Nama : Herlambang Bagus Pangarsa

N.I.M : 071111061

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

MENGANALISA CONTOH KASUS KORUPSI DENGAN KERANGKA BERPIKIR NORMATIF

Korupsi ketua MK Akil Mochtar

Korupsi, sesuatu yang sepertinya tidak bisa hilang dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Dewasa ini , korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di seluruh aspek pemerintahan, dari

pemerintah pusat hingga pada pemerintahan daerah hingga korupsi yang terjadi pada tingkat

pedesaan. Setelah dibentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) , satu persatu

borok-borok pada pemerintahan mulai terkuak. Satu persatu aparat pemerintahan mulai dari

wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, polisi, hakim, menteri, ketua partai politik, dll tersandung

kasus korupsi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, kongkalikong persoalan pilkada,

dan bentuk-bentuk korupsi lainnya marak terjadi dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Hingga

yang paling terbaru dan paling memalukan, terungkapnya kasus korupsi yang menimpa ketua

suatu lembaga hukum tertinggi di Indonesia , dimana lembaga ini merupakan lembaga hukum

yang disebut-sebut sebagai benteng terakhir hukum Indonesia ditengah suasana pemerintahan

yang bobrok, tapi ketuanya sendiri malah tertangkap melakukan tindak korupsi , lembaga itu

adalah Mahkamah Konstitusi. Semua elemen pun tersentuh kasus korupsi, Eksekutif korup,

Legislatif korup, Yudikatif juga korup. Trias Coruptia. ketua MK yang baru ini terkena tuah

janji dan sumpahnya sendiri. Janji ini diucapkan pada pidato pengucapan sumpahnya sebagai

Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud MD, Jumat (5/4/2013).

Awalnya Ia juga menjanjikan, di bawah kepemimpinannya, MK tidak dapat

ditembus oleh siapa pun dan apa pun.Tapi ternyata tangan KPK bisa menembunya dengan

menangkap basah Mochtar yang menerima suap dari Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar

Chairun Nisa yang uangnya berasal dari Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit

Bintih terkait pilkada di kabupaten Gunung Mas Kalimantan tengah. Suatu yang wajar jika

negeri ini rusak parah. Karena lembaga hukum yang diharapkan bisa menegakkan hukum

ternyata melanggar hukum itu sendiri. Dimana lagi keadilan bisa dicari kalau hukum bisa dibeli

dengan lembaran dollar karena rupiah tak laku lagi.

Tapi tindak lanjut dan efek jera belum diterapkan KPK. Jika para koruptor hanya diadili

secara biasa dan akhirnya dihukum rendah karena adanya lobi-lobi yang tak terdeteksi. Bisa-bisa

koruptor makin lihai bermain dan bergerilya mengimbangi KPK. Sudah saatnya koruptor

dihukum seberat-beratnya. Sepertinya hukuman mati perlu ditinjau lagi buat koruptor ini.

Kalau tidak negeri ini akan terus begini. Akil Mochtar sebagai petinggi MK yang bisa

memutuskan sebuah aturan sesuai konstitusi atau tidak bisa “bermain api”. Ini sungguh

membahayakan dan merusak konstitusi itu sendiri. Tinggallah Akil diharapkan berkicau dibalik

jeruji KPK agar bisa membongkar sindikat MK ini. Benarkah semua kasus yang masuk ke  MK

ini terindikasi adanya suap-menyuap yang notabene adalah korupsi berjamaah. Jika benar, siap-

siap lembaga ini akan digulung oleh KPK. Diharapkan KPK juga jangan sampai tercemar dengan

“penyelewengan” tugasnya yang menangkapi orang-orang berdasarkan “instruksi” bos atau

atasan atau yang juga membayar.

Korupsi sendiri memiliki definisi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere =

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International

adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak

wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi tidak

bisa dibenarkan dalam perspektif norma apapun. Tidak ada sisi positif dari mengambil uang

negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam norma yang memiliki sanksi

tegas seperti norma hukum pun memperlakukan para pelaku korupsi dengan tegas, mulai dari

denda, pengembalian uang sepenuhnya, kurungan penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Norma hukum menjadi batas yang mengatur atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan

hukum seperti kasus ini. Dalam norma hukum ditentukan sanksi tegas bagi

pelanggarnya,dimana sanksi tersebut tidak ada pada norma-norma lain. Pelaku kasus korupsi

seharusnya mendapatkan hukuman yang berat menilik marak nya kasus korupsi yang terjadi di

Indonesia sekarang ini, namun tetap pada koridor norma hukum yang berlaku. Norma hukum

merupakan norma yang memiliki sanksi paling tegas dari norma lain. Logikanya jika suatu tindakan

melanggar norma hukum maka sudah jelas tindakan tersebut juga melanggar norma-norma yang lain.

Dalam kasus akil mochtar ini, yang melanggar norma hukum yang sudah berlaku adalah “ketua” lembaga

hukum tertinggi di Indonesia, sungguh sudah sangat keterlaluan bobroknya sistem hukum yang berlaku di

Indonesia sekarang ini. Hukum yang mengatur tentang apapun terkesan lembek, tidak tegas , dan banyak

aturan hukum yang telah dibuat yang dapat dilemahkan dengan uang. Melihat fenomena korupsi yang

seolah tiada akhir ini, Indonesia memerlukan figur pemimpin yang tegas yang dapat

mengimplementasikan dan memfungsikan sebagai mana mestinya norma-norma hukum yang sudah

diberlakukan. Sedangkan dalam norma agama, korupsi jelas merupakan perbuatan yang diharamkan

dalam kitab agama apapun di bumi ini. Tidak ada agama yang menghalalkan umatnya untuk mencuri atau

mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah

seorang pemimpin dalam suatu lembaga hukum, lembaga hukum yang seharusnya menegakkan hukum

sesuai dengan ketentuan hukum berlaku namun oleh seorang akil mochtar malah diselewengkan. Melihat

fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim seharusnya kriteria pemimpin yang benar

adalah pemimpin yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya . Dengan alasan tersebut terlihat jelas norma

agama menjadi perhatian setelah hukum. Hal itu diperkuat dengan kebudayaan masyarakat timur yang

mayoritas taat pada ajaran agama atau keyakinan masing-masing. Sehingga tindakan yang melanggar

norma hukum dan agama sekaligus akan memiliki dampak sanksi yang besar. Sebagai contoh terdakwa

kasus korupsi tersebut juga mengaku disudutkan oleh opini-opini masyarakat yang menganggap tindakan

yang dilakukan seorang ketua lembaga hukum tersebut juga melanggar norma agama sehingga sanksi

terberat yang diterima selain sanksi hukum adalah sanksi moral dari opini-opini dan gunjingan yang

menyudutkan posisi terdakwa.

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi yang terjadi di

Indonesia sudah sangat parah yang terjadi hampir di setiap lini pemerintahan. Korupsi memalukan yang

terjadi di Mahkamah Konstitusi ini harusnya dapat digunakan sebagai instropeksi lembaga-lembaga

hukum di Indonesia kedepannya. Dan saya berharap korupsi di pemerintahan Indonesia dapat berkurang

dan tereduksi. Saya juga berharap lembaga KPK tidak selamanya aktif di Negara Indonesia. Karena

semakin lama aktifnya KPK berkecimpung di pemerintahan Indonesia , hal itu semakin mengindikasikan

bahwa pemerintahan Indonesia masih belum bebas dari korupsi atau korupsi masih marak terjadi di

pemerintahan Indonesia.

Berita Terkait

Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia resmi jadi tersangka korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Indonesia, Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang bukti

uang sekitar Rp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah. Kepastian status tersangka bukan

ketua MK itu disampaikan KPK Kamis (3/10/2013) malam setelah penyidik menggelar

pemeriksaan terhadap 13 orang selama lebih dari dua belas jam sejak penggerebekan Rabu

(2/10/2013) malam.

Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus

dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK. Dia diduga menerima

suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung Mas,

Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Dari kronologi yang disampaikan oleh

pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan langsung di rumah tersangka dalam mata uang US$

dan SING$ senilai Rp 2 milyar, sementara Rp 1 milyar lainnya disita dari tempat lain.“Kalau kita

jumlah keseluruhan ini kurang lebih Rp 3 milyar, oleh karena itu KPK sudah menetapkan secara

resmi orang orang yang menjadi tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad. Total

termasuk Akil, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam dua kasus suap tersebut.

Penyelenggara negara lainnya yang ikut ditanggkap bersama dengan Ketua MK adalah

seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, fraksi terkuat jaman Orde Baru yang juga ikut dalam

aliansi Sekertariat Gabungan (SetGab) bersama Demokrat yang dipimpin oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono.Keenam tersangka juga langsung ditahan sejak status tersangka

diberikan.“Kini semua tersangka ditahan dalam Rutan KPK,” jelas pimpinan KPK lainnya,

Bambang Widjoyanto.

KPK mendalami kasus dugaan korupsi ini setelah mendapat laporan dari masyarakat

sejak awal September lalu. KPK juga akan melakukan penyelidikan lanjutan menyusul dugaan

kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini. “Sementara kita akan fokus

pada apa yang sudah kami temukan dulu, sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada

kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut Widjoyanto.

Bentuk Majelis Kehormatan

Ini adalah kasus dugaan korupsi pertama yang menghantam Mahkamah Konstitusi juga

sekaligus melibatkan ketuanya. Delapan hakim MK lainnya memutuskan untuk segera

membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menentukan posisi Akil Mochtar. Hakim MK

yang baru saja diangkat beberapa pekan lalu, Patrialis Akbar, kepada media menyatakan kalau

Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengembalikan integritas institusi pengadilan tertinggi di

Indonesia itu. “Jangan kejadian ini untuk menghancurkan MK, karena kejadian ini tidak menutup

kemungkinan terjadi dimanapun,” elak Akbar. Kasus ini juga mendapat respon dari berbagai

pihak, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan pernyataan.“Berat

tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya dan ini menjadi

pelajaran kita semua untuk pemilihan posisi posisi di lemabaga negara,” katanya.

Sumber : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-10-03/ketua-mahkamah-konstitusi-

indonesia-resmi-jadi-tersangka-korupsi/1199912

Suap Mahkamah Konstitusi kasus paling fatal 2013

Jakarta (ANTARA News) - Mau tahu kasus pelanggaran hukum paling fatal pada 2013? Itu adalah kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.  Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Melli Darsa, di Jakarta, Senin, menyatakan, "Kasus suap Ketua MK telah menyebabkan terjadinya krisis institusi hukum yang sangat fatal pada 2013." Kasus suap pemimpin puncak Mahkamah Konstitusi itu ditambah kecenderungan menunjuk hakim berorientasi politik telah menimbulkan krisis kepercayaan yang parah terhadap lembaga yang selama ini dikenal sebagai pengawal konstitusi Indonesia tersebut."Krisis ini membuat warga negara prihatin karena MK dianggap hanya menjadi ajang politik uang dan politisasi jabatan hukum," katanya.

Darsa mengatakan, peran presiden dan DPR sebenarnya penting untuk memastikan yang menjadi hakim MK adalah orang-orang yang bisa memenuhi ekspektasi pemerintah maupun rakyat. "Akhirnya masalah independensi, integritas, kapabilitas, dan kualitas hakim yang jadi taruhannya," kata dia. Dia menilai, proses pencalonan dan seleksi hakim MK saat ini menimbulkan sistem utang budi yang sarat korupsi dan akhirnya menciptakan krisis di MK yang berpotensi menimbulkan krisis nasional pada 2014. Lebih jauh, Melli mengatakan, ada kaitan erat antara krisis institusi hukum, khususnya MK, dengan krisis pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Ia menilai perguruan tinggi hukum tidak cukup selektif mengeluarkan gelar doktor hukum.

"Seharusnya perguruan tinggi hukum memastikan orang-orang yang menerima gelar doktor tersebut secara moral berhak menerimanya dan juga memegang teguh prinsip antikorupsi," tegas Melli. Iluni FH UI mengkritik perguruan tinggi hukum yang secara gampang memberikan gelar doktor hukum yang kemudian dijadikan modal untuk menjadi hakim MK. Sesuai Undang-undang Mahkamah Konstitusi, salah satu syarat dapat dipilih menjadi hakim MK adalah bergelar doktor ilmu hukum. Sementara itu, Sekretaris Umum Iluni FHUI M Kadri memandang perlu regulasi yang dapat mencegah korupsi oleh kepala daerah maupun keluarganya. 

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/411792/suap-mahkamah-konstitusi-kasus-paling-fatal-2013