8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 1/576
RENCANA DETAIL TATA RUANG
R A N C A N G A N P E R A T U R A N D A E R A H
P R O V I N S I D K I J A K A R T A
&P E R A T U R A N Z O N A S I
B U K U 1 : R A P E R D A
COVER BELAKANG COVER DEPAN
NOVEMBER 2013
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 4/576
REV.01/DTR/XI/2013
iii
BAB XXI KETENTUAN PIDANA ............................................................................................... 336
BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN ....................................................................................... 337
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP ........................................................................................... 337
PENJELASAN PASAL ............................................................................................................... 339
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 5/576
REV.02/DTR/XI/2013
1
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan
kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya
guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai
kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga
keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian
lingkungan;
b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan diberbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang
serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah,
sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang
Wilayah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan
Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak
sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan pelaksanaan Pasal 93, Pasal 122, Pasal 134, Pasal
145, Pasal 155, dan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
RANCANGAN
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 6/576
REV.02/DTR/XI/2013
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha
Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 7/576
REV.02/DTR/XI/2013
3
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI
Jakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya
disebut Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
6. Kota Administratif adalah Kota Administratif di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administratif adalah Kabupaten Administratif di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 8/576
REV.02/DTR/XI/2013
4
11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Komite Pertimbangan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat KPPR,
adalah lembaga bersifat independen yang tugasnya membantu Gubernurdalam penataan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek fungsional.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 2030
adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari
Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1: 5.000.
22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang
mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun
untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai rencana detail tata ruang melalui penyusunandan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
24. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional baik lindung ataupun budidaya serta memiliki
ciri tertentu.
25. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi
dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang
penataan ruangnya diprioritaskan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 9/576
REV.02/DTR/XI/2013
5
26. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber
daya buatan
27. Kawasan Cagar Budaya adlaah satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
28. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang
untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem
pengembangan kota secara keseluruhan.
29. Kawasan pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan
berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis
dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan
budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasanpusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder dan kawasan
pusat kegiatan tersier.
30. Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan
internasional.
31. Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kota/kabupaten administrasi.
32. Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kota/kabupaten administrasi atau beberapa
kecamatan.
33. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman
beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan
masyarakat di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola
serta dipelihara dengan baik.
34. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
sesuai peruntukan.
36. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memeiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.
37. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-
fungsi lain.
38. Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak
terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan,
lorong atau yard yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk
penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.
39. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang
dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang
didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 10/576
REV.02/DTR/XI/2013
6
tertentu dan atau sarana kota, dan atau pengaman jaringan prasarana dan
atau budidaya pertanian.
40. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
44. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah
jalan masuk tidak dibatasi.
45. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna
mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah
dengan wilayah lain
46. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan
untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan
terhadap badan jalan
47. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui
penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi
jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya
48. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai
jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
49. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkatKKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitarbandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangandalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
50. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.
51. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.
52. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan
yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan
sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
53. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah
tangga, proses produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak
dimanfaatkan kembali.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 11/576
REV.02/DTR/XI/2013
7
54. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.
56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalahtempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
kawasan.
58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST,
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
59. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
60. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
61. Pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang
selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan
fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
62. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV, adalah
penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal ke sejumlah
monitor/display untuk membantu pengamatan dan pengawasan suatu area
yang bisa dioperasikan secara terus menerus maupun pada saat tertentu.
63. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut
penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman,
aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
64. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung
masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan
modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
65. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus
termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian
bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman,yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat
penyelamatan atau evakuasi.
66. Peruntukan lahan adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang
kota tertentu yang menetapkan jenis penggunaan tanah dan peraturan
pemanfaatan ruang yang berlaku, sesuai rencana tata ruang kota.
67. Izin prinsip pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau pelaku usaha, yang menyatakan
suatu kegiatan pemanfaatan ruang secara prinsip diperkenankan
diselenggarakan, sebagai dasar pertimbangan pemanfaatan ruang dalam
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 12/576
REV.02/DTR/XI/2013
8
batasan luas ruang tertentu dengan persyaratan administrasi dan teknis
sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi berdasarkan
aspek teknis, politis, sosial, dan budaya.
68. Izin kegiatan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau pelaku usaha untuk melakukankegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tertentu dengan
persyaratan administrasi dan teknis sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau
mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
teknis.
71. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
72. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha dan/atau kegiatan berdasarkan
Undang-Undang Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan
di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan,tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
73. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai
dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan
fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.
74. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yangbelum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
75. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan
yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang
kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.
76. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.
77. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segikependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.
78. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah
pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga
membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.
79. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan
perlindungan keanekaragaman hayati setempat.
80. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan
sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 13/576
REV.02/DTR/XI/2013
9
81. Zona permakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan
untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.
82. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau
tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh
dan tanaman hias lokal.
83. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan
olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan
memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari
kemudahan aksesibilitas transportasinya.
84. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan
peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah
negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat
yang berwenang.
85. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan
pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya
dengan luas lahan sesuai fungsinya.
86. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan
pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi,kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya
dengan luas lahan sesuai fungsinya.
87. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan untuk
kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara
asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
88. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang
merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya
tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe
bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.
89. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah
zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona
rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah
flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
90. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian
susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau
serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umumdengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
91. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai
hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh
persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai
resapan.
92. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan
sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama
dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama
dan ruang terbuka hijau.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 14/576
REV.02/DTR/XI/2013
10
93. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau
dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).
94. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan
bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untukmendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur
pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur
penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan
pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
95. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang
diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan
jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingingnya
30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki
yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung
antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi
dengan teknologi yang memadai.
96. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona yang diperuntukan
bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa pulau,
serta didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi
yang memadai.
97. Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian
dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi
berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasimassal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan
fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
98. Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub
zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi dan olahraga,
pelayanan umum dan sarana terminal yang didukung dengan akses jaringan
transportasi.
99. Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk
kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan,
industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau
nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan menggangu
lingkungan; dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta
fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau peraturan
perundang-undangan.
100. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal,
kali, situ, dan waduk yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk
mengalirkan air dan/atau menampung air.
101. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan
peta/data geologi.
102. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan
dan lingkungannya secara berkelanjutan.
103. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang
mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap,
pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik
pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 15/576
REV.02/DTR/XI/2013
11
104. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu
yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB),
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan (KB), Koefisien
Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian
kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
105. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan
Peraturan Zonasi.
106. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan
dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan
Zonasi.
105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan
Zonasi.
106. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/ataudirencanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super
blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.
107. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.
108. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
109. Prasarana kota adalah infrastruktur, prasyarat utama atau segala sesuatu
yang merupakan penunjang utama kota, diperlukan untuk memberikan
pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri dari jaringan
jalan, jaringan air buangan dan air minum serta berbagai jaringan utilitas.
110. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET,
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara
yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit kepusat beban dengan tegangan di atas 278 kV atau sesuai standar yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
111. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan
digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245
KV (dua ratus empat pulih lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 16/576
REV.02/DTR/XI/2013
12
112. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai
dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau
subblok.
113. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat
mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yangsejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang.
114. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya
di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan
sungai.
115. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana
jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
116. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
117. Pelampauan KLB adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari
jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil
yang dikuasai.
118. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada
salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan
disebelahnya.
119. Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas
dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan
belakang.
120. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan
batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
121. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan sesetinggi-tingginya
mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas
sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin
dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan,
memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan
penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga
kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.
122. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yangberisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penataan ruang.
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 17/576
REV.02/DTR/XI/2013
13
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:
a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;
b. kedudukan dan jangka waktu;
c. wewenang dan tanggung jawab;
d. pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan;
e. rencana detail tata ruang kecamatan;
f. peraturan zonasi;
g. perizinan dan rekomendasi;
h. insentif dan disinsentif;
i. data dan informasi;
j. kerjasama;
k. Komite Pertimbangan Penataan Ruang;
l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
m. pembinaan dan pengawasan.
Pasal 3
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup seluruh
wilayah kecamatan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu)
Kabupaten Administrasi.
Pasal 4
(1) Kecamatan yang berada di 5 Kota Administrasi meliputi:
a. Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan,
meliputi:
1. Kecamatan Cempaka Putih dengan luas wilayah kurang lebih 469
(empat ratus enam puluh sembilan) hektar;
2. Kecamatan Gambir dengan luas wilayah kurang lebih 759 (tujuh
rauts lima puluh Sembilan) hektar;
3. Kecamatan Johar Baru dengan luas wilayah kurang lebih 237 (dua
ratus tiga puluh tujuh) hektar;
4. Kecamatan Kemayoran dengan luas wilayah kurang lebih 725
(tujuh ratus dua puluh lima) hektar;
5. Kecamatan Menteng dengan luas wilayah kurang lebih 653 (enam
ratus lima puluh tiga) hektar;
6. Kecamatan Sawah Besar dengan luas wilayah kurang lebih 616
(enam ratus enam belas) hektar;
7. Kecamatan Senen dengan luas wilayah kurang lebih 422 (empat
ratus dua puluh dua) hektar; dan
8. Kecamatan Tanah Abang dengan luas wilayah kurang lebih 725(tujuh ratus dua puluh lima) hektar;
b. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan,
meliputi:
1. Kecamatan Cilincing dengan luas wilayah kurang lebih 3.970 (tiga
ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar;
2. Kecamatan Kelapa Gading dengan luas wilayah kurang lebih 1,634
(seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar;
3. Kecamatan Koja dengan luas wilayah kurang lebih 1.320 (seribu
tiga ratus dua puluh) hektar;
4. Kecamatan Pademangan dengan luas wilayah kurang lebih 1.192
(seribu seratus sembilan puluh dua) hektar;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 18/576
REV.02/DTR/XI/2013
14
5. Kecamatan Penjaringan dengan luas wilayah kurang lebih 3.549
(tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar; dan
6. Kecamatan Tanjung Priok dengan luas wilayah kurang lebih 2.513
(dua ribu lima ratus tiga belas) hektar;
c. Kota Administratif Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan,
meliputi:1. Kecamatan Cengkareng dengan luas wilayah kurang lebih 2.654
(dua ribu enam ratus lima puluh empat) hektar;
2. Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas wilayah kurang lebih
1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) hektar;
3. Kecamatan Kalideres dengan luas wilayah kurang lebih 4.252
(empat ribu dua ratus lima puluh dua) hektar;
4. Kecamatan Kebon Jeruk dengan luas wilayah kurang lebih 1.798
(seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar;
5. Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah kurang lebih 2.415
(dua ribu empat ratus lima belas) hektar;
6. Kecamatan Palmerah dengan luas wilayah kurang lebih 754 (tujuh
ratus lima puluh empat) hektar;
7. Kecamatan Taman Sari dengan luas wilayah kurang lebih 433
(empat ratus tiga puluh tiga) hektar; dan
8. Kecamatan Tambora dengan luas wilayah kurang lebih 539 (lima
ratus tiga puluh sembilan) hektar;
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan,
meliputi:
1. Kecamatan Cilandak dengan luas wilayah kurang lebih 1.820
(seribu delapan ratus dua puluh) hektar;
2. Kecamatan Jagakarsa dengan luas wilayah kurang lebih 2.501(dua ribu lima ratus satu) hektar;
3. Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas wilayah kurang lebih 904
(sembilan ratus empat) hektar;
4. Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas wilayah kurang lebih 885
(delapan ratus delapan puluh lima) hektar;
5. Kecamatan Mampang Prapatan 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga)
hektar;
6. Kecamatan Pancoran dengan luas wilayah kurang lebih 2.190 (dua
ribu seratus sembilan puluh) hektar;
7. Kecamatan Pasar Minggu dengan luas wilayah kurang lebih 1.932
(seribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
8. Kecamatan Pesanggarahan dengan luas wilayah kurang lebih
1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar;
9. Kecamatan Setiabudi dengan luas wilayah kurang lebih 853
(delapan ratus lima puluh tiga) hektar; dan
10. Kecamatan Tebet dengan luas wilayah kurang lebih 1.345 Ha;
e. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan,
meliputi:
1. Kecamatan Cakung dengan luas wilayah kurang lebih 4.252 (empat
ribu dua ratus lima puluh dua) hektar;
2. Kecamatan Cipayung dengan luas wilayah kurang lebih 2.846 (duaribu delapan ratus empat puluh enam) hektar;
3. Kecamatan Ciracas dengan luas wilayah kurang lebih 1.608 (seribu
enam ratus delapan) hektar;
4. Kecamatan Duren Sawit dengan luas wilayah kurang lebih 2.266
(dua ribu dua ratus enam puluh enam) hektar;
5. Kecamatan Jatinegara dengan luas wilayah kurang lebih 1.135
(seribu seratus tiga puluh lima) hektar;
6. Kecamatan Kramat Jati dengan luas wilayah kurang lebih 1.297
(seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
7. Kecamatan Makasar dengan luas wilayah kurang lebih 2.186 (dua
ribu seratus delapan puluh enam) hektar;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 19/576
REV.02/DTR/XI/2013
15
8. Kecamatan Matraman dengan luas wilayah kurang lebih 496
(empat ratus sembilan puluh enam) hektar;
9. Kecamatan Pasar Rebo dengan luas wilayah kurang lebih 1.298
(seribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar; dan
10. Kecamatan Pulo Gadung dengan luas wilayah kurang lebih 1.560
(seribu lima ratus enam puluh) hektar.
(2) Kecamatan yang berada di Kabupaten Administrasi meliputi:
a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan luas wilayah kurang lebih
305 (tiga ratus lima) hektar; dan
b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas wilayah kurang
lebih 565 (lima ratus enam puluh lima) hektar.
BAB IIII
AZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT
Pasal 5
RDTR dan PZ dilaksanakan berdasarkan azas penataan ruang
Pasal 6
Tujuan RDTR dan PZ untuk:
a. terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan
dalam RTRW 2030;
b. terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan
intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta
penyediaan prasarana yang maju dan memadai;
c. terwujudnya ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang
produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan
menjaga kualitas lingkungan;
d. terwujudnya tata air yang dapat memenuhi kebutuhan air minum serta
mengurangi genangan air dan banjir;
e. terwujudnya prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan
massal; dan
f. terwujudnya RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Fungsi RDTR dan PZ sebagai berikut:
a. mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program
pembangunan daerah dan nasional;
b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangankawasan fungsional sesuai RTRW 2030;
c. terwujudnya keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi,
dan efisien dengan penataan ruang;
d. sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
e. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif;
f. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
g. sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
h. sebagai acuan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL); dan
i. sebagai dasar pengenaan sanksi.
Pasal 8
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 20/576
REV.02/DTR/XI/2013
16
Manfaat RDTR dan PZ untuk:
a. menjaga kualitas ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan zona dan sub zona peruntukan;
b. memperkecil gangguan atau dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang;c. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan
lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
d. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan fisik kecamatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap sub zona sesuai
dengan fungsinya di dalam struktur ruang kecamatan secara keseluruhan;
dan
f. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun
program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruangnya.
BAB IV
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 9
Kedudukan RDTR dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW 2030 yang
mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan
zona dan sub zona peruntukan.
Pasal 10
Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku dua puluh tahun sesuai yang diamanatkan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang:
a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan
RDTR dan PZ;
b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
berdasarkan RDTR dan PZ;
c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1:1000 sebagai
acuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
d. kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ;e. pengoordinasian kegiatan antar SKPD, UKPD, instansi pemerintah,
dan masyarakat; dan
f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RDTR dan
PZ;
b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan
ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 21/576
REV.02/DTR/XI/2013
17
c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang; dan
d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR dan PZ.
Pasal 12
(1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 menjadi tanggung jawab Gubernur.
(2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria,
prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau
Gubernur dalam pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara operasional menjadi tugas dan fungsi
Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala SKPD bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD
dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
BAB VI
POLA PENGEMBANGAN KAWASAN DAN SIFAT LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) RDTR dan PZ disusun didasarkan pada batas administrasi kecamatan dan
kelurahan yang di dalamnya terdapat informasi luas kecamatan, kelurahan,
dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan kelurahan yang
berada di 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.
(2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam
Gambar-1 Peta Batas Administrasi skala 1 : 50.000 pada Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di kota dan kabupaten
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel
Jumlah Penduduk dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.
Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah membentuk pola pengembangan kawasan
berdasarkan RTRW 2030 di masing-masing zona dan/atau sub zona
peruntukan, dengan cara:
a. pembangunan baru;
b. peremajaan lingkungan;
c. perbaikan lingkungan; dan/atau
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 22/576
REV.02/DTR/XI/2013
18
d. pemugaran lingkungan.
(2) Pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan:
a. meningkatkan perkembangan kawasan timur, barat dan utara melaluipembangunan baru, perbaikan lingkungan dan/atau peremajaan
lingkungan;
b. mengendalikan perkembangan kota pada kawasan pusat, tengah, dan
selatan melalui pemugaran lingkungan, peremajaan lingkungan,
perbaikan lingkungan dan/atau pembangunan baru; dan
c. mengendalikan perkembangan ruang di wilayah selatan Jakarta Outer
Ring Road (JORR) dengan mempertimbangkan kawasan perlindungan
area bawahannya, perkembangan ekonomi, intensitas pemanfaatan
ruang, kapasitas prasarana, dan KKOP.
Pasal 16
(1) Dalam penyusunan pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan PSL
yang terdiri dari:
a. sangat padat (SP);
b. padat (P);
c. kurang padat (KP); dand. tidak padat (TP).
(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan PZ.
BAB VII
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
Pemerintah Daerah menyusun RDTR kecamatan meliputi:
a. rencana pola ruang;
b. rencana prasarana;
c. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
d. rencana pemanfaatan ruang; dan
e. peraturan zonasi.
Pasal 18
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
dilaksanakan pada ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang bawah
tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.
(2) Rencana pola ruang darat dan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan di setiap kecamatan yang terdiri dari:
a. zona fungsi lindung;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 23/576
REV.02/DTR/XI/2013
19
b. zona fungsi budidaya; dan
c. zona perairan dan pesisir.
(3) Rencana pola ruang pada ruang udara dan ruang bawah tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan
Daerah.
Pasal 19
(1) Zona fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2)
huruf a, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi
dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, berupa zona lindung.
(2) Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi
dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, terdiri dari:
a. zona hutan kota;
b. zona taman kota/lingkungan;
c. zona permakaman;
d. zona jalur hijau;
e. zona hijau rekreasi;
f. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;
g. zona pemerintahan nasional;
h. zona pemerintahan daerah;
i. zona perwakilan negara asing;
j. zona perumahan kampung;k. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
l. zona perumahan vertikal;
m. zona perumahan KDB rendah;
n. zona perumahan vertikal KDB rendah;
o. zona perumahan di wilayah pulau;
p. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
q. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
r. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;
s. zona campuran;
t. zona pelayanan umum dan sosial;
u. zona industri dan pergudangan;
v. zona terbuka biru; dan
w. zona pertambangan di wilayah pulau.
(3) Zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf c, ditujukan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Administrasi
terdiri dari:
a. zona konservasi perairan; dan
b. zona pemanfaatan umum perairan.
Pasal 20
(1) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b, terdiri dari:
a. pergerakan;
b. energi;
c. telekomunikasi;
d. drainase;
e. air minum;
f. air limbah;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 24/576
REV.02/DTR/XI/2013
20
g. sampah; dan
h. jalur dan ruang evakuasi bencana.
(2) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di
setiap kecamatan.
Pasal 21
(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan
prasarana transportasi.
(2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e,
dan huruf f, diselenggarakan secara bertahap pengembangan perpipaan
terpadu.
(3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:
a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan
kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;
b. peningkatkan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub
makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang
10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;
c. peningkatkan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujandengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;
d. penataan disepanjang aliran sungai, waduk dan badan air lainnya
e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir kanal, sungai, kali,
waduk, situ dan danau;
f. pembangunan menghadap badan air;
g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan badan air berupa saluran, kali,
sungai, kanal, situ, waduk dan embung;
h. peningkatkan rasio ruang terbuka biru sekurang-kurangnya 5% (lima
persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air
saat curah hujan tinggi;
i. mempertahankan sempadan sungai/kali/kanal dan waduk/situ sebagai
RTH dan prasarana pengendali banjir;
j. pengelolaan air limbah dan sampah disepanjang aliran
sungai/kali/kanal dan waduk/situ; dan
k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori,
dan parkir air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah
sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran
publik.
(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80%(delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga, melalui:
a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
b. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan
lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;
c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat
mengolah air tinja dan air kotor; dan
d. mewajibkan penerapan sistem setempat (on site) atau komunal pada
kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (off site).
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 25/576
REV.02/DTR/XI/2013
21
(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:
a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS dan/atau
TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m2 (lima ratus meter
persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan;dan/atau
b. pembangunan skala besar dan peremajaan lingkungan dilengkapi
TPST.
Bagian Kedua
Kecamatan Cempaka Putih
Pasal 22
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier kawasan
perkantoran, kawasan perdagangan berskala kota dan penyediaan
prasarana pengembangan Kawasan Grosir Cempaka Putih;
b. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman
berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan massal terutama di kawasan perumahan padat dan rawan banjir;
c. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan
jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, dan
prasarana sosial, serta keindahan kota;
d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air; dan
e. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 23
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 24
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cempaka
Putih terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 26/576
REV.02/DTR/XI/2013
22
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cempaka Putih wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala
1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang
Kecamatan Cempaka Putih pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 25
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Cempaka Putih terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulogadung dan
koridor Tanjung Priok-Cililitan;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan
Kelurahan Rawasari;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
di Kelurahan Rawasari dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan
angkutan umum massal berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melaluiKecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 27/576
REV.02/DTR/XI/2013
23
Pasal 26
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cempaka Putih
Barat dan Kelurahan Rawasari;b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cempaka Putih
Timur dan Kelurahan Rawasari; dan
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembanga jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawasari.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Cempaka Putih, Pemeritah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 27
(1) Rencana prasarana telekomunikasi dilakukan pengembangan lapisan inti
dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet
nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 28
(1) Rencana prasarana drainase untuk mencegah banjir dan genangan air di
Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Sungai Ciliwungyang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawa
Sari;
b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan seluruh
kelurahan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 28/576
REV.02/DTR/XI/2013
24
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 29
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan
sumber air lainnya;
c. pengembangan sumber air untuk air baku menggunakan pipa transmisi
di setiap kelurahan;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas instalasi pengolahan air
di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih Timur; dan
e. peningkatan pipa primer setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 30
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cempaka Putih dilaksanakan
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 10 dan pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 31
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 30/576
REV.02/DTR/XI/2013
26
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cempata
Putih wajib memperhatikan Gambar-1B sampai Gambar-1G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketiga
Kecamatan Gambir
Pasal 35
Tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir untuk:
a. terwujudnya penataan kawasan perkantoran, pemerintahan nasional, dan
penyediaan prasarana pendukung Kawasan Medan Merdeka;
b. terwujudnya Kawasan Harmoni sebagai stasiun terpadu dan titik
perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD;
c. terwujudnya Kawasan Roxy sebagai pusat kegiatan tersier fungsi pusat
perdagangan dan jasa untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasidengan angkutan umum massal;
d. terwujudnya kawasan perkantoran daerah dan nasional sebagai pusat
kegiatan tersier dengan pelayanan skala kota yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
e. tercapainya kawasan pemerintahan daerah, kawasan pemerintahan nasional
dan perwakilan negara/lembaga asing sebagai pusat kegiatan primer disertai
penyediaan prasarana;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;
g. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan
keindahan kota;
h. tercapainya Kawasan Cagar Budaya;
i. tercapainya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi
prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
j. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air.
Pasal 36
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 31/576
REV.02/DTR/XI/2013
27
Pasal 37
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Gambir terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
h. zona campuran;
i. zona pelayanan umum dan sosial; dan
j. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Gambir wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung
dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan
dalam Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 dan pada Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
Gambir pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 38
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Gambir terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulogadung-Harmoni, koridor
Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Cideng-
Tanah Abang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, Petojo
Utara dan Kelurahan Kebon Kelapa;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan;g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng
dan Kelurahan Petojo Selatan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 32/576
REV.02/DTR/XI/2013
28
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasidan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun oleh Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 39
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Gambir dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petojo Utara,
Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Selatan, dan Kelurahan Cideng;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kawasan Gambir di Kelurahan Gambir;
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Gambir; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Gambir, Pemerintah Daerah menetapkan lokasistasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait
dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang
disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 40
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Gambir dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana indukbidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 41
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Gambir dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurhan
Kebon Kelapa;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 33/576
REV.02/DTR/XI/2013
29
2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pejoto Selatan, Cideng,
Gambir, dan Kelurahan Pejoto Utara;
3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Duri Pulo dan
Kelurahan Cideng; dan
4. Kali Krukut Bawah yang melalui Kelurahan Gambir;
b. penerapan sistem polder:1. nomor 19 dan 20 dengan area layanan Kelurahan Duri Pulo;
2. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Cideng, Petojo
Selatan, Petojo Utara dan Kelurahan Duri Pulo; dan
3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Kelapa,
Gambir, Petojo Utara, dan Kelurahan Petojo Selatan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro dilakukan pada
jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 42
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Gambir dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,
dan sumber air lain; dan
c. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 43
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Gambir dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan area
layanan nomor 1 serta pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 34/576
REV.02/DTR/XI/2013
30
Pasal 44
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Gambir dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, untuk tempat penampungan
sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPSTdan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 45
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Gambir sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Cideng,
Petojo Utara, Petojo Selatan, dan Kelurahan Duri Pulo;
b. ruang evakuasi bencana utama menggunakan Kawasan Monumen
Nasional di Kelurahan Gambir; dan
c. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum, dan kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Gambir berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 46
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Gambir dilaksanakan pada:
a. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Pusat dengan fungsi pengembangan
pusat kegiatan pelayanan fungsi khusus pemerintah khusus;
b. Kawasan Medan Merdeka berfungsi sebagai pusat kegiatan primer
yang dikembangkan untuk pusat pemerintahan skala nasional dan
internasional;
c. Kawasan Roxy nerfungsi pusat kegiatan tersier yang dikembangkan
untuk pusat perdagangan skala kota;
d. Kawasan Mabes TNI AD Jl Veteran dengan fungsi sebagai kawasan
kepentingan pertahanan;
e. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan dan untuk prasarana pengendali
banjir, rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air minum, dan
kegiatan ekonomi lain yang tidak mengganggu lingkungan;f. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan; dan
g. Kawasan Harmoni sebagai pusat kegiatan sekunder untuk pusat
perkantoran, jasa, dan stasiun terpadu dan titik perpindahan moda
transportasi dengan konsep TOD.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 35/576
REV.02/DTR/XI/2013
31
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 47
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Gambir disajikan dalam Gambar-2B Peta Rencana Prasarana Pergerakan
Kecamatan Gambir dan Gambar-2C Peta Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di
Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2E Peta Rencana Prasarana
Drainase dan Air Minum Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di
Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2F Peta Rencana Prasarana
Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Gambir disajikan dalam Gambar-2G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang dalam penyediaan prasarana di Kecamatan Gambir wajib
memperhatikan Gambar-2B sampai Gambar-2G sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keempat
Kecamatan Johar Baru
Pasal 48
Tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru untuk:
a. terwujudnya penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan massal;
b. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan
air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan keindahan kota;
c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan pohon dan tanaman di lahan
permakaman;
e. tercapainya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air,
sosial, dan rekreasi;
f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan
terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 36/576
REV.02/DTR/XI/2013
32
g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air.
Pasal 49
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan di Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digambarkan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 50
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Johar Baru
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
i. zona campuran;
j. zona pelayanan umum dan sosial; dan
k. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Johar Baru wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang disajikan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-3A Tabel Rencana
Pola Ruang Kecamatan Johar Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 51
(1) Rencana prasarana pergerakan yang melalui dan/atau berada di
Kecamatan Johar Baru, terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan
lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Pulogadung – Harmoni;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 37/576
REV.02/DTR/XI/2013
33
b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan
Kelurahan Galur;
c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanah Tinggi dan
Kelurahan Galur;f. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Johar baru.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan, penyediaan, dan/atau peningkatan prasarana
transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 52
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Johar Baru dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Galur;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanah Tinggi.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan
bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait
dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang
disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 53
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Johar Baru dilakukanpengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,
serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 38/576
REV.02/DTR/XI/2013
34
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 54
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Sentiong yang
melalui Kelurahan Galur;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Tanah Tinggi;dan
2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Galur, Kampung Rawa,
dan Kelurahan Johar Baru;
c. penerapan sistem pompa air yang terdapat pada pompa UP Senin di
Kelurahan Tanah Tinggi;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 55
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Johar Baru dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat
dan sumber air lainnya; dan
c. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat
diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk subbidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 56
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Johar Baru dilakukan
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 5 dan nomor 10, serta pemeliharaan dan/atau peningkatan
kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh
kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 39/576
REV.02/DTR/XI/2013
35
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 57
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Johar Baru dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 58
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar
Baru sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan
Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain yang ada di keluarahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Johar Baru berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 59
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Johar Baru pada Kawasan Tanah Tinggi dilakukan:
a. pengembangan kawasan padat penduduk melalui perbaikan kampung
terpadu; dan
b. pengembangan Kawasan Pasar Johar Baru sebagai pusat pelayanan
perdagangan dan jasa skala kecamatan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 60
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di
Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3B Peta Rencana
Prasarana Pergerakan Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 dan
Gambar-3C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 40/576
REV.02/DTR/XI/2013
36
Johar Baru pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Gambar-3D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi
Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-3E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan
Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-3F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar
Baru disajikan dalam Gambar-3G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Johar Baru kala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Johar Baru
wajib berpedoman pada Gambar-3B sampai Gambar-3G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Kelima
Kecamatan Kemayoran
Pasal 61
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran, pusat
eksibisi dan informasi bisnis multifungsi berintensitas tinggi dengan skala
pelayanan internasional dan terintegrasi dengan angkutan umum massal
pada Kawasan Bandar Kemayoran;
b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri
kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata;
c. tercapainya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana
yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
d. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan di
kawasan permukiman;
e. terwujudnya pelestarian hutan kota dalam pengendalian pencemaran dan
resapan air di sekitar Waduk Kemayoran;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 62
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran
dilakukan pembagian:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 41/576
REV.02/DTR/XI/2013
37
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
Pasal 63
(1) Rencana pola ruang Kecamatan Kemayoran pada zona fungsi budidaya
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
j. zona campuran;
k. zona pelayanan umum dan sosial; dan
l. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kemayoran wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1:
5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-4A Tabel Rencana Pola Ruang
Kecamatan Kemayoran pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 64
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui di Kecamatan
Kemayoran terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Harmoni-Pulogadung, koridor Kampung Melayu-Ancol,
koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor
Kelapa Gading-Kalimalang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan
Harapan Mulya dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Harapan Mulya,
Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Cempaka Baru,
Sumur Batu dan Kelurahan Utan Panjang;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 42/576
REV.02/DTR/XI/2013
38
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal
berbasiskan rel di Gunung Sahari Selatan.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 65
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari
Selatan dan Kelurahan Sumur Batu;b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Sumur Batu;
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Sumur batu; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kemayoran, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 66
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Kebon Kosong, Utan Panjang, Harapan Mulya, Sumur Batu
dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap
kelurahan, dan
c. penyediaan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 43/576
REV.02/DTR/XI/2013
39
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 67
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui kelurahan Gunung
Sahari Selatan;
2. Kali Utan Kayu yang melalui Kelurahan Sumur Batu;
3. Kali Item yang melalui Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan
Serdang;
4. Kali Senen Baru yang melalui Kelurahan Kebon Kosong; dan
5. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Harapan Mulia, Serdang dan
Kelurahan Utan Panjang;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 25 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan
dan Kelurahan Kebon Kosong;
2. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kemayoran dan
Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Harapan Mulya, UtanPanjang, Cempaka Baru, Serdang, dan Kelurahan Sumur Batu; dan
4. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa untuk menanggulangi
genangan setempat pada:
1. pompa Sunter Jaya 1 dan Pompa Sunter Jaya 2 di Kelurahan
Sumur Batu; dan
2. pompa Serdang di Kelurahan Serdang;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro pada:
1. saluran Jalan Angkasa, Jalan Garuda Sisi Selatan, dan saluran
Jalan Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
2. saluran Kepu Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan
Kemayoran;
3. saluran Kemayoran Gempol dan saluran Kemayoran Ketapang di
Kelurahan Kebon Kosong;
4. saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran;
5. saluran Kali Baru Timur dan saluran Utan Panjang di Kelurahan
Utan Panjang;
6. saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan
saluran Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang;
7. saluran Sumur Batu, Nilam, Bren, Basoka di Kelurahan Sumur Batu;
8. saluran Swadaya 5, Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah,Cempaka Baru 7, Cempaka Baru di Kelurahan Cempaka Baru;
9. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap
kelurahan;
10. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
11. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 44/576
REV.02/DTR/XI/2013
40
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 68
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,
dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) Sumur Batu di Kelurahan Cempaka Baru;
e. pembangunan pompa dorong Sumur Batu di Kelurahan Cempaka
Baru; dan
f. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Gunung Sahari
Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Serdang, Utan Panjang,
Cempaka Baru, Hrapan Mulya, dan Kelurahan Sumur Batu.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 69
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 5 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,
Cempaka Baru, Utan Panjang, Serdang, Sumur Batu, dan Kelurahan
Kebon Kosong.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 70
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kemayoran dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 45/576
REV.02/DTR/XI/2013
41
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 71
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kemayoran ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan Letjend Suprapto, Tanah Tinggi Timur dan Jalan Tanah
Tinggi Barat di Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan
Kelurahan Cempaka Baru;
2. Jalan Gunung Sahari dan Jalan Bungur Besar di Kelurahan
Gunung Sahari Selatan;
3. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;
4. Jalan Angkasa, Landasan Pacu Barat dan Jalan Landasan Timur-
Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
5. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;
6. Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Dakota 6 di Kelurahan Kebon
Kosong; dan
7. Jalan Utan Panjang Barat dan Kelurahan Utan Panjang Timur di
Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong; dan
b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasilain yang ada.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kemayoran berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 72
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kemayoran dilaksanakan pada:
a. Kawasan Cempaka Mas sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kota; dan
b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi
pengembangan pusat ekshibisi dan informasi bisnis skala
internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepada SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 73
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di
Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4B Peta Rencana
Prasarana Pergerakan Kecamatan Kemayoran dan Gambar-4C Peta
Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kemayoran
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 46/576
REV.02/DTR/XI/2013
42
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kemayoran disajikan dalam Gambar-4D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-4E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan
Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana persampahan disajikan
dalam Gambar-4F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kemayoran, disajikan dalam Gambar-4G Peta Rencana Jalur Evakuasi
dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Kemyoran
wajib berpedoman pada Gambar-4B sampai Gambar-4G sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keenam
Kecamatan Menteng
Pasal 74
Tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng untuk:
a. terwujudnya Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan kawasan
perwakilan negara dan/atau lembaga asing disertai penyediaan prasarana;
b. terwujudnya Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier yang berfungsi
untuk pusat perdagangan dan jasa serta pusat wisata budaya sejarah skala
pelayanan kota yang terintegrasi dengan angkutan massal;
c. terlaksananya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan massal;
d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan;
e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untukmenampung air dan mengatasi genangan air; dan
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan dan pemugaran lingkungan yang dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan massal.
Pasal 75
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 47/576
REV.02/DTR/XI/2013
43
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
Pasal 76
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Menteng
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
j. zona campuran;
k. zona pelayanan umum dan sosial; dan
l. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Menteng wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung
dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan
dalam Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 dan pada Tabel-5A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
Menteng pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 77
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Menteng terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat di Kecamatan Menteng
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk
melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas
dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Blok M-Kota, koridor Pulogadung-Harmoni, koridor
Pulogadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor
Senayan-Tanah Abang;
b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Menteng, Kebon Sirih
dan Kelurahan Pegangsaan;
c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pegangsaan,
Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Cikini;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 48/576
REV.02/DTR/XI/2013
44
f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Kebon Sirih,
Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melaluiKecamatan Menteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Gondangdia, Cikini, Kebon Melati, Menteng,
Pegangsaan, dan Kelurahan Kebon Sirih.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Menteng
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 78
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Menteng dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng dan Kelurahan
Kebon Sirih; dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Menteng, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 79
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Menteng dilakukan
pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 49/576
REV.02/DTR/XI/2013
45
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 80
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dangenangan air di Kecamatan Menteng dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Menteng;
2. Kali Surabaya yang melalui Kelurahan Menteng, Cikini,
Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih;
3. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pegangsaan, Cikini, dan
Kelurahan Kebon Sirih; dan
4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng, Gondangdia, dan
Kelurahan Kebon Sirih;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Kanal Banjir
Barat di Kelurahan Menteng;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ pada Situ
Lembang di Kelurahan Menteng;
d. penerapan sistem:
1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Gondangdia, Menteng,
dan Kebon Sirih; dan
2. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Sirih, Cikini dan
Kelurahan Pegangsaan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 81
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Menteng dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan
sumber air lain; dan
c. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kebon Sirih,Gondangdia, Menteng, Cikini, dan Kelurahan Pegangsaan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 50/576
REV.02/DTR/XI/2013
46
Pasal 82
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Menteng dilakukan
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 1, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringanpembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 83
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Menteng dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 84
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Menteng sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:
1. Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih dan Jalan Prapatan di
Kelurahan Kebon Sirih;
2. Jalan Tambak, Proklamasi dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan
Pegangsaan;
3. Jalan HOS Cokroaminoto, Purworejo, Latuharhari, HR. Rasuna
Said;
4. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kelurahan Menteng; dan
5. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Menteng, Gondangdia dan
Kelurahan Kebon Sirih; dan
b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain yang ada di setiap kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Menteng berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 85
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Menteng dilaksanakan pada:
a. Kawasan Cagar Budaya Menteng dengan fungsi pengembangan
kawasan strategis kepentingan sosial budaya, dikembangkan untuk
fungsi hunian, perkantoran, perdagangan dan jasa, dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai Kawasan Cagar
Budaya; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 51/576
REV.02/DTR/XI/2013
47
b. Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi
pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota serta
pengembangan budaya dan kesenian.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapanlokasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 86
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Menteng disajikan dalam Gambar-5B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Menteng dan Gambar-5C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Menteng disajikan dalam Gambar-5D Peta Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-5E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan
Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-5F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Menteng disajikan dalam Gambar-5G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Menteng,
wajib berpedoman pada Gambar-5B sampai Gambar-5G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian KetujuhKecamatan Sawah Besar
Pasal 87
Tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat perdagangan skala
nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan
Mangga Dua;
b. terwujudnya Kawasan Cagar Budaya;
c. terwujudnya kawasan multifungsi bertaraf internasional;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 52/576
REV.02/DTR/XI/2013
48
d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan
lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya;
e. terwujudnya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi
prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situdan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal.
Pasal 88
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 89
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Sawah Besar
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona pemerintahan nasional;
d. zona pemerintahan daerah;
e. zona perumahan KDB sedang - tinggi
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
h. zona campuran;
i. zona pelayanan umum dan sosial; dan
j. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Sawah Besar wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1
: 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-6A Tabel Rencana Pola
Ruang Kecamatan Sawah Besar pada Lampiran III-2, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 90
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Sawah Besar terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 53/576
REV.02/DTR/XI/2013
49
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridorKampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan
Gunung Sahari Utara;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parker di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Mangga
Dua Selatan, dan Kelurahan Karang Anyar.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 91
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari
Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pasar Baru, Kartini, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;
dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Sawah Besar, Pemerintah Daerah menetapkanlokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 92
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 54/576
REV.02/DTR/XI/2013
50
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 93
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Sungai Ciliwung
yang melalui Kelurahan Pasar Baru, Kartini, Gunung Sahari Utara, dan
Kelurahan Mangga Dua Selatan;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air terdapat pada pompa
Mangga Dua Selatan, Mangga Besar, dan pompa Jembatan Merah
terdapat di Kelurahan Mangga Dua Selatan;
c. pemeliharaan pintu air Jembatan Merah di Kelurahan Karang Anyaruntuk menanggulangi genangan setempat;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari Utara, Kartini, dan
Kelurahan Pasar Baru;
e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 94
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat
dan sumber air lain; dan
c. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat
diperuntukan sebagai air minum.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 55/576
REV.02/DTR/XI/2013
51
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 95
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)
dengan area layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Kali Anyar,
Kartini, Pasar Baru dan Kelurahan Mangga Dua Selatan dan area
layanan nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan
Gunung Sahari Utara; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 96
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Sawah Besar dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 97
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Sawah Besar sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di
ruas Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jalan Pejambon, Jalan
Perwira, Jalan Kathedral, Jalan Pos, Jalan Lapangan BantengTimur, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng
Barat, dan Jalan KH. Samanhudi di Kelurahan Pasar Baru;
2. Jalan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan;
3. Jalan Angkasa Raya dan Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan
Gunung Sahari Utara;
4. Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan
Gunung Sahari Utara; dan
5. Jalan Mangga Besar di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kartini,
dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 56/576
REV.02/DTR/XI/2013
52
b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain di setiap kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Sawah Besar berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 98
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Sawah Besar dilaksanakan pada:
a. Kawasan Pasar Baru sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi
pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi
pengembangan pusat ekshibisi dan informasi bisnis internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 99
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6B Peta Rencana Jaringan
Pergerakan Kecamatan Sawah Besar dan Gambar-6C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Sawah Besar skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-6E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan
Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-6F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah KecamatanSawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Sawah
Besar wajib berpedoman pada Gambar-6B sampai Gambar-6G
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 57/576
REV.02/DTR/XI/2013
53
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Kedelapan
Kecamatan Senen
Pasal 100
Tujuan penataan ruang Kecamatan Senen untuk:
a. terwujudnya penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala
nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan
Senen;
b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan
jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lainnya
untuk menunjang konsep TOD;
c. terlaksananya pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan prasarana
perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi usaha mikro serta
penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api
di Stasiun Senen;
d. terwujudnya wisata perkotaan;
e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana terintegrasi dengan
angkutan umum massal.
Pasal 101
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Senen dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan, dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan
dalam Gambar-7A Peta Zonasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 102
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Senen terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;c. zona pemerintahan nasional;
d. zona pemerintahan daerah;
e. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
i. zona campuran;
j. zona pelayanan umum dan sosial; dan
k. zona terbuka biru.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 58/576
REV.02/DTR/XI/2013
54
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib
memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disajikan dalam Gambar-7A Peta Zonasi Ruang Kecamatan Senen
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-7A Tabel Rencana
Pola Ruang Kecamatan Senen pada Lampiran III-2, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 103
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Senen terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulogadung, dan
koridor Kampung Melayu-Ancol;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Paseban, Kenari,
Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur;e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Kramat,
Senen, dan Kelurahan Paseban;
g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, dan Kelurahan
Bungur.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansiterkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 104
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Senen, dilakukan
pengembangan jaringan transmisi berupa kabel bawah tanah dan
pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 59/576
REV.02/DTR/XI/2013
55
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Senen, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 105
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Senen dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 106
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Senen dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bungur;
2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kenari, Kwitang, dan
Kelurahan Senen;
3. Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Paseban;
4. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Bungur dan Kelurahan
Paseban;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kramat, Bungur, dan
Kelurahan Paseban;
2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Paseban; dan
3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kwitang, Kenari, dan
Kelurahan Senen;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 107
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 60/576
REV.02/DTR/XI/2013
56
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Senen dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari WadukKarian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat
dan sumber air lain; dan
c. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Bungur, Senen,
Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 108
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Senen dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)dengan area layanan nomor 5 untuk melayani Kelurahan Senen dan
Kelurahan Bungur, dan area layanan nomor 10 untuk melayani
Kelurahan Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 109
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Senen dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 110
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Senen sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 61/576
REV.02/DTR/XI/2013
57
1. Jalan Prapatan dan Jalan Kuitang di Kelurahan Senen dan
Kelurahan Kuitang;
2. Jalan Kramat Bundar di Kelurahan Senen dan Kelurahan Kramat;
3. Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Bungur;
4. Jalan Pejambon, Abdul Rahman Saleh, Senen Raya;
5. Jalan Kwini 2 di Kelurahan Senen;6. Jalan Matraman di Kelurahan Kenari;
7. Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;
8. Jalan Pasar Senen di Kelurahan Senen,
9. Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kramat;
10. Jalan Kwitang dan Kelurahan Kenari;
11. Jalan Salemba Raya di Kelurahan Paseban dan Kelurahan; dan
b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Senen berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 111
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Senen dilakukan di Kawasan Senen dengan fungsi pengembangan
sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak, pusat
perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana kota dengan
konsep TOD.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 112
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Senen disajikan dalam Gambar-7 Peta Rencana Jaringan Pergerakan
Kecamatan Senen dan Gambar-7C Peta Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Senen disajikan dalam Gambar-7D Peta Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-7E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan
Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-7F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 62/576
REV.02/DTR/XI/2013
58
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Senen disajikan dalam Gambar-7G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Senenwajib berpedoman pada Gambar-7B sampai Gambar-7G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Kesembilan
Kecamatan Tanah Abang
Pasal 113
Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang untuk:
a. terwujudnya penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan
skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum
massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang;
b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan
jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lainnya;
c. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan
air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan estetika kota;
d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan
lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya;
e. terwujudnya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air,prasarana sosial dan rekreasi warga;
f. terwujudnya pengembangan taman atap, dinding hijau, dan tanaman pagar
di kawasan permukiman dan perkantoran; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 114
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan
dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 115
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanah Abang
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 63/576
REV.02/DTR/XI/2013
59
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Tanah Abang wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1
: 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-8A Tabel Rencana Pola
Ruang Kecamatan Tanah Abang pada Lampiran III-2, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 116
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Tanah Abang terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor
Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor
Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Halim – Palmerah –
Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir,
Petamburan, Kebon Melati, Senayan, dan Kelurahan Karet Semanggi;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kebon Kacang,
Bendungan Hilir, Gelora, Keluahan Karet Tengsin, Kampung Bali dan
Kelurahan Kebon Jati;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon
Melati, Gelora; dan Kelurahan Petamburan;
g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
h. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Gelora; dan
i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melaluiKecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin,
Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 64/576
REV.02/DTR/XI/2013
60
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 117
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petamburan,
Gelora, Bendungan Hilir, Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Melati;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Bendungan Hilir;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Gelora; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Tanah Abang, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan
Pasal 118
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 119
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang,
dan Kelurahan Kebon Melati;
2. Kali Ciragil yang melalui Kelurahan Bendungan Hilir;
3. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gelora;
4. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan
Bendungan Hilir; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 65/576
REV.02/DTR/XI/2013
61
5. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan
Kelurahan Kebon Melati;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Kanal Banjir
Barat di Kelurahan Karet Tengsin;
c. penerapan sistem polder:
1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Kampung Bali, KebonMelati, dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
2. nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Karet Tengsin, Gelora,
dan Kelurahan Bendungan Hilir;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air Waduk Taman
Ria Senayan yang terdapat di Kelurahan Gelora;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di waduk Ria
Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk Melati di Kelurahan Kebon
Melati;
g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 120
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat
dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) Pejompongan I dan Pejompongan II di Kelurahan Bendungan
Hilir; dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 121
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off-site) pada:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 66/576
REV.02/DTR/XI/2013
62
1. area layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Kampung Bali,
Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati; dan
2. area layanan nomor 6 untuk melayani Kelurahan Petamburan,
Karet Tengsin, Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Kebon Melati, Kampung Bali, danKelurahan Gelora.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 122
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanah Abang dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 123
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tanah Abang sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Letjend. S. Parman dan Jalan Aipda KS. Tubun di Kelurahan
Petamburan;
2. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Kebon Melati;
3. Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora 1, Palmerah Barat, Palmerah
Utara, Palmerah Utara 1, dan Jalan Palmerah Utara 3 di Kelurahan
Gelora;
4. Jalan Wahid Hasyim di Kelurahan Kebon Kacang;
5. Jalan Fachrudin dan Jalan Jati Baru di Kelurahan Kampung Bali;
6. Jalan RM. Margono di Kelurahan Karet Tengsin;
7. Jalan Jend. Sudirman di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan
Kelurahan Karet Tengsin;
8. Jalan Penjernihan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan
Karet Tengsin;
9. Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Kebon Melati, Karet Tengsin
dan Kelurahan Kebon Kacang;10. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Bendungan Hilir dan
Kelurahan Gelora; dan
11. Jalan Pejompongan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan
Gelora; dan
b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Gelora Bung
Karno Senayan di Kelurahan Gelora, dan memanfaatkan pusat
pemerintahan, permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan
kawasan rekreasi lain yang ada di setiap Kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Tanah Abang berada di
pusat pemerintahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 67/576
REV.02/DTR/XI/2013
63
Pasal 124
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Tanah Abang dilaksanakan pada:
a. Kawasan Waduk Melati dengan fungsi pengembangan Kawasan
Strategis Kepentingan Lingkungan melalui pengembangan campuran
berupa kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan hunian dengan
konsep pengambangan terpadu dan kompak;
b. Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat kegiatan primer
dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan grosir skala daerah,
nasional dan internasional;
c. Kawasan Bendungan Hilir sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi
pengembangan pusat perdagangan skala kota dan penunjang kegiatan
perkantoran dan jasa;
d. Kawasan Tanah Abang dengan fungsi pengembangan pusat
perdagangan dan jasa skala kota;
e. Kawasan Koridor Kanal Banjir Barat di Kelurahan Kebon Melati dengan
fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan
sebagai prasarana pengendali banjir, rekreasi, transportasi,
penyediaan sumber air minum dan kegiatan ekonomi lain yang tidak
mengganggu lingkungan; dan
f. Kawasan Gelora Bung Karno di Kelurahan Gelora dengan fungsi
pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 125
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Tanah Abang dan Gambar-8C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanah Abang skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-8E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan
Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-8F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 68/576
REV.02/DTR/XI/2013
64
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanah
Abang wajib berpedoman pada Gambar-8B sampai Gambar-8G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Kesepuluh
Kecamatan Cilincing
Pasal 126
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing untuk:
a. terwujudnya pembangunan dan penataan kawasan industri dan
pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi prasarana
yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan
internasional pada Kawasan Strategis Marunda;
b. terwujudnya pengembangan pelabuhan pendaratan ikan;
c. tercapainya penataan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur
hijau sebagai prasarana pengendali polusi udara, prasarana sosial, dankeindahan kota;
d. terlaksananya pembangunan rumah susun untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana dan mempertahankan lahan
permakaman;
e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal;
f. tercapainya penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan
limbah komunal;
g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air; dan
h. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 127
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-9A Peta Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 128
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 69/576
REV.02/DTR/XI/2013
65
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilincing
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona pemakaman;
c. zona jalur hijau;d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial;dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cilincing wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-9A Peta
Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada
Tabel-9.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilincing pada Lampiran
III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 129
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanCilincing terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
c. rencana prasarana transportasi udara; dan
d. rencana prasarana transportasi laut.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Tanjung Priok-Pulogadung, koridor Rawamangun-Ancol dan
koridor Soekarno Hatta-Cilincing;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibaru, Semper
Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Sukapura, Rorotan,
Samper Barat, Marunda, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Marunda; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat,
Semper Timur, Cilincing dan Kelurahan Marunda.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Rorotan, Samper Timur, dan Kelurahan
Cilincing.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 70/576
REV.02/DTR/XI/2013
66
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melaluiKecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan
alur pelayaran di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.
(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 130
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilincing dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semper Barat,
Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sukapura,
Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan
Kalibaru;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, Marunda,
Kalibaru dan kawasan reklamasi;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di seluruh kelurahan; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan
Cilincing.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Cilincing, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 131
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilincing dilakukanpengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik,
serta pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 71/576
REV.02/DTR/XI/2013
67
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 132
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Cilincing dilakukan:
a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di
Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan
Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Sukapura, Cilincing,
Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;
2. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Marunda, dan
Kelurahan Rorotan; dan
3. Kali Blencong yang melalui Kelurahan Cilincing dan Kelurahan
Marunda;
d. penerapan sistem polder pada:
1. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Kalibaru;
2. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Sukapura, Kelurahan
Semper Barat, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Semper Timur, dan
Kelurahan Cilincing;
3. nomor 29 dengan area layanan Kelurahan Rorotan, Kelurahan
Semper Timur, Kelurahan Cilincing, dan Kelurahan Marunda;4. nomor 30 dengan area layanan Kelurahan Marunda;
5. nomor 42 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;
6. nomor 46 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;
7. nomor 53 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat,
Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, dan Kelurahan
Kalibaru;
8. nomor 54 dengan area layanan Kelurahan Sukapura dan
Kelurahan Rorotan;
9. nomor 55 dengan area layanan Kelurahan Sukapura;
10. nomor 56 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat dan
Kelurahan Kalibaru; dan
11. nomor 57 dengan area layanan hKelurahan Semper Barat dan
Kelurahan Kalibaru;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rorotan,
Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat;
f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Cilincing, Samper Timur, dan
Kelurahan Marunda;
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di
Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur;
h. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda;i. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Kalibaru, Semper
Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
j. penerapan biopori di Kelurahan Cilincing, Marunda, dan Kelurahan
Semper Timur; dan
k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 72/576
REV.02/DTR/XI/2013
68
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 133
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Cilincing dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat
dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Semper Barat, Marunda, Cilincing, Semper Timur,
Sukapura, dan Kelurahan Rorotan;
d. peningkatan dan/atau pembangunan baru kapasitas Instalasi
Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan
Marunda;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Marunda; dan
f. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai
air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 134
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilincing dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah
industri di Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper
Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Sukapura;
b. pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor
8 melayani Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Semper Barat, Semper
Timur, dan Kelurahan Marunda, serta area layanan nomor 9 di
Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura;
c. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan
Marunda;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan airlimbah (IPAL) Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; dan
e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) pada Waduk
Marunda di Kelurahan Marunda.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 135
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 73/576
REV.02/DTR/XI/2013
69
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilincing dilakukan:
a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R yang dilengkapi prasarana
pengolahan sampah spesifik di setiap kelurahan, ditujukan sebagai
tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampahsebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA; dan
b. rencana penyediaan prasarana pengolahan antara (Intermediate
Treatment Facility-ITF) di Kelurahan Marunda.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun oleh
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 136
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cilincing sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Tugu Raya di Kelurahan Semper Barat;
2. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Rorotan; Jalan
Jayapura di Kelurahan Marunda;
3. Jalan Tol akses Cibitung-Cilincing di Kelurahan Cilincing dan
Kelurahan Marunda;
4. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Sukapura, SemperBarat, Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;
5. Jalan Cilincing Raya di Kelurahan Cilincing, Semper Barat, Semper
Timur dan Kelurahan Kalibaru;
6. Jalan Cilincing Marunda di Kelurahan Cilincing, Semper Timur, dan
Kelurahan Marunda; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau fasilitas umum dan kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cilincing berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 137
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Cilincing dilakukan pada:
a. Kawasan Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam dengan fungsi
pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya untuk
kegiatan wisata budaya; dan
b. Kawasan Strategis Ekonomi Marunda dengan fungsi sebagai kawasanindustri dan pergudangan yang terintegrasi dengan pelabuhan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 74/576
REV.02/DTR/XI/2013
70
Pasal 138
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Cilincing disajikan dalam Gambar-9B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Cilincing dan Peta-9C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Cilincing disajikan dalam Gambar-9D Peta Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-9E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan
Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-9F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cilincing disajikan dalam Gambar-9G Peta Rencana Jalur dan RuangEvakuasi Bencana Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilincing
wajib berpedoman pada Gambar-9B sampai Gambar-9G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Kesebelas
Kecamatan Kelapa Gading
Pasal 139
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kelapa Gading untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala
nasional, perdagangan dan jasa skala provinsi pada Kawasan Kelapa
Gading;
b. terlaksananya pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran
drainase sebagai penampung air dan pengendali banjir;
c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungandilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
pengendali prasarana polusi udara, sosial, dan estetika kota;
e. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir tujuan wisata pesisir;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 75/576
REV.02/DTR/XI/2013
71
Pasal 140
(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 141
(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Kelapa Gading terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;h. zona industri dan pergudangan;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial;dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kelapa Gading wajib memperhatikan pembagian zona fungsi
lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-10A Tabel Rencana
Pola Ruang Kecamatan Kelapa Gading pada Lampiran III-2, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 142
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kelapa Gading terdiri dari:
a. rencana jaringan transportasi darat;b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana jaringan transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Pulogadung-Harmoni, koridor Cililitan- Tanjung Priok, koridor
Pluit-Tanjung Priok, koridor Kelapa Gading-Kalimalang;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 76/576
REV.02/DTR/XI/2013
72
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Kelapa Gading
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 143
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Kelapa Gading Barat; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kelapa Gading, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 144
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kelapa Gading
dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat
optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 77/576
REV.02/DTR/XI/2013
73
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 145
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Sunter di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan
Kelapa Gading Timur;
2. Kali Petukangan di Kelurahan Pegangsaan Dua;
3. Kali Betik Pertamina di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan
Kelurahan Pegangsaan Dua; dan
4. Kali Cakung Lama di Kelurahan Pegangsaan Dua;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Kelapa Gading Barat
dan Kelurahan Kelapa Gading Timur untuk menangani genangan di
Kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; dan
2. nomor 59, nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan Kelurahan
Pegangsaan Dua;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan
Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Barat;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di
setiap kelurahan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di KelurahanPegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;
f. penyediaan waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan loka di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 146
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, SungaiCiliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kelapa
Gading Barat; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 78/576
REV.02/DTR/XI/2013
74
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 147
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan
pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri,
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 9 serta pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 148
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 149
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kelapa Gading sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
1. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
2. Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua;
3. Jalan Bekasi Raya dan Jalan Pegangsaan Dua di Kelurahan
Pegangsaan Dua;
4. Jalan Kelapa Gading Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Timur;
dan
5. Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan Pegangsaan Dua dan
Kelurahan Kelapa Gading Timur; danb. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kelapa Gading berada
di pusat pemerintahan.
Pasal 150
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kelapa Gading pada Kawasan Kelapa Gading sebagai pusat kegiatan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 79/576
REV.02/DTR/XI/2013
75
sekunder dengan fungsi utama pengembangan pusat niaga di bidang
perdagangan dan jasa serta permukiman.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 151
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Kelapa Gading dan Gambar-10C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kelapa Gading skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Peta-10D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi
Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalamGambar-10E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum
Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-10F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah
Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam
Gambar-10G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana
Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana bersangkutan di
Kecamatan Kelapa Gading wajib berpedoman pada Gambar-10B sampai
Gambar-10G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5).
Bagian Kedua BelasKecamatan Koja
Pasal 152
Tujuan penataan ruang Kecamatan Koja sebagai berikut:
a. terwujudnya penataan kawasan perdagangan skala kota dan terintegrasi
dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Koja;
b. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 80/576
REV.02/DTR/XI/2013
76
c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi melalui perbaikan dan/atau
peremajaan lingkungan;
d. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat
berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat sekitar pelabuhan
dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;e. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan
perdagangan dan jasa;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 153
(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Koja dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-11A Peta Zonasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran
III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 154
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Koja terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona industri dan pergudangan;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Koja wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-11A Peta Zonasi
Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-11A
Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Koja pada Lampiran III-2, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 155
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Koja terdiri dari:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 82/576
REV.02/DTR/XI/2013
78
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 157
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Koja dilakukan
pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 158
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah genangan airdilakukan:
a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di
Kelurahan Koja;
b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan
Koja;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan
Kelurahan Rawa Badak Selatan;
2. Kali Koja yang melalui Kelurahan Koja; dan
3. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Tugu Selatan;
d. penerapan sistem polder:
1. nomor 26, dengan area layanan Kelurahan Koja, Rawa Badak
Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
2. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Lagoa, Koja, Tugu
Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa
Badak Selatan
3. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan
Kelurahan Tugu Selatan;
4. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan dan
Kelurahan Rawa Badak Selatan;5. nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan
Kelurahan Tugu Selatan;
6. nomor 58 dengan area layanan Kelurahan Rawa Badak Selatan
dan Kelurahan Tugu Selatan; dan
7. nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rawa
Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;
f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan
Kelurahan Lagoa;
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro
dilakukan di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 83/576
REV.02/DTR/XI/2013
79
h. peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Sunter Agung dan
Kelurahan Rawa Badak;
i. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
j. penerapan biopori di Kelurahan Koja, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa
Badak Selatan; dan
k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalanarteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 159
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Koja dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, dan Kelurahan Tugu Utara; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 160
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Koja dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air
limbah terpusat (off site) di Kelurahan Koja, Rawa Badak, Tugu
Selatan, dan Kelurahan Tugu Utara;
b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di
Kelurahan Koja dan Kelurahan Rawa Badak; dan
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangansetempat (on site) di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 161
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 84/576
REV.02/DTR/XI/2013
80
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Koja dilakukan penyediaan
prasarana TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi dengan prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk
tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum
diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 162
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja
sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas jalan sebagai berikut:
1. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Plumpang Raya, dan Jalan
Bendungan Melayu di Kelurahan Rawa Badak;
2. Jalan Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Pinang di Kelurahan
Koja Selatan;
3. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Pelabuhan, Jampea, dan Jalan
Pinang di Kelurahan Koja Utara;
4. Jalan Jampea, Kramat Jaya, Mangga, dan Jalan Menteng di
Kelurahan Lagoa;dan
5. Jalan Mangga Selatan, Rumbia, dan Jalan Plumpang Raya di
Kelurahan Tugu Utara; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan Kawasan Islamic Centre di
Kelurahan Kelurahan Tugu Utara, pusat pemerintahan, permakaman,
fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi lain di setiap
kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Koja berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 163
(1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di
Kecamatan Koja dilaksanakan pada:
a. Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara dilakukan
pengembangan kawasan terpadu;
b. Kawasan Islamic Center di Kelurahan Tugu Utara dilakukan
pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan
c. Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat dilakukan
pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 164
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 85/576
REV.02/DTR/XI/2013
81
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Koja disajikan dalam Gambar-11B Peta Rencana Prasarana Pergerakan
Kecamatan Koja dan Gambar-11C Peta Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Koja disajikan dalam Gambar-11D Peta Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalam
Gambar-11E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum
Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-11F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah
Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja,
disajikan dalam Gambar-11G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi
Bencana Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Koja wajibberpedoman pada Gambar-11B sampai Gambar-11G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketiga Belas
Kecamatan Pademangan
Pasal 165
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan skala nasional yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;
b. terwujudnya pengendalian pembangunan perumahan baru untuk menjamin
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum missal;
d. terlaksananya pembangunan rumah susun dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal;
e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melaluipembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air; dan
f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal.
Pasal 166
(1) Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan
dilakukan pembagian:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 86/576
REV.02/DTR/XI/2013
82
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-12A Peta Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 padaLampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 167
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pademangan
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona industri dan pergudangan;
k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Pademangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-12A Peta
Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-12A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pademangan
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 168
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Pademangan terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
c. rencana prasarana transportasi udara; dan
d. rencana prasarana transportasi laut.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor
Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno
Hatta-Cilincing;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pademangan Barat dan
Kelurahan Pademangan Timur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 87/576
REV.02/DTR/XI/2013
83
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma, dan KKOP Bandar Udara International Soekarno Hatta.
(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan laut untuk
Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kelurahan Ancol.
(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 169
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pademangan dilakukan:
a. pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kelurahan Ancol;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pademangan
Timur dan Kelurahan Pademangan Barat;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Ancol;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pademangan Timur.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Pademangan, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 170
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pademangan dilakukan
pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 88/576
REV.02/DTR/XI/2013
84
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPDdan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 171
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan di Kecamatan Pademangan, dilakukan:
a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di
Kelurahan Ancol;
b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan
Ancol;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung
Bandan yang melalui Kelurahan Ancol;
2. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui Kelurahan Ancol dan
Kelurahan Pademangan Barat;
3. Kali Mati Pademangan yang melalui Kelurahan Pademangan Barat
dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
4. Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter yang melalui KelurahanPademangan Timur;
d. penerapan sistem polder:
1. nomor 22, nomor 23, nomor 24, dan nomor 48 dengan area
layanan hidrologi Kelurahan Ancol; dan
2. nomor 25 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;
e. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan
Timur;
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di
setiap kelurahan;
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk pada Waduk
Kemayoran di Kelurahan Pademangan Timur;
h. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Pademangan Barat,
Ancol, dan Kelurahan Pademangan Timur;
i. penerapan biopori di Kelurahan Pademangan Barat dan Pademangan
Timur; dan
j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 172
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Pademangan dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 89/576
REV.02/DTR/XI/2013
85
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Ancol, dan Kelurahan Pademangan Barat; dand. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 173
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pademangan dilakukan:
a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di Kelurahan Ancol;
b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Ancol dan area layanan
nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pademangan Barat, Ancol dan
Kelurahan Pademangan Timur; danc. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 174
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pademangan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah
sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 175
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Pademangan sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di
ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan RE. Martadinata, Jalan Lodan
Raya, Jalan Krapu, Jalan Pakin, Jalan Tongkol, dan Jalan Mangga
Dua di Kelurahan Ancol;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 90/576
REV.02/DTR/XI/2013
86
2. Jalan Pemandangan 4 di Kelurahan Pademangan Barat;
3. Jalan Landasan Utara Selatan dan Jalan Benyamin Sueb di
Kelurahan Pademangan Timur;
4. Jalan arteri primer sebagai akses menuju pulau reklamasi; dan
b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan Kawasan Ancol di
Kelurahan Ancol, pusat pemerintahan, permakaman, fasilitas sosialatau fasilitas umum dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pademangan berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 176
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Pademangan dilakukan pada:
a. Kawasan Kampung Bandan dengan fungsi pengembangan pusat
ekshibisi dan informasi bisnis, dilakukan pengembangan kawasan
terpadu untuk fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian
yang berbasis transit;
b. Kawasan Ancol dengan fungsi pengembangan pusat pariwisata
dilakukan pengembangan kawasan rekreasi dan wisata Meeting
Insentive Convention and Exhibition (MICE);
c. Kawasan Mangga Dua sebagai pusat kegiatan primer di Kelurahan
Ancol dikembangkan sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi
pengembangan kegiatan campuran, perkantoran, perdagangan dan
jasa, serta hunian berskala internasional; dand. Kawasan Tengah Pantura sebagai pusat kegiatan primer di Kawasan
Reklamasi dengan fungsi pengembangan Kawasan Strategis
Kepentingan Lingkungan untuk pusat niaga baru dibidang
perdagangan, jasa, MICE, dan lembaga keuangan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 177
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di
Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12B Peta Rencana
Prasarana Pergerakan Kecamatan Pademangan dan Gambar-12C Peta
Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pademangan
skala 1 : 5.00 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Pademangan disajikan dalam Gambar-12D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan
Pademangan disajikan dalam Gambar-12E Peta Rencana Prasarana
Drainase dan Air minum, Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 91/576
REV.02/DTR/XI/2013
87
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan
Pademangan disajikan dalam Gambar-12F Peta Rencana Prasarana Air
Limbah dan Persampahan Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 padaLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana di
Kecamatan Pademangan disajikan dalam Peta-12G Rencana Jalur dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan
Pademangan wajib berpedoman pada Gambar-12B sampai Gambar-12G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keempat Belas
Kecamatan Penjaringan
Pasal 178
Tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan skala kota
yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar
Pluit;
b. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat
berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat dilengkapi penataan
RTH yang berfungsi ekologis dan sosial;
c. terwujudnya kawasan perkampungan Luar Batang dengan mengembangkan
sesuai karakteristik dan budaya kawasan;
d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal;
e. terwujudnya pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada;
f. penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan
perdagangan dan jasa;
g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 179
(1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan
Penjaringan dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 92/576
REV.02/DTR/XI/2013
88
Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 180
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Penjaringanterdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Penjaringan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-13A Peta
Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 danpada Tabel-13A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Penjaringan pada
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 181
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Penjaringan terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
c. rencana prasarana transportasi udara; dan
d. rencana prasarana transportasi laut.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor
Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk
Muara, Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal Muara,
Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor, dan lokal di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit dan
Kelurahan Penjaringan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 93/576
REV.02/DTR/XI/2013
89
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara International
Soekarno Hatta.
(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di
Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan:
a. pengembangan kepelabuhanan sesuai fungsinya di Kelurahan Ancol,
Pluit dan Kelurahan Kamal Muara; dan
b. pengembangan jaringan alur pelayaran berupa pelayaran pulau wisata,
pelayaran pulau permukiman dan pelayaran angkutan rakyat.
(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 182
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Kamal Muara,
Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kamal Muara,
Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk
Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pluit, Kamal Muara, Kapuk muara, dan Kelurahan
Penjaringan;
e. pengembangan pembangkit listrik PLTU di Kelurahan Pluit;
f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pluit dan Kelurahan
Pejagalan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Penjaringan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 183
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 94/576
REV.02/DTR/XI/2013
90
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Penjaringan dilakukan
pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 184
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan
air dilakukan:
a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di
Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;
b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan
Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Muara Angke yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan
Pejagalan;2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kamal Muara;
3. Kali Tanjungan yang melalui Kelurahan Kapuk Muara;
4. Kali Muara yang melalui Kelurahan Penjagalan; dan
5. Kali Gendong Pluit yang melalui Kelurahan Penjaringan;
d. penerapan sistem polder:
1. nomor 5, nomor 48 dan nomor 52 dengan area layanan Kelurahan
Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan untuk menangani
genangan air di Kawasan Pluit;
2. nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7 dan nomor 49
dengan area layanan Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan
Penjagalan;
3. nomor 4, nomor 8 dan nomor 9 dengan area layanan Kelurahan
Kapuk Muara; dan
4. nomor 10, nomor 13A, nomor 13B dan nomor 21 dengan area
layanan Kelurahan Penjagalan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pluit,
Penjaringan, Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara;
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di
setiap kelurahan;
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Kapuk Muara, Pluit, Pejagalan, dan Kelurahan Kapuk Muara;h. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
i. penerapan biopori di Kelurahan Penjagalan;
j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan; dan
k. pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal
Muara, Kapuk Muara dan Kelurahan Pluit.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 95/576
REV.02/DTR/XI/2013
91
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 185
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Penjaringan, Penjagalan, dan Kelurahan Kamal Muara;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Pluit dan Kelurahan Kamal Muara;
e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Penjaringan; dan
f. peningkatan pipa primer yang melalui di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai
air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasaranaair minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 186
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)
dengan area layanan:
1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Pluit, Penjaringan dan
Kelurahan Penjagalan;
2. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan
Penjagalan; dan
3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Kamal Muara;
b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di setiap
kelurahan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di
setiap kelurahan;d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) di Kelurahan Pluit; dan
e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Pluit.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 96/576
REV.02/DTR/XI/2013
92
Pasal 187
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Penjaringan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau
kecamatan dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan
untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampahsebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 188
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Penjaringan sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
1. Jalan Pantai Indah Barat, Jalan Kapuk Kamal di Kelurahan Kamal
Muara;
2. Jalan Kapuk Raya, Jalan Pantai Indah Timur di Kelurahan Kapuk
Muara;
3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, Jalan Jembatan
Tiga di Kelurahan Pejagalan; dan
4. Jalan Pakin, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga, Jalan Pluit
Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan; danb. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, fasilitas sosial atau fasilitas umum dan kawasan rekreasi
lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Penjaringan berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 189
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Penjaringan dilaksanakan:
a. pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan
Pantai Mutiara di Kelurahan Pluit;
b. pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di Kawasan Wisata
Alam Muara Angke di Kelurahan Pluit, di Kelurahan Kamal Muara dan
Kelurahan Kapuk Muara;
c. pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi
pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di
Kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit;
d. pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangandan jasa serta wisata olahraga dan rekreasi di Kawasan Pantura di
Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit;
e. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di
Kawasan CBD Pluit di Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan
Penjaringan;
f. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di
Kawasan Metro Pantai Indah Kapuk di Kelurahan Kamal Muara; dan
g. pengembangan kawasan wisata sejarah di Kawasan Pelabuhan Sunda
Kelapa di Kelurahan Penjaringan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 97/576
REV.02/DTR/XI/2013
93
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
ebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 190
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Penjaringan disajikan dalam Gambar-13B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Penjaringan dan Gambar-13C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Penjaringan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13D Peta Rencana
Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Penjaringan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum disajikan
dalam Gambar-13E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum
Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah disajikan
dalam Gambar-13F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah
Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Penjaringan disajikan dalam Gambar-13G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan
Penjaringan wajib berpedoman Gambar-13B sampai Gambar-13G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Kelima Belas
Kecamatan Tanjung Priok
Pasal 191
Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanjung Priok untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan
campuran skala internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum
massal pada Kawasan Sunter;
b. terwujudnya pengembangan kawasan pergudangan untuk mendukung
perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri,
perdagangan dan jasa dilengkapi prasarana yang memadai;
c. terwujudnya pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 98/576
REV.02/DTR/XI/2013
94
d. terwujudnya pengembangan kawasan industri berteknologi tinggi dan
terintegrasi dengan pelabuhan internasional Tanjung Priok yang didukung
dengan perkantoran, perdagangan dan jasa;
e. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain termasuk
mewujudkan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagaipenunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
f. terwujudnya penyediaan dan dipertahankannya lahan permakaman;
g. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat
berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat berat sekitar
pelabuhan dilengkapi dengan penataan RTH yang berfungsi ekologis dan
sosial;
h. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 192
(1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan
Tanjung Priok dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan subblok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-14A Peta Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 193
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanjung Priok
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona pelayanan umum dan sosial;dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Tanjung Priok wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-14A Peta
Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-14.A Rencana Pola Ruang Kecamatan Tanjung Priok pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 99/576
REV.02/DTR/XI/2013
95
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 194
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanTanjung Priok terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
c. rencana prasarana transportasi udara; dan
d. rencana prasarana transportasi laut.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus
di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor
Tanjung Priok-Pulogadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor
Soekarno Hatta – Ancol – Tanjung Priok – Cilincing;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. pengembangan prasarana angkutan barang pada ruas jalan Papanggo
di Kelurahan Warakas dan di Kelurahan Papanggo;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma.
(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan:
a. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan Tanjung Priok;
b. pengembangan jaringan alur pelayaran, terdiri dari:
1. pelayaran regional/internasional di Pelabuhan Tanjung Priok
menuju barat Kelurahan Pulau Tidung, dan Pelabuhan TanjungPriok menuju timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan
2. pelayaran logistik eksplorasi di Pelabuhan Tanjung Priok menuju
Pulau Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan
Kelurahan Pulau Kelapa.
(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 100/576
REV.02/DTR/XI/2013
96
Pasal 195
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Tanjung Priok,Warakas, dan Kelurahan Kebon Bawang;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sungai Bambu,
Sunter Agung, dan Kelurahan Sunter Jaya;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Tanjung Priok;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanjung Priok; dan
g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Sunter Agung.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Tanjung Priok, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 196
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Sunter Jaya, Papanggo, Sunter Jaya, dan Kelurahan Sunter
Agung;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap
kelurahan; dan
c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 197
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di
Kelurahan Tanjung Priok;
b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan
Tanjung Priok;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 101/576
REV.02/DTR/XI/2013
97
1. Kali Item dan Kali Ancol melalui Kelurahan Sunter Agung;
2. Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol melalui Kelurahan Tanjung Priok;
3. Kali Tirem melalui Kelurahan Kebon Bawang; dan
4. Kali Lagoa melalui Kelurahan Warakas;
d. penerapan sistem polder yang terdapat di:
1. nomor 26 dengan area layanan Kelurahan Tanjung Priok, Warakas,Kebon Bawang Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sungai
Bambu;
2. nomor 32 dengan area layanan Kelurahan Sunter Agung, Sunter
Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Sunter Jaya;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Sunter
Agung;
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
h. penerapan biopori di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter
Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 198
(1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Papanggo, Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan
Sunter Jaya;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas bak penampungan
terdapat di Kelurahan Sunter Jaya;
e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Sunter Jaya;
f. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) Sunter di Kelurahan Sunter Jaya; dan
g. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai
air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 102/576
REV.02/DTR/XI/2013
98
Pasal 199
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah
industri di Kelurahan Papanggo, Sungai Bambu, Sunter Agung, SunterJaya dan Kelurahan Tanjung Priok;
b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off-site) dengan area
layanan:
1. nomor 26 untuk melayani Kelurahan Tanjung Priok, Kebon
Bawang, Warakas, Papanggo dan Kelurahan Sungai Bambu;
2. nomor 32 untuk melayani Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya,
Sungai Bambu dan Kelurahan Papanggo; dan
3. nomor 33 untuk melayani Kelurahan Sunter Jaya;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan;
d. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan Sunter
Agung;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) di Kelurahan Sunter Jaya; dan
f. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Sunter Jaya.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 200
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST/ITF dan TPA di Kelurahan Sunter Agung.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD, dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 201
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tanjung Priok sebagai berikut:
a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:1. Jalan Padamarang, Enggano, Jalan Prof. Wiyoto Wiyono M.Sc,
Jalan Sulawesi, Pelabuhan Raya dan Jalan Laksamana RE.
Martadinata di Kelurahan Tanjung Priok;
2. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kebon Bawang;
3. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Taman Sunter Indah di Kelurahan
Sunter Jaya; dan
4. Jalan Laksamana Yos Sudarso, dan Jalan Sungai Bambu di
Kelurahan Sungai Bambu;
b. jalur dan ruang evakuasi bencana menuju Pelabuhan Tanjung Priok di
Kelurahan Tanjung Priok; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 103/576
REV.02/DTR/XI/2013
99
c. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain di setiap kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik diarahkan di Kecamatan Tanjung Priok di pusat
pemerintahan.
Pasal 202
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Tanjung Priok, dilakukan pada:
a. Kawasan Stasiun Tanjung Priok melalui revitalisasi Kawasan Stasiun
Tanjung Priok sebagai kawasan wisata dan kawasan perdagangan dan
jasa berbasis transit;
b. Kawasan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok melalui
pengembangan kawasan pelabuhan, industri, dan pergudangan skala
internasional; dan
c. Kawasan Taman BMW dengan fungsi pengembangan kawasan
rekreasi, olahraga dan prasarananya berskala internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 203
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Tanjung Priok dan Gambar-14C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanjung Priok skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-14E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tanjung Priok skala 1 :5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-14F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14G Peta Rencana Jaringan Jalur
dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 104/576
REV.02/DTR/XI/2013
100
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanjung
Priok wajib berpedoman pada Gambar-14B sampai Gambar-14G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5).
Bagian Keenambelas
Kecamatan Cengkareng
Pasal 204
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng untuk:
a. terwujudnya kawasan pusat perdagangan dan jasa pada Kawasan Pasar
Cengkareng;
b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
c. terwujudnya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan
permukiman baru;
d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan pusat
bisnis dan niaga;
e. terwujudnya pengembangan industri selektif dan ramah lingkungan;
f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan
dan jasa;g. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;
h. terwujudnya pengembangan sentra usaha kecil menengah;
i. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai
benih ikan;
j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 205
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-15A Peta Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 padaLampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 206
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cengkareng
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 105/576
REV.02/DTR/XI/2013
101
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah; j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cengkareng wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-15A Peta
Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III – 1 dan
pada Tabel-15A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cengkareng pada
Lampiran III – 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 207
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Cengkareng terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; danc. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor
Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-
Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cengkareng Timur,
Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massalberbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Internasional Soekarno Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 106/576
REV.02/DTR/XI/2013
102
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 208
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cengkareng, dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cengkareng
Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk dan Kelurahan Rawa
Buaya;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duri Kosambi,
Kedaung Kaliangke, Kapuk, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur dan
Kelurahan Rawa Buaya;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cengkareng Barat,
Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur dan Kelurahan
Kapuk;
e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Kedaung Kaliangke;
f. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Rawa Buaya,
Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan
Kelurahan Duri Kosambi; dan
g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duri Kosambi.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Cengkareng, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiunpengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 209
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;
c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
urban di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi;
dan
d. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 210
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 107/576
REV.02/DTR/XI/2013
103
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Mookervart yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat,
Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke danKelurahan Rawa Buaya;
2. Kali Angke yang melalui Kelurahan Kapuk, Kedaung Kaliangke,
Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; dan
3. Kanal Cengkareng Drain yang melalui Kelurahan Rawa Buaya,
Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 11 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Timur,
Cengkareng Barat dan Kelurahan Kapuk;
2. nomor 12 dengan area layanan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan
Kelurahan Kapuk;
3. nomor 14 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi dan
Kedaung Kaliangke;
4. nomor 49 dan nomor 50 dengan area layanan Kelurahan
Cengkareng Barat; dan
5. nomor 51 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Kapuk,
Rawa Buaya, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Cengkareng Timur;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di
setiap kelurahan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di
Keluarahan Kedaung Kaliangke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Kedaung Kaliangke;
g. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Rawa Buaya,
Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan
Kelurahan Duri Kosambi;
h. penerapan biopori di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kapuk, Duri
Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 211
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Cengkareng dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasaldari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lainnya;
c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Duri Kosambi;
d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Cengkareng Timur;
e. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi,
Kapuk, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 108/576
REV.02/DTR/XI/2013
104
f. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat,
Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke dan
Kelurahan Rawa Buaya.
(2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 212
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah
industri di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Cengkareng
Barat Kapuk, Duri Kosambi dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;
b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) terdapat
pada area layanan:
1. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung
Kaliangke;
2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedaung Kaliangke, DuriKosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng
Timur dan Kelurahan Kapuk;
c. pembangunan baru dan/atau peningkatan rumah pompa di Kelurahan
Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Timur,
Kapuk, Cengkareng Barat dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;
e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Rawa
Buaya;
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) di Kelurahan Duri Kosambi; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pembuangan
Air Kotor (IPAK) di Kelurahan Duri Kosambi.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 213
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cengkareng dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 109/576
REV.02/DTR/XI/2013
105
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 214
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanCengkareng sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:
1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng
Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa
Buaya;
2. Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya,
Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur;
3. Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan kapuk;
4. Jalan Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke;
5. Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan
Kapuk; dan
6. Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Kedaung Kaliangke
dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
b. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum dan kawasan rekreasi lain di
setiap kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cengkareng berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 215
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Cengkareng dilaksanakan pada:
a. Kawasan koridor Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis
kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
b. Kawasan Pasar Cengkareng dilakukan pengembangan campuran
dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta
hunian skala kota; dan
c. Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi
potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai
fungsinya.
Pasal 216
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Cengkareng disajikan dalam Gambar-15B Peta Rencana Jaringan
Pergerakan Kecamatan Cengkareng dan Gambar-14C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cengkareng skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 110/576
REV.02/DTR/XI/2013
106
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Gambar-15D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi
Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum disajikan dalamGambar-15E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum
Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-15F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam
Gambar-15G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana
Kecamatan Cengkareng pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan
Cengkareng wajib berpedoman pada Gambar-15B sampai Gambar-15G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan Grogol Petamburan
Pasal 217
Tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan untuk:
a. terwujudnya pusat kegiatan sekunder stasiun terpadu dan titik perpindahan
beberapa moda transportasi dengan konsep TOD pada Kawasan Grogol;
b. terwujudnya pengembangan Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat
perdagangan dan jasa skala kota;
c. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air;
d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota
pengembangan kawasan pusat bisnis dan niaga;
e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana terintegrasi dengan angkutan umum massal;
f. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa melalui penerapan
konsep superblok didukung prasarana yang terintegrasi dengan angkutan
umum massal;
g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana terintegrasi dengan angkutan
umum massal; danh. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 218
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 111/576
REV.02/DTR/XI/2013
107
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-16A Peta Zonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 219
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Grogol
Petamburan terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
j. zona campuran;
k. zona pelayanan umum dan sosial; dan
l. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Grogol Petamburan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-16A PetaZonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-16A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Grogol
Petamburan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 220
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Grogol
Petamburan, terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor
Pinang Ranti-Pluit; dan koridor Halim-Soekarno Hatta;b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung
Duren Selatan, Jelambar, Wijaya Kusuma dan Kelurahan Tanjung
Duren Utara;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar baru, dan Kelurahan Grogol;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanjung Duren Utara,
Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, dan kelurahan
Jelambar Baru;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 112/576
REV.02/DTR/XI/2013
108
g. pengembangan prasarana parkir di Grogol, Tanjung Duren Utara,
Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma;
dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kelurahan
Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan
Kelurahan Wijaya Kusuma.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum
massal berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Grogol
Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta dan KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Grogol
Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4),
menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 221
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Tomang, Tanjung
Duren, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Jelambar dan
Kelurahan Jelambar Baru;
b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Wijaya Kusuma,
Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan,
dan Kelurahan Tanjung Duren;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan; dan
e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Tanjung Duren.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Grogol Petamburan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk subbidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 222
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Grogol dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan
serat optik di Kelurahan Tanjung Duren, Tomang, Wijaya Kusuma,
Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 113/576
REV.02/DTR/XI/2013
109
c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 223
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Grogol Petamburan, dilakukan:
a. pemeliharan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan
Jelambar Baru;
2. Banjir Kanal Barat yang melalui Kelurahan Tanjung Duren, Tomang,
Tanjung Duren Selatan, Grogol dan Kelurahan Jelambar Baru; dan
3. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Tanjung Duren;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di Kelurahan Jelambar Baru,
Grogol dan Kelurahan Tomang;
c. penerapan sistem polder:1. nomor 12 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
2. nomor 13A area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar dan
Kelurahan Jelambar Baru;
3. nomor 13B area layanan Kelurahan Jelambar dan Kelurahan
Jelambar Baru;
4. nomor 17 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
5. nomor 18 area layanan Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan
Tanjung Duren Selatan;
6. nomor 19 area layanan Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar;
7. nomor 20 area layanan Kelurahan Grogol, Tomang, dan Kelurahan
Tanjung Duren Selatan;
8. nomor 21 area layanan Kelurahan Tomang;
9. nomor 62 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; dan
10. nomor 63 area layanan Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung
Duren Selatan;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air di Kelurahan
Jelambar Baru, Wiajaya Kusuma, Grogol, Tanjung Duren Utara, dan
Kelurahan Tomang;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang dan Kelurahan
Wijaya Kusuma;f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 114/576
REV.02/DTR/XI/2013
110
Pasal 224
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasaldari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Tomang
dan Kelurahan Grogol; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 225
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) serta
pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 226
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yangdisusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 227
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Grogol Petamburan sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan Dr. Semeru, Kyai Tapa, S, Parman, Tomang Raya di
Kelurahan Tomang;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 115/576
REV.02/DTR/XI/2013
111
2. Jalan Arjuna Raya, Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Tanjung
Duren Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
3. Jalan S. Parman dan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung
Duren;
4. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Jelambar dan Wijaya Kusuma; dan
5. Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Jelambar Baru danKelurahan Wijaya Kusuma; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Grogol Petamburan
berada di pusat pemerintahan.
Pasal 228
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Grogol Petamburan dilaksanakan pada:
a. Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi
pengembangan pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa
serta hunian skala kota;
b. Kawasan Grogol sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi
pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian
serta wisata olahraga dan rekreasi skala internasional terintegrasi
dengan kawasan pelayanan konsep TOD; dan
c. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasanstrategis kepentingan lingkungan dilakukan melalui pengembangan
kawasan terpadu.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 229
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di
Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16B Peta
Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Grogol Petamburan dan
Gambar-16C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal
Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Gambar-16D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi
Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-16E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Grogol Petamburan skala 1
: 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 116/576
REV.02/DTR/XI/2013
112
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-16F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanGrogol Petamburan, disajikan dalam Gambar-16G Peta Rencana Jalur dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Grogol
Petamburan wajib berpedoman pada Gambar-16B sampai Gambar-16G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Kedelapanbelas
Kecamatan Kalideres
Pasal 230
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kalideres untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta
peningkatan terminal dan stasiun terpadu;
b. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal
dan angkutan umum lain termasuk mewujudkan pembangunan gedungdan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada
lokasi yang memiliki potensi;
c. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk;
d. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman;
e. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan
kawasan permukiman baru;
f. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai
benih ikan;
g. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan
dan jasa;
h. terwujudnya kawasan budidaya kegiatan pertanian dengan pemeliharaan,
intensifikasi dan pelestarian hortikultura dan tanaman pangan;
i. terwujudnya pengembangan sentra pemasaran hasil hutan dan pertanian;
j. tertatanya Kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan
hasil pertanian dan Kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi
daya tanaman hias;
k. tertatanya industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;
l. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi denganangkutan umum massal; dan
m. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 231
(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 117/576
REV.02/DTR/XI/2013
113
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-18A Peta Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 232
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kalideres
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial;dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kalideres wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-18A Peta
Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada
Tabel-18A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kalideres pada
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 233
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kalideres terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Kalideres-Pasar Baru, Koridor Kalideres-Poris Pelawad, Koridor
Kalideres-Ancol, Koridor Soekarno Hatta-Cilincing, Koridor Halim-
Soekarno Hatta, Koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres,
Koridor Terminal Lebak Bulus- Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kalideres, Kelurahan
Semanan, Kelurahan Tegal Alur, dan Kelurahan Kembangan Timur;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal dan Kelurahan
Tegal Alur;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kalideres dan
Kelurahan Tegal Alur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 118/576
REV.02/DTR/XI/2013
114
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penyediaan prasarana parkir di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal
Alur, Kelurahan Pegadungan, dan Kelurahan Semanan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Semanan.
(4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Kalideres
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan
ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 234
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kalideres dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semanan;b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kamal;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal, Semanan,
Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Kalideres, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 235
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kalideres dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan
serat optik di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Kamal;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
dense urban setiap kelurahan.
(2) Rencana penyembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 119/576
REV.02/DTR/XI/2013
115
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 236
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kalideres, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan
Pegadungan
2. Saluran Mookervaart yang melalui Kelurahan Semanan dan
Kelurahan Kalideres;
3. Kali Semanan yang melalui Kelurahan Semanan;
4. Kali Apuran yang melalui Kelurahan Kalideres, Kelurahan
Pegadungan, dan Kelurahan Kamal; dan
5. Kali Kamal yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan
Kamal;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di Kelurahan
Semanan, Kelurahan Pegadungan dan Kelurahan Tegal Alur;
c. penerapan sistem pemompaan di Kelurahan Tegal Alur, Pegadungan,
dan Kelurahan Semanan;
d. Penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 237
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kalideres dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Kamal, Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Tegal Alur;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Kamal;
f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Tegal Alur; dan
g. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 120/576
REV.02/DTR/XI/2013
116
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 238
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kalideres dilaksanakan
dengan:
a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;
b. penerapan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site) nomor 6
melayani Kelurahan Semanan dan Kalideres dan nomor 7 melayani
Kelurahan Kamal, Tegal Alur, Pegadungan dan Kelurahan Kalideres;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan; dan
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air
limbah (IPAL) di Kelurahan Pegadungan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 239
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kalideres dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 240
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kalideres sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres;
2. Jalan Prof. Sediyatmo, Kali Kamal, dan Jalan Kamal Benda di
Kelurahan Kamal; dan
3. Jalan Kamal Benda dan Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Tegal
Alur; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Kalideres pada pusat pemerintahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 121/576
REV.02/DTR/XI/2013
117
Pasal 241
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kalideres dilaksanakan pada Terminal dan Stasiun Kalideres dengan fungsi
pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan
moda.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai
fungsinya.
Pasal 242
(1) Rencana prasarana pergerakan melalui yang berada dan/atau melalui
Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18B Peta Rencana
Prasarana Pergerakan Kecamatan Kalideres dan Gambar-18C Peta
Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kalideres skala 1
: 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kalideres disajikan dalam Gambar-18D Peta Rencana Prasarana Energidan Telekomunikasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-18E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-18F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kalideres disajikan dalam Gambar-18G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kalidereswajib berpedoman pada Gambar-18B sampai Gambar-18G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Kesembilan belas
Kecamatan Kebon Jeruk
Pasal 243
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebon Jeruk untuk:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 122/576
REV.02/DTR/XI/2013
118
a. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa;
b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk;
c. terpeliharanya fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman
baru termasuk peletarian fungsi perumahan di kawasan mantap;d. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi
prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
e. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan konsep KDB
rendah;
f. terlaksananya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
g. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan
jalur hijau sebagai sarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan
estetika kota;
h. tersedianya dan terpeliharanya lahan permakaman umum; dan
i. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal.
Pasal 244
(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon Jeruk
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 245
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebon Jeruk
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-17A Peta
Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-17A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kebon Jeruk pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 123/576
REV.02/DTR/XI/2013
119
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 246
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanKebon Jeruk terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Kalideres-Harmoni, Koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan Koridor
Halim-Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon
Jeruk, Duri Kepa, dan Kelurahan Kedoya Utara;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas
jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebon Jeruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan
ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) , ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 247
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kedoya Selatan,
Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Kelurahan Sukabumi Utara,
Kelurahan Sukabumi Selatan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kedoya Utara,
Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa,
Kelurahan Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;
c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kebon Jeruk.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kebon Jeruk, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 124/576
REV.02/DTR/XI/2013
120
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 248
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 249
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya
Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi
Selatan; dan
2. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Duri, Kebon Jeruk, Kelapa
Dua, Sukabumi Utara, dan Sukabumi Selatan;
b. penerapan sistem polder nomor 17 dengan area layanan Kelurahan
Duri Kepa, Kedoya Selatan, dan Kelurahan Kedoya Utara;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Duri Kepa;
d. pemeliharaan Pintu Air Polgar di Kelurahan Kedoya Utara;
e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Duri; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 250
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 125/576
REV.02/DTR/XI/2013
121
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
setiap kelurahan;d. pengembangan instalasi pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air
(IPA) di Kelurahan Kelapa Dua;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Kelapa Dua;
f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Kebon Jeruk; dan
g. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya
Selatan, Kebon Jeruk, Duri, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi
Selatan.
(2) Rencana pengembangam, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusuk Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 251
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah
industri di Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi
Selatan;
b. penerapan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua,
Sukabumi Utara, dan Kelurahan Sukabumi Selatan; dan
2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan,
dan Kelurahan Duri;
c. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di
Kelurahan Kebon Jeruk; dan
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kelapa
Dua, Kebon Jeruk, Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, dan Kelurahan
Duri.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 252
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan
penyedian TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengelolaan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 126/576
REV.02/DTR/XI/2013
122
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 253
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kebon Jeruk sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedoya Utara;
2. Jalan Panjang di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon
Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Sukabumi Udik;
3. Jalan Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan
Kedoya Selatan;
4. Jalan Raya Merak dan Jalan Puri Kencana di Kelurahan Kedoya
Selatan;
5. Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Duri;
6. Jalan Pos Pengumben di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan
Sukabumi Udik; dan
7. Jalan Kembangan di Kelurahan Kedoya Selatan; dan
b. lokasi kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebon Jeruk pada pusat
pemerintahan.
Pasal 254
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan di
Kecamatan Kebon Jeruk pada pengembangan Kawasan Pasar Rawa
Belong sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat
perdagangan tanaman hias dan pengembangan kawasan terpadu.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 255
(1) Rencana prasarana pergerakan melalui dan/atau di Kecamatan Kebon
Jeruk disajikan dalam Gambar-19B Peta Rencana Prasarana Pergerakan
Kecamatan Kebon Jeruk dan Gambar-19C Peta Rencana Prasarana
Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 127/576
REV.02/DTR/XI/2013
123
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-19E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-19F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19G Peta Rencana Jalur Evakuasi
dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebon
Jeruk wajib berpedoman pada Gambar-19B sampai Gambar-19G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keduapuluh
Kecamatan Kembangan
Pasal 256
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kembangan untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran,
kawasan perdagangan bertaraf internasional, dan penyediaan prasarana
pada Kawasan Sentra Primer Barat;
b. terwujudnya Pusat Kegiatan Tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta
Barat;
c. terwujudnya pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
terpadu termasuk mewujudkan pembangunan gedung dan/atau taman parkir
sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki
potensi;
d. terwujudnya pengembangan stasiun yang terpadu dengan angkutan umum
massal dan angkutan umum lain termasuk mewujudkan pembangunan
gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan
umum pada lokasi yang memiliki potensi;
e. tersedianya taman sebagai prasarana sosial dan rekreasi di kawasan
permukiman;
f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagaiprasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan
estetika kota;
g. tersedianya dan mempertahankan lahan permakaman;
h. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan
kawasan permukiman baru termasuk peletarian fungsi perumahan di
kawasan mantap;
i. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan konsep KDB
rendah;
j. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
k. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 128/576
REV.02/DTR/XI/2013
124
l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 257
(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kembangandilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-19A Peta Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 258
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kembangan
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona hutan kota;
c. zona permakaman;
d. zona jalur hijau;
e. zona pemerintahan nasional;f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB Rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kembangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-19A Peta
Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-19A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kembangan
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 259
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kembangan terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 129/576
REV.02/DTR/XI/2013
125
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Halim–Palmerah–Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak
Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–
Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kembangan Utara,
Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan KelurahanJoglo;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kembangan Utara,
Meruya Utara, Joglo, Srenseng dan Kelurahan Kembangan Selatan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Meruya Utara,
Joglo, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok
Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 260
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kembangan dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Joglo, Meruya
Selatan, Meruya Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kembangan
Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Meruya Utara;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Joglo, Kembangan
Barat, Kembangan Timur, Meruya Selatan, Meruya Utara, dan
Kelurahan Srengseng;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara dan
Kelurahan Joglo;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan KembanganBarat, Kembangan Timur, Meruya Ilir, Srengseng, Meruya Udik, dan
Kelurahan Grogol; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kembangan Selatan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kembangan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 130/576
REV.02/DTR/XI/2013
126
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 261
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kembangan dilakukanpengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 262
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kembangan dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:1. Kali angke yang melalui Kelurahan Kembangan Selatan dan
Kembangan Utara; dan
2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Srengseng, Meruya
Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara;
b. penerapan sistem polder pada polder nomor 16 dengan area layanan
Kembangan Utara dan Kembangan Selatan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa Waduk Meruya di
Kelurahan Meruya Selatan dan Pompa Yonhub di Kelurahan Srenseng;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Meruya di
Kelurahan Meruya Selatan dan Waduk Yonhub di Kelurahan
Srengseng;
e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di Kelurahan Kembangan Barat dan Kelurahan
Grogol; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 263
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kembangan dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari
Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian,
Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 131/576
REV.02/DTR/XI/2013
127
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan
sumber air lainnya;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Kembangan Barat, Kembangan Timur, dan Kelurahan
Meruya Hilir;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taman Kota di Kelurahan Kembangan Utara; dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 264
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kembangan dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan kembangan Utara, Meruya
Selatan, Srengseng, dan Kelurahan Joglo; dan2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kembangan Utara dan
Kembangan Selatan;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan; dan
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) di Kawasan Hutan Kota Srengseng Kelurahan
Srengseng.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 265
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kembangan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 266
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kembangan sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 132/576
REV.02/DTR/XI/2013
128
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Kembangan Raya, Kembangan Baru, Ring Road Kembangan,
dan Jalan Tol Jakarta-Merak di Kelurahan Kembangan Utara;
2. Jalan Puri Lingkar Luar, Puri Indah Raya, Tol Jakarta-Merak,
Pesanggrahan, dan Jalan Kembangan di Kelurahan Kembangan
Selatan;3. Jalan Tol Jakarta-Merak, Pesanggrahan, dan Jalan Outter Ring
Road di Kelurahan Meruya Utara;
4. Jalan Outter Ring Road di Kelurahan Meruya Selatan;
5. Jalan Outter Ring Road, dan Jalan Joglo Raya di Kelurahan Joglo;
dan
6. Jalan Srenseng, Pos Pengumben, dan Jalan Meruya Utara di
Kelurahan Srenseng;
b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Hutan Kota
Srengseng di Kelurahan Srengseng; dan
c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kembangan berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 267
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kembangan dilaksanakan pada:
a. Kawasan Strategis Sentra Primer Barat sebagai pusat kegiatan primer
dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan
perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
b. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat dengan fungsi pengembangan
kawasan terpadu sebagai Pusat Pemerintahan Kota Administrasi
Jakarta Barat, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa; dan
c. Kawasan Kembangan dilakukan pengembangan kawasan perkantoran,
perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan rekreasi skala
internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 268
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kembangan disajikan dalam Gambar-20B Peta Rencana Jaringan
Pergerakan Kecamatan Kembangan dan Gambar-19C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kembangan dengan skala
1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi serta rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20D Peta Rencana
Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kembangan dengan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 133/576
REV.02/DTR/XI/2013
129
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-20E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kembangan dengan skala1 : 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-20F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kembangan disajikan dalam Gambar-20G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan
Kembangan wajib berpedoman pada Gambar-20B sampai Gambar-20G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keduapuluh Satu
Kecamatan Palmerah
Pasal 269
Tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier dan pusat perdagangan
tanaman hias untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal pada Kawasan Rawa Belong;
b. terlaksananya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air
melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
c. terlaksananya pengembangan kawasan perkantoran melalui penerapan
konsep superblok;
d. tersedianya RTH dengan mempertahankan lahan permakaman;
e. terlaksananya pengembangan prasarana perikanan berupa sentra promosi
ikan hias; dan
f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 270
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah dilakukan
pembagian:
g. zona dan sub zona kawasan; dan
h. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-20A Peta Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 134/576
REV.02/DTR/XI/2013
130
Pasal 271
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Palmerah
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Palmerah wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-20A Peta
Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-20A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Pasal 272
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Palmerah terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa bus berjalur
khusus di Koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, Koridor Pinang Ranti-
Pluit, dan koridor dari Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Palmerah, Jati Pulo, Kota
Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Palmerah,
Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan
Jati Pulo;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap III di setiap kelurahan;
g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas
jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 135/576
REV.02/DTR/XI/2013
131
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan
Kota Bambu Utara.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Palmerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalianpemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 273
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Palmerah dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, dan
Kelurahan Slipi; dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Palmerah, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 274
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Palmerah dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 275
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Palmerah dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 136/576
REV.02/DTR/XI/2013
132
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Palmerah dan Kemanggisan;
dan
2. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan,
Kota Bambu Utara, dan Jati Pulo;b. penerapan sistem polder sebagai berikut:
1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu
Utara, dan Kota Bambu Selatan;
2. nomor 62 dengan area layanan Kelurahan Palmerah dan
Kemanggisan; dan
3. nomor 63 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu
Utara, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Slipi;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada:
1. Pompa Waduk Hankam di Kelurahan Kemanggisan;
2. Pompa di Kelurahan Jatipulo; dan
3. Pompa PDK Bandung di Kelurahan Kota Bambu Utara;
d. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di Kelurahan Kota Bambu Utara dan Jatipulo; dan
f. pemeliharaandan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 276
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Palmerah dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
setiap kelurahan; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 277
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Palmerah dilakukan
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 10 dan pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 137/576
REV.02/DTR/XI/2013
133
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 278
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Palmerah dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 279
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Palmerah sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Tomang Raya di Kelurahan Jatipulo;2. Jalan S Parman di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Slipi, Kota
Bambu Utara, Jati Pulo, Palmerah, dan Kemanggisan;
3. Jalan Rawa Belong, Palmerah Utara, dan Jalan Palmerah Barat di
Kelurahan Kemanggisan; dan
4. Jalan Batusari dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Palmerah,
Jalan Jatibaru di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jalan Aipda KS
Tubun di Kelurahan Slipi;
b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Taman
Kampung Sawah atau Taman Catleya di Kelurahan Slipi; dan
c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Palmerah berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 280
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Palmerah dilaksanakan pada:
a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan; dan
b. Kawasan Slipi dilakukan melalui pengembangan kawasan terpadu.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 138/576
REV.02/DTR/XI/2013
134
(3) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai
fungsinya.
Pasal 281
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui KecamatanPalmerah disajikan dalam Gambar-21B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Palmerah dan Gambar-21C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Palmerah dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Palmerah disajikan dalam Gambar-21D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-21E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Palmerah dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-21F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Palmerah disajikan dalam Gambar-21G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Palmerah
wajib berpedoman pada Gambar-21B sampai Gambar-21G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh Dua
Kecamatan Taman Sari
Pasal 282
Tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan sekunder dan kawasan pusatperdagangan grosir dan eceran pada kawasan Glodok;
b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan
sosial budaya kawasan kota tua;
c. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan
dan jasa dengan skala pelayanan daerah pada kawasan Lokasari-Mangga
Besar;
d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pecinan sesuai budaya dan
karakteristik kawasan;
e. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier perdagangan dan jasa
skala kota pada Kawasan Asem Reges;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 139/576
REV.02/DTR/XI/2013
135
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
g. terwujudnya pengembangan prasarana transportasi melalui penyediaan
prasarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas dan pembatasan
lalu lintas dengan penerapan kawasan terbatas lalu lintas serta pengaturanparkir pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas;
h. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan KDB rendah;
i. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremejaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 283
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-21A Peta Zonasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Pasal 284
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Taman Sari
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona pemerintahan nasional;
d. zona pemerintahan daerah;
e. zona perumahan KDB Sedang-Tinggi;
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
h. zona campuran;
i. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
j. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Taman Sari wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-21A PetaZonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-21A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 285
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Taman Sari terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 140/576
REV.02/DTR/XI/2013
136
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Terminal Blok M-Kota; dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Krukut, Keagungan,
Mangga Besar, Tangki, Mahpar, Taman Sari, Glodok, Pinangsia, dan
Kelurahan Taman Sari;
c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Taman Sari,
Keagungan, Maphar, Tangki, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Mahpar, Krukut,
Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, dan Kelurahan
Pinangsia;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Keagungan, Mahpar, Krukut, Glodok,
Pinangsia, Tamansari, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Taman Sari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 286
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Taman Sari dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT dan kabel bawah tanah di
Kelurahan Pinangsia, Mangga Besar, Glodok, Tangki, dan Keagungan;
b. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pinangsia, Glodok, Keagungan, dan Krukut;c. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Pinangsia,
Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Mahpar, Keagungan, dan
Krukut; dan
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tangki dan Krukut.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Taman Sari, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 141/576
REV.02/DTR/XI/2013
137
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 287
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Taman Sari dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 288
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Taman Sari dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Besar yang melalui Kelurahan Pinangsia;
2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pinangsia, Glodok, Krukut, dan
Keagungan; dan
3. Sungai Ciliwung Kota yang melalui Kelurahan Tamansari, Tangki,
Mahpar, Mangga Besar, dan Pinagsia;
b. penerapan sistem polder pada:
1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Krukut;
2. nomor 24 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia; dan
3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia, Glodok,
Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Mahpar, Keagungan, dan
Krukut;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air terdapat pada Pompa
Pinangsia di Kelurahan Mangga Besar;
d. pemeliharaan pintu air Tangki di Kelurahan Taman Sari;
e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di Kelurahan Krukut dan Tamansar; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 289
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Taman Sari dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 142/576
REV.02/DTR/XI/2013
138
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat;
danc. peningkatan pipa primer yang melalui kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 290
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Taman Sari dilakukan
pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 1 dan pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 291
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Taman Sari dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 292
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanTaman Sari sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Pintu Besar Selatan Kelurahan Mangga Besar, Glodok,
Keagungan, dan Pinangsia;
2. Jalan Hayam Wuruk di Kelurahan Mahpar;
3. Jalan Pintu Besar Utara, Asemka dan Jalan Jembatan Batu di
Kelurahan Pinangsia;
4. Jalan Gajah Mada di Kelurahan Krukut dan Keagungan;
5. Jalan Mangga besar di Kelurahan Tamnsari, Mahpar, Tangki, dan
Mangga Besar;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 143/576
REV.02/DTR/XI/2013
139
6. Jalan KH Zaenul Arifin di Kelurahan Krukut; dan
7. Jalan Sukarjo Wiryopranoto di Kelurahan Krukut dan Tamansari;
dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Taman Sari berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 293
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Taman Sari dilaksanakan pada:
a. Kawasan Fatahilah dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis
kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan
campuran dan sebagai pusat eksebisi skala internasional;
c. Kawasan Glodok sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi
pengembangan kawasan campuran dan pusat eksebisi skala
internasional;
d. Kawasan Lokasari-Mangga Besar menjadi pusat kegiatan tersier
dengan fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat
kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
e. Kawasan Pasar Asem Regas menjadi pusat kegiatan tersier dengan
fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat kegiatanperkantoran, perdagangan, jasa, hunian serta rekreasi skala kota; dan
f. Kawasan Kampung Bandan dilakukan pengembangan kawasan mix
used dan sebagai pusat eksebisi skala internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 294
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Taman Sari disajikan dalam Gambar-22B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Taman Sari dan Gambar-22C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Taman Sari dengan skala
1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Taman Sari disajikan dalam Gambar-22D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-22E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Taman Sari dengan skala 1
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 144/576
REV.02/DTR/XI/2013
140
: 5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-22F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Taman Sari disajikan dalam Gambar-22G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Taman Sari
wajib berpedoman pada Gambar-22B sampai Gambar-22G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh Tiga
Kecamatan Tambora
Pasal 295
Tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora untuk
a. terwujudnya kawasan campuran yang didukung prasarana kota;b. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa dilengkapi
penataan prasarana pejalan kaki dan parkir yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
c. terwujudnya Kawasan Kota Tua dengan penyediaan prasarana parkir, jalur
pejalan kaki, taman kota, dan pengembangan prasarana perdagangan dan
jasa pariwisata;
d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pekojan dengan mengembangkan
karateristik dan budaya kawasan;
e. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, dan prasarana sosial, serta
keindahan kota;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ
dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 296
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-22A Peta Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 145/576
REV.02/DTR/XI/2013
141
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 297
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tamboraterdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan daerah;
e. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
h. zona campuran;
i. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
j. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Tambora wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-22A Peta
Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-22A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambora
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 298
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Tambora terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor
Halim–Palmerah–Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa
Malaka, Jembatan Besi, Krendang; Duri Utara, Tambora, Angke,
Jembatan Lima, Pekojan dan Kelurahan Angke;
c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tanah Sereal,
Duri Utara, Jembatan Besi, Kalianyar, Krendang, Jembatan Lima,Pekojan, Tambora dan Kelurahan Roa Malaka;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di stiap kelurahan; dan
f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas
jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Kali Baru, Duri Utara, Angke, Roa Malaka,
Duri Selatan dan Kelurahan Tambora.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 146/576
REV.02/DTR/XI/2013
142
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Tambora
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 299
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tambora dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pekojan dan
Kelurahan Malaka;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
kawasan Kota Tua, Kelurahan Rawa Malaka, Pekojan, Tambora,
Jembatan Lima, Krendang, dan Kelurahan Tanah Sereal; dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Tambora, Pemerintah Daerah menetapkan lokasistasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 300
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tambora dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan
serat optik di Kelurahan Malaka, Pekojan dan Kelurahan Tambora dan
Kelurahan Tanah Sereal;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap
kelurahan; dan
c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 301
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 147/576
REV.02/DTR/XI/2013
143
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Tambora, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Muara yang melalui Kelurahan Angke;2. Kali Besar yang melalui Kelurahan Malaka;
3. Kali Angke yang melalui Kelurahan Angke; dan
4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Tanah Sereal;
b. pembangunan terowongan bawah tanah yang melalui Kelurahan
Angke, Jembatan Besi dan Kelurahan Kali Baru;
c. penerapan sistem polder:
1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jembatan Besi, Duri
Utara, dan Kali Baru;
2. nomor 13B dengan area layanan Kelurahan Kali Angke dan
Jembatan Besi;
3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pekojan, Jembatan
Lima, Malaka, Tambora, Krendang, Tanah Sereal, dan Kelurahan
Duri Selatan;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pintu air di Pintu Air Citra Land;
e. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di Kelurahan Angke, Tanah Sereal, dan Duri
Selatan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasaranadrainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 302
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Tambora dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Jembatan Besi;
e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Jembatan Besi; danf. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pekojan, Malaka,
Angke, Tambora, Jembatan Besi, Tanah Sereal, dan Kelurahan Kali
Baru.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 148/576
REV.02/DTR/XI/2013
144
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 303
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tambora dilakukanpengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 1 dan pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas
jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani masyarakat di
seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 304
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tambora dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 305
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tambora sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di jalan Perniagaan Barat dan jalan Pasar Pagi
Pintu Kecil di Kelurahan Malaka, jalan Pekojan dan jalan Tubagus
Angke di Kelurahan Pekojan, jalan Prof DR Latumenten di Kelurahan
Angke, dan jalan Latumenten di Kelurahan Jembatan Besi; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi
lainnya.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Tambora berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 306
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Tambora dilaksanakan pada:
a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan; dan
b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis
kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan terpadu.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 149/576
REV.02/DTR/XI/2013
145
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 307
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Tambora disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Cempaka Putih dan Gambar-23C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tambora dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Tambora disajikan dalam Gambar-23D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-23E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tambora dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-23F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Tambora disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tambora
wajib berpedoman pada Gambar-23B sampai Gambar-23G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh Empat
Kecamatan Cilandak
Pasal 308
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
b. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi
prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
c. terwujudnya pengendalian pembangunan bangunan umum di selatan jalan
JORR;
d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 150/576
REV.02/DTR/XI/2013
146
e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air; dan
f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 309
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagain blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-23A Peta Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 310
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilandak terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cilandak wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-23A Peta
Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-23A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilandak
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 311
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Cilandak
terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 151/576
REV.02/DTR/XI/2013
147
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan
lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal bus berjalur khusus
di Koridor Harmoni - Lebak Bulus, Koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, Koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus,
Koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, Koridor Terminal Lebak Bulus -
Depok, Koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan Koridor Terminal
Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Lebak Bulus dan Cilandak
Barat;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cilandak Barat dan
Cipete Selatan;
d. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak
Barat dan Lebak Bulus;
e. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
f. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
g. pengembangan prasarana parkir di setiap Kelurahan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri,
kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria
Selatan, dan Kelurahan Lebak Bulus.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Cilandak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 312
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilandak dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Lebak Bulus
dan Cilandak Barat;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak
Barat dan Cipete Selatan;d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, Pondok
Labu dan Lebak Bulus;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cilandak Barat,
Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, dan Pondok Labu; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cipete Selatan dan Lebak
Bulus.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Cilandak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 152/576
REV.02/DTR/XI/2013
148
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 313
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilandak dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, pengembangan
menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan Gandaria Selatan, Lebak
Bulus, Cilandak Barat, dan Cipete Selatan, serta pengembangan menara
telekomunikasi urban di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu dan
Lebak Bulus.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 314
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Cilandak dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Grogol melalui Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat,
Lebak Bulus dan Kelurahan Pondok Labu;
2. Kali Krukut melalui Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat dan
Kelurahan Pondok Labu; dan
3. Kali Pesanggrahan melalui Kelurahan Lebak Bulus;
b. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal disetiap kelurahan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat pada
Kelurahan Cilandak Barat dan Pondok Labu;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro yang melalui
Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Lebak Bulus dan Gandaria
Selatan;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat
di Kelurahan Cilandak Barat dan Pondok Labu;f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 315
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 153/576
REV.02/DTR/XI/2013
149
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Cilandak dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Lebak Bulus, dan Kelurahan Cilandak Barat;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Lebak Bulus;
e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Lebak Bulus; dan
f. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun KepalaSKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 316
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilandak dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 11;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air
limbah terpusat (off site) di seluruh kelurahan; dan
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayanai seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 317
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilandak dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 154/576
REV.02/DTR/XI/2013
150
Pasal 318
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cilandak sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di Jalan TB. Simatupang dan Jalan JORR diKelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus, Jalan Pangeran Antasari di
Kelurahan Cilandak Barat dan Cipete Selatan, dan Jalan IR Juanda dan
Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cilandak berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 319
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak
dilaksanakan pada:
a. Kawasan Marinir Cilandak dengan fungsi pengembangan kawasan
kepentingan pertahanan; dan
b. Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi
potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 320
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Cilandak disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Cilandak dan Gambar-23C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilandak dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Cilandak disajikan dalam Gambar-23D Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum disajikan dalam Gambar-23E Rencana Prasarana
Drainase dan Air minum Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-23F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 155/576
REV.02/DTR/XI/2013
151
Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cilandak disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilndak
wajib berpedoman pada Gambar-23B sampai Gambar-23G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh Lima
Kecamatan Jagakarsa
Pasal 321
Tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
b. terwujudnya kawasan perkampungan Situ Babakan dengan karakter Budaya
Betawi;
c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
d. terwujudnya kawasan budidaya pada kegiatan pertanian yang diperuntukanbagi hortikultura dan tanaman pangan;
e. terwujudnya penyediaan dan dipertahankan lahan permakaman umum; dan
f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 322
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-24A Peta Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 323
(1) Rencana pola ruang pada zona funsi budidaya Kecamatan Jagakarsa
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 156/576
REV.02/DTR/XI/2013
152
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Jagakarsa wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-24A Peta
Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala : 1. 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-24.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Jagakarsa
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 324
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Jagakarsa terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Manggarai - UI Depok, koridor Pulogadung - Pasar Minggu, dan
koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cimpedak dan Tanjung
Barat;
c. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Tanjung Barat;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. peningkatan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. peningkatan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung dan
Kelurahan Tanjung Barat.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar UdaraHalim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 325
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 157/576
REV.02/DTR/XI/2013
153
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Jagakarsa dan
Srengseng Sawah;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cipedak,
Srengseng Sawah, dan Tanjung Barat;c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar supplai bahan
bakar (gas/minyak) di Kelurahan Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung
Barat, dan Ciganjur; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Jagakarsa, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 326
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan
pengembangan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internetnirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 327
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Krukut di Kelurahan Cipedak, Ciganjur, dan Jagakarsa;
2. Kali Baru Barat di Kelurahan Lenteng Agung dan SrengsengSawah; dan
3. Kali Ciliwung di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan
Tanjung Barat;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Srengseng Sawah;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Jagakarsa, Ciganjur, dan Srengseng Sawah;
d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 159/576
REV.02/DTR/XI/2013
155
dilengkapi pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 331
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Jagakarsa sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Lenteng Agung Barat di Kelurahan Srengseng Sawah dan
Lenteng Agung;
2. Jalan TB. Simatupang di Kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung
Barat;
3. Jalan Tanjung Barat dan Jalan Lenteng Agung di Kelurahan
Lenteng Agung; dan
4. Jalan Tanjung Barat Lama di Kelurahan Tanjung Barat; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Jagakarsa berada dipustat pemerintahan.
Pasal 332
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Jagakarsa dilaksanakan pada:
a. kawasan Stasiun Tanjung Barat dengan fungsi pengembangan lokasi
stasiun untuk prasarana parkir perpindahan moda; dan
b. kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan.
(2) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai
fungsinya.
Pasal 333
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Jagakarsa dan Gambar-24C Rencana Prasarana
Angkutan Umum Massal Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasrana telekomunikasi di Kecamatan
Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 160/576
REV.02/DTR/XI/2013
156
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum di Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-
24E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Jagakarsadengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan
Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24F Rencana Prasarana Air Limbah
dan Persampahan Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jagakarsa
sebagaimana disajikan dalam Gambar-24G Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jagakarsa
wajib berpedoman pada Gambar-24B sampai Gambar-24G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh EnamKecamatan Kebayoran Baru
Pasal 334
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan
sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru;
b. terwujudnya pengembangan Kawasan Cagar Budaya melalui upaya
pelestarian kawasan permukiman pada Kawasan Kebayoran Baru;
c. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Sekunder Kawasan
Blok M sebagai terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa
moda transportasi dengan konsep TOD;
d. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Tersier Kawasan
Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat pemerintahan;
e. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder Kawasan
Majestik sebagai pusat perdagangan tekstil;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan
pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 335
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 161/576
REV.02/DTR/XI/2013
157
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-25A Peta Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 336
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran
Baru terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kebayoran Baru wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-25A Peta
Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
III-1 dan pada Tabel-25A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
Kebayoran Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 337
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kebayoran Baru terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti – Pluit,
koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Blok M – Ciledug, koridor M -
Pangeran Antasari dan koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Senayan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Senayan, Cipete Utara,
Pulo, Gandaria Utara, Melawai, Kramat Pela, Petogogan, Rawa Barat,
Selong, dan Gunung;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Cipete Utara,
Melawai, Pulo, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Gunung, Kramat Pela,
dan Gandaria Utara;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 162/576
REV.02/DTR/XI/2013
158
e. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong,
Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, dan
Gandaria Utara;
f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Cipete Utara, Pulo,
Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat
Pela, Gandaria Utara, dan Kebayoran Baru; dang. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri,
kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete
Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan
Kelurahan Pulo.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok
Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
engendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 338
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Senayan,
Selong, Gunung, Kramat Pela, Rawa Barat, Petogogan, dan Gandaria
Utara;
b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Senayan, Selong,
Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Pulo, Gandaria Uatra,
dan Cipete Utara;
c. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Melawai, Selong, Gunung, Gandari Utara, Pulo, Kramat
Pela, Rawa Barat, dan Senayan;
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Petogogan,
Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat
Pela, Gandaria Utara, dan Pulo; dan
e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Senayan dan Gunung.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas danminyak di Kecamatan Kebayoran Baru, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 339
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 163/576
REV.02/DTR/XI/2013
159
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Baru
dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat
optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 340
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kebayoran Baru, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan
Gandaria Utara; dan
2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Senayan, Rawa Barat,
Petogogan, Pulo dan Cipete Utara;
b. penerapan sistem polder nomor 64 dengan area layanan hidrologiuntuk Kelurahan Senayan;
c. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di Kelurahan
Senayan, Gunung, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat
Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara, dan Gandaria Utara;
d. penerapan biopori di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa
Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara,
dan Gandaria Utara; dan
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 341
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Senayan; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Senayan, Rawa Barat,
Petogogan, Gunung, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Gandaria Utara, dan
Kelurahan Cipete Utara.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 164/576
REV.02/DTR/XI/2013
160
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 342
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)
dengan area layanan nomor 11 untuk Kelurahan Senayan, Selong,
Rawa Barat, Gunung, Gandaria Utara, Petogokan, Melawai, Kramat
Pela, Pulo, dan Cipete Utara;
b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di
Kelurahan Kramat Pela;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air
limbah terpusat (off site) di Kelurahan Gunung, Kramat Pela, Gandaria
Utara, Melawai, Pulo, Cipete Utara, Rawa Barat, dan Petogogan; dan
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa
Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara,dan Gandaria Utara.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 343
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 344
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kebayoran Baru ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Senayan, Jalan Jenderal
Gatot Subroto dan Jalan Semanggi di Kelurahan Senayan;
2. Jalan Sisingamangaraja, Jalan Iskandarsyah, dan Jalan Sultan
Hasanuddin di Kelurahan Melawai;
3. Jalan Trunojoyo di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 165/576
REV.02/DTR/XI/2013
161
4. Jalan Wolter Mongongsidi dan Jalan Kapten Tandean di Kelurahan
Petogogan dan Rawa Barat;
5. Jalan Trunojoyo dan Jalan Sultan Hasanudin di Kelurahan Melawai;
6. Jalan Ciledug Raya dan Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan
Kramat Pela;
7. Jalan Sultan Iskandar Syah di Kelurahan Melawai;8. Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Cipete Utara;
9. Jalan Sisingamaraja dan Jalan Panglima Polim di Kelurahan
Melawai dan Kramat Pela;
10. Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13 di Kelurahan Melawai;
11. Jalan Wijaya 2 di Kelurahan Pulo;
12. Jalan Pengeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan
Petogogan;
13. Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Petogogan;
14. Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Rawa Pela;
15. Jalan Pattimura di Kelurahan Selong;
16. Jalan Asia Afrika di Kelurahan Gunung;
17. Jalan Cipete dan Jalan Pelita Utara di Kelurahan Cipete Utara;
18. Jalan Haji Nawi dan Jalan Margaguna di Kelurahan Gandaria Utara;
dan
19. Jalan Prapanca di Kelurahan Pulo dan Petogogan; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Baru berada
di pusat pemerintahan.
Pasal 345
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kebayoran Baru dilaksanakan pada:
a. kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi
pengembangan stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda
transportasi dengan konsep TOD;
b. kawasan Walikota Jakarta Selatan dengan fungsi pengembangan
kawasan pemerintahan; dan
c. kawasan Mayestik sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi
pengembangan pusat perdagangan tekstil.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD daninstansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 346
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25B Rencana Prasarana
pergerakan Kecamatan Kebayoran Baru dan Gambar-25C Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Baru dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 166/576
REV.02/DTR/XI/2013
162
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Gambar-25D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan
Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatanprasarana air minum disajikan dalam Gambar-25E Rencana Prasarana
Drainase dan Air minum Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-25F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam
Peta 25-G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan
Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran Baru
wajib berpedoman pada Gambar-25B sampai Gambar-25G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keduapuluh TujuhKecamatan Kebayoran Lama
Pasal 347
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan
dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama;
b. terwujudnya Kawasan Cipulir sebagai pusat perdagangan sklala kota;
c. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui
pengembangan dan mempertahankan permakaman umum;
d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarana dengan
pemeliharaan kawasan permukiman KDB rendah, pembangunan rumah
susun sederhana di kawasan permukiman padat, dan penataan kawasan
permukiman baru;
e. terwujudnya pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan
perumahan vertikal;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 348
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 167/576
REV.02/DTR/XI/2013
163
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-26A Delineasi Blok Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 349
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran
Lama terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kebayoran Lama wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-26B Peta
Zonasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1 dan pada Tabel-26A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
Kebayoran Lama pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 350
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kebayoran Lama terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Blok M, koridor Terminal
Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak
Bulus–Ciledug–Soekarno Hatta, koridor Halim–Palmerah–Soekarno
Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor
Parung-Terminal Lebak Bulus;
b. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
c. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Pondok Pinang; dan
Kelurahan Grogol Utara;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 168/576
REV.02/DTR/XI/2013
164
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok
Pinang.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Lama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok
Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 351
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Pinang;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Pondok Pinang;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pondok Pinang, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Grogol
Utara dan Grogol Selatan;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Grogol Selatan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kebayoran Lama, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 352
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Lama
dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat
optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 169/576
REV.02/DTR/XI/2013
165
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 353
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Pondok
Pinang;
2. Kali Sodetan Grogol yang melalui Kelurahan Pondok Pinang dan
Kebayoran Lama Selatan; dan
3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Grogol Selatan, Cipulir,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Pondok
Pinang;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat pada
Pompa Waduk Bintaro di Kelurahan Pondok Pinang;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro;
d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 354
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lainnya;
c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cipulir,
Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, KebayoranLama Selatan dan Pondok Pinang; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Cipulir, Grogol
Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama
Selatan, dan Pondok Pinang.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 170/576
REV.02/DTR/XI/2013
166
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 355
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) area layanan
nomor 3 untuk Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan dan Cipulir, dan
area layanan nomor 11 untuk Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama
Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 356
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkutke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 357
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kebayoran Lama ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan Metro Pondok Indah, RA Kartini, TB. Simatupang dan Jalan
Pasar Jumat di Kelurahan Pondok Pinang;
2. Jalan Sultan Iskandar Muda di Kelurahan Pondok Pinang,
Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
3. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan
Cipulir;
4. Jalan Teuku Nyak Arief di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan
Grogol Selatan; dan5. Jalan Palmerah Barat di Kelurahan Grogol Utara dan Jalan Letjen
Supeno di Kelurahan Grogol Selatan dan Grogol Utara; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Lama
berada di pusat pemerintahan.
Pasal 358
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 171/576
REV.02/DTR/XI/2013
167
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kebayoran Lama dilakukan pada Kawasan Kebayoran Lama sebagai pusat
kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan
tradisional skala kota dan Kawasan Cipulir sebagai pusat kegiatan tersier
dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan skala kota.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 359
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Kebayoran Lama dan Gambar-26C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Lama dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 :5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam
Gambar-26E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum
Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan
Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26F Peta Rencana Prasarana
Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran
Lama disajikan dalam Gambar-26G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran
Lama wajib berpedoman pada Gambar-26B sampai Gambar-26G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keduapuluh Delapan
Kecamatan Mampang Prapatan
Pasal 360
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 172/576
REV.02/DTR/XI/2013
168
Tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman
berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan
padat dan rawan banjir;
b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggimelalui peremajaan lingkungan yang dilengkapi prasarana dan penyediaan
RTH;
c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal.
Pasal 361
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-27A Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 :5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 362
(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Mampang Prapatan
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perumahan KDB rendah;
h. zona perumahan vertikal KDB rendah;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Mampang Prapatan wajib memperhatikan zona fungsi
budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-
27B Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-27A Tabel Rencana Pola Ruang
Kecamatan Mampang Prapatan pada Lampiran III-2, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 363
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 173/576
REV.02/DTR/XI/2013
169
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Mampang Prapatan terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor 6 dari Dukuh Atas – Ragunan, koridor 9 dari Pinang Ranti –
Pluit, koridor 13 dari Blok M - Pondok Kelapa, dan koridor 30 dari Halim
– Palmerah – Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kuningan Barat dan
Kelurahan Mampang Prapatan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Mampang Prapatan,
Pela Mampang dan Tegal Parang;
e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
g. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Kuningan Barat dan
Mampang Prapatan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum
massal berbasiskan rel di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan
Mampang Prapatan.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Mampang Prapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 364
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kuningan Barat,
Pela Mampang, Mampang Prapatan dan Tegal Parang;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa suplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Kuningan Barat dan Bangka;
e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kuningan Barat;
f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Kuningan Barat; dan
g. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 174/576
REV.02/DTR/XI/2013
170
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Mampang Prapatan, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 365
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Mampang Prapatan
dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat
optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 366
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran makro di:
1 Kali Krukut yang melalui Kelurahan Bangka, Kelurahan Pela
Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat;
2 Kali Cideng yang melalui Kelurahan Mampang Prapatan; dan
3 Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kuningan Barat, Mampang
Prapatan dan Tegal Parang;
b. penerapan sistem polder yang terdapat di nomor 64;
c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkat di setiap kelurahan;
d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 367
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
a. peningkatan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari
Waduk Jatiluhur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 175/576
REV.02/DTR/XI/2013
171
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lainnya;
c. peningkatan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kuningan
Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dand. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, Tegal Parang, Pela Mampang, dan Kelurahan
Bangka.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 368
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Mampang Prapatan
dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 11 untuk Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang,Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Bangka; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 369
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 370
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Mampang Prapatan sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat dan
Mampang Prapatan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 176/576
REV.02/DTR/XI/2013
172
2. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Kuningan Barat, Mampang
Prapatan, dan Tegal Parang;
3. Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Pela Mampang dan Mampang
Prapatan; dan
4. Jalan Kemang, Bangka, Kemang Utara, dan Jalan Kemang Utara 9
di Kelurahan Bangka; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Mampang Prapatan
berada di pusat pemerintahan.
Pasal 371
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Mampang Prapatan dilakukan pada Kawasan Duren Tiga dan Kawasan
Kemang sebagai kawasan yang dikendalikan pertumbuhannya.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 372
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Mampang Prapatan dan Gambar-27C Peta
Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Mampang
Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1
: 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum di Kecamatan Mampang Prapatan, disajikan dalam
Gambar-27E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum
Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah, disajikan dalam
Gambar-27F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mampang
Prapatan disajikan dalam Peta-27G Peta Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 177/576
REV.02/DTR/XI/2013
173
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Mampang
Prapatan wajib berpedoman pada Gambar-27B sampai Gambar-27G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keduapuluh Sembilan
Kecamatan Pancoran
Pasal 373
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarananya melalui
perbaikan lingkungan di kawasan permukiman padat dan rawan banjir;
b. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman
padat, peremajaan kawasan, dan pengembangan perumahan vertikal
intensitas tinggi; dan
c. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 374
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-28A Peta Zonasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 375
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pancoran
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona pemakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah
i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Pancoran wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 178/576
REV.02/DTR/XI/2013
174
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-28B Peta
Zonasi Kecamatan Pancoran pada Lampiran III-1 dengan skala 1 : 5.000
dan pada Tabel-28A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pancoran
pada Lampiran III-2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 376
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Pancoran terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Ragunan–DUkuh, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor
Manggarai-Universitas Indonesia dan koridor Halim-Palmerah-
Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pancoran, Kelurahan
Duren Tiga dan Kalibata;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibata, Kelurahan
Duren Tiga dan Pancoran;d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Kalibata, Kelurahan
Duren Tiga dan Kelurahan Rawa Jati;
e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Rawajati, Pengadegan, dan Kelurahan
Cikoko.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pancoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 377
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pancoran dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Duren Tiga,
Kalibata, dan Rawajati;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 179/576
REV.02/DTR/XI/2013
175
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duren Tiga,
Kalibata, Rawajati, Pancoran, dan Cikoko;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata,
Rawajati, Pancoran, Pengadegan, dan Cikoko;
d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Pancoran;e. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Pancoran;
f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duren Tiga.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Pancoran, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 378
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pancoran dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Kalibata, Pancoran, Cikoko dan Duren Tiga, penyediaan CCTV
dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menaratelekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 379
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Pancoran, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Rajawati, Pengadegan, dan
Cikoko;
2. Kali Baru Barat yang melalui Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, danPancoran;
3. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pancoran;
4. Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kalibata dan Pancoran; dan
5. Kali Sarua yang melalui Kelurahan Kalibata;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Cikoko, Pangadegan, dan Rajawati;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Pancoran, Duren Tiga, dan Kalibata;
d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 180/576
REV.02/DTR/XI/2013
176
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 380
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Pancoran dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Rawajati,
Kalibata, dan Pancoran.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakanpeningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 381
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pancoran dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 11 untuk melayani setiap kelurahan dan area layanan
nomor 13 untuk melayani Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan
Rawajati; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 382
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pancoran dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 181/576
REV.02/DTR/XI/2013
177
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 383
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Pancoran ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Letjend. MT. Haryono di Kelurahan Cikoko;
2. Jalan Kemang Utara 9, Jalan Duren Tiga Utara, dan Jalan Duren
Tiga di Kelurahan Duren Tiga;
3. Jalan Warung Jati Barat di Kelurahan Kalibata;
4. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Pancoran;
5. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Duren Tiga dan Kalibata;
6. Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan
Kelurahan Pancoran; dan
7. Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Kalibata dan Rawajati; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pancoran berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 384
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Pancoran dilaksanakan pada:
a. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan
strategis kepentingan lingkungan; dan
b. Kawasan Kalibata dilakukan pengembangan kawasan campuran
berfungsi sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa, serta hunian.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 385
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Pancoran disajikan dalam Gambar-28B Rencana Prasarana pergerakan
Kecamatan Pancoran dan Gambar-28C Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Pancoran disajikan dalam Gambar-28D Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 182/576
REV.02/DTR/XI/2013
178
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28E
Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pancoran denganskala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan
Pancoran disajikan dalam Gambar-28F Rencana Prasarana Air Limbah
dan Sampah Kecamatan Sawah Besar dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Pancoran disajikan dalam Peta-28G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi
Bencana Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pancoran
wajib berpedoman pada Gambar-28B sampai Gambar-28G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh
Kecamatan Pasar Minggu
Pasal 386
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman
berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan
padat dan rawan banjir;
b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi
melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, prasarana sosial, dan
keindahan kota;
d. terwujudnya pengembangan dan perbaikan kawasan wisata alam Ragunan;
e. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau prasarana perpindahan moda;
f. terlaksananya perbaikan lingkungan dan prasarana perdagangan dengan
penataan prasarana pejalan kaki dan parkir;
g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum;
h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dani. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 387
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 183/576
REV.02/DTR/XI/2013
179
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-29A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 388
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya di Kecamatan Pasar
Minggu terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Pasar Minggu wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-29A Peta
Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
III-1 dan pada Tabel-29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar
Minggu pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 389
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Pasar Minggu, terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor
Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-
Terminal Lebak Bulus;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan,
Jati Padang, Kebagusan, dan Pasar Minggu;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pejaten Timur,
Ragunan, Pejaten Barat, dan Jati Padang;
d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Cilandak Timur,
Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Pasar Minggu;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 184/576
REV.02/DTR/XI/2013
180
e. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pasar Minggu,
Ragunan, Jati Padang, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cilandak
Timur;
f. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati
Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kebagusan;
g. pengembangan jalan arteri di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur,dan Pejaten Barat;
h. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan
Pejanten Timur.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pasar minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 390
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kebagusan;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
setiap kelurahan;
e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ragunan; dan
f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Pasar Minggu, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas KepalaSKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 391
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optic di
Kelurahan Kalibata, Mampang Prapatan, Kalibata, Duren Tiga, dan
Pancoran;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 185/576
REV.02/DTR/XI/2013
181
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 392
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Pasar Minggu, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Ciliwung
yang melalui Kelurahan Pejaten Timur, dan Kali Krukut yang melalui
Kelurahan Cilandak Timur;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Cilandak
Timur dan Ragunan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat
di Waduk Ragunan 2, Bonbin Ragunan dan Waduk Pertanian diKelurahan Ragunan;
e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan
arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 393
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Cilandak Timur;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Cilandak;
e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Pasar Minggu;
f. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Cilandak Timur, dan
Kebagusan; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 186/576
REV.02/DTR/XI/2013
182
g. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Jati Padang,
Pejaten Barat, Ragunan, dan Cilandak Timur.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukansebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi
tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan
berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 394
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, dan Pejaten Timur; dan
2. nomor 12 melayani Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, dan
Kebagusan;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan airlimbah (IPAL) di Kelurahan Jati Padang dan Ragunan; dan
d. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Jati Padang dan Ragunan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana
air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 395
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 396
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar
Minggu ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana di:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 187/576
REV.02/DTR/XI/2013
183
1. Jalan TB Simatupang di Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Cilandak
Timur, Jati Padang, Pasar Minggu, dan Pejaten Timur;
2. Jalan RM Harsono di Kelurahan Ragunan; Jalan Warung Jati Barat
di Kelurahan Pejaten Barat, Jati Padang, dan Ragunan; dan
3. Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten
Timur, dan Pejaten Barat; danb. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Minggu berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 397
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Pasar Minggu dilakukan di:
a. Kawasan Pasar Minggu dilakukan melalui pengembangan kawasan
campuran sebagai fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, serta
hunian dengan fungsi pengembangan lokasi terminal dan stasiun untuk
parkir perpindahan moda;
b. Kawasan Terminal Ragunan dengan fungsi pengembangan lokasi
potensi penyediaan prasarana park and ride; dan
c. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan Kawasan
Strategis Kepentingan Lingkungan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 398
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29B Rencana Prasarana
pergerakan Kecamatan Pasar Minggu dan Gambar-29C Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Minggu dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29D Rencana
Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Minggu denganskala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana air minum di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-
29E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pasar
Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-29F Rencana Prasarana Air Limbah dan sampah Kecamatan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 188/576
REV.02/DTR/XI/2013
184
Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar
Minggu disajikan dalam Gambar-29G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi
Bencana Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar
Minggu wajib berpedoman pada Gambar-29B sampai Gambar-29G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Ketigapuluh Satu
Kecamatan Pesanggrahan
Pasal 399
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan untuk :
a terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan pusat
perdagangan pada Kawasan Cipulir;
b terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui
pengembangan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum;
c terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dan prasarananya dengan
pemeliharaan kawasan permukiman KDB rendah, peremajaan kawasan dan
pengembangan perumahan vertikal intensitas tinggi, dan penataan kawasanpermukiman baru;
d terwujudnya pengembangan kawasan campuran; dan
e terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 400
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-30A Peta Zonasi Kecamatan Pesanggrahan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 401
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pesanggrahan
terdiri atas:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan vertikal KDB rendah;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 189/576
REV.02/DTR/XI/2013
185
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Pesanggrahan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-30A Peta
Zonasi Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
III-1 dan pada Tabel-30A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
Pesanggrahan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 402
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Pesanggrahan terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Blok M-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres dan
koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekano Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ulujami dan Petukangan
Selatan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Petukangan Selatan;
dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Soekarno Hatta.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 403
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 190/576
REV.02/DTR/XI/2013
186
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Bintaro dan
Pesanggrahan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) diKelurahan Petukangan Selatan dan Ulujami; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Pesanggrahan, Pemerintah Daerah menetapkan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 404
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pesanggrahan
dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;c. pengembangan menara telekomunikasi urban di setiap kelurahan; dan
d. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan
Pesanggrahan, Ulujami, dan Bintaro.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 405
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Pesanggrahan
yang melalui Kelurahan Ulujami dan Bintaro;b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan
Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Bintaro;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Petukangan
Selatan, Pesanggrahan dan Bintaro;
d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 191/576
REV.02/DTR/XI/2013
187
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 406
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,
dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Pesanggrahan dan Bintaro; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Bintaro, Petukangan
Selatan, Ulujami, dan Pesanggrahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencanainduk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 407
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan
Selatan dan Ulujami; dan
2. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Petukangan Selatan,
Pesanggrahan, Ulujami, dan Bintaro;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) di Kelurahan Ulujami dan Pesanggrahan;
c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan
Ulujami dan Bintaro;
d. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Ulujami; dan
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) dilaksanakan di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 408
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 192/576
REV.02/DTR/XI/2013
188
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 409
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Pesanggrahan sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas
Jalan Ciledug Raya, lingkar luar, Rencana Jalan Arteri Jakarta
Serpong di Kelurahan Petukangan Selatan, Jalan lingkar luar di
Kelurahan Petukangan Utara;
2. Jalan Swadharma Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong di
Kelurahan Ulujami; dan
3. Jalan lingkar luar di Kelurahan Pesanggrahan dan Jalan Lingkar
luar di Kelurahan Bintaro; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, kawasan prasarana sosial dan umum, serta kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pesanggrahan berada
di pusat pemerintahan.
Pasal 410
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Pesanggrahan, dilakukan pada Kawasan Sempadan Kali Pesanggrahan
sebagai kawasan untuk kepentingan lingkungan dan Kawasan Stadion
Olahraga Ulujami sebagai kawasan dengan pengembangan pusat
olahraga.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD , dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 411
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30B Rencana Prasarana
pergerakan Kecamatan Pesanggrahan dan Gambar-30C Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pesanggrahan dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30D Rencana
Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pesanggrahan dengan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 193/576
REV.02/DTR/XI/2013
189
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan rencana pengembangan dan/atau
peningkatan prasarana di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam
Gambar-30E Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum KecamatanPesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di
Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30F Rencana
Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Pesanggrahan dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Pesanggrahan disajikan dalam Peta-30G Rencana Jalur dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan
Pesanggrahan wajib berpedoman pada Gambar-30B sampai Gambar-30G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Ketigapuluh DuaKecamatan Setiabudi
Pasal 412
Tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi untuk:
a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang
intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan
massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi;
b. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan
dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
c. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi
melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
d. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai
prasarana parkir perpindahan moda;
e. terwujudnya pembangunan dan pemulihan kapasitas polder dan
pemompaan;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, waduk, dan
situ untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum; danh. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 413
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 194/576
REV.02/DTR/XI/2013
190
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan
dalam Gambar-31A Delineasi Blok Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 414
(1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Setiabudi terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona perwakilan asing
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang
Kecamatan Setiabudi wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-31A PetaZonasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-31A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Setiabudi
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 415
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Setiabudi terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor
Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UIDepok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi dan Karet
Kuningan Timur;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Setiabudi; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 195/576
REV.02/DTR/XI/2013
191
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi,
Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 416
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Setiabudi dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Karet Semanggi,
Karet, Karet Kuningan Timur, Guntur, Menteng Atas, Setiabudi, Pasar
Manggis dan Karet Kuningan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Guntur, Karet
Kuningan Timur, Karet Semanggi dan Karet;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Karet Semanggi dan Karet Kuningan Timur;d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Karet Semanggi, Guntur dan
Karet Kuningan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Setiabudi, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 417
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Setiabudi dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 196/576
REV.02/DTR/XI/2013
192
Pasal 418
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Setiabudi, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Setiabudi, Guntur, Pasar
Manggis, Karet, Menteng Atas, Karet Kuningan, dan Karet
Kuningan Timur; dan
2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Semanggi dan Kanal
Banjir Barat yang melalui Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Pasar
Manggis;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Kanal Banjir
Barat di Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Pasar Manggis;
c. penerapan sistem polder pada nomor 64 dengan area layanan hidrologi
mencakup seluruh kelurahan;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Setiabudi
dan Guntur;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan
Pasar Manggis dan Menteng Atas;
f. pemeliharaan pintu air terdapat Kelurahan Pasar Manggis untuk
menanggulangi genangan setempat;
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat
di Kelurahan Guntur dan Setiabudi;
h. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
i. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 419
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Setiabudi dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Karet Semanggi dan Karet Kuningan Timur; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 197/576
REV.02/DTR/XI/2013
193
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 420
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Setiabudi dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 1 di Kelurahan Guntur, Pasar Manggis, dan Menteng Atas;
2. nomor 4 di Kelurahan Menteng Atas, Karet Kuningan dan Karet
Kuningan Timur; dan
3. nomor 6 di Kelurahan Setiabudi, Karet, Karet Kuningan, Karet
Kuningan Timur, dan Karet Semanggi;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) di Kelurahan Setiabudi; dan
d. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Setiabudi.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 421
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Setiabudi dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 422
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Setiabudi sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Karet Semanggi, Karet danSetiabudi;
2. Jalan Sultan Agung di Kelurahan Pasar Manggis;
3. Jalan Halimun di Kelurahan Guntur;
4. Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi;
5. Jalan HR. Rasuna Said di Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet
Kuningan, Karet, Setiabudi, dan Kelurahan Guntur;
6. Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi;
7. Jalan Jend Gatot Subroto di Kelurahan Karet Kuningan Timur dan
Karet Semanggi;
8. Jalan Dr. Saharjo di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar
Manggis;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 198/576
REV.02/DTR/XI/2013
194
9. Jalan Minangkabau Barat di Kelurahan Pasar Manggis;
10. Jalan Prof. DR. Satrio di Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan
Karet Kuningan; dan
11. Jalan Casablanca di Kelurahan Karet Kuningan; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lainyang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Setiabudi berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 423
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Setiabudi dilaksanakan pada:
a. Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi
stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan
konsep TOD;
b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis
kepentingan lingkungan; dan
c. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi dengan fungsi pusat perkantoran
dan jasa keuangan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di
Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas
Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 424
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Setiabudi disajikan dalam Gambar-31B Rencana Prasarana pergerakan
Kecamatan Setiabudi dan Gambar-31C Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Setabudi disajikan dalam Gambar-31D Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatanprasarana di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31E Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan
Setiabudi disajikan dalam Gambar-31F Rencana Prasarana Air Limbah dan
Sampah Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 199/576
REV.02/DTR/XI/2013
195
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Setiabudi disajikan dalam Peta-31G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi
Bencana Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Setiabudiwajib berpedoman pada Gambar-31B sampai Gambar-31G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh Tiga
Kecamatan Tebet
Pasal 425
Tujuan penataan ruang Kecamatan Tebet untuk:
a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang
intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan
massal pada Kawasan Manggarai;
b. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana
parkir perpindahan moda;
c. mengendalikan pengembangan berpola pita pada zona campuran;
d. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman
berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama pada kawasan padat
dan rawan banjir;
e. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggimelalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui
pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk
menampung air dan mengatasi genangan air;
g. tersedianya dan/atau mempertahankan lahan permakaman umum; dan
h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 426
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ruang Kecamatan Tebet
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-32A Peta Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 427
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tebet terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 200/576
REV.02/DTR/XI/2013
196
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona pelayanan umum dan sosial;
o. zona industri dan pergudangan; dan
p. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Tebet wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-32A Peta
Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-32A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tebet pada
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 428
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Tebet terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; danc. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit,
koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah
Abang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur
dan Kebon Baru;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Menteng, Tebet
Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru;
g. pengembangan perparkiran di Kelurahan Manggarai; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum
massal berbasiskan rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet
Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Manggarai.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 201/576
REV.02/DTR/XI/2013
197
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 429
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tebet dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Manggarai dan
Menteng Dalam;
c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng Dalam dan
Manggarai.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Tebet, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 430
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tebet dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 431
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Tebet dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro:
1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng Dalam; dan
2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Manggarai, Bukit Duri dan
Kebon Baru;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Manggarai;
c. penerapan sistem polder nomor 48 dengan area layanan hidrologi di
Kelurahan Manggarai;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 202/576
REV.02/DTR/XI/2013
198
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Manggarai
dan Bukit Duri;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di
Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Tebet Timur,
Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam;
f. pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat diKelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Kebon Baru, dan Manggarai;
g. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 432
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Tebet dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Bukit Duri;
d. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kebon Baru;
dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 433
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tebet dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah
industri di setiap kelurahan;
b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan:
1. nomor 1 di Kelurahan Menteng Dalam, Bukit Duri, Manggarai
Selatan, dan Manggarai; dan
2. nomor 4 di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur,
Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Manggarai; dan
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 203/576
REV.02/DTR/XI/2013
199
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 434
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tebet dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 435
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet
ditetapkan:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Menteng Dalam;2. Jalan MT. Haryono di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, dan
Kebon Baru;
3. Jalan Prof. Dr. Soepomo di Kelurahan Menteng Dalam dan Tebet
Barat;
4. Jalan Dr. Sahardjo di Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai
Selatan, dan Manggarai;
5. Jalan Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan
6. Jalan Abdul Syafei di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit
Duri, Kebon Baru, dan Manggarai Selatan; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Tebet berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 436
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Tebet dilaksanakan pada:
a. Kawasan Manggarai sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi
stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan
konsep TOD;
b. Kawasan Tebet sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat
perdagangan skala kota; dan
c. Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi Kawasan Strategis
Kepentingan Lingkungan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 204/576
REV.02/DTR/XI/2013
200
penanganan dan lokasinya ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 437
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Tebet disajikan dalam Gambar-32B Rencana Pergerakan Kecamatan
Tebet dan Gambar-32C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal
Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Tebet disajikan dalam Gambar-32D Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana di Kecamatan Tebet, disajikan dalam Gambar-32E Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tebet dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tebet
disajikan dalam Gambar-32F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah
Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet
disajikan dalam Gambar-32G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana
Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tebet wajib
berpedoman pada Gambar-32B sampai Gambar-32G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh Empat
Kecamatan Cakung
Pasal 438
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran,kawasan perdagangan bertaraf internasional dan penyediaan prasarana
pada Kawasan Sentra Primer Timur;
b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta
Timur dan Kawasan Cakung;
c. terwujudnya pembangunan prasarana perpindahan moda Terminal Pulo
Gebang;
d. tercapainya penerapan konsep superblok di Kawasan Sentra Primer Timur,
Kawasan Industri Pulo Gadung, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo
Gadung, dan Kanal Banjir Timur sebagai kawasan campuran antara kegiatan
perkantoran, perdagangan dan jasa dengan perumahan horisontal dan
vertikal;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 205/576
REV.02/DTR/XI/2013
201
e. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana
melalui pemeliharaan kawasan permukiman dengan KDB rendah dan
pengembangan kawasan permukiman baru;
f. terwujudnya pengembangan kawasan industri dan perdagangan dengan
pengembangan kawasan industri selektif;
g. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melaluipembangunan taman kota di Kawasan Sentra Timur dan permukiman baru
serta mempertahankan kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;
h. terwujudnya pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata
perkotaan;
i. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan
tanaman hias di kawasan bagian selatan jalan lingkar luar;
j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi angkutan umum
massal; dan
k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 439
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan subblok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
Gambar-33A Peta Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 440
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cakung terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona industri dan pergudangan;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
m. zona campuran;
n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
o. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cakung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-33A Peta
Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-33A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cakung pada
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 206/576
REV.02/DTR/XI/2013
202
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 441
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanCakung terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur koridor
Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor
Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang,
koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar
Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan
koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cakung Barat, Cakung
Timur, Pulo Gebang, Rawa Terate, Penggilingan dan Kelurahan Ujung
Menteng;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jatinegara, Rawa
Terate, Pulo Gebang, dan Rawa Terate;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
g. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pulogebang,
Cakung Barat, dan Cakung Timur; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
(3) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di setiap kelurahan.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungandan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 442
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cakung dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawa Terate,
Jatinegara, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Jatinegara, Pulo
Gebang, Cakung Timur, dan Kelurahan Rawa Terate;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 207/576
REV.02/DTR/XI/2013
203
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pulogebang, Penggilingan, Cakung Barat, dan Cakung
Timur; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Cakung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 443
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cakung dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;
c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan
Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Cakung Timur, Cakung Barat,
dan Rawa Terate; dan
d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan PuloGebang, Ujung Menteng, dan Cakung Timur.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 444
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Cakung dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Petukangan yang melalui Kelurahan Rawa Terate;2. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Pulo Gebang;
3. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pulo Gebang, Ujung
Menteng, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
4. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Cakung Barat;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 34 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Rawa Terate;
2. nomor 40 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Jatinegara dan Rawa Terate;
3. nomor 41 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Jatinegara;
4. nomor 42 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Cakung Barat dan Cakung Timur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 208/576
REV.02/DTR/XI/2013
204
5. nomor 43 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Cakung
Barat;
6. nomor 44 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Penggilingan, Pulo Gebang, dan Cakung Barat;
7. nomor 45 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Penggilingan dan Pulo Gebang;8. nomor 46 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Cakung Timur dan Ujung Menteng;
9. nomor 47 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Cakung Timur, Ujung Menteng, dan Pulo Gebang;
10. nomor 55 dengan area layanan hidrologi mencakup Cakung Barat
dan Rawa Terate;
11. nomor 60 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Rawa Terate;
dan
12. nomor 61 dengan area layanan hidrologi di Kelurahan Rawa Terate;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Rawa
Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan, dan Jatinegara;
d. pemeliharaan pintu air nomor 28 PA Cakung Drain di Kelurahan
Cakung Barat;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ
pada Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Jatinegara;
f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana airlimbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 445
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Cakung dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Pulo Gebang; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 446
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 209/576
REV.02/DTR/XI/2013
205
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:
a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan; dan
c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan PuloGebang.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 447
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cakung dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA, dan pengolahan antara di Kelurahan Pulo Gebang.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 448
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cakung sebagai berikut:
a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:
1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas
Jalan Tol Lingkar luar Timur hingga Gerbang Tol Cakung Utama di
Kelurahan Jatinegara;
2. Jalan Penggilingan dan Jalan Sentra Primer Timur di Kelurahan
Penggilingan;
3. Jalan Pulo Gebang, dan Jalan Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo
Gebang;
4. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Ujung Menteng;
Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cakung Timur;
5. Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng,
Cakung Timur, Cakung Barat di Kelurahan Rawa Terate;
6. Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara dan
Kelurahan Rawa Terate;
7. Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Ujung
Menteng; dan8. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung
Timur di Kelurahan Cakung Barat; dan
b. lokasi kawasan evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Cakung berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 449
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 210/576
REV.02/DTR/XI/2013
206
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Cakung dilaksanakan pada:
a. Kawasan Walikota Jakarta Timur dan Kawasan Sentra Primer Timur
sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pusat kegiatan pelayanan
pemerintahan kota, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa;b. Kawasan Cakung sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat
perdagangan skala kota dilakukan pengembangan kawasan
perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan
rekreasi skala internasional;
c. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi Kawasan Strategis
Kepentingan Lingkungan dilakukan pengembangan campuran dengan
fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala
kota;
d. Kawasan Stasiun Cakung sebagai prasarana perpindahan moda
dilengkapi prasarana parkir; dan
e. Kawasan Terminal Pulo Gebang sebagai lokasi perpindahan moda
dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan Kawasan Sentra Primer
Timur.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasi
ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 450
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Cakung disajikan dalam Gambar-33B Rencana Prasarana pergerakan
Kecamatan Cakung dan Gambar-33C Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi disajikan dalam
Gambar-33D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan
Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-33E Rencana Prasarana Drainase dan
Air minum Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-33F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah KecamatanCakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cakung disajikan dalam Gambar-33G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 211/576
REV.02/DTR/XI/2013
207
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cakung
wajib berpedoman pada Gambar-33B sampai Gambar-33G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh LimaKecamatan Cipayung
Pasal 451
Tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana
melalui pengembangan permukiman dan permukiman dengan KDB rendah;
c. terwujudnya kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;
d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan
tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;
e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal; dan
f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal.
Pasal 452
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung dilakukanpembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-34A Peta Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 453
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cipayung
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona pemakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 212/576
REV.02/DTR/XI/2013
208
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Cipayung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-34A Peta
Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-34A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cipayung
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Pasal 454
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Cipayung terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat; dan
b. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo
Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar
Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung
Melayu-Rawa Mangun;
b. peningkatan jalan arteri primer melalui Kelurahan Cipayung, Munjul,
Ceger, Bambu Apus, dan Setu;c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ceger, Bambu Apus,
dan Lubang Buaya;
d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
g. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang di Kelurahan
Ceger, Cipayung, dan Setu; dan
h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan
pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 455
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cipayung dilakukan:
a. pengembangan jaringan SKTT di Kelurahan Lubang Buaya, Setu,
Ceger, Bambu Apus, dan Cipayung;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Lubang Buaya, Setu dan Cilangkap; dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 213/576
REV.02/DTR/XI/2013
209
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Cipayung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 456
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cipayung dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan
serat optik di Kelurahan Munjul, Cipayung, Bambu Apus, dan Setu;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;
c. pengembangan menara telekomunikasi berupa menara telekomunikasi
dense urban di setiap kelurahan; dan
d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Cipayung,
Pondok Rangon, Cilangkap, Munjul, Setu, Bambu Apus, dan Lubang
Buaya.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 457
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Cipayung dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Cilangkap,
dan Pondok Rangon; dan
2. Kali Cilangkap yang melalui Kelurahan Setu, Cilangkap, dan
Cipayung;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Ceger, Setu,
Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Pondok Rangon;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas kapasitas waduk/situ diKelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung; dan
Munjul;
d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 214/576
REV.02/DTR/XI/2013
210
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 458
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum diKecamatan Cipayung dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Setu, Bambu Apus, dan Ceger; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Ceger,
dan Cipayung.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 459
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cipayung dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site)
terdapat pada:
1. nomor 13 melayani Kelurahan Lubang Buaya, Ceger, Bambu Apus
dan Setu; dan
2. nomor 14 melayani Kelurahan Ceger, Cipayung, Setu, Bambu Apus,
Cilangkap, Munjul, dan Pondok Rangon;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan;
c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur tinja di Kelurahan
Pondok Rangon;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) di Kawasan Waduk Ceger di Kelurahan Ceger; dan
e. pembangunan baru instalasi pembuangan air kotor (IPAK) di Kelurahan
Ceger.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 460
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cipayung dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan tempat penampungan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 215/576
REV.02/DTR/XI/2013
211
sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST
dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yangdisusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 461
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Cipayung sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas
jalan tol sejajar dengan Jalan Arteri (Tol) Jakarta – Cikampek
berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciracas, Mabes Hankam,
Jagorawi, dan Jalan TB. Simatupang di Kelurahan Ceger;
2. Jalan Mabes Hankam di Kelurahan Bambu Apus;
3. Jalan Mabes Hankam, Jalan Setu Raya di Kelurahan Setu;
4. Jalan Jagorawi di Kelurahan Munjul;
5. Jalan Jagorawi di Kelurahan Cipayung;
6. Jalan Jagorawi di Kelurahan Pondok Rangon atau batas antara
Kecamatan Ciracas dan Cipayung, pelebaran Jalan Jagorawi di
Kelurahan Ceger;
7. Jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Lubang Buaya; dan
b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan,permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Cipayung pada kawasan pemerintahan.
Pasal 462
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Cipayung dilaksanakan pada:
a. Kawasan Taman Mini Indonsia Indah (TMII) dengan fungsi sebagai
kawasan rekreasi, perdagangan, dan jasa; dan
b. Kawasan Buperta Cibubur dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi,
bumi perkemahan serta kawasan perdagangan dan jasa.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 463
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Cipayung disajikan dalam Gambar-34B Rencana Prasarana pergerakan
Kecamatan Cipayung dan Gambar-34C Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Cipayung pada Lampiran IV dengan skala 1 :
5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 216/576
REV.02/DTR/XI/2013
212
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34D Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan rencana pengembangan dan/atau
peningkatan prasarana disajikan dalam Gambar-34E Rencana Prasarana
Drainase dan Air minum Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah disajikan
dalam Gambar-34F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam
Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan
Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cipayung
wajib berpedoman pada Gambar-1B sampai Gambar-1G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh Enam
Kecamatan Ciracas
Pasal 464
Tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan industri dan pergudangan;
b. terwujudnya kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan
penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;
c. terwujudnya kawasan terbuka hijau lainnya melalui pelestarian prasarana
olahraga dan lahan permakaman;
d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan
tanaman hias di selatan jalan lingkar luar;
e. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai
benih ikan;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 465
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 217/576
REV.02/DTR/XI/2013
213
Gambar-35A Peta Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 466
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Ciracas terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan vertikal;
g. zona perumahan KDB rendah;
h. zona perumahan vertikal KDB rendah;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona pelayanan umum dan sosial; dan
l. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Ciracas wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-35A Peta
Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan
pada Tabel-35A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Ciracas padaLampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 467
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Ciracas terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat; dan
b. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus
transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-
Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung
Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung
Rambutan-Depok;
b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Pondok Cabe.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 218/576
REV.02/DTR/XI/2013
214
(4) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan
pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 468
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Ciracas dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Rambutan dan
Kelurahan Susukan;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Rambutan, Susukan,
Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kawasan Terminal Kampung Rambutan di Kelurahan Rambutan;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ciracas; dan
g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Rambutan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Ciracas, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 469
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Ciracas dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Susukan, Kampung Rambutan, dan Ciracas;
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;
c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap
kelurahan; dan
d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Ciracas,
Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana indukbidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 470
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Ciracas dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan
Rambutan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 219/576
REV.02/DTR/XI/2013
215
2. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Ciracas;
3. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Kelapa
Dua Wetan; dan
4. Kali Cipinang, Kali Baru Timur, dan Kali Baru Timur yang melalui
Kelurahan Susukan;
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di KelurahanCiracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Cibubur;
c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 471
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Ciracas dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, SungaiCiliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan
sumber air lainnya;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Rambutan dan Susukan;
d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Rambutan; dan
e. peningkatan pipa primer melalui Kelurahan Rambutan, Susukan,
Ciracas, dan Kelapa Dua Wetan.
(2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 472
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Ciracas dilakukan:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site) pada:
1. nomor 13 untuk melayani Kelurahan Rambutan; dan
2. nomor 14 untuk melayani Kelurahan Susukan, Rambutan, Ciracas,
Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur;
b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di
Kelurahan Susukan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Cibubur; dan
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 220/576
REV.02/DTR/XI/2013
216
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 473
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Ciracas dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 474
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Ciracas sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:1. Jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama di ruas
jalan tol melalui Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di Kelurahan
Rambutan dan Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cibubur, Kelapa
Dua Wetan dan Rambutan;
2. Jalan Tol TB Simatupang melalui Kelurahan Rambutan dan
Susukan;
3. Jalan Bogor Raya dan Jalan TB Simatupang di Kelurahan
Rambutan;
4. Jalan Bogor Raya dan Jalan Raya Ciracas di Kelurahan Ciracas;
5. Jalan Bogor Raya, dan Jalan TB Simatupang di Kelurahan
Susukan; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain yang ada di Kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Ciracas pada pusat pemerintahan.
Pasal 475
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Ciracas dilaksanakan pengembangan Kawasan Terminal KampungRambutan dengan fungsi lokasi potensi penyediaan prasarana parkir
perpindahan moda dan pengembangan kawasan perkantoran,
perdagangan, dan jasa.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 221/576
REV.02/DTR/XI/2013
217
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 476
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Ciracas disajikan dalam Gambar-35B Rencana Prasarana pergerakan
Kecamatan Ciracas dan Gambar-35C Rencana Prasarana Angkutan
Umum Massal Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di
Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35D Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan rencana pengembangan dan/atau
peningkatan prasarana disajikan dalam Gambar-35E Peta Rencana
Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Ciracas dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah disajikan
dalam Gambar-35F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah
Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana, disajikan dalam
Gambar-35G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana
Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Ciracas
wajib berpedoman pada Gambar-35B sampai Gambar-35G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh Tujuh
Kecamatan Duren Sawit
Pasal 477
Tujuan penataan ruang Kecamatan Duren Sawit untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan
kawasan industri;b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan
dan pengembangan kawasan permukiman baru;
c. terwujudnya pengembangan industri kecil di kawasan permukiman dengan
menyediakan prasarana pengolahan limbah terpadu;
d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian
prasarana olahraga dan lahan permakaman;
e. terlaksananya pembangunan kawasan permukiman baru dilengkapi
prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 222/576
REV.02/DTR/XI/2013
218
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 478
(1) Untuk mewujudkan tujan penataan ruang Kecamatan Duren Sawitdilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-36A Peta Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 479
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Duren Sawit
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Duren Sawit wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-36A Peta
Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-36A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Duren Sawit
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 480
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanDuren Sawit terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 223/576
REV.02/DTR/XI/2013
219
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Melayu-Pulo Gebang, Koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi,
Kelapa Gading-Kalimalang, Pulo Gadung- Pasar Minggu dan Terminal
Kampung Melayu-Bekasi;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Klender, Malaka MalakaJaya, Pondok Kopi, Duren Sawit, dan Pondok Bambu;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pondok Kopi,
Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Malaka Jaya;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Pondok Kopi dan Pondok Bambu.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansiterkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 481
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Bambu,
Duren Sawit, dan Klender;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Malaka Jaya, Malaka Sari, dan
Pondok Kopi;
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
e. pengembangan Gardu Induk di Kelurahan Pondok Bambu.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Duren Sawit, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang
energi yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 482
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 224/576
REV.02/DTR/XI/2013
220
b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik;
c. pengembangan menara telekomunikasi dense urban di Kelurahan
Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi; dan
d. pengembangan menara telekomunikasi urban di Kelurahan Pondok
Kopi, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Pondok Bambu.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk di
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 483
(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Duren Sawit berfungsi untuk
mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Sunter, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui
Kelurahan Pondok Bambu;
2. Kali Sunter dan Kali Buaran yang melalui Kelurahan Klender;
3. Kali Buaran, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur;
4. Kali Kramat yang melalui Kelurahan Duren Sawit dan Malaka Sari;dan
5. Kali Buaran, Kali Kramat, Kalimalang, dan Kanal Banjir Timur yang
melalui Kelurahan Pondok Kelapa, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi;
b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan mencakup
Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi;
c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas arteri,
kolektor, dan jalan lokal.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 484
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat,
dan sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
setiap kelurahan;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan
Air (IPA) di Kelurahan Pondok Kelapa;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 225/576
REV.02/DTR/XI/2013
221
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Pondok Kelapa; dan
f. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahapdilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 485
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 10 melayani Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya,
Pondok Kopi, Pondok Kelapa, Duren Sawit, dan Pondok Bambu; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPDdan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 486
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Duren Sawit dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 487
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren
Sawit sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial atau prasarana umum dan kawasan
rekreasi lain di setiap kelurahan; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi
lainnya yang terdapat di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya,
Pondok Kopi, Pondok Kelapa, dan Pondok Bambu.
(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Duren Sawit pada pusat pemerintahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 226/576
REV.02/DTR/XI/2013
222
Pasal 488
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Duren Sawit dilaksanakan pada Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi
kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan
campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasaserta hunian.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD, dan instansi
terkait sesuai fungsinya.
Pasal 489
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Duren Sawit dan Gambar-36C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Duren Sawit dengan skala
1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di KecamatanDuren Sawit disajikan dalam Gambar-36D Rencana Prasarana Energi dan
Telekomunikasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-36E Rencana Prasarana Drainase dan
Air minum Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-36F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan
Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren
Sawit disajikan dalam Gambar-36G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Duren
Sawit wajib berpedoman pada Gambar-1B sampai Gambar-1G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Ketigapuluh Delapan
Kecamatan Jatinegara
Pasal 490
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 227/576
REV.02/DTR/XI/2013
223
Tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan
ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran;
b. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder;
c. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melaluiperbaikan lingkungan prasarana PKL dan peningkatan prasarana
perdagangan disertai penataan prasarana pejalan kaki dengan penataan
transportasi;
d. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan pengembangan
dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan dan pengembangan Pusat
Kebudayaan Betawi di Kawasan Jatinegara;
e. terwujudnya pengembangan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan
moda transportasi dengan konsep TOD di Kawasan Jatinegara;
f. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melalui
pelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman;
g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 491
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-37A Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 492
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Jatinegara
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona pemakaman
c. zona jalur hijau;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona pemerintahan daerah;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
j. zona campuran;
k. zona pelayanan umum dan sosial;
l. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Jatinegara wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disajikan dalam Gambar-37A
Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
III-1 dan pada Tabel-37A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 228/576
REV.02/DTR/XI/2013
224
Jatinegara pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 493
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui KecamatanJatinegara terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung Melayu-Kampung
Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Priok-Cililitan, koridor
Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor
Kampung Melayu-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Bekasi-
Bantar Gebang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang
Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Rawa
Bunga;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Bidara Cina, Bali
Mester, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, dan Cipinang Muara;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Rawa Bunga,
Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Bidara Cina, dan Cipinang Besar
Selatan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Kampung Melayu, Bali Mester, Rawa Bunga,
Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang
Muara;
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi danpengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 494
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jatinegara dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 229/576
REV.02/DTR/XI/2013
225
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang
Muara, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Besar Selatan;
b. pengembangan SKTT di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak,
Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, Bali
Mester, dan Kampung Melayu;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;d. pengembangan jaringan pipa menyediakan (gas/minyak) di Kelurahan
Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara; dan
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Jatinegara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 495
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jatinegara dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana penyembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 496
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Jatinegara, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Banjir Kanal Timur yang melalui Kelurahan Cipinang Muara dan
Cipinang Besar Selatan;
2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kampung Melayu dan
Bidara Cina;3. Kali Sunter melalui Kelurahan Cipinang Muara, Kali Cipinang yang
melalui Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, dan
Cipinang Besar Utara;
4. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bali Mester dan Bidara Cina; dan
5. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Muara;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Rawa Bunga dan Cipinang Campedak;
c. pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan
Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina dan
Cipinang Campedak;
d. penerapan sistem polder:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 231/576
REV.02/DTR/XI/2013
227
2. nomor 13 untuk area layanan Kelurahan Bidara Cina, Cipinang
Muara, Cipinang Besar Selatan, dan Cipinang Cempedak; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana airlimbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 499
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Jatinegara dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 500
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanJatinegara sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Jatinegara Barat di Matrama Raya dan Jatinegara Timur di
Kelurahan Bali Mester;
2. Jalan Oto Iskandar Dinata di Kelurahan Bidara Cina, Jalan MT
Haryono Kelurahan Bidara Cina dan Cipinang Campedak;
3. Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Cipinang Campedak, Cipinang
Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Rawa Bunga;
4. Jalan Jatinegara Barat, Matrama Raya;
5. Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Besar
Utara, dan Cipinang Muara;
6. Jalan Kali Malang di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan
Kelurahan Cipinang Muara, Jalan Kampung Melayu Besar di
Kelurahan Kampung Melayu; dan
7. Jalan Jatinegara Timur dan Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan
Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Cipinang Besar
Utara; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Jatinegara berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 501
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Jatinegara dilaksanakan pada:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 232/576
REV.02/DTR/XI/2013
228
a. Kawasan Jatinegara sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi
sebagai pusat perdagangan dan jasa dilakukan melalui pengembangan
kawasan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa;
b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi sebagai kawasan strategis
kepentingan lingkungan; dan
c. Kawasan Eks Kantor Dinas Teknis Jatinegara dengan fungsi sebagaikawasan permukiman vertikal dengan konsep superblok.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasinya
ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD , dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 502
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Jatinegara disajikan dalam Gambar-37B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Jatinegara dan Gambar-37C Rencana Prasarana
Angkutan Umum Massal Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Jatinegara disajikan dalam Gambar-37D Rencana Prasarana Energi danTelekomunikasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-37E Rencana Prasarana Drainase dan
Air minum Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV
, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-37F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Jatinegara disajikan dalam Gambar-37G Rencana Jalur Evakuasi dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jatinegarawajib berpedoman pada Gambar-37B sampai Gambar-37G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Ketigapuluh Sembilan
Kecamatan Kramat Jati
Pasal 503
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati untuk:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 233/576
REV.02/DTR/XI/2013
229
a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier pada
kawasan perdagangan dan pusat grosir cililitan;
b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal;
c. tertatanya kawasan perdagangan dan jasa;
d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melaluipelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman; dan
e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi
dengan angkutan umum massal.
Pasal 504
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-38A Peta Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 505
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kramat Jatiterdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona hijau rekreasi;
d. zona pemerintahan nasional;
e. zona perwakilan negara asing;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
h. zona perumahan vertikal;
i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
l. zona campuran;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kramat Jati wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-38A Peta
Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1dan pada Tabel-38A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kramat Jati
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 506
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kramat Jati terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 234/576
REV.02/DTR/XI/2013
230
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu
lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9
dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju
Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30
dari Halim menuju Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer;
c. peningkatan jalan arteri sekunder pada jalan Pondok Gede Raya di
Kelurahan Dukuh;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kramat Jati, Batu
Ampar, Cililitan, dan Kampung Tengah;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan:
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Kelurahan Cawang;
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melaluiKecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan
pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 507
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cawang,
Cililitan, Batu Ampar, Balai Kambang, Kramat Jati, dan Dukuh;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cawang, Cililitan,
Bale Kambang, Batu Ampar, dan Kramat Jati;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale
Kambang, Batu Ampar, Kampung Tengah, Kramat Jati, dan Dukuh;d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Cawang, Bale Kambang, Cililitan, dan Batu Ampar;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cawang,
Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, Kramat, Kampung Tengah,
Kramat Jati, dan Dukuh; dan
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cililitan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kramat Jati, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 235/576
REV.02/DTR/XI/2013
231
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 508
(1) Rencana prasarana telekomunikasi Kecamatan Kramat Jati dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 509
(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kramat Jati berfungsi untukmencegah banjir dan genangan air dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale
Kambang; dan
2. Kali Baru Timur di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu
Ampar, dan Kampung Tengah;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, dan
Kampung Tengah;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat di Pompa
UP Cawang di Kelurahan Cawang untuk menanggulangi genangan
setempat;
d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cawang,
Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah,
dan Dukuh;
e. penerapan biopori di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu
Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah, dan Dukuh; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 510
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 236/576
REV.02/DTR/XI/2013
232
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh;
d. peningkatan dan/atau pembangunan baru kapasitas Instalasi
Pengolahan Air Condet WTP di Kelurahan Bale Kambang dan Instalasi
Pengolahan Air (IPA) Pasar Rebo di Kampung Tengah; dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Cawang, Cililitan,
Kramat Jati, Batu Amper, Kampung Tengah, Bale Kambang, dan
Kelurahan Dukuh.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 511
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat dengan area layanan
nomor 13 di setiap kelurahan; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 512
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kramat Jati dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 513
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kramat Jati sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 237/576
REV.02/DTR/XI/2013
233
1. Jalan Dewi Sartika di Kelurahan Cililitan;
2. Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT. Haryono di Kelurahan
Cawang;
3. Jalan Tol TNI Cikunir di Kelurahan Dukuh;
4. Jalan Bogor Raya di Kelurahan Cililitan, Batu Ampar, Kampung
Tengah, dan Kramat Jati;5. Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati dan Kelurahan
Dukuh;
6. Jalan Mayjen Sutoyo di Kelurahan Cililitan dan Cawang;
7. Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Cililitan dan Cawang; dan
8. Jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Kramat Jati dan Dukuh; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kramat Jati berada di pusat
pemerintahan.
Pasal 514
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:
a. Kawasan Grosir Cililitan dengan fungsi pusat perkantoran,
perdagangan, dan jasa skala kota; dan
b. Kawasan Pasar Induk Kramat Jati sebagai kawasan pusat
perdagangan skala regional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 515
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Kramat Jati dan Gambar-38C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1
: 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38D Rencana Prasarana Energi danTelekomunikasi Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-38E Peta Rencana Prasarana Drainase
dan Air minum Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV ,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah, disajikan dalam
Gambar-38F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 238/576
REV.02/DTR/XI/2013
234
Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38G Peta Rencana Jalur Evakuasi
dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kramat Jati
wajib berpedoman pada Gambar-38B sampai Gambar-38G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keempatpuluh
Kecamatan Makasar
Pasal 516
Tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui
pengembangan hutan kota;
b. terwujudnya pengembangan Kawasan Khusus Halim Perdana Kusuma;
c. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan
pertahanan;
d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan taman dilengkapiprasarana di selatan jalan lingkar luar dengan penerapan intensitas rendah,
mendorong pengembangan sumur resapan, lubang biopori, dan
mempertahankan RTH pekarangan;
e. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian
prasarana olahraga dan lahan permakaman;
f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman yang dibentuk melalui
peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 517
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalamGambar-39A Peta Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 518
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Makasar terdiri
dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 239/576
REV.02/DTR/XI/2013
235
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan vertikal;i. zona perumahan KDB rendah;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona pelayanan umum dan sosial;
m. zona industri dan pergudangan; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Makasar wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-39A Peta
Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-39A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Makasar
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 519
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Makasar terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Cililitan-Terminal Tanjung Priok,
koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu,
koridor Pinang Ranti–Bekasi–Bantar Gebang, dan koridor Halim–
Palmerah–Soekarno Hatta;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang
Melayu, Halim Perdana Kusuma, Makasar dan Pinang Ranti;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Lubang
Buaya, Kebon Pala, dan Cipinang Melayu;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pinang Ranti,
Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kebon Pala;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan
Cipinang Melayu.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Makasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 240/576
REV.02/DTR/XI/2013
236
(5) Rencana pengembangan, peningkatan, dan/atau pengendalian prasarana
transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atauinstansi bersangkutan.
Pasal 520
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Makasar dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang
Melayu dan Kebon Pala;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Halim Perdana
Kusuma, Kebon Pala, dan Makasar;
c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cipinang Melayu,
Kebon Pala, Makasar, Pinag Ranti dan Halim Perdana Kusuma;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kebon Pala;
e. pengembangan pemanfaatan energi surya di seriap kelurahan;
f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pinang Ranti dan Kebon
Pala; dan
g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Pinang Ranti.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak diKecamatan Makasar, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 521
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Makasar dilakukan
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 522
(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Makasar berfungsi untuk
mencegah banjir dan genangan dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 241/576
REV.02/DTR/XI/2013
237
1. Kali Buaran yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu;
2. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Makasar, Halim Perdana
Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;
3. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu; dan
4. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan
Kelurahan Cipinang Melayu;b. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cipinang
Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan Pinang
Ranti;
c. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 523
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Makasar dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari WadukKarian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai
Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Kebon Pala, Makasar dan Pinang Ranti;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas reservoir di Kelurahan
Halim Perdanakusuma; dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pinang Ranti,
Makasar, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan Cipinang Melayu.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap
dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan
sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 524
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Makasar dilakukan:
a. pengembangan pembuangan limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 13 di setiap kelurahan; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 242/576
REV.02/DTR/XI/2013
238
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 525
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Makasar dilakukan penyediaan
TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi
prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 526
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Makasar sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Pondok Gede Raya dan Jalan Taman Mini 1 di Kelurahan
Pinang Ranti;
2. Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Kebon Pala;
3. Jalan Jatiwaringin di Kelurahan Cipinang Melayu; dan4. Jalan Halim Perdana Kusuma di Kelurahan Halim Perdana Kusuma
dan Kebon Pala; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Makasar berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 527
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Makasar dilaksanakan pada Kawasan Cililitan melalui pengembangan
kawasan pendukung transportasi massal dan Stasiun Pengisian Bahan
akar Gas (SPBG).
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 528
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Makasar disajikan dalam Gambar-39B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Makasar dan Gambar-39C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Makasar dengan skala 1 :
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 243/576
REV.02/DTR/XI/2013
239
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Makasar disajikan dalam Gambar-39D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-39E Peta Rencana Prasarana Drainase
dan Air minum Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-39F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Makasar disajikan dalam Gambar-39G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Makasar
wajib berpedoman pada Gambar-39B sampai Gambar-39G sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keempatpuluh Satu
Kecamatan Matraman
Pasal 529
Tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman untuk:
a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan
lingkungan dengan menyediakan prasarana yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
b. terwujudnya pengembangan taman lingkungan dan jalur hijau sebagai
prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial warga, dan estetika
kota di kawasan permukiman;
c. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan;
d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya pada tepi median
jalur rel kereta api; dan
e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dibentuk melalui
peremajaan dan/atau perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yangterintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 530
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman dilakukan
pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 244/576
REV.02/DTR/XI/2013
240
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-40A Peta Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 531
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Matraman
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona jalur hijau;
c. zona pemerintahan nasional;
d. zona pemerintahan daerah;
e. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
f. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
h. zona campuran;
i. zona pelayanan umum dan sosial;
j. zona industri dan pergudangan; dan
k. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Matraman wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-40A Peta
Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1dan pada Tabel-40A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Matraman
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 532
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Matraman terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5 Kampung Melayu –
Ancol, koridor 10 Tanjung Priok – Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu
- Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - BantarGebang;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu
Utara, Utan Kayu Selatan, dan Pisangan Baru;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Palmeriam, Kayu Manis,
Utan Kayu Utara dan Kebon Manggis;
d. pengembangan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di setiap
kelurahan;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 245/576
REV.02/DTR/XI/2013
241
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis,
dan Kelurahan Kayumanis.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan
dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 533
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Matraman dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pisangan Baru;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Utara;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pisangan Baru; dane. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Matraman, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 534
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Matraman dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 535
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 246/576
REV.02/DTR/XI/2013
242
(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Matraman dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Sungai Ciliwung
yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Kali Baru Timur, dan
Kelurahan Palmeriam;b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Kebon Manggis;
c. penerapan sistem polder yang terdapat pada nomor 31, nomor 33,
nomor 37, dan nomor 48;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa Air Ciliwung Lama dan
Pompa Air Manggarai di Kelurahan Kebon Manggis untuk
menanggulangi genangan setempat;
e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 536
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Matraman dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
setiap kelurahan; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 537
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Matraman dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan area
layanan nomor 10 di setiap kelurahan; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 247/576
REV.02/DTR/XI/2013
243
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 538
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Matraman dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 539
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Matraman sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Kelurahan Kebon Manggis di Jalan Matraman Raya;
2. Kelurahan Pal Meriam di Jalan Pramuka;3. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Kayu Manis;
4. Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam di Jalan
Matraman Raya;
5. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Ahmad Yani;
6. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Utan Kayu Selatan; dan
7. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Bekasi Barat Raya;
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Matraman berada pada pusat
pemerintahan.
Pasal 540
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Matraman dilaksanakan pada Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi
kawasan strategis kepentingan lingkungan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapanlokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 541
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Matraman disajikan dalam Gambar-40B Peta Rencana Prasarana
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 248/576
REV.02/DTR/XI/2013
244
Pergerakan Kecamatan Matraman dan Gambar-40C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Matraman dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di KecamatanMatraman disajikan dalam Gambar-40D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-40E Peta Rencana Prasarana Drainase
dan Air minum Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-40F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana disajikan dalam
Gambar-40G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana
Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Matraman
wajib berpedoman pada Gambar-40B sampai Gambar-40G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keempatpuluh Dua
Kecamatan Pasar Rebo
Pasal 542
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo untuk:
a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lainnya melalui
pelestarian prasarana olahraga dan lahan permakaman;
b. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan
pertahanan;
c. terwujudnya kawasan strategis nasional kawasan prasarana pengolahan
data dan satelit instalasi LAPAN;
d. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian pada budidaya pertanian dan
tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;
e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan
industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industriselektif; dan
f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
Pasal 543
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 249/576
REV.02/DTR/XI/2013
245
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-41A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 544
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pasar Rebo
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona pemerintahan daerah;
g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
h. zona perumahan KDB rendah;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona pelayanan umum dan sosial;
l. zona industri dan pergudangan; dan
m. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang diKecamatan Pasar Rebo wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-41A Peta
Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1
dan pada Tabel-41A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar Rebo
pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 545
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Pasar Rebo terdiri dari:
a. rencana prasarana dan sarana transportasi darat; dan
b. rencana prasarana dan sarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-
Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak
Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan
Pekayon;
c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pekayon,
Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Baru;
d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 250/576
REV.02/DTR/XI/2013
246
f. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di
Kelurahan Pekayon; dan
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
(3) Rencana jaringan transportasi udara di Kecamatan Pasar Rebosebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
dan Bandar Udara Pondok Cabe.
(4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan transportasi, dan
pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan
pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 546
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gedong;
b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
c. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Gedong, Baru, Cijantung, dan Pekayon; dan
d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas danminyak di Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi
stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 547
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 548
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 251/576
REV.02/DTR/XI/2013
247
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
1. Kali Gongseng yang melalui Kelurahan Cijantung, Kalisari, dan
Pekayon;
2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru
dan Cijantung;
3. Kali Cijantung yang melalui Kelurahan Cijantung, Baru, danKalisari;
4. Kali Sari yang melalui Kelurahan Pekayon dan Kalisari;
5. Kali Baru yang melalui Kelurahan Gedong, Pekayon, dan
Cijantung; dan
6. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Pekayon;
b. pembangunan terowongan bawah tanah di sepanjang Sungai Ciliwung
di Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Cijantung;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ pada Waduk
Surilang di Kelurahan Gedong;
d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro pada
Saluran Guru Sereh, Kenanga, Mandala di Kelurahan Cijantung;
e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 549
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Gedong; dan
d. peningkatan pipa primer yang melalui ruas melintasi Kelurahan
Cijantung, Baru, Kalisari, Pekayon, dan Kelurahan Gedong.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 550
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) dengan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 252/576
REV.02/DTR/XI/2013
248
1. area layanan nomor 13 untuk melayani Kelurahan Gedong; dan
2. area layanan nomor 14 untuk melayani Kelurahan Gedong,
Cipayung, Baru, Kalisari, dan Pekayon; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 551
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan sebagai untuk
penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan disusun
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 552
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar
Rebo sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana di:
1. Kelurahan Gedong di Jalan Gedong; dan
2. Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon di Jalan
Bogor Raya; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Rebo berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 553
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Pasar Rebo dilaksanakan pada Kawasan Terminal Kampung Rambutan
dengan pengembangan kawasan prasarana parkir perpindahan moda.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya
Pasal 554
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 253/576
REV.02/DTR/XI/2013
249
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Pasar Rebo dan Gambar-41C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Rebo dengan skala
1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41D Peta Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-41E Peta Rencana Prasarana Drainase
dan Air minum Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-41F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar
Rebo disajikan dalam Gambar-41G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang
Evakuasi Bencana Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar Rebo
wajib berpedoman pada Gambar-41B sampai Gambar-41G sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
Bagian Keempatpuluh Tiga
Kecamatan Pulo Gadung
Pasal 555
Tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan
tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung;
b. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian
prasarana olahraga dan lahan permakaman;
c. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dengan pengembangan
kawasan permukiman baru, peremajaan lingkungan di kawasan permukimanpadat, dan peningkatan pembangunan rumah susun;
d. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dengan penerapan
konsep superblok;
e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan
industri besar, industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan
dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;
f. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan
dan/atau perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan; dan
g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 254/576
REV.02/DTR/XI/2013
250
Pasal 556
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung
dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-42A Peta Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 557
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pulo Gadung
terdiri dari:
a. zona taman kota/lingkungan;
b. zona permakaman;
c. zona jalur hijau;
d. zona hijau rekreasi;
e. zona pemerintahan nasional;
f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
g. zona perumahan vertikal;
h. zona perumahan KDB rendah;i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
k. zona campuran;
l. zona industri dan pergudangan;
m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
n. zona terbuka biru.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Pulo Gadung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-42A Peta
Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-
1 dan pada Tabel-42A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pulo
Gadung pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 558
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau Kecamatan Pulo
Gadung terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi
kemacetan lalu lintas, dilakukan:
a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di
Koridor Harmoni-Pulo Gadung, Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung,
Koridor Tanjung Priok–Cililitan, Koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang,
Koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 255/576
REV.02/DTR/XI/2013
251
koridor Terminal Rawamangun-Ancol; koridor Kampung Melayu-Bekasi-
Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun,
Pisangan Timur, Pulo Gadung, dan Jatinegara Kaum;
c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jati, Rawamangun,
Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung dan Kayu Putih;d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Jatinegara Kaum,
Pulo Gadung, Jati, Pisangan Timur, Cipinang, Rawamangun dan Kayu
Putih;
e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri,
kolektor dan lokal di setiap kelurahan; dan
h. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di
Kelurahan Rawamangun dan Kayu Putih.
(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal
berbasiskan rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan
Jatinegara Kaum.
(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui
Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma.
(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 559
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawamangun
dan Kelurahan Pisangan Timur;
b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Putih,
Rawamangun, dan Pisangan Timur;
c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
d. pengembangan jaringan pipa supplai bahan bakar (gas/minyak) di
Kelurahan Rawamangun dan Kayu Putih;
e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawamangun;
f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan; dan
g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di
Kelurahan Rawamangun.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak di
Kecamatan Pulo Gadung, Pemeritah Daerah menetapkan lokasi stasiun
pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 256/576
REV.02/DTR/XI/2013
252
Pasal 560
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan
pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik,
penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta
pengembangan menara telekomunikasi dense urban di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 561
(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan
genangan air di Kecamatan Pulo Gadung, dilakukan:
a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Sunter yang
melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jati, Jatinegara Kaum, dan Cipinang;
b. penerapan sistem polder:
1. nomor 35 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan Kayu
Putih dan Pulo Gadung;2. nomor 36 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;
3. nomor 38 dengan area layanan hidrologi mencakup Kelurahan
Pisangan Timur dan Cipinang; dan
4. nomor 40 dan nomor 41 dengan area layanan hidrologi di
Kelurahan Jatinegara Kaum;
c. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa Air Kayu Putih, Pompa
Waduk Pacuan Kuda dan Pompa Air Waduk Rio-Rio di Kelurahan Kayu
Putih, Pompa Air Pulomas dan pompa air lainnya di Kelurahan Kayu
Putih untuk menanggulangi genangan setempat;
d. pemeliharaan Pintu Air Pulo Gadung di Kelurahan Kayu Putih untuk
menanggulangi genangan setempat;
e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri,
kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansibersangkutan.
Pasal 562
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal
dari Waduk Jatiluhur;
b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk
Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 257/576
REV.02/DTR/XI/2013
253
Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan
sumber air lain;
c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di
Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Jatinegara Kaum, dan Pisangan
Timur;
d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulo Gadung di Kelurahan Jatinegara Kaum; dan
e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Pulo Gadung,
Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang, Kayu Putih, dan
Pisangan Timur.
(2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan
peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 563
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (off site) terdapat
pada area layanan nomor 9 untuk melayani Kelurahan Pulo Gadung,area layanan nomor 10 untuk melayani Kelurahan Kayu Putih, Pulo
Gadung, Jati, Rawamangun, Jatinegara Kaum, Cipinang dan Pisangan
Timur; dan
b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) untuk melayani seluruh kelurahan.
(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah industri di Kecamatan Pulo Gadung berupa limbah industri dan
limbah rumah sakit disyaratkan diolah sebelum masuk ke badan air.
(3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan
rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 564
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan
penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan
dilengkapi prasarana pengolahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempatpenampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut
ke TPST dan/atau TPA.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 565
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 258/576
REV.02/DTR/XI/2013
254
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo
Gadung sebagai berikut:
a. jalur evakuasi bencana sebagai berikut:
1. Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Printis
Kemerdekaan;2. Kelurahan Pulo Gadung, Rawamangun, dan Jatinegara Kaum di
Jalan Bekasi Raya;
3. Kelurahan Pulo Gadung Jati, Jatinegara Kaum, dan Kayu Putih di
Jalan Pemuda;
4. Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Pisangan Timur di Jalan
Jenderal Ahmad Yani;
5. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Jatinegara Kaum di Jalan
Bekasi Timur Raya;
6. Kelurahan Jati di Jalan Perserikatan;
7. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Jatinegara Kaum di Jalan
Bekasi Timur Raya;
8. Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Kayu Putih; dan
9. Kelurahan Cipinang di Jalan Cipinang Baru Raya; dan
b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, dan kawasan rekreasi lain
yang ada di kelurahan.
(2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pulo Gadung berada di
pusat pemerintahan.
Pasal 566
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:
a. Kawasan Terminal Pulo Gadung dilakukan pengembangan kawasan
terpadu;
b. Kawasan Pasar Pulo Gadung dilakukan pengembangan campuran
dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta
hunian skala kota;
c. Kawasan Pacuan Kuda Pulomas dilakukan pengembangan kawasan
perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian serta wisata olahraga dan
rekreasi skala internasional; dan
d. Kawasan waduk ria rio dilakukan pengembangan kawasan terpadu dan
sebagai pusat eksebisi skala internasional.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD daninstansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 567
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42B Peta Rencana Prasarana
Pergerakan Kecamatan Pulo Gadung dan Gambar-42C Peta Rencana
Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pulo Gadung dengan skala
1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 259/576
REV.02/DTR/XI/2013
255
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42D Peta Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 :
5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-42E Peta Rencana Prasarana Drainase
dan Air minum Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-42F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo
Gadung disajikan dalam Gambar-42G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan
Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000
pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pulo
Gadung wajib berpedoman pada Gambar-42B sampai Gambar-42G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keempatpuluh Empat
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Pasal 568
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata
regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan
internasional;
b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan
kawasan pemerintah berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana; dan
c. terwujudnya pengembangan pusat pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, kelautan, dan ekonomi masyarakat.
Pasal 569
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan SeribuUtara dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 260/576
REV.02/DTR/XI/2013
256
Pasal 570
(1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara terdiri dari:
a. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;b. zona pemerintahan nasional;
c. zona perumahan di wilayah pulau;
d. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;
e. zona pelayanan umum dan sosial; dan
f. zona pertambangan di wilayah pulau.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara wajib memperhatikan zona fungsi
budidaya dan zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disajikan dalam Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-
43A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada
Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 571
(1) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir di Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
a. zona konservasi perairan; danb. zona pemanfaatan umum perairan.
(2) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 572
(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
a. rencana prasarana transportasi darat;
b. rencana prasarana transportasi laut; dan
c. rencana prasarana transportasi udara.
(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, pembangunan fisik berupa pengembangan jalan lokal di
Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.
(3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:
a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau
Kelapa, dan Pulau Kelor yang melewati Kelurahan Pulau Panggang;
b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di
Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang melewati
Kelurahan Pulau Harapan; dan
c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau
Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa.
(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 261/576
REV.02/DTR/XI/2013
257
pengembangan tatanan kebandarudaraan di Pulau Panjang Besar di
Kelurahan Pulau Kelapa.
(5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau
instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidangperhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Pasal 573
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
dilakukan:
a. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di
Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;
b. pengembangan gardu hubung di:
1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di
Kelurahan Pulau Kelapa;
2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan
3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan
Pulau Panggang; dan
c. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang
laut di setiap kelurahan.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 574
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan
Pulau Harapan;
b. penyediaan CCTV di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau
Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan; danc. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan
Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.
(2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 262/576
REV.02/DTR/XI/2013
258
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 575
(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Utaradilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk
mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor
secara terpadu dengan sistem jaringan jalan di Pulau Kelapa, Pulau
Panjang Besar, dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau
Harapan dan Pulau Sebira Kelurahan Pulau Harapan, Pulau Karya, Pulau
Panggang dan Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang.
(2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 576
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pengembangan instalasi
pengolahan air laut dan komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan
Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang.
(2) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas airsehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum
yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 577
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (on site) atau
komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan dan
Kelurahan Pulau Panggang.
(2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 578
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
dilakukan penyediaan prasarana TPS, TPS-3R, dan TPA (incenerator ) di
Pulau Kelapa, Pulau Panjang Besar dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan
Pulau Kelapa, Pulau Harapan dan Pulau Sebira di Kelurahan Pulau
Harapan, Pulau Karya, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan
Pulau Panggang sebagai tempat penampungan sebelum sampah diangkut
ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau TPST.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 263/576
REV.02/DTR/XI/2013
259
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 579
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di KecamatanKepulauan Seribu Utara sebagai berikut:
a. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan,
kawasan permakaman, kawasan prasarana sosial dan umum, serta
kawasan rekreasi lainnya; dan
b. pulau evakuasi bencana di Pulau Kelapa, Pulau Jukung, Pulau
Pabelokan di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Sebira, Pulau Harapan
Pulau Putri Timur dan Pulau Sebaru Besar di Kelurahan Pulau
Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau
Panggang.
(2) Lokasi posko logistik bencana berada di pusat pemerintahan, prasarana
umum dan sosial, dan kawasan terbuka.
Pasal 580
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara dilaksanakan pada:
a. Kawasan Pulau Pramuka dengan pengembangan pusat kegiatan
sekunder yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pemerintahkabupaten administrasi, pariwisata dan permukiman;
b. Kawasan Pulau Panjang Besar dengan pengembangan kawasan
khusus pariwisata terpadu;
c. Kawasan Pulau Pabelokan dengan pengembangan kawasan
kepentingan pertahanan laut dan pertambangan;
d. Kawasan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan dengan pengembangan
pusat kegiatan tersier sebagai pusat kegiatan pelayanan kecamatan;
dan
e. Kawasan Pulau Sebaru Besar dengan pengembangan pusat kegiatan
tersier sebagai pusat pariwisata.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan
lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 581
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43B Rencana Prasarana
pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Gambar-43C
Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43D Rencana Prasarana
Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 264/576
REV.02/DTR/XI/2013
260
skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana prasarana drainase dan pengembangan dan/atau peningkatan
prasarana disajikan dalam Gambar-43E Rencana Prasarana Drainase dan
Air minum Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-43F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43G Rencana Jalur
Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara wajib berpedoman pada Gambar-43B sampai Gambar-43G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
Bagian Keempatpuluh Lima
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
Pasal 582
Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan untuk:
a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata
regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan
internasional;
b. terwujudnya pengembangan Kawasan Cagar Budaya melalui pelestarian
Situs Cagar Budaya pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau
Bidadari; dan
c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana
yang didukung pelestarian lingkungan.
Pasal 583
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub
blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam
Gambar-44A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan
skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 584
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 266/576
REV.02/DTR/XI/2013
262
(4) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi
terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang transportasi
yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 587
(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
dilakukan:
a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan
Untung Jawa;
b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang
laut di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau
Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau
Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau
Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan
Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar, Pulau
Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung
Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan
c. pengembangan gardu hubung di Pulau Payung Besar, Pulau Tidung
Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau
Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau
Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan
minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala
SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana
induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 588
(1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan dilakukan:
a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di
Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung;
b. penyediaan CCTV di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan
Kelurahan Tidung; dan
c. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari
dan Kelurahan Tidung.
(2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk
bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 589
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 267/576
REV.02/DTR/XI/2013
263
(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
dilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk
mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor
secara terpadu pada jaringan jalan di Pulau Tidung Besar di Kelurahan
Pulau Tidung, Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan PulauPari dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
(2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 590
(1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pengembangan instalasi
pengolahan air laut dan komunal di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau
Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di
Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau
Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau
Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar,
Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung
Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
(2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapatdiperuntukkan sebagai air minum.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub
bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Pasal 591
(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (on site) atau
komunal di Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau
Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau
Tidung, Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang
Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di
Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir,
Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau
Untung Jawa.
(2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan
dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 592
(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
dilakukan penyediaan TPS, TPS-3R, dan/atau TPA (incenerator ) di Pulau
Payung Besar dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 268/576
REV.02/DTR/XI/2013
264
Lancang Besar dan Pulau Pari di kelurahan Pulau Pari, Pulau Untung Jawa
di Kelurahan Pulau Untung Jawa sebagai tempat penampungan sebelum
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau TPST.
(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dandilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang
disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Pasal 593
(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan sebagai berikut:
a. ruang evakuasi bencana dapat menggunakan pusat pemerintahan,
permakaman, prasarana sosial dan umum, serta kawasan rekreasi
lainnya; dan
b. pulau evakuasi bencana di di Pulau Biawak, Pulau Pari di Kelurahan
Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Cipir, Pulau Onrus, Pulau
Bidadari dan Pulau Kelor di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Pulau
Tidung di Kelurahan Pulau Tidung.
(2) Lokasi posko logistik diarahkan pada pusat pemerintahan, prasarana
umum dan sosial, dan kawasan terbuka lain.
Pasal 594
(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan dilaksanakan pada:
a. Kawasan Pulau Tidung Besar melalui pengembangan pusat distribusi
bahan pokok dan pelayanan kecamatan;
b. Kawasan Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa melalui
pengembangan sebagai pusat kegiatan permukiman, pariwisata, dan
pendidikan; dan
c. Kawasan Pulau Damar melalui pengembangan kawasan kepentingan
pertahanan dan pertambangan.
(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan
lokasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan
instansi terkait sesuai fungsinya.
Pasal 595
(1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44B Rencana
Prasarana pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Gambar-
44C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Rencana prasarana energi dan telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44D Rencana Prasarana Energi
dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 269/576
REV.02/DTR/XI/2013
265
: 5.000 pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase
disajikan dalam Gambar-44E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam
Gambar-44F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44G Rencana Jalur
Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu
Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan wajib berpedoman pada Gambar-44B sampai Gambar-44G
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).
BAB VIII
RENCANA PEMANFAATAN RUANG
Pasal 596
(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemanfaatan ruang di setiap
kecamatan sebagai acuan bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam
penyediaan prasarana yang dijabarkan dalam indikasi program penataan
atau pengembangan kecamatan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
dengan periode 5 (lima) tahunan.
(2) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. program pemanfaatan ruang prioritas;
b. lokasi;
c. besaran;
d. sumber pendanaan;
e. instansi pelaksana; dan
f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(3) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing-masing Kecamatan
disajikan dalam Tabel 1 sampai Tabel 44 Indikasi Program Penataan atau
Pengembangan Kecamatan pada Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX
PERATURAN ZONASI
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 270/576
REV.02/DTR/XI/2013
266
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 597
(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD,dan intansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan
zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan
ruang.
(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kegiatan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. tata bangunan;
d. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
e. prasarana minimal;
f. standar teknis;
g. ketentuan khusus; dan
h. dampak.
Bagian Kedua
Kegiatan
Pasal 598
(1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
a. hunian;
b. keagamaan;
c. usaha;
d. sosial budaya; dan
e. fungsi khusus.
(2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan
sebagai berikut:
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
(3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam
Tabel-1 Klasifikasi Kegiatan pada Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 599
(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) berdasarkan
zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona dengan kode sub
zona, sebagai berikut:
a. zona lindung dan sub zona meliputi:
1. sub zona suaka dan pelestarian alam dengan kode L.1;
2. sub zona sempadan lindung dengan kode L.2; dan
3. sub zona inti konservasi pulau dengan kode L.3
b. zona hutan kota dan sub zona hutan kota dengan kode H.1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 271/576
REV.02/DTR/XI/2013
267
c. zona taman kota/lingkungan dan sub zona taman kota/lingkungan
dengan kode H.2;
d. zona permakaman dan sub zona permakaman dengan kode H.3;
e. zona jalur hijau dan sub zona meliputi:
1. sub zona jalur hijau dengan kode H.4;
2. sub zona hijau tegangan tinggi dengan kode H.5; dan3. sub zona hijau pengaman kereta api dengan kode H.6;
f. zona hijau rekreasi dan sub zona hijau rekreasi dengan kode H.7;
g. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau dan sub zona terbuka
hijau budidaya pulau dengan kode H.8;
h. zona pemerintahan nasional dan sub zona pemerintahan nasional
dengan kode P.1;
i. zona perwakilan negara asing dan sub zona perwakilan negara asing
dengan kode P.2;
j. zona pemerintahan daerah dan sub zona pemerintahan daerah dengan
kode P.3;
k. zona perumahan kampung dan sub zona rumah kampung dengan kode
R.1;
l. zona perumahan KDB sedang-tinggi dan sub zona meliputi:
1. sub zona rumah sangat kecil dengan kode R.2;
2. sub zona rumah kecil dengan kode R.3;
3. sub zona rumah sedang dengan kode R.4;
4. sub zona rumah besar dengan kode R.5; dan
5. sub zona rumah flat dengan kode R.6;
m. zona perumahan vertikal dan sub zona meliputi:
1. sub zona rumah susun dengan kode R.7; dan
2. sub zona rumah susun umum dengan kode R.8;n. zona perumahan KDB rendah dan sub zona rumah KDB rendah
dengan kode R.9;
o. zona perumahan vertikal KDB rendah dan sub zona rumah vertikal KDB
rendah dengan kode R.10;
p. zona perumahan di wilayah pulau dan sub zona perumahan pulau
dengan kode R.11;
q. zona perkantoran, perdagangan dan jasa dan sub zona meliputi:
1. sub zona perkantoran dengan kode K.1; dan
2. sub zona perdagangan dan jasa dengan kode K.2;
r. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB Rendah dan sub zona
meliputi:
1. sub zona perkantoran KDB rendah dengan kode K.3; dan
2. sub zona perdagangan dan jasa KDB rendah dengan kode K.4;
s. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau dan sub zona
perdagangan dan jasa pulau dengan kode K.5;
t. zona campuran dan sub zona campuran dengan kode C.1;
u. zona pelayanan umum dan sosial dan sub zona meliputi:
1. sub zona prasarana pendidikan dengan kode S.1;
2. sub zona prasarana kesehatan dengan kode S.2;
3. sub zona prasarana ibadah dengan kode S.3;
4. sub zona prasarana sosial budaya dengan kode S.4;5. sub zona prasarana rekreasi dan olahraga kode S.5;
6. sub zona prasarana pelayanan umum dan sosial dengan kode S.6;
7. sub zona prasarana terminal dengan kode S.7;
v. zona industri dan pergudangan serta sub zona meliputi:
1. sub zona industri dengan kode I.1;
2. sub zona pergudangan dengan kode G.1;
w. zona terbuka biru dan sub zona terbuka biru dengan kode B.1;
x. zona konservasi perairan dan sub zona konservasi perairan dengan
kode PP.1; dan
y. zona pemanfaatan umum perairan dan sub zona pemanfaatan umum
perairan dengan kode PP.2
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 272/576
REV.02/DTR/XI/2013
268
(2) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan hierarki pola ruang disajikan dalam Tabel-2 Kualitas
Ruang yang terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Klasifikasi sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap kecamatan.
Pasal 600
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cempaka
Putih sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zonaK3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, dan
S6; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Gambir
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5, dan
R6;
i. zona campuran pada sub zona C1;
j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dank. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Johar Baru
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona dan H4, H5 dan H6;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 273/576
REV.02/DTR/XI/2013
269
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3 dan R4;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
j. zona campuran pada sub zona C1;
k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, dan S6;
danl. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kemayoran
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K4;
k. zona campuran pada sub zona C1;
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6
dan S7; dan
m. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Menteng
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
k. zona campuran pada sub zona C1;
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6
dan S7; dan
m. zona terbuka biru yaitu B1.
(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Sawah
Besar sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4 dan R6;
g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 274/576
REV.02/DTR/XI/2013
270
i. zona campuran pada sub zona sub zona C1;
j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6
dan S7; dan
k. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Senensebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
j. zona campuran pada sub zona C1;
k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
l. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanah
Abang sebagai berikut:
a. z ona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
k. zona campuran pada sub zona C1;
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
m. zona terbuka biru pada sub zona B1.
Pasal 601
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilincing
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 275/576
REV.02/DTR/XI/2013
271
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa
Gading sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota yang terdapat pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau yang terdapat pada sub zona H4, H5 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;
j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
dan S6; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Koja
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R1, R3, R4, R5
dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, dan
S6; dano. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan
Pademangan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 276/576
REV.02/DTR/XI/2013
272
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;
m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona campuran pada sub zona C1;
o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4,S6
dan S7; dan
p. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan
Penjaringan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L1 dan L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.1, R3, R4, R5
dan R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9; j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjung
Priok sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4,H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7;
o. zona campuran pada sub zona C1; dan
p. zona terbuka biru pada sub zona B1.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 277/576
REV.02/DTR/XI/2013
273
Pasal 602
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan
Cengkareng sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R2, R3, R4, R5
dan R6;
h. zona perumahan vertikal yaitu subs zona R7 dan R8;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Grogol
Petamburan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
j. zona campuran pada sub zona C1;
k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, S6
dan S7; dan
l. zona terbuka Biru pada sub zona B1.
(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
l. zona campuran pada sub zona C1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 278/576
REV.02/DTR/XI/2013
274
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon
Jeruk sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4;
e. zona hijau rekreasi yaitu zona H7;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4 dan R5;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan vertical KDB rendah pada sub zona R10;
j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5
dan S6; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan
Kembangan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona hutan kota pada sub zona H1;
c. zona taman kota pada sub zona H2;
d. zona permakaman pada sub zona H3;
e. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5
dan S6; dan
o. zona terbuka birupada sub zona B1.
(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Palmerah
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 279/576
REV.02/DTR/XI/2013
275
j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5dan S6; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tamansari
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R6;
g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
h. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
i. zona campuran pada sub zona C1;
j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4 dan
S6; dan
k. zona terbuka birupada sub zona B1.
(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tambora
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R1, R3, R4 dan
R6;
g. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
h. zona campuran pada sub zona C1;
i. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, S6
dan S7; dan
j. Zona terbuka biru yaitu B1.
Pasal 603
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilandak
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4;
e. zona hijau rekreasipada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R3, R4, R5 dan
R6;
i. zona perumahan vertikalpada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasapada sub zona K1 dan K2;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 280/576
REV.02/DTR/XI/2013
276
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6
dan S7; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jagakarsa
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikalpada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasapada sub zona K1 dan K2;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran
Barus ebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikalpada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perumahan vertikal KDB rendahpada sub zona R10;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona campuran pada sub zona C1;
o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; danp. zona terbuka birupada sub zona B1
(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran
Lama sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 281/576
REV.02/DTR/XI/2013
277
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikalpada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perumahan vertikal KDB rendahpada sub zona R10;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona campuran pada sub zona C1; dan
o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7.
(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Mampang
Prapatan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5.
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
g. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
h. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
j. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S3 dan S6; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pancoran
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R4, R5 dan R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5, S6
dan S7; dan
o. zona terbuka birupada sub zona B1;
(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pasar
Minggu sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 282/576
REV.02/DTR/XI/2013
278
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;
m. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona campuranyaitu C1;
o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
p. zona terbuka biru pada sub zona B1;
(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan
Pesanggrahan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan sub
zona R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;i. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
j. zonaperkantoran, perdagangan dan jasapada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona campuranyaitu C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5
dan S6; dan
n. zona terbuka birupada sub zona B1.
(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Kecamatan
Setiabudi sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P2;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7; j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1;
k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5, S6
dan S7; dan
n. zona terbuka birupada sub zona B1.
(10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tebet
sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 283/576
REV.02/DTR/XI/2013
279
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kotapada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
n. zona campuranpada sub zona C1;
o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S6
dan S7; dan
p. zona terbuka birupada sub zona B1.
Pasal 604
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cakung
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona Permakaman pada sub zona H3;d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zonahijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;
l. zona perkantoran, perdagangan dan jasapada sub zona K1;
m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3 dan K4;
n. zona campuran pada sub zona C1;
o. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6
dan S7; dan
p. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cipayung
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindungpada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona Permakaman ypada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, dan R5;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 284/576
REV.02/DTR/XI/2013
280
m. zona campuranpada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, dan
S6; dan
o. zona terbuka birupada sub zona B1.
(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Ciracassebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4, H5 dan H6;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan vertikal pada sub zona R8;
g. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
h. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R10;
i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
k. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5 dan
S6; dan
l. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Duren
Sawitsebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
e. zona hijau rekreasipada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5dan R6;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasapada sub zona K1 dan K2;
k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasaKDB Rendah pada sub zona
K3 dan K4;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5, S6
dan S7; dan
n. zona terbuka birupada sub zona B1.
(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jatinegara
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
k. zona campuran pada sub zona C1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 285/576
REV.02/DTR/XI/2013
281
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
dan S6; dan
m. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kramat Jati
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
d. zona hijau rekreasipada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P2;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4 dan R5;
i. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
k. zona perdagangan, perkantoran dan jasa pada sub zona K1 dan K2;
l. zona perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
m. zona campuran pada sub zona C1;
n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
dan S6; dan
o. zona terbuka birupada sub zona B1.
(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Makasar
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
d. zona hijau rekreasipada sub zona H7;
e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5, dan
R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perkantoran, perdagangan,dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
k. zona campuran pada sub zona C1;
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7;
m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Matraman
sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H6;
d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
f. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
g. zona perkantoran, perdagangan, dan jasapada sub zona K1 dan K2;
h. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
i. zona campuranpada sub zona C1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 286/576
REV.02/DTR/XI/2013
282
j. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S6 dan
S7;
k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1 dan G1; dan
l. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan PasarRebo sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
h. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4 dan R5;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perkantoran, perdagangan,dan jasa pada sub zona K1;
k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S5 dan
S6;
m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1; dan
n. zona terbuka biru pada sub zona B1.
(10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pulo
Gadung sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2;
b. zona taman kota pada sub zona H2;
c. zona permakaman pada sub zona H3;
d. zona jalur hijau pada sub zona H4 dan H5;
e. zona hijau rekreasi pada sub zona H7;
f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
g. zona perumahan KDB sedang-tinggipada sub zona R3, R4, R5 dan R6;
h. zona perumahan vertikal pada sub zona R7 dan R8;
i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R9;
j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K1;
k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona
K3;
l. zona campuran pada sub zona C1;
m. zona industri dan pergudangan pada sub zona I1;
n. zona pelayanan umum dan sosialpada sub zona S1, S2, S3, S5 dan
S6; dan
o. zona terbuka biru pada sub zona B1.
Pasal 605
(1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L2 dan L3;
b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H8;
c. zona pemerintahan daerah pada sub zona P3;
d. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R11;
e. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K5;
f. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S6 dan
S7;
g. zona pertambangan di wilayah pulau pada sub zona T1;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 287/576
REV.02/DTR/XI/2013
283
h. zona konservasi perairan laut pada sub zona PP1; dan
i. zona pemanfataan umum perairan laut pada sub zona PP2.
(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan sebagai berikut:
a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L1, L2 dan L3;
b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H8;
c. zona pemerintahan nasional pada sub zona P1;
d. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R11;
e. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K5;
f. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S1, S2, S3, S4, S5,
S6 dan S7; dan
g. zona pemanfataan umum perairan pada sub zona PP2.
Pasal 606
(1) Klasifikasi zona dan sub zona pemanfaatan ruang pada masing-masing
kecamatan disajikan dalam Gambar-1A sampai Gambar 44A Peta Zonasi
Kecamatan dengan skala 1 : 5000 pada Lampiran III-1, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di
kecamatan wajib berpedoman pada Gambar-1A sampai Gambar 44A
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Kegiatan
Paragraf 1
Kegiatan Diperbolehkan
Pasal 607
(1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2)
huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan PZ dan wajib
memiliki izin pemanfaatan ruang.
(2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang
ditetapkan oleh Gubernur.
Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 608
(1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat
(2) huruf b, kegiatan dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian,
intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang
diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin
pemanfaatan ruang, izin teknis dan/atau operasional dari Gubernur, dan
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. pada sub zona H.1, kegiatan perkantoran pemerintahan daerah,
hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, pusat penelitian cagar alam,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 289/576
REV.02/DTR/XI/2013
285
luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter
persegi); dan
5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, dan angka
4 dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen)
dari luas sub zona;
h. pada sub zona R.3, sebagai berikut:1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung
telekomunikasi, warnet, game center, pangkas rambut, salon,
penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga sosial,
organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi masing-
masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua
ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter)danluas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan
dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus
meter);
4. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan
angka 4dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh
persen) dari luas sub zona;
i. sub zona R.4sebagai berikut:
1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung
telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas rambut,salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga
sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi
masing-masing kegiatan dengan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
5. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,
dan angka 5dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10%
(sepuluh persen) dari luas sub zona;
j. pada sub zona R.5,sebagai berikut:
1. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu, warung
telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas rambut,
salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembagasosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi
masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200
m2 (dua ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 290/576
REV.02/DTR/XI/2013
286
5. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4,
dan angka 5 dengan total luas kaveling seluas-luasnya 10%
(sepuluh persen) dari luas sub zona;k. pada sub zona R.6, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost, panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu,
warung telekomunikasi, katering, warnet, game center, pangkas
rambut, salon, penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni,
lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum
dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
4. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
5. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
6. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,
angka 5, dan angka 6dengan total luas kaveling seluas-luasnya10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
l. pada sub zona R.7sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, biro
perjalanan wisata, warnet, game center, pangkas rambut, salon,
penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, dan lembaga
sosial, organisasi kemasyarakatan dan toilet umum dibatasi masing-
masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua
ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m
(seribu meter);
4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
7. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunanseluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
8. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4,
angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan total luas kaveling seluas-
luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
m. pada sub zona R.8, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, biro
perjalanan wisata, warnet, game center, pangkas rambut, salon,
penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga sosial,
organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi masing-
masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua
ratus meter persegi);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 291/576
REV.02/DTR/XI/2013
287
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m
(seribu meter);
4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisionalsekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
7. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
8. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4,
angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan total luas kaveling seluas-
luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
n. pada sub zona R.9 sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, warnet,
game center, pangkas rambut, salon, penjahit, balai pengobatan,
apotik, sanggar seni, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan,
dan toilet umum dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai
bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis denganpasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
5. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
6. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4,
dan angka 5, jarak antar kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter)
dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter
persegi);
o. pada sub zona R.10, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost, warung telekomunikasi, katering, biro
perjalanan wisata, warnet, game center, pangkas rambut, salon,
penjahit, balai pengobatan, apotik, sanggar seni, lembaga sosial,
organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi masing-
masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua
ratus meter persegi);
2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-
kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 1.000 m (seribu meter);
4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan
dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus
meter);
6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
7. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter)dan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 292/576
REV.02/DTR/XI/2013
288
8. kegiatansebagaimana dimaksud pada angka 2,angka 3, angka 4,
angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan total luas kaveling seluas-
luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
p. pada sub zona R.11, sebagai berikut:
1. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antar
kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunanseluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
2. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar
tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir, pusat
perbelanjaan, mall, plaza, hypermarket, supermarket, minimarket
dan toserba, jasa bangunan, lembaga keuangan, warung
telekomunikasi, permakaman, perawatan, perbaikan, renovasi
barang, bengkel, ruang pertemuan, katering, biro perjalanan wisata,
ekspedisi pengiriman barang, warnet, game center, pangkas
rambut, salon, laundry, penjahit, penitipan hewan, penitipan anak,
pencucian mobil dan motor, hotel, losmen, penginapan home stay,
penginapan cottage, taman hiburan, taman perkemahan, studio
keterampilan, panti mandi uap, griya pijat, spa, fitness, klab malam,
diskotek, bar, teater terbuka, bioskop, musik hidup, karaoke, kebun
binatang, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai
kopi, kolam pemancingan, budidaya perikanan, galangan kapal
(docking ), balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis,
pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik,
poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan, sanggar seni, lembaga
sosial, organisasi kemasyarakatan, dan toilet umum dibatasi total
luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub
zona;q. pada sub zona K.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi seluas-luasnya 40% (empat puluh
persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai intensitas
pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ;
2. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
4. kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan plaza jarak dibatasi dengan
pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus
meter); dan
5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, laundry,
penjahit, penitipan hewan, gudang tertutup, mini market, dan
supermarket dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga
puluh persen) dari luas sub zona;
r. pada sub zona K.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-luasnya 40%
(empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai
intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ; dan
2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya30% (tiga puluh persen) dari luas sub zona;
s. pada sub zona K.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-luasnya 40%
(empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai
intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ;
2. kegiatan mini market dibatasi jarak luas lantai dengan pasar
tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter);
3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional
sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 293/576
REV.02/DTR/XI/2013
289
4. kegiatan pusat perbelanjaan, dan mall dibatasi jarak dengan pasar
tradisional sekurang-kurangnya 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
dan
5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza,
supermarket, minimarket, laundry, penjahit, penitipan hewan, dan
gudang tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30%(tiga puluh persen) dari luas sub zona;
t. pada sub zona K.4,sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-luasnya 40%
(empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai
intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ; dan
2. kegiatan perkantoran dan bisnis professional lain dan gudang
tertutup dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh
persen) dari luas sub zona;
u. pada sub zona K.4,kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai seluas-
luasnya 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan
sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ; dan
v. pada sub zona C.1, kegiatan mini market dibatasi luas lantai jarak
dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter)
dan total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas
sub zona;
w. pada sub zona S.4, kegiatan pendaratan helikopter dibatasi dengan
luas dan/atau panjang helidek sekurang-kurangnya 1 x (satu kali)
panjang keseluruhan helikopter terbesar beserta rotornya yang
dioperasikan;x. pada sub zona S7 kegiatan bengkel dibatasi dengan total luas kaveling
seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
y. pada sub zona I.1, sebagai berikut:
1. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar
tradisional, mini market, toserba, lembaga keuangan, warung
telekomunikasi, perawatan, perbaikan, renovasi barang, bengkel,
SPBU, SPBG, katering, biro perjalanan wisata, ekspedisi
pengiriman barang, warnet, game center, pangkas rambut, salon,
laundry, penjahit, pencucian mobil dan motor, hotel, losmen,
restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, dokter
umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktik bidan, rumah
bersalin, klinik, poliklinik, apotik, dan laboratorium kesehatan
dibatasi luas lantai total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh
persen) dari luas sub zona; dan
2. kegiatan gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer
dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh persen)
dari luas sub zona;
z. pada sub zona G.1, kegiatan asrama, perkantoran, bisnis profesional
lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, supermarket, minimarket,
toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, perawatan,
perbaikan, renovasi barang, bengkel, SPBU, SPBG, katering, biroperjalanan wisata, ekspedisi pengiriman barang, warnet, game center,
pangkas rambut, salon, laundry, penjahit, pencucian kendaraan
bermotor, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe,
kedai kopi, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktik
bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotik, dan laboratorium
kesehatan dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh
persen) dari luas sub zona.
Paragraf 3
Kegiatan Diizinkan Bersyarat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 294/576
REV.02/DTR/XI/2013
290
Pasal 609
(1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan
umum dan persyaratan khusus.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang
diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki
izin pemanfaatan ruang, izin dan/atau rekomendasi dari SKPD/UKPD
dan/atau instansi terkait serta mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. pada sub zona L.1, sebagai berikut:
1. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;
2. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
b. pada subzona L.2, sebagai berikut:
1. kegiatan taman rekreasi untuk pariwisata air dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan dilaksanakan di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. kegiatan marina, dermaga penyeberangan, pendaratan helikopterdan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu;
3. kegiatan pelabuhan laut dengan syarat untuk penyeberangan
penumpang dan pengangkutan bahan pokok dan memiliki izin
lingkungan, Analisa Dampak Lalu-lintas dan/atau izin gangguan,
dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait program pemerintah dan/atau
pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
6. kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air
Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan
dilaksanakan di Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan,
Pulau Sebira, Pulau Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau
Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau
Untung Jawadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
c. pada sub zona L.3, sebagai berikut:1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
3. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan
penyu dansekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 295/576
REV.02/DTR/XI/2013
291
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat
komersial;dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
e. pada sub zona H.2 sebagai berikut:1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW dan
ditetapkan waktu dan lokasinya;
2. kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan;
3. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
4. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
2. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/ataupemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
2. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 296/576
REV.02/DTR/XI/2013
292
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
k. pada sub zona H.8,sebagai berikut:1. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
l. pada sub zona P.1sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. hunian susun dengan syarat rumah susun umum dan
diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan/atau
dikerjasamakan dengan pemerintah;
3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai
pendukung kantor pemerintahan;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;5. kegiatan ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja,
gelanggang olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang
renang, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga
penyeberangan, mercusuar, holtikultur dan rumah kaca, pembibitan,
rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna,
gedung pertemuan kota serta balai pertemuan dan pameran,
instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan
tempat pengolahan lumpur tinja, dan instalasi energi dengan syarat
dibangun menggunakan APBN/APBD;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
7. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau
pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
8. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan
syarat tidak bersifat komersial;
9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan diselenggarakan oleh pemerintah; dan
11. kegiatan pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan,
pusat penelitian lainnya, pendidikan lainnya, pusat riset dan
pengembangan IPTEK dengan syarat khusus penelitian berkaitan
dengan pemerintahan dan/atau instansi pemerintah;
m. pada sub zonaP.2 sebagai berikut:
1. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai
pendukung kantor perwakilan negara asing;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 297/576
REV.02/DTR/XI/2013
293
3. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
4. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan
syarat tidak bersifat komersial;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
n. pada sub zona P.3 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. hunian susun dengan syarat rumah susun umum yang
diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan/atau
dikerjasamakan dengan pemerintah;
3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai
pendukung kantor pemerintahan;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sebagai kegiatan penunjang kantor pemerintahan;
5. kegiatan pasar tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir,
permakaman, ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang
remaja, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, gedung
olah seni, gelanggang renang, terminal tipe A, terminal tipe B,
terminal tipe C, stasiun, pelabuhan laut, bandara umum, bandarakhusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, holtikultur dan rumah
kaca, pembibitan, penjualan tanaman dan bunga, tambak, kolam,
tempat pelelangan ikan, tempat pemotongan hewan, pusat
penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian
lainnya, pendidikan lainnya, pusat riset dan pengembangan IPTEK,
rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna,
gedung pertemuan kota serta balai pertemuan dan pameran,
instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan
tempat pengolahan lumpur tinja, daur ulang, pembongkaran
kendaraan bermotor, instalasi penjernihan air minum, dan instalasi
energi dengan syarat dibangun menggunakan APBN/APBD;
6. kegiatan pendaratan helikopter sekurang-kurangnya mendapatkan
izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteri di bidang perhubungan; dan
7. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau
informasi yang disampaikan terkait dengan program pemerintah
dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
8. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan
syarat tidak bersifat komersial;
9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnyamemiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijauyang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat pemanfaatan untuk sekolah
negeri; dan
11. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan
penyu dengan syarat harus memiliki sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
o. pada sub zona R.1 sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 298/576
REV.02/DTR/XI/2013
294
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat
danLurahdan/atau sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW dan
ditetapkan waktu dan lokasinya;4. kegiatan laundry sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
6. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan
dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
7. kegiatan dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,
praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik berada di jalan
dengan lebar atau direncanakan sekurang-kurangnya 8 m (delapan
meter), menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan memiliki
izin gangguan;
8. kegiatan TPS dan TPS-3R, sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya
30 m (tiga puluh meter);
9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air
kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-
kurangnya harus memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan
limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
10. kegiatan daur ulang sekurang-kurangnya harus memiliki izingangguan;
p. pada sub zona R.2 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian kecil, hunian sedang, hunian besar dengan syarat
LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum tertata
dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar dari
ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti ketentuan
luas sub zona;
2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,
berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10
m (sepuluh meter)dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-
kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada
kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya
dengan intensitas KDB 60 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;
3. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan pembangunan rumah susun yang ditetapkan dalam
ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
4. kegiatan asrama, guest house, dokter umum, dokter spesialis,
pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan
poliklinik dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam
persil, berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8
m (delapan meter), dan memiliki izin gangguan;5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan praarana parkir di dalam persil;
6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, tokoh masyarakat,
Lurah dansebagai kegiatan penunjang pada sub zona;
7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
8. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 299/576
REV.02/DTR/XI/2013
295
9. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan lebar
rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter), lebar jalan
eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW;
10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan TPS-3R/ITF dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-
kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air
kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah
domestik melayani sub zona bersangkutan; dan
14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
q. pada sub zona R.3 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian sedang, hunian besar dengan
syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum
tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar
dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti
ketentuan luas sub zona;2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,
berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10
m (sepuluh meter) dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-
kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada
kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya
dengan intensitas KDB 60 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;
3. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan asrama,guest house, dokter umum, dokter spesialis,
pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik dan
poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan, berada di jalan dengan lebar sekurang-kurangnya 8 m
(delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya,
Ketua RT, Ketua RW dandiketahui oleh Lurah setempat;
7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkanwaktu dan lokasinya;
8. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
9. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat berada di jalan
dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)
dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),
memiliki izin gangguan,dan persetujuan dari warga sekitarnya,Ketua
RT dan Ketua RW;
10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 300/576
REV.02/DTR/XI/2013
296
11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak denganbangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air
kotor dan tempat pengolahan lumpur tinjadengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana
pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona
bersangkutan; dan
14. kegiatan daur ulang sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
r. pada subzonaR.4,sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian besar dengan
syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan yang belum
tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP lebih besar
dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling mengikuti
ketentuan luas sub zona;
2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,
berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10
m (sepuluh meter)dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-
kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada
kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya
dengan intensitas KDB 60 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;
3. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan;
4. kegiatan asrama, guest house dan pavilion, dokter umum, dokter
spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin ,
klinik dan poliklinikdengan syarat berada di jalan dengan lebar
rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), menyediakan
prasarana parkir di dalam persil, dan memiliki izin gangguan;
5. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, tokoh masyarakat,
Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;
7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
8. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
9. kegiatanpenitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga
sekitarnya;
10. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat berada di jalan
dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),
memiliki izin gangguan, serta mendapat persetujuan warga
sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;
11. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
12. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 301/576
REV.02/DTR/XI/2013
297
13. kegiatan TPS dan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian
sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
14. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona
bersangkutan; dan15. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
s. pada sub zona R.5sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, dan hunian sedang
dengan syarat LP sesuai kepemilikan lahan, dan pada kawasan
yang belum tertata dan/atau belum ditetapkan perkavelingannya LP
lebih besar dari ketentuan luas sub zona pemecahan kaveling
mengikuti ketentuan luas sub zona;
2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,
berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10
m (sepuluh meter)dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-
kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada
kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya
dengan intensitas KDB 60 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;
3. kegiatan huniansusun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan pembangunan rusun yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum,dokter
spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin ,
klinik dan poliklinik, dengan syarat berada di jalan dengan lebar
rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), memiliki izingangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
5. kegiatan rumah kostdengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga sekitarnya, tokoh
masyarakat, dan Lurahserta sebagai kegiatan penunjang pada sub
zona;
7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
8. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
9. kegiatanpenitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga
sekitarnya;
10. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat berada di jalan
dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter)
dan lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),
memiliki izin gangguan, serta mendapat persetujuan warga
sekitarnya, Ketua RT, dan Ketua RW serta sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;11. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
12. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. kegiatan TPS-3R/ITF(tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 302/576
REV.02/DTR/XI/2013
298
14. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona
bersangkutan; dan
15. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
t. pada sub zona R.6 sebagai berikut:1. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum, dokter
spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin ,
klinik dan poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan,berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-
kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir
di dalam persil;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya,
tokoh masyarakat dan Lurah, serta sebagai kegiatan penunjang
pada sub zona;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
4. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
6. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimalsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
8. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik
untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
9. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
u. pada sub zonaR.7 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
3. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
4. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnyamemiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
6. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,
praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 303/576
REV.02/DTR/XI/2013
299
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan
lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan
menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
8. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik
untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
10. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
v. pada sub zona R.8 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan pembangunan rumah susun yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, dan sebagai
kegiatan penunjang pada sub zona;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
4. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
7. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimalsesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan,
rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan lebar
rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan
menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
9. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
10. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona
bersangkutan; dan
11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
w. pada sub zona R.9 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, besar dengan syaratsesuai kepemilikan lahan dan luas LP lebih besar dari sub zona
maka pemecahan kaveling harus mengikuti ketentuan luas sub
zona;
2. kegiatan hunian flat dengan luas LP sekurang-kurangnya 3.000 m2,
berada pada jalan yang ada dengan lebar sekurang-kurangnya 10
m (sepuluh meter)dan pada jalan yang lebar rencana sekurang-
kurangnya 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada
kaveling/persil yang tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya
dengan intensitas KDB 30 %, KLB 2,4, KB 4 dan KDH 20 %;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 304/576
REV.02/DTR/XI/2013
300
3. kegiatan hunian susun dengan syaratmemenuhistandar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, dokter umum, dokter
spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin ,
klinik dan poliklinik, dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izingangguan,berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-
kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir
di dalam persil;
5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari, warga setempat,
tokoh masyarakat,Lurahserta sebagai kegiatan penunjang pada sub
zona;
6. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW serta
ditetapkan waktu dan lokasinya;
7. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
8. kegiatanpenitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga
sekitarnya;
9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
12. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik
untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
13. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
x. pada sub zona R.10 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 30% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
0,9 (nol koma sembilan), dan KB setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh
masyarakat, dan Lurah,serta sebagai kegiatan penunjang pada sub
zona;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkanwaktu dan lokasinya;
4. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
7. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 305/576
REV.02/DTR/XI/2013
301
izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,
praktek bidan, rumah bersalin , klinik dan poliklinik dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada di jalan dengan
lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan wajibmenyediakan prasarana parkir di dalam persil;
9. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
10. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah
domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
y. pada sub zona R.11 sebagai berikut:
1. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat
sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh
masyarakat,Lurah,dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona;
2. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
4. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, tempat kursus dan pelatihan dengan syaratsekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi
persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
5. kegiatan TPS-3R/ITF(Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
6. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah
domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
7. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
z. pada sub zona K.1 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan
prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syaratsesuai standar kebutuhan prasarana minimaldan sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan multifungsi (mix-used)lahan perencanaan berada pada
PSL sangat padat dan padat dengan syarat sekurang-kurangnya
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 306/576
REV.02/DTR/XI/2013
302
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), PSL kurang padat dan tidak
padat dengan syarat sekurang-kurangnya 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) serta luas lantai bangunan hunian susun seluas-
luasnya 30% dari batasan KLB yang diperkenankan;
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijauyang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8. kegiatan pendidikan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan
prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balai
pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah; dan
aa. pada sub zona K.2 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house denngan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan wajib menyediakan
prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan berada pada
basemen;4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW dan
ditetapkan waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan multifungsi (mix-used)lahan perencanaan berada pada
PSL sangat padat dan padat dengan syarat sekurang-kurangnya
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), PSL kurang padat dan tidak
padat dengan syarat sekurang-kurangnya 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) serta luas lantai bangunan hunian susun seluas-
luasnya 30% dari batasan KLB yang diperkenankan;
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8. kegiatan pendidikan tinggi denan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan
prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;
9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmasdan balai
pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izingangguan, memiliki prasarana parkir, dan wajib menyediakan
prasarana pengolahan limbah; dan
10. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
bb. pada sub zona K.3 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 30% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
0,9 (nol koma sembilan), dan KB setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 307/576
REV.02/DTR/XI/2013
303
2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan
prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan
syaratsesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal,
sebagai kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidakdiperkenankan berada pada basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan multifungsi (mix-used)lahan perencanaan berada pada
PSL sangat padat dan padat dengan syarat sekurang-kurangnya
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), PSL kurang padat dan tidak
padat dengan syarat sekurang-kurangnya 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) serta luas lantai bangunan hunian susun seluas-
luasnya 30% dari batasan KLB yang diperkenankan;
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8. kegiatan pendidikan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya
harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai
ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balaipengobatan denngan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan, menyediakan prasarana parkir, dan menyediakan
pengolahan limbah;
cc. pada sub zona K.4 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 30% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
0,9 (nol koma sembilan), dan KB setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai;
2. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan
prasarana parkir di dalam persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai
kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan
berada pada basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pendaratan helikopter denan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPDdan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan multifungsi (mix-used)lahan perencanaan berada pada
PSL sangat padat dan padat dengan syarat sekurang-kurangnya
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), PSL kurang padat dan tidak
padat dengan syarat sekurang-kurangnya 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) serta luas lantai bangunan hunian susun seluas-
luasnya 30% dari batasan KLB yang diperkenankan;
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 308/576
REV.02/DTR/XI/2013
304
8. kegiatan pendidikan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan
prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;
9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan
dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan,menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan
pengolahan limbah; dan
10. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
dd. pada sub zona K.5 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. kegiatan asrama, rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam
persil;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai dengan standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai
kegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada
pada basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
6. kegiatan pendidikan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya
harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai
ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan balai
pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan
menyediakan pengolahan limbah; dan
8. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
ee. pada sub zona C.1 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan hanya untuk rumah susun umum;3. kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat
sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan
prasarana parkir di dalam persil;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen;
5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan
waktu dan lokasinya;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 309/576
REV.02/DTR/XI/2013
305
6. kegiatan hotel dengan syaratketinggian di atas 4 (empat) lantai
dan/atau ketinggian bangunan setinggi-tingginya 4 (empat) lantai
dengan akses yang berbeda;
7. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
9. kegiatan pendidikan tinggi , tempat kursus dan pelatihan dengan
syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas tanah dan
bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, balai
pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif,
praktek bidan, klinik dan poliklinik, apotik dan laboratorium
kesehatandengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan
menyediakan prasarana pengolahan limbah; dan
11. kegiatan daur ulang dan penimbunan barang rongsokandengan
syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan mendapat
persetujuan dari warga sekitarnya yang diketahui oleh Ketua RT
dan RW;
ff. pada sub zona S.1 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDBsetinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan
tidak dilakukan pengembangan prasarana pendidikan;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi pendidikan, memiliki
izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
gg. pada sub zona S.2 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dantidak dilakukan pengembangan prasarana kesehatan;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi semua standar
dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen; dan
4. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 310/576
REV.02/DTR/XI/2013
306
hh. pada sub zona S3 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dantidak dilakukan pengembangan prasarana ibadah;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan,
izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
4. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
ii. pada sub zona S.4 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan
tidak dilakukan pengembangan prasarana sosial dan budaya;
2. kegiatanhunian susun dengan syarat harus memenuhi standar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagaikegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada
pada basemen.
4. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan,
izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
jj. pada sub zona S.5 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan
tidak dilakukan pengembangan prasarana rekreasi dan olahraga;
2. kegiatanhunian susun dengan syarat memenuhi standar dan
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan berada pada
basemen.4. kegiatan PKL dengan syarat harus mendapat izin dari pemilik
bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
kk. pada sub zona S.6 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 311/576
REV.02/DTR/XI/2013
307
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan
tidak dilakukan pengembangan prasarana pelayanan umum;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi persyaratan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syaratsesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagai
kegiatan penunjang pada sub zona, dan tidak diperkenankan
berada pada basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan,
izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
5. kegiatan permakaman dengan syarat pemanfaatan permakaman
milik pemerintah daerah;
6. kegiatan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangandengan
syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, berada
diKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan diperuntukan
penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok;
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
8. kegiatan TPST, ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan TPA berupa
insinerator dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Pulau
Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, Pulau Sebira, Pulau
Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Payung Besar,
Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau Untung Jawa
pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;9. kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air
Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat
dilaksanakan di Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan,
Pulau Sebira, Pulau Karya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau
Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Lancang Besar, Pulau
Untung Jawa, pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
10. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan dan berada di Kabupaten
Administrasi Kepualuan Seribu;
ll. pada sub zona S.7 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian sangat kecil, hunian kecil, hunian sedang, dan
hunian besar dengan syarat satu lahan kepemilikan kaveling
sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB
setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya
1,2 (satu koma dua), dan KB setinggi-tingginya 2 (dua) lantai dan
tidak dilakukan pengembangan prasarana terminal;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi persyaratan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, hanya sebagaikegiatan penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada
pada basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat izin
dari pemilik bangunan, memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu
dan lokasinya;
5. kegiatan hotel dengan syarat untuk kegiatan penunjang pada sub
zona;
6. kegiatan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangandengan
syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk
penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 312/576
REV.02/DTR/XI/2013
308
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
mm. pada sub zona I.1 sebagai berikut:
1. kegiatan hunian flat, dan asramadengan syarat untuk memenuhi
kebutuhan hunian bagi industri di sub zona bersangkutan;2. kegiatan hunian susun dengan syarat harus memenuhi semua
persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen;
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat izin
dari pemilik bangunan, memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu
dan lokasinya;
5. kegiatan industri, industri kecil, daur ulang dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin gangguan, hemat penggunaan lahan, air
dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi
tinggi.
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan; dan
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
nn. pada sub zona G.1 sebagai berikut:1. kegiatan hunian flat dan asrama dengan syarat untuk memenuhi
kebutuhan hunian bagi industri di sub zona bersangkutan;
2. kegiatan hunian susun dengan syarat memenuhi persyaratan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pemanfaatan untuk rumah susun umum;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat
sesuai standar kebutuhan prasarana minimal, sebagai kegiatan
penunjang pada sub zona dan tidak diperkenankan berada pada
basemen.
4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat izin
dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan
lokasinya;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD
dan/atauMenteridi bidang perhubungan;
6. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh hijau
yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
7. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki
izin gangguan;
oo. pada sub zona T.1 kegiatan cafe, kedai kopi restoran, pusat jajan, jasaboga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2
(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana
parkir di dalam persil;kegiatan asrama dengan syarat sebagai
pendukung kegiatan pertambangan; dan
pp. pada sub zona PP.1 sebagai berikut:
1. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan pariwisata air
dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan; dan
2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan;
qq. pada sub zona PP.2 sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 313/576
REV.02/DTR/XI/2013
309
1. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan pariwisata air
dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
2. kegiatan resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe,
kedai kopi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin
gangguan, memiliki lahan perencanaan di daratandanluas total
bangunan yang berada di kawasan laut setinggi-tingginya20% (duapuluh persen) dari KDB pada lahan perencanaan di daratan;
3. kegiatan pelabuhan laut dengan syarat sekurang-kurangnya
memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, digunakan untuk
penyeberangan penumpang dan pengangkutan bahan pokok;
4. kegiatan reklamasi hanya dilakukan pada lokasi gosong; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-
kurangnya memiliki izin lingkungan;
Paragraf 4
Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat
Pasal 610
(1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub
zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas
ruang, jumlah pemanfaatan serta persyaratan umum dan persyaratan
khusus.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang
diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memiliki izin pemanfaatan ruang, izin teknis dan/atau operasional,
dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. pada sub zona H.1, kegiatan taman perkemahan dengan syarat luas
kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona,
memiliki izin gangguan, dan tidak membangunan prasarana yang
mengubah bentangan alam;
b. pada sub zona H.2, kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi
Pengolahan Air Kotor, Tempat Pengolahan Lumpur Tinja dengan syarat
berada di bawah tanah, tidak mengganggu fungsi resapan dan fungsi
ekologis, tidak merusak estetika lingkungan, harus terkamuflase seluas-
luasnya 10 % dari luas RTH;
c. pada sub zona H.8, kegiatan taman perkemahan dengan syarat luas
kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona,
memiliki izin gangguan, dan tidak membangunan prasarana yang
mengubah bentangan alam;
d. pada sub zona P.1 sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan persyaratan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi),mendapat persetujuan
dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, dan ditetapkan waktu
dan lokasinya; dan2. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat diperuntukan lembaga
keuangan perbankan milik pemerintah dengan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
e. pada sub zona P.3 sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan persyaratan luas lantai bangunan seluas-
luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi),mendapat persetujuan
dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, dan ditetapkan waktu
dan lokasinya; dan
2. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat diperuntukan lembaga
keuangan perbankan milik pemerintah dengan luas lantai bangunan
seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 314/576
REV.02/DTR/XI/2013
310
f. pada sub zona R.4, kegiatan cafe, kedai kopi dengan syarat luas lantai
bangunan seluas-luasnya 200m2 (dua ratus meter persegi), berada di
jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),
dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan
g. pada sub zona R.5, kegiatan cafe, kedai kopi dengan syarat luas lantai
bangunan seluas-luasnya 200m2
(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter),
dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
h. pada sub zona R.6, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,
jasa boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya
200m2 (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana
parkir di dalam persil;
i. pada sub zona R.7,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa
boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2
(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana
parkir di dalam persil;
j. pada sub zona R.8,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa
boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200m2
(dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana
parkir di dalam persil;
k. pada sub zona R.9, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,
jasa boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya
200m2 (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasaranaparkir di dalam persil;
l. pada sub zona R.10,kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan,
jasa boga, bakeri dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya
200m2 (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana
sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana
parkir di dalam persil;
Paragraf 5
Kegiatan Tidak Diizinkan
Pasal 611
Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf
e, kegiatan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam
PZ.
Pasal 612
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan
Pasal 611 disajikan dalam Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada
Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 613
(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597
ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 315/576
REV.02/DTR/XI/2013
311
c. Ketinggian Bangunan (KB);
d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan
e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib
memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan blok, sub blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel-1A
sampai Tabel-44A Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan pada
Lampiran III-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 614
(1) Insensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613
ayat (1), lahan perencanaan pada sub zona tertentu ditetapkan sebagai
berikut:
a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas
pemanfaatan ruang pada satu zona diperhitungkan secara rata-rata
dan KB mengikuti batasan bangunan tertinggi;
b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan
dibatasi prasarana kota diperhitungkan secara rata-rata dan KB
mengikuti batasan bangunan tertinggi;c. lahan perencanaan satu kepemilikan lahan yang memiliki lebih dari
satu zona dihitung secara proporsional; dan
d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal
KDB rendah zona perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pada zona
perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan
secara rata-rata.
(2) Intensitas pemanfaatan ruang tidak diperhitungkan pada penggunaan
basemen antara garis sempadan jalan (GSJ) dengan garis sempadan
bangunan (GSB) untuk kepentingan akses stasiun angkutan umum massal
berbasis rel.
Pasal 615
(1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB
sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:
a. luas kaveling kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi) sesuai
kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling
diberikan KDB setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) pada subzona R.1, R.2, R.3 dan R.4;
b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar,
beratap, dan tidak berdinding dengan lebar sekurang-kurangnya 3 m
(tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan
c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak
permanen dan tidak berdinding tidak diperhitungkan sebagai KDB.
(2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KLB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 613 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam
RDTR dan PZ kecuali:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 316/576
REV.02/DTR/XI/2013
312
a. luas lantai bangunan yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan
dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari
KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen)
diperhitungkan sebagai KLB;
b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap
dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai bangunan mencapai150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir
perpindahan moda ( park and ride), terintegrasi dengan angkutan umum
massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama
diperbolehkan luas lantai bangunan mencapai 200% (dua ratus persen)
dari KLB yang ditetapkan; dan
d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang sebesar-besarnya 20%
(dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:
1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan
pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat
tinggi menyediakan ruang mekanikal dan elektrikal, instalasi air,
tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL
kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
3. ruang evakuasi bencana pada bangunan bertingkat tinggi di atas 32
(tiga puluh dua) lantai diberikan 1 (satu) lantai dan tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan lain; dan
f. batasan KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL sebagai
berikut:
1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersialsetinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan
hunian sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen);
2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial
setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen); dan
3. PSL sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat pada
kawasan pengembangan dengan konsep TOD proporsi bangunan
komersial setinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen) dan
bangunan hunian sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima
persen).
(3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 613 ayat (1) huruf c, penetapan KB sesuai yang ditetapkan
dalam RDTR dan PZ kecuali:
a. penambahan jumlah lantai pada bangunan gedung diperkenankan
penambahan KB selama masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB
yang ditetapkan RDTR dan PZ kecuali pada hunian ketinggian
bangunan bertingkat rendah selama masih memenuhi batasan
ketinggian pada KKOP; dan
b. ketinggian bangunan dan/atau bangun-bangunan yang melebihi batasketinggian KKOP dan berada dalam peta KKOP harus mendapatkan
rekomendasi Kepala SKPD dan/atau instansi terkait.
(4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 613 ayat (1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam
RDTR dan PZ, kecuali:
a. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan selain
prasarana bangunan termasuk prasarana parkir tetap diperhitungkan
dalam KLB;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 317/576
REV.02/DTR/XI/2013
313
b. penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana kota dan RTH
harus mendapatkan persetujuan Gubernur; dan
c. pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 dan R.6 nilai KTB setinggi-
tingginya sama dengan nilai KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR
dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian seperti
parkir dan/atau gudang/penyimpanan barang.
(5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, nilai KDH sesuai yang ditetapkan dalam
RDTR dan PZ kecuali:
a. pada PSL sangat padat dan PSL padat, permukaan basemen yang
diturunkan sampai ke dalaman sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) di
bawah permukaan tanah dan dimanfaatkan untuk RTH diperhitungkan
sebagai KDH; dan
b. perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan
kendaraan, prasarana parkir, dan plaza tidak diperhitungkan sebagai
KDH.
Bagian Kelima
Tata Bangunan
Pasal 616
(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c,
meliputi:
a. lahan perencanaan;
b. tata bangunan gedung, meliputi:
1. pagar;
2. garis sempadan bangunan (GSB);
3. jarak bebas bangunan;
4. ramp;
5. bangunan di bawah permukaan tanah;
6. bangunan layang; dan
7. bangunan tinggi;
c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan
e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib
memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali
ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 617
Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf a,dengan ketentuan sebagai berikut:
a. rencana pedestrian/plaza dapat diperhitungkan sebagai bagian dari lahan
perencanaan;
b. pemecahan kaveling hunian dapat dilakukan sesuai batasan luas pada sub
zona; dan
c. pemecahan kaveling hunian tidak dapat dilakukan pada kawasan yang
tertata dan/atau sudah ditetapkan perpetakannya.
Pasal 618
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 318/576
REV.02/DTR/XI/2013
314
(1) Pagar pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616
ayat (1) huruf b angka 1, bangunan gedung berada pada tikungan dan/atau
persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut, dan pada
bangunan tertentu ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Garis sempadan bangunan (GSB) pada bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan garis
dalam satuan meter yang tidak boleh dilampaui bangunan ke arah Garis
Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Kali GSK atau Garis Sempadan
Sungai (GSS), dan Garis Sempadan Pantai (GSP) yang ditetapkan dalam
RDTR dan PZ.
(3) Jarak bebas bangunan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 3, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang pada bangunan tunggal
atau renggang ditetapkan 4 m (empat meter) pada lantai dasar, dan
setiap penambahan lantai jarak bebas di atas ditambah sekurang-
kurangnya 0,5 m (nol koma lima meter) dari jarak bebas lantai di bawah
sampai mencapai jarak bebas terjauh sekurang-kurangnya 15 m (lima
belas meter) kecuali bangunan rumah tinggal/hunian;
b. bidang atap, overstek, dan luifel yang menjorok keluar kurang dari 1,20
meter (satu koma dua puluh meter) dibebaskan dari kelentuan jarak
bebas, dan kelebihannya tetap diperhitungkan;
c. bangunan yang berhadapan atau berdampingan dua bangunan dalam
satu lahan kaveling perhitungan jarak bebas sebagai berikut:1. kedua massa bangunan pada sisi yang berhadapan mempunyai
dinding berjendela atau transparan, jarak bebas sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali jarak massa kedua bangungan
bersangkutan;
2. salah satu massa bangunan pada sisi yang berhadapan berdinding
masif atau tanpa jendela dan massa bangunan lain berdinding
transparan, jarak bebas bangunan sekurang-kurangnya 0,5 (nol
koma lima) dari jumlah jarak massa bangunan bersangkutan;
3. kedua massa bangunan berdinding masif, jarang bebas sekurang-
kurangnya 0,5 (nol koma lima) dari masing-masing massa
bangunan;
d. suatu massa bangunan denahnya membentuk huruf U dan/atau huruf H(dengan lekukan) dengan kedalaman lekukan melebihi jarak bebas,maka massa bangunan tersebut dianggap sebagai dua massabangunan, dan antara kedua massa tersebut lebar sekurang-kurangnyalekukan harus sama dengan jarak bebas;
e. jarak antara garis sempadan jalan sampai garis sempadan bangunan
kurang dari yang ditetapkan, pada bangunan 4 (empat) lantai atau
lebih, jarak bidang terluar bangunan sampai garis sempadan jalan
sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan; dan
f. bidang terluar bangunan lantai dasar sampai keitinggian bangunan
merupakan dinding vertikal lurus, jarak bebas bangunan setinggi-
tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari jarak bebas lantai tertinggi.
(4) Ramp pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616
ayat (1) huruf b angka 4, tipe lurus 1 (satu) arah sekurang-kurangnya 3 m
(tiga meter) dan untuk 2 (dua) arah ada pemisah dengan lebar sekurang-
kurangnya 50 cm (lima puluh centimeter).
(5) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 5, merupakan bangunan yang
memanfaatkan ruang bawah tanah dilaksanakan sesuai ketentuan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 319/576
REV.02/DTR/XI/2013
315
peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau
basemen ditetapkan sebagai berikut:
a. bangunan besemen harus memenuhi ketentuan batasan KTB dan
KDH;
b. jakan dinding terluar bangunan besemen sekurang-kurangnya 3 m (tigameter) dari garis sempadan jalan, pengaman saluran dan/atau
perpetakan;
c. dinding terluar bangunan besemen pada bangunan dengan ketinggian
3 (tiga) lantai, berjarak sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dari garis
sempadan jalan atau pengaman saluran sekurang-kurangnya 1 m (satu
meter) dari perpetakan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap perpetakan sekitar;
d. bangunan basemen yang melintas di atas dan/atau di bawah prasarana
umum atau lahan milik pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Gubernur; dan
e. bangunan besemen yang menghubungkan antar besmen yang berada
di bawah prasarana umum tidak diperhitungkan dalam KTB.
(6) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf
b angka 6, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. proyeksi bangunan layang pada muka tanah dihitung dalam
perhitungan KDB, dan
b. perhitungan KDB dan KLB bangunan layang yang berada pada lebih
dari satu lahan perencanaan secara proporsional dibebankan pada
lahan perencanaan masing-masing secara proporsional.
(7) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b
angka 7, harus dilengkapi lift pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai
kecuali untuk rumah susun umum.
Pasal 619
(1) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 616 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketinggian bangunan di atas permukaan air maksimal 2 (dua) lantai,
dan
b. pemanfaatan ruang di atas permukaan air harus mendapatkan
persetujuan Gubernur.
(2) Pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf d dapat dikenakan kontribusi
pemeliharaan kawasan manfaat sungai dengan persetujuan Gubernur.
(3) Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 616 ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lahan, bangunan, dan tanaman yang dibebaskan untuk tapak menara
diberi penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. tanah, bangunan, dan tanaman di luar tapak menara yang berada di
bawah sepanjang jalur SUTT dan SUTET diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan ruang pada jalur SUTT dan SUTET dapat dimanfaatkan
sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran
tegangan tinggi.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 320/576
REV.02/DTR/XI/2013
316
Bagian Keenam
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 620
(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan
memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona.
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bonus dengan kode a;
b. pengalihan hak membangun atau TDR dengan kode b;
c. permufakatan pembangunan dengan kode c;
d. khusus dengan kode d;
e. pengendalian pertumbuhan dengan kode e;
f. pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan kode f; dan
g. pertampalan aturan atau overlay dengan kode g.
Pasal 621
(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a,
diberikan dalam bentuk peningkatan luas lantai bangunan (KLB) dan
diarahkan pada lokasi sebagai berikut:
a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategiskepentingan ekonomi;
b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan
moda (park and ride); dan
d. lokasi pertemuan angkutan umum massal.
(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi
menyediakan fasilitas publik dengan ketentuan, meliputi:
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
c. menyediakan dan/atau membangun waduk;
d. membuka RTH privat yang dapat diakses publik;
e. mengadakan infrastruktur;
f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang
terintegrasi dengan angkutan umum; dan
g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
(3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam
lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian bonus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 622
(1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 620 ayat (2) huruf b, merupakan perangkat implementasi yang
mendorong pengalihan hak membangun pada suatu persil/sub zona ke
persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 321/576
REV.02/DTR/XI/2013
317
(2) TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diarahkan pada lokasi:
a. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
b. pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder; dan
c. kawasan yang memiliki panduan rancang kota.
(3) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu
persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu blok;
b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu
persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang
dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;
c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih
batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah
digunakan dalam kaveling;
d. penerima pengalihan luas lantai bangunan setinggi-tingginya 50% (lima
puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan
dimaksud;
e. pengalihan luas lantai bangunan hanya dilakukan 1 (satu) kali;
f. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan
dan menerima pengalihan luas lantai bangunan tidak memperoleh
pelampauan KLB;
g. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas
lantai bangunan kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahanperencanaan tersebut, maka selisih nilai KLB tidak dapat dialihkan;
h. pengalihan luas lantai bangunan dapat dilakukan pada zona dalam
suatu area perencanaan terpadu dan kompak, dengan ketentuan
meliputi:
1. pada lahan perencanaan yang telah memiliki panduan Rancang
Kota (UDGL), pengalihan nilai KLB harus menetapkan kembali
Panduan Rancang Kota (UDGL); dan
2. pengalihan nilai KLB antar lahan perencanaan ditetapkan oleh
Gubernur.
Pasal 623
(1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620
ayat (2) huruf c, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk
infrastruktur.
(2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.
(3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. perubahan/penambahan kegiatan; dan
b. penambahan luas lantai bangunan.
Pasal 624
(1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d,
kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya
dipertahankan oleh pemerintah.
(2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 322/576
REV.02/DTR/XI/2013
318
a. Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) di Kecamatan
Gambir;
b. Kawasan Istana Presiden di Kecamatan Gambir;
c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;
d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok;
f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan
Kecamatan Cilincing;
g. Kawasan Ekonomi Strategis (KES) Marunda di Kecamatan
Cilincing;dan
h. kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung dan
Kecamatan Cengkareng.
(3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di zona khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),
a. pada kawasan taman merdeka (taman monas) diperkenankan
pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pamer, pusat
informasi, parkir dan penunjangnya;
b. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar;dan
d. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan
selain kegiatan pertanian sawah.
Pasal 625
(1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620
ayat (2) huruf e, zona yang dikendalikan perkembangannya karena
karakteristik kawasan.
(2) pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; dan
b. kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor transportasi
massal diluar kawasan TOD dengan kode f.2.
(3) TPZ pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. menyediakan gudang bahan baku bersama;
b. menyediakan IPAL komunal;
c. menyediakan dapur dengan teknologi ramah lingkungan;
d. menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dane. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui
oleh pemerintah.
(4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersial dibatasi setinggi-
tingginya 50 % (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh
lantai bangunan;
b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB setinggi-
tingginya 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,0 (dua
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 323/576
REV.02/DTR/XI/2013
319
koma nol), KB setinggi-tingginya 4 (empat) lantai, KDH setinggi-
tingginya 30% (tiga puluh persen), dan KTB setinggi-tingginya 55%
(lima puluh lima persen);
c. pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan;
d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap jarak 60 m
(enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;e. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar sekurang-
kurangnya 3 m (tiga meter);
f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada
Pemerintah Daerah.
Pasal 626
(1) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 621 ayat (2) huruf f, suatu perangkat untuk mempertahankan
bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah, yang berada di:
a. Kawasan Kota Tua
b. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari;
c. Kawasan Menteng;dan
d. Kawasan Kebayoran Baru.
(2) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan hunian diperkenankan untuk dirubah tanpa merubah strukturdan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum
massal;
b. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya golongan A
dan golongan B sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
c. pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya
harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya
Pasal 627
(1) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam Pasal
620 ayat (2) huruf g, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang
ditambahkan pada sub zona.
(2) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan pada KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan,
tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 628
(1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ ditetapkan aturan yang lebih ketat
dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Gubernur.
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) disajikan
dalam Gambar-1A sampai Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan
skala 1 : 5000 dalam Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Prasarana Minimal
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 324/576
REV.02/DTR/XI/2013
320
Pasal 629
(1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf
e, meliputi:
a. fasilitas umum dan sosial; danb. prasarana parkir.
(2) Fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ketentuannya sebagai berikut:
a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu)
unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas
lantai bangunan dengan memperhatikan jumlah jiwa;
c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan fasilitas umum
dan sosial sesuai ketentuan luas lantai bangunan yang ditetapkan
dalam RDTR dan PZ;
d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi dengan ketinggian
bangunan bertingkat rendah wajib menyediakan fasilitas umum dan
sosial sesuai ketentuan luas lahan serta luas lantai bangunan;
e. pengadaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial bukan menjadi
kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan
luas lahan dan luas lantai bangunan yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ; dan
f. Untuk kegiatan selain hunian wajib menyediakan prasarana minimal
sesuai ketentuan perundangan.
(3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
pembatasan lalu lintas dan penggunaan moda angkutan umum
berdasarkan RTRW 2030 kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagai
berikut:
a. kawasan pembatasan tahap satu dibatasi sebesar-besarnya 25% (dua
puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan;
b. kawasan pembatasan tahap dua dibatasi sebesar-besarnya 50% (lima
puluh persen) dari kewajiban yang ditetapkan; dan
c. kawasan pembatasan tahap tiga dibatasi sebesar-besarnya 75% (tujuh
puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan.
(4) Kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pada angkutan umum massal telah direalisasikan dan belum
direalisasikan kewajiban parkir paling sedikit harus dipenuhi sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur denganPeraturan Gubernur.
Bagian Kedelapan
Standar Teknis
Pasal 630
(1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf f,
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan
PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 325/576
REV.02/DTR/XI/2013
321
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelaksanaan RDTR dan PZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kesembilan
Ketentuan Khusus
Pasal 631
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf g,
meliputi:
a. rumah susun umum;
b. rumah susun/apartemen; dan
c. rumah KDB sedang – tinggi.
Pasal 632
(1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dalam Pasal 631
huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah
susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berada pada sisi rencana jalan lebar sekurang-kurangnya 12 m (dua
belas meter) dengan lebar jalan yang ada sekurang-kurangnya 10 m
(sepuluh meter);
b. lebar muka bidang tanah sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter);
c. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
1. pada PSL sangat padat dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enampuluh persen), KLB setinggi-tingginya 5,0 (lima), dan KB setinggi-
tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;
2. pada PSL padat dengan KDB setinggi-tingginya 55% (lima puluh
lima persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB
setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) lantai;
3. pada PSL kurang padat dengan KDB setinggi-tingginya 50% (lima
puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,0 (empat), dan KB setinggi-
tingginya 16 (enam belas) lantai; dan
4. pada PSL tidak padat dengan KDB setinggi-tingginya 45% (empat
puluh lima persen), KLB setinggi-tingginya 3,5 (tiga koma lima), dan
KB setinggi-tingginya 16 (enam belas) lantai; dan
d. menyediakan prasarana sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen)
dari standar prasarana minimal.
(2) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), luas lahan perencanaan sekurang-kurangnya
4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(3) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), luas lahan perencanaan pada PSL sangat padat
sekurang-kurangnya 3.000 m2
(tiga ribu meter persegi), PSL padatsekurang-kurangnya 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat
sekurang-kurangnya 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL
kurang padat sekurang-kurangnya 15.000 m2 (lima belas ribu meter
persegi).
(4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c kecuali rumah susun umum pada lahan pasar milik Pemerintah Daerah
diberikan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dengan tidak
mengubah fungsi utama pasar.
Pasal 633
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 326/576
REV.02/DTR/XI/2013
322
(1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun/apartemen sebagaimana
dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6,
R7, R9 dan R.10, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. luas muka bidang tanah sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter);b. berada pada rencana jalan sekurang-kurangnya 15 m (lima belas
meter) dengan lebar jalan yang ada sekurang-kurangnya 12 m (dua
belas meter); dan
c. luas lahan perencanaan pada PSL sangat padat sekurang-kurangnya
3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), PSL padat sekurang-kurangnya
5.000 m2 (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat sekurang-
kurangnya 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL kurang
padat sekurang-kurangnya 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi).
(2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. pada PSL sangat padat dengan KDB setinggi-tingginya 40% (empat
puluh persen), KLB setinggi-tingginya 5,0 (lima koma nol), dan KB
setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;
b. pada PSL padat dengan KDB setinggi-tingginya 40% (empat puluh
persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB
setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) lantai;
c. pada PSL kurang padat dengan KDB setinggi-tingginya 35% (tiga puluh
lima persen), KLB setinggi-tingginya 3,5 (tiga koma lima), dan KB
setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) lantai; dand. pada PSL tidak padat dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh
persen), KLB setinggi-tingginya 3,0 (tiga koma nol), dan KB setinggi-
tingginya 16 (enam belas) lantai.
Pasal 634
Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun/apartemen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 632 dan 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB
rendah, besar KDB sesuai dengan RDTR dan PZ.
Pasal 635
Rumah KDB sedang – tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huru c,
pada PSL padat, kurang padat, dan PSL tidak padat dapat dilaksanakan dengan
KB sebesar 3 (tiga) lantai, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. intensitas pemanfaatan ruang:
1. pada sub zona R.2 dan R.3 besar KDB setinggi-tingginya 60% (enam
puluh persen) dan KLB setinggi-tingginya 1,8 (satu koma delapan); dan
2. pada sub zona R.4 dan R.5 besar KDB setinggi-tingginya 50% (limapuluh persen) dan KLB setinggi-tingginya 1,5 (satu koma lima);
b. luas lahan perencanaan lebih kecil atau sama dengan 800 m2 (delapan ratus
meter persegi);
c. luas lahan perencanaan lebih besar dari 800 m2 (delapan ratus meter
persegi) harus dilakukan pemecahan sesuai sub zona;
d. tidak diperkenankan pemanfaatan lantai mezzanin dan/atau ruang rongga
atap;
e. tidak diperkenankan pada Kawasan Cagar Budaya; dan
f. jarak bebas samping diperkenankan nol atau berhimpit dan belakang
sekurang-kurangnya 2 m (dua meter).
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 327/576
REV.02/DTR/XI/2013
323
Bagian Kesepuluh
Dampak
Pasal 636
Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sub zonasebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf h, dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Pasal 637
(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin
dari Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD
dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berututan sebagai
berikut:
a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
b. izin kegiatan operasional pemanfaatan ruang;
c. izin pemanfaatan ruang; dan
d. izin mendirikan bangunan (IMB).
(3) Izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c. diberikan oleh Kepala SKPD
bidang tata ruang sesuai kewenangannya .
(4) Izin kegiatan operasional pemanfaatan ruang (operasional/teknis dan/atau
rekomendasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh
Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan dan
kewenangannya.
(5) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, diberikan oleh Kepala SKPD di bidang bangunan gedung sesuai
kewenangannya .
(6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
sesuai RDTR dan PZ.
Pasal 638
Kepala SKPD dan instansi yang terkait memberikan rekomendasi sebagai
kelengkapan mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 637, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 639
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 dan Pasal 638, diatur
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 328/576
REV.02/DTR/XI/2013
324
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 640
Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:
a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan
kawasan strategis yang telah ditetapkan;
b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di
kecamatan;
c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat;dan
d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan
ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
Pasal 641
Obyek pemberian insentif meliputi:
a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangannya;
b. pembangunan yang sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada
kawasan Kawasan Cagar Budaya dan sub zona rumah kampung;
c. penyediaan ruang untuk fasilitas umum, berupa:
1. ruang privat bangunan yang dapat diakses oleh umum;
2. penyerahan lahan privat untuk jalan dan saluran.
d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubungbagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh
sektor privat;
e. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Pasal 642
(1) Jenis insentif dapat berupa:
a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun
saham;
c. pembangunan serta pengadaan prasarana sosial dan/atau umum;
d. pemberian keluwesan dalam batasan dan perhitungan KLB dan
ketinggian bangunan; dan
e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau
pemerintah daerah.
(2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPD
bidang tata ruang untuk ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan
pertimbangan dari KPPR, dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang
sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 643
Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan:
a. pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian
dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 329/576
REV.02/DTR/XI/2013
325
b. pemanfaatan ruang/guna lahan yang tidak sesuai dengan zona dan/atau sub
zona serta ketentuannya yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi.
Pasal 644
Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan padakawasan yang dibatasi perkembangannya.
Pasal 645
(1) Jenis disinsentif dapat berupa:
a. pengenaan denda secara progresif;
b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan
penalti;
c. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah
terbangun; dan
d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada
seluruh blok atau sub zona.
(3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
Kepala SKPD bidang tata ruang untuk ditetapkan Gubernur setelah
mendapatkan pertimbangan dari KPPR, dan diberikan kepada calonpemanfaatan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan
ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan
disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 646
(1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi tata ruang guna
memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layanan
kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam
satu web dengan alamat http://penataan.ruang.jakarta.go.id dan dikelola
Kepala SKPD di bidang tata ruang.
(3) Portal web penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:
a. penyelenggaraan penataan ruang;
b. kebijakan, strategi dan tujuan penataan ruang;
c. struktur dan pola ruang;
d. perizinan pemanfaatan ruang; dan
e. pengaduan masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan
Peraturan Gubernur.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 330/576
REV.02/DTR/XI/2013
326
BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 647
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah
perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta
dalam pelaksanaan RDTR dan PZ antara lain dalam rangka:
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan
RTRW 2030, RDTR dan PZ;
b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan
pelaksanaan RDTR dan PZ;
d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;
e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam
penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui
persaingan sehat; dan
g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam
penyediaan prasarana dan sarana.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV
RETRIBUSI
Pasal 648
(1) Setiap pelayanan cetak peta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dikenakan
retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Retribusi Daerah.
(2) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
penggantian biaya cetak peta.
BAB XV
KOMITE PERTIMBANGAN PETANAAN RUANG
Pasal 649
(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RDTR dan PZ, Gubernur dibantu
KPPR bersifat fungsional.
(2) KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam
pelaksanaan penataan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
b. menampung, menanggapi, dan menyampaikan aspirasi masyarakat
terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ;
c. melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang
berdasarkan RDTR dan PZ; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 331/576
REV.02/DTR/XI/2013
327
d. melakukan kerjasama dengan lembaga independan dalam
pengawasan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.
(2) KPPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 650
(1) KPPR berjumlah 15 (lima belas) orang, berasal dari:
a. unsur Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. unsur akademisi sebanyak 4 (empat) orang;
c. unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; dan
d. unsur profesional sebanyak 4 (empat) orang.
(2) Keanggotaan KPPR diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikut.
(3) Sekretariat KPPR di SKPD di bidang tata ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPPR, diatur
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XVI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 651
(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ;
b. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ.
(2) Setiap orang wajib:
a. mentaati RDTR dan PZ;
b. melaporkan pelanggaran pelaksanaan RDTR dan PZ; dan
a. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 652
(1) Peran masyarakat dalam RDTR dan PZ dapat dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
d. partisipasi dalam pengawasan pelaksanaanrencana tata ruang.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 332/576
REV.02/DTR/XI/2013
328
a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat
dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RDTR dan PZ;
d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
e. bantuan tenaga ahli; danf. bantuan dana.
(3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-
undangan;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan
pemanfaatan ruang;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RDTR dan PZ;
d. konsolidasi pemanfaatan lahan, air, udara, dan sumber daya alam lain
untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan PZ;
f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam
pemanfaatan ruang, dan/atau
g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan.
(4) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang termasuk pemberian
informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan/atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam
kegiataan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan
ruang.
(5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan
sanggahan atau keluhan kepada Gubernur melalui KPPR.
(6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XVII
HAK KEBERATAN
Pasal 653
(1) Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap peta operasionalyang disusun dan/atau ditetapkan oleh Kepala SKPD bidang tata ruang.
(2) Kepala SKPD bidang tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat
Keberatan terhadap peta operasional diterima, harus memberikan
keputusan atas keberatan terhadap peta operasional berupa menerima
atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari KPPR.
Pasal 654
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 333/576
REV.02/DTR/XI/2013
329
(1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan RDTR
dan PZ kepada Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang atas
rencana tata ruang.
(2) Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertaialasan yang jelas.
(3) Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan terhadap
pelaksanaan RDTR dan PZ diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ yang diajukan dapat
berupa menerima atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari
KPPR.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan
Gubernur atau Kepala SKPD bidang tata ruang tidak memberi keputusan,
keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
Pasal 655
(1) Keberatan yang diterima atau dikabulkan oleh Gubernur atau KepalaSKPD bidang tata ruang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
mengajukan perubahan RDTR dan PZ kepada DPRD.
(2) Perubahan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 656
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan
PZ melalui:
a. koordinasi;
b. sosialisasi;c. pemberian pedoman dan standar;
d. bimbingan teknis dan penyuluhan;
e. penelitian dan pengembangan;
f. penyebaran informasi;
g. pengembangan sistem informasi;
h. pendidikan dan pelatihan; dan
i. supervisi dan konsultasi;
(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara
berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 334/576
REV.02/DTR/XI/2013
330
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 657
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ
sesuai dengan wewenangnya, meliputi :
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengamatan;
b. pencatatan;
c. perekaman;
d. pemeriksaan laporan; dan/atau
e. peninjauan secara langsung.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui
kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya
sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan olehKepala SKPD yang mengeluarkan izin kepada Gubernur secara berkala
atau sesuai kebutuhan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 658
(1) Setiap orang melakukan pemanfaatan ruang dengan sengaja tidak
memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal
50 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal
102 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 128 ayat (2), Pasal 141 ayat (2),
Pasal 154 ayat (2), Pasal 167 ayat (2), Pasal 180 ayat (2), Pasal 190 ayat
(2), Pasal 206 ayat (2), Pasal 219 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 245
ayat (2), Pasal 258 ayat (2), Pasal 271 ayat (2), Pasal 284 ayat (2), Pasal297 ayat (2), Pasal 310 ayat (2), Pasal 323 ayat (2), Pasal 336 ayat (2),
Pasal 349 ayat (2), Pasal 362 ayat (2), Pasal 375 ayat (2), Pasal 388 ayat
(2), Pasal 401 ayat (2), Pasal 414 ayat (2), Pasal 427 ayat (2), Pasal 440
ayat (2), Pasal 453 ayat (2), Pasal 466 ayat (2), Pasal 479 ayat (2), Pasal
492 ayat (2), Pasal 405 ayat (2), Pasal 518 ayat (2), Pasal 531 ayat (2),
Pasal 544 ayat (2), Pasal 557 ayat (2), Pasal 570 ayat (2), dan Pasal 584
ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(2) Setiap orang yang menyediakan prasarana tidak sesuai dengan Gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal
60 ayat (6), Pasal 73 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 99 ayat (6), Pasal
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 335/576
REV.02/DTR/XI/2013
331
112 ayat (6), Pasal 125 ayat (6), Pasal 138 ayat (6), Pasal 151 ayat (6),
Pasal 164 ayat (6), Pasal 177 ayat (6), Pasal 190 ayat (6), Pasal 203 ayat
(6), Pasal 216 ayat (6), Pasal 229 ayat (6), Pasal 242 ayat (6), Pasal 255
ayat (6), Pasal 268 ayat (6), Pasal 281 ayat (6), Pasal 294 ayat (6), Pasal
307 ayat (6), Pasal 320 ayat (6), Pasal 333 ayat (6), Pasal 346 ayat (6),
Pasal 359 ayat (6), Pasal 372 ayat (6), Pasal 385 ayat (6), Pasal 398 ayat(6), Pasal 411 ayat (6), Pasal 424 ayat (6), Pasal 437 ayat (6), Pasal 450
ayat (6), Pasal 463 ayat (6), Pasal 476 ayat (6), Pasal 489 ayat (6), Pasal
502 ayat (6), Pasal 515 ayat (6), Pasal 528 ayat (6), Pasal 541 ayat (6),
Pasal 554 ayat (6), Pasal 567 ayat (6), Pasal 581 ayat (6), dan Pasal 595
ayat (6), dikenakan sanksi administratif.
Pasal 659
(1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memiliki izin
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1),
dikenakan sanksi administratif.
(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona yang
diizinkan terbatas tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 608 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona
diizinkan bersyarat tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 609 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(4) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zonadiizinkan terbatas dan bersyarat tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 ayat (2), dikenakan sanksi
administratif.
Pasal 660
(1) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti
dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2), dikenakan sanksi
administratif.
(2) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti
dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 616 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(3) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi
prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
(4) Setiap orang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(5) Setiap orang melakukan pembangunan rumah susun umum, rumah
susun/apartemen, dan rumah KDB sedang-tinggi tidak sesuai dengan
ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Pasal 632,
Pasal 633, Pasal 634, dan Pasal 635 dikenakan sanksi administratif.
Pasal 661
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 336/576
REV.02/DTR/XI/2013
332
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Pasal 659, dan
Pasal 660, dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
Pasal 662
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a,
dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala SKPD
bidang tata ruang.
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat:
a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai
RDTR dan/atau PZ; dan
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali.
(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b
sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 663
(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661
huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat
keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara
kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dand. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala SKPD bidang
tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang
yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi
kewajibannya.
(2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 661 huruf c dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 337/576
REV.02/DTR/XI/2013
333
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat
keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat
penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan
sementara;
c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umumsebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang
berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk
menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan
pelanggaran; dan
d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan
pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan
untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang
melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf d
dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat
keputusan penutupan lokasi;
c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama
Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala SKPD bidang tata ruangmelakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak
dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi
kewajibannya.
(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf e
dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan
surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan
kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang
telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang
tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf f dilakukan
melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pembatalan
izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 338/576
REV.02/DTR/XI/2013
334
kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang
telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang
tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertibansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf
g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
bangunan gedung.
(7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf h
dilakukan melalui tahapan:
a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis
sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah
pemulihan fungsi ruang;
c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang
melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang
dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu;
d. Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pemulihan fungsi ruang;e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat
dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang
tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan
fungsi ruang secara paksa; dan
f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud
pada huruf c, Gubernur dapat mengajukan penetapan pengadilan agar
pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang
melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
Pasal 664
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf i,
kepada pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ dapat dikenakan secara
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658.
(2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaranketentuan RDTR dan PZ;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR
dan PZ.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD bidang
tata ruang sesuai kewenangannya.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 339/576
REV.02/DTR/XI/2013
335
(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan
ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 665
(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
pelanggaran;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan
merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan
penangkapan dan/atau penggeledahan.
(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan ditempat kejadian;
g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya
kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
(5) Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS
sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 666
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 341/576
REV.02/DTR/XI/2013
337
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 671
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 672
(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ir. WIRIYATMOKO, MT
NIP. 195803121986101001
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
…. NOMOR….
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 342/576
REV.02/DTR/XI/2013
339
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ….
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
A. PENJELASAN UMUM
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan fungsi
sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan
negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi
Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal.
Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan
citra bangsa Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ruang wilayah Provinsi DKI Jakartaberfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan. Oleh sebab itu,
pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan pada pemanfaatan ruang secara
bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga
keberlanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Konsekuensi dari kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta, pembangunan di
Provinsi DKI Jakarta secara terus menerus mengalami perkembangan sangat dinamis
dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur
ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun lokal yang berakibat kepada perubahan
fisik kota Jakarta, sehingga muncul nilai-nilai baru dan kebutuhan akan perubahan struktur
dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (RTRW 2030).
RTRW 2030 telah mengatur rencana tata ruang provinsi, 5 (lima) Kota Administrasi, dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, akan tetapi belum dapat dijadikan dasar
hukum dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang karena masih
bersifat umum. Dengan demikian RTRW 2030 perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, yang
dilengkapi dengan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai ketentuan yang mengatur persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, disusun untuksetiap sub blok dan sub zona peruntukan.
Fungsi RDTR dan PZ meliputi: (a) sebagai instrumen pengendalian mutu dalam
pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030; (b) menjadi acuan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam
RTRW 2030; (c) menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d)
menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang; (e) menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Manfaat RDTR dan PZ meliputi: (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai
kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 343/576
REV.02/DTR/XI/2013
340
operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya; (d)
ketentuan untuk penyusunan program pengembangan kawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang bagi kawasan yang diprioritaskan.
Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, yang
memuat: (a) rencana pola ruang; (b) rencana jaringan prasarana; (c) penetapan yang
diprioritaskan penanganan; (d) ketentuan pemanfaatan ruang; (e) peraturan zonasi. RDTR
dan PZ disajikan dalam bentuk peta dalam skala 1:5000, yang secara operasional
digambarkan dalam skala 1:1000.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan azas penataan ruang sebagai berikut:
a. keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku
kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara
struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan
perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.
c. keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi
mendatang.
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan
sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjaminterwujudnya tata ruang yang berkualitas.
e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
f. kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
g. pelindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
h. kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan
perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 344/576
REV.02/DTR/XI/2013
341
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan
jaminan kepastian hukum.
i. akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun
hasilnya
Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan kualitas ruang yang terukur adalah kualitas
ruang yang dapat diukur secara kuantitatif
Huruf b
Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan penataan ruang adalah
mendorong terwujudnya rencana tata ruang untuk mencegah terjadinya
pelanggaran penataan ruang.
Yang dimaksud dengan keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan
adalah mewujudkan keseimbangan dan keserasian pertumbuhan dan
perkembangan peruntukan lahan.
Yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana kota yang
maju dan memadai adalah penyediaan prasarana dan sarana kota yang
berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat
diakses oleh seluruh warga.
Huruf cCukup Jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan tata air adalah susunan dan letak air yang
terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumbr air, baik yang
terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi yang memadai adalah
mewujudkan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda
transportasi yang berkualitas, dalam jumlah yang layak,
berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga.
Huruf f
Cukup Jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf bCukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 345/576
REV.02/DTR/XI/2013
342
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud Panduan Rancang kota atau Urban Design Guideline
(UDGL), terdiri dari beberapa segmen kawasan yang diprioritaskan
membentuk suatu pembangunan terpadu yang mempunyai dampak
besar terhadap wajah kota Jakarta.
Huruf i
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud peta operasioanal adalah peta rencana yang
menjabarkan zona dan/atau sub zona peta zonasi dengan
menambahkan rencana jalan lebar dibawah 12 m (dua belas meter).
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah
pusat dan SKPD/UKPD.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas
yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 346/576
REV.02/DTR/XI/2013
343
Yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang dipakai sebagai
patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang
dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang dipergunakan
menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yang dimaksud dengan prosedur adalah metode atau tata cara untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini
adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Jumlah penduduk menggambarkan rencana persebaran penduduk
sampai tahun 2030 dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan
ruang secara optimal yang serasi, selaras, dan seimbang antarakuantitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung ruang
dan/atau daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.
Rencana persebaran penduduk sampai tahun 2030 berdasarkan RTRW
2030 sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa, dengan
persebaran sebagai berikut:
a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 9,2%;
b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 18,6%;
c. Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 25,3%;;
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 22,6%;
e. Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 24,1%; dan
f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 0,2%.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pembangunan baru adalah pola pengembangan
kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah
dilakukan pembangunan fisik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peremajaan lingkungan, adalah pola
pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran
menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur dan fungsi.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 347/576
REV.02/DTR/XI/2013
344
Huruf c
Yang dimaksud dengan perbaikan lingkungan, adalah pola
pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur
lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran
terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pemugaran lingkungan, adalah pola
pengembangan kawasan dengan tujuan untuk melestarikan,
memelihara, mengamankan lingkungan dan/atau bangunan yang
memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan perkembangan kota adalah suatu perubahan
menyeluruh menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota,
baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan
serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Kawasan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. Kawasan pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier;
b. Kawasan strategis nasional dan daerah/provinsi;
c. Kawasan khusus;
d. Kawasan yang didorong perkembangannya;
e. Kawasan yang ditentukan sebagai pelaksanaan program pemerintah;
dan
f. Kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan melaluiperemajaan lingkungan/revitalisasi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR
adalah perwujudan RDTR dalam bentuk program
pengembangan/indikator program masing-masing kecamatan sebagai
upaya perwujudan rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana,
rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dalam jangka
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa
perencanaan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 348/576
REV.02/DTR/XI/2013
345
Huruf e
Cukup Jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan zona fungsi lindung adalah zona yang
diperuntukan bagi sub zona atau fungsi lindung suaka dan pelestarian
alam dan sempadan lindung yang tidak dapat berubah fungsi dan
pemanfaatan ruang yang terbatas untuk kegiatan dan pendirian
pembangunan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika
kawasan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan zona fungsi budidaya adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan zona perairan adalah laut yang berbatasan
dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur
dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,
estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, laguna.
Yang dimaksud dengan zona pesisir adalah daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan
laut.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ruang udara adalah ruang yang berada di atas
wilayah daratan dan perairan beserta sumber daya di dalamnya.
Yang dimaksud dengan ruang bawah tanah adalah ruang yang terletak
di bawah permukaan bumi sampai ke dalaman tertentu beserta sumber
daya di dalamnya.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pergerakan adalah perpindahan manusia atau
barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan
kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika.
Huruf c
Yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 349/576
REV.02/DTR/XI/2013
346
Huruf d
Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi
mengalirkan air hujan/genangan ke badan air dan/atau bangunan
resapan buatan.
Huruf eYang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses
pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan air limbah adalah air dari suatu kawasan
permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus
dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat
dan baik.
Huruf g
Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Huruf h
Yang dimaksud dengan jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur
khusus yang menghubungkan semua area di dalam gedung ke area
yang aman (titik kumpul).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan embung adalah area tangkapan air.
Huruf h
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 350/576
REV.02/DTR/XI/2013
347
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 22
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf dYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 351/576
REV.02/DTR/XI/2013
348
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal pada jalur khusus berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih
Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di
Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS.
Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass, dan HalteUtan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka
BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.
Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih
Barat.
Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulogadung adalah yang
melalui Kelurahan Rawasari.
Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan
Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono dan Jalan
Jenderal Ahmad Yani.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat iniberupa pelebaran jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan
Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjend Suprapto; di
Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari Jalan
Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 3,
Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya dan Rawasari
Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawa Sari,
Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur 11,
Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Timur dan jalan Cempaka Putih
Tengah; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka
Putih Barat 26; di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan
Rawasari pada ruas Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Cempaka Putih
Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah, Pangkalan Asem dan
Jalan Kampung Rawa Selatan.
Huruf e
Pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Rawasaripada ruas jalan Inspeksi Saluran sebelah timur dan barat di Kompleks
Angkatan Laut;
b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang kali sejajar di Kelurahan
Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 dan
Jalan Cempaka Putih Tengah, di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan
Pramukasari 1; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan
Cempaka Putih Tengah 33 dan Jalan Cempaka Putih Timur; dan
c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Rawasari, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Tengah, dan di
Kelurahan Cempaka Putih Barat.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 352/576
REV.02/DTR/XI/2013
349
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Rawasari pada ruas
Jalan Jenderal A. Yani, Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 3,
Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya, Rawasari Selatan,
Percetakan Negara, Mardani Raya, Percetakan Negara 2, Percetakan
Negara 5 dan Jalan Percetakan Negara Raya; di Kelurahan Cempaka
Putih Timur pada ruas Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya,
Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10,
Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih
Tengah 2, Letjend Suprapto dan Jalan Rawa Sari; di Kelurahan
Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26,
Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Mardani Raya, Kampung
Rawa Selatan, Pangkalan Asem dan Jalan Cempaka Putih Tengah;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur
pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawasari Selatan, Rawasari
Selatan 1, Cempaka Jaya, Cempaka Putih Timur 2, Cempaka Putih
Timur 6, Cempaka Putih Timur 7, Cempaka Putih Timur 9, Cempaka
Putih Timur 10, Cempaka Putih Timur 11, Cempaka Putih Timur 12,
Cempaka Putih Timur 16, Cempaka Putih Timur 17, Cempaka PutihTimur 24, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 1, Cempaka
Putih Tengah 2, Cempaka Putih Tengah 3, Cempaka Putih Tengah 4,
Cempaka Putih Tengah 4B, Cempaka Putih Tengah 6, Cempaka Putih
Tengah 13, Cempaka Putih Tengah 15, Cempaka Putih Tengah 27,
Cempaka Putih Tengah 30, Cempaka Putih Tengah 32, Cempaka Putih
Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 33A dan Jalan Cempaka Putih
Tengah 33B; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan
Pangkalan Asem, Kampung Rawa Selatan Raya, Cempaka Putih Raya,
Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Barat 2, Cempaka Putih Barat 2A,
Cempaka Putih Barat 2B, Cempaka Putih Barat 2C, Cempaka Putih
Barat 2D, Cempaka Putih Barat 2E, Cempaka Putih Barat 3, Cempaka
Putih Barat 4, Cempaka Putih Barat 5, Cempaka Putih Barat 7, Cempaka
Putih Barat 26 dan Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Rawasari pada
ruas Jalan Pramuka, Percetakan Negara Raya, Percetakan Negara 3,
Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 5B, Percetakan Negara 6,
Percetakan Negara 7, Percetakan Negara 8, Percetakan Negara 9,
Percetakan Negara 10, Rawamangun, Pramuka Sari, Pramuka Sari 3,
Pramuka Sari 5, Bacang, Perhubungan Udara, dan Jalan Rawasari
Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka
Putih Barat pada ruas Jalan Letjen Suprapto.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih adalah rencana
pengembangan kereta komuter Jabodetabek pada Stasiun Kramat di
Kelurahan Rawasari.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 353/576
REV.02/DTR/XI/2013
350
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di
udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat
pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Saluran Koneksi Tegangan Tinggi (SKTT)
adalah
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Penyediaan internet dilakukan pada ruang publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long
storage yang terletak pada sisi ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 di
Kelurahan Cempaka Putih Timur.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 354/576
REV.02/DTR/XI/2013
351
Huruf c
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Mardani Raya, Cempaka Putih Raya, Cempaka Raya, Djatof,
Cempaka Putih Indah, Cempaka Putih Barat 12 dan saluran Cempaka
Putih Barat 25 di Kelurahan Cempaka Putih Barat; saluran Cempaka
Putih Timur, Rawasari Barat 10 dan saluran Rawa Kerbau di KelurahanCempaka Putih Timur; dan saluran Komplek BPKP, Golf dan saluran
Bacang di Kelurahan Rawasari.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas :
a. Jalan Pangkalan Asem, Kampung Selatan Raya, dan Jalan Mardani
Raya di Kelurahan Cempaka Putih Barat;
b. Jalan Cempaka Putih Tengah dan Jalan Cempaka Putih Tengah 33
di Kelurahan Cempaka Putih Timur; Jalan Pramuka di Kelurahan
Rawasari;
c. Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan
Kelurahan Cempaka Putih Timur;d. Jalan Jenderal Achmad Yani di Kelurahan Cempaka Putih dan
Kelurahan Rawasari.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 355/576
REV.02/DTR/XI/2013
352
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf eCukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf aPembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 356/576
REV.02/DTR/XI/2013
353
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38 Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kebon Kelapa :
Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di
Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional,
Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di
Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo; di Kelurahan Cideng : Halte RS
Tarakan; dan di Kelurahan Petojo Utara : rencana halte pada ruas jalan
Cideng Timur.
Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui
Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo.
Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo.
Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melaluiKelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan
Kelurahan Gambir.
Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang
melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.
Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang
melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo :
Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Cideng : Jalan Tol
Ulujami – Tanah Abang; dan di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa
dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Rawa Buaya – Sunter.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub
dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada;
di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat , Hasyim Ashari, Jatibaru danJalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa :
Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan,
Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan
Suryo Pranoto; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih,
Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di
Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu
Ceper.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 357/576
REV.02/DTR/XI/2013
354
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Sangaji,
Alaydrus, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji dan Jalan Sukarjo
Wiryopranoto; di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Batu Ceper,
Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir. H. Juanda, Pecenongan,
Batu Ceper dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Duri Pulo
: Jalan Duri Selatan; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan SuryoPranoto, Kesehatan, Balikpapan dan Jalan Kyai Caringin; di
Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Pejambon, Perwira, Tanah Abang
2, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Jalan M. I. R,
Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis dan Jalan Kemuliaan;
di Kelurahan Cideng : Jalan Musi, Biak, Taman Jati Baru Cideng, Jati
Baru Bengkel, Citarum, Subur dan Jalan Cideng Barat; dan di
Kelurahan Pasar Baru : Jalan Ir. H. Juanda; dan
b. pembangunan jalan Sejajar Rel KA Jkt-Tangerang (dari jl. Daan
Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Duri Pulo.
Huruf e
Yang dimaksud dengan engembangan jalan lokal dilakukan:
1 pengembangan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali
Ciliwung dan Kanal Banjir Barat; dan
2 pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Utara, Cideng, dan Kelurahan Petojo
Selatan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I
dilakukan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan JalanMoh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di
Kelurahan Cideng Jalan Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di
Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Hayam Wuruk;
di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur,
Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan
Cideng : Jalan Cideng Barat; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit,
Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin;
dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan
Batu Ceper.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
1 penye/diaan fasilitas parkir perpindahan moda ( park and ride) di
Kawasan Monas di Kelurahan Gambir;
2 parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
3 parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan/atau lapangan parkir dilakukan di:
a. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryopranoto, Kesehatan,
Balikpapan, Tanah Abang 2, Tanah Abang 1, Kyai Caringin, danJatibaru;
b. Kelurahan Petojo Utara : Jalan KH. Hasyim Ashari, KH. Zainudin
Arifin, Am. Sangaji, Kesehatan dan Jalan Alaydrus;
c. Kelurahan Gambir : Jalan Jatibaru, Kebon Sirih, Kebon Sirih
Raya, MH.Thamrin, Medan Merdeka Barat, Merdeka Utara,
Veteran, Jati Baru Bengkel, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan,
Abdul Muis, Kemuliaan, Citarum, Tanah Abang Timur, Merdeka
Timur, Tanah Abang 1, Ikhwan Ridwan Rais, Merdeka Utara,
Perwira, dan Jalan Veteran 1;
d. Kelurahan Cideng : Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub, Fahrudin,
Jatibaru, Cideng Barat, Taman Jati Baru, Tanah Abang 2, Siantar,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 358/576
REV.02/DTR/XI/2013
355
Musi, Kyai Caringin, Tanjung Selor, Biak, Subur dan Jalan Cideng
Barat;
e. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan KH. Samanhudi, Sukarjo
Wiryopranoto, Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari
Raya, Ir.H.Juanda dan Jalan Ir.H.Juanda 1;
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di:
a. Kelurahan Duri Pulo : Jalan Hasyim Ashari, Jalan KH Imam Mahbub,
Cideng Barat, Cibunar, KH. Zainul Arifin, Zainul Arifin Barat, Petojo
Kecil, Petojo Barat Lima, Petojo Barat 6, Petojo Barat 7, Petojo Barat
8, Petojo Barat 9, Petojo Barat 10, Petojo Barat 11, dan Jalan Petojo
Barat 12;
b. Kelurahan Cideng : Jalan Hasyim Ashari, Cideng Barat, Biak Kyai
Caringin, Muis, Ternate, Sangihe, Sangihe Dalam, Talafo, Petojo
Selatan 7, Petojo Selatan 9, Petojo Selatan 10, Petojo Selatan 11,
Petojo Selatan 12, Petojo Selatan 13, Palang Merah, Petojo Bola,
Petojo Bola 1, Petojo Bola 2, Petojo Bola 3, Petojo Bola 4, Musi,
Tarakan 1, Kota Baru, Siantar, Lematang, Pane, Bila, Tembesi,
Taman Kuantan, Kampar, Batanghari, Kuantang, Komering, Talang
Bawang, Citarum, Tanah Abang 2, Kapuas, Ampasit, Ampasit 1,
Ampasit 2, Ampasit 3, Ampasit 4, Ampasit 5, Ampasit 6, Cipung Barat,
Ciujung, Cimanut, Opak, Cibanten, Cikande, Cilengsir, Cilamaya,
Bengawang, Serayu, Berantas, Cideng Barat Dalam, Taman Jati
Baru, Taman Jati Baru Bengkel, Taman Jati Baru Timur, Jalan Taman
Jati Baru Barat dan Jalan Jatibaru;c. Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada, KH Zainul Arifin,
Alaydrus, Pembangunan 1, Pembangunan 2, Pembangunan 3,
Pembangunan 4, Pembangunan Dalam 1, Petojo Utara 1, Petojo
Utara 7, AM. Sangaji, Petojo Barat, Petojo Barat 1, Petojo Barat 2,
Petojo Barat 3, Petojo Barat 4, Sadar 3, Sadar 4, Cideng Timur,
Hasyim Timur, Balik Papan, Petojo Selatan, Petojo Selatan 1, Petojo
Selatan 2, Petojo Selatan 3, Petojo Selatan 4, Balik Papan 1, Balik
Papan 2, Balik Papan 4, Semboja, Kaji, Petojo Binatu Raya, Petojo
Binatu 2, Petojo Binatu 4 dan Jalan Majapahit;
d. Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3,
Majapahit, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, Medan
Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Abdul Muis, Musium, Tanah
Abang Timur, Budi Kemulyaan, Budi Kemulyaan 3, Silam Merdeka
Barat, Daya, Barat Laut, Timur Laut, Tenggara, Perwira, Pejambon 2,
3, Batu, Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih, Haji Agus Salim, MH
Thamrin dan Jalan Prapatan;
e. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Majapahit, Balik
Papan, Kesehatan, Tanah Abang Satu, Petojo Enclek, Petojo Enclek
1, Petojo Enclek 2, Petojo Enclek 3, Petojo Enclek 4, Petojo Enclek 9,
Petojo Enclek 13, Petojo Enclek 14, Tanah Abang 2, Kesehatan,
Kesehatan 1, Kesehatan 2, Kesehatan 3, Kesehatan 4, Kesehatan 5,Kesehatan 6, Kesehatan 7, Kesehatan 8, Kesehatan 9, Kesehatan 10,
Kesehatan 11, Persatuan Guru, Petojo Sabangan 1, Petojo Sabangan
2, Petojo Sabangan 3, Petojo Sabangan 5, Petojo Sabangan 6, Petojo
Sabangan 7, Petojo Sabangan 8, Petojo Sabangan 9, Petojo
Sabangan 10, Petojo Sabangan 11, Tanah Abang 3, Tanah Abang 5,
Kebon Jahe dan Jalan Cideng; dan
f. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Ir. H Juanda, Ir. H Juanda 1, Ir. H
Juanda 2, Ir. H Juanda 1a, Ir. H Juanda 1c, Ir. H. Juanda 3, Kingkit,
Pacenongan, Peconangan Dalam, Sukarjo Wirio Pranoto, Batu Ceper,
Batu Ceper 1, Batu Ceper 2, Batu Ceper Batu Ceper 5, Batu Ceper
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 359/576
REV.02/DTR/XI/2013
356
11, Batu Jejar, Batu Tulis, Batu Tulis 1, Batu Tulis 3, Batu Tulis 10,
Batu Tulis 11, Batu Tulis 14, Batu Tulis 15 dan Jalan Hayam Huruk.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Gambir adalah:a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Duri Pulo, Gambir,
Petojo Selatan dan Kelurahan Petojo Utara;
b. rencana pengembangan LRT terdapat pada ruas Jalan Kyai Caringin,
Jalan Tanah Abang 2 di Kelurahan Cideng;
c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan
Cideng;
d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Gambir di Kelurahan Gambir, Cideng, dan Kelurahan Duri
Pulo;
e. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri
Pulo; dan
f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di
Jalan Medan Merdeka Barat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Batu Tulis, Pecenongan, Pintu Air II dan saluran Ir.Juanda II di
Kelurahan Kebon Kelapa; saluran Jalan Batu, Medan Merdeka Selatan
dan saluran Budi Kemuliaan di Kelurahan Gambir; saluran Petojo Enclek
1 dan saluran Kesehatan di Kelurahan Petojo Selatan; saluran Petojo
Binatu 2, Alaydrus (bus beton), Petojo Barat, AM. Sangaji dan saluran
Petojo Selatan 1 di Kelurahan Petojo Utara; saluran Talaud, Petojo
Selatan 7, Ternate, Kuantan, Pane, Ciujung, Cipunegara dan Kali
Citarum, di Kelurahan Cideng; dan saluran Duri Raya di Kelurahan Duri
Pulo;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 360/576
REV.02/DTR/XI/2013
357
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)Cukup Jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas jalan Medan
Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat Jalan MH.
Thamrin, Ihwan Ridwan Rais, Perwira, Veteran, Veteran 3, Majapahit,
Abdul Muis, Musium, Tanah Abang Timur, Budi Kemulyaan dan Jalan
Kebon Sirih di Kelurahan Gambir; Jalan Ir. Juanda, Pecenongan,
Pecenongan Dalam, Batu Tulis, Batu Ceper, Batu Tulis 13, Ir. H. Juanda
3, Batu Jajar, Hayam Huruk dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto di
Kelurahan Kebon Kelapa; Jalan KH. Zainul Arifin, Pembangunan Satu,
Pembangunan 4, Gajah Mada, Alaydrus, Hasyim Ashari, HM. Sangaji,
dan Jalan Balik Papan 1 di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Balik Papan,
Suryo Pranoto, Kesehatan, Tanah Abang 1, Tanah Abang 2, Tanah
Abang 3 dan Jalan Jatibaru di Kelurahan Petojo Selatan; Jalan Cideng
Barat, KH. Mahbud, Subur Raya, Subur, Setia Kawan dan Jalan Setia
Kawan Barat di Kelurahan Duri Pulo; Jalan Hasyim Ashari, Biak, Cideng
Barat, Tanjung Selor, KH. Charingin, Siantar, Batang Hari, Taman
Kuantan, Tanah Abang 2, Ciujung dan Jalan Cilengsir di KelurahanCideng
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 361/576
REV.02/DTR/XI/2013
358
Jalur evakuasi bencana terdapat di Jalan Merdeka Selatan, Budi
Kemuliaan, Pejambon, Perwira, Tanah Abang 2, Abdul Muis, Medan
Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Veteran, Ikhwan Ridwan Rais,
Prapatan, Kebon Sirih, MH. Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit
dan Jalan M. I. R. Rais di Kelurahan Gambir; Jalan Juanda, Batu Ceper,
Sukarjo Wiriyopranoto, Jalan Hayam Huruk di Kelurahan Kebon Kelapa;Jalan Hasyim Ashari, KH. Charingin, Cideng Barat, dan Jalan Jati Baru di
Kelurahan Cideng; Jalan Gajah Mada, Majapahit, Hasym Ashari, dan
Jalan Cideng Timur di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Jati Baru, Cideng
Timur, Balik Papan dan Jalan Suryo Pranoto di Kelurahan Petojo
Selatan; dan Jalan Hasyim Ashari dan Jalan KH. Imam Mahbub di
Kelurahan Duri Pulo
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 362/576
REV.02/DTR/XI/2013
359
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah:
1. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat Stasiun
Gang Sentiong di Kelurahan Tanah Tinggi;
2. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
.ruas Jalan Tanah Tinggi 1 di Kelurahan Tanah Tinggi dan di
Kelurahan Johar Baru; dan
3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan LetjenSuprapto di Kelurahan Galur dan Jalan Tanah Tinggi di Kelurahan
Tanah Tinggi.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tanah Tinggi :
Halte Galur di jalan Letjen Suprapto.
Yang dimaksud dengan Koridor Pulogadung – Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen
Suprapto.
Huruf cYang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Galur : Jalan Galur dan
Jalan Pangkalan Asem; di Kelurahan Johar Baru : Jalan Mardani Raya,
Percetakan Negara, Percetakan Negara 2, Pulo Gundul, KJB 1 dan
Jalan Percetakan Negara 1; di Kelurahan Kampung Rawa : Jalan Rawa
Selatan 4, Rawa Sawah, Kampung Rawa Selatan, Rawa Sawah 5, dan
Jalan Rawa Sawah 25; dan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Tanah
Tinggi 1, Jalan Tanah Tinggi 4, Kramat Sentiong, dan Jalan Tanah Tinggi
8;
Huruf d
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 364/576
REV.02/DTR/XI/2013
361
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Johar Baru I, Percetakan Negara II, Kayu Awet, Johar Baru IV,
Johar Baru IVA, Johar Baru V, SMU 27, Teladan, Johar Baru II, Johar
Baru Utara III, Kawi 2 Bawah, Rawa Sawah dan saluran Kampung Rawa
Sawah di Kelurahan Johar Baru; saluran Pulo Gundul Dalam, Tanah
Tinggi XII, Narada, Baladewa, Narada, Baladewa, dan saluran Suprapto
di Kelurahan Tanah Tinggi; saluran Suprapto, Pangkalan Asem, dan
saluran Kwista IX di Kelurahan Galur; saluran Rawa Selatan I, Rawa
Sawah, T.Kampung Rawa, dan saluran Kampung Rawa di Kelurahan
Kampung Rawa.
Huruf eCukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 5 dan zona layanan nomor 10 dilaksanakan
pada ruas Jalan Mardani Raya di Kelurahan Johar Baru; Jalan Tanah
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 365/576
REV.02/DTR/XI/2013
362
Tinggi 4 dan Jalan Letjen Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi; Jalan
Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan industri kreatif adalah…
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 366/576
REV.02/DTR/XI/2013
363
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus dilaksanakan di:
a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur;
b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi
Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat;
c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar
Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka; di Kelurahan Harapan
Mulya : Halte Galur; dan
d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2.
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulogadung adalah yang
melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan CempakaBaru.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Sumur Batu.
Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui
Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang
melalui Kelurahan Sumur Batu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan
Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran–
Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan
Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Rawa Buaya – Sunter.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di:
a. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Tanah Tinggi Timur dan Jalan
Tanah Tinggi Barat;
b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Gunung Sahari, Jalan
Angkasa;
c. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota 6 dan Jalan Rencana yang
menghubungkan Jalan Angkasa dan Jalan Dakota 6;
d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Kemayoran Gempol;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 367/576
REV.02/DTR/XI/2013
364
e. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan
Bungur Besar; di Kelurahan Utan Panjang;
f. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Barat;
g. Kelurahan Harapan Mulya, Cempaka Baru,
h. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Letjend Suprapto;
i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan UtanPanjang Timur; dan
j. Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan :
Jalan Benyamin Sueb;
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:
a. Kelurahan Utan Panjang : Jalan Sunter Bendungan Jago;
b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Garuda, Rajawali, Jalan
Landasan Pacu Barat;
c. Kelurahan Serdang : Jalan Taruna, Jalan Serdang Baru, Jalan
Serdang 3;
d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Cempaka Putih Utara, Kali
Baru, Dakota, Kali Baru Barat dan Jalan Kali Baru Timur;
e. Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar;
f. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Jalan Kodam;
g. Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka
Putih Timur dan Jalan Cempaka Baru Timur;
h. Kelurahan Serdang dan Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan
Jago;
i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan UtanPanjang 3;
j. Kelurahan Cempaka Baru dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan
Cempaka Putih Utara;
k. Kelurahan Kemayoran, Cempaka Baru, dan Kelurahan Harapan
Mulya : Jalan F; Jalan Garuda;
l. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan
Panjang 5; Jalan Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan
Cempaka Baru;
m. Kelurahan Cempaka Baru, Serdang dan Kelurahan Sumur Batu :
Jalan Serdang; di Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka
Baru : Jalan Bendungan Jago Terusan;
n. Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Utan Panjang dan
Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Gempol;
o. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan
Serdang; di Kelurahan Serdang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan
Serdang Baru 1;
p. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan
Kemayoran Mall;
q. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong :
Jalan Landasan Timur/Barat; Jalan Gunung Sahari 5;
r. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dans. Kelurahan Harapan Mulya dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan F.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Cempaka
Baru Tengah, Jalan Remaja 1 di Kelurahan Cempaka Baru; Jalan
Lapangan Pors di Kelurahan Serdang; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Serdang, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, Harapan Mulya,
Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 368/576
REV.02/DTR/XI/2013
365
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Kebon Kosong :
Jalan Dakota, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kemayoran Gempol,
Landasan Timur/Barat, Utan Panjang Barat dan Jalan Landasan
Utara; di Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu,
Kodam, Serdang dan Jalan Letjend. Suprapto; di Kelurahan Harapan
Mulya : Jalan Utan Panjang 3, Cempaka Putih Utara, Jalan F, Utan
Panjang 5 dan Jalan Letjend. Suprapto; di Kelurahan Gunung Sahari
Selatan : Jalan Bungur Besar, Kemayoran Gempol, Rajawali,
Kemayoran Mall, Landasan Timur Barat, Landasan Pacu Barat,
Gunung Sahari 5, Benyamin Sueb. Gunung Sahari, Pasar Senen,
Bungur Besar dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Utan Panjang : Jalan
Bendungan Jago, Utan Panjang 3, Utan Panjang 5, Kali Baru Timur,
Bendungan Jago Terusan, Serdang, Kemayoran Gempol dan Jalan
Sunter Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan
Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur, Sumur Batu, Cempaka
Baru Timur, Serdang, Bendungan Jago Terusan dan Jalan Serdang;
di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Garuda, Kemayoran
Gempol, Kemayoran Mall dan Jalan Gunung Sahari 5; dan di
Kelurahan Serdang : Jalan Serdang, Bendungan Jago, Taruna,
Serdang Baru, Sunter Bendungan Jago dan Jalan Serdang 3;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Serdang : Jalan Ahmad
Yani, Letjend Suprapto, Sunter Jaya, Raya Kodam, Sumur Batu, Sumba
1, Biduri 9, Biduri 8, dan Jalan Pasar Sumur Batu di Kelurahan Sumur
Batu, Jalan Sunter Jaya dan Jalan Bendungan Jago; di Kelurahan
Cempaka Baru : Jalan Cempaka Baru, Letjend Suprapto, Cempaka Putih
Utara, Cempaka Putih Barat, Cempaka Baru 2, Cempaka Sari 5,
Cempaka Putih Tengah, Cempaka Baru Timur, Siaga 2, Sudiro,
Swadaya 1, Harapan Jaya 1, Harapan Jaya, Harapan Jaya 7, Swadaya
3, Swadaya 4, Lumba-lumba, Sumur Batu 1, Sumur Batu 2, Sumur Batu
3, Sumur Batu 4, Sumur Batu 5, Sumur Batu Raya, Pam, Remaja 3, dan
Jalan Sumur Batu; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Letjend
Suprapto, Tanah Tinggi Barat, Cempaka Putih Utara, Cempaka Baru
Barat, Utan Panjang 3, Perunggu, Waja, Waja 4, Waja 5, Timah,
Tembaga, Harapan Mulya 3, Tembaga Dalam 2, Tembaga Dalam 1,
Harapan Mulya Barat, Harapan Mulya 1, Harapan Mulya 2, Harapan
Mulya 3, Harapan Mulya 4, Harapan Mulya 5, Cempaka sari 2, dan Jalan
Cempaka Sari 5; di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang
Timur, Utan Panjang barat, dan Jalan Bendungan Jago di Kelurahan
Utan Panjang; Jalan Kebon Kosong, Landasan Timur Barat, Dakota, danJalan Benyamin Sueb; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar,
Bungur Besar 16, Bungur Besar 15, Kepu Barat 13, Kepu Barat 7, Kepu
Barat 8, Kepu Barat 9, Kepu Barat 3, Kepu Barat 1, Kepu Barat, Kepu
Dalam 1, Kepu Dalam 2, Kepu Dalam 3, Kepu Timur, Kemayoran Utara,
dan Jalan Garuda; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan
Pasar Senen, Gunung Sahari, Bangau 2, Bangau 3, Bangau 4, Bangau
5, Bangau 8, Gunung Sahari 3, Kadiman, Bungur Besar, Gunung Sahari
5, Garuda, Bungur Besar 5, Bungur Besar 17, Bungur Besar 18, Bungur
Besar 19, Bungur Besar 20, Angkasa, Angkasa 2, Sepur 5, Angkasa
Dalam 1, Mangga, Sawai, Kran 2, Kran 5, Angkasa 5, Kran, Kemayoran
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 369/576
REV.02/DTR/XI/2013
366
Gempol, Landas Pacu Barat, Landas Pacu Timur, Rajawali, Kemayoran
Vila, Merpati 1, dan Jalan Perwara.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran adalah:a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – barat (I ) melalui
Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong;
b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan
Kemayoran;
c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan
Kelurahan Kemayoran; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada ruas
Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Sumur Batu, Jalan
Letjen Suprapto di Kelurahan Harapan Mulia, Jalan Angkasa di
Kelurahan Gunung Sahari Selatan, JalanIndustri di Kelurahan
Gunung Sahari Selatan, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan
Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Jalan Angkasa, Jalan Garuda Sisi Selatan, dan Saluran Jalan
Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan; Saluran Kepu
Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan Kemayoran; Saluran
Kemayoran Gempol dan Saluran Kemayoran Ketapang di Kelurahan
Kebon Kosong; Saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran; Saluran
Kali Baru Timur dan Saluran Utan Panjang di Kelurahan Utan Panjang;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 370/576
REV.02/DTR/XI/2013
367
Saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan Saluran
Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang; Saluran Sumur Batu, Nilam,
Bren, Basoka, di Kelurahan Sumur Batu; dan Saluran Swadaya 5,
Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah, Cempaka Baru 7, Cempaka
Baru, di Kelurahan Cempaka Baru.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 69
Ayat (1)Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 5 dilaksanakan pada ruas Jalan Benyamin
Sueb, Kalibaru Barat di Kelurahan Kebon Kosong, Jalan Cempaka Baru
Timur, Pam, Pasar Sumur Batu, dan Jalan Sumur Batu di Kelurahan
Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru, Jalan Dakota, Gunung
Sahari dan Jalan Kemayoran Vila di Kelurahan Gunung Sahari Selatan,
Jalan Letjend Suprapto di Kelurahan Harapan Mulya, Cempaka Baru,
dan Kelurahan Sumur Batu
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub ZonaPemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 371/576
REV.02/DTR/XI/2013
368
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf cCukup Jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Cukup Jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangankesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte
bus pada jalur khusus di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte
Bunderan HI; di Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari; di Kelurahan
Menteng : Halte Latuharhari; dan di Kelurahan Gondangdia : halte
busway;
Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui
Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 372/576
REV.02/DTR/XI/2013
369
Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Kebon Sirih.
Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Dukuh Atas adalah yang
melalui Kelurahan Pegangsaan.
Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang
melalui Kelurahan Menteng.
Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang
melalui Kelurahan Gondangdia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
dilakukan di:
a. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih;
b. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;
c. Kelurahan Menteng: Pembangunan ruas jalan tol Kampung Melayu –
Duri Pulo; dan
d. Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan
MH. Thamrin;
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:
a. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Diponegoro, Proklamasi dan Jalan
Cikini, dan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya(jl.Cilosari - jl.Kenari 1);
b. Kelurahan Menteng : Jalan Cimahi, Latuharhari, Surabaya,
Pamengkasan, Sukabumi, Sultan Syahrir, Prof. DR. Moh. Yamin,
Haji, Yusuf Adiwinata, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim,
Sukabumi, Teku Cik Diktiro, Madiun, Teuku Cik Diktiro, Cimahi, HOS.
Cokroaminoto, Purworejo, Kendal, Diponegoro dan Jalan Suropati;
c. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Menteng Raya, Haji Agus Salim, Cut
Mutiah dan Jalan KH. Wahid Hasyim;
d. Kelurahan Gondangdia : Jalan Srikaya 1, Kebon Kacang Raya, Haji
Agus Salim, Cut Mutiah, Johar, DR. Sam Ratulangi, KH. Wahid
Hasyim, Probolinggo, Suwiryo, Sindang Jaya, Yusuf Adiwinata,
Teuku Umar dan Jalan HOS.Cokroaminoto; dan
e. Kelurahan Cikini : Jalan Raden Saleh dan Jalan Cikini Raya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali
Malang/Kanal Banjir Timur dan sejajar jalan rel kereta api pada ruas
Jalan Latuharhari, Jalan Menteng Tenggulun, dan Jalan Pasar Turi di
Kelurahan Menteng; Jalan sejajar Kali Ciliwung di Kelurahan
Pegangsaan dan Kelurahan Kenari; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan
Pegangsaan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan jalan di Kelurahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 373/576
REV.02/DTR/XI/2013
370
Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan
Pegangsaan;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I
dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan KelurahanMenteng : Jalan MH. Thamrin; di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon
Sirih; dan di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Arif
Rahman Hakim, Ikhwan Ridwan Rais, Jaksa, Kebon Sirih, Kebon Sirih
Timur, Menteng Raya, dan Jalan Menteng Kecil; di Kelurahan Menteng :
Jalan Banyu Mas, Cicurug, Cilacap, Cimahi, Diponegoro, Dr. Kusuma
Atmaja, HR. Rasuna Said, Imam Bonjol, Indramayu, Jend. Sudirman,
Kebon Kacang Raya, Kebumen, Kendal, Kota Bumi, Latuharhari,
Madiun, Pamekasan, Panarukan, Pegangsaan Barat, Pekalongan, Prof.
DR. Moh. Yamin, Salatiga, Subang, Sukabumi, Sultan Agung, Sumenep,
Sunda Kelapa, Sutan Syahrir, Taman Sunda Kelapa, Teuku Cik Ditiro,
Menteng Jaya, Sindang Jaya, Surabaya, Solo, Cirebon, Tegal,
Tulungagung, Pandeglang, Banyumas, Ki Mangun, Semarang, Banda,
ILP Suroso, Irian, Maluku, Lombok, Riau, Buton, Timor, Sumatera,
Kemiri, Kendal, Rembang, Pati, Purwodadi, dan Jalan Purworejo; di
Kelurahan Pegangsaan : Jalan Kimia, Matraman Dalam, Matraman
Raya, Talang Dalam, Tambak, Prambanan, dan Jalan Proklamasi; di
Kelurahan Gondangdia : Jalan Sam Ratulangi, Gereja Theresia, Johar,Probolinggo, Srikaya 1, dan Jalan Teuku Umar; di Kelurahan Cikini :
Jalan Cimandu, Jalan Ciasem, Cidurian, dan Jalan Cilimani; di Kelurahan
Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan Yusuf Adiwinata; di
Kelurahan Kebon Sirih, Cikini, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cut
Mutiah; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Cikini : Jalan Srikaya 2;
di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan
H. Agus Salim; di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Gondangdia : Jalan
HOS Cokroaminoto; di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan :
Jalan Cikini dan Jalan Cilosari; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan
Gondangdia : Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan MH. Thamrin; dan di
Kelurahan Cikini dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cikini 4.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Menteng adalah:
a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara – Selatan terdapat
pada Stasiun HI di Kelurahan Gongdangdia, Kebon Sirih dan
Kelurahan Menteng;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
stasiun Mampang di Kelurahan Menteng, terdapat di Stasiun Cikini di
Kelurahan Pegangsaan, terdapat di Kelurahan Pegangsaan, danterdapat di Stasiun Gongdangdia di Kelurahan Kebon Sirih;
c. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Menteng dan Kelurahan
Pegangsaan; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di
Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas
– Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng
dan FO. Jatinegara – By pass di Jalan Kendal yang melewati
Kelurahan Menteng.
Ayat (4)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 374/576
REV.02/DTR/XI/2013
371
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Ampiun dan Saluran Penataran yang melalui Kelurahan
Pegangsaan; Saluran Anyer dan Saluran Latuharhari yang melalui
Kelurahan Menteng; Saluran Cimandiri dan Saluran Cut Nyak Dien yang
melalui Kelurahan Cikini; Saluran Cokroaminoto, Sunda, dan Saluran
Wahid Hasyim yang melalui Kelurahan Gondangdia; Saluran Guru
Demak yang melalui Kelurahan Cikini dan Kelurahan Kebon Sirih;
Saluran Kebon Sirih Raya dan Saluran Srikaya 1 yang melalui Kelurahan
Kebon Sirih; dan Saluran Probolinggi yang melalui Kelurahan
Gondangdia dan Kelurahan Cikini;
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 375/576
REV.02/DTR/XI/2013
372
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enamratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas Jalan Menteng
Raya di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan Surabaya, Diponegoro, Imam
Bonjol, Anyer, Latuharhari, Sukabumi, Kalisan, Madiun, Cimahi,
Sumenep, Pamekasan, Cianjur, Kusuma Atmadja, Kusuma Syahrir,
Semarang, Purwakarta, Teuku Umar, Banyuwangi, Kediri, Besuki, H.
Agsu Salim, Gereja Theresia, Indramayu, Tasikmalaya, dan Jalan Kebon
Kacang Raya di Kelurahan Menteng; Jalan Probolinggo, Suroso, Sam
Ratulangi, Maluku, Lombok, Sawo, Tanjung, dan Jalan Wahid Hasyim di
Kelurahan Gondangdia; Jalan Amfiun, Raden Saleh, dan Jalan Cikini 4 di
Kelurahan Cikini; Jalan Proklamasi, Kalisan, Talang, Borobudur,Matraman Dalam, Tambak, dan Jalan Bonang di Kelurahan
Pegangsaan; Jalan Kebon Sirih, Agus Salim, Kebon Sirih Barat 2, Jaksa,
Kebon Sirih Timur, dan Jalan Srikaya 2 di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan
Cikini di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan; Jalan MH.
Thamrin di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Kebon Sirih; Jalan
Teuku Cik Ditiro, Jalan HOS Cokroaminoto di Kelurahan Menteng dan
Kelurahan Gondangdia.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub ZonaPerwakilan Asing.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Huruf a
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 376/576
REV.02/DTR/XI/2013
373
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte
bus pada jalur khusus di:
a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, HalteBus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo, dan Halte
Bus Pasar Baru Timur;
b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah; dan
c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall.
Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Pasar Baru.
Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui
Kelurahan Pasar Baru.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 377/576
REV.02/DTR/XI/2013
374
Yang dimaksud dengan Koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara.
Yang dimaksud dengan Koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui
Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Cideng, Duri
Pulo, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara : pembangunan ruas
Jalan tol Rawa Buaya-Sunter.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan
Mangga Dua; di Kelurahan Gunung Sahari Utar : Jalan Benyamin Sueb
dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung
Sahari Utara : Jalan KH. Samanhudi; di Kelurahan Pasar Baru, Kartini,
Gunung Sahari Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan
Gunung Sahari; dan di Kelurahan Kartini, Karang Anyar, dan Kelurahan
Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Besar.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan
Gunung Sahari 3, Gunung Sahari II, industri, Rajawali Selatan,Rajawali dan Jalan Pademangan 1; di Kelurahan Pasar Baru : Jalan
Krekot Bunder, Lautze, Pos, Taman Sari Rayar, Pintu Besi 1,
Abdulrahman Saleh Raya, Banteng Barat, Senen Raya, Perwira,
Banteng Utara, Cathedral, Banteng Timur, Pasar Baru, Ir. H. Juanda
dan Jalan DR. Sutomo; di Kelurahan Kartini : Jalan Kartini 3 dan
Jalan Lautze; di Kelurahan Mangga Dua Selatan Jalan DR. Suratmo,
Jalan Pangeran Jayakarta; dan di Kelurahan Karang Anyar : Jalan
Taman Sari Rayar dan Jalan Mangga Besar; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari jl.Mangga Besar ke jl.Rajawali
Selatan di Kelurahan Gunung Sahari; serta jalan Sejajar Rel KA
Gambir-Kota di Kelurahan Mangga Dua Selatan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
a. pengembangan Jalan inspeksi sepanjang kali/sungai di sepanjang Kali
Ciliwung pada ruas Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan, Jalan Pasar
Baru Timur di Kelurahan Pasar Baru; Jalan Kartini di Kelurahan Kartini;
Jalan Pejagalan, jalan Pisang Batu di Kelurahan Mangga Dua Selatan;
Jalan Pemandangan 1 dan Jalan Rajawali Selatan 12 di Kelurahan
Gunung Sahari Utara; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan GunungSahari Utara, Kali Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan
Pasar Baru.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride)
terdapat pada Kawasan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur
pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 378/576
REV.02/DTR/XI/2013
375
Baru : Jalan Doktor Soetomo, Doktor Wahidin, Senen Raya, Abdul
Rahman Soleh Raya, Menteng Utara, Pasar Baru, Pos, Kelinci, Pasar
Baru Selatan, Pasar Baru Timur, Kathedral, Perwira, dan Jalan KH.
Saman Hudi; di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Benyamin Sueb,
HBR Motik, dan Jalan Angkasa Raya; di Kelurahan Mangga Dua Selatan
: Jalan Mangga Dua; dan di Kelurahan Pasar Baru dan KelurahanGunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar adalah:
a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – Barat (I) melalui
Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara;
b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan
Pasar Baru, stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara,
Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan
Kelurahan Mangga Dua Selatan;
c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Juanda di Kelurahan Pasar Baru, pada stasiun Sawah Besar
di Kelurahan Pasar Baru, pada Stasiun Mangga Besar di Kelurahan
Karang Anyar, pada Stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari
Utara; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly over terdapat pada ruas
Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di
Kelurahan Gunung Sahari Utara.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 379/576
REV.02/DTR/XI/2013
376
Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Mangga Dua Raya, Doktor Soeratmo, dan saluran Mangga Dua
Abdad yang melalui Kelurahan Mangga Dua Selatan; saluran Rajawali
Selatan, Gunung Sahari 7A, dan saluran Industri, yang melalui
Kelurahan Gunung Sahari Utara; saluran Kartini V dan saluran Dwiwarnayang melalui Kelurahan Kartini; dan saluran Kelinci, Lautze, dan saluran
Kali Lio yang melalui Kelurahan Pasar Baru.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 5 dilaksanakan
pada ruas pada ruas Jalan KH. Samanhudi, Jalan Gereja Ayam, Jalan
Kelinci, Jalan Pasar Baru, Jalan Krekot Bunder, dan Jalan Lautze di
Kelurahan Pasar Baru; Jalan Karang Anyar Utara, dan Jalan Karang
Anyar R di Kelurahan Karang Anyar; Jalan Dr. Suratmo, Jalan Pangeran
Jayakarta, Jalan Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Dalam, Jalan Tiang
Seng, dan Jalan Mangga Besar 13 di Kelurahan Mangga Dua Selatan;Jalan Gotong Royong, Jalan Kartini 8 Dalam, dan Jalan Laksana di
Kelurahan Kartini; Jalan Rajawali dan Jalan Industri di Kelurahan
Gunung Sahari Utara; Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru
dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jalan Krekot Jaya di Kelurahan
Pasar Baru dan Kelurahan Karang Anyar; Jalan Mangga Besar di
Kelurahan Mangga Dua Selatan dan Kelurahan Karang Anyar;
Huruf b
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 380/576
REV.02/DTR/XI/2013
377
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97 Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 101
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 102
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 381/576
REV.02/DTR/XI/2013
378
Cukup Jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte
bus pada jalur khusus di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium,
RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte matraman 2; di
Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal
Putih dan Halte Sentiong NU; dan di Kelurahan Paseban dan Kelurahan
Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte Salemba UI.
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang
melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.
Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulogadung adalah yang
melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan prasarana jalan arteri primer dalam
ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bungur, Senen, Kramat,Kenari, Paseban, dan Kelurahan Kwitang : rencana pembangunan jalan
tol pada ruas Jalan Kemayoran - Kampung Melayu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan Kwitang : Jalan Kwitang; di Kelurahan Senen :
Jalan Prapatan dan Jalan Pasar Senen; di Kelurahan Kramat : Jalan
Kramat Pulo dan Jalan Kramat Bunder; di Kelurahan Bungur : Jalan
Tanah Tinggi Barat dan Jalan Letjend Suprapto; di Kelurahan Kwitang :
Jalan Arif Rahmat Hakim; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka; di
Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban : Jalan Salemba Raya; dan di
Kelurahan Kenari, Kramat, dan Kelurahan Kwitang : Jalan Kramat Raya
dan Jalan Matraman.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
e. pemeliharaan jalan di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka Jati,
Diponegoro dan Jalan Salemba Tengah; di Kelurahan Kenari : Jalan
Raden Saleh, Kramat 4, Kramat 4 dan Jalan Diponegoro; di
Kelurahan Kramat : Jalan Pal Putih, Raden Saleh, Kramat SentiongUjung, Kramat 4 dan Jalan Kembang Sepatu; di Kelurahan Bungur :
Jalan Kali Baru Barat, kali Baru Timur, Utan Panjang 3, Kepu Selatan
dan Jalan Kepu Timur; di Kelurahan Senen : Jalan Abdul Rahman
Saleh Raya, Senen Raya, Kwini 1, Stasiun Senen, Pejambon dan
Jalan Kwini 2; dan di Kelurahan Bungur : Jalan Kalibaru Timur; dan
f. pembangunan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya
(jl.Cilosari - jl.Kenari 1) di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 382/576
REV.02/DTR/XI/2013
379
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung di
Kelurahan Kenari, Kwitang, dan Kelurahan Senen; dan di
sepanjang Kali Sentiong di Kelurahan Paseban; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Senen, Bungur, Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II
dilakukan di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat 4 dan Jalan Kramat Raya;
di Kelurahan Senen : Jalan Senen Raya; dan di Kelurahan Paseban :
Jalan Diponegoro.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada Kawasan Senen di Kelurahan Senen; dan
b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bungur : Jalan Letjend
Suprapto, Bungur Besar, Tanah Tinggi Barat, Kwitang Timur, Kalibaru
Timur Dalam, Kalibaru Timur 1, Kalibaru Timur 4, Kalibaru Timur 3,
Bungur Besar 5, Bungur Besar 6, Bungur Besar 7 dan Jalan Bungur
Besar 8; di Kelurahan Senen : Jalan Stasiun Senen, Kramat Bundar,Prapatan, Kwitang Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari 1, Senen Raya 4,
Kwini 2, Abdurahman Saleh, Pejambon, Kwini 1, Prapatan 1, Prapatan 2,
Prapatan 3, Prapatan 4 dan Jalan Abdurahman Saleh 1; di Kelurahan
Kenari : Jalan Kwitang Raya, Kembang 1, Kembang 2, Kembang 3,
Kembang 4, Kembang 5, Kembang Kramat 2, Kramat Kwitang 1A,
Kramat Kwitang 1B, Kramat Kwitang 1C, Kramat Kwitang 1E, Kramat
Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1J, Kramat 2, Kramat 3, Kramat 4, Kwitang
Kecil, Listrik 5 dan Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang; Jalan
Kramat 4, Kramat 5, Kramat 6, Kramat 7, Kramat Raya, Raden Saleh,
Raden Saleh 1, Jambrut, Kenari 1, Kenari 2, Salemba Raya, Diponegoro
dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka,
Murtado, Salemba Tengah, Salemba Tengah 2, Salemba Tengah 3,
Salemba Raya, Percetakan Negara Raya, Paseban Dalam dan Jalan
Kramat Lontar; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Sentiong, Kramat
Raya, Kramat Pulo Gundul, Kramat Pulo 2, Masjid Kramat Pulo,
Muhamad Saleh, Kramat Pulo Dalam 1, Kramat Pulo, Kembang Pacar,
Kembang Sepatu, Kramat Baru, Kramat Baru 1, Sedap Malam, Soka,
Sedap Malam, Kramat Bundar dan Jalan Melati.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Senen adalah:
a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Stasiun
Senen di Kelurahan Senen dan Stasiun Kramat di Kelurahan
Rawasari;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Pasar Senen di Kelurahan Bungur, Kramat, Paseban dan
Kelurahan Senen; dan
c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass
terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan Kramat dan di Jalan
Diponegoro di Kelurahan Kenari.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 383/576
REV.02/DTR/XI/2013
380
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Jalan Wini 1, Jalan Senen Raya, Jalan Prapatan, dan Saluran
Jalan Gunung Sahari 1 di Kelurahan Senen; Saluran Jalan Bungur
Besar, Jalan Letjend Suprapto, dan Kelurahan Jalan Kepu Selatan di
Kelurahan Bungur; Saluran Jalan Sedap malam dan Saluran Jalan Pal
Putih, di Kelurahan Kramat; Saluran Jalan Kuitang Raya dan Saluran
Jalan Kramat 2 di Kelurahan Kuitang; Saluran Jalan Raden Saleh di
Kelurahan Kenari; dan Saluran Jalan Salemba Tengah dan Saluran
Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 384/576
REV.02/DTR/XI/2013
381
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 5 dan zona layanan nomor 10 dilaksanakan
pada ruas Jalan Pasar Senen dan Jalan Kramat Bunder di Kelurahan
Senen, Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Kramat,
Jalan salemba Raya di Kelurahan di Kelurahan Kenari dan Kelurahan
Paseban; Jalan Letjend Suprapto dan Jalan Kalibaru Timur-Barat di
Kelurahan Bungur.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110 Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud angkutan umum lainnya antara lain bis besar, bis sedangdan sejenisnya.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 385/576
REV.02/DTR/XI/2013
382
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah.
Pasal 114
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di:
a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan;
b. Kelurahan Senayan : Halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro;
c. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan,
halte busway di Jalan Palmerah Barat, Palmerah Utara, Asia Afrika
dan halte busway di Jalan Gelora;
d. Kelurahan Kebon Melati : Halte Bendungan Hilir di Kelurahan Karet
Semanggi; Halte Tosari;
e. Kelurahan Karet Tengsin : Halte Karet dan halte busway di Jalan
Penjernihan;
f. Kelurahan Setiabudi : Halte Setiabudi di Kelurahan Karet; Halte
Dukuh Atas;
g. Kelurahan Bendungan : Hilir halte busway di Jalan Penjernihan,
halte busway di Jalan Pejompongan;h. Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan Wahid Hasyim;
i. Kelurahan Kampung Bali : halte busway di Jalan Fachrudin; dan
j. Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon
Kacang : halte busway di Jalan KH. Mas Mansyur.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui pada
ruas Jalan Sudirman di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan
Hilir, pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan
Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di
Kelurahan Karet Tengsin.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 386/576
REV.02/DTR/XI/2013
383
Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui
Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.
Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang
melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora
dan Kelurahan Karet Tengsin.
Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang
melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah
yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan
Kelurahan Kebon Kacang.
Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Gelora.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan Kelurahan
Petamburan : peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon
Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali :
pembangunan ruas Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang melalui Kelurahan
Gelora, Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Kampung Bali; dan
ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; dan di Kelurahan
Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan
Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman;
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan Gelora : Jalan Tentara Pelajar, Asia Afrika, Jalan
Gelora, Gelora 1, Palmerah Utara dan Jalan Rencana munuju Jalan Asia
Afrika; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan RM Margono
Djojohadikoesoemo; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan
dan Jalan Penjernihan; di Kelurahan Menteng : Jalan MH Thamrin; di
Kelurahan Kampung Bali : Jalan Fahrudin; di Kelurahan Petamburan :
Jalan Aipda KS Tubun; di Kelurahan Karet Semanggi : Jalan Karet
Sawah; di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir
1; di Kelurahan Gelora, Karet Semanggi, dan Kelurahan Bendungan Hilir
: Jalan Jend. Sudirman; dan di Kelurahan Karet Semanggi, Kampung
Bali, Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas
Mansyur;
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Kebon
Kacang, KH. Wahid Hasyim, Jati Bunder dan Jalan Kebun Pala; diKelurahan Bendungan Hilir : Jalan Bendungan Hilir dan Jalan
Bendungan Hilir 15; di Kelurahan Gelora : Jalan Pintu Gelora 1,
Pejompongan, Gerbang Pemuda dan Jalan Jenderal Gatot Subroto;
di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan Bendungan Hilir, Jati Luhur dan
Jalan Karet Pasar Baru 4; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Danau
Tondano, KH.Mas Mansyur, Palmerah Utara 1, Petamburan, Tanjung
Karang, Slipi 5, Kota Dalam, Betung, A. Jati Bunder, Aipda KS.
Tubun, Kebon Jati, KH.Wahid Hasyim, Jati Baru dan Jalan Jati Baru
Bengkel; dan di Kelurahan Kebon Jati : Jalan Kebon Sirih dan Jalan
Kebon Jati; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 387/576
REV.02/DTR/XI/2013
384
h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Jend.Sudirman ke jl.KH.Mas
Mansyur(jl.Abdul Jalil) di Kelurahan Karet Tengah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogoldan Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin, Bendungan Hilir,
Kebon Melati, Petamburan dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Kebon Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Bendungan
Hilir, Karet Tengsin dan Kelurahan Gelora;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III
dilakukan di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati Kawasan : pada
Jalan KH.Mas Mansyur; dan rencana penerapan pembatasan lalu lintas
tahap IV di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Gelora Kawasan
Pembatasan Tahap IV pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan
Gelora; dan Jalan Letjen S. Parman.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan perparkiran perparkiran dalam
ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda
( park and ride) terdapat pada Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan
Kampung Bali; dan parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan
barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Gatot Subroto diKelurahan
Blora.
Huruf i
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan
Pejompongan Dalam, Bendungan TM. Petamburan Asahan 1,
Bendungan Asahan 2, Bendungan Asahan 3, Bendungan Asahan 4,
Bendungan Hilir 1, Bendungan Hilir 3, Bendungan Hilir 5, Bendungan
Hilir 6, Bendungan Hilir 7, Bendungan Hilir 8, Bendungan Hilir 9,
Bendungan Hilir 10, Bendungan Hilir 11, Bendungan Hilir 12, Bendungan
Hilir 13, Bendungan Hilir 15, Bendungan Walahar, Danau Poso, Danau
Sentani, Bendungan Jati Luhur, Jati Luhur, Jati Luhur 1, Jati Luhur 2, Jati
Luhur 3, Jati Luhur 4, Jati Luhur 5, Jati Luhur 6, Kulungkung, PAM Baru,
PAM Baru 2, Pejompongan, Pejompongan 1, Pejompongan 2,
Pejompongan 3, Pejompongan 4, Pejompongan 5, Pejompongan 6,
Pejompongan 7, Pejompongan 8, Pejompongan 9, Pejompongan 10,
Pejompongan 11, Pejompongan 12, Penjernihan 1, Penjernihan 2,
Penjernihan 3, Penjernihan 4, Penjernihan 8, Penjernihan 9, Penjernihan10, Penjernihan 11, Penjernihan 12, Sarmili, T. Hidayah 1, T. Jati Luhur
2, T. Jati Luhur 5, T. Jati Luhur 7, Taman Bendungan Jati Luhur, Taman
Rawa Pening, Taman Rawa Pening 1, Taman Rawa Pening 2, Taman
Rawa Pening 3, Taman Rawa Pening 4, Taman Rawa Pening 5, Taman
Rawa Pening 6, dan Jalan Taman Rawa Pening 7; di Kelurahan
Petamburan : Jalan Aipda KS. Tubun, Persatuan Guru, Petamburan,
Petamburan 1, Petamburan 6, Petamburan 7, Taman Petamburan, TM.
Petamburan, dan Jalan Administrasi; di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan
Alhabsyil, Kebon Jati, Kebon Kacang Raya, Kebon Kacang 1, Kebon
Kacang 2, Kebon Kacang 3, Kebon Kacang 4, Kebon Kacang 5, Kebon
Kacang 6, Kebon Kacang 9, Kebon Kacang 10, Kebon Kacang 11,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 388/576
REV.02/DTR/XI/2013
385
Kebon Kacang 14, Kebon Kacang 26, Kebon Kacang 29, Kebon Kacang
30, Kebon Kacang 32, Kebon Kacang 36, Kebon Kacang 37, Kebon
Kacang 38, Kebon Kacang 39, Kebon Kacang 41, Lontar, dan Jalan
Jembatan Tinggi; di Kelurahan Gelora : Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora
1, Gelora 7, Gelora 8, Gelora 10, Gelora 10B, Gelora 10C, Gerbang
Pemuda, Hang Lekir 1, Jakarta, Manila, New Delhi, Palmerah 1,Palmerah Barat, Palmerah Utara, Pintu Gelora 1, Pintu Gelora 5, Pintu
Pusat, Stadion Utama, Tinju, Balap Sepeda, Silang Senayan, dan Jalan
Komplek PLN; di Kelurahan Kebon Melati : Jalan Batu Raya, Betung,
Dukuh Pinggir, Indragiri, Kebon Pala, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2,
Kebon Pala 4, Kebon Pala 5, Kebon Pala 6, Kebon Pala 7, Kebon Pala
8, Kebon Pala 9, Kota Bambu Dalam, Kota Bumi, Lontar Atas, Lontar 1,
Lontar 2, Lontar 3, Lontar 4, Lontar 5, Lontar 6, Lontar 7, Martapura,
Martapura 1, MH. Thamrin, Palembang, Plaju, Platinum, Sungai Gelong,
Talang Betutu, Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Jalan Kebon Melati;
di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan H. Abdul Jalil, Jend. Sudirman, Karet
Pasar Baru 2, Karet Pasar Baru 4, Karet Pasar Baru 5, Karet Pasar Baru
6, Karet Pasar Baru 7, Karet Pasar Baru Timur, Karet Pasar Baru Timur
5, Karet Sawah, Mesjid 1, dan Jalan Margono; di Kelurahan Kampung
Bali : Jalan Hati Suci, Jati Baru, Jati Baru 5, Jati Baru 13, Jati Baru 14,
Kampung Bali 1, Kampung Bali 2, Kampung Bali 3, Kampung Bali 4,
Kampung Bali 6, Kampung Bali 7, Kampung Bali 9, Kampung Bali 10,
Kampung Bali 11, Kampung Bali 12, Kampung Bali 13, Kampung Bali 14,
Kampung Bali 16, Kampung Bali 17, Kampung Bali 23, Kampung Bali 24,
Kampung Bali 25, Kampung Bali 30, Kampung Bali 32, Kampung Bali 33,
Pasar 1, Pasar 2, Taman Kebon Sirih, Taman Kebon Sirih 2, Taman
Kebon Sirih 3, Taman Kebon Sirih 4, dan Jalan Tanah Rendah; diKelurahan Kebon Kacang dan Kelurahan Kebon Melati : Jalan Jati
Bunder; di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora : Jalan
Jend. Gatot Subroto; di Kelurahan Kebon Kacang, Kebon Melati, dan
Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur; di Kelurahan Gelora
dan Kelurahan Petamburan : Jalan Letjen. S. Parman; di Kelurahan
Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan KH. Wahid Hasyim;
dan di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan
Fachrudin;
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui di Kecamatan Tanah Abang adalah:
a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat di
Stasiun MRT Bundaran HI di Kelurahan Gelora, Bunderan HI di
Kelurahan Bendungan Hilir dan Senayan di Kelurahan Gelora, Stasiun
Dukuh Atas di Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang dan Kelurahan
Karet Tengsin;
b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kebon Melati,
Petamburan, Kebon Kacang, Karet Tengsin, Kampung Bali,
Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora;
c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat di StasiunKaret yang melalui Kelurahan Kebon Melati, dan Stasiun Tanah
Abang yang melalui Kelurahan Kamp ung Panjang yang melewati
Stasiun Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali;
d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
jalur Tanah Abang – Par Bali, Stasiun Palmerah di Kelurahan Gelora,
Stasiun Karet di Kelurahan Kebon Melati, Bendungan Hilir, Kampung
Bali dan Kelurahan Petamburan;
e. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan
Bendungan Hilir, Kampung Bali, Karet Tengsin. Kebon Melati dan
Kelurahan Petamburan; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 390/576
REV.02/DTR/XI/2013
387
Huruf i
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 120
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 121
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 6 dilaksanakan
pada ruas Jalan Kebon Pala 7, Kebon Pala 5, KH. Mas Mansyur, Kebon
Pala 4, Kebon Pala 2, Indragiri, Teluk Betung, MH. Thamrin, Kebon
Kacang, Lontar, Kebon Pala 1, Sabeni di Kelurahan Kebon Melati; Kebon
Melati, KH. Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Kebon Kacang 10, dan Jalan
Kebon Kacang 11 di Kelurahan Kebon Kacang; Jalan Fachrudin, Jati
Blunder, Jati Baru, Kampung Bali, dan Jalan Taman Kebon Sirih di
Kelurahan Kampung Bali; Jalan Asia Afrika, Gelora, Balap Sepeda, Tinju,
Pintu 1 Senayan, Gerbang Pemuda, Palmerah Utara, dan Jalan
Palmerah Barat di Kelurahan Gelora; Jalan Pejompongan, Jend. Gatot
Subroto, dan Jalan Bendungan Hilir di Kelurahan Bendungan Hilir; Jalan
Letjend. S. Parman, Persatuan Guru, Aipda KS. Tubun, dan Jalan
Petamburan di Kelurahan Petamburan; Jalan Penjernihan di Kelurahan
Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 124
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 391/576
REV.02/DTR/XI/2013
388
Pasal 125
Cukup Jelas.
Pasal 126
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
.
Pasal 127
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 128
Cukup Jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sukapura,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 392/576
REV.02/DTR/XI/2013
389
Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana halte bus
pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan
Kelurahan Cilincing: rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di
Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulogadung adalah
yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan
Kelurahan Rorotan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan
Kelurahan Rorotan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilicing adalah
yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, dan
Kelurahan Marunda.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan
Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan
Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan
pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; dan di Kelurahan Semper
Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilincing Raya;
b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, danKelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok;
di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada
ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; dan di Kelurahan Sukapura
dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari
jl.Cacng sampain dengan Plumpang).
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
i. pengembangan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, dan
Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan
Semper Timur dan Cilincing pada ruas Jalan Akses Marunda; di
Kelurahan Cilincing dan Marunda pada ruas Jalan Cilincing Marunda;
di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tugu Raya; serta di
Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan pada ruas rencana jalan
inspeksi Kanal Banjir Timur; dan
j. Pembangunan jalan terusan jl.Jayapura sampai dengan Batas DKI di
Kelurahan Cilincing.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalamayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sukapura pada ruas Jalan Tipar
Cakung, Sukapura Barat 3, dan Jalan Pahlawan; di Kelurahan
Rorotan pada ruas Jalan Rorotan dan Jalan Rorotan 4; di Kelurahan
Samper Barat pada ruas Jalan Kramat Raya, Camar 15, Menteng,
Pahlawan, dan Jalan Labu; di Kelurahan Marunda pada ruas Jalan
Marunda dan Jalan Marunda Makmur; di Kelurahan Samper Timur
pada ruas Jalan Kebantenan; serta di Kelurahan Cilincing pada ruas
Jalan Cilincing dan Jalan Cilandak; dan
b. pembangunan jalan sejajar sisi Barat Kali Tiram Waduk Marunda
sampai dengan laut di Kelurahan Cilincing, jalan penghubung
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 393/576
REV.02/DTR/XI/2013
390
jl.lnspeksi Cakung Drain ke jl.Sisi Barat Kali Tiram Marunda di
Kelurahan Cilincing; jalan penghubung dari jl.Semarang ke jl.
Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung jl. Sisi
Timur Cakung Drain s/d Batas DKI Marunda Kelurahan Cilincing dan
Kelurahan Marunda; Jalan penghubung dari jl. Cacing sampai
dengan Batas DKI di Kelurahan Rorotan; jalan sejajar KabelTegangan Tinggi Rorotan di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung
jl.Sisi Timur Cakung Drain sampai dengan Batas DKI Rorotan Malaka
di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke
jl.Toll Cacing di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura; serta
jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda
di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Rorotan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan alan lokal dalam ayat ini berupa:
a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal
Banjir Timur dan Kali Blencong; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Sukapura, Kalibaru, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, Cilincing,
dan Kelurahan Marunda;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. penyediaan park and ride di Kawasan Strategis Ekonomi Marunda diKelurahan Marunda.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan
Tipar Cakung dan Jalan Jawa di Kelurahan Sukapura; Jalan Inspeksi
Cakung Drain; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Pahlawan,
Semper Barat, Semper Barat 1, Semper Barat 2, Tugu Raya, Camar,
Camar 2, Camar 3, Camar 15, Camar 16, Angin Sejuk, Dewa Ruci,
Angin Pasat, Angin Badai dan Jalan Kramat Jaya ; di Kelurahan Semper
Timur pada ruas Jalan Kebantenan, Kebantenan 3, Kebantenan 4,
Kebantenan Timur 1, Dewa Kembar, Jaya Wijaya, Trisula, Lakra, Ardo
Dadali, Merpati 1, Merpati 2, Arjuna 1, Arjuna 2, Arjuna 7, Toyota 1,
Toyota 3 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Cilincing pada ruas
Jalan Cilincing Raya, Cilincing Kesatrian, Cilincing Pagi, Jayapura,
Semarang, Ujung Pandang, Gresik, Cilincing Baru 2, Cilincing Baru 3,
Cilincing Baru 4, Cilincing Baru 5, Cilincing Kelapa, Cilincing Lama,
Cilincing Lama 1 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Semper
Barat dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Jayapura, Cilincing
Marunda, dan Jalan Marunda Makmur di Kelurahan Marunda; Jalan
Cakung Cilincing Raya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Cilincing adalah rencana pengembangan
kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cilincing, Kali Baru,
Rorotan, Semper Bara dan Kelurahan Semper Timur;
.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 394/576
REV.02/DTR/XI/2013
391
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau
melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan
rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan
Marunda dan Pelabuhan Kalibaru di Kelurahan Kalibaru.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 130
Cukup Jelas.
Pasal 131
Cukup Jelas.
Pasal 132
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long
storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan
Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan
Marunda;
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi
genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa
air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter
Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di
Kelurahan Semper Barat.
Huruf f
Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintuair Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa
Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan
Marunda di Kelurahan Marunda.
Huruf g
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di
Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123
Pemadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet,
Jalan Belinis, Sukapura 1, Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN
Marunda di Kelurahan Marunda.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 395/576
REV.02/DTR/XI/2013
392
Huruf h
Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada
Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; Waduk Sunter Timur 2 di
Kelurahan Semper Timur; dan Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 133
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 8 dan 9 dilaksanakan di ruas Jalan Tipar
Cakung di Kelurahan Sukapura; Jalan Rorotan, Jalan Rorotan 3, Jalan
Rorotan 4, dan Jalan Rorotan 5 di Kelurahan Rorotan; Jalan Semper
Barat, Jalan Tugu Raya, dan Jalan Kramat Jaya di Kelurahan Semper
Barat; Jalan Kebantenan, dan Jalan Akses Marunda di Kelurahan
Semper Timur; Jalan Cilincing Marunda, Jalan Ujung Pandang, Jalan
Jayapura, dan Jalan Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; Jalan
Marunda Makmur dan Jalan Marunda di Kelurahan Marunda; Jalan
Cilincing Raya di Kelurahan Kalibaru; Jalan Cakung CIlincing Raya di
Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, dan Kelurahan Semper
Timur; Jalan CIlincing Raya di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur,dan Kelurahan Cilincing; dan Jalan Inspeksi Cakung Drain di Kelurahan
Semper Timur dan Kelurahan Cilincing.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 396/576
REV.02/DTR/XI/2013
393
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 137
Cukup Jelas.
Pasal 138
Cukup Jelas.
Pasal 139
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf eYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 140
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 141
Cukup Jelas.
Pasal 142
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 397/576
REV.02/DTR/XI/2013
394
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kelapa Gading
Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading
Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading
Barat: Halte Pulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC CempakaMas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading,
Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya
Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo
Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan
Bekasi Raya.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulogadung-Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur
dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang
melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang
melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah
yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan
Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.
Huruf bYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas
Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur,
Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur
dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di
Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan
Jalan Temporari Acies; dan di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa
Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis
Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
c. pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas jalan
rencana yang menghubungkan Jalan Pegangsaan Dua dengan Jalan
Gading Griya Lestari Raya, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan
Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan
Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana
yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan
Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan
Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan KelurahanPegangsaan Dua pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke
jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua; jalan penghubung
jl.Bulevar Timur K.Gading(sisi Selatan)ke jl.Pegangsaan Dua di
Kelurahan Kelapa Gading dan Pegangsaan Dua; jalan penghubung
dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Bekasi Raya di Kelurahan Pegangsaan
Dua; serta jalan penghubung jl.Bulevar Timur K. Gading(sisi Utara)
ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua.
Huruf d
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 398/576
REV.02/DTR/XI/2013
395
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas
Jalan Jalan Pulau Karya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada
ruas Jalan Boulevard Artha Gading, Kayu Mas Tengah, Kelapa
Sawit, Kelapa Kopyor Raya dan Jalan Kelapa Nias Raya; dan diKelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua,
Bangun Cipta Sarana, Gading Indah Raya, Sukapura Barat,
Sukapura Barat 3 dan Jalan Boulevard Kelapa Gading; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll
Cacing di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta Jalan penghubung dari
jl.Pegangsaan Dua ke jl.Toll Cacing sampai dengan batas DKI di
Kelurahan Pegangsaan Dua.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa
pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan
Gading Indah Raya, Torompio, Pegangsaan Dua, Krama Yuda,
Kesadaran, Haji Oyon, Tarian Raya Timur, Temporari Acies, Mordion,
Biru Laut Timur, Temporari Acies, Kelapa Lilin Timur, dan Jalan Kelapa
Puan Raya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Mandiri
Tengah, Kayu Putih Timur, Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard,
Kompleks PLN, Kelapa Gading, Maengket, Janur Raya, Kaparinyo,
Pelepah Raya, Kelapa Puan Raya, dan Jalan Mandiri Tengah; di
Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulo Mas Timur,
Laksamana Yos Sudarso, Tabah 2, Letjen Suprapto, Pulau Bangka,
Artha Gading Mutiara, Artha Gading SLT, Tampa Siring Raya, KelapaMas Raya, dan Jalan Kelapa Hibrida Raya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada
ruas Jalan Pulau Bangka, Raya Boulevard Barat, Laksamana Yos
Sudarso, Tampak Siring Raya, Pulau Bangka, Pulau Bintan 1, Artha
Gading Selatan, Tabah Raya, Artha Gading Permata, Boulevard Artha
Gading dan Jalan Artha Gading Barat; di Kelurahan Kelapa Gading
Timur pada ruas Jalan Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa
Gading Permai, kelapa Sawit 8, Kelapa Molek, Mawar, Melati, Dahlia,
Kelapa Cengkir Raya, Kelapa Cengkir Barat 8, Kelapa Cengkir Barat 9,
Kelapa Cengkir Barat 10, Kelapa Cengkir Barat 11, Kelapa Cengkir Barat
12, Kelapa Cengkir Barat 13, Mandiri Tengah, Janur Kuning 1, Janur
Kuning 2, Janur Kuning 3, Janur Kuning 4, Janur Kuning 5, Janur Kuning
6, Janur Kuning 7, Janur Kuning 8, Janur Kuning 9, Janur Kuning 10,Janur Kuning 11 dan Jalan Janur Kuning 12; di Kelurahan Pegangsaan
Dua pada ruas Jalan Kesadaran, Pegangsaan Dua, Haji Oyon, Bekasi
raya dan Jalan Puspa Gading Raya; di Kelurahan Gading barat, Gading
Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis
Kemerdekaan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading adalah rencana
pengembangan MRT terdapat pada pengembangan jalur MRT timur –
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 399/576
REV.02/DTR/XI/2013
396
barat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading
Timur dan Kelurahan Pengangsaan Dua.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitarBandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 143
Cukup Jelas.
Pasal 144
Cukup Jelas.
Pasal 145
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi
genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan
Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa
Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan
Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa
Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua,
Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan
Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading,
Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa
Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa
Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di
Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, TembusGading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan
Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading
Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung
Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan
Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada
Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan
II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan
Kelapa Gading Barat.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 400/576
REV.02/DTR/XI/2013
397
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air msebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 147
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 9 dilaksanakan di ruas Jalan Yos Sudarso,
Bukit Gading raya Boulevard, Bukit Gading Raya, Gading Kirana Timur,
Gading Kirana Utara, dan Jalan Kelapa Hibrida di Kelurahan Kelapa
Gading Barat; Jalan Bekasi Raya, Pegangsaan Dua, Kelapa Hibrida
Raya dan Jalan Kramayuda, Di Kelurahan Pegangsaan Dua; Jalan
Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan
Kelapa Gading Timur; Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Raya
Barat Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan
Kelapa Gading Timur; Jalan Kelapa Nias Raya di Kelurahan Kelapa
Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 148
Cukup Jelas.
Pasal 149
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 401/576
REV.02/DTR/XI/2013
398
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 150
Cukup Jelas.
Pasal 151
Cukup Jelas.
Pasal 152
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf fYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 153
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 154
Cukup Jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 402/576
REV.02/DTR/XI/2013
399
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rawa Badak
Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak
Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; dan di Kelurahan
Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang
melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak
Selatan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan
Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas
Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Pelabuhan
Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas
Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu
Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak dan
Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Laksamana Yos Sudarso; serta
pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa
Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan; dan
b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacng s/d Plumpang) diKelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan
Pegangsaan Dua, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Tugu Utara pada
ruas Jalan Walang Permai; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas
Jalan Plumpang Semper; dan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas jalan
penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke jl.Pegangsaan Dua.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas
Jalan Walang Baru, Kramat Jaya, Mangga, Walang Baru dan Jalan
Rumbia; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Alur Laut
dan Jalan Sindang; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan
Alur Laut, Sindang, Rawa Binangun 2, Bugis, Melati dan Jalan Buritan
Cemara Angin; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Lagoa Sinar,
Mangga, Labu, Muncang, Semangka dan Jalan Cipeucang; di Kelurahan
Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Baru dan Jalan Melur Tugu Lima.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini
berupa:
a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Sunter di Kelurahan
Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; Kali
Koja di Kelurahan Koja; dan Kali Cakung di Kelurahan Tugu Selatan;
dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Koja, Tugu Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
Huruf f
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 403/576
REV.02/DTR/XI/2013
400
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalursepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Koja pada ruas Jalan
Laksamana Yos Sudarso, Jombang, Lorong 52, Lorong 54, Jepara,
Jampea, Pelabuhan Lorong 1, Lorong 2, Lorong 3, Lorong 4, Lorong 5,
Lorong 19, Lorong 20, Lorong 21, Lorong 22, Lorong 23, Lorong 24, Deli,
Lorong X Timur, Lorong Y Timur, Lorong Z Timur, Lorong 27, Lorong 28,
Lorong 100, Lorong 101, Lorong 102, Cakung Timur dan Jalan Digul; di
Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso,
Cempaka, Anggrek, Melati, Melur, Melur 2, Melur 3, Melur 4, Sindang,
Seroja, Dahlia, Dahlia 1, Teratai, Teratai 1, Flamboyan, Kenanga 1,
Kenanga 2, Kenanga 3, Kenanga 4, Matahari dan Jalan Berdikari; di
Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos
Sudarso, Sindang, Plumpang Raya, Pasar Ular dan Jalan Maduratna; di
Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Plumpang Raya, Pengangsaan
2, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing,
Lagoa, Lagoa 1 Lagoa 2, Lagoa 3, Lagoa 3A, Lagoa 4A, Lagoa A, Lagoa
B dan Jalan Dukuh.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah rencana pengembangan kereta
barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah:
a. rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan
Kelurahan Lagoa; dan
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui
Kelurahan Koja Utara dan Kelurahan Lagoa.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 156
Cukup Jelas.
Pasal 157
Cukup Jelas.
Pasal 158 Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 404/576
REV.02/DTR/XI/2013
401
Cukup Jelas.
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi
genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan
Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di KelurahanRawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.
Huruf f
Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di
Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2,
Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi
Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun
Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang,
Sindang Saringan, Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter
VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa
Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan
Lagoa.
Huruf g
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Raya Pelabuhan atau Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau
Pocis, Yos Sudarso, Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long
Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong
Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan
Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan
Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palem, Toar, dan saluran Kramat Jayadi Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu
dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang,
Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa
Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai
Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan
Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badap BPP,
Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104
di Kelurahan Koja Selatan;
Huruf h
Peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui
Kelurahan Rawa Badak
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 159
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh
untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 405/576
REV.02/DTR/XI/2013
402
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah
berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu
enam ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 160
Cukup Jelas.
Pasal 161
Cukup Jelas.
Pasal 162
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 163
Cukup Jelas.
Pasal 164
Cukup Jelas.
Pasal 165
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 166
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 406/576
REV.02/DTR/XI/2013
403
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 167
Cukup Jelas.
Pasal 168
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ancol: Halte
Bus Ancol, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan
Raya; di Kelurahan Pademangan Barat: Halte Bus Pademangan dan
Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, di Kelurahan Mangga Dua
Selatan: Halte Bus Mangga Dua Mal; dan di Kelurahan Pademangan
Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah
yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang
melalui Kelurahan Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Ancol.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui
Kelurahan Ancol.
Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol
Pelabuhan dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan
Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.
Huruf cYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan Gunung Sahari; dan
di Kelurahan Pademangan Timur Jalan Benyamin Suaeb.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pademangan Timur: Jalan Dakota,
Pademangan 1, Pademangan 2, Pademangan Kali Mati dan Jalan
Bahari Raya; di Kelurahan Pademangan barat : Jalan Hidup Baru,
Pademangan Raya, dan Jalan Ampera Raya; dan di Kelurahan Ancol
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 407/576
REV.02/DTR/XI/2013
404
: Jalan Tongkol, Londan, Kerapu, Parang Tritis, dan Jalan Kampung
Bandan Raya; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari jl. H.Benjamin Suaeb ke jl.
Warakas 1 di Kelurahan Pademangan Timur; serta jalan terusan Budi
Mulia (penghubung jl.Gunung Sahari - jl.H.Benjamin Suaeb) di
Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:
a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Anak
Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan di Kelurahan Ancol; Kali
Ciliwung Gunung Sahari di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan
Barat; Kali Mati Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat dan
Kelurahan Pademangan Timur; dan Kali Pademangan Timur dan Kali
Sunter di Kelurahan Pademangan Timur; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
di Kelurahan Ancol melalui penyediaan park and ride di Kawasan
Kampung Bandan;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan
Ampera 2, Ampera 3, Ampera 4, Ampera 5, Ampera 6, Ampera Besar, Ampera Dalam 1, Ampera Dalam 2, Ampera Dalam 3, Ampera Raya,
Budi Mulia Utara, Budi Mulia Timur, Gunung Sahari, Hidup Baru, Hidup
Baru 1, Hidup Baru 2, Pademangan, Pemandangan 1, Pemandangan 2,
Pemandangan 4 dan Jalan Satria 3; di Kelurahan Ancol : Jalan Ancol
Barat 1, Ancol Barat 2, Ancol Barat 3, Ancol Barat 4, Ancol Barat 7, Ancol
Barat/Pangandaran, Baruna 1, Baruna Raya, Karang Bolong 1, Karang
Bolong 2, Karang Bolong 3, Karang Bolong 4, Karang Bolong 5, Karang
Bolong 6, Karang Bolong 7, Karang Bolong 8, Karang Bolong Raya,
Ketel, Kp. Bandan Raya, Krapu, Kunir, Laksamana RE. Martadinata,
Lodan Dalam, Lodan Raya, Mangga Dua, Maritim 1, Muka Timur,
Pangandaran 6, Pantai Indah, Pantai Kuta, Pantai Kuta 1, Pantai Kuta 2,
Parang Tritis 1, Parang Tritis 6, Parang Tritis 7, Parang Tritis 8, Parang
Tritis Raya, Pasir Putih 1, Pasir Putih 3, Pasir Putih 4, Pasir Putih 6, Pasir
Putih 7, Pasir Putih 8, Pasir Putih 9, Pasir Putih Raya, Sunda Kelapa,
Tongkol, Maritim Raya, Pinisi, Marina 1, Pelabuhan, Binaria, Pantai
Sanur 2, Pantai Sanur 3, Bukit Golf Indah, Bukit Golf Asri dan Jalan Bukit
Golf Raya; dan di Kelurahan Pademangan Timur : Jalan Bahari Raya,
Landasan Utara Selatan, Proposed Sunter Raya, Benyamin Sueb dan
Jalan Landasan Pacu Timur.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Pademangan adalah rencana
pengembangan MRT melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan
Kelurahan Pademangan Barat;
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 408/576
REV.02/DTR/XI/2013
405
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 169
Cukup Jelas.
Pasal 170
Cukup Jelas.
Pasal 171
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Gorong - gorong Jalan Lodan Raya, Kampung Bandan, Ancol
Barat, Mangga Dua, dan Saluran Masjid Kramat Lodan di Kelurahan
Ancol; Saluran Gang 15, Pademangan 22, Pademangan Tengah,
Pademangan V, dan Saluran Pademangan VIII di Kelurahan
Pademangan Timur; dan Saluran Ampera 7, Nalo, Pademangan B,
Pademangan C, dan Saluran Youth Club Ruko di Kelurahan
Pademangan Barat;
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf hCukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 409/576
REV.02/DTR/XI/2013
406
Pasal 172
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; danb. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 173
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 5 dilaksanakan
pada ruas Jalan Mangga Dua, Kampung Bandan Raya, Parang Tritis
Raya, Tongkol, Parang Tritis 1, Lodan Raya, Ancol Barat 2, Ancol Barat
6, Ancol Barat/Pangandaran, Ancol Barat 1, Ancol Barat 7, Ancol Barat
3, Baruna Raya, Krapu, Maritim Raya, Pasir Putih Raya, dan Jalan RE.
Martadinata di Kelurahan Ancol; Jalan Gunung Sahari dan Jalan Budi
Mulia Timur di Kelurahan Pademangan Barat; Jalan Pademangan 4 dan
Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan Pademangan Timur
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 174
Cukup Jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 176
Cukup Jelas.
Pasal 177
Cukup Jelas.
Pasal 178
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 410/576
REV.02/DTR/XI/2013
407
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 179
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 180
Cukup Jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di di Kelurahan Penjaringan:
Halte Penjaringan dan Halte Jembatan Tiga; di Kelurahan Pluit: Halte
Pluit.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang
melalui Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang
melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui
Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan
dan Kelurahan Penjaringan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung
Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan
Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 411/576
REV.02/DTR/XI/2013
408
Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan
Kamal Muara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat iniberupa:
a. peningkatan jalan di di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara,
Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Tol Prof
Soediyatomo; di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Tol lingkar
luar Jakarta; dan di Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan Tol Pluit
Tomang.
b. pembangunan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan
Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal; di Kelurahan Kapuk
Muara pada ruas Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur; di
Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan terusan Bidara Raya, Pluit
Selatan dan Jalan Jembatan Tiga; dan di Kelurahan Penjaringan
pada ruas Jalan Pakin, Pluit Raya, Jembatan Tiga dan Jalan Pluit
Selatan Raya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pengembangan jalan di kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan
Kayu Besar, Kamal Muara Raya dan Jalan Kapuk Cengkareng; dan di
Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Arwana 5 di Kelurahan
Penjagalan; dan Jalan Arwana 5.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
e. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan
Kamal Pantai, Pantai Indah Barat, Pantai Indah Selatan 1, Mandara
Permai, Marina Indah, Kapuk Muara, dan Jalan Raya Kamal; di
Kelurahan kapuk Muara pada ruas Jalan Teluk Gong, Pantai Indah
Timur, Pantai Indah Selatan 2, Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah
Utara 1, Pantai Indah Selatan, Mandara Permai 7, dan Jalan
Mandara Permai; di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan
bandengan utara; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pluit
Selatan Raya dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada
ruas Jalan Pluit Timur Raya, Pluit Karang dan Jalan Pluit Karang
Kayu Barat; dan
f. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di
Kelurahan Kamal Muara; jalan penghubung dari Tol Bandara
Penjaringan ke JORR W1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara,
dan Kelurahan Penjagalan; jalan penghubung dari jl.Kapuk Muara ke
jl.Mandara Permai di Kelurahan Kapuk Muara; jalan penghubung dari
jl.Daan Mogot ke jl.Pantai lndah Utara 2 di Kelurahan Kapuk Muara;
serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Penjagalan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini
berupa:
a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Muara Angke di
Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan; Kali Pesanggrahan di
Kelurahan Kamal Muara; Kali Tanjungan di Kelurahan Kapuk Muara;
Kali Muara di Kelurahan Penjagalan; dan Kali Gendong Pluit di
Kelurahan Penjaringan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 412/576
REV.02/DTR/XI/2013
409
b. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Pejagalan
pada ruas Jalan Teluk Gong Selatan, Jalan Terusan Bidara Raya
sepanjang lingkar luar barat; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas
Jalan Kapuk Muara, Duta Harapan Indah, Pantai Indah Utara 1 dan
Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan
Terusan Bidara Raya, Muara Karang, Tanah Pasir dan Jalan MuaraBaru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Utara Raya, Pluit
Samudra 4, Muara Baru dan Jalan Pendaratan Ikan; dan
c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Penjagalan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan di Kelurahan
Penjaringan;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan park and ride di Kelurahan Penjaringan; dan
b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas
Jalan Raya Kamal, Prof Soediyatomo, Kapuk Kamal, Pantai Indah Utara
1, Marina Indah, Kamal Muara 4, Kamal Muara 5 dan Jalan Kamal Muara
7; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Trimaran Indah 1,
Trimaran Indah2, Trimaran Indah 3, Pinisi Indah 1, Pinisi Indah 2, Pinisi
Indah 3, Pinisi Indah 4, Pinisi Indah 5, Pinisi Indah 6, Pantai IndahPermata 2, Pantai Indah Timur, Mandara Permai, Mayang Permai 1,
Mayang Permai 2, Mayang Permai 3, Mayang Permai 4, Mayang Permai
5, Berdikari, Vikamas Tengah 1, Kapuk Indah, Kapuk Utara 1 dan Jalan
Duta Harapan Indah; di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Kali Muara
Angke, Pluit Karang Ayu 2, Karang Cantik 13, Pluit Karang Molek, Pluit
Karang Asri 1, Pluit Karang Asri 2, Pluit Karang Asri 3, Pluit Karang Ayu
Barat, Karang Jelita 3, Karang Jelita 7, Karang Jelita 9, Karang Manis 9,
Karang Sari 5, Karang Sari 6, Karang Sari 9, Karang Sari 13, Karang
Sari 14, Karang Indah 6, Karang Indah 8 dan Jalan Karang Indah 9; di
Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Karna Sayang 1, Tanah Pasir,
Sukarela, Kartajaya, Bandengan Utara, Luar Batang 2, Luar Batang 3,
Kakap, Ekor Kuning, Kambing, Kali Besar dan Jalan Bakti.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan adalah:
a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun MRT Kebon
Sirih dan Kelurahan Kamal Muara;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui
Kecamatan Kamal Muara, Penjagalan, Penjagalan dan Kelurahan
Pluit;c. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Kamal
Muara, Kapuk Muara, Penjagalan dan Kelurahan Pluit;
d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Palmerah –
S.Parman di Kelurahan Pejagalan;
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 413/576
REV.02/DTR/XI/2013
410
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau
melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan
rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa di
Kelurahan Ancol; Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke di
Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara.
dan rencana jalur alur pelayaran pada:
a. pelayaran pulau-pulau wisata; meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol
menuju P. Pandan dengan melewati Kelurahan P. Untung Jawa dan
Kel. P. Pari; danPelabuhan Pariwisata Jakarta Utara menuju P.
Harapan, P. Kelapa, dan P. Kelor dengan melewati Kelurahan P.
Panggang;
b. pelayaran pulau-pulau permukiman, meliputi Pelabuhan Pariwisata
Ancol menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Bidadari, P.
Rambut, dan P. Burung; dan
c. pelayaran angkutan rakyat, meliputi Pelabuhan Muara Angke menuju
dermaga Tanjung Pasir dengan melewati P. Bidadari;Pelabuhan
Muara Angke menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Lancang
Besar dan P. Pramuka) dan Pelabuhan Muara Angke menuju P.
Burung
Ayat (6)Cukup Jelas.
Pasal 182
Cukup Jelas.
Pasal 183
Cukup Jelas.
Pasal 184
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi
genangan setempat di pompa air Pluit di Kelurahan Pluit; pompa air
pasar Ikan di Kelurahan Penjaringan, pompa air Penjaringan di
Kelurahan Penjaringan, pompa air Kapuk Muara di Kelurahan Kapuk
Muara, dan Pompa Air Marina PIK di Kelurahan Kamal Muara.
Huruf f
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
saluran Kamal Raya dan Saluran Long Storage Tol Soedyatmo di
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 414/576
REV.02/DTR/XI/2013
411
Kelurahan Kamal Muara, saluran Kapuk I, Kapuk II, dan saluran Teluk
Gong di Kelurahan Kapuk Muara; saluran Pluit Sakti, Pluit Indah, Pluit
Muara Karang, Pluit Karang Barat, Pluit Permai, dan saluran Muara
Angke di Kelurahan Pluit; saluran Gedong Pluit atau Ring Kanal, Muara
Baru, Luar Batang, Pluit Raya, Bimoli, Tanah Pasir, dan Rawa Bebek di
Kelurahan Penjaringan; dan saluran Kampung Gusti, Keting Teluk Gong,Kramat Teluk Gong, Teluk Gong, Fajar Teluk Gong, dan Mazda Teluk
Gong di Kelurahan Penjagalan.
Huruf g
Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada
Waduk Muara Angke di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di
Kelurahan Pluit; Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan; dan Waduk
Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 185
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1, 2, dan 7 dilaksanakan di ruas Jalan Teluk
Gong Raya dan jalan Terusan Bandara di Kelurahan Penjagalan, jalanKapuk Muara, Kapuk Raya, Berdikari, Taman Grisenda, Pantai Indah
Timur, Pantai Indah Selatan 1, Mandala Permai, Pantai Indah Utara 2
dan jalan Pantai Indah Utara 3 di Kelurahan Kapuk Muara, jalan Kamal
Muara, Prof Soediyatomo dan jalan Kamal Pantai di Kelurahan Kamal
Muara, jalan Bandengan Utara, Kertajaya, Jembatan Gambang 2,
Jembatan 3, Taman Pasir, Pluit Raya dan Pluit Selatan Raya di
Kelurahan Penjaringan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 415/576
REV.02/DTR/XI/2013
412
Pasal 187
Cukup Jelas.
Pasal 188
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 189
Cukup Jelas.
Pasal 190
Cukup Jelas.
Pasal 191
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf cCukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah.
Pasal 192
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 416/576
REV.02/DTR/XI/2013
413
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 193
Cukup Jelas.
Pasal 194
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sunter Jaya,
Sungai Bambu, Tanjung Priok dan Kelurahan Sunter Jaya: Halte
Simpang Kelapa Gading, Sunter Kelapa Gading, Enggano, Tanjung
Priok, Yos Sudarso, Landas Pacu Timur, Danau Sunter Barat, Danau
Sunter Utara dan Halte Mall Sunter.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui
Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Kebon
bawang.
Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui
Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok dan Kelurahan Kebon Bawang.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang
melalui Kelurahan Tanjung Priok.
Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui
Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.
Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-
Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter agung, Papanggo dan
Kelurahan Tanjung Priok
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan
Kelurahan Sungai Bambu pada ruas jalan tol Pelabuhan; di
Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter
Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; danb. pembangunan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan
Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan
Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos
Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya;
dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta
Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol
Pelabuhan (dari jl.Cacng s/d Plumpang).
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 417/576
REV.02/DTR/XI/2013
414
g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung
Perkasa 8, Danau Sunter Utara, Sunter Kirana, Sunter Jaya Bara,
Serdang Baru, Sunter Jaya2, Sunter Jaya, Sunter Jaya 4, Sunter
Jaya 2A, Danau Indah Barat, Danau Permai Raya, Danau Indah
Raya, Taman Sunter Indah, Taman Tirta Sunter, Danau Sunter
Selatan dan Jalan Danau Indah Timur; di Kelurahan Papanggo padaruas Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai Raya dan Jalan
Danau Sunter Utara; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan
Danau Sunter Selatan, Danau Indah Timur, Agung Indah 1, Agung
Tengah 4, Agung Perkasa 8, Agung Indah 3, Agung Utara Raya,
Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai
Raya; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Warakas 10,
Jalan Teri, Jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Warakas 1,
Teri, Bugis, Sunter Garden dan Jalan Danau Sunter Utara; dan di
Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Bugis di Kelurahan Kebon
Bawang; dan Jalan Teri, Banda, Enggano dan Jalan Pos 7; dan
h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Sunter Jaya 1 ke jl.Taman
Sunter lndah di Kelurahan Sunter Jaya; Jalan penghubung dari
jl.H.Benjamin Suaeb ke jl.Warakas 1 di Kelurahan Papanggo dan
Sunter Agung.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Item dan Kali Ancol
di Kelurahan Sunter Agung; Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol di
Kelurahan Tanjung Priok; Kali Tirem di Kelurahan Kebon Bawang;
dan Kali Lagoa di Kelurahan Warakas; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan
Kelurahan Sungai Bambu.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride)
terdapat pada kawasan Tanjung Priok di kelurahan Tanjung Priok;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan
Sungai Bambu pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Gaya Motor 1,
Gaya Motor Barat, Agung Karya 6, Gaya Motor, Warakas dan Jalan
Gaya Motor 2; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau
Sunter Utara, Agung Utara Jaya, Agung Tengah 15, Danau Sunter
Selatan, Danau Agung 1, Agung Indah 10, Agung Tengah 21, AgungTengah 1, Agung Permai Raya, Sunter Karya TImur, Griya Utama,
Agung Utara Raya, Agung Jaya 1, Paradise Barat Raya, Agung Utara
1, Griya Sejahtera, Busma Timur 1, Busma Raya, Danau Sunter
Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Papanggo pada
ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Karya 5, Agung Karya 6,
Agung Karya 7, Busma Timur 2, Busma Timur 1, Busma Raya,
Paranggo 3, Warakas, Delima danJalan Sunter Permai Raya; di
Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Sunter Jaya Timur, Sunter
Jaya 4A, Bina Husada, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Bentengan
Mas, Laksamana Yos Sudarso, Danau Elok Selatan, Danau Permai
Timur 2, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Agung 1; di
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 418/576
REV.02/DTR/XI/2013
415
Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Indah 10, Agung
Tengah 21, Agung Tengah 1 dan Jalan Sunter Jaya; di Kelurahan
Kebon Bawang pada ruas Jalan Remaja, Swasembada Timur 11,
Swadaya, Swatirta, Lagoa Kanal dan Jalan Kebon bawang; dan di
Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Pos 7 di Kelurahan Tanjung
Priok; serta Jalan Warakas 10 dan Jalan KS.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Sunter Agung pada ruas
Jalan Dadap Baru, Cemara, Muara Bahan, Griya Agung, Griya Elok,
Griya Manis, Griya Utama, Agung Utara 1, Agung Utara 3A, Agung Utara
8C, Agung Utara Raya, Agung Barat 5, Agung Barat 6, Agung Barat 9,
Agung Barat 13, Agung Barat 30, Agung Jaya 9, Agung Jaya 18, Danau
Agung 1, Danau Agung 4, Danau Sunter Selatan, Sunter Muara 3,
Nusantara 10, Bisma Timur 1, Nusantara 1, Nusantara, Nirwana Raya 4,
Paradis 19, Karya Utara, Sunter Karya Timur 3, Agung Perkasa 16,
Sunter Karya Timur; di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Terbina
dan jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Cumi, Gorontalo 2 dan
Jalan Gorontalo 3 di Kelurahan Sungai Bambu, Jalan Laksama RE
Martadinata, Bahari 5, Bahari 6, Bahari 7, Bahari G 1-7, Bahari G 1-9,
Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2,
Paliat, Penjalay, Pelabuhan Raya, Tenggiri, Tawes, Enggano, Bangka
dan Jalan Edan 1; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Kebon
Bawang, Kebon Bawang 1, Kebon Bawang 2, Kebon Bawang 3, Kebon
Bawang 4, Kebon Bawang 5, Kebon Bawang 6, Kebon Bawang 7,
Swadaya 2, Remaja, Swasembada Timur 21, Swasembada Timur 18,Swasembada Timur 19, Swausaha 2, Swausaha 3, Swausaha 4, Jati
dan Jalan Jati 5; dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Danau
Sunter Utara, Danau sunter Selatan, Laksamana Yos Sudarso dan Jalan
Danau Indah Raya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok adalah:
a. rencana pengembangan MRT MRT untuk koridor timur – barat melaui
Kelurahan Sunter Jaya;
b. rencana pengembangan kereta barang terdapat pada Kelurahan
Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok;
c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Sunter
Agung dan Kelurahan Papanggo;
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada
dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 419/576
REV.02/DTR/XI/2013
416
a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya
berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok
di Kecamatan Tanjung Priok; dan
b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran
regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju Barat
Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju TimurKelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu
Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati
Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 195
Cukup Jelas.
Pasal 196
Cukup Jelas.
Pasal 197
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma
Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara,
Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter
Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan
Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana,
Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio,
Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah,
Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari,
Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di
Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, JalanSwasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25,
Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan
Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu
5 di Kelurahan Sungai Bambu.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 420/576
REV.02/DTR/XI/2013
417
Huruf i
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 199
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan
zona layanan nomor 26 dan 32 dilaksanakan di ruas Jalan Danau Sunter
Barat, Sunter Permai Raya, Papanggo, Sungai Bambu 6, Warakas,Swasembada Timur, Swasembada Barat, Enggano, Tenggiri, Danau Sunter
Utara, Sunter Karya Timur, Taman Tirta Sunter, Laksamana Yos Sudarso,
dan Jalan Sunter Jaya Barat di Kelurahan Papanggo, Sunter Jaya, Sunter
Agung, Warakas, Sungai Bambu, dan Kelurahan Kebon Bawang.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 200
Cukup Jelas.
Pasal 201
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 202Cukup Jelas.
Pasal 203
Cukup Jelas.
Pasal 204
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 421/576
REV.02/DTR/XI/2013
418
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 205
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 206
Cukup Jelas.
Pasal 207
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 422/576
REV.02/DTR/XI/2013
419
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Halte Sumur Bor, Halte
Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri
Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan
Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan
Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota diKelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas
Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng
Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan
Halte pada Ruas Jalan Kamal Muara di Kelurahan Cengkareng Barat;
Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Raya di Kelurahan
Kapuk; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Polgar di
Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana
Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di
Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan
penghubung antara Jalan Bangun Nusa Raya dengan jalan Kapuk Raya
di Kelurahan Kapuk.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur,
Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang
melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno
Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk,
Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan
Kedaung Kaliangke.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal
Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng
Barat, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat,
Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan
Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar Barat di
Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Outer
Ringroad di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan CengkarengTimur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.
Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan
Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di
Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur;
dan
b. pembangunan jalan sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai
dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng
Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.
Huruf c
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 423/576
REV.02/DTR/XI/2013
420
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pemeliharaan Jalan Panjang dan Jalan Basmol Tanggul di
Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan
Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan
Pesing Polgar, Kapuk Polgar dan Jalan Inspeksi Tanggul di Kelurahan
Kapuk; Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kamal Muara dan Jalan KapukRaya di Kelurahan Kapuk; Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di
Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan
Bumi Cengkareng Indah di Kelurahan Cengkareng Timur, Kedaung
Kaliangke dan Kelurahan Kapuk.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan Jalan Kacang Tanah Raya, Pakis Raya, Raya Buaya
Raya, Dharma Wanita 3, Kopaja, Bojong Indah Raya, dan Jalan
Bojong Raya di Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Duri Kosambi, Pondok
Randu, Cresek Raya, Pinang Tengah, Kosambi Barat, Dharma
Kusuma dan Jalan Rawa Buaya Raya di Kelurahan Duri kosambi;
Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan
Pedongkelan dan Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Kapuk;
Jalan Kapuk Cengkareng, Pedongkelan, Daan Mogot Estate, Nusa
Indah Timur, Utama Raya, Gunung Galunggung, Kapuk, Gunung
Merapi, Peternakan 3 dan Jalan pos polisi di Kelurahan Cengkareng
Timur; Jalan Kemanggisan dan Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan
Kedaung Kaliangke; Jalan Sumur Bor Raya, Cemara, Utama Raya,
Kemuning, Cendrawasih, TM Palem Lestari, Bambu Larangan,Taman Surya Boulevard, Rawa Bengkel, Kamal Raya, Taman
Bambu Larangan, Pulo Harapan Indah, Menceng, Jaya 25, Kencana
Utara dan Jalan Kencana Barat di Kelurahan Cengkareng Barat;
Jalan Kamal Raya di Kelurahan Kamal; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Daan Mogot ke jl.Pantai
lndah Utara 2 di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan
Kapuk, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari Batas
DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung
Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya, jalan sejajar Rel KA Jakarta-
Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl. Daan
Mogot) di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi, jalan
penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl. Pangeran Tubagus Angke di
Kelurahan Kapuk, dan jalan penghubung dari jl. Semanan Raya ke jl.
Kembangan Utara di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa
Buaya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi Kali Mookervart di Kelurahan Duri
Kosambi, Kelurahan rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kali
Angke di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, SaluranTaman Palem Lestari di Kelurahan Cengkareng Barat, Saluran Kapuk
Cengkareng, Saluran Gunung Merapi di Kelurahan Cengkareng
Timur; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung
Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 424/576
REV.02/DTR/XI/2013
421
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada kawasan Terminal Rawa Buaya di Kelurahan
Duri Kosambi;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunangedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada setiap ruas
jalan di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng
Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Kapuk; dan
d. Rencana pengembangan park and ride melalui Kelurahan Rawa
Buaya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan Outer Ring Road di
Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan
Kelurahan Rawa Buaya; ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan
Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Rawa Buaya dan
Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Kamal Muara, Kayu Besar,
Kencana Raya, Kamal Tegal Alur, Flamboyan, Kalindra, Kencana Timur,
Flamboyan 1, Flamboyan 2, Flamboyan 3, Flamboyan 4, Flamboyan 5,
Pulau Harapan Indah, Cendrawasih, Rawa Bengkel, bambu Kuning,
Beringin Mawar, Utama Selatan 4, Utama Selatan 6, Utama Selatan 7,
Beringin 1 dan Jalan Beringin 3 di Kelurahan Cengkareng Barat; ruas
Jalan Hawaiian Raya, Hawai 1, Hawai 2, Hawai 3, Hawai 4, Hawai 5,
Hawai 6, Hawai 7, City Resort Boulevard, Gunung Merapi, Fajar Baru,
Fajar Baru Utara, Fajar Baru Selatan, Fajar Baru 1, Fajar Baru 2, FajarBaru 3, Fajar Baru 4, Kincir Raya, Bangun Nusa 1, Bangun Nusa, Nurul
Huda 1, Nurul Huda 2, Nusa Indah, Nusa Indah 3, Nusa Indah 4, Nusa
Indah Timur, Nusa Indah 5, Nusa Indah 6, Nusa Indah 7, Nusa Indah 8,
Pelita dan Jalan Setia di Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk
Raya, Masjid Al Munawaroh, Pelita 1, Pelita 2, Kelurahan, Kebon Jahe,
Empang, Kapuk Santri, Pasar Darurat, Kapuk Pasar, Pedongkelan,
Angsana Raya, Peternakan 2, Peternakan 3, Pos Polisi, Kapuk Utara,
Berdikari, Kebon Jambu dan jalan Jembatan Genit di Kelurahan Kapuk;
ruas Jalan Swadaya, Komplek Depag, Tawangmangu, Rawa Kedaung,
Green Mansion Boulevard, Green Diamond Raya, Pul PPD dan Jalan
Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Timbul Raya,
Dharma Wanita, KH Abdul Wahab, Barokah, Dharma Kencana,
Puskesmas, Interkota Indah, Duri Kosambi, Indah 1A, Al Barokah 1 dan
Jalan Pondok Randu di Kelurahan Duri Kosambi; ruas Jalan Kapuk
Cengkareng di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng
Timur; ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan
Kedaung Kaliangke; dan ruas jalan Inspeksi Cengkareng Drain, Rawa
Buaya Raya, Dharma wanita 3, Dharma Wanita 4, Dharma Wanita 5,
Bojong Indah Raya, Al barkah, Hikmah, Kopaja, Bambu Alur, Bambu
Apus, Bambu Apus 2, Bambu Betung 4, Bambu Betung 5, Bambu
Betung 6, Bambu Betung 7, Madrasah 2, Pondok Bambu, Taruma Elok,Taruma Rimba dan Jalan Kacang Tanah Raya di Kelurahan Rawa
Buaya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng adalah rencana
pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan
Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.
Ayat (4)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 425/576
REV.02/DTR/XI/2013
422
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 208
Cukup Jelas.
Pasal 209
Ayat (1)
Pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat,
Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan
Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri
Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Kapuk
Polgar di Kelurahan Kapuk; dan Jalan Pesing Polgar di Kelurahan
kedaung Kaliangke.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 210
Cukup Jelas.
Pasal 211
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 212
Cukup Jelas.
Pasal 213
Cukup Jelas.
Pasal 214
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 426/576
REV.02/DTR/XI/2013
423
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 215
Cukup Jelas.
Pasal 216
Cukup Jelas.
Pasal 217
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan
Pasal 218
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf bPembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 219
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 427/576
REV.02/DTR/XI/2013
424
Pasal 220
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf aYang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum massal pada
jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1, Halte Grogol
2, Halte S Parman Podoromo City di Kelurahan Tomang; Halte Jelambar
di kelurahan Jelambar; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan
Halte Stasiun Grogol, Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Grogol; dan
Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya
Kusuma.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang
melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang dan Kelurahan
Jelambar.
Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni - Lebak Bulus adalah
yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan
Jelambar, dan Kelurahan Tomang.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang
melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar Baru
dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.
Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang
melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.
Huruf b
Yang dimaksud dengan eningkatan jalan arteri primer berupa:
a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan,
Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit –
Tomang (inner ring road ) Tomang dan pembangunan di Kelurahan
Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan
Rawa Buaya – Sunter; dan
b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan
Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang,
Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung
Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas
Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren; di
Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa; di Kelurahan Wijaya
Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan PangeranTubagus Angke, di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Wijaya Kusuma,
Jalan Arjuna Utara, Jalan Dr. Semeru.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Mandala
Utara, Gelong Baru Tengah dan Jalan Tanjung Gedong Baru; di
Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas Jalan Tanjung Duren
Raya; di Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan Tanjung Duren
Utara pada ruas Jalan Patra Raya, Tanjung Duren Barat, Tanjung
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 428/576
REV.02/DTR/XI/2013
425
Duren 1, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren Barat 4; di
Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tanjung Duren Timur,
Tanjung Duren Raya, Taman Anggrek dan Jalan Way Besay; di
Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Tanjung Duren 10,
Tanjung Duren Utara 11, Daan Mogot 1, Daan Mogot dan Jalan
Anggur 3; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Gelong Baru Utara,Mandala, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Dr. Mawardi, Dr. Semeru,
Dr. Semeru 1 dan Jalan Dr. Makaliwe; di Kelurahan Wijaya Kusuma
pada ruas Jalan Amanah, Perdana, Perdanakusuma, Sosial, Kredit,
Rosela, Merpati, Swadaya, Perdana dan Jalan Kusuma 2; di
Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Selatan 2,
Jelambar Selatan, Jelambar Barat 3 A, Jelambar Utara C, Jelambar
Barat, Jelambar Timur dan Jalan Kusuma; di Kelurahan Jelambar
pada ruas Jalan Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia,
Jelambar Madya Raya dan Jalan Jelambar Utama Sakti Raya; di
Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan
Jelambar Utama; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Wijaya
Kusuma pada ruas Jalan Hadiah 1; dan di Kelurahan Jelambar,
Wijaya Kusuma dan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Wijaya;
dan
d. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang (dari jl. Daan
Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma, dan
Kelurahan Grogol; serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke
jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:a. pengembangan jalan inspeksi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Kelurahan Tomang, sepanjang saluran di Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kelurahan Jelambar Baru di sepanjang Kali Grogol; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung
Duren Selatan dan Kelurahan Tanjung Duren;
huruf f
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II
dilakukan di Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung Duren, Jalan
Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Jalan Lenjend S. Parman di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan,
dan Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Dr. Semeru di Kelurahan Grogol,
Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren di
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Kyai Tapa di Kelurahan
Tomang, Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma
dan Kelurahan Jelambar Baru
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini
dilakukan:a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada Kawasan terminal Grogol di Kelurahan Grogol;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Jelambar pada
ruas Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Daan Mogot, Indraloka 2,
Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, dan Jalan Jelambar Madya
Raya; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof.
Dr. Latumeten, dan Jalan Letjen S. Parman; di Kelurahan Tanjung
Duren pada ruas Jalan Tomang Raya, dan Jalan Arjuna Utara; di
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 429/576
REV.02/DTR/XI/2013
426
Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Semeru; di Kelurahan Tanjung
Duren Selatan pada ruas jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan
Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Baru, Jalan Jelambar
Selatan 2, Jalan Jelambar Utama, Jalan Jelambar Utama Sakti, Jalan
Jelambar Utama Sakti Raya, dan Jalan Jelambar Raya; di Kelurahan
Grogol pada ruas Jalan DR. Muwardi Raya; di Kelurahan KedaungKaliangke dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Swadaya;
dan di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Perdana, Amanah
dan Jalan Perdanakusuma.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas
Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Timur, Jelambar Selatan,
Jelambar Selatan 2, dan Jalan Empang Bahagia; di Kelurahan Jelambar
pada ruas Jalan Empang Bahagia, Empang Bahagia 1, Empang Bahagia
3, Empang Bahagia 2, Jelambar 1, Jelambar 2, Jelambar 3, Jelambar 5,
Jelambar 6, Jelambar, Hadiah Utama 1, Satria Raya, Satria, Satria 1,
Satria 2, Satria 3, Satria 4, Satria 5, Satria 6, Satria Satria 7, Satria 8,
Satria 9, Satria 10, Satria 11, Satria 12, Rahayu, Hadia, dan Jalan
Hemat; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Sumeru, Dr. Susilo, Dr.
Susilo 1, Dr. Susilo 2, Dr. Susilo 2a, Dr. Susilo 2b, Dr. Susilo 2c, Dr.
Susilo 2d, Dr. Susilo 2e, Dr. Susilo 2f, Dr. Susilo 3a, Dr. Susilo 3b, Dr.
Susilo 3d, Dr. Susilo 4, Dr. Susilo 5, Dr. Susilo 5a, Dr. Susilo 5b, Dr.
Susilo 6, Dr. Muwardi Raya, Dr. Muwardi 2c, Dr. Muwardi 2d, Dr.
Muwardi 2e, Dr. Muwardi 2f, Dr. Muwardi 3, Dr. Muwardi 3c, Dr. Muwardi
3d, Dr Makaliwe 1, Dr Makaliwe 2, Dr Makaliwe 3, Gang 2 Dr Makaliwe,Gang 3 Dr Makaliwe, Gang 4 Dr Makaliwe, Gang 5 Dr Makaliwe, Dr.
Nurdin 1, dan Jalan Dr. Nurdin 2; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan
Kyai Tapa, Letjen S.Parman, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Tomang
Utara 1, Tomang Utara 3, Tawakkal, Tawakkal 2, Tawakkal 4, Tawakkal
5, Tanjung Tinggi, Tanjung Gedong, Tanjung Gedong 1, Tanjung
Gedong Baru, Taman S. Parman, Taman S. Parman E, Taman S.
Parman D, Tanjung Gedong Baru 2, Tanjung Gedong Baru 3, Tanjung
Gedong Baru 4, Gelong Baru Utara, Gelong Baru Utara 1, Gelong Baru
Utara 2, Gelong Baru Utara 2e, Gelong Baru Utara f, Gelong Baru Utara
g,Tawakkal Ujung 2e, Gelong Baru, Gelong Baru Barat 1, Gelong Baru
Barat 2, Gelong Baru Barat 3, Gelong Baru Barat 4, Gelong Baru Barat
5, Gelong Baru Barat 6, Gelong Baru Barat 7, Gelong Baru Barat 8,
Gelong baru Tengah, Gelong Baru Dalam, Gelong Baru Timur 1, Gelong
Baru Timur 2, Gelong Baru Timur 3, Gelong Baru Timur 4, Gelong Baru
Timur 5, Gelong Baru Timur 6, Gelong Baru Timur 7, Gelong Baru
Selatan, Gelong Baru Selatan 1, Gelong Baru Selatan 2, Gelong Baru
Selatan 3, Gelong Baru Selatan 4, Gelong Baru Selatan 5, Mandala,
Mandala Barat, Mandala Barat 1, Mandala Barat 2, Mandala Barat 3,
Mandala Barat 4, Mandala Selatan, Mandala Selatan 1, Pulo macan
Raya, Pulo macan Raya 1, Pulo macan Raya 2, Pulo macan Raya 3,
Pulo macan Raya 4, Pulo macan Raya 5, Pulo macan Raya 6, Pulomacan Raya 7, Pulo macan Raya 8, dan Jalan Tomang Raya; di
Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Arjuna
Raya, Arjuna Utara, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren 2, Tanjung Duren
3, dan Jalan Tanjung Palapa Selatan; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada
ruas Jalan Letjen S. Parman, Daan Mogot, 1, Anggur 1, Anggur 2,
Anggur 2b, Anggur 5, Tanjung Duren Utara 1, 1a di Kelurahan Tanjung
Duren; Jalan Daan Mogot, Sosial, Karya, Karya 2, Karya 3, Karya Dalam,
Karya Dalam 1, Dana, Kredit, Rasa Sayang, Karya Barat 2, Karya Barat
3, Taman Prima Indah, Prima Indah Utama, Swadaya, Pangeran
Tubagus Angke, Citra, Wesel, Merpati, Wijaya Kusuma 1, Wijaya
Kusuma 2, Perdana, Perdana 1, Rosela, Rosela 1, Rosela 3, Rosela 5,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 430/576
REV.02/DTR/XI/2013
427
Rosela 6, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Kusuma 2, Kusuma 2a,
Kusuma 2h, dan Jalan Kusuma 5; serta tempat strategis dan kawasan
lain yang menghubungkan prasarana perpindahan angkutan umum
massal ke pusat-pusat
Ayat (3)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan adalah:
a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Grogol
Petamburan melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar,
dan Kelurahan Grogol;
b. Rencana pengembangan LRT terdapat pada Kelurahan Tanjung
Duren Selatan, Tomang;
c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
Stasiun Grogol di Kelurahan Jelambar, Stasiun Pesing pada Kelurahan
Wijaya Kusuma;
d. rencana kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Wijaya
kusuma, Grogol, dan Jelambar;
e. rencana pengembangan kereta bandara terdapat di Kelurahan
Tomang, Grogol, dan Jelambar Baru; dan
f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Prof
Dr.Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman di
Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung
Duren Selatan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untukKKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 221
Cukup Jelas.
Pasal 222
Cukup Jelas.
Pasal 223
Ayat (1)
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanaan pada:
a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 431/576
REV.02/DTR/XI/2013
428
b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;
c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol;
d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan
e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang
Huruf epemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar
di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk
Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan
Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 224
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 225
Ayat (1)
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) melintasi Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kusuma,
Jelambar Barat, Jelambar Barat 1, Jelambar Barat 3, Jelambar Barat 3a,
Jelambar Utama 1, Jelambar Selatan, Jelambar Selatan 1, Jelambar
Selatan 2, dan Jalan Tol Pluit Tomang di Kelurahan Jelambar Baru; Dr.
Semeru, 2, Dr. Semeru Gang 5, Dr Nurdin, 1, Dr. Makaliwe 1, Dr.
Makaliwe 2, Dr. Makaliwe 3, Dr. Muwardi, 2, dan Jalan Dr. Susilo diKelurahan Grogol; Jalan Kyai Tapa, Tomang Banjir Kanal, Tomang
Utara, Mandala Utara, Gelong Baru Tengah, Gelong Baru Barat,
Tawakal, Tawakal 6, Tanjung Gedong, Letjen S. Parman, Taman S.
Parman, Tanjung Gedong Baru 5, Tanjung Gedong Baru 2, dan Jalan
Tawakal Ujung di Kelurahan Tomang; Jalan S. Parman, Tanjung Duren
Utara, Tanjung Duren Timur, Way Besar, Tanjung Duren Timur 2,
Tanjung Duren Timur 3, Tanjung Duren, Tanjung Duren 10, Tanjung
Duren Barat 5, Tanjung Duren 3, Tanjung Duren 4, Tanjung Duren 5, dan
Jalan Tanjung Duren Raya di Kelurahan Tanjung Duren Selatan; Jalan
Daan Mogot, Letjen S. Parman, Daan Mogot 1, Anggur 2c, Anggur 3,
Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren Utara 10, Tanjung Duren
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 432/576
REV.02/DTR/XI/2013
429
Barat, Tanjung Duren Barat 1, Tanjung Duren Utara 3, dan Jalan
Tanjung Duren Utara 1 di Kelurahan Tanjung Duren; Jalan Satria Raya,
Satria 1, Satria 2, Satria 3, Rahayu, Hadiah, Hemat, Hemat 2,
Penerangan, Penerangan 2, Hadiah Utama 9, Hadiah Utama 5a, Hadiah
Utama 2, Hadiah Utama 1,Empang Bahagia 1f, Jelambar Madya Timur 7,
Jelambar Madya Timur 9, Jelambar Utama 3, Jelambar Madya Timur,dan Jalan Jelambar Utama di Kelurahan Jelambar; Jalan Pangeran
Tubagus Angke, Wijaya 1, Grawisa Agung, Grawisa 2, Perdana, Rosela,
Merpati, Bank Dagang Negara, Indra Loka, Swadaya, Daan Mogot,
Dana, Kredit, Wesel, Karya Barat 3, Karya, dan Jalan Sosial di Kelurahan
Wijaya Kusuma;
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 226
Cukup Jelas.
Pasal 227
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 228
Cukup Jelas.
Pasal 229
Cukup Jelas.
Pasal 230
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf eCukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 433/576
REV.02/DTR/XI/2013
430
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Huruf l
Cukup Jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 231
Ayat (1)
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 232
Cukup Jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres
dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; halte busway di ruas Jalan
Daan Mogot di Kelurahan Kalideres; Jalan Kamal Benda di Kelurahan
Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Pasar Baru adalah yang
melalui Kelurahan Kalideres.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah
yang melalui Kelurahan Kalideres.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui
Kelurahan Kalideres.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah
yang melalui Kelurahan Kamal.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 434/576
REV.02/DTR/XI/2013
431
Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang
melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal
Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno
Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:
a. pembangunan ruas Jalan Tol Rawa Buaya-Sunter melalui Kelurahan
Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai
dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediatmo
(Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan
b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan
Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan
Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Jalan Rawa Bokor di Kelurahan Kamal; dan
Jalan Kamal Benda (Benda Raya) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan
Tegal Alur.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalamayat ini berupa:
a. pemeliharaan Jalan Peta Barat, Peta Selatan, Alam Raya, Gilimanuk,
Kampung Baru, Peta Utara, Nusa Barat, Peta Selatan, Kali Deres
Permai, Alam Selatan, Hutan Jati Raya, Nusa Raya, Peta Timur, dan
Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Semanan
Raya, Moh. Asem, Jalan Sirtu, dan Jalan Dharma Kusuma di
Kelurahan Semanan; Jalan Kamal Raya, Lingkungan 4, Melati 2,
Prepedan, Lingkungan 3, Permata, dan Jalan Menceng di Kelurahan
Tegal Alur; dan
b. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di
Kelurahan Kamal, Tegal Alur, dan Kelurahan Pegadungan; jalan
penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Kamal,
Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur; Jalan penghubung jl.Kamal
Raya ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan
Pegadungan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari
Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Semanan; jalan
sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI
sampai dengan jl.Daan Mogot) di Kelurahan Semanan; jalan
penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di
Kelurahan Semanan; serta jalan penghubung jl.Kamal Benda ke
jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi di sisi barat Kali Kalideres dan Kanal
Banjir Barat, sepanjang saluran di Kelurahan Tegal Alur; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di di Kelurahan
Kamal, Semanan, Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini
dilakukan:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 435/576
REV.02/DTR/XI/2013
432
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada Kelurahan Kalideres;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan ruasJalan Daan Mogot, jalan arteri tembus yang menghubungkan Jalan
Peta Barat dan Jalan Daan Mogot, Jalan Peta Barat, Jalan Alam Raya,
Jalan Gilimanuk, Jalan Kampung Baru, Jalan peta utara, Jalan Nusa
Barat, Jalan Dharma Kusuma, Jalan Peta Selatan, Jalan Kali Deres
Permai, Jalan Alam Selatan, Jalan Hutan Jati Raya, Jalan Nusa Raya,
Jalan Peta Timur, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres,
Jalan Kapuk Kamal, Jalan Kapuk Kamal, Daan Mogot, Jalan Kapuk
Kamal dan Jalan Kapuk Muara, jalan kamal muara, Jalan Daan Mogot
dan Jalan Kapuk Kamal, serta Jalan Peta Barat Jalan Peta Barat,
Jalan Kamal Raya, jalan Kamal Raya Kelurahan Tegal Alur, Jalan
lingkungan 4 Kelurahan Tegal Alur, Jalan melati 2 Kelurahan Tegal
Alur, Jalan prepedan, Jalan Lingkungan 3, Jalan Permata Kelurahan
Tegal Alur, Jalan menceng di Kelurahan Tegal Alur, Jalan Peta Barat,
Jalan Peta Barat di Kelurahan Pegadungan, Semanan Raya, Jalan
Desa Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Moh. Asem,
Jalan Sirtu, Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Jalan Kamal Benda Raya, Kamal
Raya, Kayu Besar, Jalan Merpati I kelurahan di Kelurahan Kamal; JalanDesa Semanan Raya, Haji Lani, Pangkalan Aspal, Jalan Pangkalan
Kramat di Kelurahan Semanan; Jalan Lingkungan 3, Lingkungan 4,
Lingkungan 5, Masjid Nurul Kamal, Outer Ring Road, Renda Kamal
Raya, Tegal Alur, Verbenia 1, Verbenia 3, Verbenia 4, Wedelia, Wedelia
1, Jalan Wedelia 2 di Kelurahan Tegal Alur; Jalan Asoka 2, Daan Mogot,
Dahlia 1, Flamboyan 3, Komplek Kodam, Mawar I, Peta Selatan, Sakura,
Sakura II, Taman Hijau, Taman Hijau 1, Taman Hijau 5, Taman Hijau
Seroja 1, Taman Indah, Taman Indah 1, Taman Indah 3, Taman Indah 4,
Tampak Siring, Tanah Lot, Teratai I, Teratai II, Jalan Warung Gantung di
Kelurahan Kalideres; Jalan Puskesmas di Kelurahan Kamal dan
Kelurahan Tegal Alur
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan kalideres adalah:
a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Kalideres
melalui Kelurahan Semanan;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Kalideres di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kamal;
c. rencana kereta bandara terdapat pada Kelurahan Kamal; dan
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 436/576
REV.02/DTR/XI/2013
433
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 234
Cukup Jelas.
Pasal 235
Cukup Jelas.
Pasal 236
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan
di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan;
Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur
Huruf c
penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk
Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di Kelurahan Tegal Alur;
Pompa Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk
Semanan di Kelurahan Semanan
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 237
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratusmilimeter).
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 238
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 437/576
REV.02/DTR/XI/2013
434
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) pada ruas Jalan Sirtu, Pangkalan Aspal, Desa
Semanan, Pinang Tengah, Darma Permai, Damai Pratama, dan Jalan
Desa Semanan Raya di Kelurahan Semanan; Jalan Daan Mogot dan
Jalan Peta Selatan di Kelurahan Kalideres; Jalan Kelapa Gading, Palem
Raja Timur, Taman Surya Boulevard, Peta Timur (Utan Jati), Peta Utara,dan Jalan Satu Maret di Kelurahan Pegadungan; Jalan Lingkungan 4,
Menceng, Kamal Raya, Prepedan, dan Jalan Kamal Benda di Kelurahan
Tegal Alur; Jalan Rawa Kompeni dan Jalan Prof. Dr. Sedyatmo di
Kelurahan Kamal;
Huruf c
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan
setempat (on site) di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar
Baru, Grogol, Tanjung Duren, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan
Tomang
Huruf d
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air
limbah (IPAL) di Kawasan Kamal-Pegadungan di Kelurahan Pegadungan
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 239
Cukup Jelas.
Pasal 240
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 241
Cukup Jelas.
Pasal 242
Cukup Jelas.
Pasal 243
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapatmerugikan kehidupan.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 438/576
REV.02/DTR/XI/2013
435
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 245
Cukup Jelas.
Pasal 246
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duri: Halte
Indosiar dan Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte Green
Garden, Halte Jalan Kedoya raya dan Halte Assidiqiyah; di Kelurahan
Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk, Halte Jalan Meruya Utara dan Halte
Jalan Kebon Jeruk Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Kelapa Dua
Sasak; di Kelurahan Sukabumi Ilir: Halte Pos Pengumben; di kelurahan
Sukabumi Udik: Halte RS Medika; di Kelurahan Kedoya Selatan: Halte
Jalan Kedoya Raya; dan di Kelurahan Kemanggisan: Halte Jalan Rawa
Belong.
Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui
Kelurahan Kedoya Utara.
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang
melalui Kelurahan Kedoya Utara, Duri, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk,
Kelapa Dua, Sukabumi Ilir dan Kelurahan Sukabumi Udik.
Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah
yang melalui Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara dan
Kelurahan Kedoya Selatan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 439/576
REV.02/DTR/XI/2013
436
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
c. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan
Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak; di KelurahanKedoya Utara pada ruas Jalan Tol Rawa Buaya-sunter; dan di
Kelurahan duri dan Kelurahan Tanjung duren pada ruas Jalan Daan
Mogot; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl. Arjuna
Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
a. pelebaran jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Duri,
Kebon Jeruk dan Kelurahan Kelapa Dua pada ruas Jalan Panjang; di
Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas
Jalan Rawa Belong; di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan
Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan
Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan
Jetjen Soepono; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan
Arteri Jakarta-Serpong; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas
Jalan Kedoya Raya; di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan
Kedoya Raya; di Kelurahan Duri pada ruas Jalan Arjuna Utara; dan di
Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Arjuna Selatan; dan
b. pembangunan Jalan Arteri Serpong penghubung jl. Panjang sampaidengan Batas DKI di Kelurahan Sukabumi Udik
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan
Pasak, Kedoya Pesing, Ratu Mawar, Ratu Melati, Surya Utama,
Taman Ratu Raya, Blok A13, Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2;
di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan Daan Mogot, Daan Mogot 1,
Duta Permai Raya, Green Ville, Kebon Raya, dan Jalan Kebon Raya
2; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan H M Tohir, K.H.
Muhajar, dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan Kelapa Dua
dan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya
Albasia Raya, Kedoya Azalea 12, Kedoya Duri, Kedoya Garden,
Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua Raya; di Kelurahan Duri Kepa
dan Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Kepa Duri Mas dan
Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan
Macan, Mandala, Kedoya, Ratu Melati 1, Kebon Raya, Duri Raya,
Mangga Raya, Mangga Utama 24, Palem, Patra Raya, Ratu
Kemuning, Ratu Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai,
Tanjung Duren, dan Jalan Tanjung Duren Barat; di KelurahanSukabumi Utara pada ruas Jalan Salam; di Kelurahan Kelapa Dua
pada ruas Jalan Srengseng Baru; di Kelurahan Kebon Jeruk pada
ruas Jalan Pejuangan; dan di Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas
Jalan Berdikari; dan
b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Utara (dari
Batas DKI s/d jl. Panjang) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan sejajar
Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI s/d jl. Daan
Mogot) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan penghubung dari
jl.Kembangan Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara;
jalan penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di
Kelurahan Kedoya Selatan; jalan penghubung JORR W2 -
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 440/576
REV.02/DTR/XI/2013
437
jl.Pesanggrahan - jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Kebon
Jeruk; serta jalan penghubung dari jl.Arjuna Selatan - jl.Meruya Utara
- jl.Arteri Serpong di Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan
Kelurahan Sukabumi Udik.
Huruf eYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar dengan Jalan
Kebayoran Lama.
b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang saluran di Kelurahan Kebon
Jeruk dan Kelurahan Duri; Kali Sodetan di Kelurahan Kedoya Utara.
c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri, Kelapa Dua, dan
Sukabumi Udik.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duri
Kepa pada ruas Jalan H M Tohir, K.H. Muhajar, Tanjung Duren,
Perjuangan, Daan Mogot, Daan Mogot 1, Duta Permai Raya, Green
Ville, Kebon Raya, Kebon Raya 2, Kepa Duri Mas, Puri Kembangan,
dan Jalan Surya Barat; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan
Panjang, Kebayoran Lama, Rawa Belong, Batu Sari, Kebon JerukRaya, Kedoya Raya, Kedoya Duri, Arjuna Utara, Arjuna Selatan,
Kedoya Garden, dan Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Kedoya
Utara pada ruas Jalan Surya Utama, Taman Ratu Raya, Blok A13,
Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2; di Kelurahan Sukabumi Utara
pada ruas Jalan Pos Pengumben, Simprug Bypass, Macan, Mangga
Raya, Mangga Utama 24, Palem, Patra Raya, Ratu Kemuning, Ratu
Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai, Tanjung Duren, dan
Jalan Tanjung Duren Barat; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas
Jalan Pos Pengumben dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan
Kelapa Dua pada ruas Jalan Simprug Bypass dan Jalan Srengseng
Baru; dan di Kelurahan Kelapa Dua dan Sukabumi Selatan pada ruas
Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya Albasia Raya, Kedoya Azalea 12,
Kedoya Duri, Kedoya Garden, Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua
Raya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas
Jalan Surya Barat, Wahana, Mandala, Kedoya Raya, Panjang, Surya,
Surya Mandala, Surya Mustika 1, Surya Mustika 2, Surya Mustika 3,
Surya Mustika 4, Surya Sarana, Surya Mulia, Surya Mulia 1, Surya Mulia2, Surya Mulia 3, Surya Mulia 4, Surya Mulia 5, Surya Bahagia, Surya
Utama, Surya Nirmala, Surya Utama 1, Surya Utama 2, Surya Utama 3,
Surya Utama 4, Surya Utama 5, Surya Utama 6, Taman Surya 1, Taman
Surya 2, Taman Surya 3, Taman Surya 4, Surya Asih 1, Surya Asih 2,
Surya Asih 3, Surya Barat, Surya Barat 1, Surya Barat 2, Surya Barat 3,
Surya Timur, Blok Y1, Blok Y2, Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok
A5, Blok A9, Blok A12, Blok A13, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 15, Blok
16, Blok K2, Blok P1, Blok N5, Blok N6, Blok P2, Blok H3, Blok F3, Blok
F2, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok B6, Taman
Kosong, Taman Kosong 1, Taman Kosong 2, Taman Kosong 3, Surya
wijaya, Surya wijaya 1, Surya wijaya 2, Surya wijaya 3, Surya wijaya 4,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 441/576
REV.02/DTR/XI/2013
438
Surya wijaya 5, Surya wijaya 6, dan Jalan Surya wijaya 7; di Kelurahan
Duri pada ruas Jalan Macan, Baru Timur 5, Baru Timur 6, Taman Ratu
Raya, Kepa Listrik, Mangga Utama, dan Jalan Mangga Utama 24; di
Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Surya Barat, Adi Karya, Adi
Karya 1, Adi Karya 2, Adi Karya 3, Garden 1, Garden 2, Garden 3,
Mutiara Kedoya Utama, Duri Kembang, Puri Kedoya, Surya Wahana,Surya Wahana 1, Surya Jelita, Surya Widuri, Surya Widuri 1, Surya
Widuri 2, Surya Widuri 3, Surya Widuri 4, Surya Permata, Surya Permata
1, Surya Permata 2, Surya Permata 3, Palapa Raya, Palapa 1, Palapa
2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa 6, Palapa 7, Kedoya Duri, Pilar
Raya, Pilar 1, Pilar 2, Manunggal, Azalea 1, Azalea 2, Azalea 3, Azalea
4, Azalea 5, Azalea 6, Azalea 7, Azalea 8, Azalea 9, Azalea 10, Azalea
11, Azalea 12, Azalea 13, Taman Kedoya, Taman Kedoya 1, Taman
Kedoya 2, Taman Kedoya 3, Taman Kedoya 4, Taman Kedoya 5, Taman
Kedoya 6, Taman Kedoya 7, Kedoya Agave, Kedoya Agave 1, Kedoya
Agave 2, Kedoya Agave 3, Kedoya Agave 4, Kedoya Agave 5, Kedoya
Agave 6, Albasia, Alamanda, Alamanda 1, Alamanda 2, Alamanda 3,
Alamanda 4, Alamanda 5, Alamanda 6, Alamanda 7, Kedoya Palma,
Kedoya Angsana, Kedoya Angsana 1, Kedoya Angsana 2, Kedoya
Angsana 3, Kedoya Angsana 4, Kedoya Angsana 5, Kedoya Angsana 8,
Kedoya Palem Raya, dan Jalan Puri Kencana; di Kelurahan Kebon Jeruk
pada ruas Jalan Prisma Raya, Prisma 2, Trapesium, Trapesium 2,
Trapesium 3, Trapesium 4, Limas 1, Limas 4, Limas 5, Limas 6, Limas 7,
Perjuangan, Meruya Utara, Kebon Jeruk Raya, A, B, C, D, Dahlia,
Cempaka, Komplek DPR, Komplek DPR 1, Musyawarah, Batusari,
Kelapa 2, Haji Hasan, Haji Sulaiman, Haji Kelik, Sasak 1, Sasak 2, Sasak
3, Sasak Dalam, dan Jalan Anggrek; di Kelurahan Sukabumi Ilir padaruas Jalan Perwira, Gang Yunus, Yunus 3, Salam, Sulaiman, Yusuf,
Soleh, Adam, Madrasah 2, Asparagus, Bumi Indah, Madrasah 1,
Cendrawasih, dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Sukabumi Udik
pada ruas Jalan Haji Soleh, Haji Soleh 2, dan Jalan Kyai Haji Muhajar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk adalah :
a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui
Kelurahan Kedoya Utara; dan
b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
Kelurahan Kedoya Utara.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 247
Cukup Jelas.
Pasal 248
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 442/576
REV.02/DTR/XI/2013
439
Pasal 249
Cukup Jelas.
Pasal 250
Ayat (1)Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 251
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 3 dan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan
Pos Pengumben di Kelurahan Sukabumi Udik, Sukabumi Ilir, dan
Kelurahan Kelapa Dua, Jalan Sukabumi Selatan di Kelurahan Sukabumi
Udik, Jalan Meruya Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan KebonJeruk, Jalan Lenjend Supomo di Kelurahan Sukabumi Udik, Kelapa Dua,
Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Kebon Jeruk, Jalan Kedoya Raya di
Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Ratu
Melati, Ratu Kemboja dan Jalan BA di Kelurahan Duri, Jalan Taman Ratu
Raya di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kebon Jeruk, di Jalan Mangga
Raya, Duri Nirmala 1, Asam Raya, Kedoya Duri, Kebon Raya, Palem
Raya, Duri Utama, Green Ville Duren 8, Mangga, Tanjung Duren Barat,
Kebon Baru 1, Tanjung Duren Barat 1, Mangga 2, Kampung Kepa, dan
Jalan Duri 4 Raya di Kelurahan Duri, Jalan Surya wijaya, Daan Mogot
dan Jalan Ratu Kemuning di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kedoya
Utara, Jalan Panjang di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya
Selatan, Jalan Mudiata Kedoya, Utama Kembangan, Palapa Raya,
Kedoya Duri, Kedoya Garden, Garden Raya, Mandala, Kedoya Palma,
Kedoya Akasia, dan Jalan Puri Kembangan di Kelurahan Kedoya
Selatan, Jalan N5, M1, M3, G1, E1, C1, Y1, dan Jalan Garden Utama di
Kelurahan Kedoya Utara, Jalan Surya Utama di Kelurahan Kedoya
Utara, Jalan Tol Merak di Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri,
dan Jalan Tanjung Duren Barat di Kelurahan Duri.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 252
Cukup Jelas.
Pasal 253
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 443/576
REV.02/DTR/XI/2013
440
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 254
Cukup Jelas.
Pasal 255
Cukup Jelas.
Pasal 256
Cukup Jelas.
Pasal 257
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 258
Cukup Jelas.
Pasal 259
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Meruya Utara :
Halte Busway di Jalan Meruya Utara dan Jalan Pesanggrahan.
Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan
Selatan dan Kelurahan Srengseng.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal
Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Meruya Selatan, MeruyaUtara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug –
Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan
Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan
Kembangan Utara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 444/576
REV.02/DTR/XI/2013
441
c. peningkatan di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan,
Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo : Peningkatan
jalan tol Jakarta Outter Ring Road; Kelurahan Kembangan Selatan
dan Meruya Utara : Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak; Kelurahan
Joglo, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Selatan,
dan Kelurahan Meruya Selatan; dand. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kembang Kerep ke
jl.Pesanggrahan di Kelurahan Kembangan Selatan; serta jalan
penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl.Arjuna Utara di Kelurahan
Meruya Utara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan
Kembangan Baru, jalan rencana yang menghubungkan Jalan Daan
Mogot dan Jalan Kembangan; di Kelurahan Kembangan Selatan pada
ruas jalan Kembangan dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya
Utara pada ruas Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Joglo pada ruas
Jalan Joglo Raya dan Jalan Srenreng; di Kelurahan Srenseng pada ruas
Jalan Srenseng dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Kembangan
Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana; dan di Kelurahan Meruya Utara
pada ruas Jalan Perjuangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan PakH. Lebar, Raya Meruya, Penyelesaian Tomang 3, Mawar Merah,
Meruya Ilir Raya, Mawar Putih, Aries Utama 4, dan Jalan Aries
Utama 2, Kelurahan Srengseng pada ruas Jalan Meruya Ilir,
Penyelesaian Tomang 1, Meruya Utara, Permata Meruya 3, Intan
Raya, Aries Utama 1, Aris Tirta, Aries Utama, Kembang Kerap,
Teknologi 1, Topas Raya 6, Pesanggrahan, Batu Mulia, Blok GB1,
Blok J7, Blok E1, Pos Pengumben Lama, Serengseng Baru,
Wicaksana, Intercorn Kebon Jeruk, Blok H1, Sawah Balong, Blok Q6,
Srengseng, Jambo, Kebon Jeruk Indah Utara, Taman Kebon Jeruk,
dan Jalan Blok GB1; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Taman Alfa
Indah A2, Joglo Raya, Hankam, Lapangan Merah, Taman Alfa Indah
A17, Blok U1, dan Jalan Intercorn Kebon Jeruk; di Kelurahan
Kembangan pada ruas Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan
pada ruas Jalan Kembang Elok Timur Raya, Kembangan Elok Barat
Raya, Kembang Indah Utara, Kembang Elok Utama, Kembang
Permai 5, Kembang Raya, Kembang Murni 3, Kembangan Raya,
Kembangan Harum Barat Raya, Kembang Abadi 7, Kembang Sakti,
Jalan Kembangan Sakti Barat Raya; di Kelurahan Kembangan Utara
pada ruas Jalan P. Kepa, Pulau Putri, Buana Biru Besar, Pulau
Sebaru, Jalan P. Laki, Jalan Kembangan Utara, Jalan Panjang 5,
Jalan P. Damar, Jalan P. Panjang, Jalan P. Matahari 3, Jalan P.Matahari 1, Jalan Kacang Tanah Jalan Basmol Raya; di Kelurahan
Kembangan Timur pada ruas Jalan Puri Kencana; dan
b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari
Batas DKI s/d jl.Daan Mogot) di Kelurahan Kembangan Utara; jalan
penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di
Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Kembangan
Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kembangan Utara; jalan
penghubung dari jl.JORR W2 ke jl. Rembangan Baru di Kelurahan
Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan; jalan
penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan
Kembangan Selatan; jalan penghubung JORR W2 - jl.Pesanggrahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 445/576
REV.02/DTR/XI/2013
442
- jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Meruya Utara, Meruya
Selatan, dan Kelurahan Srengseng; jalan penghubung dari JORR W2
ke jl.Meruya Utara di Kelurahan Meruya Utara; serta jalan
penghubung dari JORR W2 Komplek Taman Kebon Jeruk di
Kelurahan Srengseng.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi Kali Angke di Kelurahan Kembangan
Selatan, Kelurahan Kembangan Utara; Kali Cantiga di Kelurahan
Kembangan Selatan; sepanjang sakuran di Kelurahan Kembangan
Selatan, Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Meruya Utara;
dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya
Selatan, Joglo, dan Kelurahan Srengseng.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan
barang dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Meruya Utara dan
Kelurahan Kembangan Utara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada kawasan Sentra Primer Barat di KelurahanKembangan Selatan;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer
terdapat pada ruas Jalan Mawar Putih dan Jalan Meruya Ilir Raya di
Kelurahan Meruya Utara; Jalan Puri Lingkar Luar dan Jalan Puri
kencana di kelurahan Kembangan Selatan, sedangkan untuk arteri
sekunder terdapat pada ruas Jalan Kembangan Raya, Joglo Raya,
Raya Inpres Joglo, Raya Srengseng, Srengseng, dan rencana jalan
arteri sejajar jalan Tol tembus Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan
Pesanggrahan. Dan untuk kawasan kolektor primer terdapat pada ruas
Jalan Raya Meruya dan Jalan Kembangan Raya, dan pengembangan
sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Puri Kencana;
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kembangan Utara pada
ruas Jalan Basmol Raya, Buana Biru Besar, Buana Biru Besar 2,
Kembangan Utama, Kembangan Agung Utama, Kembangan Baru,
Madding, P. Damar, P. Matahari 3, P. Sepa, Panjang 5, Panjang 6,Pelangi, Pulau Anyer 1, Pulau Plangi 1, Pulau Plangi 2, Pulau Putri 2,
Pulau Putri 3, Pulau Putri 4, Pulo Sebaru, Pulo Sebaru 1, Pulo Sebaru 2,
Pulo Sebaru 3, Pulo Sebaru 4 dan Jalan Taman Kota; di Kelurahan
Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana, Pesanggrahan,
Kencana Raya, Kembang Indah Utama, Kembang Elok Timur Raya,
Kembang Elok Utama, Kencana Raya, Kembang Indah 5, Kembang
Indah 1, Kembang Indah, Kembang Elok Barat Raya, Kembang Permai
5, Kembang Indah 3, Kembang Harum 1, Kembang Harum 2, Kembang
Harum 3, Kembang Harum 4, Kembang Harum 5, Kembang Harum 6,
Kembang Harum 7, Kembang Mulia Selatan, Bahtera, Kembang Sakti
Kembang Sakti 1, Kembang Sakti 2, Kembang Sakti Barat Raya,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 446/576
REV.02/DTR/XI/2013
443
Kembangan Raya, Kembang Molek 1, Molek 1, Molek 2, Molek 3, dan
Jalan Molek 4; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Swakarya,
Kavling DKI, Haji Lebar, Mawar Putih, Penyelesaian Tomang 3, Seraja,
Kaca Piring, Dadap Merah, Kemuning, Seraja, Melati, Kenanga, Haji
Lebar, Teleg, Penyelesaian Tomang 2, Dahlia, Anggrek 1, Anggrek 2,
Tanjung 5, Tanjung 6, Tamjung 3, Tamjung 2, Nina, Pak Haji Lebar,Meruya Lilir Raya, Zam-Zam, Meruya Lilir, Aries Tirta, Intan 2, Intan 2,
Intan 3, Intan 4, Intan 5, Intan 8, Intan 7, Teknologi 1, Teknologi 2,
Teknologi 3, Teknologi 4, Teknologi 5, Teknologi 6, Teknologi 7,
Teknologi 8, Teknologi 9, Teknologi 10, dan Jalan Pesanggrahan; di
Kelurahan Meruya Selatan pada ruas Jalan Regensi Lestari 8, Regensi
Lestari 10, Regensi Lestari 11, Regensi Lestari 12, Regensi Lestari 13,
Regensi Lestari 14, Meruya Udik, Haji Juhri, Swadaya Manunggal,
Regensi Kebon Jeruk, dan Jalan Manunggal; di Kelurahan Joglo pada
ruas Jalan Blok Q7, Blok U10, U9, Intercom Kebon Jeruk, Joglo Raya,
Karya Baru, Migas 3, Migas 23, Palem, Palem Raya, Pos Pengumben,
Regensi Asri 1, Regensi Asri 2, Regensi Asri 3, Regensi Asri 4, Regensi
Asri 5, Regensi Asri 6, Regensi Asri 7, Regensi Asri 8, Regensi Kebon
Jeruk, Srenreng, Taman Alfa Indah B3, Taman Alfa Indah A13, Taman
Alfa Indah A14, Taman Alfa Indah A15, Taman Alfa Indah A16, Taman
Alfa Indah A17, Taman Alfa Indah A18, A2, Taman Alfa Indah A3, Taman
Alfa Indah B12, Taman Alfa Indah B13, Taman Alfa Indah B14, Taman
Alfa Indah B15, Taman Alfa Indah B16, Taman Alfa Indah B17, Taman
Alfa Indah B2, Taman Alfa Indah B4, dan Jalan Taman Alfa Indah B8; di
Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Karya Bakti, Pos Pengumben
Lama, Pos Pengumben, Haji Niming, Migas 2, Migas 1, Karya Sakti,
Karya Baru, Swakarsa, Intercrn Kebon Jeruk, H1, Regenci Lestari 13, Arafah, Musyawarah 3, Kebon Jeruk Indah Utara, 1,2,3,4,5, Pulo,
Srenseng, Thayibah, mawar, Arafah, Meruya Lilir, Nina, dan Jalan Zam-
Zam di.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Kembangan adalah:
a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
stasiun Kembangan di Kelurahan Kembangan Barat;
b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di
Kelurahan Kembangan Utara; dan
c. rencana perlintas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan
Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 260
Cukup Jelas.
Pasal 261
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 447/576
REV.02/DTR/XI/2013
444
Cukup Jelas.
Pasal 262
Cukup Jelas.
Pasal 263 Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 264
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 3 dan 6 dilaksanakan di ruas Jalan
Kembangan Baru, Kembangan Raya, Basmol Raya, Pulau Matahari 3,
Pulau Bira, Pulau Panjang, Pulau Bira 5, Pulau Sebaru, Pulau Laki,Buana Biru Besar, Kembangan Utara, Berlian Raya, Ring Road
Kembangan dan Jalan KH. Hasyim di Kelurahan Meruya Utara; Jalan
Kembangan Raya, Puri Indah Raya, Kembangan, Kembangan Baru 3,
Kembangan Baru 5, Kembangan Baru, Kembangan Molek, Kembangan
Molek 6, Kembangan Agung Utama, Puri Kembangan Timur, Kembang
Harum Utama, Kembang Abadi Utama, Kembang Harum Timur,
Kembang Elok 6, Kencana Utama, Kencana Utama, Pesanggrahan, H.
Briti B dan Jalan Ring Road Kembangan di Kelurahan Kembangan
Selatan; Jalan Pesanggrahan, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan
Meruya Utara; Jalan Meruya Hilir, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan
Meruya Selatan; Jalan Meruya Selatan, Joglo Raya, Haji Muchtar, dan
Jalan Taman Alfa Indah di Kelurahan Joglo; dan Jalan Srenseng, Meruya
Utara, Kelapa Dua, Karya Utama, Haji Niming dan Jalan Pos
Pengumben di Kelurahan Srenseng;
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 265
Cukup Jelas.
Pasal 266
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 267
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 448/576
REV.02/DTR/XI/2013
445
Pasal 268
Cukup Jelas.
Pasal 269
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 270 Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 271
Cukup Jelas.
Pasal 272
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Slipi : Halte Slipi
Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita;
di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan
Kemanggisan : Rencana halte Rawabelong dan Palmerah Barat.
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah
yang melalui Kelurahan Jatipulo.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 449/576
REV.02/DTR/XI/2013
446
Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui
Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu
Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Slipi dan
Kelurahan Kemanggisan.
Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah
yang melalui Kelurahan Kemanggisan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo,
Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan,
Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S
Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak,
pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta - Merak dan Jalan Ulujami -
Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara,
Palmerah dan Kelurahan Slipi;
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan
Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada
ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan
Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan
Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada ruas
Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas JalanPalmerah Barat; dan di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan
Palmerah Utara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Palmerah pada ruas
Jalan Kemanggisan Raya, H. Syahdan, Palmerah Barat 9, Palmerah
Barat 2, Brigjen Katamso, Anggrek Nelimurni, Anggrek Nelimurni,
Kemanggisan 3, Palmerah Tengah, Batusari, Arjuna 1, Kemanggisan
Raya, Taman Anggrek, Tomang Raya, dan Jalan Anggrek Garuda; di
Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Slipi, Slipi 5, Slipi IX, Slipi 4, dan Jalan
Tubun 3B; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Sakti,
Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir 3, Jalan Kemanggisan Raya,
Rawa Belong 2, Kemanggisan Pulo 1, dan Jalan Anggrek Roslina 7; di
Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Bunder, Aipda KS.
Tubun, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Selatan 3, dan Jalan Kota
Bambu Selatan 4; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Kota
Bambu Utara dan Jalan Kamboja; dan di Kelurahan Jati Pulo pada ruas
Jalan Tomang Raya.
Huruf eYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada
a. pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai Jalan tembus dan
jalan sejajar pada Jalan KS. Tubun III Dalam tembus hingga Jalan
Letjend Supratman;
b. pengembangan jalan inspeksi Kali Grogol di Kelurahan Palmerah dan
Kanal Barat di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Jatipulo; dan
c. pembangunan dan peningkatan jarinigan jalan lokal di Kelurahan
Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, Palmerah, dan
Kelurahan Kemanggisan.
huruf f
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 450/576
REV.02/DTR/XI/2013
447
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III
dilakukan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan
Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan LetJen. S. Parman; di
Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Arjuna Selatan; di Kelurahan
Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; diKelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di
Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan
Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di
Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan
Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di Kelurahan
Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda);
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parker.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatipulo pada ruas jalan
Jalan Tomang Raya, Kemala, Kemuning, Teratai, Ranjung, Kasturi,Baitul Husana, Anyelir, Kaca Piring, Anggrek, Melati, Mawar, Seruni,
Melur, Tomang Ancar, Rosmala, Dahlia, Aster, Seroja, Radiul, Kenanga,
Tunjung Raya, Tunjung 1, Tunjung 2, Tunjung 3, Waru, Duri, Kosambi,
Letjend. S Parman dan Jalan Kosambi Dalam; di Kelurahan Kota Bambu
Utara pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Letjend S. Parman, Katalia,
Katalia 1, Katalia 2, Katalia 3, Katalia 4, Kota Bambu Utara 1, Kota
Bambu Utara 2, Kota Bambu Utara, Jatibaru, Gang 1, Gang 2, Gang 3,
dan Jalan Gang 4; di Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan
Kota Bambu Selatan 11, Jatibaru, dan Jalan Brigjen Katamso; di
kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aibda K. S Tubun, Slipi 10, Slipi 9, Slipi
6, dan Jalan KS. Tubun Dalam; di Kelurahan Kemaggisan pada ruas
Jalan Letjend S. Parman, Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 4,
Palmerah Barat 2, Palmerah Barat, Rawa Belong, Rawa Belong 1, Rawa
Belong 2A, Rawa Belong 4, Rawa Belong 5, Rawa Belong 5E, Haji
Syahban, Batusari, dan Jalan Rawa Belong 2C; di Kelurahan Palmerah
pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, Sakti Raya, Kemanggisan Utama,
Anggrek Garuda, Cendrawasih, Blok 1, Neli Murni 3, Anggrek Neli Murni
5, Anggrek Neli Murni 7, Anggrek Neli Murni 11, dan Jalan Arjuna
Selatan.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Palmerah adalah:
a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
Kelurahan Jati Pulo;
b. rencana pengembangan kereta bandara terdapat pada Kelurahan
Jatipulo dan Kelurahan Kota Bambu Selatan; dan
c. rencana perlintatas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan
Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di
Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kelurahan Slipi.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 451/576
REV.02/DTR/XI/2013
448
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 273
Cukup Jelas.
Pasal 274
Cukup Jelas.
Pasal 275
Cukup Jelas.
Pasal 276
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untukmencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 277
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan Letjend S.
Parman di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan,
Slipi, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan, Jalan Palmerah Utara
Jalan Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 2, Palmerah Utara 3, Palmerah,
Pakembangan, Kemanggisan Pulo, Kemanggisan Pulo 2, Palmerah
Barat 2, Palmerah Barat 9, Palmerah Tengah, Sulaiman, Jalak, RawaBelong 5, Rawa Belong, Anggrek Roslina 7, Kemanggisan Ilir 3 di
Kelurahan Kemanggisan, Jalan Aipda KS Tubun, Slipi 2, KS Tubun 2, KS
Tubun 3, Gang 5/4, Slipi 9, Slipi 10, dan Jalan Brigjen Katamso di
Kelurahan Slipi, Jalan Jatibaru dan Jalan Kota Bambu Selatan di
Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jalan Kota Bambu Utara 4 dan Jalan
Semangka di Kelurahan Kota Bambu Utara, Jalan Mangga dan Jalan
Tomang Raya di Kelurahan Jatipulo, Jalan Anggrek Neli Murni, Anggrek
Garuda, Cendrawasih, Kembangan 1, Anggrek Rosliana, Kemanggisan
4, Kemanggisan 4C, Kemanggisan 4E, Kemanggisan Raya,
Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir, Kemanggisan Ilir 6, Arjuna 1,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 452/576
REV.02/DTR/XI/2013
449
Batusari 3, Skti Raya, Batusari, dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan
Palmerah; dan
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 278
Cukup Jelas.
Pasal 279
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 280
Cukup Jelas.
Pasal 281
Cukup Jelas.
Pasal 282
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf hCukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 453/576
REV.02/DTR/XI/2013
450
Pasal 283
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 284
Cukup Jelas.
Pasal 285
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umummassal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinangsia:Halte
Stasiun Kota dan Halte Fatahilah; Kelurahan Mangga Besar : Halte
Glodok dan Halte Olimo, Kelurahan Mahpar : Halte Mangga Besar.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah
yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangsia dan
Kelurahan Mahpar.
Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui
Kelurahan Pinangsia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
e. peningkatan jalan di Kelurahan Mahpar pada ruas Jalan Hayam
Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan
Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan
Mahpar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar,
Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar
dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan,
Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu, KelurahanKrukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari
pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangsia pada
ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana
yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1;
dan
f. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke
jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 455/576
REV.02/DTR/XI/2013
452
Kebon Jeruk 9, Kebon Jeruk 1, Kebon Jeruk 2, Kebon Jeruk 3, Kebon
Jeruk 4, Kebon Jeruk 5, Kebon Jeruk 6, Kebon Jeruk 7, Sawah Besar 1,
Toyib, Tamansari 2B, Hayam Wuruk, dan Jalan Tamansari 2C; di
Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Mangga Besar, Mangga Besar 2,
Taman Sari, Tamansari 1A, Tamansari 1B, Tamansari 1C, Tamansari 2,
Tamansari 3, dan Jalan Tamansari 4 di Kelurahan Tamansari; JalanKetapang Utara, Ketapang Utara 1, dan Jalan Slamatan 2; diKelurahan
Keagungan pada ruas Jalan Kejayaan, Keutamaan, Kebahagiaan,
Kerajinan, Kerajinan 1, Kerajinan 2, Kesejahteraan, Keamanan,
Keagungan, Kesederhanaan, Ketentraman, Ketentraman 1, dan Jalan
Keadilan Raya; diKelurahan Glodok pada ruas Jalan Kemurnian,
Kemurnian 1, Kemurnian 4, Kemurnian 5, Kemurnian 6, Kemurnian 8,
Kemurnian 9, Keadilan, Keadilan 1, Keadilan 2, Keadilan 3, Keadilan 6,
Keadilan 7, Kemenangan, Kemenangan 3, dan Jalan Pancoran 1;
diKelurahan Pinangsia, Glodok dan Kelurahan Mangga Besar pada ruas
Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan
Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari adalah:
a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan
terdapat pada Kelurahan Glodok, Keagungan, Krukut dan Pinangsia,
sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat terdapat pada
Kelurahan Krukut, Mahpar dan Taman Sari;
b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
Kelurahan Pinangsia;c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
Kelurahan Pinangsia; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Fly
Over Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar,
Krukut, Pinangsia.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 286
Cukup Jelas.
Pasal 287
Cukup Jelas.
Pasal 288
Cukup Jelas.
Pasal 289
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 456/576
REV.02/DTR/XI/2013
453
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan system penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan system jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratusmilimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 290
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Pinangsia, Kali
Besar Timur, Kali Besar Timur 3, Pintu Besar Utara, Pintu Kecil, Asemka,
Pinangsia, Jembatan Batu, dan Jalan Pinagsia Timur di Kelurahan
Pinangsia; Jalan Pinangsia Timur dan Mangga Besar 1 di Kelurahan
Mangga Besar; Jalan Mangga Besar 9 dan Jalan Mangga Besar 12 di
Kelurahan Tangki; Jalan Mangga besar 6 Utara, Mangga Besar 6,
Tamansari, dan Jalan Mangga Besar 4 di Kelurahan Tamansari; Jalan
Kebon Jeruk 7, Kebon Jeruk 9, Hayam Wuruk, dan Jalan Sukarjo
Wiryopranoto di Kelurahan Mahpar; Jalan Mangga Besar di Kelurahan
Tangki dan Kelurahan Mahpar; Jalan KH Zaenul Arifin, Ketapang Utara1, dan Jalan Kejayaan di Kelurahan Krukut; Jalan Kerajinan,
Kesederhanaan, dan Jalan Keamanan di Kelurahan Keagungan; Jalan
Kemurnian 4 dan Jalan Pancoran di Kelurahan Glodok; Jalan Pintu
Besar Selatan di Kelurahan Glodok dan Kelurahan Keagungan; Jalan
Gajah Mada di Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut; dan
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 291
Cukup Jelas.
Pasal 292
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 293
Cukup Jelas.
Pasal 294
Cukup Jelas.
Pasal 295
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 457/576
REV.02/DTR/XI/2013
454
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf dCukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 296
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangankesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 297
Cukup Jelas.
Pasal 298
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf aYang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Jembatan Besi :
Halte Jembatan Besi.
Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui
Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.
Yang dimaksud dengan koridor Puit - Tanjung Priok adalah yang melalui
Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 458/576
REV.02/DTR/XI/2013
455
Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas JalanMoch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada
ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di
Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan
Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan
Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di
Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan
Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan
Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di
Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur;
di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan
Tanah Sereal, Tanah Sereal, dan Jalan Hanura 10; di Kelurahan Duri
Selatan pada ruas Jalan Duri dan Jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri
Utara pada ruas Jalan Duri Utara dan Jalan Kerendang Barat; di
Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Jembatan Besi 3,
Jembatan Besi 1, Angke Timur, dan Jalan Jelambar Selatan 2; di
Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kali Anyar 10; di KelurahanKalianyar pada ruas Jalan Kerendang, Angke Timur, Angke Utara,
dan Jalan Kerendang Utara; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas
Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Moch.
Mansyur, Penjagalan, Pekojan 3, Bandengan Selatan, Bandengan
Utara, Kopi, dan Jalan Penjagalan 1; di Kelurahan Tambora pada
ruas Jalan Perniagaan Timur; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas
Jalan Tiang Bendera; dan
h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke
jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Krendang, Duri Utara, dan
Kelurahan Tanah Sereal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada :
a. pengembangan jalan inspeksi Kali Jelangkeng di Kelurahan Pekojan,
Kelurahan Roa Malaka, Kelurahan Tambora, Kelurahan Angke,
Kelurahan Jembatan Lima, sepanjang saluran di Kelurahan Jembatan
Besi, Kelurahan Krendang, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Duri
Selatan; dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Angke, Jembatan Besi, Kali Baru, Duri Selatan, Tanah Sereal, Duri
Utara, Krendang, Tambora, Pekojan, dan Kelurahan Malaka.
Huruf e
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I
dilakukan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur
dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu
Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan
Besi dan Kelurahan Angke pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan
Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan
Kerendang Barat, Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di
Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan
Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Angke pada Jalan Tubagus Angke;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 459/576
REV.02/DTR/XI/2013
456
di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan
Jembatan Lima pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur;
Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalursepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Angke pada ruas jalan
Padamulya, Tubagus Angke, Angke Jaya 1, Angke Jaya 2, Angke Jaya
4, Angke Jaya 5, Angke Jaya 9, Angke Jaya 10, Angke Jaya 11, Angke
Jaya 12, Angke Jaya 13, Angke Indah, Angke Indah 1, Angke Indah 6,
Angke Indah 8, dan Angke Indah 9; di Kelurahan Jembatan Besi pada
ruas jalan Prof. DR. Latumenten, Jembatan besi, Jembatan besi 1,
Jembatan besi 2, Jembatan besi 3, Jembatan besi 4, dan jalan Jembatan
besi 5; Kelurahan Jembatan Lima pada jalan Perniagaan, Teratai,
Teratai 1, Sawah Lio 5, Angka Timur, dan jalan Laksa; di Kelurahan
Pekojan pada ruas jalan Gedung Panjang 1, Bandengan Utara 1,
Bandengan Utara 2, Bandengan Utara 3, Gedung Panjang 2 dan jalan
Bandengan Selatan; di Kelurahan Malaka pada ruas jalan Tiang
Bendera, Tiang Bendera 1, Tiang Bendera 2, Tiang Bendera 3, Tiang
Bendera 4, Roa Malaka, Malaka, Malaka 2, Kopi, Telepon Kota, Pasar
Pagi, Pasar Pagi 1, Pasar Pagi 2, Pasar Pagi Pintu Kecil, Perniagaan
Barat; di Kelurahan Kali Baru pada ruas jalan Kali Anyar 2, Kali Anyar 3,
Kali Anyar 4, Kali Anyar 5 dan jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan
Krendang pada ruas jalan Gang 1, Krendang Selatan dan jalan Duri
Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas jalan Duri Utara dan jalan Duri
Utara 4; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas jalan Duri.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Tambora adalah:
a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui
Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Duri Utara;
b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
stasiun Duri di Kalianyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke, dan
Kelurahan Roa Malaka;
c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
stasiun Duri di Kalianyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke dan
pada kelurahan Jembatan Besi, Jembatan Lima dan Kelurahan
Pekojan;
d. rencana kereta bandara sebagaimana dimaksud terdapat pada
Kecamatan Tambora di Kelurahan Angke, Jembatan Besi dan
Kelurahan Kali Anyar; dan
e. rencana perlintatas tak sebidang terdapat pada Fly Over Tomang di
Kelurahan Tambora.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitarBandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 460/576
REV.02/DTR/XI/2013
457
Pasal 299
Cukup Jelas.
Pasal 300
Cukup Jelas.
Pasal 301
Cukup Jelas.
Pasal 302
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 303
Ayat (1)Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Bandengan
Selatan, Penjagalan 1, Penjagalan 2, dan alan Pekojan 3 di Kelurahan
Pekojan, jalan Roa Malaka Utara, Roa Malaka Selatan, Kopi, Malaka 2,
Perniagaan Timur, dan jalan Pasar Pagi Pintu Kecil di Kelurahan Malaka,
jalan Tambora dan jalan Moh Masyur di Kelurahan Tambora, jalan Moh
Mansyur dan jalan Tanah Sereal 7 di Kelurahan Tanah Sereal, jalan Duri
dan jalan Duri Selatan 1 di Kelurahan Duri Selatan, jalan Krendang dan
jalan Duri Utara 2 di Kelurahan Duri Utara, jalan Tubagus Angke dan
jalan Prof DR Latumenten di Kelurahan Angke, jalan Jembatan Besi 2,
Jalan embatan Besi, Jembatan Besi 8, dan jalan Kali Anyar di
Kelurahan Jembatan Besi; dan
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 304
Cukup Jelas.
Pasal 305
Ayat (1)Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 306
Cukup Jelas.
Pasal 307
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 461/576
REV.02/DTR/XI/2013
458
Cukup Jelas.
Pasal 308
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalahdaya air yang dapat
merugikankehidupan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalahrumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 309
Ayat (1)
Huruf aPembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 310
Cukup Jelas.
Pasal 311
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cilandak: Halte
Terminal Lebak Bulus; di Kelurahan Lebak Bulus: rencana penyediaan
halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Jalan Lebak
Bulus; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada
ruas Jalan TB. Simatupang; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan
Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan
Pangeran Antasari.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 462/576
REV.02/DTR/XI/2013
459
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang
melalui Kelurahan Lebak Bulus.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari
adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak
Barat.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal
Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan
Kelurahan Lebak Bulus.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah
yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah
yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang
melalui Kelurahan Lebak Bulus.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–
Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di
Kelurahan Lebak Bulus.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat
iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, KelurahanPondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR
W2.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan
Cipete Selatan : pada ruas Jalan Jalan Pangeran Antasari;
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat
ini berupa:
i. peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus : pada ruas Jalan
Ciputat Raya; di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak
Barat : pada ruas Jalan TB Simatupang; dan
j. pembangunan jalan sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga
Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Gandaria Selatan dan
Kelurahan Cilandak Barat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cilandak Barat : JalanDagang Negara, Gaharu 1, Cipete Raya, Fatmawati dan Jalan Cilandak
Tengah; di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus
3, Lebak Bulus Raya, Jalan Lebak Bulus 1, Karang Tengah Raya,
Karang Tengah 1 dan Jalan Haji Ipin; di Kelurahan Pondok Labu : Jalan
Wijaya Kusuma Ray, H. Ipin, Pondok Labu, Marga Satwa, Lebak Bulus 1,
Taman Wijaya Kusuma, Fatmawati dan Jalan Pinang; di Kelurahan
Cilandak Barat : Jalan Fatmawati, K.H. Muhasyim, 1, Cilandak Bawah 2,
Bank Dagang Negara 2, Caringin Utara, Bank Dagang Negara, Gaharu
1, Melati, Taman Wijaya Kusuma, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus 1 dan
Jalan Terogong Raya; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Marga
Guna, Radio Dalam dan Jalan H. Nawi; di Kelurahan Cipete Selatan :
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 463/576
REV.02/DTR/XI/2013
460
Jalan Fatmawati, Mindi, Cipete Utara, Pelita, Kemang Selatan 8, Bunga
Mawar, Cipete Raya dan Jalan Asem 2; dan di Kelurahan Lebak Bulus :
Jalan Pasar Jumat, Karang Tengah, H. Baun, Lebak Bulus 1, Cinere
Lebak Bulus, Lebak Bulus 3, Gunung Balong, Karang Tengah 1, Lebak
Bulus 3 dan Jalan Jatiraya Barat;
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan
Kali Pesanggrahan, dan sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak
mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA di Kelurahan Lebak
Bulus; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus,
Cilandak Barat, Pondok Labu, Cipete Selatan, dan Kelurahan
Gandaria Selatan;
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada Kawasan Lebak Bulus di ruas Jalan Pasar Jumat
Kelurahan Lebak Bulus; dan
c. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Lebak Bulus.
Huruf hYang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan TB.
Simatupang, Pasar Jumat, Pasar Jumat 1, Batam, Cirendeu Permai,
Cirendeu Permai 4, Cirendeu Permai 5, Bukit Pratama 1, Bukit Pratama
2, Haji Sajian, Poncol Indah, Poncol Lestari, Lebak Bulus, Lebak Indah 3,
Lebak Indah 4, Lebak Indah 5, Lebak Indah 6, Cempaka Lestari,
Cempaka Lestari 1, Cempaka Lestari 2, Cempaka Lestari 3 Kapling
Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus 1, Taman Lebak
Bulus 2, Taman Lebak Bulus 3, Taman Lebak Bulus 4, Taman Lebak
Bulus 5, Taman Lebak Bulus 6, Melati Lestari Indah, Kana Lestari, Kana
Lestari 1, Kana Lestari 2, Kana Lestari 3, Kana Lestari 4, Anggrek Lestari
Indah, Anggrek Lestari, Anggrek 1, Anggrek 2, Anggrek 3, Anggrek 4,
Soka Lestari 1, Soka Lestari 2, Soka Lestari 3, Adiyaksa Raya, Adiyaksa
1, Adiyaksa 2, Adiyaksa 3, Adiyaksa 4, Adiyaksa 5, Adiyaksa 6, Adiyaksa
7, Adiyaksa 8, Haji Ni’in, Uj Ri’in, Lebak Bulus 1, Haji Baun, Haji Neming,
dan Jalan Bonavista Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan KH.
Muhasim, KH. Muhasim 6, KH. Muhasim 7, KH. Muhasim 8, Keuangan,
Keuangan 1, Keuangan 2, Keuangan 3, Keuangan 4, Banjarsari,
Banjarsari 1, Banjarsari 2, Banjarsari 3, Banjarsari 4, Banjarsari 5,
Fatmawati, Cilandak 1, Gereja, Pendidikan, Pendidikan 1, Persatuan,
Cilandak Tengah, Cilandak Tengah 1, Cilandak Tengah 2, CilandakTengah 3, Cilandak Dalam, Cilandak Dalam 2, Cilandak Dalam 3, Nusa
Indah, Sokka, Haji Naim, Haji Naim 1, Haji Naim 2, Haji Naim 3, Teratai,
MPR Raya, MPR 3, MPR 4, MPR 5, MPR 6, MPR 7, MPR 8, MPR 9,
Tanjung, Wijaya Kusuma, Pelita, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Paradise,
Paradise 1, Paradise 2, Paradise 3, Paradise 4, Pangeran Antasari,
Bahari, Turogong Raya, Turogong 1, Taman Pendidikan, Cereme, Bank
Dagang Negara, Bank Dagang Negara 1, Bank Dagang Negara 2,
Gaharu 2, Gaharu 3, Gaharu 4, Karimun Jaya, Karimun 2, Karimun 3,
Lebak bulus Tengah, Haji Jaya, Haji Jaya 1, Haji Nasim, Haji Wasari,
Taman Cilandak, Taman Cilandak 1, Taman Cilandak 2, Taman Cilandak
3, Taman Cilandak 4, Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 2, Intan, Berlian,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 464/576
REV.02/DTR/XI/2013
461
Berlian 1, Berlian 2, YDPP 1, Jamrud 1, Jamrud 2, Jamrud 3, Cilandak
Permai Raya, Lapangan Tembak, Kecubung 1, Kecubung 2, dan Jalan
Taman Wijaya Kusuma; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Haji
Nawi, Fatmawati, Haji Nawi 1, Haji Nawita, Wisma Sejahtera, Madrasah,
Jakarta Housing, Komplek Agama, Taman Gandaria, Cendarawasih,
Cendarawasih 1, Cendarawasih 2, Cendarawasih 3, Cendarawasih 4,Cendarawasih 5, Teladan, dan Jalan Turogong 1; dan di Kelurahan
Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Cipete Utara, Abdul Ma’arif, Firla,
Kebon Jeruk 4, Asem 1, Komplek DKI, Cipete, Cipete 1, Cipete 2, Cipete
3, Cipete 4, Cipete 5, Cipete Dalam 1, Bank Rakyat, Demuna, Anggrek
4, Giro, Simpedes, Simaskot, Anggur 2, Pangeran Antasari, Puri 1 Buntu,
Asem 2, Bunga Mawar, Melati, Bunga Cempaka, Bunga Cempaka 1,
Bunga Cempaka 2, Haji Sai’idi 4, Haji Sai’idi 5, Mindi, Pelita , Pelita 1,
Haji Ambas, Haji Abu, Amanunggal, Manunggal Juang, Haji Jaini 1, Puri
Sakti 1, Emesda A, Puri Mutiara, Puri Mutiara 1, Puri Mutiara 2, Puri
Mutiara 3, dan Jalan Arco Raya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Cilandak adalah :
a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan
terdapat pada Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan
dan Kelurahan Lebak Bulus; dan
b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek Kelurahan
Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan dan Kelurahan
Lebak Bulus.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 312
Cukup Jelas.
Pasal 313
Cukup Jelas.
Pasal 314 Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak
dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat;
dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 465/576
REV.02/DTR/XI/2013
462
Huruf d
Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan
Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat
dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya
di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus danJalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran yang
sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan
Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;
Huruf e
Rencana pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/ situ
Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan
Cilandak Barat; dan Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 315
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatansistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 316
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan
zona layanan nomor 11 dilaksanakan pada ruas Jalan IR Juanda, TB
Simatupang, Adiyaksa Raya, Lebak Bulus Raya dan Jalan Karang Tengah
Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Jalan Fatmawati di Kelurahan Cipete
Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Gandaria Selatan; Jalan Pondok
Labu di Kelurahan Pondok Labu; Jalan Pangeran Antasari di KelurahanCipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 317
Cukup Jelas.
Pasal 318
Ayat (1)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 466/576
REV.02/DTR/XI/2013
463
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 319
Cukup Jelas.
Pasal 320
Cukup Jelas.
Pasal 321
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 322
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 323
Cukup Jelas.
Pasal 324
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 467/576
REV.02/DTR/XI/2013
464
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus dilakukan di Kelurahan
Srengseng Sawah : Halte UI; di Kelurahan Lenteng Agung : halte
busway di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung
Timur, dan Jalan Lenteng Agung; di Kelurahan Srengseng Sawah : halte
busway di Jalan Lenteng Agung Barat; dan di Kelurahan Tanjung Barat :Jalan TB. Simatupang.
Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang
melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan
Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.
Yang dimaksud dengan koridor Pulogadung-Pasar Minggu adalah yang
melalui Kelurahan Tanjung Barat dan kelurahan Lenteng Agung.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal
Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan
Kelurahan Lenteng Agung.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat
iniberupa peningkatan jalan di
a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-
Cinere melalui Kelurahan Cimpedak; dan
b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang di Kelurahan Tanjung Barat;
c. pengembangan jalan tol melalui kelurahan Lenteng Agung dan
Tanjung Barat; serta Jalan Tol Serpong-Cinere pada KelurahanCipedak
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan kolektor primer dalam ayat ini
berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanjung Barat pada ruas jalan
TB.Simatupang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah :
Jalan Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng Agung Timur; di
Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur dan Jalan
Tanjung Barat; di Kelurahan Cipedak : Jalan Mohamad Kahfi 1 dan Jalan
Warung Silah; di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Mohamad Kahfi 2,
Srengseng Sawah, Batu, Yon Zikon, Desa Putra dan Jalan Timbul; di
Kelurahan Ciganjur : Jalan Ciganjur; di Kelurahan Jagakarsa : Jalan
Sirsak; dan di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Haji Ali;
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjangKali Krukut, Kali Baru Barat, dan Kali Ciliwung; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah,
Cipedak, Ciganjur, Tanjung Barat, Jagakarsa; dan Kelurahan Lenteng
Agung.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada Kelurahan Lenteng Agung; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 468/576
REV.02/DTR/XI/2013
465
b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : JalanKomplek MABAD 1, Komplek MABAD 2, Komplek TNI Srengseng
Sawah; di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan AMD 8, Buru, Camat
Gabun, Gang Jayanti, Guru Muhyin, Guru Raya, Haji Ali, Haji Icang, Haji
Meran, Harapan, Joe, Kancil Dalam, Kancil Tiga, Langgar, Lenteng
Agung, Lenteng Agung 42, Lenteng Agung Barat, Menteng, Sepat, Haji
Djoko, Lontar, Gang Zakaria, Lagga, Agung Raya, dan Jalan Jayanti; di
Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Anggur, Apel, Belimbing, Gardu,
Mangga, Muh. Kahfi 2, Srengseng Sawah, dan Jalan Seroja; di
Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Cendrawasih Mas 1, Cendrawasih Mas
3, Cendrawasih Mas 4, Cendrawasih Mas 5, Cendrawasih Mas 8,
Gedong Panjang, Merpati Mas 1, Merpati Mas 5, Merpati Mas Utama,
Nangka, Poltangan, Rajawali Mas, Rancho Indah, Tanjung, Tanjung 2,
Tanjung 3, Tanjung 5, Tanjung 7, Tanjung 9, Tanjung Barat, Tanjung
Barat Selatan, Tanjung Mas Utama, Teratai Utama, Teratai 1, Teratai 2,
Teratai 3, Teratai 4, Teratai 5, Teratai 6, Teratai 7, Teratai 8, Teratai 9,
Teratai 10, Teratai 12, Teratai 13, Teratai 15, Teratai 16, Elang Kimia,
Langgar, dan Jalan Tanjung Barat Lama; di Kelurahan Srengseng
Sawah dan Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur; dan
di Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat : Jalan
Letjend. TB. Simatupang;
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa adalah:
a. rencana pengembangan kereta komuter terdapat Stasiun Universitas
Pancasila, dan Stasiun Lenteng Agung di Kelurahan Lenteng Agung;
dan Stasiun Tanjung Barat di Kelurahan Tanjung Barat; dan
b. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada fly over terdapat pada
Jalan Lenteng Agung di Kelurahan Srenseng Sawah.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)Cukup Jelas.
Pasal 325
Cukup Jelas.
Pasal 326
Ayat (1)
pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di ruas Jalan Lenteng Agung Barat, Harapan dan Jalan Lenteng
Agung di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di Kelurahan
Tanjung Barat; Jalan Jagakarsa dan Jalan Kebagusan di Kelurahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 469/576
REV.02/DTR/XI/2013
466
Jagakarsa; Jalan Letjend. TB. Simatupang di Kelurahan Tanjung Barat
dan Kelurahan Lenteng Agung.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 327
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada
Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ
Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan
Srengseng Sawah.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf eCukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 328
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatansistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 329
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan zona layanan
14 dilaksanakan pada ruas Jalan Persahabatan, Timbul 4, Pindang, dan
Jalan Sukarma di Kelurahan Cipedak; Jalan Sadar dan Jalan Sirsak di
Kelurahan Ciganjur; Jalan Muh. Kahfi 1 di Kelurahan Cipedak,
Jagakarsa, dan Kelurahan Ciganjur; Jalan Jagakarsa 1, Pepaya, Durian,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 470/576
REV.02/DTR/XI/2013
467
Paso, Kebagusan, dan Jalan Jagakarsa di Kelurahan Jagakarsa; Jalan
Srengseng Sawah dan Jalan Muh. Kahfi 2 di Kelurahan Serengseng
Sawah; Jalan Lenteng Agung, Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng
Agung Timur di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di
Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat; Jalan Letjend.
TB. Simatupang dan Jalan Tanjung Barat Lama di Kelurahan TanjungBarat; dan
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 330
Cukup Jelas.
Pasal 331
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 332
Cukup Jelas.
Pasal 333Cukup Jelas.
Pasal 334
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 335
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 471/576
REV.02/DTR/XI/2013
468
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 336
Cukup Jelas.
Pasal 337
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Melawai : Halte
Blok M, Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di
Kelurahan Senayan : Halte Polda, Semanggi dan Halte Gelora Bung
Karno; di Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Kapten Tendean; di
Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan
Kelurahan Selong : Halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat
dan Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Wolter Monginsidi; diKelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Halte di Jalan Kyai
Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Halte di Jalan
Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara :
Halte di Jalan Pangeran Antasari;
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota
adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan
Melawai dan Kelurahan Selong.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang
melalui Kelurahan Senayan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah
yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan
Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Ciledug adalah yang
melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat
Pela.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalahyang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan
dan Kelurahan Cipete Utara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara,
Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela,
Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
dilakukan di Kelurahan pada ruas Jalan Jendral Gatot Subroto.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 473/576
REV.02/DTR/XI/2013
470
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Senayan : Jalan
Jenderal Sudirman; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja,
Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan, Melawai,Sisingamangaraja, Truna Jaya, Kyai Maja, Wolter Mongonsidi dan
Jalan Iskandarsyah; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekiu, Hang
Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser, Jamblang
dan Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita,
Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11, Cipete
Utara dan Jalan Pangeran Antasari; di Kelurahan Pulo : Jalan
Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela,
Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati,
Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11, Barito, Pangeran
Antasari dan Jalan Prapanca; di Kelurahan Petogogan : Jalan
Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan
Jalan Wijaya 1, Prapanca, Wolter Mongonsidi, Iskandarsyah dan Jalan
Kapten tendean; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman,
Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Selong :
Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan
Kartanegara; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan,
Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan
Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam
dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan
Cipete Utara : jalan arteri sejajar Jalan Haji Nawi; di Kelurahan Cipete
Utara dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati Raya; diKelurahan Selong dan Kelurahan Senayan : Jalan tol Gatot Subroto;
dan di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan
Panglima Polim; dan
d. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Selong.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Kawasan SCBD, Widya Candra,
Widya Candra Barat, Widya Candra 1, Widya Candra 3, Widya Candra 4,
Widya Candra 5, Widya Candra 6, Widya Candra 7, Widya Candra 8,
Widya Candra 10, Tulodong Bawah, Tulodong Bawah 2, Tulodong
Bawah 6, Tulodong Bawah 8, Tulodong Bawah 10, Tulodong, Tulodong
Atas, Tulodong Atas 1, Tulodong Atas 2, Tulodong Atas 4, Tulodong
Atas 5, dan Jalan Senopati; di Kelurahan Selong : Jalan
Sisingamangaraja, Senopati, Trunojoyo, Raden Patah, Daha, Daha 1,
Daha 2, Daha 3, Daha 4, Mataram, Mataram 1, Pattimura, Jenggala,
Jenggala 1, Jenggala 2, Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 4, Sriwijaya 5,
Senjaya, Senjaya 1, Senjaya 2, Senjaya 3, Aditya Warman,
Mulawarman, Kartanegara, dan Jalan Belitung 1; di Kelurahan Rawa
Barat : Jalan Suryo, Wolter Monginsidi, Cipayung, Ciawi 1, Ciawi 2, Ciawi3, Ciawi 4, Ciawi 5, Citayem, Citayem 1, Ciomas, Ciomas 1, Ciomas 2,
Ciomas 3, Ciomas 4, Cikotomas, Ciraeit Barat, Cipanas, Ciranjang,
Ciniru, Ciniru 1, Ciniru 3, Ciniru 4, Ciniru 5, Ciniru 6, Ciasem, Ciasem 1,
Ciasem 3, Birah, Birah 2, Birah 3, Birah 4, Laksana, Laksana 1, Laksana
2, Senayan, Rengas, Kapten Tendean dan Jalan Kebalen; di Kelurahan
Petogogan : Jalan Gunawarman, Profesor Doktor Djoko Sutomo SH,
Cibulan, Cibulan 1, Cibulan 2, Cibulan 3, Cibulan 4, Cibulan 7, Cililin,
Cililin 1, Cililin 2, Cililin 3, Cililin 4, Cibitung, Cibitung 2, Cibitung 3,
Cipaku 1, Cipaku 2, Cikajang, Cisanggiri, Cisanggiri 1, Cisanggiri 2,
Cisanggiri 3, Cisanggiri 4, Cisanggiri 5, Wijaya 1, Wijaya Timur, Wijaya
Timur 3, Wijaya Timur 4, Wijaya Barat, Nipah, Pulo Raya 1, Pulo Raya 2,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 474/576
REV.02/DTR/XI/2013
471
Pulo Raya 6, Pulo Raya 7, dan Jalan Pulo Raya 8; di Kelurahan Melawai
: Jalan Sisingamangaraja, Trunojoyo, Panglima Polim, Sultan Hasanudin,
Melawai, Palatehan, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Adityawarman,
Tirtayasa,Tirtayasa 1, Tirtayasa 2, Tirtayasa 4, Tirtayasa 5, Tirtayasa 7,
Tirtayasa 8, Tirtayasa 9, Tirtayasa 10, Melawai 1, Melawai 3, Melawai 4,
Melawai 5, Melawai 6, Melawai 8, Melawai 9, Melawai 10, Melawai 11,Panglima Polim 1, Panglima Polim 2, Panglima Polim 3, Panglima Polim
4, Panglima Polim 5, Panglima Polim 6, Panglima Polim 7, Panglima
Polim 8, Panglima Polim 9, Panglima Polim 10, Panglima Polim 11,
Panglima Polim 12, Panglima Polim 15, Wijaya, Wijaya 1, Wijaya 2,
Wijaya 3, Wijaya 4, Wijaya 5, Wijaya 6, Wijaya 7, Wijaya 8, Wijaya 9,
Wijaya 10, Wijaya 11, Wijaya 12, Wijaya 13, Wijaya, 14, Wijaya 15, dan
Jalan Wijaya 16; di Kelurahan Pulo : Jalan Wijaya 2, Pangeran Antasari,
Fatmawati, Darmawangsa, Petogogan, Gunung Grinting, Benda 1,
Benda 2, Benda 3, Benda 4, Benda 5, Kramat Pela 1, Jembatan
Utara, Jembatan Timur, Darmawangsa 1, Darmawangsa 2,
Darmawangsa 2B, Darmawangsa 2C, Darmawangsa 3, Darmawangsa 7,
Darmawangsa 8, Darmawangsa 9, Darmawangsa 12, Darmawangsa 13,
Darmawangsa, Kubis, Kubis 1, Kubis 2, Kubis 4, Kubis 5, Kubis 6, Kubis
8, Kubis 9, Kubis 14, Kubis 15, Nusa Indah, Timun, Brawijaya, Brawijaya
1C, Brawijaya 3, Brawijaya 7, Brawijaya 8, Brawijaya 9, Brawijaya 11,
Brawijaya 12, Brawijaya 12C, Prapanca, Prapanca 1, Prapanca 2,
Prapanca 5, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Kemang; di Kelurahan
Cipete Utara : Jalan Kinai, Kinai 1, Damai, Fatmawati, Nangka, Nangka
1, Ahmad Majid 4, Mindi, Haji Naim, Saraswati, Haji Saaba, Pangeran
Antasari, Cipete Utara 7, Haji Naim 2, Pelita 1, Pelita, Damai 8, Putih
Melati, Putih Melati 1, Taman Brawijaya, dan Jalan Brawijaya 3; diKelurahan Gandaria Utara Jalan Radio Dalam, Radio Dalam 2, dan Jalan
Radio Dalam 3; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Ciledug Raya, Kyai
Maja, Gandaria, Barito, Gandaria Tengah, Gandaria Tengah 1, Gandaria
Tengah 2, Gandaria Tengah 3, Barito 2, Percetakan, Pandan, Rambai,
Mulia, Gandaria 1, Gandaria 2, Gandaria 3, Gandaria 4, Gandaria 5,
Gandaria 6, Gandaria 7, Gandaria 8, Bacang 1, Bacang 2, Bacang 3,
Bacang Tengah 8, Langsat, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Mendawai,
Mendawai 1, Mendawai 2, Mendawai 3, Lamandau, Lamandau 1,
Lamandau 2, Lamandau 3, Lamandau 4, Mahakam, Buyungan, Sampit
5, Sambas, Sambas 1, Sambas 2, Sambas 3, Sambas 5, Sambas 6,
Sambas 7, Sambas 8, Percetakan 1, Percetakan 2, dan Jalan
Percetakan 3; dan di Kelurahan Gunung : Jalan Hang lekir, Hang lekir 1,
Hang lekir 2, Hang lekir 3, Hang lekir 4, Hang lekir 5, Hang lekir 6, Hang
lekir 9, Hang lekir 10, Hang lekir 11, Hang lekir 12, Asia Afrika, Hang
Tuah, Hang Tuah 1, Hang Tuah 2, Hang Tuah 3, Hang Tuah 4, Hang
Tuah 5, Hang Tuah 6, Hang Tuah 7, Hang Tuah 10, Hang Jebat, Hang
Jebat 1, Hang Jebat 2, Hang Jebat 3, Hang Jebat 9, Hang Lekiu 1, Hang
Lekiu 2, Hang Lekiu, Pati Unus, Leuser, Leuser 1, Tebah, Tebah 2,
Tebah 3, Tebah 4, Tebah 5, Dempo 3, Dempo 4, Kerinci Raya, Kerinci 1,
Kerinci 2, Kerinci 3, Kerinci 4, Kerinci 5, Kerinci 6, Kerinci 7, Kerinci 8,
Kerinci 9, Kerinci 11, Kerinci 12, Bumi, Ophir, Jamblang, Bujana,Pakubuwono 6, Martimbang, dan Jalan Martimbang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru adalah:
a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan
dengan Statsiun MRT Sisingamangaraja di Kelurahan Gandaria Utara,
Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan Kelurahan Pulo, pada jalur MRT
koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Gunung, Kelorahan Petogogan,
Rawa Barat dan Kelurahan Selong;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 475/576
REV.02/DTR/XI/2013
472
b. rencana pengembangan jalur LRT terdapat pada ruas Jalan Tulodong
Atas 2 di Kelurahan Senayan;
c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Kebayoran Baru di Kelurahan Kebayoran Baru; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang berupa fly over terdapat di Jalan
Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 338
Cukup Jelas.
Pasal 339
Cukup Jelas.
Pasal 340
Cukup Jelas.
Pasal 341
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 342
Ayat (1)
huruf aCukup Jelas.
huruf b
Cukup Jelas.
huruf c
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) berada di Jalan Pakubuwono 6 di Kelurahan Gunung;
Jalan Gandaria 1, Gandaria dan Jalan Gandaria Tengah 3 di Kelurahan
Kramat Pela; Jalan Radio Dalam di Kelurahan Gandaria Utara; Jalan
Melawai dan Jalan Sultan Iskandarsyah di Kelurahan Melawai; Jalan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 476/576
REV.02/DTR/XI/2013
473
Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara; Jalan
Wolter Monginsidi di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan;
Jalan Sisingamangaraja di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat
Pela; Jalan Panglima Polim di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Pulo;
Jalan Fatmawati di Kelurahan Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan
Gandaria Utara.
huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 343
Cukup Jelas.
Pasal 344
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 345
Cukup Jelas.
Pasal 346
Cukup Jelas.
Pasal 347
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf fCukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 348
Ayat (1)
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 477/576
REV.02/DTR/XI/2013
474
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 349
Cukup Jelas.
Pasal 350
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pondok Pinang:
Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah
Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada
Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupangdan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus
dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte
Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan
Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol
Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran
Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada
Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada
Ruas Jalan Palmerah Barat;
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang
melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran
Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.
Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Blok M adalah yang melalui
Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal
Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus – Ciledug –
Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang,Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.
Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal
Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.
Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah
yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 478/576
REV.02/DTR/XI/2013
475
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pembangunan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran
Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana
yang menghubungkan Jalan Sultan Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir
dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan JalanKebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak
Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah
Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan
Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan
Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang;
serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas
DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat
ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan
Kartini, Jalan Pasar Jum`at dan Jalan Metro Pondok Indah; dan di
Kelurahan Grogol Utara: Jalan Arteri Kebayoran Lama.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
k. pemeliharaan Jalan di Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya
dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung
Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta
Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4,Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika
Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria;
Kelurahan Grogol Utara: Jalan Patal Senayan; Kelurahan Kebayoran
Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi
Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara:
Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan
Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,
Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya;
Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut
Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan
Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Kebayoran
Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat; Kelurahan
Grogol Selatan: Jalan Rawa Simprug 10, Keramat Patal Senayan,
Panjang Cipulir, Panjang Dodol, Asirud, H M Tohir dan Jalan Limo;
dan Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan
Patal Senayan Simprug, Permata Hijau dan Patal Senyan 1; dan
l. pembangunan jalan penghubung dari jl.Ciputat Raya ke jl.Ciledug
Raya di Kelurahan Kebayoran Lama dan Kelurahan Pondok Pinang;
jalan Sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR
Simatupang) di Kelurahan Pondok Pinang; serta jalan penghubungdari jl. KH.M.Shafi'I Hadzani (Gandaria) ke jl. Marga Guna di
Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Kebayoran Lama.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang
Kali Grogol, Kali Sodetan Grogol, dan Kali Pesanggrahan; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Pondok Pinang,
Kebayoran Lama Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Utara,
Cipulir, Grogol selatan, dan Kelurahan Cipulir.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 479/576
REV.02/DTR/XI/2013
476
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda)
terdapat pada kawasan Pondok Indah di kelurahan Pondok Pinang;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada ruas Jalan di
Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Cipulir:
Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan
Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya,
Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3,
Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju
1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan
Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan
Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Kebayoran Lama Utara
dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan
Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang,
Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda;
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan
Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama
Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran
Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat di Kelurahan
Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan, Jalan Rawa
Simprug 10 dan Jalan Keramat Patal Senayan, Jalan Panjang Cipulir,Jalan Panjang Dodol, Jalan Asirud, Jalan H M Tohir, Jalan Limo;
Kelurahan Grogol Utara dan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan
Simprug, Jalan Permata Hijau, Jalan Patal Senyan 1; dan di Kelurahan
Grogol Utara Jalan Patal Senayan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Pondok
Pinang: Jalan Pasar Jumat, Sapta Raya, Sapta Taruna, Sapta Taruna 1,
Sapta Taruna 2, Sapta Taruna 3, Muktarudin, Suhada, Suhada 1,
Suhada 2, Haryono, Haryono 1, Haryono 2, RA Kartini, Lebak Bulus,
Mawar, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Mawar 4, Melati, Haji Sadikin,
Pupan, Haji Nawi, Lebak Sari, TB Simatupang, Duta Niaga Raya, Duta
Indah, Duta Indah 1, Duta Indah 2, Duta Indah 3, Duta Indah 4, Metro
Pondok Indah, Duta Permai 5, Sekolah Duta 5, Bukit Hijau 8, Bukit Hijau
10, Niaga Hijau 1, Niaga Hijau 2, Niaga Hijau 3, Niaga Hijau 4, Niaga
Hijau 5, Niaga Hijau 6, Niaga Hijau 7, Niaga Hijau 8, Niaga Hijau 9,
Sekolah Kencana 1, Metro Kencana 4, Pondok Hijau, Pondok Hijau 1,
Pondok Hijau 2, Pondok Hijau 3, Pondok Hijau 4, Pondok Hijau 5,
Pondok Hijau 6, Pondok Hijau 7, Pondok Hijau 8, Pondok Hijau 9,
Pondok Hijau 10, Pondok Hijau 11, Raharja, Ciputat Raya, Buana,Buana Karya 1, Buana Karya 2, Buana Karya 3, karyawan, Kenanga,
Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1, Gedung Hijau 2, Gedung Hijau 5,
Kampung Baru 1, Kampung Baru 2, Haji Banan, Tanah Raya, Tanah
Arak, Tanah Arak 1, Tanah Arak 2, Pinang Merah 1, Pinang Merah 2,
Pinang Merah 3, Pinang Merah 4, Pinang Merah 5, Pinang Merah 7,
Kartika Pinang, Pinang Perak 1, Gedung Pinang, Pinang Nikel, Pinang
Nikel 1, Pinang Nikel 2, Pinang Nikel 3, Pinang Nikel 4, Kartika Pinang,
Kartika Pinang 3, Kartika Pinang 4, Kartika Pinang 5, Kartika Pinang 6,
Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 8, Kartika Pinang 9, Kartika Pinang 10,
Alam Segar 1, Alam Segar 2, Alam Segar 3, Alam Segar 4, Alam Segar
5, Alam Segar 6, Alam Segar 7, Alam Segar 8, Alam Segar 9, Alam
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 480/576
REV.02/DTR/XI/2013
477
Segar 10, Alam Segar 11, Alam Elok 1, Alam Elok 2, Alam Elok 3, Alam
Elok 4, Alam Elok 5, Alam Elok 6, Alam Elok 7, Alam Elok 8, Alam Elok 9,
Haji Goden, Haji Goden 1, Haji Goden 2, Haji Goden 3, Haji Goden 4,
Haji Muhi, Haji Muhi 1, Haji Muhi 2, Haji Muhi 3, Haji Muhi 4, Haji Muhi 5,
Haji Muhi 6, Haji Muhi 7, Haji Muhi 8, Haji Muhi 9, Haji Muhi 10, Haji Muhi
11, Haji Muhi 12, Kramat, Kramat 1, Kramat 2, Bang Esim, PondokPinang, Pondok Pinang 1, Pondok Pinang 2, Pondok Pinang Emas 1,
Pondok Pinang Emas 2, Pondok Pinang Emas 3, Pondok Pinang Emas
4, Pondok Pinang Emas 5, Pondok Pinang Emas 6, Pondok Pinang
Emas 7, Pondok Pinang Emas 8, Pondok Pinang Emas 9, Pondok
Pinang Emas 10, Pinang Kuningan 1, Bintaro Raya dan Jalan Marga
Stama; Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan dan
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Sultan Iskandar Muda;
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Tanah Kusir, Tanah Kusir 1,
Tanah Kusir 2, Tanah Kusir 3, Tanah Kusir 4, Cendrawasih,
Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Harun, Praja Dalam A, Praja Dalam B,
Praja Dalam C, Praja Dalam D, Praja Dalam E, Praja Dalam K, Nimun,
Komplek Kaltex, Ismail, Johari, Musa, Johari 1, Johari 2, Johari 3, Johari
4, Komplek Agraria, Darma Putra Raya, Darma Putra Raya 1, Darma
Putra Raya 2, Darma Putra Raya 3, Bungur, Bungur 1 dan Jalan Bungur
2; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Bintaro Raya, Ciputat Raya,
Bendi Baru, Bendi Besar, Bendi 1, Bendi 2, Bendi 3, Bendi 4, Bendi 5,
Bendi 6, Bendi 7, Bendi 8, Bendi 9, Bendi 10, Bendi 11, Bendi 12, Bendi
13, Bendi 14, Bendi 15, Air Maya, Maya Garden, Makmur, Dukuh Raya,
Masjid Al Huda, Kebon Mangga 3 dan Jalan Jamblang; Kelurahan
Grogol Selatan: Jalan Masjid Al Mubarok, Masjid Al Mubarok 1, Masjid Al
Mubarok 2, Laut Jawa, Laut Ambon, Laut Maluku, Laut Banda, LautSeram, Sanusi, Makam Penghulu, SD Cipulir, Ciledug Raya, Baru,
Cipulir 1, Cipulir 2, Cipulir 3, Cipulir 4, Cipulir 5, Cipulir 6, Haji Amsar,
Panjang Cipulir, Lemigas A, Lemigas B, Lemigas C, Kebon Mangga,
Kebon Mangga 1 dan Jalan Kebon Mangga 2 di Kelurahan Cipulir; Jalan
Kramat, Kramat 1, Simpruk Garden, Garden 5, Garden 6, Garden 7,
Simpruk Golf dan Jalan Hang Lekir 1; dan di Kelurahan Grogol Utara:
Jalan Kebon Nanas, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas 2, Kebon Nanas 3,
Kebon Nanas 4, Permata Safari, Permata Berlian, Permata Merah,
Permata Intan, Permata Intan 1, Permata Intan 2, Permata Intan 3,
Permata Intan 4, Permata Hijau, Letjen Supomo, Biduri, Biduri 1, Biduri
Bulan 3, Biduri Bulan 4, Taman Biduri, Masjid Nur, Opal, Opal 1, Cirkon,
Topas, Merah Hati, Merah Putih, Merah Siang, Merah Delima, Pirus,
Ridwan, Ridwan 1, Ridwan 2, Ridwan 3, Ridwan 4, Pluis, Ujo Kenanga,
Kemandoran Raya, Pulo Melati, Pulo Kemandoran, Kemandoran 1,
Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5,
Kemandoran 6, Kemandoran 7 dan Jalan Kemandoran 8.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui
dan/atau di Kecamatan Kebayoran Lama adalah:
a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatanterdapat pada Kelurahan Pondok Pinang, sedangkan jalur MRT untuk
koridor Timur-Barat terdapat pada Kelurahan Cipulir dan Kelurahan
Kebayoran Lama Utara;
b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
kawasan Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Selatan, Grogol Utara dan
Kelurahan Cipulir; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Dukuh Atas
– Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 481/576
REV.02/DTR/XI/2013
478
Pondok Pinang. Fly Over Palmerah – S.Parman melalui Jalan
Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.
Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untukKKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 351
Cukup Jelas.
Pasal 352
Ayat (1)
pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan TB Simatupang, Margaguna, Pasar Jumat, Ir Juanda, RA
Kartini, dan Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang;
Jalan Sultan Iskandar Muda, KH M Shafii Hadzani di KelurahanKebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; Jalan
Ciputat Raya di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama
Utara dan Kelurahan Pondok Pinang; Jalan Masjid Al Huda dan Jalan
Kramat di Kelurahan Kebayoran Lama Utara; Jalan Cileduk Raya di
Kelurahan Cipulir; Jalan Keramat Patal Senayan, Teuku Nyak Arief,
Simprug Golf 2 di Kelurahan Grogol Selatan; Permata Hijau Boulevard
Barat, Tentara Pelajar, Tanah Baru 1 di Kelurahan Grogol Utara; dan
Jalan Kebayoran Lama dan Letjen Supeno di Kelurahan Cipulir dan
Kelurahan Grogol Selatan;
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 353
Cukup Jelas.
Pasal 354
Ayat (1)Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 482/576
REV.02/DTR/XI/2013
479
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 355
Cukup Jelas.
Pasal 356
Cukup Jelas.
Pasal 357
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 358
Cukup Jelas.
Pasal 359
Cukup Jelas.
Pasal 360
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 361
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Pasal 362
Cukup Jelas.
Pasal 363
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 483/576
REV.02/DTR/XI/2013
480
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umummassal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tegal Parang:
Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang
Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte
Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto
LIPI; Kelurahan Bangka: halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela
Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: halte busway pada ruas
jalan Kapten Tendean.
Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang
melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan
Kelurahan Mampang Prapatan.
Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui
Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah
yang melalui Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang
Prapatan.
Yang dimasud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Bangka.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa perbaikan jalan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan
Mampang Prapatan: ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa perbaikan jalan di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela
Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Kapten Tendean;
Kelurahan Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Kuningan
Barat: Jalan Mampang Prapatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat:
Jalan Rasuna Said.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat
ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan
Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; dan di Kelurahan Pela
Mampang dan Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan
Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; Kelurahan Pela Mampang dan
Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11; Kelurahan Bangka: Jalan
Kemang Raya, Kemang selatan 8, Jalan Bangka, Kemang timur,
Kemang utara dan Jalan Kemang utara 9; Kelurahan Pela Mampang:
Jalan Kemang utara, Bangka 1, Bangka, dan Jalan Bangka 8; Kelurahan
Tegal Parang: Jalan Bangka 8 dan Jalan Mampang selatan; Kelurahan
Mampang Prapatan: Jalan Mampang Prapatan 8, Tegal Parang utara
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 484/576
REV.02/DTR/XI/2013
481
dan Jalan Tegal Parang selatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan
Bangka 1.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Krukut, KaliCideng, Kali Mampang; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bangka, Tegal
Parang, Pela Mampang, Mampang Prapatan; dan Kelurahan Kuningan
Barat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas berupa
penerapan pembatasan lalu lintas tahap II yang diarahkan di Kelurahan
Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: pada ruas Jalan
Jenderal Gatot Subroto.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat: Jendral
Gatot Subroto, Widya Chandra Raya, Taman Widya Chandra, Kuningan
Barat, Kuningan Barat 1, Poncol Jaya, Poncol 2, Poncol 3. Poncol 5,
Poncol 6, Kuningan Barat 2, Wijaya Karta Raya, Wijaya Karta Raya 2,
Wijaya Karta Raya 3, dan Jalan Wijaya Karta Raya 4; Kelurahan Pela
Mampang: Jalan Bangka, Kapten Tendeang, Bangka 1, Bangka 2,
Bangka 2a, Bangka 1d, Bangka 1b, Pondok Karya 1, Pondok Karya 11,
Pondok Karya 5, Pondok Karya 4, Buntu, Bangka 5, Bangka 10, Bangka11, Bank, Bank 1, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Galindra, Canadianti, Liliana,
Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Bangka 11a; Kelurahan Bangka:
Jalan Kemang, Kemang Utara, Kemang 1, Kemang 1a, Kemang 1b,
Taman Kemang, Taman Kemang 2, Bangka 11 b, Kemang Utara 1,
Kemang Utara 33, Kemang Utara 5, Kemang Utara 2, Kemang Utara 4,
Kemang Utara 3, Kemang Utara 6, Kemang Utara 7, Kemang Utara 7a,
Kemang Utara 7c, Kemang Utara 8, Kemang Utara 9, Kemang Timur,
Kemang Timur 5, Kemang Timur 3, Kemang Timur 4, Kemang Tengah,
Kemang Barat, Kemang 4, Kemang Raya, dan Jalan Kemang Selatan 8;
Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan
9, Mampang Prapatan 10, Mampang Prapatan 11, Mampang Prapatan
12, Mampang Prapatan 13, Mampang Prapatan 14; dan di Kelurahan
Mampang Prapatan: Jalan Kapten Tendeng, Mampang Prapatan, Tegal
Parang Utara, Mampang Prapatan 1, Mampang Prapatan 2, Mampang
Prapatan 3, Mampang Prapatan 4, Zeni, Zeni 1, Zeni 2, Zeni 3,
Alnistaqin, Tegal Parang Utara 4, dan Jalan Tegal Parang Utara 5.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui
dan/atau di Kecamatan Mampang Prapatan adalah:
a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk Timur-Barat melaluiKelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Pela Mampang;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan;
c. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kuningan Barat; dan
d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot
Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di
Kelurahan Mampang Prapatan.
Ayat (4)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 485/576
REV.02/DTR/XI/2013
482
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 364
Cukup Jelas.
Pasal 365
Ayat (1)
pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan,
Kuningan Barat, dan Kelurahan Tegal Parang; Jalan Kapten Tendean di
Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Gang
H. Janih di Kelurahan Bangka;Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan
Barat; Jalan Bangka di Kelurahan Pela Mampang dan Jalan Kemang Raya di
Kelurahan Bangka.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 366
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
sistem polder nomor 64 memiliki area layanan hidrologi yang meliputi
Kelurahan Kuningan Barat.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf eCukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 367
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minumsebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 486/576
REV.02/DTR/XI/2013
483
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 368
Ayat (1)
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) berada di ruas jalan Kapten Tendeang di Kelurahan
Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Bangka,
Bangka 1 di Kelurahan Pela Mampang; Jalan Kemang Raya di
Kelurahan Bangka; dan Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Tegal
Parang, Mampang Prapatan dan Kelurahan Kuningan Barat.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 369
Cukup Jelas.
Pasal 370
Ayat (1)Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 371
Cukup Jelas.
Pasal 372
Cukup Jelas.
Pasal 373
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 374
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 487/576
REV.02/DTR/XI/2013
484
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 375
Cukup Jelas.
Pasal 376
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duren Tiga:
Halte Imigrasi; di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte
Buncit Indah;di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte
Pancoran Tugu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte
Cikoko; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata:
Halte Rencana di Jalan Pasar Minggu Raya; di Kelurahan Duren Tiga:
Halte Rencana di Jalan Kemang Utara 9, Duren Tiga Utara, dan Jalan
Duren Tiga; di Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan PahlawanKalibata; dan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati: Halte Jalan
Kalibata.
Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh adalah yang melalui
Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang
melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.
Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah
yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.
Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah
yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat
iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan
Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca; di
Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Jend. Gatot
Subroto.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga
pada ruas Jalan Mampang Prapatan; di Kelurahan Pancoran, Duren
Tiga, dan Kelurahan Duren Tigapada ruas Jalan Pasar Minggu Raya;
dan di Kelurahan Kalibata pada ruas jalan Warung Jati Barat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat
ini berupa pemeliharaan jalan diKelurahan Kalibatapada ruas Jalan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 488/576
REV.02/DTR/XI/2013
485
Warung Jati Timur; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Duren Tiga
dan Jalan Duren Tiga Selatan; dan di Kelurahan Rawajati pada ruas
Jalan Rawajati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalamayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan diKelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran
Timur dan Jalan Rasamala; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan
Duren Tiga Selatan dan Jalan Pahlawan Kalibata; di Kelurahan
Duren Tiga pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata, Duren Tiga, Duren
Tiga Utara, Kemang Utara 9, Pahlawan Kalibata dan Jalan Duren
Tiga; di Kelurahan Pengadegan pada ruas Jalan Pangadegan Utara
5, Pangadegan Utara, Cikoko timur, Cikoko barat 9, Pengadegan
Timur dan Jalan Pangadegan Utara; di Kelurahan Cikoko pada ruas
Jalan Cikoko Timur, Pancoran Timur 2 dan Jalan Cikoko Barat 9 dan
di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pengadegan
selatan, Pengadegan Timur, Duren Tiga Timur, Pangadegan,
Rajawali Barat 2, Rajawali Timur, Rajawali Barat, Kalibata, Pahlawan
Kalibata dan Jalan Kalibata Baru; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl .Warung Jati Timur ke jl.
Pejaten Raya di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi sepanjang Kali Ciliwung, Kali Baru
Barat, Kali Cideng, dan Kali Mampang; danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Cikoko, Pengadegan, Rawajati, Duren Tiga, Kalibata, danKelurahan
Pancoran.
Huruf g
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kawasan Arteri
Primer pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya, MT. Haryono, Mampang
Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat; dan di Kawasan Kolektor
Primer pada ruas Jalan Warung Jati Timur, Duren Tiga, Duren Tiga
Selatan, Rawa Jati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan
Cikoko Barat, Cikoko Barat 1, Cikoko Barat 3, Cikoko Barat 5, Cikoko
Barat 6, Cikoko Barat 8, Cikoko Barat 9 Cikoko Timur, dan JalanLetjend. MT. Haryono; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Batam
Agam 1, Batam Agam, Dieng, Duren Tiga, Duren Tiga Barat, Duren Tiga
Barat 1A, Duren Tiga Barat 1B, Duren Tiga Barat 3, Duren Tiga Barat 6,
Duren Tiga Indah 1, Duren Tiga Indah 2, Duren Tiga Indah 3, Duren Tiga
Indah 4, Duren Tiga Indah 5, Duren Tiga Indah 9, Duren Tiga Selatan,
Duren Tiga Selatan 2, Duren Tiga Selatan 7, Duren Tiga Utara, Duren
Tiga Buntu, Gajah Mungkur, Kemang Timur 5, Kemang Utara 9,
Laboratorium, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 14, Mampang
Prapatan 15, Mampang Prapatan 15C, Mampang Prapatan 17,
Mampang Prapatan 18, Mampang Prapatan 19, Mampang Prapatan 20,
Mawar, Melati, Minyak, Minyak 1, Minyak 3, Minyak 4, Minyak 5, Minyak
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 489/576
REV.02/DTR/XI/2013
486
6, Pancoran Barat, Pancoran Barat 9, Pertanian, Pertanian 1, Pertanian
2, Plamboyan, Pancoran Indah, Potlot, Potlot 1, Potlot 2, PU Bangka 30,
Riam Kanan, Saguling, Saguling 1, Saguling 2, Siguragura, Tegal
Parang Selatan, Veteran & Minyak 6, Pertamina, dan Jalan Minyak 4; di
Kelurahan Pangadegan pada ruas Jalan Pengadegan Utara; di
Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Buncit Indah (AMII), KalibataSelatan 1A, Kalibata Selatan 1B, Kalibata Selatan 1C, Kalibata Selatan
1D, Kalibata Selatan 2, Kalibata Selatan 11, Kalibata Tengah 17,
Kalibata Timur 1, Kalibata Timur 3, Kalibata Timur Kalibata Timur 4C,
Kalibata Timur 4G, Kalibata Utara 2, Kalibata Tengah, Kalibata Tengah
16, Kalibata Tengah 17A, Kalibata Tengah 17B, Kalibata Tengah 2,
Kalibata Tengah 3, Kalibata Tengah 4, Kalibata Utara 1, Kecapi, Kemang
Timur 7, Komplek Garuda (Warung Jati 3), Loka Indah, Loka Indah 1,
Loka Indah 2, Loka Indah 3, Loka Indah 4, Taman Pahlawan, Warung
Jati, dan Jalan Warung Jati Barat 2;di Kelurahan Pancoran pada ruas
Jalan Jend. Gatot Subroto, Pancoran Buntu 1, Pancoran Buntu 2,
Pancoran Indah 2, Pancoran Timur 2, Pancoran Timur 2A, Pancoran
Timur 3, Pancoran Barat, Pancoran Barat 3, Pancoran Barat 3A,
Pancoran Barat 4, Pancoran Barat 4B, Pancoran Barat 5, Pancoran
Barat 6, Pancoran Indah 1, Pancoran Indah 3, Pancoran Indah 5,
Pancoran Indah 6, Pancoran Indah 7, Pancoran Timur, Pancoran Timur
1, Tegal Parang Utara 3, Triloka, Triloka 1, Triloka 2, Triloka 3, Triloka 4,
Triloka 6, Triloka 7, dan Jalan Triloka 8; di Kelurahan Rawa Jat pada
ruas Jalan Arbay, Buni, Ciremai, DPR 1, DPR 2, DPR 4, DPR Barat,
DPR Dalam, DPR Raya, DPR Timur, Dukuh, Duren Tiga Timur, Durian,
Kalibata, Kalibata Baru, Kedongdong, Kesemek, Lengkeng, Lobi Lobi,
Malaka, Mangga, Manggis, Nangka, Jambu, Pengadegan, PengadeganSelatan, Pepaya, Rajawali Timur, Rambutan, Rawajati Barat, Rawajati
Barat 5, Rawajati Timur, Rawajati Timur 1, Rawajati Timur 2, Rawajati
Timur 10, Salak, Semangka, dan Jalan Zeni AD i;di Kelurahan Kalibata
dan Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata; dan di
Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Pancoranpada ruas Jalan Pasar
Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan
Pancoran; Jalan Pancoran Barat 7 dan Jalan Pancoran Barat 4E.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Pancoran adalah:
a. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Duren Kalibata di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan
dan Kelurahan Cikoko;
b. Rencana kereta bandara terdapat di Kelurahan Cikoko; dan
c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada fly over di Kelurahan
Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, danJalan
Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untukKKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 490/576
REV.02/DTR/XI/2013
487
Pasal 377
Cukup Jelas.
Pasal 378
Cukup Jelas.
Pasal 379
Cukup Jelas.
Pasal 380
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 381
Ayat (1)Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 11 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas
Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pancoran, Kalibata, dan
Kelurahan Duren Tiga; Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Kalibata
dan Kelurahan Rawajati; Jalan Kalibata Baru, Rawajati Barat, dan Jalan
Pengadegan di Kelurahan Rawajati; Jalan Pengadegan Timur di
Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Cikoko; Jalan Warung Jati Barat
di Kelurahan Kalibata; Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Kalibata
dan Kelurahan Duren Tiga; Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Duren
Tiga;
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 382
Cukup Jelas.
Pasal 383
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 384
Cukup Jelas.
Pasal 385
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 491/576
REV.02/DTR/XI/2013
488
Pasal 386
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Pasal 387
Ayat (1)
Huruf aPembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 388
Cukup Jelas.
Pasal 389
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ragunan: Halte
Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan; di Kelurahan Kelurahan Pejaten
Barat: Halte Bus Pejaten, di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati
Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten
Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus
pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di
Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan
Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB.
Simatupang.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 492/576
REV.02/DTR/XI/2013
489
Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang
melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang
melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan PasarMinggu.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah
yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan
Pasar Minggu.
Yang dimaksu dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-
Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur,
Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur,
Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada
ruas Jalan Outter Ring Road.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pembangunan jalan di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan
Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati
Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Timur,Pasar Minggu, dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pasar
Minggu Raya
Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder diimplementasikan secara
layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada koridor pada Pasar
Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Pasar Minggu Raya Pasar
Minggu dan Kelurahan Pejaten Timur; dan Jalan Kalibata Baru di
Kelurahan Pejaten Timur.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat
ini berupa pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cilandak
Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu
pada ruas Jalan TB. Simatupang.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan
Kebagusan Raya, Margasatwa, Jalan Jati Padang, Kelapa, Cilandak
Raya, Saco, Holtikultura, Ragunan, Manila, Ampera Raya, PejatenRaya, Pejaten Mas Raya, Warung Jati Timur, Kemang Timur, Pasar
Minggu, Rajawali Barat 2, Kemang Timur, Kemang Timur Dalam 1,
Kalibata Baru, Jalan Rajawali Barat, dan Jalan Cilandak KKO; di
Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di
Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan RM
Harsono; dan di Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Cilandak
Timur pada ruas Jalan Jalan Kemang Selatan; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR Simatupang ke jl.Joe
di Kelurahan Kebagus; jalan penghubung dari jl.Warung Jati Timur ke
jl.Ppejaten Raya di Kelurahan Pejaten Barat; jalan penghubung dari
jl.Holtikultura Ragunan ke JORR Simatupang di Kelurahan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 493/576
REV.02/DTR/XI/2013
490
Jatipadang dan Kelurahan Pasar Minggu; jalan penghubung dari
jl.Pasar Minggu Raya ke jl.Poltangan di Kelurahan Pejaten Timur;
serta jalan penghubung dari jl.Warung Jati Barat ke jl.Margasatwa) di
Kelurahan Ragunan.
Huruf fYang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Ciliwung
dan Kali Krukut, dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Ragunan, Pasar
Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan
Kebagusan;
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan
moda) terdapat pada Kawasan Terminal Ragunan di Kelurahan
Ragunan; dan Kawasan Terminal Pasar Minggu di Kelurahan Pasar
Minggu;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan JalanPejaten Raya, Pejaten Barat, Kemang Selatan, Warung Jati Barat,
Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat. Jalan TB. Simatupang
dan pengembangan jaringan jalan di Jalan Kebagusan Raya,
Margasatwa, Jati Padang, Cilandak KKO, Cilandak Raya, Ragunan,
Harsono RM dan Jalan Ampera Raya; dan
d. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Pejaten Timur
dan Kelurahan Ragunan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur
pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan
Cilandak Timur pada ruas Jalan Haji Subuh, Jaha, Jeruk Purut, PAM,
Kenanga, dan Jalan Cilandak Timur; di Kelurahan Ragunan pada ruas
Jalan Saco, Hair, Kair, RM. Harsono, Haji Noin, Haji Niih, Swadaya 1,
Poncol, Sawo, Jabir, Hankam, Ampera 2, Pekayon, Pekayon 1, Pejaten
Barat, dan Jalan Buncit Raya Permai; di Kelurahan Kebagusan pada
Jalan Mujair, Kebagusan 1, Sepat, Asakinah, Baung, dan Jalan Asakinah
3; di Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jalan Murai 1, Murai 2,
Muara Permai, Jati Padang, Jati Padang 1, Jati Padang 2, Jati Padang 3,
Jati Padang, 4, Gabus, Jatimurni, Jatimurni 1, dan Jalan Jatimurni 2; di
Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Sebuku, Gurame, KalibaruBarat, Teluk Mandar, Tolo, Sampit, Kupang Rawa Bambu 1, Rawa
Bambu 2, Rawa Bambu 3, Teluk Bayur, Teluk Bone, Teluk Barito, Teluk
Peleng, Teluk Jakarta, Teluk Banten, Teluk Parigi, Pasar Minggu, Teluk
Sarera, Numaidi, Tawes, Bambu, Bambu 3, Bambu Ampel 1, Bambu
Ampel 2, Bambu Suling 1, Bambu Suling 2, Bambu Suling 3, Palapa,
Palapa Raya, Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa
6, Palapa 7, Palapa 8, Palapa 9, Palapa 10, Palapa 11, Palapa 12,
Palapa 13, Palapa 14, Palapa 15, Palapa 16, Palapa 17, Palapa 18,
Palapa Timur, Palapa Timur 1, Palapa Timur 2, Pertanian 3, Pejaten Mas
Raya, Pejaten Mas 1, Pejaten Mas 2, Pejaten Mas 3, Pejaten Mas 4,
Pejaten Mas 5, Pejaten Mas 6, Pejaten Mas 7, Pejaten Mas 8 dan Jalan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 494/576
REV.02/DTR/XI/2013
491
Pejaten Mas 9; di Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pejaten
Barat, Pejaten Barat 1, Pejaten Barat 2, Pejaten Barat 3, Pejaten Barat 4,
Kecapi, Belimbing, Sawo, Condet Pejaten, Palem, Limosa 1, Limosa 3,
Limosa 5, Limosa 9, Pejaten Elok, Darma Jaya Pejaten, Siaga 1, Siaga
2, Warga, Daya Jasa dan Jalan Warung Jati; di Kelurahan Pejaten Timur
pada ruas Jalan Swadaya 1A, Jembatan 1, Kalibata Baru, AngsanaRaya, Purbaya, Kemuing Dalam 1, Angsana 1, Rukun, Damai, Kalibata
Baru, Rajawali, Rajawali Barat 2, Batu Arab, Batu Merah, Batu Merah 1,
Batu Merah 2, Batu Merah 3, PPN Karet, PPN Karet 1, PPN Karet 2,
PPN Karet 3, PPN Karet 4, Perikanan, Anekala, Antan, PPN Galut,
Kalibata Timur, dan Jalan Empang Timur Dalam; di Kelurahan Cilandak
Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu
pada ruas Jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Cilandak Timur dan
Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Cilandak Raya; di Kelurahan
Cilandak Timurm Pejaten Barat dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan
Ampera Raya; di Kelurahan Ragunan, Kebagusan dan Kelurahan Jati
Padang pada ruas Jalan Jatipadang; di Kelurahan Pasar Minggu dan
Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Holtikultura; di Kelurahan
Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat;
di Kelurahan Pejaten Barat, Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada
ruas Jalan Pejaten Raya; dan di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur
dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Tanjung Barat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu adalah rencana
pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada KelurahanPasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan Rawajati.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 390
Cukup Jelas.
Pasal 391
Cukup Jelas.
Pasal 392
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 495/576
REV.02/DTR/XI/2013
492
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Kali Mampang di Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan
Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan,
Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali
Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati
Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan JerukKenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan
Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten
Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan
Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah
dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 393
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 394
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site)
dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas Jalan Kebagusan
Raya, Saco, Sagu, Pasung dan Jalan Kapling Polri di KelurahanRagunan; Jalan Cilandak Raya dan Jalan Ampera Raya di Kelurahan
Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan; Jalan TB Simatupang di
Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Jati Padang dan Kelurahan Pasar
Minggu; Jalan Kebagusan Utara di Kelurahan Kebagusan; Jalan Kemang
Selatan di Kelurahan Cilandak Timur; Jalan Warung Jati Barat di
Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati Padang; Jalan
Kalibata Baru di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pasar Minggu Raya di
Kelurahan Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu;
Jalan Tanjung Barat di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pejaten Raya di
Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Pejaten Barat; dan Jalan Siaga
Raya dan Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Pejaten Barat.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 496/576
REV.02/DTR/XI/2013
493
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 395
Cukup Jelas.
Pasal 396
Cukup Jelas.
Pasal 397
Cukup Jelas.
Pasal 398
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 399
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf bCukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Pasal 400
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud pembagian zona dan sub zona kawasan adalah
berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik
pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan
lahan.
Huruf b
Yang dimaksud pembagian blok dan sub blok kawasan adalah
berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali/kanal, dan saluran
ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan
prasarana lain yang sejenis sesuai RDTR dan PZ.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 401
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 497/576
REV.02/DTR/XI/2013
494
Pasal 402
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Petukangan
Selatan, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Ulujami dan Kelurahan
Bintaro: rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar
luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma
Raya.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M-Ciledug adalah yang melalui
Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal
Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan,
Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno
Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:a. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro pada jalan Tol Ulujami-
Tanah Abang;
b. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan
Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan
Outter Ring Road; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol
Jakarta-Serpong.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
e. peningkatan jalan di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan
Selatan pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong;
dan di Kelurahan Rawasari pada jalan Swadarma; dan
f. pembangunan jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang s/d Batas
DKI di Kelurahan Pertukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.
rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di dapat
diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan
pada ruas koridor Kapten Tendean-Ciledug di ruas Jalan Ciledug Raya di
Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami;
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Kostrad
Pusri, H. Saidi, Bintaro Jaya, Bintaro Permai, Bintaro Puspita Raya,
Bintaro Puspita, Bintaro Permai, Pesanggrahan Indah, Kodam
Bintaro, Garuda dan Jalan Ulujami Raya; di Kelurahan Bintaro pada
jalan Depsos, Deplu Raya, RC Veteran, Rempoa, Garuda, Bintaro
Raya, Mawar Raya, Veteran (Antara), Deplu Raya, Cempaka 5,
Bintaro Utama, Mawar, Perdagangan, Taman Bintaro, Bintaro
Taman Barat, Kesehatan Raya, Veteran Raya, Rawa Papan, Haji
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 498/576
REV.02/DTR/XI/2013
495
Salim, Bhakti, Depsos, Bintaro Permai, Bintaro Permai 2 dan Jalan
Bintaro Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Damai,
Damai Raya, Kemajuan, Kemajuan 4, Sabar, Haji Ilyas, Jamblang,
Anggrek, Pulo Indah, Damai 2, Mohammad Saidi, Haji Gain dan
Jalan SMA 63; di Kelurahan Pertukangan Utara pada jalan Palem 5,
Swadarma Raya, Taman Alfa Indah K2, Taman Alfa Indah K6, PalemRaya, Taman Alfa Indah dan Jalan Taman Alfa Indah F1; di
Kelurahan Ulujami pada jalan Jamblang, Swadarma Raya, Ulujami
Raya, Mohammad Saidi dan Jalan Srengseng; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR W2 Selatan ke
jl.lr.H.Djuanda(Tangerang) di Kelurahan Bintaro.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali
Pesanggrahan; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bintaro,
Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Kelurahan Ulujami, dan
Kelurahan Petukangan Utara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada kawasan Ciledug di Kelurahan Petukangan Selatan; dan
Huruf g
Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur
pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan
Bintaro pada jalan Anggrek, Bhakti, Bima, Bintaro Permai, Bintaro
Permai 1, Bintaro Permai 2, Permai Raya, Bintaro Utara, Bunga Mayang,
Bunga Mayan 1, Bunga Mayan 2, Bunga Mayan 3 , Deplu 1, Deplu 2,
Deplu 3, Deplu Raya, Depsos, Duta, Garuda, Haji Salim, Harapan,
Kenanga, Kesehatan Raya, Melati, Mesjid Haji Ali, Pembangunan,
Perdagangan, Perdagangan 2, Perdagangan 3, Perdagangan 4,
Perdagangan 5, Pongtiku, Ropiah, Sarinah, Teratai, Veteran, dan Jalan
Veteran Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Anggrek,
Ciledug Raya, H. Nawi, H. Sulaeman, H. Yamin, H. Gain, H, Ilyas, H.
Jimin, H. Kasan, H. Misan, Haji Mugheni, Haji Radin, H. Soab,
Jamblang, Kemajuan, Kostrad Pusri, KP. Goyang, Masjid Daruh Fallah,
Meranti, Mertilang, Mesjid, Mohamad Saidi, Perdana, Perdana 1,
Pesanggrahan 1, Pesanggrahan 2, Pesanggrahan 3, Pesanggrahan 4,
Pesanggrahan 5, Pesanggrahan Permai, Pulo Indah, Sabar, Sabar 1,
Sabar Buntu, Sakti, Sakt 1, Sakti 2, Sakt 3, Shangrilla, Shangrilla 1,
Shangrilla 2, Shangrilla 3, SMA 63, dan Jalan Villa Pratama; di
Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Bintaro Permai, Haji Giri, UlujamiRaya, Haji Giri, Nuri, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Pondok Baru,
Pondok Baru 1, Pondok Baru 2, Pondok Baru 3, Meriah, Warga, Merak,
Segi Tiga Selatan, Mertilang, Merbabu, Mohammad Saidi, dan Jalan
Mertilang; di Kelurahan Petukangan Utara pada jalan Jamblang, Masjid
Darul Fallah, AMD Manunggal, Gaji Gain, Haji Gain, Palem 5, SMA 63,
Palem Raya, SDN, Swadarma Raya, Kostrad Pusri, Ceremai, Ceremai 1,
Ceremai 2, Ceremai 3, Ceremai 4, Perintis, Taman Alfa Indah H5, Taman
Alfa Indah 28, Taman Alfa Indah K6, TK. Pembina Nasional, Taman Alfa
Indah H1, dan Jalan Srengseng; dan di Kelurahan Ulujami pada jalan
Jalan Ulujami Raya, Haji Buang, Puskesmas Darul Nazah, Perdatam 8,
H. Sanusi, Perdatam 8, Perdatam 7, Kramat, Perdatam 6, Kramat,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 499/576
REV.02/DTR/XI/2013
496
Ciledug Raya, Haji Ridi, Swadarma Raya, Mairin, Jamblang, Swadarma
5, Swadarma Utara 1, Swadarma Utara 2, Swadarma Utara 3,
Swadarma Utara 4, Swadarma Utara 6, Kampung Baru 3, Kampung Baru
4, Kampung Baru 5, Kampung Baru 6, Kampung Baru 7 dan Jalan
Srengseng.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui di Kecamatan Pesanggrahan adalah:
a. rencana pengembangan jalur jaringan MRT terdapat pada Stasiun
Pesanggrahan melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan
Ulujami; dan
b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek terdapat
pada area jalan rel kereta lingkar dalam kota yang melewati Kelurahan
Pesanggrahan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 403
Cukup Jelas.
Pasal 404
Cukup Jelas.
Pasal 405
Cukup Jelas.
Pasal 406
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 407
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 3 dan zona layanan no.11 dilaksanakan di
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 500/576
REV.02/DTR/XI/2013
497
ruas Jalan H. Muchtar, Palem, dan Jalan Palem 3 di Kelurahan
Petukangan Utara; Jalan H. Muctar, Kostrat, dan jalan Muh. Saidi di
Kelurahan Petukangan Selatan; Jalan Swadharma Raya dan Jalan
Ulujami di Kelurahan Ulujami; Jalan Ulujami dan jalan Pesanggrahan di
Kelurahan Pesanggrahan; Jalan Bintaro Permai, R.C Veteran, Rempoa,
dan Jalan Bintaro Raya di Kelurahan Bintaro.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 408
Cukup Jelas.
Pasal 409
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 410
Ayat (1)
Yang dimaksud Stadion Olahraga Ulujami sebagai pengganti Stadion
Olahraga Lebak Bulus.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 411
Cukup Jelas.
Pasal 412
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 501/576
REV.02/DTR/XI/2013
498
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 413 Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 414
Cukup Jelas.
Pasal 415
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Setiabudi pada
Halte Dukuh atas dan Halte Dukuh Atas 2; Kelurahan Pasar Manggis
pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada
Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi pada Halte Setiabudi Utara AINI;
Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya;
Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR
Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes,
Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto
Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet
dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte Bendungan
Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas
dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan Halte pada
jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet
Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR.
Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan
Halte pada jalan Casablanca.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui
Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.
Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang
melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi.
Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang
melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet,
Setiabudi dan Kelurahan Guntur.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 502/576
REV.02/DTR/XI/2013
499
Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang ranti adalah yang
melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi
Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang
melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah
yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet
Kuningan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan karet Semanggi dan kelurahan
Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan
Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan
Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Pasar
Manggis pada jalan Sultan Agung; Kelurahan Setiabudi, Guntur Karet
Kuningan, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR
Rasuna Said; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Casablanka;
Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jalan
Halimun di Kelurahan Guntur pada jalan Prof DR Satrio; Kelurahan
Karet, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Jend
Sudirman; Kelurahan Pasar manggis pada jalan Dr Saharjo; danKelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung.
rencana pengembangan prasarana jalan arteri sekunder secara layang
dan/atau dibawah tanah pada koridor Kampung Melayu menuju Tanah
Abang di ruas Jalan Prof. Dr. Satrio di Kelurahan Karet Kuningan,
Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet;
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
g. pemeliharaan jalan di Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet
Pedurenan; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Karet Pedurenan
dan Jalan Pedurenan Masjid Raya; Kelurahan Karet Kuningan Timur
pada jalan Mega Kuningan, Patra Kuningan Raya dan Jalan Taman
Patra 10; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Halimun, Kawi dan
Jalan Guntur Kelurahan Guntur; Jalan Teuku Cik Ditiro, Muria Dalam,
Menteng Wadas Timur, Menteng Atas Utara, Kawi dan Jalan Guntur;
Kelurahan Setiabudi pada Jalan Setia Budi Utara, Setia Budi Tengah,
Setia Budi Barat dan Jalan Setia Budi; Kelurahan Karet Kuningan
Timur pada jalan Setia Budi di Kelurahan Karet; Jalan Patra
Kuningan Utara, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan, MegaKuningan, Lingkar Mega Kuningan, Guru Mughni dan Jalan
Gilimanuk; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Muria Dalam,
Menteng Wadas Timur dan Jalan Menteng Pulo; Kelurahan Guntur
pada Jalan Mega Kuningan, Karet Pedurenan, dan Jalan Guru
Mughni di Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Madiun, Kawi Raya,
Kawi, Halimun, Guntur dan Jalan Gembira; dan
h. pembangunan jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.Prof.DR.Satrio
di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan; jalan penghubung
dari jl.Setiabudi ke jl.HR.Rasuna Said di Kelurahan Setiabudi dan
Kelurahan Karet; Jl. Denpasar/Prof. DR. Satrio - Setia Budi Utara di
Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Casablanca - Kuningan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 503/576
REV.02/DTR/XI/2013
500
Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) –Halimun di
Kelurahan Guntur, Menteng Atas, Karet, dan Kelurahan Karet
Kuningan; Jl. Sudirman - KH Mas Mansyur di Kelurahan Karet; serta
Jl. Asia Afrika - Teuku Nyak Arif di Kelurahan Setiabudi dan
Kelurahan Karet.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Krukut,
dan Kanal Banjir Barat; dan
b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Karet Kuningan
Timur; Setiabudi; Karet, Karet Kuningan, Pasar Manggis; Menteng
Atas, Guntur, dan Kelurahan Karet Semanggi;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada kawasan Latuharhari di Kelurahan Setiabudi; dan
b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Setiabudi pada jalan
Galunggung, Setiabudi Tengah, Setiabudi 1, Setiabudi 2, Setiabudi 3,
Setiabudi 4, Setiabudi 7 dan Jalan Setiabudi Barat; Kelurahan Karetpada jalan Karet Gusuran 3, Bekmurad, Flamboyan, Karet Karya, Karet
Belakang, Komando 1, Komando 2, Komando 3, Komando 4, Karbala,
Karbala 1, Karbala 2, Karbala 3, Karbala 4, Karbala Barat, Karbala
Timur, Haji Cokong dan Jalan Karbala Belakang; Kelurahan Karet
Kuningan pada jalan KH. Royani 1, Wates, Mega Kuningan barat 7,
Mega Karet Barat, Karang Asem Utara, Karang Asem Tengah, Karang
Asem Raya, Jembatan Merah, Dogol, Karet Pedurenan, Anggrek 1,
Anggrek 4, Pedurenan, Perbanas, Kareng Asem, Kareng Asem 1,
Kareng Asem 2, Kareng Asem 3, Kareng Asem 4, Kareng Asem 5,
Madrasah, Pedurenan Masjid 3, Pedurenan Masjid 4 dan Jalan
Pedurenan Masjid 5; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi dan
Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Denpasar Raya; Kelurahan
Karet Semanggi pada jalan Karet Sawah, Karet Sawah 1, Karet Sawah
2, Gamisun, Guru Mughni, Tangkas Turi, Ujung Polri, Akri dan Jalan R.
Sidup; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Perintis, SP Kuningan,
Komplek Auri, Denpasar Selatan, Besaki, Ubud, Taman Ubud,
Klungkung, Gilimanuk, Mega Karet Barat, Kintamani, YBR I, YBR II,
Denpasar 1, Denpasar 2, Denpasar 3, Denpasar 4, Patra Kuningan
Utara, Patra Kuningan, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan 1, Patra
Kuningan 7, Patra Kuningan 8, Patra Kuningan 9, Patra Kuningan 10,
Patra Kuningan 11, Patra Kuningan 12, Patra Kuningan 13, PatraKuningan 14, Taman Patra Raya, Taman Parta 1, Taman Parta 2,
Taman Parta 4, Taman Parta 5, Taman Parta 6, Taman Parta 7, Taman
Parta 8, Taman Parta 9, Taman Parta 10, Taman Parta 11, Taman Parta
12, Taman Parta 13, Taman Parta 14, Casablanka dan Jalan Taman
Parta 15 di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan Menteng Pulo, Muria
Dalam, Menteng Atas Dalam, Subur Ujung, Menteng Dalam, Lontar,
Subur Raya, Subur Dalam, Makmur; Kelurahan Pasar Manggis pada
jalan Sultan Agung, Guntur, Papandayan, Kawi, Kencana, Putri, Ungaran
Ujung, Palimanan, Menteng Wadas Utara, Pualam, Menteng Bata,
Menteng Granit, Menteng Atas Utara, Menteng Atas Dalam, Menteng
Wadas Timur, Menteng Wadas 4, Menteng Wadas 5, Pariaman, Sawah
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 504/576
REV.02/DTR/XI/2013
501
Lunto, Kota Gadang, Kalibaru Barat, Minangkabau Timur, Minangkabau
Barat, Bukittinggi dan Jalan Padang; Kelurahan Guntur pada jalan
Sumbing, Sindoro, Ungaran Ujung, Merbabu, Merapi, Malabar, Lawu,
Bromo, Kelud, Kawi Raya, Wilis, Tangkuban Perahu, Slamet, Salak, Edi
raya dan Jalan Halimun; kelurahan Setiabudi, Karet dan Kelurahan Karet
Semanggi pada jalan Jend. Sudirman; Kelurahan Karet Kuningan,Setiabudi, Guntur, Karet dan kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan
HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Semanggi dan karet Kuningan Timur
pada jalan Gatot Subroto; Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan
Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan; Kelurahan Karet,
Karet Kuningan, Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
pada jalan Dr. Satrio; dan Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar
Manggis pada jalan Dr. Saharjo.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi adalah :
a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kuningan Timur;
b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Karet, Karet
Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, dan Kelurahan Karet
Semanggi; dan
c. rencana pengembangan jalur Kereta Bandara melalui Kelurahan
Guntur dan Pasar Manggis
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitarBandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 416
Cukup Jelas.
Pasal 417
Cukup Jelas.
Pasal 418
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 505/576
REV.02/DTR/XI/2013
502
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng
Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 419
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasiterlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 420
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 1, zona layanan 4, dan zona layanan 6
dilaksanakan di ruas Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Karet
Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan HR Rasuna Said
di Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
Jalan Casablanca di Kelurahan Karet Kuningan; dan Jalan Dr Saharjo di
Kelurahan Menteng Atas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 421
Cukup Jelas.
Pasal 422
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 506/576
REV.02/DTR/XI/2013
503
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 423
Cukup Jelas.
Pasal 424
Cukup Jelas.
Pasal 425
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf fYang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat
merugikan kehidupan.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 426
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yangbelum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 427
Cukup Jelas.
Pasal 428
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 507/576
REV.02/DTR/XI/2013
504
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan MentengDalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan
Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo;
Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur:
Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai
dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan
Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanka; Kelurahan Manggarai
Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: Halte
pada jalan Abdul Syafii.
Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang
melalui Kelurahan Manggarai.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang
melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan
Kelurahan Kebon Baru.
Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang
melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan
Kelurahan Manggarai.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalahyang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai
Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot
Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet
Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono;
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan
Tebet Barat pada jalan Prof DR Supomo; Kelurahan Menteng Dalam
pada jalan Casablanka; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat,
Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan KH
Abdullah Syafii; Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai Selatan, dan
Kelurahan Manggarai pada jalan DR Saharjo; dan Kelurahan Manggarai
pada jalan Sultan Agung.
rencana pengembangan jaringan jalan arteri dapat diimplementasikan
secara layang dan/atau dibawah tanah pada:a. koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas jalan
Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan
b. koridor Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Dr. Saharjo di
Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Manggarai Selatan, dan Kelurahan
Manggarai
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
i. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Raya,
Tebet Timur, Tebet Utara 1, Tebet Barat Raya, dan Jalan Tebet Barat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 509/576
REV.02/DTR/XI/2013
506
Tebet Dalam 4H, Tebet Dalam 4I, Tebet Dalam 4J, Tebet Mas Indah,
Tebet Mas Indah 3, Tebet Mas Indah 4, Tebet Mas Indah 7, Tebet Mas
Indah 8, Tebet Barat Dalam, Tebet Barat Dalam 2, Tebet Barat Dalam
2A, Tebet Barat Dalam 2B, Tebet Barat Dalam 2C, Tebet Barat Dalam
2D, Tebet Barat Dalam 2E, Tebet Barat Dalam 2F, Tebet Barat Dalam 3,
Tebet Barat Dalam 3A, Tebet Barat Dalam 3B, Tebet Barat 5, TebetBarat Dalam 6C, Tebet Barat Dalam 8, Tebet Barat Dalam 8A, Tebet
Barat Dalam 8B, Tebet Barat Dalam 10, Tebet Barat Dalam 10E, Tebet
Barat Dalam 10D, Tebet Barat Dalam 4C, Tebet Barat Dalam 4D, Tebet
Barat Dalam 4F, Tebet Barat Dalam 4G, Tebet Barat Dalam 4H, Tebet
Barat Dalam 7, Tebet Barat Dalam 7B, Tebet Barat Dalam 7C, Tebet
Barat Dalam 7D, Tebet Barat Dalam 7E, Tebet Barat Dalam 9, Tebet
Barat Dalam 9A, Tebet Barat Dalam 9C dan Jalan Tebet Barat Dalam
9D; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Raya, Tebet Utara, Tebet
Utara 1, Tebet Utara 1A, Tebet Utara 1B, Tebet Utara 1C, Tebet Utara
1F, Tebet Utara 1G, Tebet Utara 1H, Tebet Utara 2, Tebet Utara 2A,
Tebet Utara 2C, Tebet Utara 2E, Tebet Utara 2F, Tebet Utara 3, Tebet
Utara 3A, Tebet Utara 3B, Tebet Utara 3C, Tebet Utara 3D, Tebet Utara
3E, Tebet Utara 3F, Tebet Utara 3G, Tebet Utara 4, Tebet Utara 4A,
Tebet Utara 4C, Tebet Utara 4D, Tebet Utara 4E, Tebet Timur, Tebet
Timur Dalam 2, Tebet Timur Dalam 2A, Tebet Timur Dalam 2B, Tebet
Timur Dalam 2E, Tebet Timur Dalam 3, Tebet Timur Dalam 3F, Tebet
Timur Dalam 3L, Tebet Timur Dalam 8, Tebet Timur Dalam 8A, Tebet
Timur Dalam 8B, Tebet Timur Dalam 8C, Tebet Timur Dalam 8D, Tebet
Timur Dalam 8E, Tebet Timur Dalam 8J, Tebet Timur Dalam 8L, Tebet
Timur Dalam 8Q, Tebet Timur Dalam 8R, Tebet Timur Dalam 8S, Tebet
Timur Dalam 8V, Tebet Timur Dalam 8W, Tebet Timur Dalam 9, TebetTimur Dalam 9A, Tebet Timur Dalam 9B, Tebet Timur Dalam 9C, Tebet
Timur Dalam 9D, Tebet Timur Dalam 9E, Tebet Timur Dalam 9X, Tebet
Timur Dalam 10A dan Jalan Tebet Timur Dalam 10E; Kelurahan Kebon
Baru pada jalan Asem Baris, Kampung Dalam, Kampung Dalam 1,
Kampung Dalam 2, Kampung Dalam 3, Kampung Dalam 4, Kampung
Dalam 5, Kampung Dalam 6, Kampung Dalam 7, Kampung Dalam 8,
Kampung Dalam 9, Kampung Dalam 10, Kampung Dalam 11, Kampung
Baru, Kampung Baru 1F, Kampung Baru 7, Kampung Baru 8, Gudang
Peluru, Gudang Peluru Utara, Gudang Peluru Utara 1, Gudang Peluru
Utara 2, Gudang Peluru Timur, Gudang Peluru Timur 1, Gudang Peluru
Timur 2, Gudang Peluru Timur 3, Gudang Peluru Timur 4, Gudang
Peluru Timur 5, Gudang Peluru Barat, Gudang Peluru Barat 1, Gudang
Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 3, Gudang
Peluru Barat 4, Kampung Melayu Besar 1, Kampung Melayu Besar 2 dan
Jalan Kampung Melayu Besar 3A; Kelurahan Manggarai Selatan pada
jalan Sederhana, Keselamatan, Keselamatan 1, Keselamatan 2, Berkah
3, Manggis 1, Manggis 2, Masjid Al Barkah, Sawo 2, Sawo 3, Sawo 4
dan Jalan Rambutan; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bakti, Bakti 1,
Bakti 3, Bakti 4, Swadaya 1, Swadaya 2, Swadaya 3, Mata Air 1, Rusa 8,
Bali Matraman, Menara Air, Menara Air 1, Menara Air 3, Manyar Belatik,
Kepodang, Puyuh, Bukit Duri Utara, Manggarai Utara 1, Manggarai Utara2, Manggarai Utara 3, Manggarai Utara 4, Manggarai Utara 5, Manggarai
Utara 6, Manggarai Utara 7, Manggarai Utara 8 dan Jalan Manggarai
Utara 10 di Kelurahan Manggarai; Jalan Lapangan Ros 1, Lapangan Ros
2, Lapangan Ros 3, Ros Barat 3, Ros Timur 3, Ros Barat 4, Ros Timur 4,
Ros Barat 5, Ros Timur 5, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu
Kecil, Kampung Melayu Kecil 1, Kampung Melayu Kecil 2, Kampung
Melayu Kecil 3, Kampung Melayu Kecil 5, Sawo Kecik 1, Sawo Kecik 3,
Sawo Kecik 4 dan Jalan Sawo Kecik 5; Kelurahan Manggarai Selatan,
Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada
jalan Abdul Syafii; Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan
Kebon Baru pada jalan Letjen MT. Haryono; Kelurahan Menteng Dalam
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 510/576
REV.02/DTR/XI/2013
507
dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof. DR. Supomo; dan Kelurahan
Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam pada
jalan DR. Saharjo.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Tebet adalah:
a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kebon Baru,
Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.
b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon
Baru, Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Tebet Barat dan
Kelurahan Tebet Timur.
c. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek di
Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru,
Bukit Duri, Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai.
d. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru,
Manggarai, dan Kelurahan Tebet Timur.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 429
Cukup Jelas.
Pasal 430
Cukup Jelas.
Pasal 431
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada
Saluran Tebet Timur di Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai
Selatan, Tebet Timur dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran Baru Barat di
Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran
Codetanwira di Kelurahan Menteng Dalam; dan Saluran Tebet Barat di
Kelurahan Tebet Barat
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 511/576
REV.02/DTR/XI/2013
508
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 432
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 433
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan 4 dilaksanakan di ruas
Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Menteng Dalam; Jalan Dr.
Supomo di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Jalan
Tebet Timur dalam 11 di Kelurahan Kebon Baru dan Tebet Timur; Jalan
Asem Baris di kelurahan Kebon Baru; Jalan Casablanka di Kelurahan
Menteng Dalam; Jalan KH. Abdul Syafi’i di Kelurahan Tebet Barat, Tebet
Timur, Kebon Baru, Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai Selatan; Jalan
Sawo Kecik dan Jalan Bukit Duri Selatan di Kelurahan Bukit Duri; dan
Jalan Menara Air 3 di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Manggarai
Selatan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 434
Cukup Jelas.
Pasal 435
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 512/576
REV.02/DTR/XI/2013
509
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 436
Cukup Jelas.
Pasal 437
Cukup Jelas.
Pasal 438
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf fCukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 439
Ayat (1)Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 513/576
REV.02/DTR/XI/2013
510
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 440
Cukup Jelas.
Pasal 441
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Jalan Bekasi Raya dan
Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus
Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan
Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa Halte Bus pada
jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte Busway
pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte Busway
pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan
Cakung Timur; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung
Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo
Gadung, Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman
Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate;
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang
melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, danKelurahan Ujung Menteng.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah
yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang
adalah yang melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo
Gebang.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah
yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;
Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui
Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah
yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang
melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat
dan Kelurahan Cakung Timur.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Setu adalah yang
melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan
Kelurahan Ujung Menteng.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Rawamangun
adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat,
Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.
Huruf b
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 514/576
REV.02/DTR/XI/2013
511
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa:
a. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat,
Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-
Pulogebang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Cakung,
dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate;Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat,
Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung
Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur,
Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke
jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari
jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate,
jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar Sutet Pulo
Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulogebang,
dan jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan
Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:
a. pelebaran jalan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Bekasi Raya,
Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan
Rajiman Widyodiningrat, Kelurahan Pulo Gebang pada jalan Ruas
Jalan Palad, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Swadaya; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll
Cacing di Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Toll Cacing sampai
dengan batas DKI di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan
Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung
Drain ke jl. Sultan Hamengkubuwono 9 di Kelurahan Cakung Barat,
jalan inspeksi Kali Bekasi Tengah di Kelurahan Cakung Barat, jalan
penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di
Kelurahan Cakung Timur, jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Pulo
Gebang di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. JORR
Pulo Gebang ke jl. Palad (jl. Rawa Kuning) di Kelurahan Pulo
Gebang, dan jalan penghubung dari jl.Jatinegara Lio ke JORR E2 di
Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Jatinegara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari pada ruas di
Jalan Pulo Lentut dan Jalan Swadaya di Kelurahan Rawa Terate; Jalan
Penggilingan, Taman Pulo Gebang, Rasamala Elok, Boulevard Raya dan
Jalan Jeunjing Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Kayu Tinggi,
Taman Pulo Gebang, Inspeksi Saluran, Kayu Putih dan Jalan Tambun
Selatan di Kelurahan Cakung Timur; Jalan Anyelir, Pulo Gadung Rawa
Terate, Pulau Sangiang dan Jalan PGJ di Kelurahan Ujung Menteng;Jalan Cakung Pulo Gebang, Komarudin, Gebang Kirana Tengah, Pulau
Jawa dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Pulo Lio,
Tambun Ranggas, Rawa Sumur Barat, Pulo Buaran 3, Pulo Buaran 2,
Rawa Gelam 5 dan Jalan Pulo Ayang di Kelurahan Jatinegara; Jalan
Tipar Cakung di Kelurahan Cakung Barat; dan Jalan Pulo Gebang di
Kelurahan Ujung Menteng.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir
Timur; Kali Cakung, dan Kali Petukangan, dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 515/576
REV.02/DTR/XI/2013
512
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Cakung Barat, Cakung Timur, Rawa Terate, Jatinegara, Penggilingan,
Pulogebang, dan Kelurahan Ujung Menteng;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukanpada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada Kawasan Cakung di Kelurahan Pulogebang dan
Kawasan Pulogebang di Kelurahan Pulogebang;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Rawa
Udang, Jalan Pulo Gadung di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Pulau
Bangka, Jati 1, Stasiun Cakung, Cakung Pulo Gebang, Rawa Kuning,
Warga Bakti, Rawa Bebek dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang;
Jalan Penggilingan, Marzuki 1, Marzuki 2, Pulo Buaran 4, Amalia,
Kebun Raya, Bona, Makmun, Bulovera Raya dan Jalan Eboni Elok di
Kelurahan Penggilingan; Jalan Pulo Ayang, Pulo Buaran, Pulo
Kambing 2, Jatinegara Lio 1, Rawa Gatel, Rawa Sumur 4, Bekasi
Raya dan Jalan Dr. KRT. Wadjiman Widyodiningrat di Kelurahan
Jatinegara; pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain
dan Kanal Banjir Timur, Jalan Gebang Mutiara dan Jalan Cakung
Industri Selatan.1 di Kelurahan Cakung Timur; dan Jalan Pulo
Gebang, Edelweise, Gladiol, Palapa, Sukara, Arun Raya, Flamboyan 2
dan Jalan Tanah Malaka Bulag di Kelurahan Ujung menteng;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan
barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Tol Cakung Cilincing di
Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatinegara pada jalan
Radjiman Widyodiningrat, Rawa Sumur 4, Pengarengan, Pulo Buaran 1,
Taruna, Taruna 1, Jatinegara Lio, Jatinegara Lio 1, Gas, Gas 1, Martil,
Pahat, Swadaya dan Jalan Pasar Klender; di Kelurahan Penggilingan
pada jalan Penggilingan, Sentra Primer Timur, Komaruddin, Merpati,
Hasan, Bona, Marzuki, Marzuki 1, Marzuki 2, Marzuki 4, Taman Sari 1,
Taman Sari 2, Taman Sari 3, Taman Sari 4, Taman Sari 5, Taman Sari 6,
Taman Sari 7, Taman Sari 8, Gunung Pangrango, Jeunjing Elok, Rengas
Elok, Pinus Elok dan Jalan Jati Elok; di Kelurahan Pulogebang pada
jalan Doktor Sumarno, Stasiun Cakung, Pulogebang, Warga Bakti,
Masnaga raya, P. Komarudin, Cemara, Cemani, Pala, Kenari, Kopi, Lada
dan Jalan Mutiara; di Kelurahan Ujung Menteng pada jalan Tanjakan
AURI, Menteng Niaga, Satria Raya, Angkasa, Ujung Menteng,Metropolitan, Pulogebang dan Jalan Palad; di Kelurahan Cakung Timur
pada jalan Inspeksi Kayu Tinggi, Kayu Tinggi, dan Jalan Balai Rakyat; di
Kelurahan Rawa Terate pada jalan Tipar Cakung dan Jalan Penggilingan
di Kelurahan Cakung Barat; Jalan Radjiman Widyodiningrat, Pulo
Gadung dan Jalan Swadaya; di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng,
Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan
Bekasi Raya; di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Penggilingan pada
jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan
Cakung Barat pada jalan Cakung Cilincing Raya.
Ayat (3)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 517/576
REV.02/DTR/XI/2013
514
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 444
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:
a. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate;
b. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat;
c. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur;
d. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
e. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
f. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara;
g. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan
h. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di
Kecamatan Cakung::
a. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
b. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
c. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;
d. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;
e. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan
f. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf hCukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 445
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 518/576
REV.02/DTR/XI/2013
515
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 446
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
a. zona layanan nomor 9 (sembilan) melayani Kelurahan Cakung Barat,
Ujung Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan Cakung Timur; dan
b. pada zona layanan nomor 10 (sepuluh) melayani Kelurahan Pulo
Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 447
Cukup Jelas.
Pasal 448
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 449
Cukup Jelas.
Pasal 450
Cukup Jelas.
Pasal 451
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 520/576
REV.02/DTR/XI/2013
517
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran jalan di Kelurahan Ceger dan Kelurahan Bambu Apus
pada jalan Mabes Hankam; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan
Pondok Gede Raya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Rangon pada
jalan Raya Pondok Rangon, Munjul Raya, Pondok Rangon, Pondok
Rangon Barat, Cilangkap Baru, dan Jalan Kramat Ganceng; di Kelurahan
Cilangkap pada jalan Raya Hankam, Cilangkap Raya, Munjul Raya,
Cilangkap Baru, Cipayung Raya, Hankam Cilangkap, dan Jalan Malaka;
di Kelurahan Munjul pada jalan Lapangan Tembak, Munjul Raya, dan
Jalan Malaka; di Kelurahan Setu pada jalan Cipayung Raya, Bambu
Apus, Hankam, Setu Raya, dan Jalan Rawa Binong; di Kelurahan Ceger
pada jalan Bambu Apus, Bina Marga, Ceger Raya, dan Jalan
TB.Simatupang; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Bambu Apus,
Hankam, dan Jalan Setu Raya; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan
Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya di Kelurahan Bambu Apus;
Jalan Rawa Binong, Manunggal 17, Lubang Buaya, dan Jalan TMII Pintu
2.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter dan Kali
Cilangkap, danb. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan
Lubang Buaya, Setu, Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung,
Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan pada
jalan TMII Pintu 2, Lubang Buaya, Sadar, Al Baidho, Balang, Swadaya,
Garuda, Ampel, dan Jalan SPG 7 Lubang Buaya; di Kelurahan Ceger
pada jalan TMII Pintu 2, dan Jalan Gempo; di Kelurahan Bambu Apus
pada jalan Halim, Bambu Petung, Bambu Hitam, Bambu Wulung,
SMIK, Budi Murni 3, Panti Asuhan, Panti Asuhan (depsos), Gempo,
Mini 1 (setu), Mini 2, dan Jalan TMII; di Kelurahan Cipayung pada
jalan Bambu Petung, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Hankam, di
Kelurahan Setu; Jalan Bambu Petung, Cipayung, Budi Murni 3,
Mandor Hasan, Masjid Ceger, Budi Murni 2, Budi Murni, Pamudin,
Bekhman, dan Jalan Panti Asuhan; di Kelurahan Pondok Rangon pada jalan Cilangkap Baru, dan Jalan Jambore; dan di Kelurahan Cilagkap
pada jalan Dalang di Kelurahan Munjul; Jalan Malaka, Asyafiyah,
Hankam, dan Jalan Cilangkap Baru;penyediaan prasarana parkir
perpindahan moda ( park and ride) terdapat pada jalan Kampung
Rambutan di Kelurahan Ceger.
Huruf g
pengembangan sistem angkutan barang diarahkan pada jalan Tol
Jagorawi di Kelurahan Ceger, Cipayung dan Kelurahan Setu.
Huruf h
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 521/576
REV.02/DTR/XI/2013
518
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan
SPG 7, Langgar, Kramat Pang Syarif, Swakarsa, Yusufyah, Bacang,
Swadaya, Gorda, Gardu, Munduh, Taman Mini Pintu 1, Makmur, dan
Jalan Cemara; di Kelurahan Setu pada jalan Setu Raya, Mabes Hankam,
Puskesmas, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Bambu Apus; di KelurahanBambu Apus pada jalan Mabes Hankam, Mini 1, Nusa Indah, Bambu
Apus, Gebang Sari, Palem Kartika, Bambu Kuning Timur 2, Gempol dan
Jalan Bambu Kuning Timur; di Kelurahan Ceger pada jalan Mabes
Hankam, Makmur, Rawa Segaran, Nangka, Ceger Raya, Rambo, Haji
Sinun, dan Jalan Area Taman Mini.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 455Cukup Jelas.
Pasal 456
Cukup Jelas.
Pasal 457
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:
a. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger;
b. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu
Apus,
c. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan
Setu;
d. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa Waduk Cilangkap Kebon Bibit di
Kelurahan Cilangkap;
e. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan
Munjul; danf. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangon
Huruf c
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan
Cipayung:
a. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger;
b. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan
Bambu Apus;
c. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon;
d. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 522/576
REV.02/DTR/XI/2013
519
e. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa
TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan
f. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di
Kelurahan Munjul.
Huruf dCukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 458
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 459
Cukup Jelas.
Pasal 460
Cukup Jelas.
Pasal 461
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 462
Cukup Jelas.
Pasal 463
Cukup Jelas.
Pasal 464
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 523/576
REV.02/DTR/XI/2013
520
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf dCukup Jelas.
Hurufe
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 465
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf bPembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 466
Cukup Jelas.
Pasal 467
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rambutan:
Halte Harapan Bunda, Flyover Raya Bogor, Jembatan Barudi, Tanah
Merdeka, dan Halte Terminal Kampung Rambutan.
Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu-Kampung
Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan
Susukan.
Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang
melalui Kelurahan Rambutan.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui
Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 525/576
REV.02/DTR/XI/2013
522
Rambutan, Susukan, dan Kelurahan Ciracas pada jalan Pule; dan di
Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pekayon pada jalan Kiwi Raya;
Huruf f
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rambutan pada jalanBogor Raya, BHP Raya, TB. Simatupang, Bungur, Penganten, Mastrip
H.Sabar, H.Jenin, Bumi Harapan Raya, H.Mohayang dan jalan Tanah
Merdeka; di Kelurahan Susukan pada ruas Jalan Pembina, Tanah
Merdeka, TB.Simatupang, Bogor Raya, Makmur 2, Suci, H.Baping,
H.Jusin, Regalia, H.Saibun, Masjid Ciracas, dan jalan Masjid; dan di
Kelurahan Ciracas pada jalan Poncol, Juki, Bogor Raya, Ciracas Raya,
Komplek Polri Ciracas, dan jalan Mustika Ratu
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 468
Cukup Jelas.
Pasal 469
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
penyediaan CCTV dan internet nirkabel di ruang publik di setiap
kelurahan.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 470
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di:
a. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas;
b. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan
c. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 526/576
REV.02/DTR/XI/2013
523
d. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan
e. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 471
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 472
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 13 dan 14 dilaksanakan di ruas Jalan
Tanah Merdeka, Bungur, Pengantin, Mahakam dan Jalan Bogor Raya di
Kelurahan Rambutan, jalan TB. Simatupang, Tanah Merdeka, Bogor
Raya, Makmur 2, Suci dan jalan H.Baping di Kelurahan Susukan, jalan
H.Saibun, H.Baping, Poncol, H. J’ih Ali, Penganten Ali, Ciracas
Cipayung, Centek X, Ciracas Raya, Mustika Ratu, dan jalan Raya Bogor
di Kelurahan Ciracas, jalan Kampung Baru, FKP Kelapa Dua Wetan, dan
jalan Manunggal di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, jalan Taruna Jaya,
Bulak Sirih, Jambore, Cibubur Indah 2, Temulawak 2, dan jalan
Madrasah di Kelurahan Cibubur;.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 473
Cukup Jelas.
Pasal 474
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 527/576
REV.02/DTR/XI/2013
524
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 475
Cukup Jelas.
Pasal 476
Cukup Jelas.
Pasal 477
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf fCukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 478
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 479
Cukup Jelas.
Pasal 480
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 529/576
REV.02/DTR/XI/2013
526
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa:
a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Haji Miran,
Jalan Pondok Kelapa Raya; di Kelurahan Klender pada jalan Duren
Sawit Raya; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pondok Bambu
Batas, Sawah Barat, Wijaya Kusuma, mesjid Al-wusto, TL.Mandar,Rajawali, Cipinang Muara, Poncol Raya, Teluk Mandar, Kejaksaan,
Gading Raya, Bambu Mas Raya, dan Jalan Pondok Bambu Asri
Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba
Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya,
Selat Makasar, Laut Arafuru, Sawah Barat, Laut Banda, Pendidikan,
Laut Banda, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, Haji Dahlan, Rawa
Domba, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Duren Sawit Baru; di Kelurahan
Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Kelapa
Kuning Raya, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa
Kuning Raya; dan di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih
Raya; dan
b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kali Malang ke jl.Raden lnten
2 di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu; jalan
penghubung jl.l Gusti Ngurah Rai - jl.Kali Malang - Toll Cikampek di
Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Klender; jalan
penghubung dari jl. Sejajar Sisi Selatan BKT sampai dengan jl.
H.Naman di Kelurahan Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan
Pondok Kelapa; serta jalan penghubung dari jl.Pondok Kelapa Raya
s/d jl.H.Naman di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok
Kelapa.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, Kalimalang,
Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, dan Kali Kramat; dan
b. pengembangan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan
jalan sejajar dari Jalan Bekasi Raya sampai Jalan Penggilingan,
Lingkar Kantor Walikota Jakarta Timur, sisi selatan Kanal Banjir Timur
dan Jalan Bekasi Raya sampai batas DKI Jakarta atau sejajar Rel KA
Sisi Utara Jalan Raya Bekasi; Jalan Pahlawan Revolusi sampai Jalan
Raden Inten, Jalan Teluk Samudra, Haji Dongol, Teluk Samudra,
Bambu Mas Utara, Inpeksi Saluran Air, dari Jalan Haji Naman sampai
dengan Jalan Raden Inten, Jalan Buaran Indah Raya, Mesjid Al-wusto,
dan Jalan Tegal Amba di Kelurahan Duren Sawit; Jalan Taruna,
Bambu Mas Utara, Jati Waringin, Mesjid Al-wusto, Kelapa Hijau,
Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dan Jalan Pondok Bambu di
Kelurahan Pondok Bambu; Jalan Kelapa Hijau, Permata Timur Raya,
Curug, Kelapa Kuning Raya, Jembatan Lampir, SMA KAPIN, Inpeksi
Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Kopyor 6, Kanur, KLP
kuning 4, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dari Jalan Haji
Naman sampai dengan Jl. Raden Inten di Kelurahan Pondok Kelapa;
Jalan Buaran 2, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, JalanPahlawan, dan Jalan Pertanian di Kelurahan Klender.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duren
Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya
Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Laut
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 530/576
REV.02/DTR/XI/2013
527
Banda, Pendidikan, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, dan Jalan Haji
Dahlan; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Inspeksi Saluran Air
Kalimalang, Jend.Basuki, Rajawali, Cipinang Muara, Teluk Mandar,
Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, Pondok Bambu Asri
Raya, Jalan Pondok Bambu Batas, dan Jalan Basuki Rahmat; di
Kelurahan Malaka Sari pada jalan Teratai Putih Raya di KelurahanMalaka Jaya; Jalan RS. Soekanto; di Kelurahan Duren Sawit pada
jalan Swadaya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Bintara Raya,
Pondok Kopi Raya, dan Jalan Robusta; di Kelurahan Pondok Kopi
pada jalan Pondok Kelapa Raya, dan Jalan Haji Miran; di Kelurahan
Klender pada jalan Duren Sawit Raya, dan Jalan Pahlawan Revolusi;
di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin,
Jembatan Lampir, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan
Kelapa Kuning Raya; di Kelurahan Duren Sawit, dan Kelurahan
Pondok Kelapa pada jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Duren Sawit,
Klender dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan Buaran, dan Jalan
Buaran Indah Raya; di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya,
dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I Gusti Ngurah Rai; di
Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan
Kolonel Sugiono; di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan
Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Soekanto; di Kelurahan Klender
dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi; di
Kelurahan Malaka Jaya, Klender, dan Kelurahan Malaka Sari pada
jalan I. Gusti Ngurah rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan
Duren Sawit pada jalan Sawah Barat; dan di Kelurahan Duren Sawit
dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Mesjid Al-Wusto.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Klender pada jalan Balai
Rakyat, Pahlawan Revolusi, Cipinang Muara 2, 3, Pahlawan Revolusi,
Masjid Tanah, Madrasah, Buaran 3, Taman Buaran, Buaran Permai 1,
Buaran Indah 2, Duren Sawit Raya, Kapok 3, Buaran Permai 2, Buaran
Permai 4, Buaran Sakti 4, Taman Buaran 1, Buaran Perkasa, Taman
Buaran Dalam 1, Buaran Megah 1, Kapuk Bulak Barat 8, Pertanian,
Kapuk Buluk Barat 6, Taman Buaran Dalam 1, I. dan Jalan Gusti Ngurah
Rai; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan Malaka 4, Seruni, Cempaka 9,
Cempaka 8, Cempaka 7, Cempaka 6, Cempaka 4, Cempaka 2,
Cempaka 3, Jalan Cempaka 1, Seruni, Delima, Delima 2, 4, Delima 3,
Delima 1, Delima 2, Delima 4, Teratai Putih, Melati Raya, Anggrek 9,
Anggrek Raya, Melat 3, Melat 4, Melat 5,Melati 6, Melati Raya, I. Gusti
Ngurah Rai, Buaran Indah Raya, dan Jalan Teratai Putih Raya; di
Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya, Nusa Indah 6,
Nusa Idah 4, Nusa Indah 6, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, Nusa Indah 1,
Nusa Indah 7, dan Jalan Dahlia Raya; di Kelurahan Pondok Kopi pada
jalan Pondok Kopi 9, Pondok Kopi 4, Pondok Kopi 2, Pondok Kopi 3,
Pondok Kopi 6, Pondok Kopi 1, Pondok Kopi 2, Mawar Merah Raya,
Pondok Kopi Indah 1, Pondok Kopi Timur, Pondok Kopi Raya, NusaIndah 7, Penggilingan, I. Gusti Ngurah Rai, Malaka Hijau 1, dan Jalan
Teratai Putih Raya; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Cendil,
Jembatan Lampir, Pratama, Pondok Kelapa, Pondok Kelapa Timur, SMA
Kapin, Manggar 5, Namgka, PDK Kelapa Raya, Manggar 6, Manggar 6A,
Manggar 6B, Manggar 6A, Manggar 7, Inspensi Saluran Air Kalimalan,
Lidi, Manggar 6A, Manggar 6C, Manggar 1D, PD Kelpa, Janur, Janur 2,
Cengkir, Sawit 8, Janur 3, Sawit, Kopyor 9, Kopyor 10, Kelapa Hijau 7,
Kelapa Hijau 8, Kopyor 12, Tempurung, Cengkir 2A, Cengkir 1B, PD.
Kelapa Barat 3, Kelapa Kopyor 1, Kelapa Hijau 4, Kelapa Hijau 5, Kelapa
Hijau 6, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Kuning 3, Kelapa Hijau 1, Kopyor
10, Kopyor 11, Kopyor 3, Manggar 1, Manggar 2B, Manggar 2F,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 531/576
REV.02/DTR/XI/2013
528
Manggar 4, Manggar 5, Nyiur 6, Taman Malaka Barat 1, dan Jalan Indah
Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Inspeksi Saluran Air
Kalimalan, Buaran Indah Raya, Haji Dahlan, Kavling Agraria, Rawa
Domba, Mesjid Al Wusto, Taman Duren Sawit, Haji Dogol, Kelapa
Kuning Raya, Swadaya, Pendidikan 5, Pendidikan Raya 1, Pendidikan 4,
Pendidikan 3, Pendidikan 2, Pendidikan Raya 1, Kol Sugiono, dan JalanCobra 1; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada ruas Jalan Jatiaringin,
Mesjid Al. Wusto, Pahlawan Revolusi, Poncol Jaya, TL. Palu, PD. Bambu
Atas, Pinang Nawatengan, Kejaksaan 1, Inspeksi Saluran Kalimalan,
Pondok Bambu 3, Kejaksaan 4, Taruna, Cendrawasih, Pondok Bambu
Asri Selatan 4, Kepodang, Rajawali, Perkutut, Utama 4, Haji Kamad,
Kutilang, Pahlawan Revolusi, Poksai, Kanwil Tanjung Priok, Surabaya,
Tanjung Balai Karimun, Semarang, Kenari, Semarang, Palembang,
Banjarmasin, Merak, Kanwil Belawan, Tanjung Balai Karimun, Pondok
Bambu Asri Selatan, Pelikan, Pipit, Murai, Penas,Kol Sugiono, Melati
Bakti, Komp Auri, Jend Basuki Rahmat, Mesjid Abidin, Amal, Amal 2,
Balai Rakyat 3, balai Rakyat 1, dan Jalan Gotong Royong.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit adalah:
a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Timur – Barat (II)
melalui Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit dan
Kelurahan Pondok Kelapa;
b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada
Stasiun Klender Baru di Kelurahan Pondok Kopi, Stasiun Buaran di
Kelurahan Malaka Sari, Stasiun Klender di Kelurahan Klender; danc. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada jalan Kolonel
Soegiono di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit; Jalan
I Gusti Ngurahrai di Kelurahan Klender, Kelurahan Malaka Sari,
Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 481
Cukup Jelas.
Pasal 482
Cukup Jelas.
Pasal 483
Cukup Jelas.
Pasal 484
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 532/576
REV.02/DTR/XI/2013
529
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 485
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 10 dan 13 dilaksanakan di ruas Jalan
Pahlawan Revolusi, I. Gusti Ngurah Rai, Raden Inten 2, Buaran Raya,
Duren Sawit Raya di Kelurahan Klender; Jalan I. Gusti Ngurah Rai,
Wijaya Kusuma dan Jalan Teratai Putih di kelurahan Malaka Sari; Jalan
I. Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Pondok Kelapa Raya dan Jalan
Teratai Putih di kelurahan Malaka Jaya; Jalan Pondok Kelapa Raya di
Kelurahan Pondok Kopi; Jalan Pondok Kelapa Raya, Kalimalang, Kelapa
Kuning, dan Jalan Curug di Kelurahan Pondok Kelapa; Jalan kalimalang,
Raden Inten 2, Rawa Domba, Taman Duren Sawit, Laut Banda, Laut
Arafuru, Swadaya, dan Jalan Pendidikan di Kelurahan Duren Sawit;
Jalan Kalimalang, Pondok Bambu Atas, Pahlawan Revolusi, Kejaksaan,Mesjid Alwustho dan Jalan Murai di Kelurahan Pondok Bambu.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 486
Cukup Jelas.
Pasal 487
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 488
Cukup Jelas.
Pasal 489Cukup Jelas.
Pasal 490
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 533/576
REV.02/DTR/XI/2013
530
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 491
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 492
Cukup Jelas.
Pasal 493
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Bidara Cina:
Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte
Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar
Utara: Halte BNN di Kelurahan Cipinang Campedak; Kelurahan PedatiPrumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang
Campedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang
Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina
dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan
Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di
Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo; di Kelurahan
Cipinang Besar Utara: Halte Cipinang di Kelurahan Cipinang Muara;
Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Rawa
Bunga: Halte Fly Over Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan
Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan
Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 534/576
REV.02/DTR/XI/2013
531
Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan
Kampung Melayu Besar.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang
melalui Kelurahan Bali Mester.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung rambutan
adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina.
Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui
Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Campedak.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Cipinang Campedak, Cipinang Besar Selatan,
Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah
yang melalui Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara,
dan Kelurahan Cipinang Muara.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang
melalui Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Campedak, Cipinang Besar
Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung melayu-Tanah Abang adalah
yang melalui Kelurahan Kampung Melayu.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Bekasi, Bantar
Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga,
Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan
Kampung Melayu pada jalan tol Jalan Kemayoran – Kampung Melayu; di
Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang
Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung
Melayu – Bekasi; di Kelurahan Bali Mester, Bidara Cina, dan Kelurahan
Kampung Melayu pada ruas Jalan Kampung Melayu – Duri Pulo; di
Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak pada ruas
jalan arteri primer melalui ruas Jalan MT Haryono; dan di Kelurahan
Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak dan
Kelurahan Rawa Bunga pada jalan DI Panjaitan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa:c. pelebaran jalan di Kelurahan Bidara Cina pada jalan Oto Iskandar
Dinata dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Kampung
Melayu dan Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Barat; di
Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Timur dan Jalan
Matraman Raya; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan
Bekasi Timur Raya; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan I Gusti
Ngurah Rai dan Jenderal Basuki Rahmat; dan di Kelurahan Rawa
Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya; dan
d. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke
jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Cipinang Muara dan Cipinang Besar
Selatan; serta jalan penghubung dari jl.Mayjen DI Pandjaitan ke jl.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 535/576
REV.02/DTR/XI/2013
532
Pahlawan Revolusi di Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan
Cipinang Besar Selatan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalanPedati Raya; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Kebon Nanas,
Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto
Iskandar 3, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan,
Otista, Otto Iskandar DInata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2,
Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1,
Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata; di Kelurahan Cipinang
Muara pada jalan Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang
Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1,
Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang
Indah, Jalan Cipinang Latihan, Jalan Bekasi timur Raya, Jalan Mulya
Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya; di Kelurahan Bidara Cina
pada jalan Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan
Kampung Melayu; dan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan
Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, Kali
Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Cipinang, dan Kali Baru,
dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di KelurahanKampung Melayu, Balimester, Rawabunga, Cipinang Besar Utara,
Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, dan
Kelurahan Bidara Cina.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada kawasan Kampung Melayu di Kelurahan Balimester;
b. parkir di badan jalan (on street parking) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan
Balimester pada jalan Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara
Timur, Otto Iskandar, Kampung Melayu Besar, Jatinegara Timur 1,
Bekasi Raya, Bukit Duri Utara, Kampung Melayu, Pedata, Jati Negara
Timur, dan Jalan Jatinegara Timur 2; di Kelurahan Cipinang Besar
Selatan pada jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Duri Utara di
Kelurahan Kampung Melayu; Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kali
Malang, D.I.Panjaitan, Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata,
dan Jalan Kampung Melayu di Kelurahan Bidara Cina; Jalan KebonNanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3; di Kelurahan Cipinang
Cempedak pada jalan Jenderal D.I Panjaitan, Halim Perdana Kusuma,
D.I.Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, Kebon Nanas, Cawang Baru,
Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3,
Cawang Baru Tengah, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah
Manisan, Jalan Otista, Otto Iskandar DInata 3, Cawang Baru 1,
Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata,
Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata ;
di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Barat Raya,
D.I.Panjaitan, Pedati Raya, Jatinegara Timur 2, dan Jalan Jatinegara
Timur 4 di Kelurahan Rawa Bunga; Jalan Bekasi Timur Raya, dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 536/576
REV.02/DTR/XI/2013
533
Jalan D.I.Panjaitan; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Jend
Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi
Timur Raya, I.Gusti Ngurah Rai, Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang
Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah,
Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1,
Majalah, Cipinang Indah, Cipinang Latihan, Bekasi timur Raya, MulyaJaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kampung Melayu pada
jalan Permata, Permata 1, Permata 2, Bukit Duri Utara, Kebon Pala 1,
Kebon Pala 2, Kebon Pala 3, Jatinegara Barat, dan Jalan Kampung
Melayu Besar; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Berlian, Oto Iskandar
Dinata, Otista 4, dan Jalan MT Haryono di Kelurahan Bidara Cina, Jalan
Urip Sumoharjo, Kemuning, Matraman Raya, Jatinegara Barat,
Jatinegara Timur, Jatinegara Barat 3, Jatinegara Barat 4, Kampung
Melayu Besar, Wedana, dan Jalan Kampung Melayu; di Kelurahan Rawa
Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya, Jatinegara Timur, Bekasi Timur 2,
Bekasi Timur 3, Bekasi Timur 8, Bekasi Timur 9, Bekasi Timur 17,
Jatinegara Timur 2, Bekasi Timur 4, Masjid Jatinegara, DI Panjaitan
Bekasi Timur 2, Warung Asem, Kober, Jatinegara Timur 4, Caringin, dan
Jalan Kober Kecil; di Kelurahan Cipinang Campedak pada jalan DI
Panjaitan, Asuransi, Asuransi 1, Oto Iskandar Dinata 3, Panti Asuhan,
Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas Selatan 1, Kebon Nanas
Selatan 2, Komplek 1, Komplek 2, Komplek 3, Komplek 4, Komplek 7,
Komplek 8, Komplek 10, Komplek 11, Komplek 14, Cipinang Campedak3, Cipinang Campedak 4, Cawang Baru Barat, Swadaya 1, Cawang Baru
Utara, Cawang Baru, Madrasah 1, Madrasah 2, Biru Laut 1, Biru Laut 2,
Biru Laut 3, Biru Laut 4, Biru Laut 5, Biru Laut 6, Biru Laut 7, Biru Laut 8,
Biru Laut 9, Biru Laut 10, MT Haryono, DI Panjaitan, Hijau Daun 1, Hijau
Daun 2, Hijau Daun 3, Hijau Daun 4, Merah Delima, Merah Delima 1,
Merah Delima 2, dan Jalan Tanah Manisan; di Kelurahan Cipinang Besar
Utara pada jalan Bekasi Timur Raya, DI Panjaitan, Bekasi Timur,
Swadaya, Cipinang Latihan, dan Jalan Cipinang Jaya; dan di Kelurahan
Cipinang Muara pada jalan Kalimalang, DI Panjaitan, dan Pancawarga 1
di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya,
Cipinang Lontar, Pancawarga, Kesadanan, dan Jalan Indah 1.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara adalah:
a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Barat –Timur
terdapat pada Kelurahan Bidaracina dan Kelurahan Cipinang
Cempedak;
b. rencana pengembangan jaringan LRT terdapat pada jalan Matraman
Raya di Kelurahan Bidara Cina Balimester dan Kelurahan Kampung
Melayu;c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan
Rawa Bunga;
d. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di
Stasiun Jatinegara dan Stasiun Cipinang di Kelurahan Rawa Bunga,
dan Kelurahan Cipinang Besar Utara; dan
e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas –
Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan
Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata
yang melewati Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass
di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 537/576
REV.02/DTR/XI/2013
534
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 494
Cukup Jelas.
Pasal 495
Cukup Jelas.
Pasal 496
Cukup Jelas.
Pasal 497
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untukmencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 498
Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off site)
dengan zona layanan nomor 10 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas
Jalan Cipinang Jaya di Kelurahan Bekasi Timur Raya di Kelurahan
Cipinang Besar Utara; Jalan Kampung Melayu Besar di Kelurahan Rawa
Bunga, Bali Mester, dan Kelurahan Kampung Melayu; Jalan I Gusti
Ngurah Rai di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan DI Panjaitan di
Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;Jalan Otista di Kelurahan Bidara Cina; Jalan Otista 3 dan Jalan Cawang
Baru Tengah di Kelurahan Cipinang Cempedak; Jalan Kebon Nanas di
Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Besar
Muara; Jalan Cipinang Indah di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan
Kalimalang di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan
Cipinang Muara; dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan Bali Mester.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 499
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 538/576
REV.02/DTR/XI/2013
535
Cukup Jelas.
Pasal 500
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 501
Cukup Jelas.
Pasal 502
Cukup Jelas.
Pasal 503
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 504
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 505
Cukup Jelas.
Pasal 506
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 539/576
REV.02/DTR/XI/2013
536
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cawang: Halte
BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung;
Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte
Busway pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: HaltePasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar
Induk Kramat Jati.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan
adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Kramat
Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah.
Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui
Kelurahan Cawang, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung
Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang
melalui Kelurahan Cawang.
Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang
melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.
Huruf bYang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan ruas Jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat
Jati, dan Kelurahan Dukuh: Jalan Tol Jagorawi; Kelurahan Cawang:
Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT Haryono; Kelurahan Cawang
dan Kelurahan Cililitan: Jalan Meyjen Sutoyo; dan di Kelurahan Cililitan,
Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor
Raya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Dukuh : jalan Pondok Gede
Raya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kramat Jati: Jalan Kerja
Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu
Ampera, Jalan Msj Condet, Jalan Batu Jambrut, Jalan Condet raya;
Kelurahan Cililitan: Jalan Kerja Bakti, Kali Bata, Cililitan Besar, Condet
Raya, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kalibata; dan di Kelurahan KampungTengah: Jalan Bayu Ampera.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini
dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali
Baru Timur, dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cawang,
Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Balekambang, Kampung Tengah,
dan Kelurahan Dukuh.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 541/576
REV.02/DTR/XI/2013
538
Kelurahan Cililitan; Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cililitan, Dukuh, dan
Kelurahan Kramat Jati; dan Jalan Bogor Raya di Kelurahan Batu Ampar,
Kampung Tengah, dan Kelurahan Kramat Jati.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 509
Cukup Jelas.
Pasal 510
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus
milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)Cukup Jelas.
Pasal 511
Cukup Jelas.
Pasal 512
Cukup Jelas.
Pasal 513
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 514
Cukup Jelas.
Pasal 515Cukup Jelas.
Pasal 516
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 542/576
REV.02/DTR/XI/2013
539
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 517
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 518
Cukup Jelas.
Pasal 519
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinang Ranti:
Halte Taman Mini dan Halte Pinang Ranti; Kelurahan Cipinang Melayu:
halte busway di Jalan Jatiwiringin; Kelurahan Pinang Ranti: Jalan
Hankam; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Venus; Kelurahan
Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Pondok
Gede Raya; dan di Kelurahan Kebon Pala dan Kelurahan Halim Perdana
Kusuma: Jalan Halim Perdana Kusuma.
Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui
Kelurahan Pinang Ranti.
Yang dimaksud dengan koridor Cililitan - Terminal Tanjung Priok adalah
yang melalui Kelurahan Kebon Pala.
Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang
melalui Kelurahan Kebon Pala.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 543/576
REV.02/DTR/XI/2013
540
Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah
yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu.
Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang
adalah yang melalui Kelurahan Pinang Ranti.
Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta
adalah yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan
Kebon Pala.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu
dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek;
Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol
Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma
dan Jalan Mayjend. Sutoyo.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Hankam,
dan Jalan TMII Pintu I (Hankam); Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, dan
Kelurahan Lubang Buaya: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Kebon
Pala: Jalan Raya Halim Perdana Kusuma; dan di Kelurahan Cipinang
Melayu: Jalan Jatiwaringin.
Huruf dYang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan
TMII Pintu 2 dan Jalan Bakodau; Kelurahan Makasar: Jalan Kerja Bakti,
Squadron, Cipinang Asem, Cililitan Besar, dan Jalan Halim Golf Course;
Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Rajawali Baru, Maphilindo,
Trikora, Rajawali Raya Jalan Squadron, Komodor Halim Perdana
Kusuma, dan Jalan Venus; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Wisma
Haji, Cililitan Besar, Jengki, Nusa Indah, Delima, Permata dan Jalan
Cipinang Asem.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Buaran, Kali Cipinang,
dan Kali Malang, dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cipinang
Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan
Kelurahan Pinang Ranti.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan/atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer
terdapat pada jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Pondok Gede
Raya, Kali Malang dan Jalan arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi; Untuk
kawasan arteri sekunder terdapat pada jalan Jatiwaringin,
Kopatdara/Kopasanda, dan Jalan TMII. Sedangakn untuk kawasan
kolektor primer terdapat pada jalan Squadron, Wisma Haji dan Jalan
Cilitan Besar, Jalan Jengki, Jalan Rajawali Baru, Jalan Maphilindo,
Jalan Trikora dan Jalan Rajawali Raya; Dan untuk Jaringan jalan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 544/576
REV.02/DTR/XI/2013
541
kolektor Kecamatan Makasar yaitu Jalan Cipinang Asem, Jalan Nusa
Indah, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Delima, Jalan Kerja Bakti.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Pinang Ranti:Jalan Bakodau, Barokodam, Hankam, Nirbaya, Pinang Ranti, TMII Pintu
1 (Hankam), dan Jalan TMII Pintu II; Kelurahan Makasar: Jalan Pusdiklat
Depnaker; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Angkasa, Angklung,
Angsana 3, Arimbi, Banowati, Bojowati, Branjangan Raya, Candra,
Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Cendrawasih 3,
Cendrawasih 4, Cendrawasih 5, Cendrawasih 7, Cendrawasih 8,
Cendrawasih 9, Cendrawasih 10, Cendrawasih Baru, Darmata, Drupadi,
Gatot Kaca, Gede, Gemini, Grawasi, Halilintar, Halim Perdana Kusuma,
Jembowati, Kokrosono, Komodor Halim Perdana Kusuma, Kresno,
Kumbokarna, Kumboyono, Larasati, Manuhua, Maphilindo, Marasing,
Mars, Mawuhna, Mokosuli, Nungkulo, Ngatimun, Ontorejo, Padang Golf,
Pelita, Ponco Wolo, Ponto Rejo, Punto Dewo, Rajawali Baru, Sadewo,
Sembodro, Setio Bomo, Suhadi, Sunahiyo, Surtikanti, Surya, Suyubona,
Topan, Udowo, Venus, Waimun, Werkudoro, Angkasa 3, Elang,
Branjangan, Madasing, Suhadi, dan Jalan Angkow; Kelurahan Cipinang
Melayu: Jalan Artileri, Angkutan, Budi, Budi 4, Budi 5, Budi 6, Budi
Harapan, Budi Jaya, Budi Jaya 1, Budi Jaya 3, Damai, Darma, Haji
Sulaiman, Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3, Harapan 4, Harapan 5,
Harapan 6, Infantri, Intendans, Jagur, Jatiwaringin, Kartika Eka Paksi,
Kavileri, Kemajuan, Kesenian, Ki Ageng, Mudur Robin, Panca Warga 1,
Pangkalan Jati 2, Pangkalan Jati 3, Pangkalan Jati 4, Pangkalan Jati 5,Pangkalan Jati 6, Pemanahan, Peralatan, Sulawai 1 Raya, Tarum Barat,
Tol Jakarta – Melayu, Warimba, Wira Bakti, Wira Bakti 2, Wira Bakti 3,
Wira Baraga 5, Wira Darma 2, Wira Darma 4, Wira Jasa, Wira Jati, Wira
Jati 2, Wira Jati 6, Wira Loka IV, Wira Yuda, Wiraloka Baku, Wiraloka II,
Wirayuda 2, Zeni, Manunggal 1, Manunggal 2, Manunggal 3, dan Jalan
Wira Budi; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Cipinang Asem, Jend. DI.
Panjaitan, Kolonel Sutomo, Kolonel Sutomo 3, Masjid Dharul Khaerot,
Perindustrian, Perindustrian 1, Perindustrian 2, dan Jalan Permata;
Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan
Pondok Gede Raya; dan di Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan
Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Trikora.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Makasar adalah:
a. rencana pengembangan jaringan MRT terdapat pada Stasiun
Makasar melalui Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Halim
Perdanakusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu; dan
b. rencana kereta bandara melalui kelurahan Halim Perdana Kusuma
dan Kelurahan Kebon Pala.
c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Cawangmelalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekas – Cikampek
di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma.
Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan
Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 545/576
REV.02/DTR/XI/2013
542
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)Cukup Jelas.
Pasal 520
Cukup Jelas.
Pasal 521
Cukup Jelas.
Pasal 522
Cukup Jelas.
Pasal 523
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 524
Ayat (1)
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) pada jalan Jatiwaringin, Harapan, Budi Jaya, Mesjid,
Pelita, dan Jalan Haji Sulaiman di Kelurahan Cipinang Melayu; Jalan
Lapangan Golf Halim, Hercules, Antonov, Tupolov, Rajawali Baru, dan
Jalan Maphilindo di Kelurahan Halim Perdana Kusuma; Jalan Cipinang
Asem, Jend. D.I. Panjaitan, dan Jalan Gereja di Kelurahan Kebon Pala;
Jalan Pusdiklat Depnaker, Kerja Bakti, dan Jalan Cililitan Besar di
Kelurahan Makasar; Jalan Pondok Gede Raya, dan Jalan Pinang Ranti 2
di Kelurahan Pinang Ranti; Jalan Golf Course, Squadron di Kelurahan
Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Makasar; Jalan Halim Perdana
Kusuma di Kelurahan Kebon Pala dan Kelurahan Halim Perdana
Kusuma; Jalan Permata di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan
Kebon Pala.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 525
Cukup Jelas.
Pasal 526
Ayat (1)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 546/576
REV.02/DTR/XI/2013
543
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 527Cukup Jelas.
Pasal 528
Cukup Jelas.
Pasal 529
Cukup Jelas.
Pasal 530
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 531
Cukup Jelas.
Pasal 532
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Utan Kayu
Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda
Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan
Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet
Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2;
Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan
Kelurahan Pisangan Baru: Halte Fly Over Jatinegara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah
yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan
Kelurahan Utan Kayu Utara.
Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol
adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan
Palmeriam.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan
Utan Kayu Utara.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 547/576
REV.02/DTR/XI/2013
544
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang
adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.
Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar
Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis: jalan tol pada
jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara,
Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer
melalui ruas Jalan Ahmad Yani.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa peningkatan prasarana jalan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan
Matraman Raya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Palmeriam: Jalan
Palmeriam Selatan, Tegalan, Palmeriam Utara, Slamet Riyadi, Kyai
Ahmad Dahlan, Bunga dan Jalan Pramuka Jati; Kelurahan Kebon
Manggis: Jalan Slamet Riyadi; Kelurahan Pisangan Baru: Jalan
Pisangan Baru Utara, Kelapa Sawit, dan Jalan Pisangan Baru Tengah;
Kelurahan Utan Kayu Selatan: Jalan Kelapa Sawit, Pembina Barat,Pandan Raya, Kelapa Sawit, Kayu Manis 7, Kayu Manis Timur, dan
Jalan Kayu Manis Timur; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Kayu Manis 8,
Kayu Manis 4, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah, Kayu Manis
Barat, Kayu Manis 7, Kayu Manis Barat, dan Jalan Pisangan Baru
Tengah; dan Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Kayu Manis Timur, Kayu
Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem, Kelapa Sawit,
Kemuning, Pembina Barat, Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada
pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali
Baru Timur; dan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di
Kelurahan Utan Kayu Utara, Palmerah, Kayu Manis, Utan Kayu Selatan,
Pisangan Baru, dan Kelurahan Kebon Manggis;
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunangedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Jalan
Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa,
Kramat Asem; Kelapa Sawit dan Jalan Kramat Asem di Kelurahan
Utan Kayu Selatan; Jalan Kayu Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu di
Kelurahan Utan Kayu Utara; Jalan Pisangan Baru Utara di Kelurahan
Pisangan Baru; Jalan Tegalan, Kyai Ahmad Dahlan, dan Jalan Bunga
Kelurahan Palmeriam; Jalan Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu
Manis 10 dan Jalan Pisangan Baru Tengah di Kelurahan Kayu Manis;
Jalan Kayu Manis Timur, Kelapa Sawit, Tegalan, Kayu Manis 8, Kayu
Manis 4, Kebon Kelapa, Kyai Ahmad Dahlan, Kramat Asem, Kayu
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 548/576
REV.02/DTR/XI/2013
545
Manis 10, Utan Kayu, Jalan Bunga, Kramat Asem, Pisangan Baru
Utara dan Jalan Pisangan Baru Tengah;
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kebon Manggis:JalanMatraman Raya, Kebon Manggis, Matraman Salemba, Ksatrian, Ksatrian
3, Ksatrian 5, Ksatrian 6, Ksatrian 7, Ksatrian 10, Slamet Riyadi, Slamet
Riyadi 1, dan Jalan Slamet Riyadi 2; Kelurahan Palmeriam: Jalan
Matraman Raya, Pramuka, Penegak, Gugus Depan, Penggalang,
Tegalan, Pembina, Tegalan 1, Palmeriam 3, Palmeriam Selatan, dan
Jalan Bunga 2; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Pramuka, Kayu Manis
Utara, Kayu Manis utara 1, Kayu Manis 1, Kayu Manis 2, Kayu Manis
Timur, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 9, Pisangan Baru Tengah 1,
Pisangan Baru Tengah 2, Pisangan Baru Tengah 3, dan Jalan Kelapa
Sawit; Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Pramuka, Kayu Manis Timur,
Supriyadi, Rambutan, Kayu Ramin, Warijin, Kemuning, Mangga 1,
Mangga, Utan Kayu, Pengayoman, Sirsak, Nanas, Nangka, Mede,
Duren, Wahab, Mundu, Pengayoman Mede, Pengayoman Mede 2, Multi
Karya, Multi Karya 1, Multi Karya 2, Multi Karya 3, dan Jalan Ahmad
Yani; dan di Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Ahmad Yani, Nanas 1,
Asem Gede, Asem Gede 3, Kramat Asem, Pengayoman, Rasamale 2,
Puspa, Puspa 3, Kamper, Kelapa Tinggi, dan Jalan Skip di Kelurahan
Utan Kayu Selatan; Jalan Ahmad Yani, Timur 2, Timur 3, Timur 4, Timur
5, Timur 7, Pisangan Baru Timur, Pisangan Baru Tengah, Pisangan Baru
2, Pisangan Baru 3, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah 1.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian dan/atau
melalui di Kecamatan Matraman adalah:
a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada
Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon
Manggis, dan Kelurahan Kayu Manis;
b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui
Kelurahan Kayu Manis, Kebon Manggis, Palmeriam dan Kelurahan
Pisangan Baru dengan Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam;
dan
c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman
Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan
Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis.
Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 533
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 549/576
REV.02/DTR/XI/2013
546
Pasal 534
Ayat (1)
pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan Kayumanis Barat dan Jalan Pisangan Baru Tengah 1 di
Kelurahan Kayumanis dan Kelurahan Palmeriam, Jalan Ahmad Yani di
Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Utan KayuSelatan, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis dan
Kelurahan Palmeriam, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon
Manggis, Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kayumanis, dan
Kelurahan Utan Kayu Utara.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 535
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
penerapan sistem polder terdapat pada:a. nomor 31 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis;
b. nomor 33 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmerah, Pisangan
Baru dan Kelurahan Kayu Manis;
c. nomor 37 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Kelurahan Pisangan Baru; dan
d. nomor 48 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Kelurahan Kebon Manggis.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas saluran submakro dilakukan
pada di Saluran Pisangan Baru.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf gCukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 536
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 550/576
REV.02/DTR/XI/2013
547
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 537
Ayat (1)
Huruf a
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pisangan Baru,
Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Jalan Pramuka,
Kelapa Sawit, dan Jalan Kayu Manis Timur di Kelurahan Utan Kayu
Utara dan Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jalan Matran Raya Kelurahan
Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.
Huruf b
Cukup Jelas.
Ayat (2)Cukup Jelas.
Pasal 538
Cukup Jelas.
Pasal 539
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 540
Cukup Jelas.
Pasal 541
Cukup Jelas.
Pasal 542Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 551/576
REV.02/DTR/XI/2013
548
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yangdiselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 543
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
.
Pasal 544
Cukup Jelas.
Pasal 545
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gedong: Halte
RS Harapan Bunda dan Halte Flyover Bogor Raya; Kelurahan Gedong,
Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: halte di ruas Jalan Bogor Raya; dan
di Kelurahan Gedong:halte di ruas Jalan Gedong.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan
adalah yang melalui Kelurahan Gedong.
Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah
yang melalui Kelurahan Gedong.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal
Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok
adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan
Pekayon.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa pembangunan di Kelurahan Gedong: jalan tol pada ruas tol
Gedong; dan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon:
peningkatan Jalan Bogor Raya.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 552/576
REV.02/DTR/XI/2013
549
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pekayon: Jalan Baret
Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya;
Kelurahan Gedong: Jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni,
Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: Jalan Jati,Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan
Kalisari: Jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji
Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: Jalan Haji
Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Gongseng, Sungai
Ciliwung, Kali Cijantung, Kali Baru dan Kali Cipinang, dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Gedong,
Cijantung, Baru, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon.
Huruf e
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. parkir di luar badan jalan (off street parking ) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan
Pekayon: pada jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya,
Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: pada jalan Jati,Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan
Condet Raya; Kelurahan Cijantung: pada jalan Jati, Gongseng,
Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari:
pada jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji
Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: pada jalan
Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.
Huruf f
Yang dimaksud dengan angkutan barang dalam ayat ini diarahkan di
Kelurahan Pekayon pada jalan Raya Bogor.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan
Kelurahan Pekayon: Jalan Bogor Raya; Kelurahan Gedong: Jalan H.
Taiman, H. Taiman Barat 1, Trikora, Trikora 2, Trikora 3, Kompleks
Depsos, Jalan Masjid, Kesehatan, Tanjung, Bougenvile, Anyelir, Bekung,
Kaca Piring, Beringin, Buncur, Kenanga, Beringin, Flamboyan, Cempaka,
Johar, Rasam, Rasamala, dan Jalan Jati; dan di Kelurahan Pekayon:
Jalan Asem, Karya Bakti 3, Pule, SLB Pangudi Luhur, Pendidikan 2,
Pendidikan 3, dan Jalan Beringin di Kelurahan Cijantung, Jalan KiwiiRaya, Kalisari, Gandaria, Gandaria 3, dan Jalan CIbubur Raya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk
KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 553/576
REV.02/DTR/XI/2013
550
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 546Cukup Jelas.
Pasal 547
Ayat (1)
pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan Bogor Raya di Kelurahan Gedong, Cijantung dan
Kelurahan Pekayon, Jalan Gongse di Kelurahan Cijantung dan
Kelurahan Baru, Jalan Kalisari 2 di Kelurahan Pekayon, Jalan Gedong di
Kelurahan Gedong, Jalan Radar Raya, Lestari, Kalisari 3, dan Jalan
Kalisari 2 di Kelurahan Kalisari.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 548
Cukup Jelas.
Pasal 549 Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi
terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 550
Cukup Jelas.
Pasal 551
Cukup Jelas.
Pasal 552
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 553
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 554/576
REV.02/DTR/XI/2013
551
Pasal 554
Cukup Jelas.
Pasal 555
Huruf aCukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Pasal 556
Ayat (1)
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 557
Cukup Jelas.
Pasal 558 Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum
massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pulo Gadung:
Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte
Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, Fly
Over Klender, TU Gas, dan Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan
Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 555/576
REV.02/DTR/XI/2013
552
Velodrome, UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan
Halte Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Enja
Jakarta Timur, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih:
Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass;
dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.
Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang
melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.
Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang
melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih.
Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang
melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan
Timur.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah
yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan
Jatinegara Kaum.
Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang
melalui Kelurahan Kayu Putih.
Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah
yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.
Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun – Ancol adalahyang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun dan Kelurahan
Jati.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar
Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan
Kelurahan Jatinegara Kaum.
Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun
adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan
Kelurahan Jati.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini
berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan
Kelurahan Pisangan Timur: ruas jalan tol pada ruas tol Jalan Ahmad
Yani; Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis
Kemerdekaan; Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan
Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Pisangan Timur,
Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Timur Raya;
dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan
Bekasi Raya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini
berupa pelebaran Jalan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun:
Jalan Balap Sepeda; Kelurahan Cipinang: Jalan Cipinang Baru Raya;
Kelurahan Rawamangun: Jalan Pegambiran, Velodrome, dan Jalan
Perserikatan; Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara
Kaum: Jalan Pemuda; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan
Kayu Putih: Jalan Kayu Putih.
Huruf d
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 556/576
REV.02/DTR/XI/2013
553
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam
ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan
Taruna, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, dan Jalan Cipinang Baru
Utara; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Kayu Putih Selatan; Kelurahan
Jati: Jalan Pulo Asem Timur, layur, Pegambiran, dan Jalan Balap
Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Cipinang Kebembem,Bojona Tirta, Bojona Tirta 4, Pisangan Lama Selatan, dan Jalan Pisang
Lama 3; Kelurahan Cipinang: Jalan Persahabatan, Cipinang Baru
Bunder, dan Jalan Bekasi Timur Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan
Kayu Jati, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, Sunan Giri,
Kedondong, Wismajaya, Balai Pustaka Timur, dan Jalan Rawamangun
Muka Barat; dan di Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Jati, Pratekan,
Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:
a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, dan
b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kayu
Putih, Pulo Gadung, Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang,
dan Kelurahan Pisangan Timur.
Huruf f
Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan
pada:
a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda ( park and ride)
terdapat pada ka wasan Pemuda/Pramuka di Kelurahan
Rawamangun dan Kawasan Pulo Mas di Kelurahan Kayu Putih.b. parkir di badan jalan (on street parking ) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. parkir di luar badan jalan (off street parking) melalui pembangunan
gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan
Rawamangun: pada jalan Kayu Jati, Rawamangun Muka Barat,
Kedondong Wismajaya, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, dan
Jalan Sunan Giri; Kelurahan Jati: pada jalan Pegambiran, Pulo Asem
Timur, dan Jalan Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: pada
jalan Bojona Tirta 4, Pisangan lama Selatan, Pisang Lama 3, dan
Jalan Bojona Tirta; Kelurahan Cipinang: pada jalan Bekasi Timur
Raya di; Kelurahan Kayu Putih: pada jalan Bangunan Timur, Pondasi,
dan Jalan Bangunan Barat; pada jalan Taruna, Kayu Putih Selatan,
Bangunan Timur, Bangunan Barat, Pratekan, Kayu Jati, Mutiara, Alu-
Alu, Jatinegara Kaum, Cipinang Baru Utara, Kedondong, Cipinang
Baru Timur, Wisma Raya, Persahabatan Utara, Bojana Tirta, Cipta
Sarana, Pulo Mas Timur, Tiner, Tanah Mas, Balai Pustaka Timur,
Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, Cipinang Kebembem,
Pisangan Lama, Layur, Perintis Kemerdekaan, Rawamangun Muka
Selatan, Bojana Tirta 4, Pori Raya, Pisangan Lama 3 dan Jalan
Cipinang Sodong; Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jati: pada
jalan Balap Sepeda; Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Jati:pada jalan Pemuda; Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Kayu Putih;
dan di Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Perintis Kemerdekaan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur
sepeda dalam ayat ini diarahkan di kelurahan Kayu Putih: Jalan Perintis
Kemerdekaan, Pulo Mas Timur, Pulo Mas Utara, Pulo Mas Timur 10,
Ahmad Yani, Pulomas Barat, Kayu Putih, Bangunan Barat, Metro Jaya,
Haji Ten, Metro Jaya 1, dan Jalan Bangunan Timur; Kelurahan
Rawamangun: Jalan Ahmad Yani, Haji Ten, Kayu Jati, Kayu Jati 1, Kayu
Jati 2, Kayu Jati 3, Kayu Jati 4, Balap Sepda 4, Pemuda, Balap Sepeda,
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 557/576
REV.02/DTR/XI/2013
554
Bangunan Timur C, Daksenapati Barat 1, Daksenapati Barat 2,
Daksenapati Barat 3, Daksenapati Barat 4, Daksenapati Utara,
Perumahan Dosen, Daksenapati Timur A, Daksenapati Timur B,
Daksenapati Timur C, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan
Kalijaga, Sunan Demak, Sunan Geseng, Sunan Kanoman, Sunan Muria,
Sunan Ampel, Balai Pustaka Timur, Waru, Balai Pustaka, Perserikatan,Paus Dalam, Wisma Jaya, Kedondong, Rawamangun Muka Selatan,
Rawamangun Muka Barat, dan Jalan Rawamangun Muka Raya;
Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani, Rawa Jaya 1, Rawa Jaya
2, Rawa Jaya 3, Cipta Sarana, Pisangan Lama, Pisangan Lama 1,
Pisangan Lama Selatan, Bekasi Timur Raya, Cipinang Kebembem 2,
Cipinang Kebembem 3, dan Jalan Albasia Raya; Kelurahan Pulo
Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Bekasi Raya,
Kayuputih Selatan, Taruna, Pulo Nangka Timur, Pulo Nangka Tengah,
Timur 1, Timur 2, Pulo Nangka Timur 2B, Pulo Nangka Timur 3B,
Kayuputih Utara 3, Kayu Putih Utara 6, Kayu Mas Utara 6, Kayu Mas
Tengah 9, Kayu Mas Utara 1, Kayu Mas Utara, Kayu Mas Tengah, Kayu
Manis Timur 1, Kayu Mas Timur; Kelurahan Jati: Jalan Balap Sepeda,
Pulo Asem Utara 1, Pulo Asem Utara 2, Pulo Asem Utara 3, Pulo Asem
Utara 4, Pulo Asem Utara 5, Taman Pulo Asem, Pulo Asem 7, Pulo
Asem 4, Pulo Asem 1, Pemuda, Velodrome, Pulo Asem Timur 1, Pulo
Asem Timur 3, Pulo Asem Timur 4, Pulo Asem Timur 5, Pulo Asem
Timur 6, Pulo Asem Timur 7, Jati Kemuning, Jati Barang 1, Jati Barang 3,
Jati Barang 5, Jati Barang 8, Jati Barang 9, Jati Pakis, Jati Mangga, Jati
Palem, Mundu Raya, Pratama 6, Sindang Sunter, Mundu 1, Mundu 3,
Jati Perwira, Jati Pasar, Cakalan, Cakalan 3, Duyung, Duyung 1, Bawal,
Bawal 1, Bawal 3, Bawal 6, Tamba 1, Tamba 2, Sudan sedayu, SunanDerajat, Hiu, Mas Koki, Mas Koki 1, Mas Koki 2, Mas Koki 3, Mas Koki 4,
Mas Koki 5, Lodan 1, Lodan 2, Lodan 3, Lodan 4, Kakap 1, Kakap 3,
Kakap Raya, Taman Bandeng, Tongkol, Taman Berdikari Sentosa,
Jatinegara Kaum, dan Jalan Alu-alu; Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan
Bekasi raya, Remaja, Jatinegara Kaum, dan Jalan Bekasi Timur Raya;
dan di Kelurahan Cipinang Raya: Jalan Bekasi Timur Raya, Albasia
Raya, Kedondong, Persahabatan Utara, dan Jalan Alu-alu.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan
barang diarahkan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih
pada jalan Tol Wiyoto Wiyono.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada
dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung adalah rencana
pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan
Cipinang, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untukKKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar
Bandar udara pada:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
f. kawasan di bawah permukaan transisi.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 558/576
REV.02/DTR/XI/2013
555
Pasal 559
Cukup Jelas.
Pasal 560
Ayat (1)pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat
optik di Jalan Bekasi Timur Raya di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang,
dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Kayu Putih di Kelurahan Pulo
Gadung dan Kelurahan Kayu Puih, Jalan Velodrome dan Jalan
Perserikatan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun, Jalan
Cipinang Baru Raya di Kelurahan Cipinang, Jalan Bojana Tirta, Bojana
Tirta 2, Persahabatan Utara dan Jalan Bojana Tirta 4 di Kelurahan
Pisangan Timur, Jalan Cipinang Baru Timur dan Jalan Cipinang Baru
Utara di Kelurahan Cipinang, Jalan Jatinegara Kaum di Kelurahan
Jatinegara Kaum, Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Jatinegara
Kaum dan Kelurahan Jati, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Pisangan
Timur, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih, Jalan Bekasi Raya di
Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Perintis
Kemerdekaan di Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 561
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
penerapan sistem polder pada:
a. nomor 35 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung;
b. nomor 36 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;
c. nomor 38 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan
Pisangan Timur dan Kelurahan Cipinang; dan
d. nomor 40 dan 41 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi
Kelurahan Jatinegara Kaum.
Huruf c
Yang dimaksud pompa air lainnya adalah pompa air yang terdapat di
sekitar ASMI.
Huruf dCukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 559/576
REV.02/DTR/XI/2013
556
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 562
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk
mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen)
populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa
pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam
ratus milimeter).
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 563
Ayat (1)
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah
terpusat (off site) berada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan
Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung, Jalan Kayu Putih di Kelurahan
Kayu Putih, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun,
dan Kelurahan Pisangan Timur, Jalan Bekasi Timur Raya di Kelurahan
Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum, JalanPemuda di Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara
Kaum.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 564
Cukup Jelas.
Pasal 565
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 566
Cukup Jelas.
Pasal 567
Cukup Jelas.
Pasal 568
Cukup Jelas.
Pasal 569
Ayat (1)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 560/576
REV.02/DTR/XI/2013
557
Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan
kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan,
batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.
Huruf bPembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan
jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang
belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana
lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 570
Cukup Jelas.
Pasal 571
Cukup Jelas.
Pasal 572
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam
ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan
eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan
kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan,
kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang,
kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Ayat (5)Cukup Jelas.
Pasal 573
Cukup Jelas.
Pasal 574
Cukup Jelas.
Pasal 575
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 561/576
REV.02/DTR/XI/2013
558
Pasal 576
Cukup Jelas.
Pasal 577
Cukup Jelas.
Pasal 578
Cukup Jelas.
Pasal 579
Ayat (1)
huruf a
Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat
yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang
besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbuka
berdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan
evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.
huruf b
Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban
bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan
korban.
Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 580
Cukup Jelas.
Pasal 581
Cukup Jelas.
Pasal 582
huruf a
Cukup Jelas.
huruf b
Yang dimaksud dengan Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada
di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
huruf c
Cukup Jelas.
Pasal 583
Cukup Jelas.
Pasal 584
Cukup Jelas.
Pasal 585
Cukup Jelas.
Pasal 586
Ayat (1)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 562/576
REV.02/DTR/XI/2013
559
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam
ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan
eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 587
Cukup Jelas.
Pasal 588
Cukup Jelas.
Pasal 589
Cukup Jelas.
Pasal 590
Cukup Jelas.
Pasal 591
Cukup Jelas.
Pasal 592
Cukup Jelas.
Pasal 593
Ayat (1)
Huruf a
Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat
yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang
besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbukaberdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan
evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.
Huruf b
Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban
bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan
korban.
Ayat (2)
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 563/576
REV.02/DTR/XI/2013
560
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona
Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona
Perwakilan Asing.
Pasal 594
Cukup Jelas.
Pasal 595
Cukup Jelas.
Pasal 596
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang dalam
indikasi program meliputi:
a. program perwujudan rencana pola ruang;
b. program perwujudan rencana jaringan prasarana;
c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan
penanganannya; dan
d. Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang
dalam indikasi program
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Sumber pendanaan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf e
Instansi pelaksana terdiri dari :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
e. Swasta dalam negeri dan swasta asing;
f. Masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
g. Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat.
Huruf f
Waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagiinstansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada
wilayah perencanaan RDTR dan PZ yang meliputi:
a. Pembangunan jangka menengah pertama;
b. Pembangunan jangka menengah kedua;
c. Pembangunan jangka menengah ketiga;
d. Pembangunan jangka menengah keempat.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 597
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 564/576
REV.02/DTR/XI/2013
561
Cukup Jelas.
Pasal 598
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kegiatan diperbolehkan adalah kegiatan atau
penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat sesuai dengan
peruntukan ruang yang direncanakan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kegiatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan
atau penggunaan/pemanfaatan ruang dibatasi dengan ketentuan
sebagai berikut: (a) pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona
maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan; (b) pembatasan intensitas ruang, baik KDB,
KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini
dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai
minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; (c) pembatasan
jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu
melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas
dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah
zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlahprasarana peribadatannya, maka aktivitas rumah ibadah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan bersyarat adalah
penggunaan/pemanfaatan ruang diperlukan persyaratan tertentu yang
dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan
dimaksud diperlukan mengingat penggunaan/pemanfaatan ruang
tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Contoh
persyaratan umum antara lain: (a) dokumen AMDAL; (b) dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL); (c) dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); (d)
pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan
(development impact fee).
Huruf d
Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan terbatas dan diizinkan
bersyarat adalah kegiatan yang terkena ketentuan dalam kegiatan yang
diizinkan terbatas dan ketentuan dalam kegiatan yang diizinkan
bersyarat.
Huruf eYang dimaksud dengan kegiatan tidak diizinkan adalah kegiatan atau
penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat tidak sesuai dengan
peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
Ayat (3)
Klasifikasi kegiatan dalam sub zona mempertimbangkan:
a. kualitas ruang zona dan/atau sub zona yang diharapkan;
b. kesesuaian kegiatan zona dan/atau sub zona;
c. sesuai dengan standar prasarana penunjang zona dan/atau sub zona;
d. dampak kegiatan pada suatu zona dan/atau sub zona; dan
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 565/576
REV.02/DTR/XI/2013
562
e. daya dukung lingkungan dan/atau prasarana dan utilitas.
Pasal 599
Cukup Jelas.
Pasal 600Cukup Jelas.
Pasal 601
Cukup Jelas.
Pasal 602
Cukup Jelas.
Pasal 603
Cukup Jelas.
Pasal 604
Cukup Jelas.
Pasal 605
Cukup Jelas.
Pasal 606
Cukup Jelas.
Pasal 607Cukup Jelas.
Pasal 608
Cukup Jelas.
Pasal 609
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 566/576
REV.02/DTR/XI/2013
563
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf jCukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Huruf l
Cukup Jelas.
Huruf m
Cukup Jelas.
Huruf n
Cukup Jelas.
Huruf o
Cukup Jelas.
Huruf p
Cukup Jelas.
Huruf qCukup Jelas.
Huruf r
Cukup Jelas.
Huruf s
Cukup Jelas.
Huruf t
Cukup Jelas.
Huruf u
Cukup Jelas.
Huruf v
Cukup Jelas.
Huruf w
Cukup Jelas.
Huruf xCukup Jelas.
Huruf y
Cukup Jelas.
Huruf z
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1
(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Huruf aa
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 567/576
REV.02/DTR/XI/2013
564
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1
(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Huruf bb
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Huruf cc
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1
(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Huruf dd
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1
(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Huruf ee
Yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit adalah 1
(satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan
1 (satu) unit hunian.
Yang dimaksud dengan akses berbeda adalah akses ke dalam dan ke
luar bangunan yang dipisahkan antara akses penginapan hotel dan
kegiatan lainnya.Cukup Jelas.
Huruf ff
Cukup Jelas.
Huruf gg
Cukup Jelas.
Huruf hh
Cukup Jelas.
Huruf ii
Cukup Jelas.
Huruf jj
Cukup Jelas.
Huruf kk
Cukup Jelas.
Huruf llCukup Jelas.
Huruf mm
Cukup Jelas.
Huruf nn
Cukup Jelas.
Huruf oo
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 568/576
REV.02/DTR/XI/2013
565
Huruf pp
Cukup Jelas.
Huruf qq
Cukup Jelas.
Pasal 610
Cukup Jelas.
Pasal 611
Cukup Jelas.
Pasal 612
Cukup Jelas.
Pasal 613
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung
dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) sebagai berikut:
Luas Lantai Dasar
Luas LP
Huruf b
Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai
hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas LP
yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) sebagai berikut:
Luas Seluruh Lantai Bangunan
Luas LP
Huruf c
Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan
dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan
dan ketinggian peil lantai dasar.
KB dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok ketinggian bangunan,
meliputi:
a. bangunan bertingkat rendah untuk ketinggian 1 (satu) sampai 4
(empat) lantai;b. bangunan bertingkat sedang untuk ketinggian bangunan 5 (lima)
sampai 8 (delapan) lantai; dan
c. bangunan bertingkat tinggi untuk ketinggian di atas 8 (delapan) lantai.
Huruf d
Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah persentase berdasarkan
perbandingan antara luas tapak basemen dan LP yang dikuasai sesuai
RDTR dan PZ.
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak
Basemen (KTB) sebagai berikut:
KDB = x 100%
KLB =
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 569/576
REV.02/DTR/XI/2013
566
LuasTapak Basemen
Luas LP
Huruf e
Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase berdasarkanperbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas
LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Hijau (KDH) sebagai berikut:
Luas Dasar Hijau
Luas LP
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 614
Ayat (1)
Huruf aFormulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) rata-rata sebagai berikut:
(LP1 x KDB1)+(LP2xKDB2) +...(LPn x KDBn)
(LP1 +LP2 +...+ LPn)
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) rata-rata sebagai berikut:
(LP1xKLB1) + (LP2xKLB2) + ... + (LPnxKLBn)
(LP1+LP2+....+LPn)
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak
Bangunan (KTB) rata-rata sebagai berikut:
(LP1xKTB1) + (LP2xKTB2) + ... + (LPnxKTBn)
(LP1+LP2+....+LPn)
Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Hijau (KDH) rata-rata sebagai berikut:
(LP1xKDH1) + (LP2xKDH2) + ... + (LPnxKDHn)
(LP1+LP2+....+LPn)
Huruf b
Yang dimaksud dengan satu kepemilikan adalah luas lahan dengan satu
permohonan izin pemanfaatan ruang dalam satu sub zona dan di
dalamnya terdapat prasarana kota.
Yang dimaksud denga prasarana kota dalam ayat ini antara lain jalan,
kali, saluran, dan sejenisnya.
KTB = x 100%
KDH = x 100%
Batasan KDBR =
Batasan KLBR =
Batasan KTBR =
Batasan KDHR =
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 570/576
REV.02/DTR/XI/2013
567
Huruf c
Yang dimaksud dengan proporsional pada ayat ini adalah luas bangunan
yang diizinkan sama dengan besaran pemanfaatan ruang masing-
masing sub zona.
Huruf dYang dimaksud dengan diperhitungkan secara rata-rata adalah
perhitungan luas lantai bangunan yang diizinkan dengan besaran
pemanfaatan dihitung secara sama tidak berdasarkan sub zona.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 615
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan prasarana penunjang adalah bangunan
penunjang dari kegiatan utama seperti penginapan di kegiatan rumah
sakit, pertokoan di kegiatan apartemen, dan sejenisnya.
Huruf e
Angka 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat sedang adalah
ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.
Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat tinggi adalahketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai.
Angka 3
Cukup Jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan sub zona campuran meliputi perkantoran,
perdagangan, dan jasa serta hunian dan komersial.
Angka 1
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 571/576
REV.02/DTR/XI/2013
568
Yang dimaksud dengan proporsi adalah komposisi
penggunaan/pemanfaatan ruang yang diperkenankan.
Yang dimaksud dengan bangunan komersial pada ayat ini adalah
kegiatan/pemanfaatan ruang selain kegiatan hunian dan kegiatan
industri.
Angka 2
Cukup Jelas.
Angka 3
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat rendah adalah
ketinggian bangunan 1 (satu) sampai 5 (lima) lantai.
Huruf b
Yang dimaksud bangun-bangunan adalah menara telekomunikasi dan
sejenisnya.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 616
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Lahan Perencanaan (LP) adalah lahan efektif
yang dikuasai dan/atau direncanakan.
LP untuk kegiatan pemanfaatan ruang dapat berbentuk super blok, sub
blok dan/atau peretakan/persil.
Huruf b
Angka 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan garis sempadan bangunan (GSB) adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas
minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yanglain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa
gas, dsb (building line).
Angka 3
Yang dimaksud dengan jarak bebas bangunan jarak serendah-
rendahnya yang diperkenankan dari bidang terIuar bangunan sampai
batas samping dan belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan
RDTR dan PZ.
.
Angka 4
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 572/576
REV.02/DTR/XI/2013
569
Yang dimaksud dengan ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang
dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak
dapat menggunakan tangga.
Angka 5Yang dimaksud dengan bangunan di bawah permukaan tanah adalah
sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan
atau sebagian terletak di bawah tanah.
Angka 6
Yang dimaksud dengan bangunan layang adalah bangunan penghubung
antar bangunan yang dibangun melayang di atas permukaan tanah.
Angka 7
Yang dimaksud dengan bangunan tinggi adalah bangunan gedung yang
memiliki jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di atas permukaan air
adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang di atas permuakaan air seperti sungai,
waduk, danau dan laut.
Huruf dYang dimaksud dengan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan
waduk/situ adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang ruang pada penyangga antara
ekosistem sungai dan daratan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan
tinggi adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruangsesuai dengan rencana tata ruang pada daerah yang dilalui jalur
tegangan tinggi seperti SUTET dan/atau SUTT.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 617
Cukup Jelas.
Pasal 618
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bangunan tertentu antara lain kantor perwakilan
negara asing, instalasi militer, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 573/576
REV.02/DTR/XI/2013
570
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 619
Cukup Jelas.
Pasal 620
Cukup Jelas.
Pasal 621
Cukup Jelas.
Pasal 622
Cukup Jelas.
Pasal 623
Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan perubahan/penambahan kegiatan adalah
perubahan atau penambahan kegiatan dari kegiatan yang ditetapkan
dalam sub zona sebesar 3 (tiga) kali luas lahan yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan penambahan luas lantai bangunan adalah
penambahan luas lantai bangunan sebesar 3 (tiga) kali luas lahan yang
diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan
publik.
Pasal 624
Cukup Jelas.
Pasal 625Cukup Jelas.
Pasal 626
Cukup Jelas.
Pasal 627
Cukup Jelas.
Pasal 628
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 574/576
REV.02/DTR/XI/2013
571
Pasal 629
Ayat 1
Huruf a
Yang dimaksud dengan fasilitas umum dan sosial meliputi fasilitas
pendidikan; kesehatan; ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga;
perdagangan dan niaga; pemerintahan dan pelayanan umum;peribadatan; dan fasilitas kebudayaan dan rekreasi.
Huruf b
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.
Ayat 4
Cukup Jelas.
Ayat 5
Cukup Jelas.
Pasal 630
Cukup Jelas.
Pasal 631Cukup Jelas.
Pasal 632
Cukup Jelas.
Pasal 633
Cukup Jelas.
Pasal 634
Cukup Jelas.
Pasal 635
Cukup Jelas.
Pasal 636
Cukup Jelas.
Pasal 637
Cukup Jelas.
Pasal 638Cukup Jelas.
Pasal 639
Cukup Jelas.
Pasal 640
Cukup Jelas.
Pasal 641
Cukup Jelas.
8/20/2019 Zonasi Jakarta
http://slidepdf.com/reader/full/zonasi-jakarta 575/576
REV.02/DTR/XI/2013
572
Pasal 642
Cukup Jelas.
Pasal 643
Cukup Jelas.
Pasal 644
Cukup Jelas.
Pasal 645
Cukup Jelas.
Pasal 646
Cukup Jelas.
Pasal 647
Cukup Jelas.
Pasal 648
Cukup Jelas.
Pasal 649
Cukup Jelas.
Pasal 650
Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan unsur Pemerintah Daerah adalah Kepala SKPD
dibidang perencanaan wilayah, bangunan gedung, pekerjaan umum, dan
Kepala SKPD yang terkait langsung dengan penataan ruang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan unsur akademisi antara lain tenaga ahli sesuai
keahliannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan unsur tokoh masyarakat antara lain anggota
Dewan Kota, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan
tokoh keagamaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan unsur profesional antara lain anggota asosiasi
profesi dibidang tata ruang.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 651
Cukup Jelas.
Pasal 652
Cukup Jelas.