MANAJEMEN PEMBIAYAAN LPI

Dosen Pengampu :Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

Disusun Oleh :Nama : Retno Wiyanti F.

NIM : 143111315Kelas : 5H/PAI

Assalamualaikum Wr.wb ...

1. Instansi PemerintahPerangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI, Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

2. Akuntabilitas Kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

PENGERTIAN

3. Kinerja Instansi Pemerintah Gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaram dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

LAKIP

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

FUNGSI LAKIP Suatu media hubungan kerja organisasi yang

berisi data dan informasi. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu

instansi kepada pemberi wewenang dan mandat. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah. Media informasi.

a. Pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan.

c. Perbaikan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

d. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi.

e. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output.

f. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana.

g. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders.

h. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Tujuan LAKIP

KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK

Laporan akan dikatakan bermanfaat apabila telah dapat menyajikan informasi yang kredibel kepada penggunanya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai yakni :

1. Dapat dipahami 2. Relevan 3. Handal, dan 4. Dapat diperbandingkan.

PERSYARATAN PELAKSANAAN AKIP

Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telahditetapkan.

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yangdiperoleh.

Jujur, obyektif, transparan, dan akurat. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

PRINSIP-PRINSIP LAKIP• Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus

proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

• Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

• Prinsip manfaat. Yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

MANFAAT LAKIP

Meningkatkan akuntabilitas instansi.

Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab instansi.

Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel).

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel.

Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan

program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi

instansi.

Analisis

1. Menurut kalian, seberapa pentingkah laporan akuntabilitas pada suatu organisasi atau instansi pemerintah ?

2. Menurut kalian perlukah sosialisasi penyusunan LAKIP dilakukan kembali ?

3. Menurut kalian, sudahkah efektif dan efisien laporan akuntabilitas di instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia pada masa kini?