Bimtek NTT

13 Des 2010

KEBIJAKANPEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN KONSERVASI

DISAMPAIKAN OLEH IR. PUSPA DEWI LIMAN, MSC KASUBDIT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN, DIREKTORAT PJLK2HL, DITJEN PHKA, KEMENTERIAN KEHUTANAN PADA ACARA BIMTEK PJL DI BBKSDA NTT, KUPANG, 22 MARET 2012

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNGDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN

http://jasling.dephut.go.id

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN 13 Des 2010 KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNGPJLKK&HL (PERMENHUT NO: P.40/Menhut-II/2010 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN)

Direktorat PJLKK&HL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.......... (PASAL 346-369) Subdirektorat Program dan Evaluasi; Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam; Subdirektorat Bina Cinta Alam; Subdirektorat Promosi dan pemasaran Konservasi Alam;dan Subbagian Tata Usaha



IKU RENSTRA KEMENHUT 2010-201413 Des 2010

PANGSA PASAR WISATA ALAM MENINGKAT 40%IPPA meningkat menjadi 39 unit dari tahun 2008 (Baseline tahun 2008 = 24 unit). PNBP meningkat menjadi Rp. 12,872 M dari tahun 2008 (Baseline 2008 = Rp. 6,436 M). Ijin Pemanfataan Air 25 UniT Pelaksanaan REDD di 2 KK (hutan gambut) PDB Desa Sekitar Kawasan naik 1,2 %/tahun



13 Des 2010

UU NO 5/90 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA; PEMANFAATAN SECARA LESTAR SDAH&E DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN:

A. PEMANFAATAN KONDISI LINGKUNGAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM B. PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PEMANFAATAN KONDISI LINGKUNGAN KPA DILAKUKAN DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI KAWASAN



PP 6/2007 TTG TATA HUTAN, PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN; PEMANFAATAN HUTAN MELIPUTI:

13 Des 2010

1. 2. 3. 4.

PEMANFAATAN KAWASAN; PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN; PEMANFAATAN HHK DAN HHBK PEMUNGUTAN HHK DAN HHBK

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. PEMANFAATAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN



PEMANFAATAN HUTAN DAPAT DILAKUKAN PADA : 1. HUTAN KONSERVASI, KECUALI PADA CAGAR ALAM, ZONA RIMBA DAN ZONA INTI TAMAN NASIONAL; 2. HUTAN LINDUNG; 3. HUTAN PRODUKSI

13 Des 2010

PEMANFAATAN JASALINGKUNGAN MELIPUTI: 1. PEMANFAATAN JASA ALIRAN AIR, 2. PEMANFAATAN AIR, 3. WISATA ALAM, 4. PERLINDUNGAN KEANEKARAGMAN HAYATI, 5. PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN ATAU 6. PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON



BEBERAPA PERATURAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

13 Des 2010

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang KSDAH&E Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang SDA Pp 6/2007 TTG Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan PP No.42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA PP No. 36/2010 Ttg PPA di SM, Tn, THR dan TWA Permenhut No. 41 Menhut-II/2008 ttg Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Permenhut No. 6/2010 ttg NSPK pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHK SE Dirjen PHKA Nomor : SE.03/IV-Set/2008 Tentang Pemanfaatan JL Air KSA, KPA dan TB



Peraturan Jasa Lingkungan Karbon Sektor Kehutanan1.

13 Des 2010

2.

3.

4.

PERMENHUT No P.14/2004 TTG TATA CARA AFORESTASI DAN REFORESTASI DALAM KERANGKA MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH PERMENHUT NO. P.68/2008 TTG PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PERMENHUT NO. 30/ 2009. TTG TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD) PERMENHUT NO. P. 36/2009 TTG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



PP NO 36/2010 & PERMENHUT NO. 48/201013 Des 2010 PENGUSHAAAN PARIWISATA ALAM DI SM, TN, THR DAN TWA

JENIS USAHA : a. PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cenderamata, makanan dan minuman) b. PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (wisata tirta, akomodasi, transportasi, wisata petualangan)TATA CARA PERIJINAN : Tidak memerlukan rekomendasi Gubernur dan Menbudpar, cukup SKPD bidang Pariwisata. Tidak memerlukan pelaksanaan tata batas oleh Ditjen Planologi, cukup penandabatasan oleh UPT. Tidak memerlukan proses AMDAL, cukup UKL-UPL. Jangka waktu usaha sarana di KK menjadi 55 tahun, di HL 35tahun PEMOHON: PERORANGAN, BUMN,BUMD,BUMS, kOPERASI



Rekapitulasi PNBP Ditjen PHKA Tahun 2005-2009NO1

JENIS PUNGUTAN2

T AH U N 20053

20064

20075

20086

20097

JUMLAH8

13 Des 2010

A PNBP BID PHKA 1 IASL/TA 2 PIPPA 3 PIPTB 4 PIB 5 POWA 6 IHUPA 7 IHUPTB JUMLAH A B PNBP LAINNYA 1 DPH (Lelang Kayu, PenerimaanGaharu, Hasil Lelang IKMN), Penjualan Kendaraan Dinas, Pendapatan Sewa Rumah Dinas, Pendapatan Sewa Bangunan/Gedung, Jasa Lembaga Keuangan, TP/TGR

172.159.218 1.387.761.850 1.559.921.068 -

2.826.563.054 2.629.838.128 2.382.100.279 7.505.000 -

8.043.118.712 16.053.779.391 193.493.400 7.505.000 193.493.400 -

2.725.325.621 4.606.751.771 5.936.555.262

7.517.956.832 22.174.351.336

5.559.393.675 7.236.589.899 8.318.655.541 15.754.568.944 38.429.129.127 238.652.071 176.874.679 198.066.083 451.355.359 1.064.948.192

JUMLAH B JUMLAH A + B

1.559.921.068

238.652.071

176.874.679

198.066.083

451.355.359

1.064.948.192

5.798.045.746 7.413.464.578 8.516.721.624 16.205.924.303 39.494.077.319



UU NO. 7/2004 TENTANG SUMBER DAYA AIRBAB I KETENTUAN UMUM BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB III KONSERVASI SUMBER DAYA AIR ; untuk menjaga kelangsunga keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi SDA; melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian SDA, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

13 Des 2010

BAB IV PENDAYAGUNAAN SDA, melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangsan dan pengusahaan SDA (DIKECUALIKAN PADA KSA DAN KPA)



SE DIRJEN PHKA NO. 3/2008PEMANFAATAN JASLING AIR DI KSA, KPA DAN TB

13 Des 2010

1. KEPALA UPT DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA PEMANFAATAN JASLING AIR DI KSA DAN KPA 2. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PEMANFAATAN JASLING TIDAK DAPAT DILAKUKAN DI DALAM CA, ZONA INTI DAN ZONA RIMBA TN 3. PEMANFAATAN MELIPUTI : - UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH, AIR MINUNM KEMASAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN SERTA PENUNJANG INDUSTRI - UNTUK PLTA/PLTMH



PELAKSANAANA KERJASAMA PEMANFAATAN JASLING AIR13 Des 2010

No

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tahun

Jumlah

Keterangan

1 2 3 4 5 6

BalaiBesar KSDA Jabar Balai BesarTN Gn Gd Pangrango Balai TN Halimun Salak Balai TN Gn Rinjani Balai TN Manepeu Tanah Daru Blai TN Bogani Nani Warta Bone Jumlah A

2009-20014 2010-2015 2011-2016 2010-2015 2011-1016 2009-2014 2011-1016 2009-2014

2 2 2 2 2 1 11

Komersil Komersil Komersil Komersil Komersil Komersil Komersil Non Komersil Non Komer sil Non Komersil Non Komersil Non Komersil

1 2 3 4

Balai Besar KSDA Jawa Timur Bali TN Halimun Salak Balai TN Gn Rinjani Bali TN Manepeu Tanah Daru Jumlah B Jumlah A+B

2009-2014 2010-2015 2011-1016 2009-2014

8 4 1 1 14 25



PP 28/2011 : PENGELOLAAN KSA DAN KPACagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

13 Des 2010

b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya

Suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:a. b. c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.http://jasling.dephut.go.id

d.


Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:a. b. c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 13 Des 2010 pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; pemanfaatan tradisional.

d. e.f.

Pemanfaatan energi air, panas, dan angin merupakan pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa angin, dan jasa panas yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan. Pemanfaatan energi antara lain berupa energi air untuk microhydro, pemanfaatan energi angin untuk pemutar kincir angin, pemanfaatan energi panas matahari untuk pembangkit listrik (solar cell).DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNGDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


TAMAN HUTAN RAYA dapat dimanfaatkan untuk a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 13 Des 2010 teknologi; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNGDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

TAMAN WISATA ALAM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan Konservasi alam; d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; e. penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau f. pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan g. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.



PP NO. 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAMPasal 40. 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA dan KPA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur dengan peraturan Menteri

13 Des 2010



13 Des 2010

KONSEP PERMENHUT TENTANG PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM



KERANGKA13 Des 2010

Ketentuan Umum II. Pemanfaatan air dan energi air - Umum - Pemanfaatan air - Pemanfaatan energi air III. Perijinan pemanfaatan air dan energi air - Pemanfaatan non komersial - Pemanfaatan komersial - Skala investasi - Tata cara permohonan ijin - Hak dan kewajiban - jangka waktu, perpanjangan dan berakhirnya jinI.

IV.

Pembangunan sarana prasarana V. Pengamanan dan Pemindahan kepemilikan VI. Pengawasan evaluasi, dan pembinaan VII. Sanksi VIII. Peralihan IX. Penutup



I. UMUMPemanfaatan air dan energi air dapat dilakukan di dalam: suaka margasatwa; taman nasional, kecuali zona inti dan zona rimba; taman hutan raya; atau taman wisata alam

13 Des 2010

Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada dan diatas permukaan tanah,yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam Pemanfaatan energi air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada dan diatas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.



II. JENIS PEMANFAATAN13 Des 2010

PEMANFAATAN AIR MELIPUTI: pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga dan sosial; pemanfaatan air untuk air minum dalam kemasan dan PAM; pemanfaatan air untuk menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya PEMANFAATAN ENERGI AIR MELIPUTI: Mikrohidro : Daya listrik yang dihasilkan < dari 1000 kw Minihidro : Daya listrik yang dihasilkan 1000 10.000 kw



Penetapan volume pemanfaatan air memperhatikan : Daya dukung sumber daya air, Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air, Pemanfaatan air yang sudah ada, Objek dan daya tarik wisata alam

Penetapan volume pemanfaatan 13 Des 2010 energi air memperhatikan : Daya dukung sumber daya air, Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air, Pemanfaatan air yang sudah ada, Objek dan daya tarik wisata alam Volume pemanfaatan energi air harus mempertimbangkan aspek teknis pembangunan PLTM melalui UKL/UPL

Volume pemanfaatan air paling banyak 20 % dari debit air.



III. PERIJINAN PEMANFAATANPemanfaatan air dan/atau energi air dilakukan melalui: pemanfaatan air dan/atau energi air komersial pemanfaatan air dan/atau energi air non komersial Pemanfaatan air dan/atau energi air untuk kegiatan non komersial melalui : ijin Pemanfaatan air (IPA); dan/atau ijin Pemanfaatan energi air (IPEA)Pemanfaatan air dan/atau energi air komersial melalui: izin usaha pemanfaatan air (IUPA); dan/atau izin usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).13 Des 2010



IPA DAN / IPEA

13 Des 2010

IPAdan/atau IPEA non komersial meliputi: Ijin pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga dan sosial; Ijin pemanfaatan energi air untuk pembangunan mikrohidro bagi kebutuhan rumah tangga dan sosial yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Ijin pemanfaatan air dan/atau energi air non komersial merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa konservasi yang berada di sekitar SM, TN, TWA, dan Tahura Ijin Pemanfaatan air dan/atau energi air non komersial diberikan tanpa dikenakan pembayaran iuran dan pungutan. Pemberian ijin pemanfaatan air (IPA) dan/atau energi air (IPEA) diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi



IPA DAN / IPEA

13 Des 2010

SM, TN DAN TWAPEMOHON : instansi pemerintah , lembaga sosial, kelompok masyarakat KEPADA : Ka UPT, cc Dit teknis PERSYARATAN ADMINISTASI : kartu tanda penduduk; NPWP; proposal kegiatan pemanfaatan air dan/ atau energi air profil lembaga (untuk lembaga sosial)

TAHURA : PEMOHON : instansi pemerintah , lembaga sosial, kelompok masyarakat KEPADA : Ka UPTD cc SKPD PERSYARATAN ADMINISTASI : kartu tanda penduduk; NPWP; proposal kegiatan pemanfaatan air dan/ atau energi air profil lembaga (untuk lembaga sosial) Tata cara ijin diatur lebih lanjut dgn Pergub/bupati/walikota



IUPA dan atau IUPEA13 Des 2010

IUPA meliputi: a. pemanfaatan air minum dalam kemasan dan PAM; b. pemanfaatan air untuk menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya. IUPEA meliputi: a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) b. Pembangunan pembangkit tenaga listrik minihidro (PLTM) Ijin diberikan oleh: Menteri, untuk kawasan SM, TN , TWA; Gubernur atau bupati/walikota, untuk TAHURA dapat diajukan oleh: BUMN, BUMD, BUMS, koperasi, perorangan;



SKALA INVESTASI :

13 Des 2010

usaha skala mikro : usaha skala kecil usaha skala menengah usaha skala besar



TATA CARA PERMOHONANA IJIN13 Des 2010

Permohonan dilengkapi dengan persyaratan adminstrasi dan teknis. Persyaratan ADMINISTRASI terdiri atas : usulan proyek. peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 : 25.000. profil perusahaan yang meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jenis dan skala usaha pemanfaatan air dan/atau energi air yang akan dilakukan, NPWP, surat keterangan kepemilikan modal dan referensi Bank.

Persyaratan TEKNIS: adalah studi kelayakan rencana kegiatan pemanfaatan air dan/atau energi air.



PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR DAN/ATAU ENERGI AIR DI SM, TN, dan TWA.A. Pemanfaatan Air dan/atau Energi Air untuk Skala Usaha BesarSyarat administrasi & teknis13 Des 2010

Pemohon

Menhut

10 HK Dirjen/DirekturTeknis

Penilaian

Tembusan : Dirjen, Sekjen, Direktur teknis dan Kepala UPT atau Kepala SKPD setempat

30 HKYa 10 HK5 HK

Tidak

Izin Prinsip BatalPenerbitan SPPIIUPA/SSP-IIUPEA oleh Direktur Teknis

Kewajiban tidak dipenuhi 5 HK Kewajiban dipenuhi

6 Bln Persetujuan Prinsip

Dirjen

Pemohon

24 HK

10 HK IUPA/IUPEA Lunas Oleh Dirjen IIUPA/IIUPEA



PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR DAN/ATAU ENERGI AIR DI TAHURAPemohon Skala Usaha Besar dan menengah yang berada di lintas kabupaten/kota Pemohon Skala Usaha Besar dan menengah yang berada di 1 (Satu) kabupaten/kota

13 Des 2010

Gubernur

Bupati/Walikota

Pemohon Skala Usaha Mikro dan Kecil

UPT atau UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUPA dan atau IUPEA di Tahura dan HL, sama dengan di SM, TN, dan TWA.DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNGDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


HAK DAN KEWAJIBAN13 Des 2010 Pemegang IUPA atau IUPEA berhak: melakukan kegiatan usaha pemanfaatan air dan/ atau energi air sesuai izin yang diberikan; mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Instansi Kehutanan yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan air dan/ atau energi air yang diijinkan. Pemegang IUPA dan/atau IUPEA mempunyai kewajibaN a.l.: Membayar PPPA dan/ atau PPPEA sesuai dengan ketentuan melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak IUPA dan/ atau IUPEA diberikan menjaga agar kegiatan usaha pemanfaatan air dan/ atau energi air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya. Apabila terjadi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan tersebut, maka bertanggung jawab untuk merehabilitasi kerusakan yang terjadi Dst.......



JANGKA WAKTU IJIN PEMANFAATAN13 Des 2010

Jangka waktu IPA dan/atau IPEA : 5 (lima) tahun untuk KELOMPOK MASYARAKAT 10 (sepuluh) tahun untuk LEMBAGA SOSIAL & INSTANSI PEMERINTAH Jangka waktu IUPA dan/atau IUPEA : 7 tahun untuk usaha skala mikro dan skala kecil 10 (sepuluh) tahun untuk skala menengah dan skala besar Perpanjangan : IPA/IPEA : berdasarkan hsl evaluasi dan rencana lanjutan IUPA dan/ atau IUPEA berdasarkan evaluasi : 3 (tiga) tahun untuk skala mikro dan skala kecil 5 (lima) tahun untuk usaha skala menengah dan skala besar



PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

13 Des 2010

Selain sarpras pemanfaatan air dan atau energi air, dapat dibangun fasilitas penunjang yaitu berupa : Jalan patroli dengan lebar 6 (enam) meter termasuk bahu jalan Papan Petunjuk/ papan informasi. Pos Pengawas Pembangunan sarana atau prasarana pemanfaatan air dan energi air serta fasilitas penunjang disesuaikan dengan rencana tapak serta design fisik bangunan. Bangunan sarana atau prasarana harus memperhatikan : kaidah konservasi; nilai estetika dan ramah lingkungan; sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; efisien dalam penggunaan lahan dan hemat energi;



PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

13 Des 2010

Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat sesuai dengan kewenangan meliputi : pemeriksaan langsung di lapangan. Pemeriksaan kondisi sarana pemanfaatan Pemeriksaan laporan kegiatan usaha. Pelaksanaan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPA dan/atau IUPEA Pembinaan dilakukan melalui pengaturan,bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.



13 Des 2010

SANKSI Setiap pemegang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis. penghentian sementara kegiatan pencabutan izin pemanfaatan. Sanksi administratif diberikan oleh pemberi ijin sesuai dengan kewenanganya.



PERALIHAN13 Des 2010

Pemanfaatan air dan/atau dan energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang dilakukan melalui kerjasama dan yang ditandatangani sebelum Peraturan ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambatsekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyesusaikan dengan Peraturan ini.



13 Des 2010

TERIMAKASIH



Documents

Bimtek NTT