Pelajaran 10

Proses pembuatan peraturan

perundang-undangan Nasional

Standar

Kompetensi

3. Menampilkan

Ketaatan terhadap

perundang-

undangan Nasional

SK dan KD

Indikator

Kepres tentang peraturan

perundang-undanganProses pembentukan UUD

1945

Alur pembuatan UU

Proses penyusunan perpu

Proses penyusunan PPProses penyusunan Kepres

dan peraturan perundangan

lainProses pembentukan perda

Berakhirnya masa berlaku UU

Kompetensi

Dasar

3.2. Mendiskripsikan

proses pembuatan

peraturan perundang-

undangan nasional

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Indikator Menyebutkan keputusan presiden yang

mengatur tentang peraturan perundang-undangan nasional

Menjelaskan proses pembentukan UUD 1945

Menjelaskan alur pembuatan undang-undang

Menjelaskan proses pembahasan RUU daripemerintah di DPR RI

Menjelaskan proses pembahasan RUU dariDPR di DPR RI

Menjelaskan proses pembahasan RUU dariDPD di DPR RI

Tingkat pembicaraan RUU di DPR

Menjelaskan proses penyusunan peraturanpemerintah pengganti UU

Menjelaskan proses penyusunan peraturanpemerintah

Menjelaskan proses penyusunan keputusanpresiden dan peraturan perundangan lainnya

Menjelaskan proses pembentukan peraturandaerah

Menyebutkan kapan masa berlaku suatu UU berakhir

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses pembuatan

peraturan perundang-

undangan Nasional

Keputusan Presiden yang mengaturtentang penyusunan peraturanperundang-undangan Nasional adalah :

a. Kepres No. 188 tahun 1998 tentangtatacara mempersiapkan rancanganUU

b. Kepres No. 44 tahun 1999 tentangtehnik penyusunan peraturanperundang-undangan dan bentukRUU, rancangan peraturanpemeerintah dan rancangakeputusan presiden

c. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk

UU”

d. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 “Presiden mengesahkan RUU

yang telah disetujuibersama”

e. UU No 32 tahun 2004 tentang

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses pembentukan

UUD 1945

Kelompok

kecil

Panitia perancang

hukum dasar

BPUPKI

Panitia

penghalus

bahasa

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses pembentukan

UUD 1945 UUD 1945 dirancang oleh panitia

perancang hukum dasar yang merupakanbagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ir. Soekarno

Panitia perancang hukum dasarmembentuk kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang, bertugas khususmerumuskan rancangan UUD. Kelompokkecil diketuai Prof. Dr. Mr. Soepomo, SH

Hasil kerja kelompok kecil kemudiandisempurnakan bahasanya oleh panitiapenghalus bahasa

Tanggal 14 Juli 1945 konsep UUD yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI

Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelahproklamasi UUD 1945 disahkan sebagaikonstitusi negara oleh PPKI

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Alur pembuatan Undang-

undangPROSES PEMBUATAN UNDANG-

UNDANG

RUU dari

DPDRUU dari

DPR RI

RUU dari

PRESIDEN

Dua tingkat

pembicaraan

Disetujui DPR RI

Ditandatangani

Presiden

Undang-undang

Proses pembahasan RUU dari

pemerintah di DPR RI

Usul inisiatif RUU

dapat berasal dari

sekurang-

kurangnya 13

orang anggota

DPR atau komisiPimpinan DPR

menyampaikan

RUU pd Presiden

dn minta presiden

menunjuk menteri

untuk mewakili

presiden dalam

pembahasan RUU

dn kpd pim DPD jk

RUU terkait dg

DPD

Disampaikan kepada

DPR disertai daftar

nama dan tanda

tanggan pengusul serta

nama fraksi

Desetujui dg

perubahan. DPR

menugaskan komisi,

baleg, pansusuntuk

menyempurnakan RUU

Disetujui tanpa

perubahan

Pembicaraan di DPR

RI

Pembicaraan tingkat I

Pembicaraan tingkat

II

Rapat paripurna

memutuskan,

apakah RUU

diterima atau

tidak setelah

diberikan

kesempatan pd

fraksi untuk

memberikan

pendapatnya

Rapat paripurna

ketua

memberikan

usul inisiatif

RUU pd para

anggota

Proses pembahasan

RUU dari DPR di DPR

RI RUU beserta penjelasannya dari DPR

disampaikan pimpinan DPR kepadaPresiden, kemudian Presiden membagikankepada seluruh anggota kabunet

Apabila ada dua RUU mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedang RUU yang disampaikanketua DPR digunakan sebagai bahan yang dipersandingkan

RUU yang telah disetujui DPR danPresiden paling lambat 7 hari kerjadisampaikan oleh pimpinan DPR padaPresiden untuk disahkan menjadi UU

Apabila dalam 15 hari kerja RUU yang disampaikan Presiden belum disahkanmenjadi UU maka pimpinan DPR mengirimsurat Presiden untuk meminta penjelasan

Apabila RUU yang telah disetujui bersamatidak disahkan Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak di setujui, maka RUU sah menjadi UU dan wajib diunsangkan

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses Pembahasan

RUU dari DPD di DPR RUU beserta penjelasannya disampaikan

secara tertulis oleh pimpinan DPD padapimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR membagikan kepada seluruh anggota.

Pimpinan DPR menyampaikan suratpemberitahuan pada pimpinan DPD mengenaitanggal pengumuman RUU yang berasal dariDPD pada anggota dalam rapat paripurna

Badan musyawarah kemudian menunjuk komisiatau badan legislatif untuk membahas RUU tersebut dan mengagendakan dalam waktu 30 hari kerja

Komisi atau badan legislatif mengundanganggota kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 dari jumlah anggota alatkelengkapan DPRuntuk membahas RUU. Hasilpembahasannya dilaporkan dalam rapatparipurna

RUU yang telah dibahas kemudiandisampaikan pimpinana DPR pada presidendengan permintaan agar presiden menunjukmenteri yang akan mewakili presiden dalampembahasan RUU bersama DPR dan pimpinanDPD

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Pembicaraan

tingkat I Dilakukan dalam rapat komisi, rapat

badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan kegiatanantara lain :

a. Pandangan dan pendapat

1. RUU dari presiden: pandangan danpendapat dari fraksi-fraksi ataufraksi- fraksi dan DPD apabilaterkait dengan DPD

2. RUU dari DPR: Pandangan danpendapat presiden atau presidendan DPD apabila RUU terkaitdengan DPD

b. Tanggapan

RUU dari presiden: tanggapanpresiden

RUU dari DPR: tanggapan pimpinanalat kelengkapan DPR yang membuat RUU

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Pembicaraan Tingkat

II

Pengambilan keputusan dalam

rapat paripurna yang didahului

oleh :

a. Laporan hasil pembicaraan

tingkat I

b. Pendapat akhir fraksi yang

disampaikan oleh anggotanya

dan apabila dipandang perlu

dapat pula disertai dengan

catatan dari fraksinya

c. Pendapat akhir presiden yang

disampaikan oleh menteri

yang mewakilinya

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses penyusunan

peraturan pemerintah

pengganti UU (perpu)

Presiden membuat rancangan

perpu jika ada pemberitahuan

dari menteri atau lembaga

pemerintahan tentang suatu

kondisi darurat melalui

sekretaris negara

Perpu ditetapkan oleh presiden,

diundangkan oleh menteri

sekretaris negara dan

dimasukkan dalam lembaga

negara

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses penyusunan

peraturan pemerintah Proses penyiapan rancangan peraturan

pemerintah

1. Rancangan peraturan pemerintahdapat berasal dari departemen danlembaga pemerintah sesuai dengantugasnya

2. Rancangan tersebut diteliti seperlunyaoleh sekertaris negara sertadipertimbangkan beberapa aspekhukumnya

3. Keputusan presiden tentangrancangan itu ada dua :

a. Menyetujui maka sekretaris negaraakan menyampaikan suratpersetujuan sekaligus memintadepartemen yang bersangkutanmembentuk panitia untuk membahasrancangan tersebut

b. Tidak menyetujui maka akandisampaikan pula surat kepadadepartemen yang bersangkutan

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Lanjutan Rancangan peraturan pemerintah

tersebut kemudian diedarkan olehmenteri yang bersangkutan kepada :

1. Para menteri atau pimpinanlembaga pemerintah yang berhubungan erat dengan

materi rancangan peraturanpemerintah yang dibahas

2. Menteri hukum dan HAM untukmendapatkan tanggapan

seperlunya dari segi hukum

3. Sekretaris negara untukpersiapan penyelesaianrancangan peraturan pemerintahtersebut

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses penetapan

dan pengundangan

PP

Rancangan peraturan

pemerintah yang telah

disetujui bersama

kemudian dikirim

kesekretaris negarauntuk

disampaikan kepada

presiden guna di tetapkan

dan ditandatangani. Untuk

selanjutnya diundangkan

oleh menteri sekretaris

negara

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses penyusunan

keputusan presiden dan

peraturan perundangan

lainnya

Dibentuk panitia yang

merumuskan dan menuangkan

semua permasalahan dalam

rancangan keputusan presiden

Apabila sudah selesai kemudian

presiden akan menandatangani

dan menetapkan keputusan

presiden tersebut.

Rancangan perundangan lainnya

akan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang membentuk dan

menetapkannya

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






Proses pembentukan

peraturan daerah

Rancangan peraturan daerahdapat diajukan oleh DPRD ataupun kepala daerah ( gubernur, bupati atau wali kota)

Pembahasan rancanganperaturan daerah dilakukan diDPRD dengan melibatkan DPRD dan Kepala daerah

Rancangan peraturan daerahyang telah disetujui bersama, paling lambat 7 hari sejak tenggalpersetujuan disampaikan olehpimpinan DPRD kepada kepaladaerah untuk ditetapkan menjadiperaturan daerah paling lambat30 hari sejak rancangan itu

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






UU dinyatakan

berakhir masa

berlakunya apabila Ditentukan dalam UU itu

kapan masa berakhirnya

Dicabut kembali oleh UU yang

baru

Bila terbit UU baru yang

memuat ketentuan yang

bertentangan dengan UU yang

lama, maka otomatis UU yang

lama otomatis menjadi hapus

kekuatannya

SK dan KD

Indikator



1945

Alur pembuatan UU






LatihanMari memilih jawaban yang tepat !

1. Yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD adalah …

a. MPR b. BPK c. DPR d. DPRD

2. Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada …

a. MPR b. MA c. DPR d. DPD

3. Ketika negara dalam keadaan bahaya presiden berhakmengeluarkan ….

a. UU c.Penetapan presiden

b. Keputusan presiden d. Perpu

4. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh ….

a. Bupati dan DPRD kabupaten c. wali kota dan DPRD kota

b. gubernur d. menteri dalam negeri

5. Kekuasaan membentuk UU disebut dengan kekuasaan ….

a. legislatif b. yudikatif c. eksekutif d. konsultatif

LatihanMari menjawab yang tepat!

1. Kapankan suatu UU berakhir masa berlakunya!

2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan

UU!

3. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan

daerah!

4. Apa nama panitia dalam BPUPKI yang

membahas rancangan UUD!

5. Bagaimanakah bila RUU yang telah disetujui jika

telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan

dan presiden masih belum mengesahkan! BACK

MENU UTAMA.pptx

Education

Pelajaran 10