Upload
beta-uliansyah
View
1.015
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Progress Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)Triwulan III Tahun 2012
Bimtek Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK
Unit Implementasi Proyek (UIP)
Progress Kegiatan UIP
Pembentukan Tim Unit Implementasi Proyek (UIP) Tahun 2012; Penetapan Daerah Percontohan P2D2 Tahun 2012; Launching Web-Based Reporting System (WBRS); Menyelenggarakan Bimbingan Teknis :
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Manajemen Infrastruktur Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Aplikasi Web-Based Reporting System (WBRS)
Merekrut Jasa Konsultansi Bidang Pengamanan Lingkungan dan Sosial;
Penyelenggaraan Workshop Nasional di Jakarta; Penyusunan Laporan Kuartalan (Quarterly Report).
Rencana Kegiatan TA 2012
Melaksanakan Bimbingan Teknis Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAK di 7 lokasi lingkup 5 Provinsi Daerah Percontohan P2D2;
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur dan P2D2 ke 75 Daerah Percontohan P2D2;
Memelihara dan Meng-update Aplikasi WBRS ; Melaksanakan Workshop Nasional P2D2 di Nusa Tenggara
Barat; Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas
Pemerintah Pusat; Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report);
Progress
Pembentukan Tim UIP
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 3/KM.7/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Unit Implementasi Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (Local Government and Decentralization Project), anggota UIP terdiri dari: 1. Anggota Tim Pengarah, terdiri dari 7 pejabat eselon I;2. Anggota Tim Pelaksana, terdiri dari 66 pejabat/pegawai:
Kementerian Keuangan - DJPK sebanyak 38 orang (57,57%) Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 13 orang (19,69%) Kementerian Dalam Negeri sebanyak 5 orang (7.57%) Perwakilan Daerah Percontohan sebanyak 5 orang (7,57%) Kementerian Keuangan - di luar DJPK sebanyak 3 orang (4,54%) Bappenas sebanyak 2 orang (3,03%)
3. Anggota Tim Sekretariat sebanyak 7 orang, seluruhnya dari DJPK;
Daerah Percontohan P2D2 2012 (1)
Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: KEP-35/PK/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Daerah Percontohan P2D2 Tahun 2012, sebanyak 75 dari 82 daerah di lima provinsi (3 daerah baru) ditetapkan sebagai daerah percontohan meliputi:
Baru di 2012
Daerah Percontohan P2D2 2012 (2)
Daerah Percontohan P2D2 2012 (3)
Daerah yang tidak mendapat Alokasi DAK TA 2012
Daerah yang belum mengirim Commitment Letter
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
2. Kota Kediri3. Kabupaten Murung Raya, Kalteng
1. Kabupaten Sarolangun, Jambi2. Kabupaten Bojonegoro, Jatim3. Provinsi Maluku Utara, Malut4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Jambi
Daerah yang tidak terlibat dalam P2D2
Catatan:1. Kab. Katingan tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada tahun 2012 namun menjadi
daerah percontohan pada tahun 2012 karena ditetapkan menjadi daerah percontohan 2011 (berlanjut)
2. Kab. Tanjung Jabung Timur tidak mendapat alokasi DAK Infrastruktur pada TA 2011 namun mendapatkannya pada TA 2012
Web-Based Reporting System (WBRS)
Launching WBRS: Redtop Hotel, 29 Mei 2012, Diresmikan oleh Direktur Jenderal PK
Feedback pelaksanaan Launching WBRS (berdasarkan kuesioner N=236): Ketersediaan data untuk diinput ke dalam aplikasi WBRS, sebagian besar ada
di pemda dhi. Dinas PU dan Bappeda Mayoritas menyatakan menu dan tampilan WBRS “cukup mudah dipahami” Mayoritas menyatakan aplikasi WBRS “sangat bermanfaat” bagi kebutuhan
informasi satuan kerjanya Hampir seluruhnya menyatakan diperlukannya Pelatihan Aplikasi Bimtek
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah khususnya pejabat pengadaan. Maksud dari Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan terkait peraturan dan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah daerah percontohan sehingga pengelolaan DAK khususnya Bidang Infrastruktur dan tingkat eligibilitas output DAK lebih baik lagi
Jambi Sby Sulbar Malut Kalteng Malang
12 April 2012 19 April
2012
17 Apri 2012
24 April 2012 15 Mei
2012
10 Mei 2012✔Sudah
dilaksanakan Narasumber: LKPP, LPSE, BP Konstruksi Kementerian PU
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik : Best Practice di Kemenkeuj
Common Issue pengadaan Barang dan Jasa Bidang Infrastruktur
Evaluasi Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
Dari beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan, diskusi yang berkembang cukup baik seputar
permasalahan pengadaan barang/jasa di daerah melalui e-procurement dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam Perpres 54 tahun 2004, serta
pengalaman verifikasi BPKP di daerah
Bimbingan TeknisManajemen Infrastruktur P2D2
Kebijakan Alokasi DAK
Kebijakan DAK Infrastruktur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Verifikasi Output
Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemda khususnya bagi pejabat terkait dengan pengambilan keputusan terkait pemrograman, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur. Maksud dari Bimbingan Teknis ini adalah meningkatnya pemahaman kebijakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah sehinga kualitas pelaksanaan DAK itu sendiri dapat meningkat lebih baik.
Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi
13 Juni 2012
20 Juni2012
20 Juni 2012 4 Juli
201211 Juli 2012
19 Juli 2012
Sudah Dilaksanakan Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri, BPKP
✔
Bimbingan Teknis WBRS P2D2
Bimtek diberikan kepada para pegawai level teknis di pemerintah daerah percontohan yang menangani pelaporan DAK meliputi pelaporan teknis dan keuangan. Bimbingan Teknis ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran WBRS. Maksud dari Bimbingan Teknis adalah memberikan pengenalan dan pemahaman penggunaan aplikasi serta meningkatnya kepatuhan daerah dalam mengisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui aplikasi WBRS
Sby Sulbar Malut Kalteng Madiun Jambi
14 Juni 2012
21 Juni2012
21 Juni 2012 5 Juli
201212 Juli 2012
20 Juli 2012
Sudah Dilaksanakan
✔
Pengenalan Aplikasi WBRS
Pemaparan Modul WBRS
Simulasi Aplikasi WBRS
Narasumber: DJPK
Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastrukturdi 5 Lokasi (1)
Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan
Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastrukturdi 5 Lokasi (2)
Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia
Evaluasi Bimtek Manajemen Infrastrukturdi 5 Lokasi (3)
Pemahaman Bimtek P2d2 Hal yang perlu ditingkatkan pada Bimtek mendatang
Evaluasi Bimtek WBRSdi 5 Lokasi (1)
Asal Instansi Pelaksanaan Bimtek Secara Keseluruhan
Evaluasi Bimtek WBRSdi 5 Lokasi (2)
Penyampaian Materi Bimtek Pelayanan Panitia
Evaluasi Bimtek WBRSdi 5 Lokasi (3)
Menu dan Tampilan Aplikasi WBRSInformasi yg terdapat dalam Aplikasi
WBRS
Evaluasi Bimtek WBRSdi 5 Lokasi (4)
Hal Yang Perlu ditingkatkan dalam Bimtek Ke depan
Perekrutan Konsultan P2D2
Konsultan Manajemen Bidang
Infrastruktur Sub Bidang Jalan, Irigasi
dan Air Minum;
Tenaga Ahli Bidang Pengamanan Lingkungan dan
Sosial
Tenaga Ahli Bidang Monitoring dan
Evaluasi;
Gagal Lelang Terpilih
Gagal Lelang
Pemenang:Ibu Suharyati Evelyn
Konsultan P2D2 Tahun 2012 Terpilih
Bidang Pengamanan Lingkungan dan
Sosial
Proses Lelang Ulang karena hanya ada
dua peminat
Kunjungan ke Daerah Percontohan
Workshop Nasional
Swissbel Hotel Jakarta, Tanggal 9 – 10 Juli 2012, Dibuka oleh Direktur Jenderal PK
Mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPKP, Bank Dunia, dan Project Officer Daerah sebagai perwakilan UIP di daerah
• Evaluasi Pelaksanaan P2D2 Semester I;
• Rencana Tindak Lanjut atas LHP P2D2 Tahun 2011;
• Perkembangan Aplikasi WBRS;• Arah Sinergisitas E-Mon
KemenPU dengan WBRS;• Hasil Verifikasi Output Tahun
2011;• Identifikasi Kebutuhan
Peningkatan Kapasitas Pemda;• Strategi Implementasi WBRS
dan Monev
Rencana ke depan
Bimbingan TeknisKeinfrastrukturan dan Pelaporan
DAKBimtek ini bertujuan selain untuk meningkatkan pemahaman perencanaan pemrograman kegiatan DAK serta strategi pelaksanaannya serta untuk meningkatkan kualitas laporan pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur, baik untuk laporan keuangan/transfer ke daerah sesuai ketentuan PMK 06/PMK.07/2012 maupun laporan teknis sesuai ketentuan Permen PU. Bimtek ini akan diselenggarakan selama 2 hari di 7 lokasi yaitu Malang, Surabaya, Jambi, Banyuwangi, Palangka Raya, Mamuju, dan Ternate dengan mengundang instansi-instansi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pelaporan DAK meliputi Bappeda, DPPKAD, Dinas Pekerjaan Umum yang akan disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya.
akan Dilaksanakan
✔
Perencanaan dan Pemrograman Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur
Strategi Pelaksanan Kegiatan DAK Sub Bidang Jalan, Irigasi, dan Air Minum
Pelaporan Keuangan dan Teknis
Narasumber: DJPK, Kementerian PU, Kemendagri,
Kegiatan lainnya Monitoring an Evaluasi ke 75 Daerah Percontohan P2D2 dengan melibatkan
keterwakilan dari UIP, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas sehingga diharapkan pelaksanaan monev infrastruktur dan P2D2 dapat bersinergi.
Melaksanakan Workshop Nasional UIP di Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk membahas progress kegiatan P2D2 Semester II.
Melakukan kegiatan updating Aplikasi WBRS sehingga diharapkan ke depan akan dapat berintegrasi dengan Sistem e-Mon Kementerian Pekerjaan Umum.
Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Aparatur Kapasitas Pemerintah Pusat berupa Short Course di Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Sekilas terkaitVerifikasi Output
DAK Reimbursement dan Insentif
2010 2011 2012 2013 2014
Advance Payment Rp128 M Rp145,1
M
Rp247,8 M
Reimbursement
Insentif Rp37,6 M
Alokasi di APBN 2012 =
Rp30 M
Sudah masuk
RKUN 2011
Alokasi di APBN 2012=
Rp30 M
Sudah masuk RKUN 2012
ALOKASI DAK TA 2011
NO. BIDANG ALOKASI (Rp)
1. INFRASTRUKTUR JALAN 484.928.600.000,00
2. INFRASTRUKTUR IRIGASI 180.558.700.000,00
3. INFRASTRUKTUR AIR MINUM 60.619.900.000,00
JUMLAH 726.107.200.000,00
30
HASIL VERIFIKASI TAHAP I
LAYAK • 898 KONTRAK/ SPK• RP404.866.360.593,00
TIDAK LAYAK
• 708 KONTRAK/ SPK• RP380.364.691.290,00
TOTAL KONTRAK/ SPK
1.606 BUAH (RP758.231.051.88
3,00)
31
PENYEBAB KONTRAK TIDAK LAYAK
KONTRAK DIBUAT MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG
NILAI KONTRAK MELEBIHI $400.000,00
KONTRAK BELUM PHO S.D. 31 DES 2011
ITEM PEKERJAAN DALAM KONTRAK TIDAK SAMA DENGAN RUC
KONTRAK SELURUHNYA DIBIAYAI DENGAN DANA PENDAMPING
HASIL VERIFIKASI TAHAP I
- 446
• Kontrak/SPK tidak melalui pelelangan sejumlah Rp42.578.574.490
- 32
• Melebihi batasan USD400rb sejumlah Rp200.006.650.000
- 25
• Pekerjaan tidak selesai per 31 Des 2011 (tidak ada PHO) sejumlah Rp28.366.118.200
- 196
• Item pekerjaan dalam kontrak tidak sesuai RUC sejumlah Rp109.390.848.600
- 9
• Kontrak seluruhnya dibiayai dana pendamping (APBD) sejumlah Rp1.245.980.500
Total Kontrak
1606
Net Kontrak
898
Verifikasi tahap I
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Pada awalnya ruang lingkup verifikasi output bidang
infrastruktur tersebut meliputi 4 sub sektor yakni jalan, irigasi, air minum dan sanitasi;
Hasil rapat pada tanggal 7 Maret 2011 di DJPK, bahwa sub sektor sanitasi tidak dimasukkan dalam ruang lingkup verifikasi;
Pertimbangan tidak dimasukkannya sub sektor dimaksud adalah mengingat pekerjaan sanitasi dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat (non-kontraktual);
Besaran alokasi DAK bidang sanitasi tahun 2011 Rp67.094.100.000 atau setara USD 7,443,312.
Rencana Restrukturisasi LA
LESSON LEARNT DARI HASIL VERIFIKASI BPKP
AMANDEMEN LOAN AGREEMENT
pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat pada bidang Sanitasi adalah termasuk jenis pekerjaan yang dapat diverifikasi;
batas nilai kontrak per paket yang semula dibatasi maksimal USD400ribu diperbesar menjadi kurang lebih Rp10 Milyar (USD1 juta);
"Penunjukkan langung" (non-kontraktual) dibawah Rp100 juta agar dapat dijadikan objek verifikasi;
Dasar perhitungan reimbursement tidak menggunakan Reference Unit Cost (RUC) namun berdasarkan item dalam kontrak
Memperpanjang tanggal penutupan (closing date) proyek dari 30 Juni 2014 menjadi 31 Desember 2014
Terima Kasih
- P2D2 -