KELOMPOK 2

1. DHONI WIRANTO

2. DIONE AUFI SYAHADA

3. DWI ANGGRAENI

4. DWIKY NOVEL AGUSTHA

5. DYAH PUTRI SEPTYANI

6. EKA PRATISTA

OTONOMI DAERAH

1.PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.TUJUAN OTONOMI DAERAHAdapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

• Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.

• Pengembangan kehidupan demokrasi.

• Keadilan.

• Pemerataan.

• Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

• Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

• Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Administrasi

• Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.

• Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.

Teknis

• Kemampuan ekonomi.

• Potensi daeah

• Keamanan.

• Pertahanhan.

3.SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN OTONOMI DAERAH

Fisik,• Paling sedikit 5 kabupaten/kota

untuk pembentukan provinsi.

• Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.

• Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

4.DASAR HUKUM DISELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

• UUD 1945 pasal 18

• UU No. 32 tahun 2004

• Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)• DPRD merupakan lembaga yang

berperan sebagai badan legislative di daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di dearah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Dan dipilih melalui pemillu.

Pemerintahan Daerah

• Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah.. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakn otonomi dan tugas bantuan.

5.BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH

A. Kemampuan ekonomi

• Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

B. Luas daerah

• Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.

6.SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

C. Pertahanan dan Keamanan Nasional

• Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.

D. Syarat-syarat lain

• Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab .

.

7. ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH

• Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.

• Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

• Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.

• Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

8.KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH DAERAH OTONOM• Kewenangan Politik

Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri.

• Kewenangan Administrasi

Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

• Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

9.Aturan Perundang-undangan

10. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde BaruUpaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia.Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan keutuhan nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu

• melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;

• pembentukan negara federal; atau• membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni

pemerintah pusat.

BEBERAPA HAL YANG MENDASAR MENGENAI OTONOMI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG SANGAT BERBEDA DENGAN PRINSIP UNDANG-UNDANG :

• Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.

• Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut provinsi

• Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang

• Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.

• Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD

THANKS FOR YOUR

ATTENTION,./;’[]\<>?:”