Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
PERAN UKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Abstraksi
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai
kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap
sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya
merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan
produktif. Meskipun kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yang
dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari
lembaga-lembaga keuangan formal.
Tulisan ini mencoba untuk menguraikan peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam
menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih
kecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal. Namun, hal ini menarik untuk dikaji
sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat
dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Selain itu juga
untuk mengevaluasi dampak pada peningkatan jumlah perusahaan yang ukuran pertumbuhan
produksi (nilai tambah), investasi, penyerapan tenaga kerja, teknologi perbaikan dan
pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan antara kecil dan menengah perusahaan
(UKM) dengan perusahaan besar (UB). Model ekonometrik menggunakan persamaan
simultan dari data yang diperoleh telah menghasilkan bahwa peran UKM memiliki lebih
besar kontribusi terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan yang dari UB
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layak direkomendasikan: pertama,
memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana yang selama ini telah berjalan pada
lembaga-lembaga keuangan formal yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM, dan
kedua, komitmen yang kuat pada pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM. Dan pada
akhirnya upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang
produktif.
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter
tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi
nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga
kerja.
Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan
UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah
unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang
bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 –
2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar
dibandingkan dengan Usaha Besar.
Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi
yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik
tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat
perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lain
UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup:
pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya,
kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses
terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari
perbankan.
Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM
khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan
formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal.
Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga
berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.
Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di
kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan
dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada
pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga
keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan
pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan
informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Namun sangat disayangkan, bahwa keberadaan LKM belum mendapat tempat yang
jelas dalam perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti
perbankan (termasuk didalamnya BRI unit dan BPR), asuransi, perusahaan pembiayaan.
Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
dengan Bank Indonesia sebagai motor penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh
pemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan
keberadaan perbankan. Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan
LKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam PDB
sangat besar.
II. PEMBAHASAN
II.1 Peranan UKM dalam Perekonomian
Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala
kecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik
mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di
Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan
kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan
(D.L. Birch, 1979).
Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat
pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalam
pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM di negara-
negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, UKM
berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memiliki
berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut kepentingan
rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan
melindungi UKM. Sedangkan di negara-negara maju UKM mendapatkan perhatian karena
memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana–sarjana)
diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.
Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah :
Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap
tenaga kerja.
Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah
dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.
II.2 Peranan UKM di Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor
yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya
berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun
modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap
perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen. 1. Departemen
Perindustrian dan Perdagangan; 2. Departemen Koperasi dan UKM, namun demikian usaha
pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada
kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah
dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru,
sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga
hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada 33 pengusaha besar
hampir disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan
industri.
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar
didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa
yang masuk dari luar dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan
UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat
perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan
berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk
usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada tahun 1996 data Biro Pusat Statistik
menunjukkan jumlah UKM = 38,9 juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%),
sektor industri pengolahan = 2,7 juga (6,9 %), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel =
9,5 juta (24%) dan sisanya bergerak dibidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS,
1998). Nilai ini jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain,
seperti Taiwan (65 %), Cina 50 %), Vietnam (20 %), Hongkong (17 %), dan Singapura (17
%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara
lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan.
II.3 Posisi Industri Kecil di Indonesia
Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian
pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi
kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor
industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi.
Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan
kerja, untuk perluasan angakatan kerja agi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas
kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.
Tabel 2.1 Jumlah Unit Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil, 1991-1997
Sumber : BPS, 1998
Tabel 2.1 menunjukkan 99.3% dari jumlah unit industri merupakan industri kecil. Begitu
pula Tabel 2.2 memperlihatkan jumlah pekerja yang diserap industri kecil lebih besar (±
67%) dibandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri skala besar-menengah (±
23%). Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam
pembangunan ekonomi. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilakukan masih
belum memuaskan, karena dirasakan keberadaan industri kecil selalu tertinggal dibandingkan
dengan kemajuan yang dicapai oleh industri besar.
Sesuai dengan Tabel 2.3 yang memperlihatkan nilai produksi yang dihasilkan industri
skala besar-menengah jauh lebih besar (89,56%) dibandingkan nilai produksi industri kecil
hanya 10,44 %. Industri menengah-besar mengalami kenaikan persentase nilai produksi
setiap tahun dari total nilai produksi nasional.
Tabel 2.2 Tenaga Kerja Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil di Indonesia
Sumber: BPS, 1997
Tabel 2.3 Nilai Produksi yang dihasilkan Industri Menengah /Besar Industri Kecil Di
Indonesia, 1994 – 1998
Sumber : BPS, 1998
II.4 Profil Usaha Kecil di Indonesia
Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Management FE UI tahun 1987 dapat
dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia seagai berikut :
1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau
kurang.
2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-
kecilan.
3. Masalah-masalah utama yang dihadapi :
a. Sebelum investasi masalah : permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin).
b. Pengenalan usaha : pemasaran, permodalan, hubungan usaha.
c. Peningkatan usaha : pengadaan bahan/barang.
4. Usaha menurunkan kerena : kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang
keterampilan teknis dan administrasi.
5. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan
barang.
6. 60 % menggunakan teknologi tradisional.
7. 70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
8. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen
dokumen yang harus disiapkan.
II.5 UKM pada Masa Krisis (Akhir 1997 – sampai saat ini)
Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belum
menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukan
posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku
impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar
rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan juga ikut terpuruk
ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu
lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM sebagian
besar tetap bertahan, bahkan cendrung bertambah. Mengapa demikian ?
Alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis
adalah :
1. Sebagian besar UKM memperoduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas
permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata
masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.
Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan
sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini.
Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan
usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM
mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat
rendah.
3. UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UKM
mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UKM mudah
untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu
dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku.
Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena bersamaan
dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.
5. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal
banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki
sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya
jumlah UKM meningkat.
Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UKM dapat bertahan dan mempunyai
potensi untuk berkembang. Dengan demikian UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang
akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-
persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan UKM harus dihilangkan. Konstitusi
kebijakan ekonomi Pemerintah harus menempatkan UKM sebagai prioritas utama dalam
pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah
pengangguran.
II.6 Pembinaan UKM
Bagian dari tulisan ini akan dimulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan menarik
yakni : bagaimana caranya melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UKM dalam
konteks pasar bebas dan terbuka? jika diteliti lebih rinci ternyata UKM itu tidak homogin.
Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship
(kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat
entrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan
menggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian,
yakni :
(1) Livelihood Activities : UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari
kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki
jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia
jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar.
(2) Micro enterprise : UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat
entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.
(3) Small Dynamic Enterprises : UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship.
Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini.
Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke
kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang
masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-
kontrak dan ekspor.
(4) Fast Moving Enterprises : ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship
yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar.
Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.
Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan
perhatiannya pada UKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materi
pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah untuk
mengembangkan mereka menjadi usaha sekala menengah. Secara konseptual penulis
menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses
pembinaan UKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan
kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga
penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, manajemen,
pengertian manajemen dalam praktek bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir, bertindak, dan
pengawasan.
II.7 Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan
Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu
perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat
menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang
dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai
tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan
lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya
meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang
produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha
produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.
Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik
yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari
pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga
berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk
micro credit.
Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan
kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha
pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi
pengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna
Wijaya: 2005).
Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan
salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa
pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang
mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang
tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang
dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor),
dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang
memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk
ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi
kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program
pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan
ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim
yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau
mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.
Gambar 1
Financial Services in the Poverty Alleviation Toolbox
Sumber: Rudjito, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna
Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi
Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1,
Maret 2003
II.8 Lembaga Keuangan Mikro
Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah
program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek
yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli
terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend small loans to very poor for self-
employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their
families” (Kompas, 15 Maret 2005). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro
merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan
maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per
tahun.
Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut
Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga
keuangan mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan
(deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money
transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and
low-income households and their microenterprises). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa:
(1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya
organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.
LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang
berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan
BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam
(KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal
wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen,
pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun
BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman
menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan
mengaksesnya.
II.9 Analisis Perkembangan LKM dan UKM dalam Memutus Mata Rantai
Kemiskinan
Menganalisis keberadaan LKM tidak terlepas perkembangan UKM dan perkembangan
LKM itu sendiri di Indonesia. Keberadaan LKM muncul seiiring dengan pesatnya aktifitas
UKM namun di sisi lain dihadapkan pada kendala keterbatasan mengakses sumber-sumber
pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pembahasan disini akan diawali dengan
perkembangan UKM, kemudian dilanjutkan dengan darimana UKM memperoleh sumber-
sumber permodalan, perkembangan LKM dan diakhiri dengan uraian potensi dan
permasalahan LKM di masa mendatang.
II.9.1 Perkembangan UKM
Berdasarkan Data BPS tahun 2005, kondisi UKM periode 2001 sampai 2004
menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk
domestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM ini
mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 1). Sektor-
sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Tabel 1
Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap PDB Tahun 2001 s.d. 2004
(dalam persentase)
Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005,
Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangat berbeda antara satu
kelompok usaha dengan lainnya dan mencerminkan karakteristik masing-masing pelaku
usaha. Data BPS tahun 2005, menunjukkan bahwa dari jumlah 43,22 juta unit UKM tahun
2004 meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun 2003, dan jumlah ini merupakan
bagian terbesar pelaku usaha di Indonesia. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh UKM
tahun 2004 mencapai 70,92 juta orang, turun 0,25 persen dibandingkan tahun 2003. (Tabel 2)
Tabel 2
Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan
Produktivitas Berdasarkan Skala Usaha
Tahun 2003 dan 2004
Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005,
Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Perkembangan kontribusi UKM dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja
selama periode diatas menggambarkan produktivitas pelaku UKM. Produktivitas Usaha Kecil
sebesar Rp10,37 juta per tenaga kerja tahun 2003, meningkat cukup besar pada tahun 2004
menjadi Rp11,57 juta per tenaga kerja. Sementara itu produktivitas kelompok Usaha
Menengah dan Besar pada tahun 2003 masing-masing sebesar Rp33,70 juta dan Rp1,87
miliar per tenaga kerja per tahun. Pada tahun 2004 besaran ini meningkat masing-masing
menjadi Rp38,71 juta dan Rp2,22 miliar per tenaga kerja per tahun.
Dari uraian diatas, terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulan
komparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok Usaha Besar memiliki
potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha Kecil sebagai penyeimbang
pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga memperlihatkan bahwa unit-
unit usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat
kecil yang jumlahnya besar.
Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan UKM masih
menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Data Survei Usaha Tertintegrasi (SUSI) yang
dilakukan oleh BPS pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak
berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya
mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber – sumber permodalan yang tersedia
bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal
ventura, perorangan, keluarga/famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkan
pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam
memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM
atau 30,01 persen, koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM atau 3,94
persen, selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM atau 28,39 persen;
perbankan sebanyak 361.688 UKM atau 16,97 persen; keluarga/famili sebanyak 350.419
UKM atau 16,44 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM atau 3,51
persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM atau 0,75 persen.
Sedangkan pada survei yang dilakukan pada tahun 2002, hasilnya menunjukkan adanya
perubahan dibandingkan tahun 2001 dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampu
memberikan pelayanan kepada 101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21
persen. Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66
persen, Keluarga/famili sebanyak 413.174 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 17,91
persen.
Gambar 1
Sumber-Sumber yang Melayani UKM Tidak Berbadan Hukum
dan UKM yang dilayani Tahun 2001 dan 2002
Sumber: Statistik Perkoperasian 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UKM
atau mengalami peningkatan sebesar 10,93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UKM atau
mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak
661.629 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumber
permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar UKM belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan
(Gambar 1).
Sedangkan dilihat dari lembaga keuangan formal yang identik dengan perbankan,
pemberian berbagai kredit untuk membantu permodalan UKM sangat kecil persentasenya jika
dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Besar. Bahkan
dalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKM
porsinya semakin mengecil (Lihat Tabel 3). Hal ini semakin memperjelas bahwa hanya
menggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mampu
mengembangkan UKM, oleh karena itu perlu dikembangkan alternatif sumber-sumber
pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UKM yaitu LKM.
Tabel 3
Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing pada Bank-bank Umum
Tahun 2000 s.d. 2004 (dalam miliar rupiah)
Sumber : Bank Indonesia
II.9.2 Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Permasalahannya
Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan
UKM serta masih banyaknya hambatan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan
dari lembaga-lembaga keuangan formal. Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga
keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan
Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan,
modal, maupun kelayakan usaha (Persyaratan 5-C). Padahal hampir sebagian besar pelaku
UKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih
dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal
memberatkan biaya operasional. Contoh yang mudah adalah bank yang memberikan kredit
kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan
biaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam
kategori kredit kecil ini semakin banyak. Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas
dari karakterisitik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam
mengakses sumber-sumber pembiayaan.
Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga
perbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti
yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan
pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM,
kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga
sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.
Jenis LKM lebih banyak didominasi oleh Unit Simpan Pinjam (USP), namun dari aspek
besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR. Hal
ini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPR lebih besar daripada
USP. Perkembangan LKM dapat dilihat pada indikator tabel 4.
Tabel 4
Beberapa Indikator Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro
Sumber: Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan
dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi
Rakyat, Edisi Maret 2005
Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah UMKM yang berjumlah 42 jutaan ternyata yang
menikmati akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun LKM
hanya sebesar 22,14 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi intermediasi lembaga
perbankan tidak berjalan dengan baik serta masih lebarnya permasalahan yang dihadapi oleh
UMKM. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikan potensi yang sangat besar dalam
penyaluran kredit karena masih terbuka pasar yang luas untuk skim-skim kredit skala mikro.
Selain berbagai peluang diatas, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai
kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif.
Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain
mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unitdan BPR sebagai bagian dari LKM
secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan
dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya
karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak
mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam,
segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM
lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga non
pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak
berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi
keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang
menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan
dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM
mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM. Kondisi
infrastruktur dan kelembagaan LKM secara ringkas terlihat dalam Tabel 5.
Tabel 5
Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
Sumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel
Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7
Desember 2004
Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang
menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut
kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas
kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal
sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas,
sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat
menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6
Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro
Sumber: Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel
Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7
Desember 2004
II.9.3 Dampak Keberadaan LKM Dalam Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman mikro dapat digunakan membantu UKM dalam
mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM jika dilihat dari aspek
pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun
memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan masyarakat yang
berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun
tidak banyak. Kelompok masyarakat ini akan cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkan
menjadi miskin, jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktifitas usaha tetap
dibiarkan tanpa ada usaha-usaha perbaikan.
Keberadaan LKM yang relatif mampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selaras
dengan perkembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skala nasional
masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensi
yang besar yang dapat dimanfaatkan LKM untuk memperbesar perannya dalam pembiayaan
UKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKM yang belum memanfaatkan akses
pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga
perbankan. Sehingga tumpuan terbesar adalah LKM.
Data pada tabel 1 dan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah UKM yang
berjumlah 42 jutaan ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga-lembaga
keuangan baik perbankan maupun LKM hanya sebesar 22,14 persen. Jika jumlah UKM yang
belum memanfaatkan kredit mikro sekitar 30 jutaan unit, misalnya satu persen-nya
memanfaatkan kredit mikro rata-rata sebesar Rp 2 juta maka akan muncul potensi permintaan
kredit mikro total sebesar 0,3 juta unit x Rp 2 juta = Rp 600 triliun. Jumlah ini tentu tidak
semuanya dimanfaatkan oleh lembaga perbankan, tetapi akan lebih banyak melalui LKM.
Selain jumlah pasar kredit mikro yang masih luas, potensi yang masih besar bagi LKM
adalah karakterisitik dari LKM itu sendiri. LKM umumnya dalam penyaluran kreditnya
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
Jika contoh diatas dijalankan, maka akan membawa effect multiplier yang luar biasa
karena akan dapat menggerakkan roda perekonomian. Bergulirnya aktivitas UKM akan
meningkatkan proses produksi, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan kalangan pelaku UKM. Dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin.
II.9.4 Upaya-upaya Pemecahan Masalah
Berpijak pada kondisi dan permasalahan LKM diatas, maka upaya-upaya yang dapat
dilakukan guna mengembangkan LKM dan bahkan menjadikannya sebagai bagian dari sistem
keuangan nasional yang mencakup:
II.9.4.1 Memperkuat kelembagaan LKM
Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-
beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hingga
pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secara
jelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karena
secara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanya
ketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedang
dilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKM
hendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus
mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.
Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembaga
keuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalam
perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
sebagai blue print dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadi
industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yang
sama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industri
perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat
sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.
Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan
dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-
sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya
masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang
yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan
yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah
disalurkan kepada masyarakat.
II.9.4.2 Komitmen dalam Memperkuat UKM
Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti perkembangan aktifitas usaha para pelaku
UKM, jika UKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan
akan pembiayaan bagi UKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM semakin
terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk memperkuat UKM menjadi bagian yang tidak
terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.
Sebagaimana diawal telah diungkapkan, masalah pokok UKM mencakup pertama, masih
sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih
lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap
sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari
perbankan. Masalah pertama dan kedua yang akan menjadi pusat perhatian, upaya untuk
membuka pasar secara luas terhadap produk-produk UKM merupakan hal yang utama. Begitu
pula upaya-upaya pendampingan dalam penguatan dan pengembangan usaha UKM masih
terbuka untuk dijalankan.
II.10 Potensi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Dalam Peranannya Menstimulasi
Perekonomian
Seperti yang telah kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini eksistensi dan peran Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional makin mengemuka. Berawal dari
makin terpuruknya perekonomian nasional saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997
hingga lambatnya pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya setelah krisis. Keadaan
krisis tersebut membangkitkan sebuah perubahan paradigma peletakkan fundamental
perekonomian nasional. Tambunan (2002) telah menunjukkan sejumlah kasus sebagai bukti
adanya kesalahan mengabaikan pengembangan perekonomian yang mengutamakan usaha-
usaha berskala kecil dan menengah yang dominan dikerjakan masyarakat Indonesia. Kasus
seperti lambatnya pemulihan ekonomi secara total hingga saat ini tidak lain berkaitan dengan
kesalahan strategi pembangunan industri yang bias ke Usaha Besar (UB) dan mengabaikan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Fakta yang terjadi, saat krisis UB yang berbasis bahan baku impor mengalami
kebangkrutan sementara UKM yang berbasis bahan baku domestik tetap eksis. Jika
pengembangan industri domestik lebih tertuju pada industri yang berbasis bahan baku lokal
dan merakyat seperti industri kecil dan menengah maka hal ini berpotensi untuk meletakan
fundamen industri nasional yang kokoh di masa depan. Hal ini adalah lebih baik dibanding
mengandalkan industri besar berbasis bahan baku luar negeri yang intensif membutuhkan
banyak devisa tetapi tidak menjangkau secara luas komunitas usaha masyarakat Indonesia
dan pencari kerja domestik.
Anjuran untuk kembali membangun industri dalam negeri berbasis UKM memiliki
sejumlah alasan. UKM sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Peran
UKM tersebutantara lain: (1) sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga
kerja sehingga berpotensi mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2) memberikan
kontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product
(GDP) dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) berkontribusi terhadap peningkatan ekspor
sekaligus berpotensi memperluas ekspor dan investasi.
Sesuai fakta dan kondisi yang ada, perekonomian Indonesia didominasi usaha kecil dan
menengah. Aktivitas usaha-usaha ekonomi masyarakat dominan berskala kecil hingga
menengah, sementara usaha berskala besar relatif hanya berjumlah sedikit. Meskipun
perekonomian Indonesia didominasi UKM, namun sejak semula pemerintah lebih
mengandalkan usaha besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik sektoral maupun
nasional. Sementara itu usaha-usaha kecil dan menengah kurang mendapat perhatian
pemerintah untuk dikembangkan. Baru pada beberapa tahun terakhir ini perhatian dan upaya
pengembangan UKM makin kuat dilakukan.
Menurut data (BPS, 2006) UKM mencapai jumlah 49.689.588 unit usaha. Jumlah unit
usaha yang besar ini memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
yaitu jika masingmasing unit dapat menyerap dua hingga tiga orang maka akan potensial
untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Sedikit bernada pesimis dari
berbagai kalangan, UKM potensial mengurangi pengangguran tetapi saat ini pengangguran
terus meningkat. Juga apakah memang jumlah UKM yang besar itu memiliki peranan yang
potensial didalam meningkatkan investasi nasional? Seberapa besar kemampuan UKM yang
berjumlah besar itu dalam menyerap tenagakerja, menyumbangkan nilai ekspor lebih besar,
dan memberikan kontribusi pada nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi di masa datang
dibanding UB? Peranan UKM inilah yang dianalisis dalam studi ini dengan membandingkan
dengan peranan UB.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan jumlah unit usaha terhadap
pertumbuhan produksi (nilai tambah), investasi, penyerapan tenagakerja, kemajuan teknologi,
dan pertumbuhan ekonomi, dengan membandingkan antara UKM dan UB.
Penelitian ini melihat pada beberapa aspek dari UKM dan UB seperti berikut : (1)
penggunaan input kapital, teknologi, dan tenaga kerja, (2) produksi, (3) jumlah ekspor, (dan
4) pendapatan nasional. Sektor-sektor produksi terdiri dari sektor-sektor ekonomi.
II.11 Fungsi Produksi Output
Untuk mengetahui seberapa besar output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dan
pengaruh fungsional dari faktor pembentuknya, Solow telah membentuk sebuah fungsi
produksi agregat sebagai berikut (Romer, 1996) :
Yt = F(Kt ,AtLt ) ...................................................................................... (1)
keterangan :
Y = output
K, L, A = masing-masing adalah kapital, labor, dan pengetahuan
t = waktu.
Berdasarkan fungsi produksi tersebut maka untuk mengamati pertumbuhan perekonomian
dari waktu ke waktu, sumber pertumbuhan diletakkan kepada dinamika k, yaitu pertumbuhan
ekonomi terjadi karena pertumbuhan kapital. Pertumbuhan kapital atau perubahan stok
kapital per unit efektif labor merupakan selisih antara investasi aktual per efektif labor dan
investasi break even.
Romer (1996) dalam model endogenous growth memasukkan knowledge sebagai peubah
endogen. Selain kapital fisik, model ini juga memasukkan human capital sebagai faktor
utama penentu pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi agregat yang ditunjukkan adalah :
Y(t) [(1 - aK )K(t)] α [A(t)(1 - aL )L(t)]1- α , 0 < α < 1. .............. (2)
Fungsi produksi ini bersifat constant returns to scale pada kapital dan labor.
Pada model human capital, fungsi produksi agregat dinyatakan sebagai :
Y(t) = K(t)αH(t)β[A(t)L(t)]1−α−β , α > 0, β > 0, α + β < 0, ........... (3)
dimana H adalah stok human capital, dan persamaan tersebut bersifat constant returns bagi
K, H, dan L bersama-sama. Dalam model human capital, technological progress dianggap
eksogen.
Dalam konteks teori perdagangan internasional, Chacholiades (1978) menunjukkan
fungsi produksi suatu perekonomian dengan tiga produksi, masing-masing X, Y dan Z. X dan
Y adalah produksi akhir sedangkan Z sebagai barang intermediate. Fungsi produksi masing-
masing adalah :
X = F(Lx ,Tx ,Zx ) ............................................................................... (4)
Y = G(Ly ,Ty ,Zy ) .............................................................................. (5)
Z = H(Lz ,Tz ) ........................................................................................ (6)
keterangan :
X, Y = produksi barang akhir X dan Y
Z = produksi barang intermediate Z
Lx, Ly, Lz = jumlah tenaga kerja bagi produksi barang X, Y, dan Z
Tx, Ty, Tz = jumlah lahan bagi produksi barang X, Y, dan Z.
Fungsi produksi di atas tetap bersifat contstan return to scale, dan digunakan untuk
menghasilkan kuantitas produksi barang X dan Y yang diperuntukkan bagi konsumsi
domestik dan untuk diekspor ke luar negeri.
Moshin dan Anam (1999) memperluas fungsi agregat dengan memasukkan faktor ekspor
sebagai berikut :
Y = Y(K,L,G,X) .................................................................................. (7)
keterangan :
Y = output agregat
K, L = masing-masing input kapital dan labor
G = pengeluaran pemerintah
X = ekspor nasional.
II.12 Fungsi Produksi Input
Selain menghasilkan fungsi produksi agregat, Romer (1996) juga membentuk fungsi
produksi dari input-input secara agregat. Fungsi produksi kapital dan teknologi baru
tergantung pada stok kapital, labor, dan level teknologi yang ada. Fungsi produksi masing-
masing sesuai asumsi Cobb-Douglas adalah :
Ḱ(t) = s(1 − aK )α (1 − a L )1−α K(t)α A(t)1−α L(t)1−α ................................ (8)
Ấ(t) = B[aKK(t)]β[a LL(t)]γ A(t)θ, B > 0, β ≥ 0, γ ≥ 0. ...................... (9)
dimana B adalah sebuah parameter shift. Fungsi produksi kapital diasumsikan bersifat
constant returns to scale tetapi fungsi produksi knowledge diasumsikan bersifat increasing
returns to scale.
Chirichiello (1994) berdasarkan teori klasik, menunjukkan fungsi permintaan dan
penawaran tenaga kerja secara agregat sebagai berikut :
Ld = Ld (W/ P) ........................................................................................... (10)
Ls = Ls (W/ P) ............................................................................................ (11)
keterangan :
Ld, Ls = masing-masing permintaan dan penawaran tenaga kerja
W = tingkat upah nominal
P = tingkat harga
W / P = tingkat upah riil.
Baik permintaan maupun penawaran tenaga kerja keduanya merupakan fungsi dari upah riil.
Kedua fungsi diturunkan berdasarkan motivasi dari perusahaan dan rumahtangga yaitu
perusahaan bertujuan memaksimumkan profitnya sedangkan rumahtangga memaksimumkan
utilitasnya.
II.13 Fungsi Penawaran Ekspor dan Permintaan Impor
Branson dan Litvack (1981) menyatakan untuk tingkat agregat demand luar negeri dan
harga tertentu, ekspor riil tergantung pada level harga domestik dan exchange rate. Fungsi
penawaran ekspor dimaksud dapat ditulis dalam bentuk :
X = X(P,p) .................................................................................................. (12)
keterangan :
X = jumlah penawaran ekspor
P = tingkat harga domestik
p = nilai tukar.
Kenaikan baik harga domestik maupun nilai tukar akan menaikkan harga produk tersebut di
luar negeri sehingga mengurangi permintaan ekspor luar negeri sehingga penawaran ekspor
domestik dapat menurun.
Sedangkan permintaan impor tergantung pada level income domestik, nilai tukar, dan
harga barang pesaing domestik. Kenaikan income akan menaikkan permintaan barang-barang
impor, begitu juga kenaikan nilai tukar cenderung akan menaikkan impor. Sedangkan
kenaikan level harga domestik untuk barang-barang pesaing impor, akan cenderung
menaikkan permintaan impor. Fungsi impor dapat ditulis sebagai :
M = M(Y,P,p) ............................................................................................ (13)
keterangan :
M = jumlah impor
Y = tingkat income
P, p = masing-masing harga domestik dan nilai tukar.
Fungsi permintaan ekspor maupun impor juga ditunjukkan oleh Khan (1985) dalam studi
tentang permintaan ekspor dan impor di negara berkembang. Kedua fungsi dimaksud adalah :
X = X((PX/ PW),Yf ) ............................................................................... (14)
M = M((PM/ PD),Yd) .............................................................................. (15)
keterangan :
X, M = jumlah ekspor dan impor
PX = harga per unit ekspor
PM = harga per unit impor
PW = level harga dunia
PD = level harga domestik
Yf = income riil negara luar negeri
Yd = income riil negara domestik.
Bahmani-Oskooee (1986) mengestimasi ekspor dan impor agregat dengan menggunakan
fungsi sebagai berikut :
X = X(YW, (PX/ PXW),E) ...................................................................... (16)
M = M(Y,(PM/ PD),E) .................................................................................. (17)
keterangan :
X, M = jumlah ekspor dan impor
YW = rata-rata bobot GNP riil negara-negara patner perdagangan
Y = GNP riil negara domestik
PX = harga ekspor
PXW = rata-rata bobot harga ekspor negara-negara patner perdagangan
PM = harga impor
PD = level harga domestik
E = ekspor sebagai pembobot nilai tukar efektif.
II.14 Unit Analisis dan Sumber Data
Perekonomian secara sektoral terdiri dari 9 (sembilan) sektor. Tiga sektor pertama : (1)
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, dan (3)
industri pengolahan, menghasilkan produk untuk tujuan konsumsi dalam negeri dan untuk
ekspor, dan karena itu disebut sektor-sektor berorientasi ekspor. Enam sektor lainnya : (4)
listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7)
pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-
jasa, menghasilkan produk hanya untuk konsumsi dalam negeri, selanjutnya disebut sebagai
sektor-sektor berorientasi domestik. Masingmasing sektor memiliki tiga skala usaha yaitu
Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Data yang digunakan
adalah pool data (cross section dan time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
II.15 Model dan Metode Analisis Data
Perumusan model terbagi atas 3 blok yaitu UK, UM, dan UB, dan analisis dilakukan
pada dua kelompok atau katageri yaitu sektor berorientasi domestik dan sektor berorientasi
ekspor, sebagai berikut :
Kelompok Sektor Berorientasi Domestik
Blok Sektor Usaha Kecil
KUKD = a0 + a1 SBI + a2 RAUKD + a3 UUKD + a4 RQUKD
+ a5 GUKD + a6 LKUKD + e1 ..................................................... (18)
AUKD = b0 + b1 HUKD + b2 LUKD + b3 RQUKD + b4 RGUKD
+ b5 LAUKD + e2 ............................................................................ (19)
LUKD = c0 + c1 UMR + c2 RHUKD + c3 UUKD + c4 QUKD
+ c5 RPUKD + c6 LLUKD + e3 .................................................. (20)
QUKD = d0 + d1 KUKD + d2 HUKD + d3 RAUKD + d4 LUKD
+ d5 RGUKD + d6 GDP + d7 LQUKD + e4 ................................. (21)
PUKD = e0 + e1 ER + e2 RQUKD + e3 PUMD
+ e4 LPUKD + e5 ........................................................................ (22)
Blok Sektor Usaha Menengah
KUMD = f0 + f1 SBI + f2 RAUMD + f3 UUMD + f4 QUMD
+ f5 RPUMD + f6 GUMD + f7 LKUMD + e6 ................................ (23)
AUMD = g0 + g1 RKUMD + g2 HUMD + g3 RQUMD
+ g4 LAUMD + e7 ..................................................................... (24)
LUMD = h0 + h1 UMR + h2 RKUMD + h3 AUMD + h4 UUMD
+ h5 RQUMD + h6 GUMD + h7 LLUMD + e8 ............................. (25)
QUMD = i0 + i1 KUMD + i2 HUMD + i3 RAUMD + i4 MLUMD
+ i5 RPUMD + i6 RGUMD + i7 GDP + i8 LQUMD + e9 ................ (26)
PUMD = j0 + j1 RER + j2 RQUMD + j3 LPUMD + e10 ............................... (27)
Blok Sektor Usaha Besar
KUBD = k0 + k1 SBI + k2 RAUBD + k3 LUUBD + k4 MQUBD
+ k5 PUBD + k6 LKUBD + e11 ................................................. (28)
AUBD = l0 + l1 KUBD + l2 MLUBD + l3 RQUBD
+ l4 LAUBD + e12 ........................................................................ (29)
LUBD = m0 + m1 UMR + m2 KUBD + m3 AUBD + m4 UUBD
+ m5 RQUBD + m6 GUBD + m7 LLUBD + e13 ........................... (30)
QUBD = n0 + n1 MKUBD + n2 AUBD + n3 RLUBD + n4 RPUBD
+ n5 GUBD + n6 GDP + n7 LQUBD + e14 .................................. (31)
PUBD = o0 + o1 ER + o2 SBI + o3 RQUBD + o4 LPUBD + e15 ................. (32)
Kelompok Sektor Berorientasi Ekspor
Blok Sektor Usaha Kecil
KUKS = p0 + p1 SBI + p2 RHUKS + p3 EUK + p4 QUKS
+ p5 PUKS + p6 LKUKS + e16 ................................................... (33)
AUKS = q0 + q1 KUKS + q2 HUKS + q3 LUKS + q4 QUKS
+ q5 GUKS + q6 LAUKS + e17 ................................................... (34)
LUKS = r0 + r1 UMR + r2 KUKS + r3 UUKS + r4 QUKS
+ r5 LLUKS + e18 ...................................................................... (35)
QUKS = s0 + s1 MKUKS + s2 HUKS + s3 AUKS + s4 LUKS + s5 EUK
+ s6 GUKS + s7 RPUKS + s8 GDP + s9 LQUKS + e19 .............. (36)
PUKS = t0 + t1 ER + t2 PEUK + t3 RQUKS + t4 LPUKS + e20 .................. (37)
EUK = u0 + u1 PEUK + u2 ER + u3 QUKS + u4 LEUK + e21 .................. (38)
PEUK = v0 + v1 PEUM + v2 EUK + v3 LPEUK + e22 ................................ (39)
Blok Sektor Usaha Menengah
KUMS = w0 + w1 SBI + w2 RAUMS + w3 EUM + w4 RQUMS
+ w5 PUMS + w6 GUMS + w7 RINAS + w8 LKUMS + e23 ............ (40)
AUMS = x0 + x1 KUMS + x2 HUMS + x3 RLUMS + x4 QUMS
+ x5 RGUMS + x6 LAUMS + e24 ............................................... (41)
LUMS = y0 + y1 UMR + y2 KUMS + y3 HUMS + y4 AUMS
+ y5 UUMS + y6 MQUMS + y7 RPUMS + y8 LLUMS + e25 ......... (42)
QUMS = z0 + z1 + KUMS + z2 RAUMS + z3 LUMS + z4 EUM
+ z5 GUMS + z6 RPUMS + z7 GDP + z8 LQUMS + e26 .............. (43)
PUMS = aa0 + aa1 ER + aa2 PEUM + aa3 RQUMS
+ aa4 LPUMS + e27 ................................................................... (44)
EUM = bb0 + bb1 PEUM + bb2 ER + bb3 QUMS
+ bb4 LEUM + e28 ..................................................................... (45)
MUM = cc0 + cc1 ER + cc2 GDP + cc3 QUMS + cc4 LMUM + e29 ............. (46)
PEUM = dd0 + dd1 ER + dd2 PEUB + dd3 EUM + dd4 LPEUM + e30 ......... (47)
Blok Sektor Usaha Besar
KUBS = ee0 + ee1 SBI + ee2 EUB + ee3 QUBS + ee4 RINAS
+ ee5 LKUBS + e31 .................................................................. (48)
AUBS = ff0 + ff1 MKUBS + ff2 LUBS + ff3 QUBS + ff4 RGUBS
+ ff5 LAUBS + e32 .................................................................... (49)
LUBS = gg0 + gg1 UMR + gg2 AUBS + gg3 UUBS + gg4 RQUBS
+ gg5 RPUBS + gg6 LLUBS + e33 ............................................. (50)
QUBS = hh0 + hh1 KUBS + hh2 AUBS + hh3 MLUBS + hh4 EUB
+ hh5 GUBS + hh6 PUBS + hh7 GDP + hh8 LQUBS + e34 ........ (51)
PUBS = ii0 + ii1 RPEUB + ii2 PMUB + ii3 RQUBS
+ ii4 LPUBS + e35 ..................................................................... (52)
EUB = jj0 + jj1 PEUB + jj2 ER + jj3 QUBS + jj4 LEUB + e36 .................... (53)
MUB = kk0 + kk1 ER + kk2 GDP + kk3 EUB + kk4 LMUB + e37 ................ (54)
PEUB = ll0 + ll1 ER + ll2 EUB + ll3 LPEUB + e38 ...................................... (55)
Model Total Output Nasional
GDP = QUKD + QUMD + QUBD + QUKS + QUMS + QUBS ................. (56)
keterangan :
K(UK,UM,UB)D = Investasi (UK, UM, UB) sektor domestik
K(UK,UM,UB)S = Investasi (UK, UM, UB) sektor ekspor
A(UK,UM,UB)D = Teknologi (UK, UM, UB) sektor domestik
A(UK,UM,UB)S = Teknologi (UK, UM, UB) sektor ekspor
L(UK,UM,UB)D = Tenagakerja (UK, UM, UB) sektor domestik
L(UK,UM,UB)S = Tenagakerja (UK, UM, UB) sektor ekspor
H(UK,UM)D = Human capital (UK, UM) sektor domestik
H(UK,UM)S = Human capital (UK, UM) sektor ekspor
Q(UK,UM,UB)D = Output (UK, UM, UB) sektor domestik
Q(UK,UM,UB)S = Output (UK, UM, UB) sektor ekspor
P(UK,UM,UB)D = Harga output (UK, UM, UB) sektor domestik
P(UK,UM,UB)S = Harga output (UK, UM, UB) sektor ekspor
E(UK,UM,UB) = Ekspor (UK, UM, UB)
PE(UK,UM,UB) = Harga ekspor (UK, UM, UB)
M(UM,UB) = Impor (UM, UB)
U(UK,UM,UB)D = Unit usaha (UK, UM, UB) sektor domestik
U(UK,UM,UB)S = Unit usaha (UK, UM, UB) sektor ekspor
G(UK,UM,UB)D = Goverment exp. (UK, UM, UB) sektor domestik
G(UK,UM,UB)S = Goverment exp. (UK, UM, UB) sektor ekspor
SBI = Suku bunga
ER = Nilai tukar
UMR = Upah Minimum Regional
GDP = Gross Domestic Product.
M = Marginal masing-masing peubah
R = Rasio masing-masing peubah
L = Lag masing-masing peubah.
II.16 Identifikasi dan Pendugaan Model
Model yang dirumuskan dalam studi ini adalah model persamaan struktural secara
simultan. Model memiliki 39 persamaan terdiri dari 38 persamaan struktural dan satu
persamaan identitas. Jumlah peubah endogen sebanyak 39 dan peubah eksogen sebanyak 57.
Setelah model diidentifikasi dengan menggunakan order condition, diperoleh seluruh
persamaan adalah “overidentified” sehingga metode pendugaan yang dapat diterapkan adalah
metode 2 SLS (Two Stage Least Squares).
II.17 Validasi Model
Untuk keperluan simulasi terlebih dahulu model divalidasi untuk mengetahui apakah
model sudah cukup baik atau belum. Untuk itu digunakan kriteria statistik “ Root Mean
Squares Error (RMSE), Root Mean Squares Percent Error (RMSPE), dan U-Theil (Theil’s
Inequality Coefficient). Penggunaan kriteria statistik bertujuan untuk membandingkan nilai
aktual dengan nilai dugaan peubah endogen.
II.18 Simulasi dan Evaluasi Dampak Peningkatan Unit Usaha
Simulasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang terjadi yaitu
perubahan/pertumbuhan pada ekspor, input, output, dan GDP atau pertumbuhan eknomi.
Sebelum simulasi, dilakukan divalidasi terhadap model. Hasil validasi menunjukkan kriteria
RMSE dan RMSPE keduanya tidak memenuhi syarat, dan yang memenuhi hanya U-Theil.
Kriteria U-Theil mensyaratkan nilainya harus mendekati nol. Sesuai kriteria ini, hasil validasi
menunjukkan bahwa nilai U-Theil semua peubah endogen mendekati nol. Karena itu model
dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk melakukan simulasi.
II.19 Hasil Simulasi
Simulasi terhadap kenaikan unit usaha sebesar 10% memberikan hasil seperti pada Tabel
1.
Pertumbuhan Input, Output, Ekspor, dan Ekonomi sebagai Dampak Peningkatan Unit
Usaha
Dampak pada Sektor Berorientasi Domestik
Pada sektor domestik, kenaikan unit usaha sebesar 10% pada UK (Tabel) (skenario
1UD1) berdampak meningkatkan investasi rata-rata selama periode sampel 1997 – 2005
sebesar Rp 8.801 juta atau 0,66%. Pada UM investasi meningkat sebesar Rp 4.961 juta atau
0,38%, dan pada UKM investasi meningkat sebesar Rp 13.762 juta atau 1,04%. Skenario
1UD2 yaitu kenaikan unit usaha 10% pada UB, berdampak menurunkan investasi rata-rata
per tahun sebesar Rp 13.151 juta atau -0,30%. Di antara ketiga skala usaha, kenaikan
investasi pada UK lebih tinggi dibanding UM dan UB. Antara UKM dan UB, UKM
mencapai kenaikan investasi sebesar Rp 13.762 juta atau 1,04%, sedangkan UB mengalami
penurunan investasi.
Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi rata-rata per tahun pada UK
sebesar Rp 5.777 juta atau 0,14%. Pada UM, teknologi meningkat sebesar Rp 71 juta atau
0,02%, dan pada UKM teknologi meningkat Rp 5.848 juta atau 0,17%. Sedangkan pada UB,
teknologi ratarata meningkat sebesar Rp 2 .312 juta atau 0,34%. Hasil ini menunjukkan, UK
lebih baik dalam hal peningkatan teknologi. Dampak terhadap penyerapan tenagakerja adalah
UK mencapai kenaikan penyerapan rata-rata sebanyak 95.462 orang atau 4,98%, UM
mencapai kenaikan rata-rata sebanyak 21.527 orang atau 7,12%, dan UKM mencapai
kenaikan 116.989 orang atau 12,11%. Sementara pada UB, penyerapan tenagakerja hanya
meningkat rata-rata sebanyak 205 orang atau 2,20%. Sesuai hasil ini UK, UM, dan UKM
lebih baik, yang mana menunjukkan bahwa peningkatan unit usaha pada UK, UM, dan UKM
potensial menyerap tenagakerja lebih banyak dibanding UB.
Tabel Hasil Simulasi Kenaikan Unit Usaha 10%
Keterangan : 1) Kontribusi UKM terhadap GDP
2) Kontribusi UB terhadap GDP
Dampak kenaikan unit usaha terhadap produksi adalah, pada UK produksi meningkat
ratarata sebesar Rp 57.407 juta atau 0,76%. Pada UM, produksi meningkat Rp 5.705 juta atau
0,16%, dan pada UKM produksi meningkat sebesar Rp 63.112 juta atau 0,92%. Sedangkan
pada UB, produksi meningkat sebesar Rp 10.080 juta atau 0,19%. Produksi UK dan UKM
mengalami peningkatan lima kali lebih besar dibanding UB. Kenaikan unit usaha juga
memberikan dampak pada kenaikan GDP. Dampak yang mengalir melalui UK, UM, dan
UKM antara lain menyebabkan GDP meningkat sebesar Rp 79.546 juta atau 0,23%.
Sedangkan dampak yang mengalir melalui UB hanya meningkatkan GDP sebesar Rp 11.630
juta atau 0,03%. Hasil ini menunjukkan, kenaikan unit usaha menghasilkan efek yang dapat
meningkatkan peran UK, UM, dan UKM dalam memberikan kotribusi pada GDP jauh
melebihi UB.
Dampak pada Sektor Berorientasi Ekspor
Peningkatan unit usaha 10% (skenario 1US1) pada sektor berorientasi ekspor (Tabel 1)
berdampak meningkatkan investasi pada UK rata-rata sebesar Rp 800 juta atau 0,45%. Pada
UM, investasi meningkat rata-rata Rp 6.443 juta atau 1,16%, dan pada UKM investasi
meningkat Rp. 7.243 juta atau 1,62%. Pada UB, kenaikan unit usaha (skenario 1US2)
berdampak meningkatkan investasi rata-rata hanya sebesar Rp 716 juta atau 0,06%. Kenaikan
investasi pada UB berada jauh di bawah kenaikan pada UK, UM, dan UKM. Kenaikan
investasi pada UM jauh lebih tinggi dibanding UK dan UB. Begitu juga UKM mengalami
peningkatan investasi jauh lebih tinggi dibanding UB.
Peningkatan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi pada UK, UM, UKM, dan
UB. Pada UK, teknologi meningkat rata-rata sebesar Rp 269.702 juta atau 7,25%, pada UM
sebesar Rp 9.159 juta atau 5,12%, pada UKM rata-rata sebesar Rp 278.861 juta atau 12,37%,
dan pada UB, teknologi hanya meningkat sebesar Rp 5.444 juta atau 0,55%. Persentase
kenaikan teknologi pada UK dan UM yang jauh lebih tinggi ini menunjukkan kedua
kelompok usaha ini belum jenuh dalam pengembangan teknologi dibanding UB yang sudah
tinggi teknologinya.
Peningkatan unit usaha berdampak meningkatkan penyerapan tenagakerja yang besar
pada sektor ekspor. Pada UK, penyerapan tenagakerja rata-rata mencapai 504.904 orang atau
14,11%, pada UM penyerapan mencapai 35.592 orang atau 9,81%, dan pada UKM
penyerapan mencapai 540.496 orang atau 23,97%. Sedangkan pada UB, penyerapan
tenagakerja meningkat rata-rata hanya sebanyak 441 orang atau 1,77%. Hasil ini
menunjukkan pada sektor ekspor, UK, UM, dan UKM adalah golongan unit usaha yang
berperan sebagai ladang penyerapan tenagakerja. Hasil ini juga menunjukkan UK sektor
ekspor sangat dominan dalam menyerap tenagakerja dibanding UM dan UB.
Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan input dan juga output pada masing-
masing skala usaha. Pada UK, produksi meningkat rata-rata sebesar Rp 328.246 juta atau
6,17%, pada UM produksi meningkat Rp 78.093 juta atau 3,62%, dan pada UKM produksi
meningkat sebesar Rp 406.339 juta atau 9,79%. Sedangkan pada UB, produksi meningkat
rata-rata hanya sebesar Rp 60.101 juta atau 0,54%. Akumulasi dampak yang mengalir ke
GDP antara lain, UK dan UM menyumbang kenaikan pada GDP sebesar Rp 378.305 juta
atau 1,08%, sedangkan UB hanya menyumbangkan Rp 63.109 juta atau 0,18%. Hasil ini
menunjukkan UK, UM, dan UKM lebih baik kontribusinya pada produksi maupun GDP
dibanding UB ketika unit usaha ditingkatkan.
Dampak kenaikan unit usaha pada jumlah ekspor antara lain meningkatkan ekspor UK
ratarata sebesar Rp 5.008 juta atau 0,29%, UM sebesar Rp 106.414 juta atau 1,86%, UKM
sebesar Rp 111.422 juta atau 2,14%, dan UB sebesar Rp 17.084 juta atau 0,05%. Hasil ini
menunjukkan UM mengalami kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibanding UK dan UB
ketika unit usaha dinaikan. Sedangkan antara UKM dan UB, UKM memberikan kenaikan
ekspor yang lebih tinggi dibanding UB.
Skenario 1UDS1 dan 1UDS2 digunakan untuk mengetahui dampak kenaikan unit usaha
secara total pada UKM dan UB. Hasil simulasi gabungan ini yaitu kenaikan unit usaha pada
UKM (baik sektor domestik maupun sektor ekspor) dan UB (sektor domestik dan sektor
ekspor) masingmasing sebesar 10% dapat dilihat pada Tabel. Kenaikan unit usaha pada UKM
berdampak meningkatkan investasinya rata-rata sebesar Rp 16.707 juta atau 2,34%.
Sedangkan pada UB, kenaikan unit usaha berdampak menurunkan investasinya sebesar Rp
12.960 juta atau -0,25%. Meskipun penurunan ini kecil, namun menunjukkan bahwa
kenaikan unit usaha memiliki dampak negatif bagi UB.
Kenaikan unit usaha berdampak meningkatkan teknologi UKM rata-rata sebesar Rp
284.485 juta atau 12,43% dan menaikan penyerapan tenagakerja sebanyak 658.036 orang
atau 36,17%. Sedangkan dampak pada UB adalah teknologi meningkat rata-rata hanya
sebesar Rp 7.748 juta atau 0,89% dan menaikan penyerapan tenagakerja rata-rata 644 orang
atau 3,96%. Hasil ini menunjukkan kenaikan unit usaha dapat mendorong kemajuan
teknologi lebih tinggi pada UKM dan menyerap tenagakerja lebih banyak dibanding pada
UB.
Dampak kenaikan unit usaha pada produksi, ekspor, dan GDP adalah, pada UKM
produksi meningkat rata-rata Rp 472.720 juta atau 10,17%, ekspor meningkat rata-rata Rp
111.697 juta atau 2,15%, dan GDP meningkat sebesar Rp 457.851 juta 1,31%. Sementara
pada UB, produksi meningkat rata-rata sebesar Rp 71.270 juta atau 0,74%, ekspor meningkat
sebesar Rp 17.354 juta atau 0,06%, dan GDP meningkat sebesar Rp 74.740 juta atau 0,21%.
Hasil ini juga menunjukkan kontribusi UKM lebih tinggi baik pada produksi, ekspor maupun
GDP dibandingkan dengan UB.
III. Penutup
III.1 Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang bisa diketengahkan adalah sebagai
berikut:
1. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan
itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam
mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan
formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
2. LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun
tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan
yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan
lembaga-lembaga keuangan,
3. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM
masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan
yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan
kecukupan modal,
4. Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem
keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM
agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam
memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM
5. UKM dengan jumlah unit usaha berjumlah besar tersebut memiliki peran lebih besar
memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dibanding UB.
6. Melalui simulasi peningkatan jumlah unit usaha, peran UKM terlihat pada kenaikan
investasi, kemajuan teknologi, kenaikan produksi, ekspor, dan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi baik pada sektor-sektor ekonomi berorientasi domestik maupun
pada sektor-sektor berorientasi ekspor. Kenaikan yang terjadi pada sektor berorientasi
ekspor jauh lebih tinggi dibanding sektor berorientasi domestik kecuali investasi.
III.2 Saran
Sedangkan saran yang relevan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi yang
disajikan ini adalah:
1. Perlunya strategi jangka panjang yang jelas dalam pengembangan LKM baik cetak biru
maupun kelembagaannya sebagaimana strategi yang telah berjalan pada industri
perbankan, mengingat kontribusi LKM yang cukup besar dalam pengembangan UKM
2. Perlunya pendalaman dan pengkajian yang lebih intensif tentang karakteristik LKM di
Indonesia, agar RUU tentang LKM yang dihasilkan nanti akan menjadikan LKM semakin
berkembang dan tangguh bukan sebaliknya.
DAFTAR PUSTAKA
Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat
Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003.
Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel
Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7
Desember 2004.
Djoko Retnadi, Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia, Kompas, Sabtu, 16 Oktober 2004.
Iman Sugema, The Next Revolution, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution:
“Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004.
Krisna Wijaya, “Kredit Mikro Bukan Hibah”, Harian Kompas, Selasa, 1 Maret 2005.
Nopirin, Ekonomi Moneter, Penerbit BPFE-Yogyakarta, 1990.
Marquerite S. Robinson, 1993, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan
Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990, dalam
Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir
Indonesia, Jakarta.
Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000.
Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga
Keuangan Dari Masyarakat, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember
2003, Yogyakarta.
Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna
Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat
Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta
Badan Pusat Statistik. (2006). Indikator makro ekonomi usaha kecil menengah. Kinerja UKM
dalam perekonomian Indonesia tahun 2005. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bahmani-Oskooee. (1986). Determinants of international trade flows: The case of developing
countries. Journal of Development Economics, 20, 107–407.
Branson, W.H. & Litvack, J.M. (1981). Macroeconomics. New York: Harper and Row
Publishers.
Chacholiades, M. (1978). International trade theory and policy. Tokyo: McGraw-Hill
International.
Chirichiello, G. (1994). Macroeconomic model and controversies. New York: St. Martin’s
Press, Inc.
Khan, M.S. (1974). Impor and export demand in developing countries. IMF Staff Papers, 21,
678–
693.
Moshin, M. & Anam, M. (1999). Export and economic growth: Evidence from the Asean
countries.
Canada: Department of Economics, York University.
Heatubun, Potensi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah dalam Peranannya Menstimulasi
Perekonomian
45
Romer, D. (1996). Advance Macroeconomics. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Tambunan, M. (2002). Strategi industrialisasi berbasis usaha kecil dan menengah: Sebuah
rekonstruksi pada masa pemulihan dan pasca krisis ekonomi. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu
Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 19
Oktober 2002, Bogor.
Adolf B. Heaubun. “ POTENSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERANANNYA
MENSTIMULASI PEREKONOMIAN”.Dalam lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/04-adolf.pdf
Wiloejo Wiryo Wijono.2010.“ PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATU
PILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL: UPAYA KONKRIT MEMUTUS MATA RANTAI
KEMISKINAN”.Dalam www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/wiloejo-1.pdf
