Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No 22 Tahun 1948 Pasal 18 ayat (1) dan (5)

A. Latar Belakang Proses lahirnya UU No 22 Tahun 1948

Proses lahirnya UU ini dikarenakan oleh dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No X dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, maka terjadi perubahan system pemeritahan di Indonesia dari system presidensial (yang semu) sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 menjadi system parlemeter. Perubahan ketatanegaraan (system pemerintahan) di pusat tersebut, mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itulah sebabnya dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang – undang No 22 Tahun 1948. Perubahan ini tentu saja memiliki dampak yang sangat besar bagi konstruksi system pemerintahan dari pusat hingga ke system penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun UU ini diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948 di Yogyakarta

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari UU No 22 Tahun 1948 adalah sebagai berikut:

a. Menghindarkan pemerintahan yang dualisme di daerah, tidak akan ada lagi pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah sendiri.

b. Desa mendapat perhatian khusus dari UU ini, karena desa dianggap sebagai ujung tombak untuk menciptakan kemakmuran di negeri ini.

Sifat

Adapun sifat otonomi yang digunakan dalam undang – undang ini adalah sebagi berikut :

a. Memberi kewajiban yang seluas – luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.b. Hanya daerah otonom, diluar itu tidak dikenal daerah lainnya atau istilah yang biasa dipakai adalah wilayah administrasi.c. Menghargai nilai – nilai kearifan local (value of local wisdom) Kekuasaan kepala daerah (eksekutif) lebih diminimalkan, sedangkan yang dikedepankan adalah kekuasaan DPRD (legislative).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kami membatasi rumusan masalahnya yaitu:

“Bagaimana dinamika pemilihan kepala daerah

berdasarkan UU No 22 Tahun 1948 pasal 18 ayat

(1) dan ayat (5)”??

C. KONSEPTUALISASIRekrutmen politik kepala daerah tingkat 1/ Gubernur menurut pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) UU No 22 Tahun 1948. Dalam hal pemilihan dan perekrutan kepala daerah/ Gubernur, kami

membandingkan 2 ayat, yakni ayat (1) dan ayat (5). Adapun perbandingan itu adalah sebagi berikut :

Pasal 18Berdasarkan pasal 18 ayat (1), kepala daerah diangkat oleh Presiden atas rekomendasi atau yang diajukan oleh DPRD . Dalam konteks ini, kedudukan kepala daerah adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dominasi kekuasaan dalam system penyelenggaranan pemerintahan dari pemerintah pusat sangat kuat di daerah.

1. Pasal 18 ayat (1)

Berdasarkan pasal 18 ayat (1), kepala daerah diangkat oleh Presiden atas rekomendasi atau yang diajukan oleh DPRD. Dalam konteks ini, kedudukan kepala daerah adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dominasi kekuasaan dalam system penyelenggaranan pemerintahan dari pemerintah pusat sangat kuat di daerah. Tidak ada keseimbangan politik antara eksekutif dan legislative, walaupun secara de jure DPRD sangat kuat namun pada tataran de facto justru eksekutiflah yang sangat mendominasi kebijakan – kebijakan di dalam sitem penyelenggaraan daerah.

2. Pasal 18 ayat (5)

Berdasarkan pasal 18 ayat (5), kepala daerah diangkat oleh Presiden berdasarkan keturunan keluarga bangsawan atau ningrat yang berkuasa sebelum dan sesudah Negara Indonesia merdeka, sudah barang tentu dengan kapasitas yang mumpuni seperti kecakapan, kejujuran dan menjunjung tinggi nilai – nilai kearifan lokal (value of local wisdom) atau adat istiadat di daearahnya.

D. ANALISIS

Jika berkaca pada UU sebelumnya,maka dominasi kepala daerah sangat sentralistik. Namun dalam UU No 22 Tahun 1948, terjadi perubahan paradigma dalam system penyelenggaraan daerah dari sentralistik ke desentralistik. Hal ini berdampak pada wewenang lembaga – lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah,khususnya daerah otonom dan daerah istimewa. Oleh sebab itu, fokus analisis kelompok kami adalah sebagai berikut :

System politik

Berdasarkan pasal yang dibahas maka dapat dikatakan bahwa system politik yang terjadi pada saat itu adalah demokrasi tak langsung (indirect democracy), dimana kedaulatan politik masyarakat tidak berhadapan langsung dengan pihak eksekutif (kepala daerah) melainkan melalui lembaga perwakilan (DPRD). Dalam pengertian seperti ini demokrasi tak langsung (indirect democracy) dapat disebut juga demokrasi perwakilan. Tidak ada system kepartaian dalam pemilihan kepala daerahSecara politis,lembaga – lembaga penyelenggara pemerintahan daerah,khususnya provinsi terbagi menjadi dua :

A. DPRD provinsi terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari daerah keresidenan yang meliputi masing-masing provinsi. Menurut UU ini, DPRD diketuai oleh Gubernur tetapi tidak mempunyai hak suara.

B. Badan eksekutif terdiri dari 5 lima orang yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD diketuai oleh Gubernur dengan hak suara menjalankan pemerintahan sehari – hari.

Mekanisme pemilihan kepala daerah yang tidak melibatkan partai politik serta

menggunakan asas demokrasi tak langsung (indirect democracy) atau demokrasi

perwakilan sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh DPRD. Contoh kasus :

daerah istimewa Yogyakarta, kepala daerah dan wakil kepala daerah diangkat

dari keturunan raja dengan mempertimbangkan nilai kecakapan, kejujuran

dan kesetiaan berdasarkan adat – istiadat yang berlaku di daerah tersebut dari

zaman pra kemerdekaan. Sedangkan yang terjadi di daerah otonom tidak

berbeda dengan yang ada di daerah istimewa.

Dampak Rekrutmen tersebut bagi Tata Pemerintahan Lokal, Dampaknya

dari pada rekrutmen politik yang didasarkan pada pasal 18 ayat (1) dan

ayat (5), ini adalah terjadinya dualisme kepemimpinan kepala daerah

sehingga tidak adanya prinsip check and balance antara pihak eksekutif

(eksekuif heavy), dan pihak legislative (legislative heavy). Tidak adanya

partisipasi lansung dari masyarakat dalam memberi legitimasi penuh

kepada pemimpin daerah melalui pemilihan lansung. Kepala daerah adalah

orang yang dikenal baik oleh masyarakat sehingga jika merunut pada pasal

ini maka masyarkat bisa jadi tidak mengenal secara baik kepala daerah

yang akan memimpin daerahnya. Kepala daerah yang diangkat oleh

pemerintah pusat berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang

berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan di daerah dan

bertanggungjawab kepada pemerintah pusat bukan kepada DPRD sebagai

lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Dinamika Pemilihan Pepala Daerah Menurut UU No 22 Tahun 1948

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5)

Disusun oleh :

Pims Frans Payai (10522392)

Leonardo Koraag (10522401)

Rian Noviana (11520009)

M. Eko Irkhami (11520008)

Heddy Ferry (11520017)