Upload
mahrizal-programmer
View
247
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Tax Audit Update
Diselenggarakan oleh:PT Multi Utama Consultindo
Target Penerimaan
Target penerimaan dari pemeriksaan pajak nasional untuk tahun 2013 mencapai Rp18.462.531.170.000,00
Target Penyelesaian
Target penyelesaian pemeriksaan pajak nasional untuk
tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012
2012 28.483 LHP Konversi
201326.838
LHP Konversi
Strategi Dirjen Pajak
Untuk mencapai target-target tersebut, Dirjen Pajak
menetapkan strategi besar, baik pada:
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan; ataupun
Pemeriksaan untuk tujuan lain.
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
S
T
R
A
T
E
G
I
Fokus pemeriksaan
Prioritas pemeriksaan
SPT daluwarsa
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
1. Fokus Pemeriksaan
Wajib Pajak Badan
• Bidang Usaha Pertambangan
• Bidang Usaha Kelapa Sawit
• Bidang Usaha Perkebunan
• Bidang Usaha Otomotif
• Bidang Usaha Real Estate
• Bidang Usaha Industri Bahan Kimia
• Bidang Usaha Industri Pengolahan
• Bidang Usaha Elektronik
• Bidang Usaha Bank dan Asuransi
• Bidang Perhotelan dan Usaha Penunjang Pariwisata
• Bidang Usaha Perdagangan Besar
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi
• Berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, Dokter, Notaris, dan Akuntan;
• Memiliki kekayaan besar, baik berdasarkan informasi media massa maupun masyarakat;
• Melakukan pembelian kendaraan mewah dan/atau rumah/apartemen mewah;
• Memiliki kenaikan harta yang signifikan;
• Memiliki saham di beberapa perusahaan dengan nilai yang signifikan;
• Terdapat indikasi ketidakpatuhan yang tinggi; dan
• Memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang/telah dilakukan pemeriksaan.
Wajib Pajak Lainnya
• Wajib Pajak rekanan dan jasa penunjang pada perusahaan penambangan;
• Wajib Pajak yang terindikasi tidak patuh dalam transaksi transfer pricing, terutama yang berafiliasi dengan pihak di luar negeri dan bertransaksi dalam jumlah yang signifikan; dan
• Wajib Pajak yang memiliki potensi PPh Pasal 21/26.
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
2. Prioritas Pemeriksaan
Pemeriksaan diprioritaskan terhadap:
Pemeriksaan atas:
• SPT Lebih Bayar Restitusi dan perluasannya yang
mempunyai pengaruh kompensasi;
• SPT PPN Lebih Bayar Kompensasi yang segera
daluwarsa;
• SPT Tahunan PPh ‘rugi’
Pemeriksaan Khusus yang segera daluwarsa; dan
Pemeriksaan Khusus dengan potensi penerimaan yang
signifikan.
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap:
SPT Lebih Bayar (LB) dari WP Kriteria Tertentu, kecuali tidak
diterbitkan keputusan pengembalian pendahuluan;
Restitusi PPN PKP Berisiko Rendah, kecuali tidak diterbitkan
keputusan pengembalian pendahuluan;
Restitusi PPN yang tidak di akhir tahun buku.
Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
3. SPT Daluwarsa
SPT yang akan daluwarsa di tahun 2013, yang paling
diprioritaskan diperiksa adalah:
SPT Tahunan ‘rugi’;
SPT PPN Lebih Bayar Kompensasi; dan
SPT Masa dan Tahunan yang terindikasi tidak patuh.
Strategi pada Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
Prioritas pemeriksaan masih ditujukan pada:
Pemeriksaan yang batas waktu penyelesaiannya hampir
selesai; dan
Pemeriksaan yang berkaitan dengan:
Pemberian NPWP Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan; dan
Penghapusan NPWP dan/atau NPPKP.
Pokok-pokok Perubahan
Kriteria Pemeriksaan
Penyegelan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan
JangkaWaktu
Pemeriksaan
Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan
dan TanggapanTertulis dari WP
Jenis Pemeriksaan
PenyegelanPeminjaman
DokumenTim Quality Assurance
Penangguhan Pemeriksaan
PenyelesaianPemeriksaanPembahasan
Akhir
KriteriaPemeriksaan
Kriteria Pemeriksaan
Pemeriksaan
Menguji
kepatuhan
Harus
dilakukan
Dapat
dilakukan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Restitusi selain Pasal 17B UU KUP
SPT Rugi
Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT
melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang
terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko
Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya;
WP melakukan perubahan tahun buku atau metode
pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva
tetap
WP menyampaikan SPT yang terpilih untuk
dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
WP telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu pemeriksaan kini
dibagi menjadi 2 (dua) proses:
Pengujian; dan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan Pelaporan.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan
LamaBaru
Pengujian PembahasanAkhir
Normal 4 bulan 6 bulan 2 bulan
Perpanjangan 2 bulan (WP umum) 2 bulan (WP umum) -
4 bulan x 5 (WP khusus)
WP khusus:- WP Transfer pricing;- WP transaksi khusus
lain
6 bulan x 3 (WP khusus)
WP Khusus: Kontraktor Kerjasama Migas WP Transfer pricing/transaksi
khusus lain WP satu grup.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Perhitungan jangka waktu pemeriksaan Lapangan
Sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
LamaSejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada WP hingga tanggal SPHP disampaikan kepada WP
Baru
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor
LamaBaru
Pengujian Pembahasan Akhir
Normal 3 bulan 4 bulan 2 bulan
Perpanjangan 3 bulan 2 bulan -
Jangka Waktu Pemeriksaan
Perhitungan jangka waktu pemeriksaan kantor
Sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
LamaSejak tanggal WP datang memenuhi Surat Panggilan hingga tanggal SPHP disampaikan kepada WP
Baru
Jangka Waktu Pemeriksaan
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
SPHP
Tanggapan Tertulis
Undangan Pembahasan
Akhir
Pembahasan Akhir
Penandatanganan BA
7 Hari
3 HariPerpanjangan Penyampaian
Tanggapan Tertulis3 Hari
Permohonan Pembahasan dgn Tim QA
Pembahasan Tim QA
3 hari
3 hari
LHP
2 BulanRisalah
Pembahasan
Panggilan Penandatanganan BA
Perubahan persyaratan untuk mengajukan permohonan
pembahasan oleh Tim Quality Assurance:
Tim Quality Assurance
1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak WP harus datang;
2. Risalah telah ditandatangani Pemeriksa dan WP; dan
3. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh Pemeriksa dan WP atau Pemeriksa belum membuat catatan penolakan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh WP.
1. Risalah telah ditandatangani Pemeriksa dan WP; dan
2. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belumditandatangani oleh Pemeriksa dan WP.
Lama
Baru
Jangka waktu pengajuan permohonan pembahasan oleh Tim
QA menjadi lebih panjang.
Lama:
Paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak penandatanganan
Risalah Pembahasan.
Baru:
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan Risalah
Pembahasan.
Tim Quality Assurance
Jangka waktu dimulai dan diselesaikannya pembahasan
dengan Tim QA menjadi lebih fleksible.
Lama:
Pembahasan harus dimulai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya Permohonan Pembahasan oleh Tim QA dan harus
diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dimulainya
pembahasan.
Baru:
Hanya diatur bahwa pelaksanaan pembahasan dengan Tim QA harus
mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.
Tim Quality Assurance
Workflow Pembahasandengan Tim Quality Assurance
WP
Max. 3 hari kerjasejak
penandatanganan
risalah pembahasan
Surat
permohonan
(langsung/fax)
Undangan
Pembahasan
dengan Tim QA
Risalah Tim
Quality
Assurance
Ditandatangani
Tim QA, Tim
Pemeriksa, WP
SYARAT PENGAJUAN:• Risalah Pembahasan telah di ttd
oleh Tim Pemeriksa dan WP
• BA Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan belum di ttd pemeriksa
dan WP
Kakanwil/ Dir P2Pembahasan
dengan Tim QAWP menolak
menandatangani
Membuat catatan
mengenai penolakan
tsb pada Risalah Tim
QA
WP tidak hadir dalam
pembahasan
BA Ketidakhadiran
WP+Risalah Tim QA
Pembahasan dengan Tim
QA dianggap telah
dilakukan
Dihadiri minimal
Ketua, Sekretaris, 1
anggota tim QA,
dan 2 pemeriksa
1
2
3
4
5
Peminjaman Dokumen
Kini, WP berhak untuk tidak menyerahkan buku atau
dokumen sejenis sepanjang:
Buku atau dokumen itu tidak dimiliki atau dikuasai WP; dan
WP membuat surat pernyataan tentang tidak dimiliki atau
dikuasainya buku, catatan atau dokumen.
Peminjaman Dokumen
Khusus pada pemeriksaan kantor
Lama:
Penyerahan buku atau dokumen kepada pemeriksa paling lambat 1
(satu) bulan sejak surat panggilan yang memuat permintaan
peminjaman diterima WP.
Baru:
Penyerahan buku atau dokumen kepada pemeriksa paling lambat 1
(satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan.
Peminjaman Dokumen
Jangka waktu penerbitan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali
jika buku atau data-data lainnya tidak dipinjamkan kepada
pemeriksa, kini diatur lebih rinci:
• Surat peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman;
• Surat peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman.
Peminjaman Dokumen
WP tidak atau hanya menyerahkan
sebagian dari buku, catatan, dan
dokumen yang wajib dipinjamkan
Tindak
Lanjut
WP OP yg melakukan
kegiatan usaha atau
pekerjaan bebasWP Badan
Penghasilan Kena
Pajak dihitung
secara jabatan
Penghasilan Kena
Pajak dihitung
secara jabatan
Pemeriksa harus menentukan dapat
tidaknya melakukan pengujian untuk
menghitung penghasilan kena pajak
Tidak dapat
menghitung normal
Dapat menghitung
normal
Pemeriksa Pajak dapat
meminjam tambahan buku,
catatan, dan/atau dokumen
serta keterangan lain selain
yang sudah dipinjam
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Restitusi Psl 17B UU KUP:
Pemeriksaan Kantor; atau
Pemeriksaan Lapangan
Pada pemeriksaan restitusi Pasal 17B UU KUP, kini
diklarifikasi bahwa pemeriksaan kantor memungkinkan
dilakukan jika:
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak
yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan
keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun
Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit
oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana
perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun
terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan
Jenis Pemeriksaan
1
2
Jenis Pemeriksaan
• Seluruh pemicu pelaksanaanpemeriksaan berpotensidilakukan pemeriksaankantor atau lapangan, sesuaiketentuan Dirjen Pajak.
Lama
• SPT terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko PASTI dilakukan pemeriksaankantor.
• Lainnya, berpeluang dilakukanpemeriksaan kantor atau lapangan, sesuai ketentuan Dirjen Pajak.
Baru
PenyegelanPenyegelan dilakukan dengan
menggunakan tanda segel(sebelumnya kertas segel)
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
orang dewasa selain pemeriksa
berita acara penyegelan
ditandatangani oleh Pemeriksa
Pajak dan saksi
Jika saksi menolak menandatangani
berita acara penyegelan, Pemeriksa
membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam berita acara penyegelan
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap
kedua diserahkan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang diperiksa
Dalam
melakukan
penyegelan,
Pemeriksa
dapat
meminta
bantuan
Kepolisian
RI dan/atau
pemerintah
daerah
setempat
Ketentuanpenyegelan
menjadilebih rinci
Pembukaan Segel
Pembukaan segel harus dilakukan oleh
Pemeriksa dengan disaksikan oleh 2 saksi
yg telah dewasa selain pemeriksa
Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk
melakukan penyegelan rusak atau hilang
Berita acara mengenai
kerusakan atau kehilangan
Melaporkan kepada Kepolisian Negara
Repulik IndonesiaJika saksi menolak menandatangani berita acara
pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang
penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari WP.
Berita acara pembukaan segel
yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Pajak dan saksi
WP memberi izin Pemeriksa
untuk membuka atau
memasuki tempat atau yang
disegel, dan/atau telah
memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan
Terdapat permintaan dari
penyidik yang sedang
melakukan penyidikan
tindak pidana
Berdasarkan
pertimbangan Pemeriksa,
penyegelan tidak
diperlukan lagi
Tindak Lanjut Penyegelan
menandatangani surat
pernyataan penolakan
Pemeriksaan
Wajib Pajak dianggap
menolak dilakukan
Pemeriksaan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak
memberi izin untuk membuka atau memasuki
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak yang disegel, dan/atau tidak
memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan
menolak menandatangani
Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (sebelumnya 6 hari) setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuanpenyegelan
Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan
Dapat dijadikandasar untuk
penetapan pajaksecara jabatan atauusul pemeriksaanbukti permulaan
Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari WP
Perpanjangan
SPHP
Daftar Temuan
Secara langsung/faksimili
WPTanggapan
tertulis
7 HARI KERJA SEJAK
DITERIMANYA SPHP
3 HARIKERJA
Surat Pemberitahuan Perpanjangan
Setuju
Tidak menyampaikan
tanggapan
Lembar Pernyataan Persetujuan
Hasil Pemeriksaan
Surat Sanggahan
Menolak Menerima SPHP
WP ttd Surat Pernyataan Penolakan
Menerima SPHP
Menolak lagi
BA Pernyataan Penolakan
Menerima SPHP
Secara langsung/faksimili
Tidak Setuju Sebagian/
Seluruhnya
BA Tidak disampaikannya
tanggapan tertulis atas SPHP
Ketentuantanggapantertulis dariWP menjadi
lebih rinci
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Sampaikan Tanggapan Tertulis
Sampaikan SuratPernyataan Persetujuan
Sampaikan Surat Sanggahan
Hadir dalamPembahasanAkhir Hasilpemeriksaan
Pemeriksa membuat: Risalah Pembahasan sesuai Surat
Pernyataan Persetujuan; dan Berita Acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksadan WP.
Pemeriksa membuat: Risalahan Pembahasan sesuai
hasil pembahasan; dan Berita Acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksadan WP.
Tidak hadirdalamPembahasanAkhir Hasilpemeriksaan
Pemeriksa membuat: Risalah Pembahasan sesuai Surat
Pernyataan Persetujuan; Berita Acara Ketidakhadiran WP
dlm Pembahasan Akhir; dan Berita Acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksa.
Pemeriksa membuat: Risalah Pembahasan sesuai
Surat Sanggahan; Berita Acara Ketidakhadiran WP
dlm Pembahasan Akhir; dan Berita Acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksa.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Tidak Sampaikan Tanggapan Tertulis
Hadir dalamPembahasan AkhirHasil pemeriksaan
Pemeriksa membuat: Risalah Pembahasan sesuai pembahasan
akhir; dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksa dan WP.
Tidak hadir dalamPembahasan AkhirHasil pemeriksaan
Pemeriksa membuat: Risalah Pembahasan sesuai SPHP; Berita Acara Ketidakhadiran WP dlm
Pembahasan Akhir; dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan,yang ditandatangani tim pemeriksa.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Jika WP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
Pembahasan Akhir tetap dianggap telah dilakukan, sehingga Berita
Acara Pembahasan Akhir tetap dibuat dengan ditandatangani tim
pemeriksa.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Jika WP mengajukanpermohonan pembahasan dgn
Tim QA, maka Berita Acara
Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan dibuat setelah
pembahasan dengan Tim QA.
Jika WP tidak mengajukanpermohonan pembahasan dgn
Tim QA, maka Berita Acara PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan dibuatsesuai Risalah Pembahasan.
Jika:
WP menolak menandatangani Risalah Pembahasan; dan/atau
Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
maka Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Untuk membahas hasil pemeriksaan pada SPHP dan daftar temuan,
WP diberi hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sesuai undangan tertulis.
Undang tertulis disampaikan langsung atau melalui faksimili dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggapan tertulis atas SPHP
diterima.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Hadir Tidak hadir
Risalah
pembahasan
Risalah Pembahasan
Setuju Tidak Setuju Sebagian/ Seluruhnya
TANGGAPAN TERTULIS
Tidak MenyampaikanTanggapan
Hadir Tidak hadir
Risalah
pembahasan
Risalah Pembahasan
Hadir Tidak hadir
Risalah Pembahasan
BA Pembahasan
Akhir HasilPemeriksaan
BA Ketidakhadiran
WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Undangan PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan
Undangan PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan
Undangan PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan
Tim Quality Assurance
Beda Pendapat
Tim Quality Assurance
Beda Pendapat
Pembahasan Akhir dianggap telah
dilakukan
Pembahasan Akhir dianggap telah
dilakukan
Pembahasan Akhir dianggap telah
dilakukan
Risalah
pembahasan
BA Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
BA Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
BA PembahasanAkhir Hasil
Pemeriksaan
BA Ketidakhadiran
WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
BA Ketidakhadiran
WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Penyelesaian Pemeriksaan
PENYELESAIAN
PEMERIKSAAN
LHPLHP Sumir
(tanpa usulan penerbitan
surat ketetapan pajak)
LHP
LHP dibuat jika:
1. WP, wakil atau kuasanya sehubungan dengan restitusi sesuai Pasal 17B UU KUP, tidak ditemukan selama pemeriksaan;
2. WP, wakil atau kuasanya ditemukan dan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu;
3. WP, wakil atau kuasanya ditemukan dan SPHP belum dapat diselesaikan hinggaberakhirnya perpanjangan pemeriksaan.
Kini LHP juga dibuat jikapemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukper Terbuka dan Pemeriksaan Bukper itu:
1. Dihentikan karena WP meninggal;
2. Dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
3. Dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ada pelunasan pajak;
4. Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta terdapat Putusan Pengadilan yang diterima Dirjen Pajak.
Lama
Baru
LHP Sumir
LHP Sumir dibuat dalam kondisi lainnya:1. WP, wakil, atau kuasanya tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan.
2. Pemeriksaan ditangguhkan karena dilanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan
terbuka dan:
a. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena WP mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya.
b. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi diselesaikan dengan penerbitan
SKPKB.
c. Dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak
ada penuntutan sesuai Pasal 44B UU KUP.
Selanjutnya…
3. Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan
sebagai tindaklanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun penyidikan
dihentikan tanpa adanya pelunasan.
4. Pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan tambahan jumlah pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak.
5. Terdapat keadaan tertentu sesuai pertimbangan Dirjen Pajak.
LHP Sumir
Penangguhan Pemeriksaan
Penangguhan karenausulan Pemeriksaan
Bukper disetujui pejabatberwenang dan
pemeriksaan terkait dengan permohonan
pengembalian restitusiPasal 17B UU KUP.
Penangguhan karenausulan Pemeriksaan
Bukper secara terbukaatau tertutup disetujui pejabat berwenang.
Lama Baru
Pemeriksaan
ditangguhkan
Paling lambat disampaikan
bersamaan dengan disampaikannya
SP2 Bukper secara terbuka
Buku, catatan, dan dokumen yang
terkait dengan Pemeriksaan
diserahkan kepada Pemeriksa
Bukti Permulaan
Harus diberitahukan secara
tertulis kepada WP
Berita Acara
Serah Terima
Dokumen
(kopi BA diserahkan ke WP)
Penangguhan Pemeriksaan
Pemeriksaan
Bukper
Terbuka
Tidak Dilanjutkan
penyidikan
Dilanjutkan
penyidikan
Tidak Dilanjutkan
Penuntutan
Dilanjutkan
Penuntutan
Tidak ditemukan
bukti permulaan
Penerbitan SKP
Ps 13A UU KUP
Pengungkapan
ketidakbenaran
Ps 8 (3) KUP
Karena Ps 44B UU KUP
Karena Ps 44A UU KUP
Terdapat putusan
pengadilan yg
berkekuatan hukum
tetap dan salinan
putusan sudah
diterima DJP
Pemeriksaan
dilanjutkan
Pemeriksaan
dilanjutkan
Pemeriksaan
dilanjutkan
LHP SUMIR
LHP SUMIR
LHP SUMIR
Pemeriksaan
ditangguhkan
WP meninggal duniaPemeriksaan
dilanjutkan
Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Ditangguhkan
(Bukper Terbuka)
membuat laporan kemajuan pemeriksaan
Pemeriksaan
Bukper Tertutup
dan
dilanjutkan
dengan
penyidikan
Dilanjutkan
Penuntutan
Tidak
Dilanjutkan
Penuntutan
Karena Ps 44B UU KUP
Pemeriksaan
ditangguhkan
LHP SUMIR
Karena Ps 44A UU KUP
Terdapat
putusan pengadilan
yg berkekuatan hukum
tetap dan salinan
putusan sudah
diterima DJP
Pemeriksaan
dilanjutkan
Pemeriksaan
dilanjutkan
Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Ditangguhkan
(Bukper Tertutup)
membuat laporan kemajuan pemeriksaan
Penjelasan WP dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga
Baik pada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ataupun tujuan lain,
Pemeriksa berhak:
Meminta penjelasan yang lebih rinci kepada WP; atau
Meminta keterangan dan/atau bukti dari pihak ke-3.
Penjelasan WP dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga
Yang berbeda, saat ini tidak ada batas waktu bagi pihak ke-3 untuk
memberikan keterangan.
Menurut peraturan lama (PMK-199):
Pihak ke-3 harus memberikan keterangan dalam waktu paling lama
7 (tujuah) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan.
Jika pihak ke-3 tidak memberikan keterangan dalam waktu di atas,
pemeriksa akan menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Strategiterbaik dalammenghadapipemeriksaanpajak adalahmenciptakan
kondisi seolah-olah akandiperiksa.
Sehingga sedari awal, WP akan
melakukan persiapan-
persiapan yang baik untuk
menghadapi pemeriksaan
tersebut.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Risiko penetapan pajak yang tidak wajar dalam pemeriksaan
dapat dihindari dengan langkah-langkah sbb.:
• Memahami peraturan perpajakan yang berhubungan dengan
kegiatan perusahaan.
• Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan dalam
pemeriksaan.
• Melaksanakan kewajiban dalam pemeriksaan sesuai
peraturan perpajakan (Pasal 29 UU KUP).
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
• Melakukan simulasi prosedur-prosedur pemeriksaan
Misalnya:
Dilakukan Tax Review oleh Tax Consultant; atau
Melakukan sendiri prosedur-prosedur pemeriksaan,
antara lain dengan ekualisasi antara Objek PPh Badan dengan
Objek PPN, Objek PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, PPh Final,
dan PPN BKP Tidak Berwujud/JKP Luar Negeri dengan pos-pos
Laporan Laba Rugi atau General Ledger, dsb.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
• Aktif menanyakan permasalahan yang ditemukan tim
pemeriksa.
• Segera mambantu tim pemeriksa dalam rangka mencari dan
melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan
dalam pemeriksaan
• Pada prinsipnya perusahaan harus mempersiapkan seluruh data
keuangan dan non keuangan yakni.
• PPh Badan
– Buat rekap akun yang ada pada ledger dan bandingkan dengan
angka pada neraca (terutama akun kas/bank, piutang, piutang
affiliasi, persediaan barang, aktiva dan penyusutan, utang dll.
– Buat arus barang bahan baku dalam kuantum dan rupiah
(Persediaan awal + pembelian - persediaan akhir).
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
– Buat arus barang barang jadi dalam kuantum dan rupiah
(Persediaan awal + produksi (pembelian) - persediaan akhir)
– Buat arus kas/bank
– Buat arus piutang
– Rekap pembelian impor/lokal dalam kuantum dan rupiah
– Rekap penjualan lokal dan ekspor
– Rekap biaya per bulan
• PPh Pasal 21
– Rekap obyek PPh Pasal 21 dari SPT Masa PPh Pasal 21
– Rekap obyek PPh Pasal 21 dari Laporan Keuangan
– Bandingkan butir 1 dan 2
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
• PPh Pasal 23/26
– Rekap obyek PPh Pasal 23 dari SPT masa PPh Pasal 23 per
nama penerima dan per jenis obyek.
– Rekap obyek PPh Pasal 23 dari laporan keuangan.
– Bandingkan butir 1 dan 2
– Kumpulkan perjanjian yang berhubungan dengan obyek PPh
Pasal 23.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
• PPN DN
– Rekap Pajak Keluaran per nomor faktur pajak, per pembeli dan
per jenis barang
– Rekap penjualan ekspor sumber PEB.
– Rekap nota retur.
• Kredit Pajak
– Rekap setoran PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, 26, PPh Final,
Pajak Masukan, PPN, PPN Jasa Luar Negeri
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Melaksanakan kewajiban pemeriksaan sesuai
peraturan perpajakan (Pasal 29 UU KUP) yakni:
– Memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dengan.
– Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
– Memberikan keterangan yang diperlukan seperti; prosedur
penjualan dan pembelian, dan keterangan lainnya yang diminta
pemeriksa.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Melakukan break down dan ekualisasi Objek-objekPajak
1. Untuk meneliti kebenaran perhitungan PPh Pasal 21, 23, 26, PPN
DN, PPN Jasa Luar Negeri lakukan break down (ekualisasi) sbb.:
a. Break down Obyek PPh Pasal 21 dalam SPT PPh Pasal 21
dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan.
Teknik:
Bandingkan biaya karyawan (dan Objek PPh Pasal 21 lainnya)
yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan dalam SPT
PPh Pasal 21.
b. Break down Obyek PPh Pasal 23 dalam SPT PPh Pasal 23
dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan.
Teknik:
• Rekap Obyek PPh Pasal 23 dari SPT PPh Pasal 23.
• Bandingkan dengan surat perjanjian dengan pihak ke-3
(misalnya perjanjian utang kepada pihak ke-3 non bank,
perjanjian sewa, dll).
• Bandingkan biaya yang termasuk Obyek PPh Pasal 23 yang
dilaporkan dalam Laporan Keuangan dengan rekap obyek di
atas.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
c. Break down Obyek PPh Pasal 26 dalam SPT PPh Pasal 26
dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan.
d. Break down Obyek PPN Jasa LN yang telah disetor dengan
biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Teknik:
– Rekap obyek PPN Jasa LN dari bukti setoran PPN Jasa LN
yang sudah dikreditkan dalam tahun buku yang diperiksa.
– Bandingkan hasil butir di atas dengan biaya yang dilaporkan
dalam laporan keuangan sebagai Obyek PPN Jasa LN.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
e. Break down Obyek PPh Pasal 26 SPT PPh Pasal 26 dengan PPN
Jasa Luar Negeri.
Teknik:
– Bandingkan Obyek PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa LN.
– Kurangkan Obyek PPh Pasal 26 yang bukan Obyek PPN Jasa
LN.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
f. Break down Obyek PPN DN dalam SPT PPN dengan penjualan
yang dilaporkan sebagai penghasilan dalam PPh Badan.
Teknik:
– Perhitungkan invoice yang dibuat pada tahun sebelumnya, tapi
faktur pajak keluaran diterbitkan pada tahun buku yang
diperiksa.
– Perhitungkan invoice yang dibuat pada tahun buku yang
diperiksa tapi faktur pajak keluaran diterbitkan pada tahun
berikutnya.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
• Perhitungkan penghasilan lain-lain yang tidak dikelompokkan
sebagai penghasilan utama perusahaan, tapi sebagai Obyek PPN.
• Perhitungkan retur penjualan tahun sebelumnya, tapi nota retur
dibuat pada tahun buku yang diperiksa.
• Perhitungkan perbedaan kurs antara kurs pada tanggal invoice
dikeluarkan dengan kurs pada tanggal Faktur Pajak dikeluarkan.
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
The End of Presentation