Upload
tranque
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jakarta, 18 September 2017
2
I. Pendahuluan;
II. Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati &Walikota Serentak Tahun 2018;
III. Pengawasan Pemilihan Umum SerentakTahun 2019;
IV. Penutup.
SISTEMATIKA PEMAPARAN
3
I. Pendahuluan
Dasar:
Nomor Surat : DN.860/321/DPDRI/IX/2017
Tanggal Surat : Tanggal 14 September 2017
Perihal : Undangan Rapat Kerja
II. Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati & WalikotaSerentak Tahun 2018
A. Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota
Tahun 2018;
B. Pengawasan Penetapan DPT Sebagai Syarat Minimum Dukungan
Calon Perseorangan;
C. Kesiapan Anggaran Pengawasan 2018;
D. Kesiapan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum;
E. Peta kerawanan Pilkada 2018;
F. Regulasi dan Penegakan Aturan Pengawasan.
A.1 Penyusunan Standar Pengawasan
a. Penyusunan Peraturan Bawaslu
Pengawasan Tahapan:
1) Ttg Pengawasan Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih;
2) Ttg Pengawasan Pencalonan;
3) Ttg Pengawasan Kampanye;
4) Ttg Pengawasan Dana
Kampanye;
5) Ttg Pengawasan Perencanaan
Pengadaan & Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan
Suara;
6) Ttg Pengawasan Pemungutan,
Perhitungan dan Rekapitulasi
Suara.
b) Penyusunan Alat Kerja
Pengawasan:
1) Tahapan Pemutakhiran Data &
Daftar Pemilih;
2) Tahapan Pencalonan;
3) Tahapan Laporan dan Audit
Dana Kampanye;
4) Tahapan Kampanye;
5) Tahapan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan dan Perhitungan
Suara;
6) Tahapan Pemungutan,
Perhitungan dan Rekapitulasi
Suara.
Penanganan Pelanggaran Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota
Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi terkait larangan
memberikan dan/atau menjanjikan
uang atau materi lainnya yang
dilakukan secara Terstruktur,
Sistemats, dan Masif dalam
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota
RANCANGAN STANDAR
PENANGANAN PELANGGARAN
A.2 Penyusunan Standar Penanganan Pelanggaran
Standar terhadap
proses penyelesaian
sengketa berupa revisi
terhadap peraturan
mengenai Penyelesaian
sengketa Pemilihan
Gubernur, Bupati dan
Walikota
STANDAR PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA
Petunjuk teknis (SOP
dan Modul) mengenai
Penyelesaian sengketa
yang mungkin akan
dihadapi oleh
Pengawas Pemilihan
ditingkat Provinsi dan
Kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas
Bwslu Provinsi & Panwas
Kab/Kota dlm penyelesaian
Sengketa
• penerimaan permohonan
• proses musyawarah,
• penyputusan
penyelesaian sngkta
A.3 Penyusunan Standar Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa
PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
Pengabdian
Masyarakat
Dalam
Pegawasan
Pemilu
Gerakan
Pengawas Pemilu
Partisipatif
Gerakan
Pengawas Pemilu
Partisipatif
Pengelolaan
Media SosialPanduan Saka
Adhyasta Pemilu
A.4 Disain Pusat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Tahun 2018
B. Pengawasan Penetapan DPT Sebagai Syarat Minimum Dukungan
Calon Perseorangan
PKPU No. 1 Tahun 2017
• Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
Tahapan Penetapan DPT
• sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 10 September 2017
Surat Edaran Bawaslu 0723/Bawaslu/IX/2017
• Ttg Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir
• Sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan
• ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
hasil pengawasan tahapan, dijelaskan pada hal 9 s.d .10
C. Kesiapan Anggaran Pengawasan 2018
• Usulan Kebutuhan Anggaran Pilkada 2018 Rp. 4.875.625.588.400,-;
• Guna menjalankan prinsip anggaran efektif & efisien Bawaslu tlh menetapkan Kpts Ketua Bawaslu Nomor
0176/K.Bawaslu/ PR.03.00/IV/2017 sbg standar dlm p’yusunan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala
Daerah, sehingga dpt m’optimalkan anggaran yg tlh diberikan kpd jajaran Pengawas Pemilihan;
• Akhir bulan September 2017 dapat disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan Ketua
Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota
Perkembangan Penyelesaian
pembahasan anggaran dengan Pemerintah Daerah
No KeteranganPilgub & Wagub
(17 Prov)
Pilbup & Wabup &/
Pilwali & Pilwalkot
(154 Kab/Kota)
a. Sudah NPHD 14 Daerah 25 Daerah
b.Disetujui anggaran (proses
tanda tangan NPHD)2 Daerah 65 Daerah
c. Proses pembahasan anggaran 1 Daerah 54 Daerah
d.Belum ada pembahasan
anggaran- 10 Daerah
D.1 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018
Penyaringan dan penjaringan thd
24 Provinsi.
AMJ (tgl 20 September 2017)
Penyaringan dan penjaringan thd
1 Provinsi.
AMJ (tgl 16 Oktober 2017)
Penyaringan dan penjaringan thd
1 Provinsi.
AMJ (tgl 14 Februari 2018)
• Riau
• Kepri
• Sumbar
• K. Babel
• Jambi
• Bengkulu
• Sumsel
• Lampung
• Banten
• Jateng
• Diy
• Jatim
• NTB
• NTT
• Kaltim
• Kalteng
• Kalsel
• Sulbar
• Sulteng
• Gorontalo
• Sulut
• Maluku
• Malut
• Papua Barat
• D.K.I. Jakarta • Kalimantan Barat
D.2 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak
Tahun 2019
Bawaslu Provinsi
34 Provinsi
Bagi Provinsi yang jumlah anggotanya 3 (tiga), akan dilakukan penambahan anggota sesuai dengan Lampiran UU 7 Thn 2017
Bagi Bawaslu Provinsi yang AMJnya April s.d. Sept 2018 akan dibentuk secara bertahap
Bawaslu Kabupaten Kota
34 Provinsi
Bawaslu telah menyusun Draft Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
E.1 Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2018
Konsep kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensimengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis
TUJUAN IKP:
1. Melakukan pemetaan dan deteksi
dini dalam menentukan wilayah-
wilayah prioritas yang didentifikasi
sebagai wilayah rawan dalam
proses pemilu yang demokratis;
2. Mengidentifikasi ciri, karakteristik,
dan kategori kerawanan dari
berbagai wilayah yang akan
melangsungkan pemilu;
3. Sebagai referensi dalam
menentukan strategi dan langkah-
langkah antisipasi, pencegahan,
dan meminimalisasi kerawanan
penyelenggaraan pemilu
F. Regulasi dan Penegakan Aturan Pengawasan
Terkait Sanksi
Money Politic
Terkait Politisasi
Birokrasi/ASN
Batasan penyampaian
laporan 60 hari sebelum
hari pemungutan suara, dihapus
• Rekomendasi Panwas terkait
pelanggaran Netralitas ASN;
• Rekomendasi langsung
diberikan kepada PPK
• Rekomendasi/ tindaklanjut
• Bisa menempuh jalur hukum
• Batasan waktu pelaksaaan tindaklanjut rekomendasi
III. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
A. Perencanaan Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
B. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019;
C. Identifikasi Hambatan Bawaslu dalam pengaturan pengawasan Pemilu 2019. Kontradiksi ketentuan UU ini dengan pengaturan ketentuan/ UU yang lainnya;
D. Persiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua;
E. Jadwal dan waktu rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017;
F. Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan 5 Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
A. Perencanaan Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum Serentak
Tahun 2019
1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraSeleksi dan Penetapan Calon Anggota PanwasluKecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan PengawasTPS;
2. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraPembentukan, dan Penetapan Calon Anggota PanwasluLN;
3. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Rapat Pleno;
4. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja SekretariatJenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, danSekretariat Bawaslu Kabupaten Kota diatur denganPeraturan Presiden;
5. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PengisianJabatan dalam Struktur Organisasi dalam SekretariatBawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan SekretariatBawaslu Kabupaten dan Kota ditetapkan olehKeputusan Sekretaris Jenderal;
6. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PembentukanBawaslu Kabupaten/Kota;
7. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraAkreditasi Pemantau Pemilu;
8. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Bentuk danFormat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu;
9. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pemantauan;
10. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PenangananPelanggaran Pemilu;
11. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang SentraPenegakkan Hukum Terpadu;
12. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Keterbukaaninformasi dan Publikasi Data terbuka;
14. Rancangan Peraturan Bawaslu Pengawasan SeluruhTahapan Pemilihan Umum;
15. Rancangan Peraturan Bawaslu PenangananPelanggaran Administrasi Pemilu Yang Terjadi SecaraTerstruktur, Sistematis, dan Masif dalam PemilihanUmum;
16. Mempersiapkan petunjuk teknis (SOP dan Modul)Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
B. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019
1. Sifat Lembaga
2. Keanggotaan lembaga
3. Tugas Bawaslu
4. Wewenang Bawaslu
Hal-hal Fundamental, dijelaskan pada hal 19 s.d .21
C. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019
1. Identifikasi terhadap kedudukan Pengawas tingkat Kab/Kota
2. Jumlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
3. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Pengawas Pemilu di setiap
tingkatan
4. mekanisme rekrutmen Pengawas Pemilu di setiap tingkatan
5. Meninimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan Pengawas Pemilu
di setiap tingkatan
6. Meninimalisir conflict of interest dengan KPU sebagai penyelenggara
Pemilu
D. Persiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi
Papua
Bawaslu telah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum
serentak tahun 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dimulai dengan
rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab / Kota. Pembentukan Panitia
Pengawas Pemilu di bentuk selain untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu
serentak tahun 2019 akan tetapi bagi daerah yang akan menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah tahun 2018, Panwaslu tersebut juga melaksanakan
tahapan pemilihan kepala daerah. Khusus di Provinsi Aceh, selain membentuk
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu
Serentak tahun 2019, dibentuk juga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di 3
(tiga) daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun 3 (tiga) daerah tersebut yaitu : Kota
Subulussalam, Kab. Pidie Jaya dan Kab. Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana telah
diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.
E. Jadwal dan waktu rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017
Dalam hal tata cara dan lain-lain termasuk timiline pembentukan
Bawaslu Provinsi berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 akan diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (yang sedang dalam proses
penyusunan). Mekanisme rekrutmen yang paling dekat akan
dilaksanakan terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang akan
berakhir masa tugasnya pada Februari 2018, dimana tim seleksi harus
sudah ditetapkan paling lambat 15 hari sebelum 5 bulan berakhirnya
masa tugas dan rekrutmen serta evasluai terhadap Bawaslu
Kabupaten/Kota akan dilaksanakan setelah tahapan pilkada selesai
F. Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan
Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden,
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
Pemungutan Suara
• PenambahanPengawas TPS (3 org)
• Design suratsuara danFormulirperhitungansuara oleh KPPS.
• Maks 500 Pemilih per TPS
Penghitungan Suara
• Jika surat suara paling banyak adalah 2.550 surat suara
• waktu rata - rata 10 detik untuk setiap penghitungan 1 (satu) surat suara
Pengisian Formulir
• Penjumlahan C1 Plano rata-rata ± 20 mnt ( 5 jns = 100 mnt)
• Pengisian BA, rata-rata ± 4 mnt ( 5 jns = 20 mnt)
• Pengisian BA, rata-rata ± 4 mnt ( 5 jns = 20 mnt
• .......
Simulasi dan rekomendasi, dijelaskan pada hal 25 s.d .27
BAWASLU SIMULASI PUNGUT & HITUNG
SUARA
Rekomendasi:
• Penambahan PengawasTPS (3 org)
• Design surat suara danFormulir perhitungansuara oleh KPPS.
• Maks 500 Pemilih per TPS
22