Nama:MuhammadHamas Adi Nugroho Nim:5113414053

Eksistensi Pancasila ditengah era kebebasan publikBerbicara mengenai demokrasi itu sendiri, mungkin yang pertama kali terpikir di benak kita adalah sebuah

paham kebebasan yang berorientasi terhadap rakyat. Ada semboyan yang tidak pernah lepas dari

demokrasi itu sendiri, yaitu “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi tidak ubahnya menjadi

trend dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan

hampir seluruh masyarakat dunia mendambakan lingkungan yang demokratis di negaranya. Banyak kita

temukan berbagai model perlawanan rakyat yang terjadi belakangan ini demi mewujudkan demokrasi pada

bangsanya. Yang terbaru tentunya yang terjadi beberapa bulan lalu adalah perlawanan rakyat-rakyat di

beberapa negara Afrika semisal Mesir, Libya, Tunisia, dll untuk merasakan lingkungan demokratis pada

bangsanya, dimana bangsanya sendiri sudah terjebak pada sebuah lingkungan aristokrasi atau ketunggalan

kepemimpinan dalam beberapa tahun lamanaya.

Di Indonesia sendiri kalau kita kemudian berbicara mengenai demokrasi, maka yang paling kita ingat

tentunya peristiwa tahun 1998 ketika mahasiswa berhasil menjatuhkan Orde baru pimpinan Soeharto demi

mewujudkan reformasi dalam berbagai hal agar timbul lingkungan yang betul-betul demokratis dalam

bangsa Indonesia itu sendiri. Berbagai perubahan terjadi setelah peristiwa tersebut yang mungkin paling

kentara hingga saat ini adalah adanya kebebasan berpendapat yang pada waktu jaman orde baru sangat

dikekang. Demokrasi tidak ubahnya pembuka keran baru dalam proses perkembangan Indonesia dalam

berbagai bidang vital kehidupan mulai dari ekonomi, politik, budaya, dll

Namun apa sebenarnya demokrasi itu sendiri secara harfiah. Istilah “Demokrasi” berasal dari Yunani Kuno

yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh

awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini

telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan

dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti

pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci

tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai

indikator perkembangan politik suatu negara.

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Jadi sebenarnya dari pengertian di atas, kita dapat menarik sebuah benang marah bahwa sebenarnya

demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan rakyat artinya orientasi jalannya sebuah negara adalah kebebasan

dan kesejahteraan rakyat. Rakyat menjadi penentu sukses tidaknya suatu negara baik itu dari segi

pembangunan, kesehatan, dll

Demokrasi tersebut terjadi di beberapa hal bukan saja sekedar pada hal-hal yang menjadi bagian dari

pembangunan rakyat, tetapi lebih dari itu, demokrasi juga terjadi pada akar-akar atau bagian dasar dari

negeri ini. Bagian tersebut adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai

perubahan secara implikasi dan nilai karena adanya perkembangan kehidupan demokrasi di berbagai

bidang itu sendiri. Namun, tetap saja ada sisi fundamental yang tetap bertahan dari dulu sampe sekarang

karena sesuai dengan zaman.

Pancasila adalah paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan

berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagaisistem nilai yang dijadikan kerangka landasan,

kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’.

Jika diibaratkan manusia, maka pancasila adalah manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman

dan tidak tergerus oleh zaman karena dia mampu tetap pada nilai dasarnya dalam bentuk zaman apapun.

Pancasila telah menjadi pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari dulu hingga saat

ini. Namun, yang kemudian menjadi permasalahan bahwa apakah nilai pancasila tersebut masih terasa dan

masih pantas untuk dipakai sampai saat ini ditengah kondisi bangsa yang carut marut dan tanpa kejelasan

arah pembangunan ke depan.

 

I. Demokrasi Pancasila : Demokrasi yang dianut Indonesia

Setelah berbicara sedikit mengenai demokrasi itu sendiri, maka kemudian akan kita lihat bagaimana

implikasi atau aplikasi demokrasi itu sendiri di Indonesia. Indonesia yang sudah kita kenal dengan sebutan

negara yang berlandaskan demokrasi sebenarnya memiliki model demokrasi yaitu demokrasi pancasila.

Dikemukakan beberapa pengertian demokrasi pancasila yang dikemukakan oleh beberap ahli tata negara

di Indonesia. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H mengungkapkan bahwa  demokrasi pancasila adalah paham

demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya

seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

Kemudian ditambahkan oleh Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. bahwa demokrasi pancasila adalah kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang

Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pengertian itu, sebenarnya kita tarik beberapa kesimpulan terkait hakikat dari demokrasi pancasila

itu sendiri. Setidaknya ada 6 hal yang menjadi indikator dari demokrasi pancasila, diantaranya :

1. Norma

Demokrasi Pancasila adalah norma yang didalamnya mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan

penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Termasuk, organisasi kekuatan sosial

politik, organisasikemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain serta lembaga-lembaga negara yang

berada di pusat maupun di daerah

 

2. Kekeluargaan dan Gotong Royong

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari sikap kekeluargaan dan gotong-royong yang

ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Di dalamnya, terkandung unsur-unsur untuk

berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan serta budi pekerti luhur, berkepribadian

Indonesia, dan berkesinambungan.

 

3. Sistem Pengorganisasian Negara

Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pengorganisasian negara. Pengorganisasian ini dilakukan oleh

rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

 

4. Mengakui Kebebasan Individu

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengakui adanya kebebasan individu. Namun, sifatnya tidak

mutlak karena pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

 

5. Cita-Cita Universal

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang memiliki cita-cita yang universal. Cita-cita demokrasi

dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan sehingga

pelaksanaannya tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

 

Setelah melihat nilai dasar ataupun hakikat yang dikandung oleh demokrasi pancasila itu sebenarnya tidak

lain dan tidak bukan adalah aplikasi atau nilai dasar dari sila-sila dasar yang ada di dalamnya dan butir-

butir yang tertuang di dalam dila-sila tersebut. Ditambahkan dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan

Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia

Pancasila sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6. Menghargai hak asasi manusia.

7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil

rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

8. Tidak menganut sistem monopartai.

9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

10. Mengandung sistem mengambang.

11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama

 

Setidaknya melihat dari ciri-ciri demokrasi pancasila yang dikategorikan tersebut mungkin ada beberapa

kerancuan, diantaranya tidak dikenalnya partai pemerintah dan partai oposisi, dll. Hal itu akan dibahas

pada bab selanjutnya untuk lebih memperjelas bagaimana aplikasi dari demokrasi pancasila itu sendiri

sebagai sebuah paham yang dianut bersama oleh bangsa Indonesia

 

II.  Prinsip Demokrasi Pancasila & Penerapannya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Tidak pantas rasanya ketika kita mengenal demokrasi pancasila, namun kemudian kita tidak melihat

bagaimana aplikasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perlu diingat bahwa demokrasi pancasila ini

tumbuh dan berkembang sejak dulu ketika pemerintahan telah menggunakan UU 1945 sebagai pedoman

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya sampai kepada bagaimana penerapan demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahan

Indonesia dengan model periodisasi dari tahun ke tahun, berikut akan disajikan prinsip demokrasi

pancasila yang dikaji dari berbagai literature dan bacaan. Prinsip demokrasi pancasila ini sendiri tertuang

dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut :

1. 1.   Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya

dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada

landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di

dalamnya.

1. 2.   Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan

yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-

ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

1. 3.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan

negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah

lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan

negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menetapkan UUD;

Menetapkan GBHN; dan

Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu:

Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti

penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden

Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;

Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;

Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila

presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;

Mengubah undang-undang.

1. 4.   Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh

majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang

wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

1. 5.   Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan

pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-

undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari

DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;

Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;

Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;

Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;

Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

1. 6.   Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada

DPR

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak

bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet

kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi

biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi

presiden.

 

 

1. 7.   Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak

terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat

dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan

presiden.

 

Melihat bagaimana sebenarnya prinsip dari demokrasi pancasila itu sendiri, maka perlu ditinjau lebih lanjut

bagaimana penerapannya di Indonesia sebagai falsafah dasar kehidupan berbangsa bernegara, penulis

membaginya dengan model periodisasi waktu untuk melihat sejarah penerapan batang tubuh UUD 1945

tersebut :

1. 1.               Tahun 1945 – 1949

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang

diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul

BP – KNIP.

2. Tahun 1949 – 1950

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet

semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet

parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat

menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

3. Tahun 1950 – 1959

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah

parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

Presiden berhak membubarkan DPR.

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

 

4. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan

yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada

kebebasan mengeluarkan pendapat.

5. Tahun 1966 – 1998

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama.

Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98. 

6. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol

maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

 

Jadi data dilihat perbedaan model pemerintahan selama demokrasi pancasila berlangsung di negara

Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum

diamandemen:

Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

DPR sebagai pembuat UU.

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

BPK pengaudit keuangan.

Dan sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)

MPR bukan lembaga tertinggi lagi.

Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.

Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

 

III.  Perumusan Demokrasi Pancasila dan Tantangan dalam Kehidupan Masyarakat

 

Bab terakhir ini akan coba melihat bagaimana perumusan demokrasi pancasila yang tercatat dalam sejarah

dengan bentuk aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana demokrasi pancasila kini

berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia dan tantangan besar yang dihadapinya pada peradaban

Indonesia yang baru.

Tercata beberapa hal terkait perumusan demokrasi pancasila yang dikutip dari berbagai sumber terkait :

1. Bidang Ekonomi

Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam

Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga

negara, yang antara lain mencakup :

Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara

Koperasi

Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya

Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.

2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966

Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum,

sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain

apapun.

Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu

jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam

melaksanakannya.

3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967

Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-

kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom

sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga

menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.

Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding

economy, maka diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari

kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar

mungkin.  Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang

harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal,

yaitu:

1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.

2.  Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.

3. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy

Perumusan demokrasi pancasila di atas setidaknya merupakan tujuan dari demokrasi pancasila dalam

berbagai bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan rakyat Indonesia. Namun melihat berbagai

realitas dalam kehidupan masyarakat muncul persinggungan dan tension yang tidak sesuai yang terkadang

memunculkan rasa pesimisme, namun kita sebagai bangsa yang baik harus tetap memupuk semangat

optimism untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

Dalam sebuah tulisannya Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi

dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak

orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk

mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi pancasila di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi

yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi

yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih

terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum

diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa

Indonesia saat ini.

Demokrasi pancasila dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan

demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia

memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian,

demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi.

Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan

adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan

pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya

pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga

dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan

belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu

sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia.

Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di

Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme

pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan

sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Sebenarnya, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat

akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di

negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara

berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu

mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan

lainnya. Demokrasi pancasila yang begitu terbuka dan reaktif membuka celah berkuasanya para pemimpin

yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan

adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu

sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan

masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah

ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan

demokrasi.

Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena

kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi

akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia

yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan

berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang

kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan

kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

 

IV. Kesimpulan

Jadi menurut saya kesimpumpulannya adalah:

1 demokrasi pancasila diartikan sebagai demokrasi yang bersumberpada kepribadian dan falsafah hidup

bangsa Indonesia yang ketentuannya diatur oleh UUD 1945 dengan karakter sebagai berikut :

o kedaulatannya ada di tangan rakyat

o kekeluargaan dan gotong royong

o cara pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat

o keselarasan antara hak dan kewajiban

o menghargai hak asasi manusia

o tidak dikenal namanya dictator mayoritas

o mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan bersama.

2   Pada dasarnya prinsip demokrasi pancasila diungkapkan dalam 7 hal yaitu Indonesia adalah negara

hokum, menganut sistem konstitusional, MPR merupkan pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden adalah

penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR, Pengawasan dilakukan oleh DPR, menteri negara

adalah pembantu presiden, dan kekuasaan kepala negara terbatas.

Pada aplikasinya dalam sistem pemerintahan mengalami begitu banyak perubahan dari tahun ke tahun, hal

ini tidak lepas dari sistem pemerintahan yang berubah dari presidensial dan parlementer. Hal lain karena

munculnya UU lain yang mengganti UUD 1945 saat itu

3   Perumusan demokrasi pancasila sebenarnya lebih menekankan pada 3 hal yaitu bidang ekonomi,

hukum, dan hak asasi manusia. Ketiga bidang ini dianggap vital karena menjadi bagian yang berhubungan

langsung dengan rakyat atau masyarakat.

Tantangan yang terberat yang harus dihadapi demokrasi pancasila adalah bagaimana persoalan

kemiskinan dan ekonomi yang masih saja ditemukan begitu banyak penyimpangan. Dalam sistem

demokrasi pancasila, kebebasan berpolitik begitu berkembang, namun persoalan ekonomi terjebak dalam

lingkaran setan. Ada bentuk tidak meratanya pembagian kesejahteraan terhadap rakyat secara bersama

yang merupakan bagian vital dari cita-cita pancasila itu sendiri. Jadi pancasila saat ini sangat besar

berhadapan dengan persoalan keadilan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang ekonomi

ditambahn masuknya pengaruh asing ynag tentunya bisa menjadi bahaya bagi rakyat Indonesia pada

umumnya.

 

V  Saran

Adapun saran penulisan makalah ini sebagai berikut :

1 Pemerintah sebagai otoritas yang memimpin suatu negara hendaknya menyadari hakekat dan makna dari

pancasila itu sendiri dan harus berupaya diwujudkan dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyat

secara bersama dan adil, sehingga akan timbul model negara yang sesuai harapan dari nilai-nilai

kepancasilaan itu sendiri.

2   Masyarakat juga harus menyadari arti pentingnya pancasila itu sehingga bisa dijadikan pedoman hidup

berbangsa dan bernegara, sehingga tidak hanya menjadi warga yang menerima bantuan negara, tetapi

juga masyarakat yang pro aktif menyumbangkan ide dan pendapat serta berjuang untuk Indonesia yang

lebih baik ke depannya

3   Mahasiswa sebagai masyarakat akademisi hendaknya mampu menciptakan dan mengawal proses

berbangsa dan bernegara berdasarkan cita-cita dari pancasila itu sendiri, sehingga tercipta bangsa yang

beradab dan memiliki potensi masa depan yang cerah dan tidak mudah terprovokasi bangsa lain yang

mencoba merusak tatanan pancasila itu sendiri