KESENJANGAN SOSIAL

Menunggu Sentuhan Jokowi di Tambora

WAYAN AGUS P

TEMPO.CO, Jakarta - Gang selebar satu meter itu penuh sesak. Beberapa ibu-ibu asyik menggoreng ikan dan tahu. Tak hanya menggoreng ikan, mereka juga asyik ngerumpi. Kali ini, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi topik obrolan yang sempat Tempo dengar.

Dua jengkal dari wajan, beberapa sepeda motor diparkir sekenanya asal tak melintang di jalan. Tak jauh dari sana, di lantai 2, jemuran basah baru saja digantung. Aneka macam pakaian, mulai celana panjang, kemeja, kaos oblong hingga celana dalam menari-nari ditiup angin. Di bagian bawah, saluran got berwarna pekat kehitaman mampat karena tersumbat sampah.

Itulah secuil pemandangan di sudut perkampungan di dekat Stasiun Angke, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, akhir pekan lalu. Masih ada ribuan sudut di Jakarta dengan pemandangan nyaris serupa. Apalagi jika ditambah kali yang pekat, airnya tidak bergerak dengan sampah terserak.

“Mau bagaimana mengubah pola hidup yang sudah bertahun-tahun seperti ini?” kata Bahrul, warga di pinggir rel dekat Stasiun Angke ketika ditemui Tempo pada Ahad, 23 September 2012.

Hanya sepelemparan batu dari kelompok ibu-ibu yang entah ngerumpi sambil memasak atau memasak sambil ngerumpi, belasan bocah bertelanjang kaki asyik bermain bola. Debu-debu beterbangan dan tidak ada yang peduli. Warung Tegal, penjual es buah dan kelapa muda, hingga penjual bakso keliling ada di perkampungan ini. Semuanya membaur dalam kesumpekan dan kesemrawutan di lingkungan yang jauh dari bersih, apalagi sehat. Tak hanya berfungsi sebagai jalan untuk berlalu lalang, bagi keluarga yang tak memiliki dapur, gang ini juga berfungsi untuk menaruh piring bekas makanan hingga tempat berjualan. Sejengkal tanah menjadi begitu berharga. Semuanya difungsikan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Jangan heran bau pelembut pakaian acap bercampur dengan bau pindang goreng dan knalpot kendaraan. Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terpadat di Asia Tenggara. Setiap satu kilometer persegi wilayah ini dihuni lebih dari 40 ribu penduduk. Jangan heran, dengan luas dan penduduk seperti itu, aktivitas di kecamatan ini hidup 24 jam. Warga kerap tidur bergantian karena tidak memiliki tempat tidur yang layak. Selain kumuh, tingkat kepadatan seperti ini rawan bencana kebakaran. Pada Lebaran lalu saja, terjadi lebih dari 20 musibah kebakaran di kecamatan ini. Pemukiman seperti inilah yang yang ingin ditata oleh Joko Widodo, calon gubernur yang menurut hasil hitung cepat akan memimpin DKI Jakarta hingga 2017.

Namun, sebagian warga yang ditanya Tempo mengaku pesimistis. Bahrul, misalnya. Menurut dia, warga sudah terbiasa hidup macam begini sejak puluhan tahun. Mengubah pola hidup menjadi lebih baik sekali pun, kata Bahrul, butuh tantangan. “Jokowi harus sering berdialog dengan masyarakat,” Bahrul menyarankan. Penuturan serupa juga disampaikan Yatno, warga Kampung Janis, Kelurahan Pekojan. Yatno merupakan salah satu korban kebakaran pada 28 Juli 2012 lalu. Dia tak yakin, Jokowi bisa mendekati warga. Apalagi, program penataan rumah warga yang selama ini ditawarkan pemerintah kerap kali tidak memiliki konsep yang jelas. Dia ragu Jokowi bisa mengubah keadaan. “Kalau ini memang jalur hijau, ya pemerintah harus tegas melarang adanya bangunan,” kata dia merujuk sejumlah bangunan permanen di bantaran kali dan bantaran rel. Banyak warga Tambora mengamini ucapan Yatno. Pria itu jadi makin bersemangat memberikan contoh. Dia lalu menunjuk pembangunan Rumah Susun Angke yang semula disebut-sebut sebagai solusi permukiman kumuh Jakarta. Menurut dia, meskipun semula layak, toh akhirnya rusun ini tetap saja jadi kumuh dan tidak terawat. “Jalan tetap kotor dan got tetap tersumbat,” ujarnya.Jika ingin mengubah tata ruang dan bangunan di pemukiman kumuh, Jokowi diminta melibatkan warga. Yatno khawatir, seandainya warga tidak dilibatkan sejak awal, program Jokowi tidak akan berjalan dengan baik. “Kami pengin lihat dulu bagaimana gambarannya,” kata dia.

Mengapa muncul masalah tersebut?

Kemunculan masalah tersebut ditandai dengan beberapa faktor, yakni:1.Meningkatnya jumlah penduduk tanpa adanya pengendalian2.Faktor urbanisasi individu tanpa ada rencana sebelumnya, sehingga terpaksa menetap di kawasan tersebut karena biayanya yang murah.3.Tingkat kesejahteraan penduduk yang timpang dan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak merata.4.Dampak globalisasi berupa diferensiasi sosial atau seleksi alam yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial.5.Terjadinya sentralisasi ekonomi di perkotaan yang menyebabkan hanya wilayah-wilayah tertentu yang digunakan sebagai pusat perekonomian.

Adakah akibat yang dihasilkan?1. Semakin padatnya pemukiman penduduk yang kumuh

di kawasan kota2. Besarnya ketimpangan sosial yang mengindikasikan

terbentuknya kelompok sosial antara si kaya & si miskin

3. Semakin padatnya penduduk miskin di wilayah kota akibat derasnya arus urbanisasi

4. Terjadi konflik antara pemerintah dengan warga yang menempati pemukiman kumuh, sebagai contohnya adalah penggusuran

5. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran akibat padatnya pemukiman kumuh semi permanen

6. Munculnya ketidakseimbangan atas berlangsungnya kebijakan moneter yang tetap menempatkan si miskin di bawah si kaya

Cara Mengatasinya:1. Menggalakkan program transmigrasi bagi

penduduk yang mendiami pemukiman kumuh

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat yang ditransmigrasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

3. Melakukan relokasi pemukiman pada zona antara pedesaan dan perkotaan

4. Sosialisasi tentang pengentasan kemiskinan

Peran Pemerintah:1. Tidak meratanya lapangan kerja2. Pemerintah lebih mementingkan

kepentingannya sendiri daripada kepentingan masyarakat

3. Fasilitas umum yang melakukan prioritas terhadap kelompok sosial si kaya dan si msikin

Manfaat yang dapat diambil:1. Menjadi sadar akan pematuhan etika dan

semakin besarnya rasa dan keinginan untuk memperbaiki tatanan sistem pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan sosial di masa depan

2. Mengetahui penyebab munculnya dari masalah tersebut

3. Semakin munculnya rasa syukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa

4. Adanya kesadaran dalam memperbaiki logika ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia