Organisasi Pemerintahan di Indonesia

Kelompok 2Nanda Setyawati Wulandari (1313015001)

Martha Ria Siagian (1313015005)Shelly Intan Permatasari (1313015006)

Muhammad Yusuf (1313015009)Lukman Ibrahim (1313015023)

DEFINISI NEGARA

Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluargamencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapatberdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuankesenangan dan kehormatan bersama.

Secara umum

Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antarasuatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-citauntuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yangmempunyai pemerintah yang berdaulat.

DEFINISI PEMERINTAH

Kamus besar Bahasa Indonesia>> Sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan

yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politiksuatu negara atau bagian-bagiannya.

>> Badan tertinggi yang memerintah suatu negara

Secara luasPemerintah adalah sekumpulan orang-orang yangmengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambilkeputusan dan melaksanakan kepemimpinan dankoordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakatdan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga dimanamereka ditempatkan.

KOMPONEN NEGARA

WILAYAH RAKYAT

PEMERINTAH YANG

BERDAULAT

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuhyang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yangsaling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaiantujuan dan fungsi pemerintahan.

Sistem Pemerintahan :

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Campuran

SISTEM KEPEMERINTAHAN

Merupakan sistem pemerintahan di mana kepalapemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidakbertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteribertanggung jawab kepada presiden karena presidenberkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepalapemerintahan.

Contoh Negara : AS, Pakistan, Filiphina, Indonesia, dll.

PRESIDENSIAL

merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah(eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalamsystem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaanyang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteribertanggung jawab kepada parlemen.

Contoh negara : Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

PARLEMENTER

Dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaikdari system pemerintahan Presidensial dan systempemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagaikepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepalapemerintahan.

Contoh Negara : Perancis.

CAMPURAN

Tahun 1945-1949 Sistem Pemerintahan : Presidensial

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensialtetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkanMaklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadipembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang olehPerdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadiSistem Pemerintahan Parlementer.

Tahun 1949-1950 Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengankonstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakanadalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkanmaka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Tahun 1950-1959 Sistem Pemerintahan : Parlementer


Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Pembubaran Badan Konstitusional Membentuk DPR sementara dan DPA sementara


Tahun 1998 – Sekarang Sistem Pemerintahan : DEMOKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau

memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, disebut lembaga tingginegara dan hanya terdiri atas : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI), dan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

LEMBAGA TINGGI NEGARA

Setelah amandemen UUD 1945, disebut lembaga negaradan terdiri atas: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkatnegara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara KesatuanRepublik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantupresiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembagapemerintahan pusat.

Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tigakekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif

PEMERINTAH PUSAT

Terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Menteri.

EKSEKUTIF

LEGISLATIF Terdiri dari MPR, DPR dan DPD.

YUDIKATIF

Terdiri dari MA, MK dan Komisi Yudisial (KY)

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan,”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DewanPerwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihanumum. ”Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dankota dikatakan pula bahwa, ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masingsebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkatpemerintah daerah beserta DPR Daerah. Maka,pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur besertaDPRD Provinsi. Sedangkan pemerintahan daerahkabupaten/kota adalah bupati/walikota beserta DPRDKabupaten/Kota.

PEMERINTAH DAERAH

Bentuk hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah selalu tidak lepas dari cara-cara pemerintah pusat danpemerintah daerah dalam berbagi wewenang dan kekuasaan.

Dalam literatur tentang pemerintahan sebenarnya hanya dikenal 2 carayang menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah, yaitu cara pertama dikenal dengan istilah “sentralisasi”,dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraanpemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannyadilakukan secara dekonsentrasi. Cara yang lain adalah dengan“desentralisasi” yang berkonotasi sebaliknya yaitu pelimpahankewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT

DENGAN DAERAH

TERIMA KASIH

Education

Organisasi Pemerintahan di Indonesia