APBD(ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH)

Kelompok 3 :• Eri Anggraini (10)• Galang Sansaka M. (12)• Hendri Dwi A. (16)• Jalu Wedajati T. N (17)• Joyka Tyas R. (18)• Syehfrizal Y. P. D (28)• Triana Retnosari (29)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

FUNGSI APBDFungsi otorisasi bermakna bahwa

anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

TUJUAN APBD

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari.

PRINSIP PENYUSUNAPBD Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan daerah Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD

Melibatkan partisipasi masyarakat Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Substansi APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

ASAS PENYUSUN APBD

Asas Kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktifitas.

Asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembayaan yang lebih bermanfaat.

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

CONTOH APBDRealisasi APBD Kab. Klaten Tahun 2004

URAIAN JUMLAH

Daerah1.    Sisa lebih anggaran tahun lalu2.    Pendapatan Asli Daerah a.    Pajak Daerah b.    Retribusi daerah c.    Laba BUMD d.   Lain-lain PAD

501.906.042.896-

27.047.600.952

10.291.535.3878.483.925.8591.195.358.0007.076.781.706

Dana Perimbangan

a.   Bagi hasil pajak

b.   Bagi hasil bukan

pajak

c.   Dana Alokasi umum

d.   Dana Alokasi khusus

4.   Pinjaman Daerah

5.   Lain-lain

pendapatan

yang

sah/penerimaan

dari propinsi

417.521.164.117

24.408.273.496

737.890.621

382.345.000.000

10.030.000.000

-

57.337.277.827

B.  Belanja1.  Pengeluaran rutin/ belanja aparatur2.  Pengeluaran pembangunan /belanja publik

C.  Pembiayaan1.    Penerimaan

2.    Pengeluaran

494.976.201.703

116.655.469.216

384.320.732.487

(6.929.841.193)

15.886.341.243

22.816.182.436

TERIMAKASIH……