LATAR BELAKANG ADANYA DASAR DAN TUJUAN NEGARA INDONESIA MERDEKA

KELOMPOK 6 :• CANDRA TEJA KUSUMA (06)• DESTI RIZKI ARTINI (09)• SHANFARIZA NEVADA (24)• WAHYU ADI NUGRAHA (27)• WILDAN ZALFI R (28)

Tujuan dari kemerdekaan Indonesia

• Kemerdekaan dalam arti luas yaitu suatu kebebasan dari belenggu penjajahan, kita bebas dan terlepas dari sangkar penjajah dan kita bebas bagai burung terbang, perjuangan kemerdekaan kita berhasil  mengusir para penjajah dan negara kita menjadi negara yang berdaulat.

• Kemerdekaan bagi sebuah bangsa merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri dan menentukan nasibnya. Subjek dari sebuah bangsa yang merdeka adalah kekuasaan, dengan mana ia bisa mempergunakan apa yang dimilikinya untuk mencapai apa yang diinginkannya.

• Sebuah bangsa yang merdeka mestilah punya tujuan. Tidak ada bangsa merdeka tanpa memiliki tujuan nasional. Para pendiri bangsa kita sudah merumuskan cita-cita nasional atau tujuan kemerdekaan itu jauh sebelum negara ini dideklarasikan merdeka. Ini sudah ditanamkan oleh para pejuang pembebasan nasional kepada setiap rakyat yang berjuang, bahwa kemerdekaan punya tujuan.

• Rumah “Indonesia merdeka” ini punya tujuan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua penghuninya.  Akan tetapi, supaya bisa mencapai tujuan itu, bangsa kita harus dipastikan benar-benar merdeka, benar-benar bedaulat. Jangan hanya merdeka setengah-setengah atau berdaulat setengah-setengah.

• Supaya bisa berdaulat penuh, maka bangsa kita harus berdaulat dalam segala bidang dan lapangan kehidupannya

1. kita harus berdaulat dalam memiliki dan menggunakan segala potensi yang kita miliki: kekayaan alam, posisi geografis, rakyat, territorial, dan lain-lain. Semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional: masyarakat adil dan makmur.

2. Kita harus berdaulat terhadap kemauan bangsa kita sendiri, tentang jalan apa yang mesti kita lalui dan tidak lalui, tanpa dipaksa mengikut jalan yang didiktekan pihak lain atau bangsa lain.

3. Setiap bangsa merdeka harus memiliki martabat dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang tinggi. Hanya bangsa yang bermartabat-lah yang bisa memangku kemerdekaan sejati.

• Inilah masalah bangsa kita sekarang,

kedaulatan terhadap kekayaan alam dan

territorial kita tidak lagi penuh. Sejak

jaman orde baru hingga sekarang ini,

sebagian besar kekayaan alam kita

dikeruk oleh perusahaan asing. Rakyat

kita, selaku pemilik sah terhadap

kekayaan alam itu, hampir tidak pernah

mencicipinya.

• Pemerintahan sekarang juga sangat

mengabaikan kedaulatan territorial kita. Sudah

banyak pula dan daratan kita dicaplok oleh pihak

asing, baik dicaplok paksa seperti yang dilakukan

Malaysia, maupun dibeli atau disewa oleh orang-

orang asing. Padahal, ekstensi sebuah bangsa

mestilah menempati sebuah teritori. Tidak ada

bangsa merdeka penuh tanpa teritori.

• Penyelenggaraan ekonomi bukan lagi untuk

menciptakan masyarakat adil dan makmur, tetapi

sekedar untuk “pemakmuran segelintir orang”.

Akibatnya, bangsa kita bukannya mendekati

masyarakat adil dan makmur, malah masyarakat

kita mengalami kesenjangan pendapatan dan

ketidakmerataan ekonomi yang sangat parah.

• Oleh karena itu, kami kembali berusaha

menegaskan, bahwa bila kita masih punya

kehendak untuk menuju masyarakat adil dan

makmur, maka sejak sekarang kita harus bisa

memilih perbuatan dan jalan yang benar-benar

mengarah pada tujuan itu. Makanya, kita harus

benar-benar merdeka dan berdaulat!

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum

dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara

Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia

sendiri. Sebagai ideologi bangsa dan negara

Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya

merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran

seseorang atau kelompok orang sebagaimana

ideologi-ideologi lain di dunia.

Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat

istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius

yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat

Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur

unsur pancasila tersebut diangkat dan dirumuskan

oleh para pendiri negara, sehingga pancasila

bekedudukan sebagai dasar dan ideologi bangsa.

Dengan kata lain, Pancasila merupakan Dasar

Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena

memuat norma-norma yang paling mendaasar

untuk mengukur dan menentukan keabsahan

bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta

kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam

proses pemerintahan.

PROSES PERUMUSAN PANCASILA(Sidang pertama BPUPKI)

Diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Choosakai pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut (realisasi) dari “Janji Kemerdekaan” bagi Bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo.

BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

BPUPKI mengadakan sidang pertama pada

tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 untuk membicarakan

dasar Indonesia Merdeka.

Gagasan yang diusulkan oleh Mohammad Yamin (29 Mei 1945) :

 (1) Peri Kebangsaan

 (2) Peri Kemanusiaan

 (3) Peri KeTuhanan

 (4) Peri Kerakyatan

 (5) Kesejahteraan

Gagasan yang diusulkan oleh Prof Dr Soepomo (31 Mei 1945) :

(1)Persatuan

(2)Kekeluargaan

(3)Mufakat dan Demokrasi

(4)Musyawarah

(5)Keadilan Sosial

 

Gagasan yang diusulkan oleh Ir Soekarno (1 Juni 1945) :

(1)Kebangsaan Indonesia

(2)Internasionalisme atau Peri

Kemanusiaan

(3)Mufakat atau Demokrasi

(4)Kesejahteraan Sosial

(5)Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Panitia Sembilan”.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang kedua BPUPKI(10-17 Juli 1945)

Pada masa persidangan yang kedua,

BPUPKI membahas rancangan undang undang

dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang

undang undang yang diketuai oleh Ir

Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk

kelompok kecil yang beranggotakan tujuh

orang yang khusus merumuskan rancangan

UUD.

Ir Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia

Perancang UUD pada sidang BPUPKI (14 Juli).

Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok,

yaitu :

• Pernyataan Indonesia merdeka

• Pembukaan UUD

• UUD (batang tubuh)

Pada tanggal tanggal 15 dan 16 Juli 1945

diadakan sidang untuk menyusun UUD

berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang

UUD.

Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan

hasil kerja penyusunan UUD dan laporan

tersebut diterima dengan bulat.

Pembentukan PPKI

BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang(7

Agustus 1945) sebagai gantinya Jepang membentuk

PPKI. PPKI mengadakan rapat pada tanggal 8

Agustus 1945. Sebelum  rapat dimulai,

SoekarnoHatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Mr.

Kasman Singodimedjo, K. H. A Wahid Hasyim dan

Teuku Moh. Hasan untuk membahas masalah

rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang

telah dibuat sebelumnya.

Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang

berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pemeluk

agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia

bagian timur merasa keberatan terhadap kalimat

tersebut. Bahkan mereka mengancam akan

mendirikan negara Indonesia bagian timur.

Drs. Moh. Hatta dan keempat tokoh

Islam kemudian memasuki salah satu ruangan

untuk membahas masalah. Dalam waktu 15

menit dicapai kesepakatan untuk mengganti

sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha

Esa”.