45
PENGGOLONGAN HUKUM FKIP-PPKN

Penggolongan hukum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hukum digolongkan menjadi beberapa agar mempermudah mempelajarinya

Citation preview

  • 1. PENGGOLONGAN HUKUM

2. Disusun oleh :172014003 RACHMAD SEPTIAWAN172014010 SUGENG EFENDI 3. Penggolongan HukumPara ahli hukum mengalami kesulitan pada saatmembuat pengertian hukum yang singkat danmeliputi berbagai hal. Ini dikarenakan kompleksnyahukum yang berlaku dalamsuatu Negara.Pembelajaran mengenai ilmu hukum jugasangatlah luas maka perlu adanya pengolonganhukum agar mudah dipelajari 4. Hukum MenurutWujudnyaHUKUM TERTULISHUKUM TIDAK TERTULIS 5. HUKUM TERTULISPeraturan-peraturan (hukum) yang secara nyata sudahtertuang dalam bentuk tulisan dan secara resmi telahdiumumkan berlakunya oleh pemerintah dalamLembaran Negara (LN)Contoh : 6. HUKUM TIDAK TERTULISPeraturan-peraturan (hukum) tetapi tidak dalambentuk tulisan namun hidup dalam pengetahuankesadaran hati sanubari masyarakat tertentuContoh hukum adat : 7. Hukum Menurut Fungsi PengaturanyaHukum MaterialHukum Formal 8. Hukum MateriilSekelompok peraturan hukum yang mengatur tentangsuatu bidang tertentuYang pada dasarnya menggariskan :1. Pengertian-pengertian Yuridis tentang seluk belukhal yang diatur dalam bidang tersebut2. Masalah apa saja yang pasti/bisa saja timbul danbagaimana cara pemecahan dan pencegahanya3. Apa saja yang diwajibkan, dilarang / diperbolehkanuntuk dilakukan dalam bidang tersebut4. Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepadapelanggar ketentuan hukumtersebut 9. Contoh Hukum MateriilKUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana 10. Hukum Formal (Hukum Acara)(sekelompok) peraturan hukum yang mengaturmengenai bagaimana cara pelaksanaan dan penerapanhukum materiil dalam praktek pengadilan sehari-hariHukum Pidana Formil disebut HukumAcara PidanaHukum Perdata Formil disebut HukumAcara Perdata 11. Hukum Menurut Sumbernya(formil)Hukum Undang-UndangHukum KebiasaanHukumTraktatHukumYurisprudensiHukum Doktrin 12. Hukum Undang-UndangHukumyang bersumber dari undang-undang atautimbul karena adanya ketentuan undang-undang yangmengikat sebagai hukumUndang-undang yang telah disahkan olehbadan legislatif atau unsur pemerintahan yanglainnya. Contoh Undang-Undang : 13. Hukum KebiasaanKebiasaan [Custom] Sebagai hukum- Kebiasaanmerupakan tindakan menurut pola tingkah laku yangtetap, ajeg, dan normal di dalam suatu masyarakatatau komunitas hidup tertentu.Hukum yang bersumber dari kebiasaan atau timbulkarena kebiasaan dalam suatu masyarakat yang sudahmengikat untuk ditaati semua orangApabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanandengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagaipelanggaranContoh : Hukumadat 14. Hukum TraktatYang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjianyang dibuat antara dua Negara atau lebih dalambidang keperdataan yang merupakan ketentuan-ketentuanyang mengikat bagi negara-negara yangmengadakanya untuk menaatinyaContoh : Perjanjian Indonesia-Malaysia, Indonesia-Filipina tentang batas negara 15. Hukum YurisprudensiYurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadapsuatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dandijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalammemutuskan perkara yang sama.Contoh :Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K / Pdt./1997tanggal 24 maret 1999Jual beli harta bersamaKaidah Hukum :- Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harusdisetujui pihak isteri atau suami- Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpapersetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum 16. Hukum DoktrinPendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapatseseorang atau beberapa orang sarjana hukum yangterkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin inidapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalammenjatuhkan putusannya 17. Contoh Hukum DoktrinLiputan6.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara,Yusril Ihza Mahendra dijadwalkan menghadiri sidangperkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkaitproyek pembangunan Hambalang dengan terdakwaAnas Urbaningrum di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Jakarta.Mantan Menteri Kehakiman ini diajukan oleh kubuterdakwa untuk memberi keterangan dalam kapasitassebagai saksi ahli meringankan 18. Hukum Menurut SifatnyaHukum MengaturHukum Memaksa 19. Hukum MengaturHukum memuat peraturan peraturan berupaperintah dan larangan yang mengatur tingkah lakumanusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanyaketertiban dalam masyarakat. 20. Contoh Hukum Mengaturtentang PerjanjianPasal 1338 BW/KUH Perdata menegaskan, bahwaperjanjian yang sah mempunyai daya ikat yang samadengan undang-undang bagi para pihak yangmengadakanya, ini merupakan pedoman bahwa orangboleh melakukan perjanjian tentang apa saja. Asalkandiadakanya secara sah. Agar perjanjian tersebut dapatmempunyai daya ikat yang sama kekuatanya dengansuatu undang-undang sehingga merupakan jaminankepastian hukum bagi mereka sendiri 21. Sedangkan suatu perjanjian baru dikatakan sah bilatelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalampasal 1320 BW/KUH Perdata, yakni bahwa suatuperjanjian itu harus dilakukan oleh orang yang cakap.Tidak dalam keadaan Paksaan, harus jelas isi danpengertianya agar tidak salah paham. Dan isiperjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum,kesusilan, ketertiban umumdan sebagainyaJadi sepanjang persyaratan yang diatur dalam pasal1320 BW/KUH terpenuhi, maka menurut pasal 1338BW/Perdata perjanjian tersebut adalah sah (walauapapun isinya) dan penerapaanya (apapun caranya)sepenuhnya terserah kepada pihak yang mengadakanperjanjian 22. Hukum MemaksaSekelompok peraturan hukum yang pada dasarnyasecara tegas dan mutlak menggariskan hal-hal yangharus ditaati secara penuh oleh setiap individu tanpaterkecuali dan tanpa dapat disimpangi sedikit punkecuali aalasan-alasan yang sungguh memaksa yangdapat dibenarkan oleh hukum itu sendiriContoh1. Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana2. Ketentuan Hukum Perdata pada Buku KeduaBW/KUH Perdata 23. Hukum Menurut Hakikat Isi danTingkatanyaHukumdasar/umum, FundamentalHukum Khusus/Aktual 24. Hukum dasar/umum, FundamentalHukumyang menjadi dasar bagi lahir dan adanyahukum-hukum lainya di wilayah berlakunyaContoh : UUD 1945 sebagai dasar timbulnya segalaperaturan hukum yang ada di IndonesiaHukumdasar dikatakan hukum yang umum karenahukum dasar harus bersifat umumdan meluas sebagaipangkal tolak dan pangkal pijak bagi pengadaanhukum lainya di wilayah tersebut 25. Hukum KhususHukum yang sudah diadakan secara khusus untukbidang tertentu saja atau masalah-masalah tertentuyang timbul dalam bidang pengaturanya.Hukumdagang yang Khusus mengatur bidanghukum dagang sajaHukum khusus dikatakan aktual karena padadasarnya diperuntukan langsung penerapan danpelaksanaanya dalam bidang yang diaturnya 26. Hukum Menurut PenciptaanyaHukum Ciptaan manusiaHukum Bukan Ciptaan manusia 27. Hukum Bukan Ciptaan manusiaHukum yang adanya bukan karena dibuat atauditentukan oleh manusia, melainkan diadakan olehTuhan YME untuk berlaku bagi segala bangsa danMasa, secara Universil (berlaku sama dimanapun) dankekal dalam segala aspek kehidupanContoh:Hukum Agama, Hukum Alam, Hukum kodrat dll 28. Hukum Ciptaan manusiaHukum yang adanya karena dibuat dan ditentukanberlakunya oleh manusia sendiri untuk suatu haltertentu, bagi orang-orang tertentu, dalam wilayahtertentu dan sebagainya.Disamping itu, hukum ciptaan manusia akanselamanya berbeda dan berubah menurut tempat danwaktu mengikuti situasi dan kondisi kehidupan yangdiaturnyaContoh : segala hukum yang merupakan ciptaan orang 29. Hukum Menurut IsinyaHukum PublikHukum Privat 30. Hukum PublikHukum yang isinya mengutamakan pengaturankepentingan umumContoh HukumTata Negara, hukum administrasiNegara, hukum pidana, hukum acara, hukuminternasional 31. Hukum PrivatHukumyang isinya mengutamakan pengaturankepentingan pribadi/individu warga masyarakatContoh Hukum Perdata. hukum pribadi, hukumkekayaan, hukum waris 32. Hukum Menurut WilayahBerlakunyaHukum LokalHukum NasionalHukum Regional/Antar NegaraHukum Internasional 33. Hukum LokalHukum lokal adalah ialah hukum yanghanya berlaku secara intern dalamsuatu wilayah atau lingkungan tertentusaja.Contoh hukumadat.Hukum adat Minangkabau yang hanyaberlaku secara lokal di daerahminangkabau (sumatera barat) saja 34. Hukum NasionalHukum Nasional adalah hukum yang hanya berlaku diseluruh wilayah suatu Negara tertentu dan bagiseluruh warga negara yang bersangkutanContoh Hukum Pidana Indonesia yang merupakanhukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah RIdan bagi setiapWarga negara Indonesia dimanapunberada (didalam dan diluar negeri dalam kasus khusussaja) 35. Hukum Regional/Antar NegaraHukumyang berlaku antar beberapa negara tertentumengenai hal tertentu pulaContoh :1. Hukumdagang Negara Asean2. Pakta Pertahanan Negara-negara Eropa dan Amerika 36. Hukum InternasionalHukumyang berlaku pada dasarnya hampir seluruhdunia mengenai hal-hal tertentu yang telah disepakatiatau telah diterima oleh bangsa-bangsa di seluruhduniaMisalnya :Hukum Publik Internasional (hukum laut, hukumdamai, hukum perang dll)Hukumperdata internasional dll 37. Hukum MenurutWaktu BerlakunyaIus KonstitutumIus Konstituendum 38. Ius KonstitutumHukum positif (ius constitutum) adalah hukum yangsekarang ini berlaku di suatu wilayah tertentu senganhal-hal tertentucontoh hukum yang berlaku dewasa ini dinamakan iusKonstitutumatau bersifat hukum positif atau Hukumini disebut juga tata hukum. Misalnya UUD 1945 yangdigunakan Indonesia. demikian pula hukum diAmerika, Eropa dan di negara manapun yang berlakusekarang. 39. Perbedaan Ius Konstitutumberdasarkan pada cara berlakunyaHukumyang berlaku TetapHukumyang tidak berlaku tetap 40. Ius KonstitutumHukum yang berlaku TetapHukumyang diadakan dengan tujuan agar hukumtersebut dapat diusahakan untuk berlaku secara pastibaik untuk waktu yang tertentu (tapi dalam jangkawaktu yang relatife panjang) maupun untuk jangkawaktu yang tidak tertentu (dalam arti hukum itudiusahakan dapat berlaku selama mungkin) 41. Contoh Hukum yang berlaku TetapContoh hukum yang berlaku tetap untuk jangka waktutertentu : hukum-hukum Negara Induk yang dibuatdan berlaku di negara atau wilayah koloni, dominionatau protektoratnya yang biasanya ditentukan untukmasa berapa kama hukum itu berlaku (misal dalamjangka 25 tahun, 50 tahun dan sebagainya)Contoh Hukum yang berlaku tetap untuk jangkawaktu tidak tertentu, misal hukum-hukum yangumum diberlakukan untuk jangka waktu tertentu ,yang diusahakan agar gapat berlaku selama mungkin 42. Ius ConstitutumHukum yang tidak berlaku tetapHukumyang sejak awal dibuat memang dimaksudkanuntuk berfungsi tidak sebagai hukum yang tidak tetap,dan umumnya terpaksa diadakan karena paksaankeadaan, pada dasarnya hukum yang tidak tetapdibedakan menjadi : 43. Hukumsementara : hukum yang umumnya dibuatdan diberlakukan untuk mencegah dan mengisikekosongan hukum dalam bidang tertentu yang padaumumnya terpaksa dibuat karena belumadaketentuan hukum yang berlaku tetap , misal PERPUHukumdarurat : yaitu suatu hukum yang terpaksadibuat untuk mengatasi keadaan darurat dimanahukum yang sudah ada menjadi tidak bisa berfungsisebagaimana mestinya misal : hukum darurat Perang 44. Ius KonstituendumIus Konstituendum adalah hukum yang diharapkanberlaku pada waktu yang akan datang. jadihukum bentuk ini belum menjadi sebuah norma-normadalam bentuk formal (undang-undang ataubentuk lainya). merupakan rancangan-rancanganhukum yang akan di jalankan pada masayang akan datang karena hukum yang berlaku padasaat masa sekarang bisa mengalami perubahan sesuaikondisi perubahan .Contoh : RAPBN, RUU, RAPBD 45. Tuhan yang Maha EsaThanks Bapak for dan WachingIbuBapak Drs. Ps. Widi Rahardja, M.PdDosen-dosenTeman-Teman PPknKakak AngkatanCivitas UKSWPenjaga PosnetTukang Parkir CungkupPenjual Gado-Gado Depan KampusPacar-pacar kami