BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam

pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk

mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan

pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang

tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan

hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan

ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada

lingkungan. Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa

depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula

diiperhitungkan dalam pembangunan.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka

mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan

pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa

Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan

berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi

dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan

semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan

pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat

seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk,

menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang

disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya

alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu,

merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang

kehidupan.

Seharusnya dalam melakukann pembangunan pemerintah mengikuti

prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan oleh

Allan Ingelson, William Holden dan Meriam Bravante dalam Environment

and Development Journal: Philippine Environmental Impact Assessment,

Mining And Genuine Development Volume 5 No.1

The law reform project ‘Legislative Options for Promoting

Sustainable Development’, identified the following principles that

characterise a regulatory system that reflects sustainable or genuine

development:

1. Respects ecological integrity

The first principle, respect for ecological integrity, is critical to promoting

sustainable development. Ecological systems consist of micro-organisms,

plants, animals, soil, water, air and other components. Respect for

ecological integrity is demonstrated by a legal system that prevents

irreversible harm to water, air, and soil resources, and enables

‘ecosystems to renew themselves’.

2. Supports efficient use of natural, manufactured and social capital

The efficient use of capital facilitates the preservation of options for future

generations by emphasising the protection, conservation and efficient use

of a variety of non renewable and renewable natural resources including

metals, water, vegetation and wildlife

3. Promotes equity

The third principle, equity, contemplates a wide distribution of the costs

and benefits from natural resource development on an intra-generational,

inter-generational and international basis.

4. Relies on participatory approaches

An integral part of the environmental impact assessment process refers to

the opportunity for concerned citizens to express their views on natural

resource development. Information contributed by concerned citizens and

environmental groups can lead to better informed decisions and may result

in reduced environmental degradation.

5. Requires environmental stewardship by all levels of decision-makers.

To effectively implement genuine development a government should have

the broad support of industry and citizens.

Proyek reformasi hukum merupakan 'pilihan Legislatif untuk

Mendorong Pembangunan Berkelanjutan’, mengidentifikasi prinsip-prinsip

berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan

berkelanjutan atau asli:

1. Menghormati integritas ekologi

Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk

mempromosikan pembangunan berkelanjutan.Sistem ekologi terdiri dari

mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen

lainnya.Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum

yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya

tanah, dan memungkinkan 'ekosistem untuk memperbaharui diri mereka

sendiri'.

2. Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan sosial

Efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk

generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan

efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan

dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar

3. Meningkatkan ekuitas

Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari

pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi

dan internasional.

4. Bergantung pada pendekatan partisipatif

Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu

kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan

pandangan mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi

disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan

hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat

pada degradasi lingkungan berkurang.

5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil

keputusan.

Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati

pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri dan warga

negara.

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam

dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap

terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya

pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh

dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui

mekanisme dan system hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL,

lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu

National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-

undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah

federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai daampak penting

terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact

Assesment ( Analisa Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA

1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusaakan lingkungan oleh aktivitas

manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh

pestisida serta limbah industri daan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan

hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam (Otto Soemarwoto, 2003:

1).

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009 tentang kewajiban Membuat Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang

diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta

tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan

hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkugan Hidup (KEPMEN-LH

No. 17 Tahun 2001) prosedur AMDAL meliputi 3 (tiga) proses besar:

1. Proses penapisan wajib AMDAL

2. Proses penyusunan dan penilai KA-AMDAL.

3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu

pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL di tingkat

daearah. Penilaian terhadap dokumen AMDAL itu melalui 2 (dua) tahap

yaitu:

1. Tahap penilaian terhadap KA-ANDAL

2. Tahap penilaian terhadap dokumen ANDAL, RKL & RPL

Kedua tahap diatas ditempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan

kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL, menyampaikan

1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten

Sukoharjo, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah

ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk

penilaian oleh komisi AMDAL.

Dengan dilibatkannya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukoharjo sebagai unsur penilai AMDAL, maka penulis tertarik untuk

mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai tanggung jawab badan

lingkungan hidup terhadap AMDAL, dan menyusunnya dalam bentuk

penulisan hukum dengan judul : Tanggung Jawab Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan

penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga

sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang

diikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang

jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas

dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Badan lingkungan Hidup Kabupaten

Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak

lingkungan dan akibat hukumnya?

2. Apakah hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari,

berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada,

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui mengenai tanggung jawab Badan lingkungan Hidup

Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai

Dampak lingkungan dan akibat hukumnya.

b. Mengetahui hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya serta bagaimana solusinya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis

terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta

mempraktekan teori-teori tersebut dalam dunia sehari-hari.

b. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang

Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk

perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya

yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL.

2. Secara praktis

Adapun manfaat paraktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat

diterapkandalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam

pembangunan negaradan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila

dan UUD 1945 serta dalamkehidupan bangsa sebagai bagian dari

masyarakat internasional.

b. Bagi Masayarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat

mengenaitanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten

Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan beserta akibat hukumnya.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dalam menyikapi kasus-kasus

perlindungan lingkungan hidup.

d. Bagi Badan Lingkungan Hidup

Diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian

AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

E. Metode Penelitian

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian

ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode

yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan

permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat

menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah “metodologi” berasal dari kata

“metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan

metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitin dan penilaian,

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

1. Jenis penelitian

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang

bersifat deskriptif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya

adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun

teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

2. Pendekatan penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan konstruksivisme,

yaitu upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia, dan realitas itu

sendiri dibentuk oleh kehidupan sosial dengan cara mengembangkan

sebuah pola makna secara induktif selama proses berlangsung.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang

dimaksud adalah data yang diperoleh dari pihak Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukoharjo yang berkompeten untuk memberikan

keterangan yang berhubungan dengan tanggung jawab penilaian

AMDAL.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau

sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan

kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel.

4. Sumber data penelitian

Data pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang

terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang

diperoleh dilokasi penelitian yaitu di Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber data sekunder

1) Bahan hukum primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum

yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta

bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann

sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah

yang ditelliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber

diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content

analysis”.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186). Wawancara yang dimaksud diatas

dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu :

1) Bapak Bambang Darminto Purwohadi, S.T., M.M. selaku Pejabat

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

2) Bapak Bambang Sri Setiyono, S.H. selaku Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukoharjo.

3) Ibu Eny Kristianti, S.T. selaku Kepala Sub bidang pengkajian

kelayakan dan penegakan hukum lingkungan pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak

berperanserta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu

mengadakan pengamatan ( Lexy. J Moleong, 2009: 176). Observasi

yang dimaksud yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi

data dari fieldnote. Proses ini berlangsunng terus sepanjang pelaksanaan

penelitian.

b. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat

dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat

meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja

kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses

pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Dari uraian diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan model

analisis interaktif, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data

Reduksi data Penyajian data

Gambar 1 : Bagan Analisis Interaktif

Model analisis interaktif ini menunjukkan, reduksi dan sajian

data disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari

sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu

pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha

untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal

yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan

dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi

maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan

pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung

kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo,

2002: 96).

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian yang digunakan untuk memberikan

pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Kerangka teori ini meliputi tinjauan umum tentang

Hukum Administrasi negara, tinjauan umum tentang Badan

Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten/kota), tinjauan umum

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tinjauan umum

tentang tanggung jawab penilai AMDAL, dan tinjauan umum

tentang teori efektifitas hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis akan membahas mengenai deskripsi lokasi

penelitian, dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukoharjo dalam Penilaian Dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya, dan

hambatan yang terjadi serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian iini yang berisikan

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian

dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi negara

Kata “Administrasi” berasal dari bahasa latin “Administrare”

yang berarti “to manage”. Derivasinya antara lain menjadi

“Administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai :

a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan

cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.

b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kebijaksanaan serta mencapai tujuan.

c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (2006: 4-5)

mengatakan Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan

terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang

dalam kerjasama mencapai tujuuan tertentu. Sedangkan menurut

Sondag P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan

dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada

umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti

luas, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana

yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha.

Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi negara adalah suatu

studi mengenai bagaimana macam-macam badan pemerintah

diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan

dan dipimpin. Sedangkan menurut George J. Gordon, administrasi

negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan

organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan ppenerapan

atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan

legislatif, eksekutif, serta peradilan (Inu Kencana Syafiie, 2006: 32-33).

Menurut GJ. Wiarda hukum administrasi hanya mempelajari

sebagian dari lapangan “bestuur” yaitu bagian tentang rechstregel,

rechtivormen dan rechsbeginselen yang menyelenggarakan turut serta

pemerintahan dalam pergaulan sosial ekonomi yang harus disalurkan

menurut sistem tertentu. Sistem itu terdiri atas petunjuk-petunjuk yaitu

kaidah-laidah hukum yang memberi sanksi dalam hal pelanggaran.

Kaidah-kaidah hukum tersebut mengatur hubungan alat-alat

pemerintahan dengan individu dalam masyarakat, demikian juga

hubungan-hubungan masing-masing alat-alat pemerintahan satu

terhadap yang lain.

2. Tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah

(Kabupaten/kota)

Dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan,

dalam suatu daerah (kabupaten/kota), maka terdapat suatu institusi

pemerintah daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten

dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang

tersedia di wilayahnya, namun tetap memelihara kelestarian lingkungan

hidup (Inu Kencana Syafiie, 2006: 129)

Badan lingkungan hidup kabupaten pada dasarnya memiliki

tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian

kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah daerah yang

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan kepala daerah, badan

lingkungan hidup kabupaten memiliki tugas menyelenggarakan

program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang

lingkungan hidup, dalam artian mempersiapkan dan mengolah bahan

penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata

ruang dan pertanahann.

Secara umum Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyelenggarakan kesekretariatan badan;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

c. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;

d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan;

e. Pematuhan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas;

f. Penyelenggaraan sosialisasi;

g. Pembinaan jabatan fungsional.

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup Badan

Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kewajiban :

a. melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam

dan lingkungan hidup;

b. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta

melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

c. melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya;

d. melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

e. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup;

f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

g. melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

h. menyediakan data atau informasi berkaitan dengan lingkungan

hidup di daerah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup;

j. memfasilitasi pengusahaan prasarana dan sarana

pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air

limbah rumah tangga;

k. melaksanakan konservasi sumber daya alam;

l. melestarikan nilai sosial budayadan kearifan lokaldalamm rangka

pelestarian fungsi lingkuungan;

m. melestarikan kawasan lindung, sumber air, situs kepurbakalaan dan

cagar budaya;

n. meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan

mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;

o. melaksanakan kajian, pendidikan dan pengembangan potensi serta

permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2009).

3. Tinjauan umum tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” (pasal 22 Undang-

undang nomor 32 tahun 2009).

Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan atau Environmental Impact Analysis (EIA) muncul sebagai

jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan

manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri

pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan

dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Gatot

P. Soemartono, 2004: 158)

Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian

mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri merupakan

suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana

kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah

suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian

dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan

mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial

budaya dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27

tahun 1999).

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai

sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme

perijinan, Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara tegas

menegaskan bahwa salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil

keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum

memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL secara umum digunakan

unuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin

usaha dan/atau kegiatan.

Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak

negatif dan positif yang timbul dari usaha atau kegiatan tersebut,

sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk

menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak

positifnya.

b. Menguraikan rona lingkungan awal

Deskripsi rona lingkungan hidup menguraikan data yang terkait atau

relevan dengan dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha

dan/atau kegiatan. Deskripsi ini didasarkan data sekunder yang

bersifat aktual dan didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam

hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan

hidup tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi.

c. Memprediksi dampak penting

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak yang digunakan

untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi

ANDAL untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk

rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai

argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut.

d. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL.

Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan

dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi dampak penting yang

ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan

hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir,

overlay). Metode-metode tersebut digunakan secara triangulasi

untuk digunakan sebagai:

1) dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai

alternatif usaha dan/atau kegiatan;

2) identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak penting

lingkungan hidup yang ditimbulkan (Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006)

Menurut Gatot P. Soemartono, dokumen AMDAL terbagi dalam

beberapa komponen dokumen yang menjadi satu kesatuan rangkaian

studi yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dokumen AMDAL

terdiri dari :

a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-

ANDAL):

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan kedalaman kajian

analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang akan

dilaksanakan sesuai hasil proses pelingkupan.

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):

Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang

dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA-

ANDAL.

c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan

penting terhadap Lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat

rencana usaha dan/atau kegiatan.

d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap

berbagai komponen Lingkungan Hidup yang telah dikelola akibat

terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau

kegiatan.

4. Tinjauan umum tentang tanggungg jawab penilai AMDAL

a. Definisi Tanggung Jawab

Menurut Albert Einstein, mengatakan, "The price of greatness

is responsibility" (harga sebuah kebesaran ada di tanggung jawab).

Mempunyai rasa tanggung jawab adalah mutiara kehidupan.

Menurut Berten, responsibility adalah keharusan seseorang

sebagai mahluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta

memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrosfektif

atau prosfektif. Berdasarkan pengertain di atas tanggung jawab

diartikan sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-

tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang

akan berakibat di masa yang akan datang.

Istilah “tanggung jawab (responsibility)” seringkali disama

artikan dengan kewajiban atau tugas, akan tetapi sebenarnya

tanggung jawab memiliki makna yang lebih luas, karena tidak hanya

berupa kewajiban untuk “merespons” (menjawab; memenuhi) atas

apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan

kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk “memulihkan”

(restitution; pembayaran ganti rugi) terhadap kerugian yang

disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa

istilah “tanggung jawab (responsibility)” mencakup tidak hanya

kewajiban untuk memenuhi atau memikul “tanggung jawab hukum”

tetapi juga “tanggung jawab moral” terkait dengan tindakan,

keputusan, atau keahlian (profesi) tertentu yang pernah dilakukan.

Sedang, istilah “kewajiban (liability)” berarti suatu keadaan untuk

melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Dengan demikian, berarti

istilah “tanggung jawab” baik dalam arti “responsibility” maupun

“liability” tidak bisa dilepaskan dari makna “kewajiban” (obligation;

duty). Atas dasar inilah maka bisa dimengerti apabila penggunaan

istilah “tanggung jawab” sering diartikan sama dan dipertukarkan

penggunaannya dengan istilah “kewajiban atau tugas”.

b. Penilai AMDAL Daerah

Penilaian AMDAL akan dilakukan oleh pejabat penilai

AMDAL yang sering disebut dengan komisi penilai AMDAL.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai

dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek

kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun

2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah

memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen

AMDAL. Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota. Dalam

melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh tim teknis

komisi penilai dan sekretaris komisi penilai.

Komisi penilai AMDAL daerah terdiri atas unsur-unsur :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi

mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang

ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi

bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang

pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang

kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah

yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil

instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat

studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan,

ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan,

organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup

sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga

masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang

perlu (Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun1999)

Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam

pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu:

Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana.

Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat

dibentuk jika:

1) Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi

yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat

Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara

efektif. Jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai

eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi

antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL

2) Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang

bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti

pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam

fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai

3) Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki

kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya

untuk parameter air dan udara balk laboratorium yang berada di

Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat

Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL

Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan:

1) Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti

pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah

untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;

2) Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang

biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan,

perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan

sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis;

Dan dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus

menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan

tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi

Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan

oleh pemerintah.

Ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para penilai

untuk mengevaluasi dokumen AMDAL. Yakni :

1) Penilai dokumen AMDAL harus memenuhi salah satu atau lebih

dari syarat berikut :

a) Sudah pernah menyusun dokumen AMDAL; dan/atau

b) Sudah memperoleh sertifikasi kursus Penyusun AMDAL

(AMDAL B), kursus Penilai AMDAL atau kursus yang

sejenis; dan/atau

c) Berpendidikan sarrjana/sederajat (terutama berlatar

belakang masalah lingkungan atau ahli dalam masalah

AMDAL); dan/atau

d) merupakan wakil masyarakat yang terkena

dampak/pemerhati lingkungan.

2) Penilai harus memiliki dan menggunakan pedoman-pedoman

atau panduan-panduanpenyusunan AMDAL yang berlaku,

seperti antara lain : Panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL.

3) Penilai dapat memahami maksud-maksud yang terkandunng

dalam panduan penilaian dokumen AMDAL ini dan

menggunakannya (Nursyahid H.N, 2000: 131).

c. Tanggung Jawab Penilai AMDAL

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai

kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-

pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan

Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi

tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan

kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan

pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana

pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai

dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan

yang diluar kriteria sebagai berikut :

1) usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut

ketahanan dan keamanan negara;

2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu

wilayah propinsi daerah tingkat I;

3) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa

dengan negara lain;

4) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;

5) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara

kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain (Pasal 11

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999).

5. Tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum

a. Definisi Hukum

Diantara pakar hukum tidak ada keserasian pendapat tentang

apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Lawrence Friedman,

hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Bahwa individu atau

kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta

berpaling pada pranata hukum untuk mendesakkan tuntutan mereka.

Sebaliknya mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk

tuntutan. Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan

mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan

itu. Tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2008: 131-132).

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum,

‘‘Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai

cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia

kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan kedalam norma

kultur’’ (Satjipto Rahardjo, 1996: 25).

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi

adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian

hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau

kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya tercipta

suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-

kaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus

diketahui sebelumnya dengan pasti (Soerjono Soekanto, 1976: 38)

b. Akibat Hukum

Timbulnya suatu akibat hukum adalah dikarenakan adanya

suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan

atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan

akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum

karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek

hukum. Terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu :

1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu

keadaan hukum tertentu.

2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu

hubungan hukum tertentu.

3) Adanya sanksi (Wasis SP, 1998: 52-53)

c. Penegakan Hukum

Menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna,

bagaiman hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan

hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki

bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana

pahitnya (fiat justitia et pereat mundus: meskipun dunia ini runtuh

hukum harus tetap ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta

ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya

manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum

lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk

melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan,

keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik

dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap

orang, dan menyamaratakan (Gatot P. Soemartono, 2004: 65-66).

Penegakkan hukum lingkungan dapat ditempuh melalui tiga

alternatif, yaitu administratif, perdata dan pidana :

1) Administratif, dimulai dengan mekanisme pengawasan yang

dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, atau oleh

Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah terhadap

penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan

hidup seperti persyaratan izin, baku mutu lingkungan, dll,

sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 36-40 UUPLH. Ada

beberapa sanksi administrasi dalam Pasal 76-83 UUPLH yang

dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pertama,

paksaan pemerintahan (bestuursdwang) untuk mencegah dan

mengakiri terjadinya pelanggaran, atas beban biaya

penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang wewenangnya

ada pada Gubernur atau Bupati/Walikota. Kedua, terhadap

pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha

dan/atau kegiatan.

2) Penegakan hukum secara perdata, dapat ditempuh melalui

mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan

(Pasal 84 Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup) oleh

masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan

(class action), dan Non Government Organization (NGO) serta

instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan

lingkungan hidup untuk mewakili kepentingan masyarakat dan

lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan

hidup.

3) Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup menempatkan

penerapan sanksi pidana sebagai upaya yang terakhir (ultimum

remedium). Dalam penjelasan umum Undang-undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkandung

suatu prinsip yang dikenal yaitu primary jurisdiction atau disebut

sebagai asas subsidiaritas. Asas ini menegaskan bahwa hukum

pidana baru dapat digunakan apabila:

a) sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan

sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan

tidak efektif;

b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan

c) menimbulkan keresahan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa sarana hukum lain harus dioptimalkan

terlebih dahulu, sebelum diambil tindakan secara pidana. Akan tetapi

persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, sehingga

menurut Hamzah ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran

lingkungan seharusnya dirubah dari ketentuan yang sifatnya ultimum

remidium, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan

belum merupakan persoalan yang serius menjadi premium remidium

yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan

dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan

lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Joe D. Whitley and

David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M. Meezan

dalam The Expanding Criminalization of Environmental Laws: The

Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen Volume LXXVII,

No. 1

That significant imprisonment and large fines are appropriate

penalties for “environmental criminals,” another objective is the

deterrent effect of an environmental criminal case on other

companies and individuals. Many government officials and agents

believe that the harsh penalties associated with environmental

crimes positively affect environmentally related business decisions

and, consequently, promote greater compliance with environmental

laws.

Penjara yang signifikan dan denda besar tersebut merupakan

hukuman yang tepat untuk "penjahat lingkungan," tujuan lainnya

yaitu efek jera dari kasus pidana lingkungan terhadap perusahaan

lain dan individu. Banyak pejabat pemerintah dan agen percaya

bahwa sanksi-sanksi keras yang terkait dengan kejahatan lingkungan

positif mempengaruhi keputusan bisnis yang berhubungan dengan

lingkungan hidup dan, akibatnya, meningkatkan kepatuhan yang

lebih besar dengan Undang-undang lingkungan.

Namun di Indonesia pilihan akan jatuh pada hukum pidana jika

suatu kerusakan sudah tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan,

misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap binatang yang

dilindungi, dsb. Perbaikan atau pemulihan kerusakan termasuk tidak

dapat dilakukan secara fisik.

d. Teori Bekerjanya Hukum

Sistem hukum memiliki aturan-aturan hukum atau norma-

norma, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan

aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubugan-hubugan ini membentuk

kelas-kelas struktur piramid dan hirarki dengan aturan norma dasar

di puncaknya.

Seperti Grand Theory Three Element Of Legal System yang

di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M.

Friedmen sistem hukum memiliki tiga komponen dasar yang saling

berkaitan satu sama lain. Tiga komponen tersebut adalah substansi

hukum (legal Substance), struktur hukum (legal structure), dan

budaya hukum (legal culture).

1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Menurut Lawrence M. Friedman, “the structure of a

system its skeletal framework; it is the permanent shape, the

institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep

the process flowing within bounds”(Lawrence M. Friedmen,

1975: 14). Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian

yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan

batasan terhadap keseluruhan. Lebih jelasnya struktur hukum

menurut Friedmen adalah pola yang memperlihatkan tentang

bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya.

Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan

hukum dan lain- lain badan serta proses hukum itu berjalan dan

dijalankan (Satjipto Rahardjo, 1996: 154).

2) Substansi Hukum (Legal Substance)

Menurut Lawrence M. Friedman, “the substance is

composed of substantive rules and rules about how institutions

should be have” (Lawrence M. Friedmen, 1975: 14). Jadi, yang

dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi

juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di

dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga

mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya

aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Pendapat mengenai legal Substance ini sejalan dengan

pandangan Lon Fuller. Lebih dalam Lon Fuller menjelaskan

mengenai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang

menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi

legalitas hukum, teori Fuller ini kemudian terkenal dengan

principles of legality theory.

Menurut Fuller, dikatakan bahwa untuk mengenal hukum

sebagai suatu sistem maka ukuran tersebut diletakkannya pada 8

(delapan) asas yang dinamakannya principles of legality berikut

ini:

a) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.

Yang dimaksud disini adalah, bahwa tidak boleh

mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad

hoc.

b) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena

apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan it

tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.

Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti

merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku

bagi waktu yang akan datang.

d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti.

e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan

yang bertentangan satu sama lain.

f) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang

melebihi apa yang dapat dilakukan.

g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan

sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.

h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan

pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Raharjo, 1996: 51)

Dari rangkaian pembahasan tersebut disimpulkan, bahwa

pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Oleh karena itu,

dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu

sistem norma.

3) Kultur Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence M. Friedman, Legal culture is the

element of social attitude and value (Lawrence M. Friedmen,

1975: 15). Sehinggadapat diartikan bahwa kultur hukum

mengandung unsur nilai dan sikap sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak dapat

berjalan sebagaimana mestinya.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama

internal legal culture, yakni kultur hukum bagi hakim dan

pengacara dan exsternal legal culture, yakni kultur hukum

masyarakat pada umumnya.

Solusi

Hambatan Pendukung

Peraturan Pemerintah no.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Propinsi

Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten / Kota)

Kementrian Lingkungan Hidup

Pemerintah Pusat

NKRI

Izin Usaha / atau Kegiatan Pembangunan

Penyusunan dan Penilaian AMDAL

Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan :

Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dinyatakan

dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menuju

terwujudnya tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan

pembangunan secara terencana dan bertahap. Namun pembangunan ini tumbuh

berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan.

Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam

wilayah negara Republik Indonesia.Semua media lingkungan hidup tersebut

merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas.Pembangunan

industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya arus lalu lintas akibat

pembangunan yang terus berkembang, memberikan dampak samping.Dampak

samping tersebut berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan

untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita hirup.Apabila tanah, air dan udara

tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim atau keadaan

yang layak untuk kita gunakan, maka pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup telah terjadi.

Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi

kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam

kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat,

maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup,

Pemerintah melalui Kementrian Linngkungan Hidup secara aktif

berupaya melakukan pelestrian lingkungan dan memberikan perlindungan bagi

lingkungan hidup serta masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup di

Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 adalah suatu produk pemerintah

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan

hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup

yang sehat.

Meskipun kesadaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini

semakin membaik, tetapi masih dalam tingkatan yang masih sangat rendah jika

dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini di butkikan dengan gencarnya

isu-isu lingkungan yang mulai banyak dipublikasikan di media massa, salah

satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu

usaha dan/ kegiatan yang memiliki dampak penting. AMDAL digunakan sebagai

syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau

kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan

lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan pejabat yang

berwenang tersebut wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan

usaha.Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup terdapat ketentuan yang

wajib dipatuhi oleh pemrakarsa atau pemohon yaitu rencana pengelolaan

lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dari usaha atau kegiatan itu.

Selain itu AMDAL juga sebagai alat evaluasi apakah suatu rencana usaha atau

kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

Untuk menyusun studi AMDAL pemrakarsa dapat meminta jasa

konsultan untuk menyusun AMDAL. Anggota penyusun ( minimal koordinator

pelaksana) harus bersertifikat penyusun AMDAL (AMDAL B). Sedangkan

anggota penyusun lainnya adalah para ahli di bidangnya yang sesuai dengan

bidang kegiatannya. Sedangkan penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh

Komisi Penilaian AMDAL Pusat yang berkedudukan di Badan Penilai AMDAL.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999

memberikan dasar hukum Penyusunan dan Penilaian AMDAL yang di dukung

oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 maka suatu hal yang lebih di tekankan

dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 adalah keterbukaan informasi dan

peran serta masyarakat, selain itu terjadi perubahan dimana semua Komisi

AMDAL Pusat dihapuskan dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang

ada di Bapedal. Sedangkan didaerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota

mempunyai Komisi Penilai Daerah. Salah satu unsur penilai dalam keanggotaan

komisi penilai AMDAL daerah (Kabupaten/Kota) yaitu instansi yang bertugas

mengendalikan dampak lingkungan yang dalam penulisan hukum ini adalah

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo telah memiliki suatu produk hukum guna

menunjang keberhasilannya dalam pengendalian lingkungan hidup serta

membantu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan

penilaian terhadap dokumen AMDAL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan

Hidup. Dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL tentunya Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari adanya beberapa

hambatan, baik hambatan secara internal maupun eksternal.