Judul : Hukum Lingkungan di Indonesia

Penulis : Supriadi, S.H., M.Hum

Penerbit : Sinar Grafika

Tebal Halaman : 381 Halaman

Harga : Rp. 74.000,-

Supardi, S.H., M.Hum. Lahir di Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,

Palu. Ia adalah Dosen Tetap fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak tahun 1985. Pendidikan

formal beliau adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Masamba 1970; Sekolah Menengah Pertama

negeri (SMPN) Sabbang 1973; Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA 1) Palopo 1977; Sarjana

Muda tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Sarjana Lengkap (S-1) tahun 1983

di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Magister Ilmu Hukum (S-2) pada program

Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 1999. Pendidikan Nonformal beliau adalah

Kursus Pembina Kemahiran Pramuka Tingkat Dasar 1998 di Cibubur, Jakarta; Kursus

Kewaspadaan Nasional tahun 1993 di Palu; Kursus Penelitian Dasar tahun 1985 di Universitas

Tadulako, Palu; Kursus Amdal A dan Amdal C (penilai) tahun 1990 di Universitas Hassanudin,

Makassar; Kursus Amdal B (Penyusun Dokumen Amdal) tahun 1993 di Institut Teknologi

Surabaya (ITS). Karya-karya tulis/buku dari beliau adalah Pengantar Ilmu Hukum, Metode

Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Agraria dalam Perkembangan, Hukum Agraria.

Buku ini merupakan buku ke-6 (enam) yang penulis susun, buku ini berjudul “Hukum

Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)”, isi yang terdapat dalam buku ini sesuai dengan

Silabi Hukum Lingkungan yang telah disepakati oleh Konsorsium Ilmu Hukum Indonesia dan

disusun oleh Para Pakar Hukum Lingkungan di Indonesia dan penulis menambah beberapa

materi yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan hukum lingkungan didunia dan

Indonesia khususnya. Buku ini disamping mengkaji ilmu lingkungan dengan pembahasan

mengenai pengertian ekologi, ekosistem, juga membahas menengenai Lingkungan Hidup

Sebagai Aset, Lingkungan Sosial, Lingkungan Internasional, Lingkungan Ekonomi, Etika

Lingkungan, dan Pengelolaan Lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang

aktual, penulis juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di

Johannesburg, Afrika Selatan sebagai konferensi Pembagunan dan Lingkungan Hidup yang

ketiga pada tahun 2002 yang lalu.

Adapun isi dari buku “Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah pengantar)” adalah

tentang Bab I. Pengantar Ilmu Lingkungan (Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Daya Dukung

Lingkungan, Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya, Pendekatan Lingkungan Hidup Bersifat

Holistik, Etika Lingkungan dan Sisterm Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bab II. Masalah

Lingkungan Global dan Regional (Lingkungan dan Pembangunan, Masalah Lingkungan Global,

Masalah Lingkungan Regional), Bab. III Kesadaran Lingkungan (Global-Internasional, Deklarasi

Stockholm, Deklarasi Rio de Janiero, Prinsip-prinsip Protokol Kyoto, KTT Pembangunan

Berkelanjutan Johannesburg Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional, Lembaga-Lembaga

Internasional), Bab IV. Hukum Lingkungan Nasional (Pengertian Hukum Lingkungan, Sejarah

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Desentralisasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup), Bab V. Implikasi Berlakunya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hak ,

Kewajiban, dan Peran masyarakat, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Baku Mutu Lingkungan

Hidup, Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan, Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup, Gugatan Kelompok (Class Action), Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat),

Bab VI. Penegakan Hukum Lingkungan (Pengertian Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Secara Perdata, Penyelesaian dengan Instrumen

Hukum Pidana), Bab. VII Kasus-kasus Lingkungan (Kasus Burung Cendrawasih {PN Sorong}, Kasus

Limbah Tahu {PN Sidoarjo, 1998}, Kasus Perusakan Hutan Pinus dan Pencemaran Sungai Asahan

{PN Jakarta Pusat, 1989}).

Buku ini menjelaskan bahwa Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan,

menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan mahkluk hidup

dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat

melangsungkan kehidupannya, bagaiman dengan melakukan semuanya itu dengan komponen

lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesise itu beradaptasi, bagaimana mahluk

hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan,

bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari

suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam proses yang mengikuti

tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita

memahaminya. Ekosistem adalah ilmu tentang hubungan organisme atau kelompok dengan

lingkungan hidupnya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik anatara organisme hidup dengan

lingkungan hidupnya. Daya dukung lingkungana adalah keterbatasan dan kemampuannya untuk

menanggulangi proses keseimbangannya (Hlm 1-3).

Lingkungan hidup sebagai sumber daya adalah dimana lingkungan hidup tersebut

memiliki karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut untuk memenuhi semua unsur

yang terdapat dalam isi alam ini. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang

dibutuhkan keberadaannya oleh mahluk hidup, khususnya manusia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, yaitu Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, Kebutuhan dasar untuk

kelangsungan hidup manusiawi, dan Kebutuhan dasar untuk memilih (Hlm 4-5). Pendekatan

yang dilakukan mengenai lingkungan hidup adalah bersifat holistik atau menyeluruh, hal

tersebut ditandai dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu yang dikaitkan dengan

lingkungan, misalnya hukum lingkungan, ekonomi lingkungan, dan lingkungan internasional

serta sosial. Berbicara tentang hukum lingkungan kita juga berbicara tentang etika dalam

lingkungan adapun pemahaman tentang teori tentang etika lingkungan yang dibahas dalam

buku ini, yaitu adalah Shallow Enviromental Ethics (Antroposentrisme), Intermediate

Environmental Ethics (Biosentrisme), dan Deep Environmental Ethics (Ekosentrisme)(Hlm 6-20).

Setelah pembahasan mengenai etika lingkungan buku ini juga membahas tentang

sistem pengelolaan lingkungan hidup. Cara pertama, dengan instrumen pengaturan dan

pengawasan. Tujuannya adalah mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan

lingkungan hidup, mislanya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu, dan pelarang kegiatan

yang merusak lingkungan hidup. Sistem poengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-

Awasi (ADA) atau Command-And-Control(CAC). Cara kedua, dengan instrumen ekonomi.

Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi para pelaku, dengan

membiarkan insentif-disentif ekonomi. Contohnya pengurangan pajak untuk produksi dan

penggunaan alat hemat energi, pemungutan retribusi limbah dan pemberian denda untuk

pelanggaran peraturan. Cara ketiga, dengan instrumen persuasif, yaitu mendorong masyarakat

secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah mengubah presepsi hubungan manusia

dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Instrumen ini

terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan eletronik serta

ceramah umum dan dakwah agama (Hlm 32-33).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan hidup antara lain adalah Masalah

lingkungan global dan Masalah lingkungan regional, masalah lingkungan global adalah masalah

mengenai lingkungan hidup secara menyeluruh akibat terjadinya kerusakan atau pencemaran

yang disebabkan adanya pembangunan. Masalah lingkungan regional adalah masalah yang

terjadi suatu negara atau kawasan tertentu yang berpengaruh pada pula pada negara atau

kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan, misalnya (kebakaran hutan)

dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaraan tersebut,

tetapi juga pada negara tetangganya seperti kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan

Kalimantan. Hal-hal tersebutlah yang membuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan

hidup, kesadaran lingkungan di Indonesia ini pun tidak terlepas dari pengaruh adanya kesadaran

hukum lingkungan yang bersifat global internasional. Kesadaran ini merupakan wujud

kepedulian masyarakat secara global terhadap beberapa kejadian yang timbul dibeberapa

negara, diantaranya Jepang dan Amerika. Wujud dari kesadaran itu adalah dengan Konfrensi

yang menghasilkan sebuah laporan yang berjudul The Careless Technology pada tahun 1968,

Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio De Janerio (1992), Prinsip-Prinsip Protokol Kyoto, KTT

Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg, Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional (World

Conservation Strategy (WCS), World Heritage Convention (WHC), Wetlands Convention,

Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora), Lembaga-

lembaga Internasional (Internasional Union for the Conservation of Nature and Natural

Resources (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) (Hlm 42-168).

Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor

4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan

UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya (169-170). Sejarah

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diawali keikutseraan Indonesia pada Konferensi

Stockholm, lalu pada tanggal 15-18 mei 1972, atas prakarsa “Lembaga Ekologi” Universitas

Padjajaran Bandung diselenggarakan Seminar Pngelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan

Pembangunan Nasional. Pada Tanggal 26 Juni 1975 telah dikeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 27 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Inventarisasi dan Evalusi

Kekayaan Alam. Untuk memperdalam mengenai masalah hukum, khususnya hukum lingkungan

hidup manusia, diadakanlah seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

diselenggarakan bersama oleh Badan pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 25-27 Maret

1976 di Lembang. Kemudian pada tahun 1978, resmi dibentuk menterei lingkungan hidup

dengan sebutan “Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MNPPLH)

(Hlm 171-172). Kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan nasional juga tertuang dalam GBHN

1973-1978 dan Repelita II (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1978-1984), GBHN

1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989) serta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994) (Hlm

172). Adapun dalam isi buku ini membahas tentang desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup

yang dititk beratkan pada masalah dalam proses desentralisasi tersebut, seperti ketiadaan

mandat hukum bagi kotamdya/kabupaten dan budaya tertutup dan nonpartispasi dalam

manajemen birokrasi yang masih sangat dominan (Hlm 180-181).

Implikasi berlakunya UU pengelolaan lingkungan hidup seperti hak, kewajiban, dan

peran masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertuang dalam Pasal 5

ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan hal

itu ada juga Hak atas informasi lingkungan hidup yang tertuang pada pasal 5 ayat (2) Nomor 23

Tahun 1997. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 5

ayat (3) Nomor 23 Tahun 1997, yaitu peran dalam proses pengambilan keputusan, baik cara

mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan (Hlm 183).

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu

menggunakan “analisis mengenai dampak lingkungan” sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu,

pelstarian fungsi lingkungan hidup itu sangat ditentukan pula oleh sebuah kajian yang

mendalam dari sebuah hasil studi amdal, sebab fungsi utama studi amdal adalah mengkaji

semua aspek lingkungan hidup dalam suatu pendekatan yang holistis, yakni pendekatan yang

mengintegrasikan semua unsur lingkungan dalam suatu kajian yang terpadu. Selain itu, kajian

ilmiah amdal ini, pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik yang dilakukan oleh pemrakarsa

suatu kegiatan dan pmerintah dalam menangani lingkungan hidup sesuai arahan Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tersebut

(Hlm 190-192). Baku mutu lingkungan hidup adalah suatu standar yang dijadikan patokan dasar

dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran

atau perusakan lingkungan yang lazim, menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang

diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara

mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari

lingkungan hidup (Hlm 193-212).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah dengan cara penyelesaian sengketa

lingkungan di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) atau ADR. Bentuk alternatif

penyelesaian sengketa adalah Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pencari Fakta, Arbritrase (Hlm 212-

228). Gugatan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang

memberikan hak prosuderal bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak

sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus

mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan orang lainnya yang mengalami

kesamaan penderitaan atau kerugian. Class Action atau Gugatan kelompok merupakan suatu

konsep yang baru di Indonesia yang masih belum banayak dipahami oleh para penegak hukum

maupun oleh praktisi hukum publik (hlm 228-232). Selain itu juga isi dalam buku ini juga

membahas tentang Hak gugat lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,pengertian penegakan

hukum lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata maupun secara

pidana dan terkahir dalam buku ini membahas tentang kasus-kasus lingkungan. Kasus

lingkungan yang terjadi contohnya adalah seperti kasus burung cendrawasih (PN Sorong) yang

merupakann kasus pertama pidana lingkungan, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong

tahun 1984 (Putusan No. 97 /PID/1984.PN.SRG. kasus tersebut tersebut merupakan perkara

pidana lingkungan, yang posisi kasusnya mengenai penyelundupan burung Cendrawsih (Hlm

267-312).

Kekuatan dari buku ini terdapat pada pembahasan tentang masalah lingkungan secara

global maupun regional, baik yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri (Indonesia).

Selain itu kekuatan didalam buku ini mengajak untuk setiap orang untuk peduli terhadap

lingkungan hidupnya jangan hanya menggunakan sumber daya yang ada dalam lingkungan

tersebut tetapi bagaiamana kita harus menjaga lingkungan hidup itu agar tetap terjaga dan

berfungsi dengan baik. Didalam buku ini dikatakan bahwa manusia memiliki hak dan perannya

dalam lingkungan hidupnya, hak untuk lingkungan yang baik dan sehat dan hak atas informasi

mengenai lingkungan hidup tidak saja hak yang diutamakan dalam hal ini tetapi peranan

manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pun dibahas dalam buku ini. Buku

ini mengajak setiap kalangan masyarakat untuk mengerti bahwa didalam hukum lingkungan itu

ada yang didinamakan penegakan hukum lingkungan baik secara perdata maupun dengan

instrumen hukum pidana. Buku ini juga memberikan kita gambara tidak hanya pada zaman

sekarang terjadi masalah yang berkaitan tentang lingkungan hidup tetapi masalah lingkungan

hidup itu telah terjadi sejak lama salah satu contohnya adalah mengenai Kasus Penyelundupan

burung Cendrawsih di Sorong pada tahun 1984 yang kita ketahui bahwa burung cendrawsih itu

adalah satwa langka dan dilindungi di Indonesia.

Kelebihan dari buku ini adalah disampin mengkaji Ilmu Lingkungan dengan pembahasan

mengenai penegrtian ekologi, ekosistem, juga membahas mengenai lingkungan hidup sebagai

aset, lingkungan sosial, lingkungan internasional, lingkungan ekonomi, etika lingkungan, dan

pengelolaan lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang aktual, penulis

juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika

Selatan sebagai konferensi pembangunan dan lingkungan hidup yang ketiga pada tahun 2002

yang lalu. Selain itu dalam buku ini, penulis memasukan Protokol Kyoto tentang perubahan

iklim. Dalam Protokol Kyoto ini, diberikan gambara mengenai pengaturan dan pembatasan emisi

bagi negara maju dan dampaknya bagi pemanasan global. Kesemua subtansi yang termuat

dalam buku ini tidak dijumpai pada buku-buku Hukum Lingkungan Hidup yang lain.

Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak ada yang tak retak, tak ada sesuatu

yang sempurna didunia ini pastilah dalam suatu karya tulis itu terdapat suatu ketidak sempurna

tetapi menurut saya buku ini sudah sempurna tak ada yang perlu dikritik mengenai bahasa yang

disampaikan dalam buku ini, tampilan fisik buku ini juga menarik, mengenai penulisan bahasa

asing pun sudah benar yaitu ditulis dengan huruf yang miring, pada buku ini pun tidak terjadi

kesalahan cetak dan mengenai harga buku ini wajar-wajar saja buku ini seharga Rp. 74.000,-

karena ilmu yang diberikan dalam buku ini sangat banyak sekali ini dan sangat berguna bagi

masyarakat dalam memahami dan mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum

lingkungan hidup di Indonesia baik secara global maupun regional.

Buku ini adalah buku yang penulis persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia

pada umumnya dan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk menambah referensi

mengenai hukum lingkungan. Buku ini baik dan patut untuk dibaca oleh masyarakat, para

mahasiswa, para penegak hukum, pemerintah, dan praktisi politik untuk dijadikan referensi

dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan hukum lingkungan yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat.

TUGAS RESENSI BUKU HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas TIHukum Lingkungan

Oleh

YANELS GARSIONE DAMANIK (1150507111103)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013