HUKUM BISNISLEMBAGA PEMBIAYAAN

PENGERTIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Menurut Keppres No. 61 Pasal 1 angka (2) Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak

menarik dana secara langsung dari masyarakat.

PENGERTIAN LEMBAGA PEMBIAYAANMenurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan,

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

DASAR HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN KepPres No. 61 Tahun 1988 tentang

Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

UNSUR-UNSUR DAN CIRI LEMBAGA PEMBIAYAAN Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang

khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan, yaitu aktivitas membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

Penyediaan dana, yaitu menyediakan dana untuk suatu keperluan.

Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.

Tidak menarik dana secara langsung. Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama

di suatu tempat.

BENTUK BADAN USAHA PEMBIAYAAN

Perseroan TerbatasKoperasi.

PERIZINAN BADAN USAHA PEMBIAYAAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk. 012/2006:

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha diajukan kepada Menteri.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

ANJAK PIUTANG (factoring) Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009

Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang

tersebut

Menurut Kasmir

perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan

dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal 20/12/1988

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Tiga pihak yang terkait factoring Perusahaan Factoring (factoring company/faktor)

sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;

Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada faktor;

Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring.

ANJAK PIUTANG pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

“kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk

piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang

tersebut.”

MEKANISME ANJAK PIUTANG

• Customer membeli barang dari supplier• Supplier melakukan kontrak dengan factor mengenai ketentuan transaksi• Supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi• Factor memberikan pembayaran sebanyak 80 % kepada Supplier• Factor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya• Customer melakukan pembayaran/pelunasan atas kewajibannya

DUA KEGIATAN ANJAK PIUTANG Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual

piutang (Without recourse) Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya Piutang.

Anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (With recourse) penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

DASAR HUKUM ANJAK PIUTANG Keputusan Presiden RI no.61 tanggal 20 Desember 1988, Lembaran Negara Republik Indonesia no.93 tahun 1988 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.06/2002 Surat keputusan menteri keuangan No.172/KMK.06/2002 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013//1988 jis

No.448/KMK.017/2000 tanggal 27 0ktober 2000 pada pasal 1 huruf E

Surat keputusan menteri keuangan No.172/KMK.06/2002.

JENIS ANJAK PIUTANG Full servis factoring Recourse factoring Bull factoring Matury factoring Agency factoring Invoice discouting Undisclosed factoring

SEWA GUNA USAHA (LEASING) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing),

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa

guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi

(operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara berkala.

Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.

SEWA GUNA USAHA (LEASING)

TIGA PIHAK UTAMA DALAM LEASING Pihak Lessor

perusahaan Leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan Leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan.

Pihak Lesseeperusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak Leasing.  

Pihak Supplierpenjual barang modal yang menjadi objek Leasing.

MEKANISME LEASING

JENIS LEASING Financial Lease (Hak Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi) Operating Lease (Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi) Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Kembali) Direct Finance Lease (Sewa Guna Usaha Langsung) Syndicated Lease (Sewa Guna Usaha Sindikasi) Leveraged Lease Cross Border Lease Net Lease Net-net Lease Full service Lease Big Ticket Lease Captive Leasing Third Party Leasing Wrap Lessee Straight Payable Lease, Seasonal Lease Return on Invescment Lease

MODAL VENTURA Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2009

badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu

tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi

konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

MEKANISME MODAL VENTURA

• Perusahaan modal ventura terdiri atas investor-investor yang menanamkan modalnya di perusahaan modal tersebut.

• Perusahaan modal ventura memberikan modal kepada Perusahaan pasangan usaha (Investee) tergantung pada tujuannya.

• Investee mengalami divestasi, dan meminta kembali modal kepada perusahaan modal ventura.

Dasar Hukum Modal Ventura Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober

1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi

Perusahaan Modal Ventura. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994

Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan

Modal Ventura.

KEGIATAN MODAL VENTURA Penyertaan saham (equity participation); Penyertaan melalui pembelian obligasi

konversi (quasi equity participation); dan/atau

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/ revenue sharing).

TUJUAN DIBENTUKNYA MODAL VENTURA Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek

penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.

Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.

Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya.

Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya

sangat besar.