i

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tim EKPD Universitas Maritim Raja Ali

Haji (UMRAH) Tanjungpinang telah dapat menyelesaikan evaluasi kinerja pembangunan

di Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2010 dan saat ini kembali dipercaya untuk

melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi

Kepulauan Riau. Evaluasi kinerja pembangunan merupakan instrumen penting di dalam

proses pembangunan sebab hanya dengan evaluasi maka kita dapat mengetahui

apakah berbagai perencanaan pembangunan tersebut dapat mencapai sasaran dan mampu

mewujudkan berbagai tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Lebih

daripada itu, di dalam konteks kepentingan Nasional yang lebih luas, evaluasi kinerja

pembangunan daerah memiliki posisi strategis karena dapat digunakan sebagai

mekanisme kontrol untuk menyakinkan para pemangku kepentingan apakah perencanaan

pembangunan pada level nasional menjadi acuan atau dapat diterjemahkan oleh para

perencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Tim Independen dari Universitas

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS). Adapun tujuan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun

2011 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja RPJMN 2010 – 2011 di Provinsi

Kepulauan Riau dan juga mengukur relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakkan dan

strategi pengembangan RPJMN 2010 – 2014 di Provinsi Kepulauan Riau serta untuk

Dalam pelaksanaan evaluasi ini Tim EKPD UMRAH akan melakukan konsolidasi

antar anggota tim, akan melakukan rapat-rapat pembahasan dan diskusi internal

peneliti, akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan

SKPD lainnya.

Dengan dimulainya penulisan laporan ini, Tim EKPD UMRAH mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah dan akan membantu proses pengumpulan

data, analisis, hingga penulisannya. Karena tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait maka

proses evaluasi ini tentu saja tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Tanjungpinang, 15 Juni 2011 Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji

Prof. Dr. H. Maswardi M. Amin, M.Pd

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .................................................................................................. 1B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN ................................................................... 3C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............................................ 4

BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU .................. 5

A. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 2010 DAN 2011. ......... 5B. RELEVANSI ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN RPJMN 2010 – 2014 ...................................................................... 8C. EVALUASI TEMATIK ............................................................................................... 9

BAB III PENUTUP ...........................................................................................................10

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem

perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi

antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara

pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil

kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4)

administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan

hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran

tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang

didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan

terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan,

demikian juga pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

2

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. E ne rg i

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada

RPJMN 2010- 2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian

target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu

strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-

2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya

berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq.

Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku

evaluator eksternal.

3

B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN

No Tujuan Sasaran Keluaran 1. Untuk melengkapi baseline

data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010- 2014 di tiap daerah.

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010- 2014 di tiap daerah 2. Tersedianya informasi dasar

untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah

2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

2. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

1. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

4

C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU Anggota tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dosen-dosen Universitas

Maritim Raja Ali Haji yang terdiri dari berbagai latar belakang ilmu. Berikut adalah nama-

nama tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2011:

1. Prof. DR. H Moeljadi, SE, M.Si,. M.Sc 2. Rafki Rasyid, SE, MM 3. Agus Hendrayady, S.Sos, MM 4. H. Jamhur Poti, SE, M.Si 5. Akhirman, S.Sos, MM 6. Dony Apdillah, Spi, M.Si 7. Nancy Willian, S.Si, M.Si 8. Rozeff Pramana, ST., MT

5

BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 2010 DAN 2011.

A.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan provinsi yang relatif muda. Berdiri

pada tahun 2002 yang didasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2002 dan

merupakan provinsi ke 32 di Indonesia. Kabupaten / kota yang terdapat di Provinsi

Kepri terdiri dari: Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten

Kepulauan Lingga.

Kondisi alam yaitu Provinsi Kepri terdiri dari 96% lautan dan hanya 4 % daratan telah

membuat Kepri menjadi salah satu provinsi yang unik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi

lainnya di Indonesia. Provinsi Kepri harus mengembangkan diri dengan menjadikan konsep laut

dan kemaritiman sebagai dasar pembangunan.

Ditilik dari visinya yaitu : Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat

Pertumbuhan Perekonomian Nasional dengan Payung Budaya Melayu dan Memiliki

Masyarakat yang Sejahtera, Cerdas dan Berahklak Mulia. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi

menjadi prioritas utama dengan tidak melupakan budaya melayu untuk membentuk moral dan

akhlak masyarakat.

Visi tersebut diuraikan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Mendorong Terciptanya Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Seluruh Wilayah

Kepulauan Riau yang Akan Menumbuh Kembangkan Kegiatan Industri & Pariwisata

yang Berbasis Kelautan.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Menuju Kehidupan yang Makmur, Sejahtera,

Sehat, Berbudaya dan Berkeadilan.

3. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Pembangunan yang Unggul dan

Berahklak Mulia.

Sementara itu, Kepri merupakan salah satu provinsi muda di Indonesia yang

didirikan atas semangat kemandirian oleh para pendirinya. Sejarah pendirian Provinsi

Kepri dapat diuraikan sebagai berikut:

6

Tahun 1950 : Kepri sebagai salah satu Resident di bawah Provinsi Sumatera Tengah

Tahun 1956 : Dibentuk Provinsi Riau dengan Ibukota Tanjungpinang

Tahun 1957 : Ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru

Th 1956 - 2002 : Kepri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau

Tahun 1999 : Dibentuk Kota otonom baru yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam

Tahun 2001 : Dibentuk Kota Otonom Tanjungpinang

Tahun 2002 : Undang-Undang pembentukan Provinsi Kepri ditetapkan

Tahun 2003 : Dibentuk Kabupaten Lingga

Tahun 2004 : Dimulainya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepri

Tahun 2008 : Dibentuk Kabupaten Kep. Anambas, sebagai kabupaten termuda sehingga Provinsi Kepulauan Riau sekarang memiliki 5 (lima)Kabupaten dan 2 (dua) Kota

• Ide pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Provinsi dicetuskan dalam

Musyawarah Besar masyarakat Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 1999 di Royal

Palace Hotel Tanjungpinang

• MUBES kemudian membentuk Tim 9 (sembilan). Kemudian Tim 9 ini merupakan

embrio bagi BP3KR (Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau) sebagai

wadah mewujudkan cita-cita bersama pembentukan provinsi Kepulauan Riau

• Tanggal 4 Februari 2002, Pemerintah C.q. Mendagri menyetujui pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau dan Menteri dalam negeri menugaskan Dewan pertimbangan Otonomi

daerah (DPOD) untuk memberikan rekomendasi kelayakan berdirinya Provinsi

Kepulauan Riau

• Tanggal 24 September 2002, Ditetapkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi kepulauan Riau

• Penyelenggaraan pemerintahan provinsi kepulauan Riau secara resmi pada tanggal 1

Juli 2004, sejak pelantikan carateker pejabat Gubernur Kepulauan Riau, Drs. Ismeth

Abdullah

• Tanggal 30 Juni 2005 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon

7

Gubernur dan wakil Gubernur Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani

dinyatakan sebagai pemenang

• Pelantikan Kdh / Wakil Kdh hasil Pilkada pada tanggal 19 Agustus 2005, sesuai dengan

Kepres Nomor 150/M/2005 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif

masa bhakti 2005-2009, yaitu Gubernur Kepri Drs. H. Ismeth Abdullah dan Wakil

Gubernur Drs. H. Muhammad Sani

A.2. Evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional tahun 2010 dan

2011 ini tentu saja yang utama adalah melengkapi data. Data yang dibutuhkan dalam

hal ini adalah antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

- Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

- Angka pengangguran di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

- Angka kematian bayi di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

- Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

- Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011

Sebenarnya data tersebut di atas untuk tahun 2009 telah dikumpulkan dalam analisis

tahun lalu. Sehingga data yang perlu dilengkapi hanyalah pada tahun 2010 dan triwulan pertama

atau kedua di tahun 2011. Mengingat bahwa data tersebut di atas pernah dikumpulkan pada

periode evaluasi sebelumnya maka melengkapi data 2010 – 2011 relatif lebih mudah. Namun

begitu, kendala yang sering dihadapi adalah lambatnya pemerintah daerah terkait dalam meng-

update data di instansi masing-masing. Sehingga dalam hal ini kemungkinan untuk

mendapatkan data tahun 2011 akan sedikit lebih sulit. Sama seperti tahun sebelumnya, data

yang tidak didapatkan akan dicoba diprediksi dengan memakai metode statistik. Data juga bisa

dilengkapi dengan ekspos yang dilakukan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan

yang akan dilakukan. Target-target yang diumumkan pemerintah daerah merupakan sumber

utama dalam analisis kinerja nantinya.

Setelah data di atas di dapatkan, langkah selanjutnya adalah membandingkan data

tersebut dengan data nasional pada tahun yang sama. Untuk indikator yang ada target

kinerjanya pada tahun 2010 – 2011, maka dilakukan analisis untuk melihat tercapai atau

tidaknya target kinerja tersebut. Analisis juga dilakukan dengan cara memprediksi kemungkinan

tercapai atau tidaknya target kinerja yang telah ditetapkan tentu saja dengan penjelasan logis

dan ilmiah. Sementara untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka analisis

dilakukan dengan cara analisis time series. Yaitu dengan cara melihat trend pergerakkan dari

indikator tersebut. Berikut penyebab kenapa menaik atau menurunnya arah dari indikator

8

tersebut. Indikator penunjang dari indikator utama tersebut menjadi faktor utama untuk

melakukan analisis.

B. RELEVANSI ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN RPJMN 2010 – 2014

Untuk melakukan analisis masalah isu strategis ini, Bappenas selaku koordinator EKPD

2011 telah mengidentifikasi apa yang menjadi isu strategis dalam pengembangan RPJMN 2010

– 2014 tersebut. Tim EKPD Provinsi Kepri dalam hal ini akan membandingkan antara RPJMN

2010 – 2014 dengan RKPD 2010 – 2011 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini yang paling

utama yang akan dilihat adalah kaitan isu strategis di tingkat nasional dengan isu strategis di

tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu yang akan dilihat adalah sasaran yang akan dicapai di Provinsi Kepulauan

Riau. Untuk meninjau apakah sasaran tersebut sudah sesuai ataukah belum dengan apa yang

ada dalam buku RPJMN 2010 – 2014.

Lebih lanjut, hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk dianalisis adalah arah kebijakkan

dan strategi yang dijalankan di Provinsi Kepulauan Riau. Akan ditinjau apakah kebijakan dan

strategi tersebut sudah relevan dengan kebijakkan dan strategi pemerintah pusat ataukah

belum.

Untuk melaksanakan tiga hal di atas, Tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau sudah

menjalin komunikasi dan kerjasam intensif dengan pihak Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.

Baik dalam hal penyediaan data pendukung maupun dalam hal diskusi untuk menyelaraskan

pandangan agar analisis bisa dilakukan lebih tepat dan mendalam. Kerjasam dalam EKPD

tahun sebelumnya semakin memudahkan hal ini untuk dilakukan.

Jadi dalam hal ini tiga hal yang akan dianalisis adalah:

- Relevansi Isu Strategis di Provinsi Kepulauan Riau dengan Isu Strategis di tingkat

nasional.

- Relevansi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran di

tingkat nasional.

- Relevansi arah dan kebijakkan serta strategi pengembangan di Provinsi Kepulauan

Riau dengan arah dan kebijakan serta pengembangan di tingkat nasional.

Untuk melihat relevansi di tingkat nasional dan di tingkat provinsi ini, Bappenas sudah

menyediakan panduan berupa tabel yang hanya tinggal di isi oleh tim EKPD Provinsi Kepulauan

Riau. Analisis relevansi ini akan menjadi bab tersendiri nantinya dalam laporan akhir EKPD 2011

di Provinsi Kepulauan Riau.

9

C. EVALUASI TEMATIK Evaluasi tematik adalah evaluasi baru dalam pelaksanaan EKPD. Evaluasi ini

dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan kebijakkan yang akan disampaikan ke pemerintah

dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Evaluasi tematik ini

merupakan masukan bagi Bappenas untuk perencanaan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan evaluasi tematik ini, tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau akan

melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang ada di

Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan koordinasi ini adalah untuk melihat hasil-hasil studi yang telah

dilakukan yang menjadi isu utama dalam pembangungan di Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinasi juga akan dilakukan tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan para stake

holders yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Utamanya adalah pihak pengusaha, serikat

pekerja, dan pemerintah di daerah tingkat II untuk melihat isu tematik di daerah tingkat II tersebut.

Sebab, pembangunan di Provinsi Kepri relatif sangat timpang mengingat kondisi geografis yang

terdiri dari sebagian besar lautan. Jadi akan lebih tepat jika meninjau isu tematik ini dengan

melihat ke daerah-daerah tingkat II di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

10

BAB III PENUTUP

Secara umum Tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kondisi yang

siap untuk melakukan evaluasi dan melangkah kepada tahapan evaluasi berikutnya yaitu

menilai capaian prioritas pembangunan di Provinsi Kepuluan Riau. Juga mengidentifikasi

kesesuaian atau relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakkan dan strategi pengembangan

RPJMN 2010 – 2014. Serta melakukan evaluasi tematik.

Namun, kendala dan hambatan di lapangan tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kemungkinan terbesar yang akan menjadi hambatan adalah kesulitan dalam mendapatkan data

pada tahun 2011 mengingat lambatnya update data di instansi-instansi terkait di lingkungan

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Tapi, hal ini tentu saja akan menjadi tantangan yang

akan memicu semangat kerja tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan

tugasnya pada tahun ini.

Akhirnya, segala kekuatan hanya datang dari Allah SWT dan tim EKPD berharap

mendapatkan bantuan dari semua pihak yang dibutuhkan untuk membantu demi

terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Provinsi Kepulauan Riau.