1. Disusun:Ahdan Ramdani : 201129049Dini Anggraini : 201129010Ega Gunawan : 201129013Refpangga Chandra : 201129008Rizki Gumilar : 201129002Sigit Permana : 201129025Siska Noviyana : 2011290351

2. BAB IPENDAHULUAN2 3. A. Latar BelakangTanah merupakan salah satu sumber kehidupan yangsangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagaisarana untuk mencari penghidupan yaitu sebagaipendukung mata pencaharian di berbagai bidangsepertipertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri,maupun yang dipergunakan sebagai tempat untukbermukim dengan didirikannya perumahan sebagaitempat tinggal.3 4. Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensitanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria yang selanjutnya disebut UUPA, merupakanpelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.4 5. Adapun pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukumtanah, banyak tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan lainnya seperti PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah;Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain.5 6. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagiandari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yangdimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalamsegala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satuaspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yangdisebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkandalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu:6 7. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yangdimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebuttanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai olehorang-orang baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain serta badan-badan hukum.7 8. Hak yang dapat diberikan kepada warga negara, namunada masalah selanjutnya, yakni warga negara yangmendiami Indonesia bukan hanya warga negaraIndonesia saja, tetapi ada juga warga negara asing.Masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan secarayuridis mengenai pemberian hak kepada selain warganegara Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatasKami bermaksud membuat Makalah dengan judul HakWarga Negara Asing terhadap Penguasaan Tanah diIndonesia.8 9. B. Rumusan MasalahDari latar belakang tersebut, kami akan membatasipokok bahasan makalah ini. Kami membatasi masalahmenjadi dua hal, yaitu:1. Siapa saja yang boleh memiliki hak penguasaan atastanah?2. Apakah Warga Negara Asing boleh memiliki hakatas tanah?9 10. C. Tujuan PenulisanAdapun tujuan penulisan makalah ini adalah:1. Untuk mengetahui siapa saja yang boleh memilikihak penguasaan atas tanah.2. Untuk mengetahui apakah warga negara asing bolehmemiliki hak penguasaan atas tanah ataukah tidak.10 11. D. Sistematika PenulisanBerikut dijelaskan sistematika yang dipakai oleh Kamidalam peyusunan makalah ini, yaitu: Bab I berisitentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, TujuanPenulisan dan Sistematika Penulisan. Bab II berisi empatsub pembahasan, yaitu pertama mengenai Subjek HakAtas Tanah, kedua mengenai status warga negara asingdi Indonesia. Bab III berisi mengenai Kesimpulan danSaran.11 12. BAB IIPEMBAHASAN12 13. A. Subjek Hak Atas TanahPada asasnya hak milik hanya dapat dipunyai olehorang-orang, baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain. Badan hukum tidak dapatmempunyai tanah dengan hak milik, kecuali badanhukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan telahdipenuhi syarat-syaratnya. Demikian pasal 21 ayat (1)dan (2) UUPA.13 14. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUPA, menurut pasal 21ayat (1) UUPA, hanya warga negara Indonesia saja yangdapat mempunyai hak milik, sebagaimana telahdijelaskan, bahwa larangan itu tidak diadakanperbedaan antara orang-orang Indonesia asli danketurunan asing. Meskipun, menurut pasal 9 ayat (2)UUPA, tidak diadakan perbedaan antara sesama warganegara dalam hal pemilikan tanah diadakan perbedaanantara mereka yang berkewarganegaraan tunggal danrangkap.14 15. B. Status WNA di IndonesiaBerdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepadaBadan Pertanahan Nasional Tentang PersyaratanPemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian OlehOrang Asing, pada pasal 1:Orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberimanfaat bagi pembangunan nasional dapat memilikisebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentukrumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuanrumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atastanah negara. (Pasal 1 ayat 1)15 16. Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah orang asing yang memiliki dan memeliharakepentingan ekonomi di Indonesia denganmelaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempattinggal atau hunian di Indonesia. (Pasal 1 ayat 2)(Harsono, Boedi. 2004. Hukum Agraria Indonesia.Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm 295)16 17. C. Hak Penguasaan Atas TanahWarga Negara AsingPenguasaan tanah oleh orang asing dan badan hukumasing yang mempunyai perwakilan di Indonesia diaturdalam Pasal 41 dan 42 UUPA. Lebih lanjut diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP) nomor 40 tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan HakPakai atas Tanah dan PP nomor 41 tahun 1996 tentangPemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian olehOrang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.17 18. Meskipun pada asasnya hanya orang-orang warga negaraIndonesia tunggal saja yang dapat memilikitanah, dalam hal-hal tertentu selama dalam waktu yangterbatas UUPA masih memungkinkan orang-orang asingdan warga negara Indonesia yang berkewarganegaraanrangkap untuk mempunyai tanah dengan hak milik.Diberikannya kemungkinan itu adalah atas dasarpertimbangan peri kemanusiaan.18 19. Pasal 21 ayat 3 UUPA menentukan, bahwa orang asingyang sesudah tanggal 24 september 1960 memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat ataupercampuran harta karena perkawinan, wajibmelepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahunsejak diperolehnya hak tersebut. Ketentuan itu berlakujuga terhadap seorang warga negara Indonesia yangmempunyai hak milik dan setelah tanggal 24 september1960 kehilangan kewarganegaraannya.19 20. Jangka waktu satu tahun tersebut dihitung sejakhilangnya kewarganegaraan Indonesia itu.Bagaimanakah ketentuannya jika yang menerima hakmilik secara demikian seorang Indonesia yangberkewarganegaraan rangkap atau jika seorang pemiliksemula berkewarganegaraan Indonesiatunggal, menurut hemat penulis (EddyRuchiyat, S.H.), pasal 21 ayat 3 UUPA berlaku jugaterhadap mereka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4UUPA.20 21. Cara-cara yang disebutkan dalam ayat 3 diatas adalahcara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatutindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinyaperalihan hak yang bersangkutan. Demikian penjelasanpasal 21 ayat 3 UUPA tersebut. Cara-cara lain tidakdiperbolehkan karena dilarang oleh pasal 26 ayat 2UUPA, juga beli, tukar menukar, hibah, dan pemberiandengan wasiat (legat).21 22. Memperoleh hak milik dengan kedua cara tersebutdiatas masih dimungkinkan bagi orang-orang asing danwarga negara Indonesia yang berkewarganegaraanrangkap, tetapi dalam waktu satu tahun pemilikan ituharus diakhiri. Bagaimana cara mengakhirinya?22 23. Dikatakan dalam ayat tersebut, bahwa di dalam waktusatu tahun hak miliknya itu harus dilepaskan. Kalau hakmiliknya itu tidak dilepaskan, hak tersebut menjadihapus dan tanahnya menjadi tanah negara, yaitu tanahyang dikuasai langsung oleh negara. Maksudnya, setelahitu bekas pemilik diberi kesempatan untuk memintakembali tanah yang bersangkutan dengan hak dapatdipunyainya, yaitu bagi orang asing hak pakai dan bagiorang Indonesia yang berkewarganegaraanrangkap, HGU, HGB, atau hak pakai.23 24. Menurut PP Nomor 41 Tahun 1996 Tentang PemilikanRumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing: Warganegara asing dapat memiliki rumah yang berdiri sendiridi atas bidang tanah Hak Pakai atas Tanah Negara(HPTN) atau di atas bidang tanah yang dikuasaiberdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atastanah. Perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulisdengan akta PPAT dan wajib didaftarkan.24 25. Sebelum PP Nomor 41 Tahun 1996 terbit, alternatif bagiWNA yang memerlukan rumah/hunian adalah denganmengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah/bangunan yang sudah ada di atas sebidang tanah untukdihuni tanpa penguasaan hak atas tanahnya.Penguasaan tanah oleh penyewa bangunan hanyalahdalam hubungan dengan perjanjian sewa menyewabangunan tersebut. Perjanjian sewa menyewa yangobyeknya bangunan tersebut, yang lazim juga disebuthak atas bangunan, tidak memerlukan akta PPAT danberada di luar pengaturan PP Nomor 41 Tahun 1996.25 26. BAB IIIPENUTUP26 27. A. KesimpulanSubjek hukum yang memiliki hakpengelolaan, khususnya yaitu hak milik adalah warganegara Indonesia, badan hukum nasional yang diberikewenangan oleh undang-undang. Adapun warganegara asing dan badan hukum asing yang mempunyaiperwakilan di Indonesia juga mendapatkan hakpenguasaan tanah yang diatur dalam Pasal 41 dan 42UUPA.27 28. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai atas Tanah jo. PP nomor 41tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggalatau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan diIndonesia.28 29. Pasal 21 ayat 3 UUPA juga menentukan, bahwa orangasing yang sesudah tanggal 24 september 1960memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiatatau percampuran harta karena perkawinan jugamendapatkan hak milik yang bersifat sementara yangsetelahnya harus diserahkan kembali pada negara. Cara-cara yang disebutkan seperti diatas adalah caramemperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakanpositif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihanhak yang bersangkutan.29 30. B. SaranBertitik tolak dari kesimpulan pembahasan makalahini, maka kami menyarankan beberapa hal, yaitu dengankondisi globalisasi yang sedang terjadi saat ini, makaseharusnya pemerintah membuat aturan yang bisamempermudah orang asing untuk tinggal supayanantinya bisa berinvestasi dengan mudah dan tidakterganggu dengan aturan yang mempersulit.30 31. Adapun pelanggaran-pelanggaran atas aturan misalnyadengan pencaloan hak atas penguasaan tanah yangdilakukan antara warga negara Indonesia dan warganegara asing harus ditindak dengan tegas dan jugapemerintah membuat aturan preventif supayapersekongkolan antara warga negara Indonesia danwarga negara asing tidak terjadi. Kemudian, pemerintahjuga diharapkan memperbaharui kembali aturan yuridismengenai hukum agrarian di Indonesia ini.31 32. Daftar PustakaLiteratur Buku:Harsono, Boedi. 2004. Hukum Agraria Indonesia.Jakarta: Penerbit Djambatan.Ruchiyat, Eddy. 2004. Politik Pertanahan NasionalSampai Orde Reformasi. Bandung: Alumni.Soebekti. 2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Jakarta: PT. Pradnya Paramita.32 33. Perundang-undangan:UUD 1945 Republik IndonesiaUU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok AgrariaUU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanPP Nomor 40 Tahun 1966 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasTanahPP Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan RumahTinggal atau Hunian oleh Orang Asing33 34. Sumber Internet:http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012/06/kepemilikan-warga-negara-asing-terhadap.html, diakses pada tanggal 14 desember2012, pukul 11:00.http://gambiri67.wordpress.com/2009/03/16/hak-atas-tanah-bagi-orang-asing, diakses pada tanggal 14desember 2012, pukul 11:15.34 35. Sekian dan Terima Kasih35