KRONOLOGI KASUS

Kasus Enron dimulai dengan dikeluarkannya Keppres No. 5 Tahun 1998 yang

membatalkan beberapa proyek Pemerintah, termasuk proyek PLTU Pasuruan tersebut.

Sementara itu, Enron adalah salah satu anggota yang termasuk dalam Konsorsium East Java

Power, sehingga secara otomatis ia juga dirugikan akibat pembatalan secara sepihak yang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan berlandaskan pada argumentasi bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan

pembatalan perjanjian (breach of contract), maka Enron mengajukan klaim ke MIGA dan

memperoleh kompensasi. Karena pembatalan tersebut, Indonesia harus membayar sebesar 15

juta dollar kepada MIGA. Skema pembayaran klaim tersebut telah disepakati dengan cara

mengangsur dalam periode tertentu. Enron mulanya tidak akan mengajukan klaim kepada

MIGA, bila diikutsertakan dalam proyek pipanisasi Pertamina di Jambi.

Komentar negatif terhadap pembayaran klaim tersebut muncul akibat besarnya total

pembayaran yang harus dibayar oleh Indonesia dalam kondisi perekonomian yang sedang

morat-marit. Meski demikian dalam memandang masalah tersebut secara obyektif, perlu

dilihat terlebih dahulu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Konsorsium East Java

Power, yang sayangnya merupakan barang yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik.

Sementara bila dilihat dari kacamata hukum internasional, Indonesia memiliki komitmen

untuk tunduk pada ketentuan MIGA, termasuk mengenai konsekuensi hukum atas pembatalan

perjanjian yang dilakukannya secara sepihak terhadap para investor asing yang telah

menjaminkan investasinya (di Indonesia) kepada MIGA. Meski tidak dapat dipungkiri, kasus

Indonesia dengan Enron ini memiliki dampak untuk semakin menurunkan tingkat

kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, yang ironisnya, adanya kepercayaan investor

asing merupakan salah satu faktor penting yang menjadi alasan diratifikasinya konvensi

MIGA oleh Indonesia.

ANALISIS KASUS

1. Badan yang memberikan jaminan asuransi (asuransi politik1) terhadap investasi asing di

negara berkembang adalah MIGA yang memiliki peranan dalam investasi asing yang

masuk ke Indonesia dengan mendaftarkan investasinya untuk dijamin oleh MIGA. MIGA

atau Multilateral Investment Guarantee Agency adalah suatu organisasi internasional di

bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985. MIGA menyediakan

jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia.

Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah resiko yang sifatnya non-komersial, yaitu

salah satunya adalah Pelanggaran perjanjian (breach of contract). Dalam hal terjadi

wanprestasi, maka pihak investor harus segera menempuh mekanisme penyelesaian

sengketa sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan ganti

rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Jika, dalam periode waktu tertentu, pihak

investor belum menerima pembayaran atau penyelesaian sengketa yang ditempuh gagal

karena tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah host country, maka MIGA yang akan

membayar kompensasi. Investasi asing yang dijamin oleh MIGA di Indonesia adalah

proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur. Pihak investornya adalah Konsorsium East Java

Power.

2. Pemerintah Indonesia dan Konsorsium2 tersebut sudah menandatangani kontrak, sehingga

pemerintah Indonesia sudah terikat kontrak pada proyek pembangunan PLTU Pasuruan

tersebut, meski pelaksanaannya belum dimulai.

3. Awal dari Kasus Enron itu pada mulanya karena dikeluarkannya Keppres No. 5 Tahun

1998 yang membatalkan beberapa proyek Pemerintah, termasuk proyek PLTU Pasuruan

tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut3:

Bahwa dalam upaya mengatasi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia

beberapa bulan ini, dipandang perlu mengambil langkah-langkah kebijakan

penghematan pengeluaran di semua bidang;

1 Asuransi Risiko Politik adalah kemungkinan gangguan operasi perusahaan multinasional oleh kekuatan politik atau peristiwa yang mereka alami di negara-negara tuan rumah, negara asal, atau sebagai akibat dari perubahan dalam lingkungan internasional. Di negara-negara tuan rumah, risiko politik sangat ditentukan oleh ketidakpastian atas tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga politikm tetapi juga oleh kelompok minoritas, seperti gerakan separatis. 2 pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.3 Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DANSWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANGSEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

Bahwa setelah diadakan pengkajian ulang secara lebih seksama, terhadap

keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah, Badan

Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha

Milik Negara yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47

Tahun 1997 telah dinyatakan dapat diteruskan, ternyata membutuhkan dana yang

sangat besar dan semakin mempersulit upaya penanggulangan gejolak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan

Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa

Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan

dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yangSemula Ditangguhkan atau

Dikaji Kembali;

4. Sementara itu, Enron adalah salah satu anggota yang termasuk dalam Konsorsium East

Java Power, sehingga secara otomatis ia juga dirugikan akibat pembatalan secara sepihak

yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

5. Dengan berlandaskan pada argumentasi bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan

pembatalan perjanjian (breach of contract), maka Enron mengajukan klaim ke MIGA dan

memperoleh kompensasi.

6. Karena pembatalan tersebut, Indonesia harus membayar sebesar 15 juta dollar kepada

MIGA (Hak Subrogarsi4). Tetapi Enron pada mulanya tidak akan mengajukan klaim

kepada MIGA, bila diikutsertakan dalam proyek pipanisasi Pertamina di Jambi. Namun

sayangnya, pihak Pertamina menolak keterlibatan Enron dalam proyek tersebut, meski

pemenang tender dalam proyek tersebut tidak berkeberatan Enron bergabung. Sehingga

4 Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. (Pasal 1400 KUHD)

Art. 18 MIGA Convention, Subrogation:

a) Setelah membayar atau setuju untuk membayar kompensasi kepada pemegang jaminan , Badan akan subrogasi untuk hak atau klaim yang berkaitan dengan investasi dijamin sebagai pemegang jaminan mungkin memiliki terhadap negara tuan rumah dan obligor lainnya seperti . Kontrak jaminan harus menyediakan syarat dan ketentuan subrogasi tersebut .

b) Hak-hak Badan berdasarkan Bagian ( a) di atas harus diakui oleh semua anggota .c) Jumlah dalam mata uang negara tuan rumah yang diperoleh oleh Badan sebagai subrogee sesuai

dengan Bagian ( a) di atas harus diberikan , sehubungan dengan penggunaan dan konversi , pengobatan oleh negara tuan rumah sebagai menguntungkan sebagai pengobatan mana dana tersebut akan berhak di tangan pemegang jaminan . Dalam kasus apapun , jumlah tersebut dapat digunakan oleh Badan untuk pembayaran pengeluaran administrasi dan biaya lainnya . Badan juga akan berusaha untuk masuk ke dalam perjanjian dengan negara tuan rumah pada kegunaan lain dari mata uang tersebut sampai-sampai mereka tidak dapat digunakan secara bebas .

Enron tidak jadi terlibat dalam proyek pengganti investasinya di PLTU Pasuruan dan

kemudian mengajukan klaim terhadap MIGA.

7. Secara obyektif, perlu dilihat terlebih dahulu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan

Konsorsium East Java Power, yaitu:

Barang yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik.

Indonesia memiliki komitmen untuk tunduk pada ketentuan MIGA

Konsekuensi hukum atas pembatalan perjanjian yang dilakukannya secara sepihak

terhadap para investor asing yang telah menjaminkan investasinya (di Indonesia)

kepada MIGA.

8. Kasus Indonesia dengan Enron ini memiliki dampak untuk semakin menurunkan tingkat

kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, yang ironisnya, adanya kepercayaan

investor asing merupakan salah satu faktor penting yang menjadi alasan diratifikasinya

konvensi MIGA oleh Indonesia.

9. Pada kasus ini seharusnya organisasi internasional seperti MIGA maupun Enron harus

memperhatikan Prinsip Prefensi Negara Berkembang, yang dimana prinsip ini

Mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu

bagi negara berkembang negara-negara berkembang ini perlu mendapatkan perlakukan

khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka, misalnya pengurangan

bea masuk untuk produk-produk negara sedang berkembang ke dalam pasar negara maju.

Dasar teori dari sistem prefensi ini :

Negara-Negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban-kewajiban

MFN untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarifnya pada

impor-impor barang, manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara

sedang berkembang.

Menurut mereka, hal tersebut akan memberikan negara-negara sedang berkembang

suatu keuntungan kompetitif tertentu dalam masyarakat industri yang menjadi

sasaran ekspor.

tetapi pada kenyataannya Enron tidak memperhatikan prinsip tersebut dan menambah

kerugian bangsa Indonesia yang pada saat itu kondisi ekonomi bangsa Indonesia lagi

dalam masa yang sulit. sehinnga pada akhirnya dikeluarkan Keppres No.5 Tahun 1998

yang merupakan wujud dari pembatalan sepihak pemerintah Indonesia karena besarnya

biaya proyek yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk membangun proyek-

proyek yang mereka perjanjikan.

PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa antara Enron dengan pemerintahan Indonesia, adalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatalan perjanjian (breach of contract), maka

Enron mengajukan klaim ke MIGA dan memperoleh kompensasi. Karena pembatalan

tersebut, Indonesia harus membayar sebesar 15 juta dolar kepada MIGA karena Indonesia

telah meratifikasi MIGA Convention, sehingga Indonesia menjadi negara anggota MIGA dg

segala hak dan kewajibannya. Kewajiban Indonesia adalah menerima hak subrogasi MIGA.

MIGA karena hak subrogasi, setelah membayar asuransi kerugian kepada investor asing

yg menderita non-commercial risk di Indonesia, berhak menuntut pengembalian/pembayaran

kembali dari Pemerintah Indonesia atas asuransi yg sudah dibayarkannya kepada investor

asing tsb. Skema pembayaran klaim tersebut telah disepakati dengan cara mengangsur dalam

periode tertentu. Enron mulanya tidak akan mengajukan klaim kepada MIGA, apabila bila

diikutsertakan dalam proyek pipanisasi Pertamina di Jambi. Tetapi pihak Pertamina menolak

keterlibatan Enron dalam proyek tersebut.

Secara obyektif, perlu dilihat terlebih dahulu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan

Konsorsium East Java Power, yaitu:

Barang yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik.

Sementara bila dilihat dari kacamata hukum internasional, Indonesia memiliki

komitmen untuk tunduk pada ketentuan MIGA

Konsekuensi hukum atas pembatalan perjanjian yang dilakukannya secara

sepihak terhadap para investor asing yang telah menjaminkan investasinya (di

Indonesia) kepada MIGA.

KESIMPULAN

Dapat dismpulkan bahwa dalam kasus ini ditemukan fakta-fakta, yang diantaranya adalah

Barang yang tidak boleh disebar luaskan kepada publik.

Sementara bila dilihat dari kacamata hukum internasional, Indonesia memiliki

komitmen untuk tunduk pada ketentuan MIGA karena Pemerintah Indonesia

telah meratifikasi konvensi MIGA, yaitu salah satu kewajiban pemerintah

Indonesia adalah Hak Subrogasi MIGA.

Konsekuensi hukum atas pembatalan perjanjian yang dilakukannya secara

sepihak terhadap para investor asing yang telah menjaminkan investasinya (di

Indonesia) kepada MIGA. Dengan adanya Hak Subrogasi yang dimiliki oleh

MIGA yang merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memenuhinya

maka pemerintah Indonesia harus membayar sebesar 15 juta dollar AS sebagai

bentuk sanksi atas pembatalan kontrak secara sepihak Indonesia kepada

Enron.

TUGAS TERSTRUKTUR 2 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

TENTANG

SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ENRON DAN INDONESIA (MIGA – INDONESIA)

oleh

Kelompok 3

Agustinus Riyan A 115010100111079

Yanels Grasione D 115010107111103

Aditya Wardana 115010107111102

Mario Gumpar Sianipar 115010107111206

Emir Muharamsyah 115010107111204

David Oloan Purba 115010105111009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014