4 ~ ! •

SALINAN

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PIHAK PELAPOR DALAMPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKPIDANAPENCUCIAN UANG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pem beran tasan Tindak PidanaPencucian Uang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPORDALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1 ...

~ • I·

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanganyang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembagaindependen yang dibentuk dalam rangka mencegahdan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Setiap Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.

3. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurutperaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang wajib menyampaikan laporankepada PPATK.

4. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasaPihak Pelapor.

5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkanhak danjatau kewajiban atau menyebabkan timbulnyahubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

6. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untukmelakukan atau menerima penempatan, penyetoran,penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, danj ataupenukaran atas sejumlah uang atau tindakandanjatau kegiatan lain yang berhubungan denganuang.

7. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak ataubenda tidak bergerak, baik yang berwujud maupunyang tidak berwujud, yang diperoleh baik secaralangsung maupun tidak langsung.

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dariPengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi ...

" ,,- ," .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yangpatut diduga dilakukan dengan tujuan untukmenghindari pelaporan Transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh PihakPelapor sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenaipencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau bataldilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaanyang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATKuntuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karenamelibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana.

9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yangmemiliki kewenangan pengawasan, pengaturan,dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal2

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransr dan perusahaanpialang asuransi;

4. dana pensiun lembaga keuangan;5. perusahaan efek;6. manajer investasi;

7. kustodian . . .

~',' ." I

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-4-

7. kustodian;8. wali amanat;9. perposan sebagai penyedia jasa giro;10. pedagang valuta asing;11. penyelenggara alat pembayaran

menggunakan kartu;12. penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan

pmjam;14. pegadaian;15. perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditi; atau16. penyelenggara kegiatan usaha pengmman

uang.b. penyedia barang dan/ atau jasa lain:

1. perusahaan properti/ agen properti;2. pedagang kendaraan bermotor;3. pedagang permata dan perhiasarr/Iogam

mulia;4. pedagang barang seni dan antik; atau5. balai lelang.

(2) Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amencakup juga:a. perusahaan modal ventura;b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;c. lembaga keuangan mikro; dand. lembaga pembiayaan ekspor.

Pasal3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2mencakup juga:a. advokat;

b. notaris ...

~',.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. notaris;c. pejabat pembuat akta tanah;d. akuntan;e. akuntan publik; danf. perencana keuangan.

Pasal4

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali PenggunaJasa.

Pasal5

Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenaliPengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diaturdalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandisterhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagiPihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) dan Pasal 3.

Pasal6

(1) Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasabagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas danPengatur.

(2) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas danPengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasadan pengawasannya diatur dengan Peraturan KepalaPPATK.

Pasal7 ...

\ ',-

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasa17

(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib menyampaikanlaporan kepada PPATKsebagaimana dimaksud dalamPasal 23 Undang-Undang.

(2) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan kepadaPPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27Undang-Undang.

Pasa18

(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3wajib menyampaikan laporan Transaksi KeuanganMencurigakan kepada PPATKuntuk kepentingan atauuntuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

a. pembelian dan penjualan properti;

b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produkjasa keuangan lainnya;

c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan,rekening deposito, dan/ atau rekening efek;

d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan;dan Zatau

e. pendirian, pembelian, dan penjualan badanhukum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikecualikan bagi advokat yang bertindak untukkepentingan atau untuk dan atas nama PenggunaJ asa, dalam rangka:

a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan

b. penanganan suatu perkara, arbitrase, ataualternatif penyelesaian sengketa.

Pasa19 ...

, ' ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal9

Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan danpelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelaporsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang berlakusecara mutatis mutandis terhadap kewajibanmenyampaikan laporan dan pelaksanaan kewajibanpelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2).

Pasal 10

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan olehPihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadappelaksanaan kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelaporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

(1) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagiPihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) dan Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Pengawasdan Pengatur dan/ atau PPATK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal12

Ketentuan mengenaipenyampaian laporandimaksud dalam PasalPPATK.

bentuk, jenis, dan tata carabagi Pihak Pelapor sebagaimana3 diatur dengan Peraturan Kepala

Pasal 13

Peraturan Pemerintah iru mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiappengundanganpenempatannyaIndonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Pemerintah ini dengandalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggai 23 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

" '.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PIHAKPELAPORDALAMPENCEGAHANDANPEMBERANTASANTINDAKPIDANAPENCUCIANUANG

1. UMUM

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yangdilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindakpidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Oleh karena itu,tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas danintegritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi jugadapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telahmembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yakni:1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas

perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur,lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagaiPihak Pelapor; dan

2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah,akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai PihakPelapor.

Penambahan ...

· "

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 2 -Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atasperusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur,lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagaiPihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yangdilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untukdijadikan saran a dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntanpublik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATKrentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FinancialAction Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesitertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untukkepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajibmelaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalamhal ini adalah PPATK).Kewajiban pelaporan oleh profesi tesebut telahditerapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadappencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajibanpelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntanpublik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi PihakPelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupunpidana.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2 ...

" 'L

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasa12

~ukup jelas.

Pasa13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yangberprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkanUndang-Undang mengenai advokat.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "notaris" adalah pejabat umum yangberwenang untuk membuat akta autentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang­Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan Undang­Undang lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat pembuat akta tanah" adalahpejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta­akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenaihak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "akuntan" adalah akuntan beregisternegara yang memberikan jasa kepada klien melalui kantorjasa akuntansi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntan publik" adalah seseorangyang telah memperoleh izin untuk memberikan jasasebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenaiakun tan pu blik.

Huruf f ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-4-

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perencana keuangan" adalah setiaporang yang berprofesi memberikan jasa perencanaankeuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadiseseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasidan terencana.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "properti" an tara lain tanah,bangunan, sarana darr/atau prasarana yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari tanah dan/ atau bangunan.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

'. '. .,

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "memastikan posisi hukumPengguna Jasa" an tara lain .melakukan pemeriksaansecara seksama dari segi hukum (legal due diligence/legalaudit) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksisesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperolehinformasi atau fakta material yang dapatmenggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objektransaksi.

Hurufb

Cukup jelas.

Pasa19

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5709