Kebijakan Teknologi Informasi dan KomunikasiBayu Indra Pratama

Apa itu Kebijakan ?

“Public policies are those policies are developed by governmental bodies and officials”

James E Anderson

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

David Easton

Kebijakan dalam bingkai Komunikasi

Kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan komunikasi.

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan teknologi informasi dan komunikasi.

Jenis-jenis Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi• Undang-undang• Peraturan Pemerintah• Keputusan Presiden• Instruksi Presiden• Surat Keputusan Menteri• Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-undang pertama yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Undang-undang ini adalah revisi Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Undang-undang ini memuat pasal-pasal yang mengatur pihak-pihak yang boleh menyelenggarakan jasa telekomunikasi, larangan praktik monopoli, perizinan, hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat, penomoran, penyelenggaraan, perangkat dan frekuensi telekomunikasi serta pengamanan telekomunikasi.

Undang-Undang ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

RPM Konten Multimedia

Permasalahan yang muncul belakangan setelah UU ITE adalah munculnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Konten Multimedia. Ia merupakan menjadi peraturan turunan dari UU ITE. Perdebatan ini muncul di triwulan pertama tahun 2010. Rancangan peraturan ini kembali menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi di internet. Ia mengandung sejumlah pasal karet yang memungkinkan pihak tertentu untuk diajukan ke pangadilan . Setelah mendapat tentangan dari berbagai pihak, rancangan peraturan ini akhirnya dibatalkan .

Rancangan Undang – Undang Konvergensi Telematika“Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (open market)”

• “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

• Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Lain yang Mengikat : Undang – Undang Antipornografi dan Undang – Undang Intelejen

Bentuk pelaksanaan dari Undang – Undang Nomo Tahun tentang Anti Pornografi ini terlihat pada pemblokiran situs – situs yang diduga mengandung unsur pornografi . Surat Edaran Dirjen Postel No 1598/SE/DJPT/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi. Dirjen Postel membawahkan Pos dan Telekomunikasi menjadi dasar perintah pemblokiran situs porno.

Pemblokiran Konten dan Web di Indonesia

Pada 2 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh melalui surat Menteri Nomor 84/M.Kominfo/04/08

Pemblokiran Konten dan Web di Indonesia

pada tanggal 19 November 2009, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring melalui Surat Menteri Nomor 600/M.kominfo/11/2009, memerintahkan pemblokiran serupa terhadap blog www.komiknabimuhammad.blogspot.com.

Kebijakan TIK masa depan ?