan kantor desa kecuali tidak terdapat lokasi lain yang memungkinkan untuk diselenggarakannya pemungutan dan perhitungan suara

3. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 (dua ratus) meter

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

4. Pada saat dilaksanakan pemungutan suara semua Calon harus hadir di TPS pada waktu yang ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh suami/ istri, atau salah seorang keluarganya bagi yang tidak /belum mempunyai suami/ istri

5. Calon yang tidak dapat hadir di TPS wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARAPENGHITUNGAN SUARA

1. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;

2. bilik suara sebagai tempat untuk memberikan Hak suara bagi pemilih;

3. DPT ;

4. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;

5. alat pencoblos surat suara, dipergunakan paku ukuran panjang 15 cm memakai tali atau benang;

6. alas pencoblos berupa busa/bantalan yang telah diisi pasir serbuk gergaji dengan kain pembungkus warna putih, ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm

KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARAPENGHITUNGAN SUARA

7. Panggung untuk para calon;

8. Meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih

9. Sound system;

10. Papan perhitungan suara;

11. Karton dan kertas kecil untuk hasil perolehan suara (sah, tidak sah, blanko);

12. Spindol besar dan kecil, bak stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

13. Bantalan berkawat untuk surat undangan;

14. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya

KOTAK SUARA1. berukuran ± tinggi 80 cm, panjang ±

50 cm dan lebar ± 50 cm;2. Celah ditengah pada tutup kotak

suara ukuran 20 cm x 2 cm;3. Bahan dapat dipergunakan papan

atau triplek tebal 1 cm dan pada bagian luar kotak diplitur atau dicat;

4. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;

5. Pada tengah-tengah sisi depan kotak

dibuat kunci

BILIK SUARA1. Berukuran ± 1,5 x 2 m;

2. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan;

3. Tutup depan terbuat dari bahan yang tidak transparan, ditentukan ± 50 cm terbuka dari lantai.

SUSUNAN ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia;

2. Sambutan Bupati atau yang mewakili;

3. Pembukaan Kotak suara yang berisi surat suara disaksikan oleh para calon Kepala Desa, dihitung jumlahnya untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang tertera dalam Berita Acara pada saat memasukan surat suara;

4. Para calon Kepala Desa naik ke panggung (tempat yang telah disediakan) secara berurutan;

5. Pemungutan suara;

6. Penghitungan Suara;

7. Penandatangan berita acara pemungutan dan penghitungan suara

8. Pengumuman hasil Pemungutan suara;

9. Penutup.

SURAT SUARA SAH1. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia

Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;

2. Kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;

3. Lubang coblosannya masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar Calon;

4. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu tanda gambar Calon;

5. Terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/ garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar lainnya.

SURAT SUARA TIDAK SAH

1. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;

2. Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta cap/stempel Panitia Pemilihan;

3. Terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;

4. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;5. Mencoblos tanda gambar selain dari gambar

calon yang berhak dipilih;6. Mencoblos diluar tanda gambar yang

disediakan;7. surat suara dicoblos dengan alat lain di luar

yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

8. Surat suara yang rusak/sobek.

SURAT SUARA BLANKO Surat suara blanko

adalah surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.

2. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat pemungutan suara ditutup.

3. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa dibuktikan dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa bermaterai cukup.

KEPALA DESA TERPILIH calon yang

dinyatakan terpilih adalah seorang calon yang memperoleh suara terbanyak dan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

PENGESAHAN KADES TERPILIH

Paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih, BPD mengajukan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan: Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Penghitungan suara

Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

BIAYA PILKADES1. Biaya Pilkades dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi

2. Biaya Pilkades dipergunakan untuk:

a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);

b. pendaftaran pemilih;c. pembuatan TPS;d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;e. Pelantikan.

16x9