SISTEM PELAKSANAAN WAJIB LAPOR

PP No. 25 Tahun 2011

Soetjipto, dr.,SpKJ(K)

Dept Psikiatri RSUD Dr. Soetomo/ FK Unair

Surabaya

Adiksi/ kecanduanAdiksi adalah:

Penyakit otak Sifatnya kronis dan kumat-

kumatanKompulsif untuk memuaskan

diri pada aktifitas tertentuBerulangkali gagal untuk

mencoba berhenti melakukan perilaku yang spesifik

Tetap melanjutkan perilaku tersebut meskipun tahu hal itu merugikan

PET (Positron Emission Tomography)

controlcontrol on cocaineon cocaine

www.drugabuse.gov

21

22

MDMA (Ecstasy)

23

Heroin/ putauw

24

Kanabinoid/ Ganja

Halucinogen

MDMA/ XTC (Ecstasy)

Karena Adiksi adalah penyakit otak (organik), maka perlu diterapi

Terapi yang dibutuhkan adalah:Biologi: obat-obatanPsikologi: psikoterapi, CBT, HipnoterapiSosial: rehabilitasi sosialSpiritual: memperbaiki hubungan dengan

Tuhan

10

DASAR PEMIKIRAN YURIDIS(AMANAT UU 35/2009)

Pasal 1 PP 25/2011:

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri

yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang

sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau

orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang

belum cukup umur kepada institusi penerima

wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial

11

UU No. 35/2009

Tindakan Hukum

Rehabilitasi

Indonesia Bebas Narkotika 2015

Penegak

Hukum

PASAL 55 AYAT (3) UNTUK MENETAPKAN PP

WAJIB LAPOR

12

UU No. 35/2009

Psl 55 AYAT (3)

PP NOMOR 25 TAHUN 2011TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU

NARKOTIKA

PASAL 13 AYAT

(3), (4), (5), (6)

Penyidik, Penuntut Umum,

atau HakimBerwenang menempatkan Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses

peradilan didalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah

mendapat rekomendasi dari Tim Dokter

Diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi

dengan instansi terkait

Termasuk Korban Penyalahgunaan

Narkotika

Psl 103 ayat 1a, 1b

13

Institusi Penerima Wajib LaporPersyaratan Institusi Penerima Wajib Lapor:

a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan

b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.

14

Institusi Penerima Wajib LaporPersyaratan ketenagaan:

a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;b. keterampilan melakukan asesmen

ketergantungan narkotika;c. keterampilan melakukan konseling dasar

ketergantungan narkotika; dand. pengetahuan penatalaksanaan terapi

rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

15

Institusi Penerima Wajib LaporPrsyaratan sarana

Sarana rehabilitasi masih terpisah-pisah menjadi rehabmed, rehabsos, dan pasca rehab. , walaupun masing2 sudah melakukan gabungan

Perizinan dipegang oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di bidangnya, padahal teoritis “rehabmed, rehabsos, dan pembinaan pasca rehab” sebaiknya dilakukan terpadu

Ke depan Perlu pemikian yang lebih komprehensif dan

terpadu

16

ALUR LAPOR

INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPORPECANDU

CUKUP UMUR ATAU KELUARGA

ORTU ATAU WALI PECANDU BELUM CUKUP UMUR

FASYANKES / PUSREHAB LAIN

INSTANSI PEMERINTAH

17

PENANGANAN

RENCANA

observasi atas perilaku

Rencana rehabilitasi : disepakati oleh Pecandu Narkotika, orangtua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika danpimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

PEMERIKSAAN

OBSERVASIWAWANCARAriwayat kesehatan, riwayat penggunaanNarkotika, riwayat pengobatan dan perawatan,riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas,riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosialPecandu Narkotika

pemeriksaan fisik dan mental

ASESMEN

18

REHABILITASI

PUSAT

REHABILITASI

MEDIK UNTUK

PECANDU

NARKOTIKA

PECANDU PUTUSAN PENGADILAN

PECANDU WAJIB LAPOR

PECANDU PENETAPAN PENGADILAN

Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik,penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter

PECANDU DALAM PROSES PERADILAN

Pelaksanaan PelaporanPelaporan oleh masyarakat, baik yang

bersangkutan atau orang tua yang bersangkutan IPWL : PKM, RS, Klinik, Rehabsos yang

ditetapkan Menkes/Mensos Rehabiitasi medis :

PKM, RS, Klinik yg diberi izin Menkes, standar rehabmed ditetapkan Menkes

Rehabilitasi sosial : Pusrehabsos yg diberi izin Mensos, standar

rehabsos ditetapkan Mensos Pasca Rehab:

Institusi yg ditetapkan Mensos/BNN

Oleh karena Rehabilitasi tidak hanya melaksanakan “wajib lapor”, melainkan juga “putusan PN”, “penetapan PN” dan “dalam proses hukum”, maka berhubungan dengan:Penyidik POLRI, BNNJaksa PUPengadilan

Permasalahan/ Tantangan Sedikitnya pecandu yang datang ke RS baik

untuk rehabilitasi maupun wajib lapor takut? Belum sadar?

Penatalaksanaan rehab berdasarkan putusan pengadilan tidak sesuai aturan:Pasien minta rawat jalan segera setelah

memasuki masa rehab

Pasien melarikan diri

Adanya pemahaman penegak hukum bahwa yang dapat dialihkan ke rehab di RS hanya mereka yang memiliki riwayat pernah direhab (ada kartu bukti rehab)

Keengganan dokter untuk menjadi saksi ahli:Undangan tidak sesuai waktu yang ditentukan, padahal

pekerjaan overload

Beberapa dokter belum memahami tatacara persidangan, ada pertanyaan yang menyudutkan

SDM Konselor Adiksi terbatas

Standar keamanan RS tidak dapat disamakan dengan standar keamanan Lapas/ Rutan.

Perlakuan pecandu di RS adalah sbg pasien keengganan pihak penegak hukum untuk mengalihkan ke rehab (?).

Pembiayaan bagi pecandu PNS/TNI/POLRI belum ada untuk rehabilitasi

Masih terbatasnya Fasyankes yang menjadi IPWL

Masih sulit memperoleh Fasyankes yang mau menjadi pusat rehabilitasi narkotika

Pusrehabsos terbatas jumlahnya, kalaupun ada, banyak yang belum menggunakan sumberdaya dan metode yang standar

sto

Terima kasih