Pokok Pengertian Antropologi Hukum, Konsep-Konsep Hukum Masyarakat Sederhana, Ciri-Ciri

Hukum dan Kasus-Kasus Perselisihan Masyarakat Sederhana diluar maupun didalam Indonesia

Judul : Pengantar Antropologi Hukum

Penulis : Prof.Hilman Hadikusumah, S.H.

Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Tebal Halaman : 212 Halaman

Harga : Rp. 33.000,00

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi tubuhnya

maupun dari segi budayanya, yang disebut antropologi budayanya, yang disebut Antropologi

Fisik dan Antropolgi Budaya. Antropogi Fisik dibedakan antara Paleo Antropologi dan

Antropologi Fisik dalam arti sempit, sedangkan Antropologi Budaya pada mulanya dibagi dalam

tiga bagian, yang disebut Etnolinguistik atau Antropologi Bahasa, yang kedua pra-sejara atau

pra-histori dan yang ketiga, adalah Etnologi. Kemudian dikarenakan keinginan tahu manusia

bertambah luas dan ilmu pengetahuan bertambah maju maka berkembanglah ilmu Antropologi

samapi kepada pembahasan yang dibicarakan dalam buku ini yaitu tentang “Antropologi

Hukum”.

Antropologi hukum adalah suatu bidang khusus atau suatu spesialisai dari Antropologi

Budaya, yang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Antropologi hukum melakukan

pendekatan secara menyeluruh (holisitik) terhadap segala sesuatu yang melatar belakangi

budaya hukum itu, adapun pengertian dari Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku

budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.

Masalah hukum yang dimaksud, ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku

sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum

dalam arti dan bentuk kaidah (ugeran, ketentuan, patokan, ketentuan) peraturan perundangan;

jika demikian hukum dengan pendekatan yang ‘ normatif ’. Tetapi juga masalah hukum yang

dilihat dari segi-segi kecendikiawanan (Intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar

belakangi hukum itu, serta cara-cara masyarakat menyelesikan suatu perselisihan yang timbul

dalam masyarakat. Dijelaskan didalam buku ini antropologi hukum juga membahas tentang

masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum,

dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya (Halaman 3-4).

Buku “Pengantar Antropologi Hukum” ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari

antropologi hukum adalah tidak bersifat etnosentris, bersifat empiris, yang artinya adalah

teorinya harus dibuktikan oleh fakta yang relevan atau setidak-tidaknya terwakili secara

representatif dari fakta yang relevan, berbeda dari cabang ilmu sosial yang lain karena ilmu ini

memepelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya

saling bertautan, antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada

kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu,

antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan yang mengalami

gangguan jika ada penyimpangan, tetapi masyarakat dipandang secara dinamis, sehingga

peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan status quo (Halaman 5-6).

Adapun dalam buku ini dibahas tentang ruang lingkup dari antropologi hukum adalah

apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang

universal, hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial, mungkinkah

mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas, apakah

tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan

dan organisasi sosial, mengapa pula hukum itu berubah, dan bagaimana cara mendeskripsi

sistem-sistem, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan

kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan

sistem hukum yang satu dan yang lain. Dijelaskan juga dalam buku ini bahwa antropologi hukum

dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan adalah metode historis, metode

normatif-eksploratif, metode deskriptif perilaku dan metode studi kasus (Halaman 6-7).

Dalam buku ini dijelaskan hubungan serta perbedaan antropologi hukum dengan ilmu

lainnya. Meskipun ia telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tidak berarti bahwa antropologi

hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu yang lain, diantaranya adalah Antropologi hukum

dan hukum adat, Antropologi hukum dan etnologi, Antropologi dan sosiologi, Antropologi

hukum dan psikologi sosial dan Antropologi hukum dan religi (Halaman 8-17).

Selain itu juga buku Pengantar Antropologi Hukum ini juga membahas tentang manfaat

dari antropologi hukum, sebagai berikut Manfaat bagi teoritisi, Manfaat bagi praktisi hukum,

Manfaat bagi praktisi politik dan Manfaat bagi pergaulan masyarakat (Halaman 19-35).

Dalam buku ini juga membahas bagaimana konsep-konsep hukum masyarakat

sederhana. Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana ini disertakan dengan pendapat para-

para ahli diantaranya adalah Pendapat B.Malinowski, Pendapat E.A. Hoebel, Pendapat Redfield

(Masyarakat Andaman, Masyarakat Indian Zuni, Masyarakat Indian Yurok, Masyarakat Ifugo,

Masyarakat Aborigin dan lainnya serta Masyarakat Akamba dan lainnya), Pendapat Pospisil

(Pospisil juga menggambarkan bagaimana konsep-konsep dari para ahli tentang masyarakat

sederhana yang tidak mengenal adanya hukum, yaitu: Konsep A.R. Radcliffe Brown, Konsep Van

den Steenhoven, Konsep F. James Davis, Konsep P.J. Bohannan, Konsep S.J.L. Zake dan Konsep

Llewellyn dan Hoebel), Pendapat Bohannan (Lembaga, Pelembagaan ganda, Kesenjangan,

Kekuasaan) (Halaman 47-87).

Selain itu juga buku Pengatar Antropologi hukum ini juga didalamnya membahas

tentang ciri-ciri hukum yang tunggal dan lengkap, ciri-ciri dari kekuasaan beserta dalil,

kepemimpinan (pendekatan sifat, pendekatan situasi, pendektan teologis, pendekatan

sosiometrik, konsepsi dikhotomi, kepemipinan yang berpengaruh), jenis kepemimpinan dan

kekuasaan dan terkahir adalah fungsi dari pemimpin (Halaman 90-91).

Didalam buku ini juga dibahas tentang maksud penerapan universal (Halaman 108), ciri

obligato (Halaman 110) , ciri sanksi (Halaman 114) , kasus-kasus perselisihan (perselisihan

masyarakat ifugao, comanche, kpelle, iban, zapotec) (Halaman 119-154), Seminar Antropologi

Hukum (Halaman 158), Peserta Seminar dan Makalah (Sarjana Belanda dan Sarjana Indonesia)

(Halaman 159-160), Antropologi Hukum di Fakultas Hukum (Halaman 164), Seminar Antropologi

Hukum (Halaman 166), Rumusan Pengajar Antropolgi Hukum (Halaman 169-174), Beserta kasus-

kasus perselisihan dan cara penyeleseaian perselisihan di Indonesia (kasus sengketa di Sumatra

Barat, Sumatra Selatan, Lampung , Jawa Tengah, Lombok dan di Irian jaya) (Halaman 177-205) .

Buku ini membuka mata saya dan mengajak saya sebagai salah satu pembacanya untuk

berpikir bahwa di dunia ini penuh dengan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman

hukum dimasing-masing masyarakatnya dan bagian buku ini yang paling menarik untuk dibaca

yaitu tentang Metode pendekatan yang digunakan dalam Antropologi hukum (hal.8-hal.15) ,

Tentang Manfaat Antropologi Hukum itu bagi praktisi hukum, praktisi politik dan pergaulan

masyarakat (hal.38-hal.43) dan yang paling menarik bagi saya Contoh penyelesain sengketa

didalam masyarakat Iban di Lembah sungai Rajang Serawak Malaysia Timur (diluar negara

Indonesia) penyelesain sengketa mereka dapat dilakukan dengan cara, yaitu adalah

penyelesaian secara damai dan Acara ‘Bechara’. Penyelesaian secara damai dilakukan apabila

terjadi perselisihan terutama perkara-perkara kecil diantar warga kesatuan rumah panjang,

maka Tuai Rumah (Ketua Rumah) akan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisish

tersebut. Tuai Rumah akan memanggil para pihak yang berselisih dan mempertemukan mereka

secara langsung dan mereka akan melakukan perundingan dan menacapai kesepakat secara

damai.

Biasanya penyelesaian secara damai itu diterima oleh kedua belah pihak, karena merasa

malu jika akan diadili dengan “bechara” dan akan diketahui orang banyak. Tetapi jika salah satu

pihak tidak mau berdamai, maka terpaksa dilakukan penyelesaian dengan peradilan terbuka.

Tuai Rumah akan mempersiapkan acara “bechara” , yaitu membicarakan perkara tersebut

dalam persidangan terbuka. Persiapan itu dimulai dari pemberitahuan tentang waktu dan

termpat bersidang, mengumpulkan anggota yang akan menghadiri sidang tersebut dengan cara

yang disebut “begau enggau panggil”.

Acara sidang peradilan (bechara) dilaksanakan pada waktu malam hari yang bertempat

diserambi dalam (ruai) dari rumah panjang. Setelah selesai proses peradilan Tuai Rumah

menteapkan hukuman sesuai jenis perkaranya, yaitu denda pelanggaran ringan, denda

perbuatan zinah, hukuman menghilangkan nyawa, hukuman melanggar sumpah dewa dan

penyelesaian perkara dengan perkelahian.

Contoh lain lagi adalah penyelesaian perselisihan di Lombok, Bagaimana kasus tanah di

Sukadana (Lombok), apa yang melatar belakangi sengketa tanah itu bisa terjadi, dalam hal itu

pihak manakah yang bersengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya yang

diketahui bahwa dalam sengketa tersebut terdapat perbedaan mulai dari segia perbedaan

anutan agama, perbedaan generasi, perbedaan kekerabatan tingkat desa dan perbedaan

pandangan politik yang menyebabkan peneyelesaian sengketa pun terpengaruhi oleh adanya

perbedaan-perbedaan tersebut dan masih banyak lagi kasus-kasus perselisihan yang akan

dibahas dalam buku ini.

Buku “ Pengantar Antropologi Hukum ” dimaksudkan untuk menambah kepustakaan

Antropologi Hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bahan-bahan pegangan

bagi para mahasiswa fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Hukum dan perguruan-perguruan tinggi

yang ingin mempelajari Antropologi Hukum. Buku ini terdiri dari delapan bab, mulai dari Bab I

(Pendahuluan), Bab II (Apakah Antropologi Hukum Itu), Bab III (Antropologi Hukum dengan Ilmu

lain dan manfaatnya), Bab IV (Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana), Bab V

(Pembahasan Ciri-ciri Hukum), Bab VI (Kasus-kasus Perselisihan, Bab VII Antropologi Hukum di

Indonesia), dan Bab VIII (Kasus-kasus Perselisihan di Indonesia).

Buku ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan penjelasan secara terperinci

mengapa kita perlu mempelajari Antropologi Hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang

membuka pandangan kita secara luas tentang bagaimana budaya hukum berlaku dalam

kehidupan yang ada diluar maupun didalam negara Indonesia, bagaimana hukum menjelma

sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat itu agar taat dan tertib dan harus menjalankan

aturan tersebut, apa saja manfaat dari antropologi hukum itu terkhususnya untuk saya sendiri

sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari ilmu hukum, bagi mahasiswa hukum buku ini

mengajarkan tentang berbagai perilaku manusia dan budaya hukumnya. Bukan saja perilaku

budaya sesuai tugas dan perannya sebagai pejabat tetapi juga perilaku, budaya, sifat, watak

dan latar belakang yang mempengaruhinya. Selain itu juga sebagai pedoman bagi saya bergaul

didalam masyarakat-masyarakat terkhususnya kota Malang yang dimana lingkungan yang ada

disini sangat beragam sekali (multikulturalisme) bertemu dengan berbagai macam-macam orang

yang berbeda suku dan berbeda cara pergaulannya, dan mengenal lebih jauh lagi budaya dan

tata cara dalam berbahasa dengan orang Arab, orang-orang Jawa dan Madura, orang

Kalimantan, orang Ambon, orang Sumatera (Lampung dan Sumatera Utara) dan orang Papua.

Selain itu juga buku ini juga bagus dibaca untuk orang-orang yang berkecimpung atau

bekerja dalama ranah politik karena didalam buku ini juga diberikan juga penjelasaan apa saja

manfaatnya seorang praktisi politik mempelajari antropologi hukum, yaitu sebagai tolak ukur

sejauh mana parktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum , menjaga keseimbangan

berperilaku politik dan berperilaku hukum, dengan mengetahui dan memahami objek studi

antropologi hukum dan menyadari bahwa aturan-aturan hukum dan kebijaksanaa umum itu

tidak lain adalah perilaku manusia, dimana hukum itu adalah akibat dari perilaku politik hukum

manusia, maka praktisi politik akan menyadari dalam ruang lingkup politik yang bagaimana dia

berada, dapat membedakan bagaimana perilaku hukum dalam negara demokrasi dan negara

totaliter dan Perilaku hukum dalam demokrasi barat yang bebas dan demokrasi dan demokrasi

timur yang terpimpin.

Dalam buku ini tahap demi tahap sangat menarik bagi pembaca untuk membaca dan

memperdalam tentang Antropologi Hukum, yang menjadi kekurangan dalam isi buku ini adalah

Pada bagian daftar isi terjadi kesalahan cetak apabila dibandingkan dengan buku “Antropologi

Indonesia” tidak terjadi kesalahan cetak dalam daftar isinya, untuk tampilan buku ini juga

covernya sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan gambar, dari segi bahasa dalam

buku ini mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit hanya saja kekurangannya pada tulisan

bahasa asing harusnya di cetak dengan huruf yang miring, selain itu juga buku ini juga tidak

mengalami revisi karena penulisnya sudah diambang senja dan kita tahu bahwa Antropologi

Hukum ini adalah sifatnya empiris yang membutuhkan penelitian dan biaya penelitian itu tidak

murah harganya.

Tetapi “tak ada gading yang tak retak” segala sesuatu yang ada didunia ini tidak ada

yang sempurna bagi saya secara individu isi buku ini sangat menarik untuk dibaca karena banyak

ilmu yang akan diperoleh dari buku ini. Buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa

terkhususnya mahasiswa Fakultas hukum dan Fakultas Sosial dan Politik dan perguruan tinggi

lainnya untuk lebih mengenal Antropologi Hukum. Amat disayangkan sekali jika karena

kesalahan cetak dan penulisan bahasa asing dalam buku “ Pengantar Antropologi Hukum” ini

menjadi nilai kurangnya dimata masyarakat maupun mahasiswa.

Mereka pun tidak tertarik untuk membeli buku ini, padahal menurut saya buku ini berisi

tentang ilmu-ilmu tentang Antropologi Hukum yang sangat bagus sekali. Buku “Pengantar

Antropologi Hukum” ini sangat bagus sekali untuk dipelajari karena didalamnya banyak sekali

mengandung pendapat-pendapat serta konsep-konsep yang dapat membuka pikiran kita

bagaimana antropologi hukum itu, memang pada dasarnya antropologi hukum adalah ilmu yang

berbeda dari ilmu sosial yang lainnya tetapi Antropolgi Hukum tidak terlepas dari ilmu-ilmu

lainnya. Untuk kedepannya diharapkan untuk tidak terjadi kesalahan cetak lagi, bahasa asing

yang ada didalam buku tersebut harus dicetak dengan huruf miring, dan diharapkan dengan

membaca buku ini akan muncul ahli-ahli dalam bidang Antropologi Hukum yang handal dan

dapat mengembangkan lagi Antropologi Hukum ke arah yang lebih baik.