ANALISIS KEBIJAKAN PERMENKES NO 9 TH 2014

TENTANG KLINIK

Drg. RINI LESMANAWATI Klinik Widyafarma PT.Inti

Magister Administrasi Rumah Sakit Angkatan VIII tahun 2015

NPM : 158020035

Universitas PasundanBandung

Pembimbing : dr.Hanny Ronosulistyo sp.OG ,MM.

ANALISIS KEBIJAKAN PERMENKES NO 9 TH 2014

TENTANG KLINIK

Latar Belakang

RUMUSAN MASALAH

Perbandingan Permenkes tentang Klinik

Kajian Pustaka

• Permenkes No.9 tahun 2014 terdiri dari 8 bab dan 46 pasal.• Bab I : definisi klinik, tenaga kesehatan, tenaga farmasi• Bab II :Jenis Klinik (pasal 2-4)• Bab III: Persyaratan terdiri dari Lokasi (5), bangunan(6,7),

prasarana(8), ketenagaan(9-16), peralatan(17,18), kefarmasian(21-23), laboratorium(24)

• Bab IV: Perizinan (pasal 25-31)• Bab V : Penyelenggaraan (pasal 32-39)• Bab VI: Pembinaan dan pengawasan(Pasal 40,41)• Bab VII: Ketentuan Peralihan (Pasal 43,44) • Bab VIII: Ketentuan Penutup (Pasal 45,46)

PASAL 1

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

Pasal 4

BANGUNAN

PERSYARATAN PENDIRIAN KLINIK

KEFARMASIAN

KEWAJIBAN KLINIK• informasi• pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi• pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa

meminta uang muka • (informed consent); • rekam medis; • melaksanakan sistem rujukan dengan tepat; • menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan

perundang-undangan; • menghormati dan melindungi hak-hak pasien; • kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • standar prosedur operasional; • pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • fungsi sosial; • melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan; • menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan • kawasan tanpa rokok.

HAK KLINIK

• menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

• melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;

• menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; • mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan; dan • mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di

Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN

ANALISIS KEBIJAKAN• Untuk menganalisis kebijakan Permenkes no. 9 tahun 2014 telah dilakukan mini

survey terhadap para tenaga kesehatan sebanyak 85 sampel terdiri dari dokter gigi pns, dosen, praktisi, residen bm, dokter umum, dokter spesialis yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Survey dilakukan melalui sarana media sosial berupa whatsapp dan BBM.

1. Apakah anda tahu Permenkes no.9 Thn 2014 tentang Klinik? • a. Ya : 16 responden ( 19%) b. Tidak : 69 responden (81%)• 2. Apakah anda tahu bangunan klinik harus terpisah dengan tempat tinggal pribadi? • a. Ya : 40 responden (48%) b. Tidak : 45 responden (52%)•  3. Apakah anda tahu ada audit medis internal, eksternal dan akreditasi klinik

termasuk di praktek mandiri?• a. Ya : 25 responden (30 %) b. Tidak : 60 responden (70 %)•  4. Apakah anda tahu jangka waktu alat medis harus dikalibrasi?• a. Ya : 38 responden (45%) b. Tidak : 47 responden (55%)

• 1.Dapat disimpulkan 81 % responden tidak mengetahui adanya permenkes no 9 thn 2014 tentang klinik,

• 2. Bangunan klinik harus terpisah dengan tempat tinggal yang mengetahui sebanyak 40 % hal ini dimungkinkan karena permenkes sebelumnya yaitu no 28 tahun 2011 telah mengatur ketentuan ini, sehingga sosialisasinya sudah didapat.

• 3. Audit internal, eksternal dan akreditasi klinik yang tidak mengetahui sebanyak 70 % karena ini hal baru yang diatur oleh permenkes dan masih dalam tahap sosialisasi.

• 4. Jangka waktu alat medis harus dikalibrasi yang sudah mengetahui 45 % hal ini dikarenakan sudah diatur juga dalam permenkes sebelumnya

Kekuatan Permenkes no. 9 tahun 2014

Menurut analisa saya Permenkes no 9 tahun 2014 tentang klinik melengkapi dan memperkuat permenkes no 028 tahun 2011 tentang Klinik. Kekuatan permenkes no 9 tahun 2014 diantaranya adalah:•Memungkinkan sebuah klinik mengkhususkan diri pada disiplin ilmu, system organ atau penyakit tertentu yaitu pada Pasal 2•Instalasi farmasi diatur khusus ,wajib ada tenaga farmasi/apoteker untuk klinik rawat inap, Untuk klinik rawat jalan boleh tidak menyelenggarakan instalasi farmasi yaitu pada pasal 2,21,22,23•Pada permenkes no 9/2014 bab V tentang penyelenggaraan klinik dengan adanya One Day Care dapat memudahkan kerja perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan dan biaya perawatan dapat ditekan, mengingat pelayanan dan tenaga medis masih terbatas sehingga tidak menimbulkan penumpukan pasien di rumah sakit.

• Sesuai Pasal 38,39: akreditasi klinik,audit internal dan eksternal dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinik.

• Adanya perlindungan hukum dan pengaturan hak yang diterima klinik

• Diperbolehkannya klinik mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelemahan Permenkes no.9 tahun 2014

• Tenaga kerja asing yang di permenkes terdahulu tidak boleh dipekerjakan dalam permenkes ini menyiratkan lampu hijau untuk memperkerjakan /mendayagunakan tenaga kesehatan warga Negara asing walaupun tetap dibatasi dengan Undang-Undang no.44 th 2009 tentang Rumah sakit dan Undang-Undang no 40 thn 2012 tentang keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.

• Pasal 39 tentang audit medis internal dan eksternal oleh organisasi profesi sebaiknya dijabarkan hal apa saja yang diaudit sehingga setiap klinik memiliki standar yang sama dari kementrian kesehatan/dinas kesehatan.

• Dalam pasal klinik boleh mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebaiknya di cantumkan perundangan yang menjadi acuan.

SARAN• Dalam Permenkes no.9 tahun 2014 untuk melengkapi pasal 26 perlu di cantumkan pasal

mengenai tata cara pengelolaan limbah bagi klinik swasta, dan sosialisasi serta pembekalan dari dinas kesehatan mengenai tata kelola limbah terutama bagi para dokter muda yang akan mendirikan klinik. Para calon pendiri klinik seringkali kebingungan mengenai tata kelola limbah ini apakah limbah dikelola oleh dinas kesehatan/puskesmas setempat atau langsung menunjuk pengelola limbah dari pihak swasta..

• Pencantuman pasal 39 mengenai audit medis internal, audit medis eksternal serta akreditasi bagi klinik, informasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat yang akan mendirikan klinik, untuk meminimalisir kekeliruan yang mungkin terjadi pada saat dilakukan audit saat klinik sudah berjalan.

• Sosialisasi mengenai pentingnya kalibrasi alat medis harus ditekankan pengawasannya. Mengingat pentingnya kalibrasi dari segi keamanan alat terhadap pasien, operator dan lingkungan dari bahaya radiasi, serta untuk mendapatkan fungsi alat medis yang maksimal bagi pasien.

• Secara keseluruhan sosialisasi terhadap Permenkes No 9 tahun 2014 kepada tenaga kesehatan dan jajarannya sangat diperlukan untuk terciptanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia

•  

TERIMA KASIH