PENGERTIAN SENGKETA EKONOMI

Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau

konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau

konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang

mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek

kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari

persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah

prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu

akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara

keduanya

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan

mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar

negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa

dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Negosiasi (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak

untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk

mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak

dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara

mereka.

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi

kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.

2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary

citizens) untuk perkara di pengadilan.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa:

1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,

2. dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah

(inexpensive)

Cara dan sikap yang seperti i tu, bertentangan dengan asas mediasi:

1. Bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,

2. Pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,

3. Oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang

menang mutlak.

Manfaat yang paling mennjol, antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (quick).

2. Biaya Murah (inexpensive).

3. Bersifat Rahasia (confidential).

4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi.

5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif.

6. Hasil yang dicapai WIN-WIN.

7. Tidak Emosional.

Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan:

1. lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),

2. biaya tinggi (very expensive),

3. secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),

4. kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang

rakyat biasa.

Sistem Alternatif Yang Dikembangkan

a). Sistem Mediation

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah

(mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa

melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah

satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara

penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada

mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling

berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan

mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator,

membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka

sengketakan. Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas

mediasi:

1. bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,

2. pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,

3. oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang

menang mutlak.

b). Sistem Minitr ial

Sistem yang lain hampir sama dengan mediasi ialah minitrial. Sistem ini muncul

di Amerika pada tahun 1977. Jadi kalau terjadi sengketa antara dua pihak,

terutama di bidang bisnis, masing-masing pihak mengajak dan sepakat untuk

saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain:

1. setelah itu baru mereka mengadakan perundingan (negotiation),

2. sekiranya dari masalah yang diajukan masing-masing ada hal-hal yang

dapat diselesaikan, mereka tuangkan dalam satu resolusi (resolution).

c). Sistem Concili t ion

Konsolidasi (conciliation), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga

pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131

HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut

mirip dengan mix arbitration, yang berarti:

1. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak

sebagai conciliator atau majelis pendamai, setelah gagal mendamaikan,

baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.

2. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang;

upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan

diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang

penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim.

d). Sistem Adjudication

Sistem Adjudication merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa

bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai

populer di Amerika dan Hongkong. Secara harafiah, pengertian "ajuddication"

adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa

sepakat meminta kepada seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa

yang timbul diantara mereka:

1. orang yang diminta bertindak dalam adjudication disebut adjudicator

2. dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai HAIM (act as judge),

3. oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (give decision)..

Proses penyelesaian sengketa meleui sistem ini, sangat sederhana. Apabila

timbul sengketa:

1. para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melaui adjudication,

2. berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang

benar-benar profesional,

3. dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan (authority)

kepada adjudicator untuk mengabil keputusan (decision) yang mengikat

kepada kedua belah pihak (binding to each party),

4. sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi dari

kedua belah pihak, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

e). Sistem Arbitrase

Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan

Amerika pada tahun 1779 melaui Jay Treaty. Berdasar data ini,

perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat

penyelesaian sengketa, sudah berjalan selam adua abad.Sekarang semua

negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase. Di Indonesia

ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya

sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena

itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan

dengan perkembangan kebutuhan.

Memang banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif

yang lain tadi, seperti:

1. sederhana dan cepat (informal dan quick),

2. prinsip konfidensial,

3. diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus

secara profesional.

Namun, demikian, di balik persamaan itu terdapat perbedaan dianggap

fundamental, sehingga dunia bisnis lebih cenderung memiliki mediation,

minitrial atau adjusdication. Perbedaan yang dianggap fundamental, antara

lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah biaya, dianggap sangat mahal (expensive). Biaya yang harus

dikeluarkan penyelesaian arbitrase, hampir sama adengan biaya

litigasi di pengadilan. Terdapat beberapa komponen biaya yang harus

dikeluarkan, sehingga terkadang jauh lebih besar biaya dengan apa

yang harus dikeluarkan bila perkara diajukan ke pengadilan.

Komponen biaya atrbitrase terdiri dari: (a) Biaya administrasi (b) Honor

arbitrator. (c) Biaya transportasi dan akomodasi arbitrator (d) Biaya

saksi dan ahli. Komponen biaya yang seperti itu, tidak ada dalam

mediasi atau minitrial. Jika pun ada biaya yang harus dikeluarkan, jauh

lebih kecil. Apalagi mediasi, bolehdikatakan tanpa biaya atau nominal

cost.

2. Masalah sederhana dan cepat. Memang benar salah satu prinsip

pokok penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah informal

procedure and can be put in motion quickly. Jadi prinsipnya informal

dan cepatI. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah lain. Tanpa

mengurangi banyaknya sengketa yang diselesaikan arbitrase dalam

jangka waktu 60-90 hari, Namun banyak pula penyelesaian yang

memakan waktu panjang. Bahkan ada yang bertahun-tahun atau

puluhan tahun. Apalagi timbul perbedaan pendapat mengenai

penunjukkan arbitrase, Rule yang disepakati atau hukum yang hendak

diterapkan (governing law), membuat proses penyelesaian bertambah

rumit dan panjang.

Kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak

2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan

administratif;

3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai

masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan

masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

5. dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan

dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun

langsung dapat dilaksanakan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat

digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik yang

bersifat langsung (negtation simplister) maupun dengan penyertaan pihak

ketiga (mediasi dan konsiliasi),

2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional

maupun internasional.

3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang

bersifat ad-hoc yang terlembaga.

Arbitrase secara umum dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa publik

maupun perdata, namun dalam perkembangannya arbitrase lebih banyak dipilih

untuk menyelesaikan sengketa kontraktual (perdata). Sengketa perdata dapat

digolongkan menjadi:

1. Quality arbitration, yang menyangkut permasalahan faktual (question of

fact) yang dengan sendirinya memerlukan para arbiter dengan kualifikasi

teknis yang tinggi.

2. Technical arbitration, yang tidak menyangkut permasalahan faktual,

sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam dokumen

(construction of document) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.

3. Mixed arbitration, sengketa mengenai permasalahan faktual dan hukum

(question of fact and law).