Upload
dadang-solihin
View
3.728
Download
10
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Capacity Building DPRD Kabupaten Purbalingga Golden Flower Hotel bandung, 13 September 2011
Citation preview
www.dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
3dadang-solihin.blogspot.com
M t iM t iMateriMateri• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
D hDaerah• Perencanaan Pembangunan Daerah
Tupoksi DPRD• Tupoksi DPRD• Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
Tantangan bagi DPRD yang Efektif• Tantangan bagi DPRD yang Efektif• Orientasi Dasar Politik DPRD
Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
4www.dadang-solihin.blogspot.com
5dadang-solihin.blogspot.com
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang dilakukan secara t
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.
p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
6dadang-solihin.blogspot.com
Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
7dadang-solihin.blogspot.com
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g
Sarana dan P
• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang
memadai dan berkualitas
ketimpangan• Memberdayakan
masyarakat • Mengentaskan
kemiskinan.• Menambah lapangan
Pemanfaatan
Dunia usaha yg kondusif
kerja.• Menjaga kelestarian
SDAPemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
8SDM
dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:p y
M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
, Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
9dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance
Dilaksanakan Melalui:
Daerah Sumberdaya Good Governance
K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar
P i t h D i U h M k t
Menjalankan dan
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur-unsur lain.
pendapatan. politik.
10dadang-solihin.blogspot.com
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya
dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.11dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y
Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.
12dadang-solihin.blogspot.com
Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE
PerusahaanNasional
Ormas/LSMNasional
TingkatTingkatNasionalNasional
PerusahaanLokal
PemerintahLokal
LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
13dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg
i i d i t
STATE CITIZENSExecutiveJudiciary
Legislature
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg
Public serviceMilitaryPolice
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Police Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions
Stock exchange
14dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
15dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat, Bangsa, dan
VISI
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
16dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
17dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
18dadang-solihin.blogspot.com
19dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)( y )
(RPJP-Daerah)( y )
Rencana Pembangunan J k M h N i l
Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h
Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
20dadang-solihin.blogspot.com
PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 21
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
22dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
23dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 24
W d h P kil R k tW d h P kil R k tWadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan RakyatPemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat
Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkansecara langsung oleh rakyat
DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang
nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkanNegara yang berpihak dan berjuang
untuk kepentingan rakyat
Berbagai partai politik yang
langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
Lembaga dan organisasi mana i b dseharusnya menjadi organisasi politik
sipil tertinggi dari rakyat
LSM dan berbagai bentuk asosiasi
yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara
t d t hiLSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu
nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
Organisasi mana yang Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
25www.dadang-solihin.blogspot.com
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program PembangunanPemda
Kebijakan dan Program
DPRDProduk-produk Fungsi DPRD
ParpolProgram partai
dan janji
LSMKebijakan dan
program khusus
OrmasAgenda lobi dan tekanan politikg
Pembangunang j j
kampanyep g
LSMp
Arena PembangunanLingkungan
Lingkungan yang sehat dan lestari
SosialKesejahteraan sosial bagi seluruh warga
EkonomiPertumbuhan dan
pemerataan
KelembagaanPembuatan
keputusan partisipatif
Pemda DPRD Parpol LSM OrmasLembaga Intermediary
PemdaKDH, Sekda,
SKPD
DPRDPimpinan,
Komisi, Fraksi, Kaukus
ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam
Partai
LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM
OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
GenderLaki
EkonomiKaya
DomisiliTetap
KeamananMapan
OrganisasiKelompok
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Perempuan
y
Miskin
p
Tidak Tetap
p
Rentan
p
Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
26www.dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009
Fungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009
Legislasi11 Legislasi
A
1.1.
22 Anggaran2.2.Pengawasan3.3.
27www.dadang-solihin.blogspot.com
F ngsi LegislasiF ngsi LegislasiFungsi LegislasiFungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.P d k j k b l j t b h k bij k di d h• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerahmenjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
Fungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah dimana di dalamnya terungkap: “kepadaanggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 29
F ngsi Penga asanF ngsi Penga asanFungsi PengawasanFungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerahkerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. y j y g p g y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadapresponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 30
P d F i DPRD (1966P d F i DPRD (1966 1998)1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966Peran dan Fungsi DPRD (1966--1998)1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk memintamelakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD danHal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
i it k titprioritas konstituen. • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezimanggota DPRD yang loyal pada rezim.
31www.dadang-solihin.blogspot.com
P d F i DPRD (S t I i)P d F i DPRD (S t I i)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah dan memainkan peran penting dalam prosespemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenaiPemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan k i d k t di d hekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakatlebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
32www.dadang-solihin.blogspot.com
T t b i DPRD Ef ktif (1/2)T t b i DPRD Ef ktif (1/2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesiakehidupan sehari hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
33www.dadang-solihin.blogspot.com
T t b i DPRD Ef ktif (2/2)T t b i DPRD Ef ktif (2/2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalamdari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanyaDPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.
34www.dadang-solihin.blogspot.com
M H l I i T j di?M H l I i T j di?Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggotadana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
ilih k b lipemilihan kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih dantertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
35www.dadang-solihin.blogspot.com
K t k M f iK t k M f iKemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan t itransparansi.
36www.dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 37
A d P litik N tA d P litik N tAgenda Politik NyataAgenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan; P b t k i d f i Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
38www.dadang-solihin.blogspot.com
Argumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari
t DPRD k d t k twarga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g
Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBDpembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
39www.dadang-solihin.blogspot.com
Positif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinyatugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas j g pmodal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan t kt litik d kstruktur politik pendukungnya.
40www.dadang-solihin.blogspot.com
Membangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem g pumpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanyakerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j gmenerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di ti k t k t t j ttingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.g g
41www.dadang-solihin.blogspot.com
Sikl R t i W kil R k tSikl R t i W kil R k tSiklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusanmempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapatmereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalamimaka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
42www.dadang-solihin.blogspot.com
Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil RakyatR A K Y A T
PEMILUPEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Hubungan dengan Pemilih
DPRD Fungsi LegislasiPemilih
Hubungan dengan media dan kelompok
MEMBUAT KEPUTUSAN Fungsi Anggaranmedia dan kelompok
kepentingan
Sumber daya
KEPUTUSAN POLITIK
u gs gga a
Sumber daya (anggaran, staf, riset
dan informasi)Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak-hak Individu
Peningkatan Kesejahteraan Individu
Sumber: NDI, LGSP
dan masyarakat dan Masyarakat43www.dadang-solihin.blogspot.com
I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik1/1/22
Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
44www.dadang-solihin.blogspot.com
I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik22//22
Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak p g peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural p mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnyay p y
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
45www.dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
Pengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengawasan bermakna • Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan p g j p g• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
yang diinginkan• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).
www.dadang-solihin.blogspot.com 47
Pelaksanaan Penga asanPelaksanaan Penga asanPelaksanaan PengawasanPelaksanaan PengawasanInternal-externalFeedbackConcurrentFeedforward
Pengawasan internal memberikan k t
Dilakukan sebelum aktivitas dimulai.
Memfokuskan pada apa yang terjadi selama
b j l
Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas
l i kesempatan untuk memperbaiki
di i
Untuk menjamin kejelasan sasaran;
proses berjalan Memonitor
aktivitas yang
selesai dilaksanakan.
Tujuan untuk sendiri
Pengawasan eksternal melalui
Tersedianya arahan yang memadai;
sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu
menyediakan informasi yang berguna untuk
supervisi dan penggunaan administrasi f l
; Ketersediaan
sumber daya yang dibutuhkan
sesuai rencana Untuk
mengurangi hasil
meningkatkan kinerja di masa depan dan
f k k formal. dibutuhkan. Memfokuskan
pada kualitas sumber daya
g gyang yang tidak diinginkan.
memfokuskan pada kualitas hasil.
48
sumber daya.www.dadang-solihin.blogspot.com
Tahapan Penga asanTahapan Penga asanTahapan PengawasanTahapan PengawasanPost ControlInterim ControlPreliminary Control
Merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran.
Meneliti setiap usulan
Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan
Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan,
Diperuntukkan atasMeneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi input, output
t d i
memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Di hk t h d
Diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.
Diharapkan akan h ilk k d imaupun outcomes dari
setiap jenis layanan. Melakukan pengawasan
sejak tahap perencanaan,
Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah
menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas j p p ,
sebab apa yang akan dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif
pperaturan.
glayanan.
dibuat oleh pihak eksekutif.
49www.dadang-solihin.blogspot.com
R ang Lingk p Penga asanR ang Lingk p Penga asanRuang Lingkup PengawasanRuang Lingkup Pengawasan
Pengawasan RepresifPengawasan Preventif Pengawasan RepresifPengawasan Preventif
Pengawasan yang dilakukan d t h i d
Pengawasan terhadap proses-kti it b hpada tahap persiapan dan
perencanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini bertujuan
proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik.
Pengawasan bertujuan Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula
Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk berbaikan
keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.
untuk berbaikan.
50www.dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penga asanLangkah Penga asanLangkah PengawasanLangkah PengawasanTindakan Perbaikan
Hasil, Sasaran dan Standar
Mengukur Kinerja Aktual
Menentukan Sasaran dan Standar
Menjadi bahan evaluasi untuk
DPRD lebih awal menentukan
DPRD memiliki informasi atas
Membandingkan hasil
perbaikan sistem layanan atau peningkatan
sasaran yang akan dipantau.
Termasuk pula
kinerja lembaga yang bersifat faktual.
pengawasan dengan sasaran dan standar
standar layanan pada lembaga atau pelayanan
blik t t t
adanya dokumen atau informasi tentang standar k lit l
Informasi tersebut sebagai masukan bagi DPRD d l
yang telah ditetapkan
Untuk tik publik tertentu.
Mengambil tindakan
b ik
kualitas layanan publik yang diberlakukan
l i i
DPRD dalam membuat rekomendasi
b ik t
memastikan apakah sudah berjalan sesuai
dih k perbaikan yang dibutuhkan
selama ini. perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan
yang diharapkan.
51
di masa depan. www.dadang-solihin.blogspot.com
Jenis Penga asanJenis Penga asan1/1/44
Jenis PengawasanJenis Pengawasan1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD. 2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD. 3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisidilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 52
Jenis Penga asanJenis Penga asan22//44
Jenis PengawasanJenis Pengawasan5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.
6 Pengawasan oleh Fraksi Fraksi sesungguhnya perpanjangan6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. p g p p gHasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 53
Jenis PengawasanJenis Pengawasan 33//44ggAktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal Menerima pengaduan melalui posko aspirasi, SMS, persuratan, atau
Kunjungan langsung ke lapangan Menelpon langsung
penyelenggaran layanan yang, p ,informasi melalui media cetak dan merespon balik melalui media
penyelenggaran layanan yang diadukan
Melibatkan media melalui media Komisi Menerima pengaduan, surat,
SMS atau informasi media cetak
Kunjungan langsung di lapangan, Rapat Kerja,
cetak Hearing dengan pihak terkait serta Melibatkan media
Gabungan Menerima pengaduan surat Kunjungan langsung di lapanganGabungan Komisi
Menerima pengaduan, surat, sms atau informasi media cetak
Kunjungan langsung di lapangan, Rapat Kerja, Hearing pihak terkait dll Hearing pihak terkait dll Melibatkan media
www.dadang-solihin.blogspot.com 54
Jenis PengawasanJenis Pengawasan 44//44Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus Menerima pengaduan dari Kunjungan lapangan –masyarakat
Mendapatkan informasi lewat media
Rapat Kerja dengan pihak terkait, Hearing dengan kelompok yang
d li h d i di ilewat media peduli terhadap isu yang ditangani. Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapatakademisi untuk memberi pendapat Melibatkan media
Fraksi Menerima pengaduan dari Melakukan kunjungan masyarakat
Mendapatkan informasi lewat media
Mengundang pihak luar memberi masukan atas hasil pengawasan di lapanganlewat media lapangan
Melibatkan media Pimpinan Menerima pengaduan Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
masyarakat, sms, persuratan Mendapat informasi lewat
media
hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dll
Melibatkan mediawww.dadang-solihin.blogspot.com 55
media Melibatkan media
Bentuk PengawasanBentuk PengawasanBentuk PengawasanBentuk Pengawasan
Merespons pengaduan11 Merespons pengaduan masyarakat1.1.
Pengawasan ke unit layanan2.2.
Pengawasan ke SKPD3.3.Pengawasan kepada Kepala Daerah44.. Daerah
56www.dadang-solihin.blogspot.com
M P d M k tM P d M k t11 Merespons Pengaduan MasyarakatMerespons Pengaduan Masyarakat1.1.
• Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
• Mengembangkan posko aspirasi • Membangun Website DPRD. • Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus. • Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
l bliklayanan publik. • Lewat telepon on-line.
Persuratan• Persuratan • Facsimile. • E mail• E-mail
www.dadang-solihin.blogspot.com 57
P k U it LP k U it L22 Pengawasan ke Unit LayananPengawasan ke Unit Layanan22..
• Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerahunit pelaksana teknis daerah.
• Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai p j p g p grespons positif terhadap pengaduan masyarakat.
www.dadang-solihin.blogspot.com 58
Penga asan ke SKPDPenga asan ke SKPD33 Pengawasan ke SKPDPengawasan ke SKPD33..
• DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik
www.dadang-solihin.blogspot.com 59
P k d K l D hP k d K l D h44 Pengawasan kepada Kepala DaerahPengawasan kepada Kepala Daerah44..
• Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
• LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengantelah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran
• Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan ujiAgar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidakmasyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.
• Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 60
P t j b H il PP t j b H il PPertanggungjawaban Hasil PengawasanPertanggungjawaban Hasil Pengawasan
• Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD. Hasil pengawasan baik individu komisi dan gabungan komisi serta• Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan yang diperluas. y g p
• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
• Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelolaterdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 61
Tindak Lanj t Penga asanTindak Lanj t Penga asanTindak Lanjut PengawasanTindak Lanjut Pengawasan• Perbaikan Pengorganisasian• Perubahan Alokasi APBD• Perbaikan Regulasi• Mengusulkan Raperda• Perbaikan Rencana Strategis Daerah• Pengorganisasian Hasil Pengawasan
www.dadang-solihin.blogspot.com 62
63www.dadang-solihin.blogspot.com