i
UNIVERSITAS GADJAH MADA
“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI
PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO
PEER LENDING (P2PL)”
TIM BASEL
Anggota tim:
1. Bagas Setiaji
2. Triana
3. Bramantya Harimurti
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan paper yang berjudul
“Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi
Industri Peer to Peer Lending (P2PL)”
dengan tepat waktu. Kami juga berterima kasih pada panitia Call for Papers Lomba
Karya Tulis Industri Keuangan Non Bank 2016 yang telah memberikan kesempatan
kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini.
Kami sangat berharap paper ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan dan pengetahuan serta mampu membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
khususnya Direktorat Industri Keuangan Non Bank dalam menyusun strategi guna
meningkatkan dan memperkuat peran sektor IKNB melalui pengaturan yang
berkualitas dan inovasi produk dan layanan keuangan. Kami juga menyadari bahwa
riset ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kami
mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca.
Akhir kata, semoga paper ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca dan
masyarakat.
Yogyakarta, 9 September 2016
Tim Penulis
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul…………………………………………...................................... i
Kata Pengantar……………………………………………………….................. ii
Daftar Isi…………………………………………………………………............ iii
Daftar Gambar…...……………………………………………………………… iv
Daftar Tabel…..…………………………………………………………………. v
Abstrak…..………………………………………………………………………. vi
Deskripsi Institusi…..…………………………………………………………… vii
Halaman Cover…..……………………………………………………………… 1
Surat Pernyataan Orisinalitas…..………………………………………………... 2
I. PENDAHULUAN…..……………………………………………………….. 3
1.1. Latar Belakang…..……………………………………………………… 3
1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia…………….. 5
1.3. Analisis GAP………………………………………………………….... 6
1.4.Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL…………… 9
II. DESKRIPSI IDE………………………………………………………...... 10
2.1.Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN PINTAR) 10
a. Platform Data Terintegrasi…………………………………………..... 10
b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL………..………………………….... 14
c. Standar peringkat/grading peminjam dana…………………………… 15
d. Standarisasi Prospektus Peminjam……..……………...……………… 17
2.2.Produk AMANBOS……..……………...………………......................... 18
a. Penetapan Pasar Sasaran………………...……………….................... 19
b. Penempatan Produk (positioning) ……..……………...…………….. 20
c. Strategi Produk……..……………...………………............................ 21
d. Strategi Penentuan Harga……..……………...………………............ 24
e. Strategi Penentuan Saluran Pemasaran……..……………...………… 24
III. DAMPAK INOVASI ……..……………...………………........................ 27
3.1.Dampak Inovasi bagi OJK..……………...………………...................... 27
3.2.Dampak Inovasi bagi Investor..……………...………………................ 28
3.3.Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi………..……………................. 28
3.4.Dampak Inovasi bagi Industri P2PL….………..……………................. 29
3.5.Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia…………......... 30
IV. PELUANG APLIKATIF ….………..…………….................................... 31
DAFTAR PUSTAKA….………..……………................................................... 33
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran per
Bulan……………………………..….………..…………….................................... 3
Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL….………..…………......................... 7
Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL….………..………….............................. 8
Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username….………..………….................................... 12
Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi………...................................... 13
Gambar 2.2. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL………..................................... 22
Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan…........................................ 27
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Format Prospektus................................................................................... 17
Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL........................... 32
vi
ABSTRAK
Sektor UMKM dan bisnis start-up berkembang pesat di Indonesia. Selain itu,
terjadi peningkatan kebutuhan investasi dari masyarakat. Kedua hal tersebut
mendorong pertumbuhan bisnis Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia. Saat ini,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki pengaturan terhadap fenomena ini.
Makalah ini ditujukan untuk mewujudkan penguatan sektor IKNB yang legal,
transparan, dan aman.
Strategi Penguatan Sektor IKNB melalui inisiasi Program Nasional Akselerasi
Industri Peer to Peer Lending (P2PL) dilakukan dengan memperhatikan dua pilar
utama yaitu pengawasan dan perlindungan konsumen. Pilar pengawasan dilakukan
melalui pembentukan sistem pengawasan platform integratif peer to peer lending
(TEMAN PINTAR). Sedangkan pilar perlindungan konsumen dapat dicapai melalui
inovasi produk baru yaitu asuransi pinjaman berbasis online system (AMANBOS).
TEMAN PINTAR merupakan sistem integratif yang berisi desain pengawasan
industri P2PL melalui pembentukan platform data terintegrasi, sertifikasi analis
pinjaman P2PL, penetapan standar peringkat/grading peminjam, dan penetapan
standar prospektus usaha peminjam. Sedangkan, AMANBOS merupakan produk
asuransi yang secara khusus di desain untuk menjamin keamanan dana investor yang
disalurkan kepada peminjam.
Pelaksanaan Program Nasional Akselerasi Industri P2PL dapat memberikan
dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain: OJK, pemberi pinjaman,
penyelenggara P2PL, industri asuransi, industri UMKM, perusahaan start-up, serta
perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, program ini dapat
diaplikasikan dengan segera oleh OJK karena merupakan program pelengkap dan
sesuai dengan strategi dan program eksisting yang telah diluncurkan oleh OJK,
terutama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Kata kunci: peer to peer lending, pengawasan, asuransi, TEMAN PINTAR,
AMANBOS
vii
DESKRIPSI INSTITUSI
Berikut adalah deskripsi singkat mengenai nstitusi yang diwakili oleh Kelompok
Basel:
1. Nama Institusi
Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
2. Lokasi institusi
Jalan Teknika Utara, Yogyakarta
3. Kegiatan yang dilakukan
Merupakan salah satu penyelenggara sekolah bisnis terbaik di Indonesia yang
menjadi penggerak pertama dalam pembentukan pola pikir kreatif dan innovatif
dengan fokus pada aplikasi bisnis yang nyata.
4. Daftar nama pengurus inti
a. Ketua Program Studi
T. Hani Handoko, M.B.A, Dr.
b. Sekretaris Program Studi Bidang Akademik
Bayu Sutikno, S.E, M.S.M, Ph.D.
c. Sekretaris Program Studi Bidang Umum, SDM dan Keuangan
Sumiyana, M.Si, Dr., Ak., CA.
`1
UNIVERSITAS GADJAH MADA
“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI
PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO
PEER LENDING (P2PL)”
TIM BASEL
Anggota tim:
1. Bagas Setiaji
2. Triana
3. Bramantya Harimurti
`2
`3
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada tahun 2015
mengalami peningkatan jumlah aset dan layanan meskipun kondisi
perekonomian global mengalami tekanan deflasi. Total aset IKNB tahun 2015
naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun dengan kenaikan yang didorong oleh
sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Khusus (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Namun jumlah ini masih
terpaut jauh dari Perbankan yang mencapai Rp5.819 triliun.
Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup
signifikan di beberapa tahun terakhir. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 4,79%. Sementara, Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia diprediksi meningkat menjadi 5,2% di tahun 2016 dan 5,5% di
tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yaitu 4,5% di
tahun 2016 dan 4,8% di tahun 2017 (Asian Development Bank, 2016).
Pertumbuhan ini berdampak pada meningkatnya jumlah kelas menengah dan
orang kaya di Indonesia. Menurut Kemenkeu (2015) yang mengutip Boston
Consulting Group, proyeksi pertumbuhan kelas masyarakat tergambar sebagai
berikut:
Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan
Pengeluaran per Bulan
(Dalam Juta Jiwa)
Sumber: (Kemenkeu, 2015)
Berdasarkan gambar 1.1 kelas menengah yaitu pada middle dan upper
middle mengalami potensi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020.
Peningkatan kelas masyarakat yang semakin mengakibatkan peningkatan
2,5 6,6 23,2 41,6 44,4 65,4 65,5 6,9 16,5 49,3 68,2 50,5 47,9 28,3
Elite Affluent Upper - Middle Middle Emerging MiddleAspirant Poor
2012 2020
`4
minat dan kebutuhan investasi di masyarakat. Untuk menanggapi hal ini, OJK
turut serta mendorong Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif dalam menerbitkan
produk dan layanan jasa keuangan dalam penyerapan kebutuhan investasi
masyarakat.
Pemerintah saat ini terus mendorong sektor UMKM termasuk bisnis
start-up dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menghasilkan
kemunculan usaha-usaha baru dan ide-ide bisnis baru di kalangan masyarakat.
Pertumbuhan yang pesat terutama didukung oleh start-up digital seperti Go-
Jek, Bukalapak.com, Traveloka.com dan lainnya. Selain harus bersaing dari
sisi produk, inovasi, dan pengimplementasian rencana bisnis yang baik,
berbagai start-up company ini juga harus bersaing dalam mendapatkan
pendanaan.
Adanya pertumbuhan jumlah masyarakat kelebihan dana yang
membutuhkan instrumen investasi dan pertumbuhan industri kreatif melalui
bisnis start-up menimbulkan potensi baru untuk bekerja sama. Namun,
kurangnya peran perantara keuangan menjadi faktor utama penghambat
pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ini. Bank-bank dan lembaga lain
termasuk IKNB kurang mampu berperan sebagai perantara karena dipandang
kurang fleksibel dari segi aturan dan pemenuhan kebutuhan. Selain itu,
perusahaan yang baru dipandang memiliki risiko yang tinggi terutama bagi
bank dalam rangka pemberiaan fasilitas pendanaan. Hal-hal ini
melatarbelakangi adanya inovasi baru di Indonesia berupa peer to peer
lending.
Peer to peer lending (P2PL) merupakan praktek penggalangan dana dari
sejumlah orang untuk memberikan modal bagi suatu proyek atau usaha yang
umumnya dilakukan secara online. Sayangnya, implementasi bisnis ini
menimbulkan masalah dari segi legalitas, transparansi, dan keamanan. P2PL
yang bersifat investasi tentu akan menjadi ranah OJK yang diatur dalam
`5
Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Sedangkan P2PL dengan jenis yang lain (bukan investasi) diatur dalam
Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang. Bagi masyarakat yang memberikan dana sebagai bentuk investasi
melalui P2PL harus dijamin keamanan dan transparansi pengelolaannya agar
tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan
khusus dari OJK agar praktek dapat diaplikasikan di Indonesia terutama untuk
pengembangan industri kreatif dan bisnis P2PL.
1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia
Di beberapa negara lain praktek penggalangan dana atau crowdfunding
telah berkembang lebih dulu seperti di Amerika Serikat dan China daripada di
Indonesia. Beberapa P2P Lending berbasis investasi telah bermunculan di
Indonesia, diantaranya:
1. Modalku
Modalku merupakan salah satu penyelenggara P2PL di Indonesia yang
telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp.13,5 milyar dengan
tingkat 0% default. Modalku menawarkan return 12-18% p.a bagi
pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 3 sampai 12
bulan. Pinjaman yang diberikan dari Rp 1 juta dengan minimal deposit
Rp 10 juta. Adapun pinjaman modal kerja yang diajukan mulai dari Rp
50 juta hingga Rp 1 miliar dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Suku bunga
yang ditawarkan berkisar antara 14-20% p.a.
2. Investree
Investree telah mampu menyalurkan sebanyak Rp.19,5 milyar dalam
bentuk pinjaman dengan total mencapai 78 pinjaman. Saat ini terdapat
Rp.13,1 milyar pinjaman yang lunas terbayarkan dengan total terdiri dari
45 pinjaman. Investree menawarkan kepada pemberi dana tingkat
pengembalian rata-rata sebesar 17.9% hingga 20% p.a. dengan tingkat
`6
0% default. Sementara itu, peminjam dapat meminjam dana denga
tingkat minimal 1,2% per bulan atas nilai pinjaman. Hal yang unik pada
P2PL Investree adalah terdapat analisis score kredit.
3. Amartha
Amartha ialah sebuah perusahaan teknologi finansial yang
menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Sejak 2010, Amartha berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000
UMKM dengan non performing loan (NPL) 0%. Secara nominal, mereka
telah mampu menyalurkan hingga Rp.30 milyar dalam bentuk pinjaman.
Pemberi dana dapat memulai investasi dengan modal kecil mulai dari Rp
3.000.000 dan jangka waktu 1 tahun. Mereka menawarkan bagi hasil
yang kompetitif hingga 20% p.a.
Selain penyelenggara P2PL yang telah disebutkan sebelumnya, di
Indonesia telah berkembang lebih banyak lagi P2PL termasuk yang berasal
dari luar negeri. P2PL tersebut diantaranya adalah Crowdo, Fundel, Co-Asset,
Moolah Sense, Taralite, TransSwap, dan lainnya. Jumlah penduduk yang
besar, potensi pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi yang kondusif
menjadikan menjadi alasan utama berkembangnya P2PL.
1.3. Analisis GAP
Fenomena investasi P2PL di Indonesia berpotensi menimbulkan
keresahan bagi masyarakat apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik.
Masyarakat yang menginvestasikan dana melalui P2PL ini harus mendapatkan
perlindungan dari OJK agar dana yang mereka investasikan terjamin. Selain
itu, penyelenggaraan P2PL juga harus dilandasi dengan adanya semangat
positif dari setiap pihak dan transparansi yang baik utamanya dalam
pengabulan permohonan pinjaman serta pengelolaan manajemen kas.
Saat ini lembaga penyelenggara jasa P2PL telah banyak bermunculan tetapi
OJK belum memiliki koridor yang jelas dalam rangka mengawasi dan
mengatur fenomena ini. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di masyarakat
`7
bahwa belum adanya skema perlindungan konsumen yang baik. Berdasarkan
hal tersebut, penyusunan makalah ini dilandasi pertimbangan adanya
pengaturan yang baik dari OJK dan inovasi produk dalam rangka menghadapi
fenomena P2PL. Untuk mengatasi hal tersebut, kami berangkat dengan
melakukan analisis gap sehingga dimaksudkan dapat mengidentifikasi
masalah secara tepat dan membuat solusi yang benar. Analisis gap tersebut
tersaji dalam gambar 1.2.
`8
1.4. Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL
Penanganan terhadap praktek-praktek investasi P2PL tidak hanya dapat
dilakukan oleh OJK saja, tetapi membutuhkan kerjasama dengan berbagai
pihak yang terkait, seperti Bank Indonesia, Perbankan, Kementerian terkait,
Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL
`9
dan masyarakat sendiri. Solusi yang disusun merupakan pengaturan dan
inovasi produk yang terintegrasi serta melibatkan pihak-pihak tersebut sebagai
multi saluran. Gambar 1.3 memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan
model kerja bisnis P2PL. Hal ini dapat menjadi kerangka kerja yang
terintegrasi satu dengan yang lainnya yang dapat diaplikasikan oleh OJK
dalam rangka mengatur industri P2PL.
Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL
Gambar 1.3 menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat pihak yang
kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Masyarakat sebagai pihak
kelebihan dana secara konvensional dapat mengalokasikan kelebihan dananya
dalam bentuk tabungan, deposito, investasi asuransi, membuka rekening di
pasar modal dan juga menjalankan bisnis sebagai bentuk investasi riil. Di sisi
lain, terdapat pihak yang membutuhkan dana, khususnya UMKM dan
perusahaan start-up. Terdapat alternatif pendanaan melalui pinjaman ke bank
melalui program KUR dan Laku Pandai. Namun, permohonan pinjaman ke
Bank membutuhkan syarat yang cukup ketat dan waktu yang relatif lama
sehingga kurang fleksibel dan sulit dilaksanakan bagi perusahaan rintisan
yang baru berkembang ataupun UMKM.
`10
Selain perbankan, UMKM dan start-up company memiliki alternatif lain
untuk mendapatkan dana melalui investor pihak ketiga atau bermitra dengan
Lembaga Modal Ventura. Alternatif ini berdampak pada kontrol operasional
bisnis yang semakin terbatas bagi pemilik karena adanya ikut campur dari
pihak pemberi dana.
Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh perbankan dan investor diatas
memunculkan peluang baru untuk mempertemukan langsung pihak yang
mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui platform digital.
Hal ini yang mendasari tumbuhnya industri peer to peer lending di Indonesia.
OJK dapat bekerja sama dengan Kemen Kominfo, Bank Indonesia, dan
Kemen Koperasi & UKM untuk menangani fenomena ini. Karena bisnis P2PL
dilakukan dengan basis digital, maka cara paling tepat dalam melakukan
pengawasan adalah menggunakan media digital. OJK memerlukan suatu
platform data khusus yang dapat dibuat melalui kerja sama dengan Kemen
Kominfo dan Bank Indonesia. Selain itu, karena bisnis utama dari P2PL
adalah penyaluran kredit, maka OJK membutuhkan fitur standar kredit yang
dapat diterima di masing-masing penyelenggara P2PL. Hal ini diharapkan
dapat menjadikan setiap permohonan kredit memiliki kualitas yang baik dan
memiliki risiko gagal bayar (default) yang kecil serta memaksimalkan
permohonan kredit yang telah dikabulkan untuk segera terdanai.
Untuk melindungi konsumen/masyarakat dari risiko default, OJK perlu
mendorong sebuah inovasi produk berupa asuransi kredit khusus untuk P2PL.
OJK dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk dapat
mewujudkan asuransi kredit ini. Asuransi jenis ini dapat menguntungkan bagi
perusahaan asuransi karena potensi pertumbuhan P2PL yang pesat. Sebagai
inovasi baru, produk asuransi kredit ini akan berfungsi untuk melengkapi
pelaksanaan bisnis P2PL.
II. DESKRIPSI IDE
`11
Perkembangan bisnis peer to peer lending (P2PL) di Indonesia dalam kurun
waktu dua tahun terakhir membuat keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagai regulator industri keuangan di Indonesia menjadi hal yang krusial.
Keterlibatan OJK dalam bisnis P2PL berupa pembentukan sistem pengawasan
integratif untuk bisnis P2PL serta inisiasi produk asuransi bagi pinjaman yang
disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Kedua program kerja tersebut tercakup
dalam sebuah gerakan bernama Program Nasional Akselerasi P2PL.
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan suatu gagasan untuk menjadikan
bisnis P2PL menjadi alternatif sumber dana khususnya bagi pelaku usaha di sektor
UMKM atau perusahaan rintisan baru (start-up) yang menggunakan teknologi digital
(internet dan aplikasi mobile) sebagai media penyampaian produk. Tujuan utama
yang hendak dicapai dari program ini adalah percepatan (scale up) pertumbuhan
bisnis P2PL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui sektor
UMKM. Penjelasan untuk masing-masing bagian akan dibahas sebagai berikut.
2.1 Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN
PINTAR)
Bagian pertama dari usulan program adalah pembentukan sisTEM
pegawasAN Platform INTegrAtif peer to peeR atau disebut TEMAN
PINTAR. Gagasan utama dari pembentukan TEMAN PINTAR adalah
membentuk ekosistem bisnis P2PL yang berlandaskan prinsip Legal,
Transparan, dan Aman dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Legal
Pemenuhan prinsip legal dilakukan dengan adanya ijin dan otorisasi bagi
seluruh pelaku usaha P2PL sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh
OJK. Pendaftaran tersebut meliputi beberapa persyaratan yang
dikeluarkan oleh OJK yang dapat difasilitasi minimal dengan terbitnya
Peraturan OJK (POJK).
b. Transparan
`12
Pemenuhan prinsip transparan diwujudkan dengan adanya kewajiban dari
seluruh pelaku usaha P2PL untuk bekerja sama secara khusus (host-to-
host) dengan bank baik BUMN maupun swasta, utamanya dalam hal lalu
lintas dana. Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat melakukan kontrol
setiap saat atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh investor maupun
peminjam melalui platform P2PL yang disediakan. Selain itu, pelaku
bisnis P2PL juga wajib melaporkan aktivitasnya ke OJK secara berkala
yaitu 3 bulan sekali.
c. Aman
Pemenuhan prinsip aman bagi masyarakat ditujukan baik bagi pemberi
pinjaman (investor) dan juga penerima pinjaman. Untuk menjaga
keamanan dalam pemberian pinjaman maka setiap lembaga
penyelenggara program P2PL harus memiliki analis pinjaman yang telah
memenuhi standar yang ditetapkan OJK.
Berangkat dari gagasan utama tersebut diatas, maka tujuan-tujuan yang
ingin dicapai dengan pembentukan TEMAN PINTAR diatas adalah:
a. Memberikan kepastian bagi calon ataupun pelaku usaha eksisting di
bisnis P2PL mengenai indikator yang harus dipenuhi untuk memastikan
usaha dijalankan dengan sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian.
b. Sarana untuk menyaring para pelaku usaha yang sehat di bisnis P2PL.
c. Mendorong perkembangan bisnis P2PL secara nasional baik dari sisi
jangkauan geografis maupun jumlah nasabah.
Terdapat empat bagian besar dalam TEMAN PINTAR, yaitu Platform
Data Terintegrasi, Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL, Standar Peringkat
(Grading) Peminjam Dana dan Standardisasi Prospektus Peminjam. Adapun
penjelasan detail untuk masing-masing bagian disajikan sebagai berikut:
a. Platform Data Terintegrasi
Platform Data Terintegrasi (PDT) merupakan basis data dari aktivitas
transaksi yang terjadi melalui layanan P2PL yang terkoneksi dan
`13
terintegrasi dengan PDT yang dimiliki OJK. Setiap aktivitas transaksi
harian yang dilakukan oleh nasabah/pemberi pinjaman, penerima
pinjaman, dan penyelenggara P2PL dapat diakses oleh OJK maksimal
setelah 24 jam transaksi dilakukan. PDT dapat diakses oleh investor,
peminjam dan penyelenggara P2PL melalui tautan yang ada di website
OJK, sub bagian IKNB. Beberapa komponen yang dibutuhkan oleh OJK
agar penyelenggaraan Data Platform Terintegrasi dapat terwujud adalah
sebagai berikut:
1) Mewajibkan setiap penyelenggara P2PL untuk terkoneksi dan
terintegrasi dengan sistem data OJK. Setiap transaksi P2PL harus
dilakukan secara digital melalui pembentukan akun virtual di bank
rekanan penyelenggara P2PL. sehingga transaksi menjadi lebih aman
dan transparan.
2) Pembuatan kode username/id untuk setiap nasabah, baik pemberi atau
penerima dana di masing-masing penyelenggara P2PL yang tercatat
dalam sistem OJK. Username/id tersebut berfungsi sebagai tanda
pengenal nasabah dan alat untuk mempermudah pengawasan oleh
OJK. Sebagai contoh, urutan kode dapat ditunjukkan pada Gambar
2.1.
Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username
3) Penetapan standar keamanan untuk setiap website P2PL. Hal ini
utamanya ditujukan untuk mengatasi adanya serangan peretas
(hacker) sehingga seluruh informasi nasabah baik investor maupun
Kode acak untuk keamanan.
Kode yang menunjukkan pemberi atau peminjam
Kode tahun pembuatan akun.
Kode penyelenggara P2PL
Kode nomor urut/id dari penyelenggara
`14
peminjam lebih terjamin keamanannya. Contoh penerapan standar
keamanan adalah penggunaan Secure Socket Layer (SSL) Sertificate.
Secara umum, alur kerja dan alur informasi dari program PDT dapat
dijelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini.
Investor Penyelenggara P2PL Peminjam
Pusat Data P2PL
Akun Virtual Investor
Akun Virtual Peminjam
Platform Data Terintegrasi OJK
Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi
Data yang direkam oleh PDT OJK dapat diakses oleh investor, peminjam
maupun penyelenggara P2PL melalui bagian khusus di website OJK, sub
bagian IKNB. Terdapat batasan akses informasi untuk masing-masing
kelompok sebagai berikut:
1) Investor
Data-data yang dapat diakses oleh investor meliputi profil pribadi,
jumlah dana yang telah disetor dan profil portofolio dana yang
disalurkan, meliputi nama peminjam, suku bunga yang disepakati,
tenor pinjaman dan jadwal pembayaran kembali.
2) Peminjam
Data-data yang dapat diakses oleh peminjam adalah profil pribadi dan
profil pinjaman yang didapat, meliputi jumlah baki debet pinjaman,
suku bunga pinjaman yang disepakati, jadwal pelunasan fasilitas
pinjaman dan status kolektibilitas.
3) Penyelenggara P2PL
`15
Data-data yang dapat diakses oleh penyelenggara P2PL adalah profil
investor dan peminjam yang telah terdaftar dan memiliki username/id
di platform P2PL yang dimiliki. Penyelenggara P2PL tidak dapat
mengakses data investor maupun peminjam yang tidak terdaftar atau
memiliki username/id di platform P2PL yang dimiliki.
b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL
Bisnis P2PL pada dasarnya merupakan bisnis yang berisiko tinggi,
karena umumnya pinjaman yang diberikan melalui platform P2PL tidak
mensyaratkan agunan sebagai second way-out apabila terjadi
default/macet. Hal ini berbeda dengan penyedia jasa keuangan
konvensional seperti bank, dimana pada umumnya terdapat agunan yang
mencukupi untuk setiap fasilitas pinjaman yang diberikan. Untuk
menjaga kualitas pinjaman yang disalurkan dan meminimalkan risiko
gagal bayar oleh peminjam, maka diperlukan adanya tim analis kredit
yang kredibel untuk masing-masing penyelenggara P2PL. Tim ini
bertugas untuk menyeleksi setiap permohonan peminjaman dana dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Beberapa kemampuan yang
diharapkan dari analis pinjaman P2PL adalah sebagai berikut:
1) Analisa prospek usaha peminjam dengan melalukan penetapan
asumsi keuangan yang akurat.
2) Melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan profil dan
kegiatan usaha peminjam
3) Identifikasi risiko beserta penyusunan rencana mitigasi atas risiko-
risiko yang melekat pada kegiatan usaha peminjam.
Keterlibatan OJK dalam memastikan kredibilitas tim analis pinjaman di
penyelenggara P2PL diwujudkan dengan adanya program sertifikasi bagi
analis pinjaman P2PL. Sertifikasi dapat dilakukan langsung oleh OJK
atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh OJK. Pola kerja proses
`16
sertifikasi bagi analis pinjaman P2PL dapat mengikuti pola sertifikasi
Certified Financial Planner (CFP) maupun sertifikasi manajemen risiko
yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
yang dilengkapi dengan program pelatihan secara terstruktur.
c. Standar peringkat/grading peminjam dana
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenaik risiko investasi
kepada pemberi dana, setiap penyelenggara P2PL diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai peringkat peminjam dana. Peringkat
akan dikeluarkan oleh masing-masing tim analis pinjaman dengan
standar panduan yang telah ditentukan oleh OJK. Sesuai dengan prinsip
high risk-high return, maka peringkat risiko yang lebih buruk layak
memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai premi risiko. Di
industri perbankan dikenal dengan adanya prinsip 5C (Character,
Capacity, Capital, Collateral, and Conditions) untuk menilai risiko suatu
kredit. Sebenarnya apabila hal tersebut dapat diadopsi oleh P2PL maka
pelaksanaannya akan jauh lebih baik, namun tentu hal ini akan membuat
proses pemberian kredit lebih berbelit dan kompleks. Hal ini tentu akan
menghambat perkembangan P2PL yang sebelumnya praktis dan cepat
menjadi lebih lama.
Sebagai solusi atas permasalahan proses kredit yang kompleks tersebut,
maka OJK dapat membuat standar pemeringkatan dasar yang dapat
dianut sebagai panduan bagi setiap penyelenggara P2PL. OJK dapat
menggunakan prinsip dasar 3R (Return, Repayment Capacity, and Risk-
bearing Ability) dalam mendorong pembuatan standar panduan penilaian
kredit bagi setiap P2PL. Pedoman 3R tersebut lebih mudah untuk
dilakukan utamanya dalam P2PL yang dilakukan secara digital.
Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip 3R untuk P2PL adalah sebagai
berikut:
`17
1) Imbal Hasil (Return)
Return merupakan nilai tambah atau imbal hasil yang diperoleh
peminjam dari penggunaan pinjaman. Return yang dihasilkan
peminjam mencerminkan potensi return yang akan diterima investor
dari penyaluran dana yang dilakukan. Setiap pemohon pinjaman
harus dinilai kemampuannya untuk menghasilkan imbal hasil yang
cukup untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunga. Penyelenggara
P2PL dapat menilai kemampuan peminjam menghasilkan imbal hasil
yang cukup melalui proyeksi pendapatan, laba-rugi dan aliran kas
yang disusun peminjam.
2) Repayment Capacity
Setiap peminjam dana harus memiliki kemampuan untuk
mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran
tersebut jatuh tempo. Penyelenggara P2PL dapat mengukur indikator
ini dari rasio Loan to Value (LTV), jumlah cicilan tetap peminjam
dan ketersediaan agunan.
3) Risk-bearing Ability
Risk-bearing Ability dapat diukur dari analisis sensitivitas usaha dan
kualitas rencana mitigasi risiko yang diajukan peminjam. Selain itu,
adanya opsi asuransi kredit juga dapat menjadi pertimbangan dalam
menilai kemampuan ini.
Hasil keluaran dari proses pemeringkatan kredit berupa skor yang
dinyatakan dalam huruf yaitu AAA, AA dan A (sangat layak), BB dan B
(layak) C (kurang layak) dan D (tidak layak). Hasil keluaran tersebut
dapat digunakan untuk:
1) Penentuan besaran bunga pinjaman. Semakin baik peringkat yang
didapat oleh peminjam, maka semakin kecil bunga pinjaman yang
dibebankan.
`18
2) Penentuan jangka waktu pinjaman. Semakin baik peringkat yang
didapat oleh peminjam, maka jangka waktu pinjaman dapat semakin
fleksibel dan panjang.
3) Penentuan kewajiban penggunaan asuransi pinjaman. Peminjam
dengan peringkat sangat layak tidak diwajibkan menggunakan
asuransi pinjaman, peminjam dengan peringkat layak diarahkan
untuk menggunakan asuransi pinjaman dan peminjam dengan
peringkat kurang layak dapat diwajibkan untuk menggunakan
asuransi pinjaman.
4) Penentuan besaran premi asuransi pinjaman. Semakin baik peringkat
yang didapat oleh peminjam, maka semakin kecil premi asuransi
yang dibebankan kepada peminjam.
d. Standardisasi Prospektus Peminjam
Prospektus usaha merupakan hal yang penting dalam model bisnis P2PL
untuk memudahkan investor untuk menentukan calon peminjam yang
sesuai. Prospektus usaha pada dasarnya merupakan dokumen rencana
bisnis yang menggambarkan situasi yang akurat mengenai kegiatan bisnis
yang dijalankan/akan dijalankan oleh peminjam, Dalam penyusunan
prospektus usaha, dapat digunakan format rencana bisnis yang
dikemukakan oleh Hisrich (2010) sebagai berikut:
Tabel 2.1. Format Prospektus
Sumber Tahun Konten
Hisrich et al 2010
1. Halaman Perkenalan 7. Rencana Pemasaran
2. Ringkasan Eksekutif 8. Rencana Organisasi
3. Analisa Industri 9. Pengukuran Risiko
4. Deskripsi Bisnis 10. Rencana Keuangan
5. Rencana Produksi 11. Lampiran
6. Rencana Operasi
Format prospektus tersebut merupakan panduan bagi calon peminjam
dalam menyusun prospektus usaha yang akan ditampilkan di masing-
`19
masing website penyelenggara P2PL. Isi dan bentuk informasi dalam
masing-masing bagian dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing peminjam dalam menyusun prospektus. Terdapat tiga tujuan yang
ingin dicapai dengan adanya standardisasi prospektus diatas, yaitu:
1) Mendorong pelaku usaha sektor UMKM maupun start-up company
untuk menjalankan bisnis/rencana bisnis dengan sistematis, sesuai
dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan tata kelola perusahaan
yang baik. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan
ekspansi atas bisnis yang dijalankan.
2) Memudahkan investor dalam melakukan analisa terhadap calon
peminjam prospektif.
3) Meningkatkan probabilitas sebuah usaha/perusahaan untuk
mendapatkan pembiayaan dengan jumlah yang sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan membayar.
2.2 Produk Asuransi Pinjaman “AMANBOS”
Pertumbuhan bisnis P2PL yang tinggi di Indonesia dalam periode dua
tahun terakhir belum diikuti dengan adanya sebuah produk asuransi yang
secara khusus menjamin keamanan dana investor yang disalurkan langsung ke
peminjam. Kondisi ini berbeda dengan status dana investor yang ditempatkan
di bank, dimana terdapat fasilitas penjaminan dari Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) serta adanya produk Asuransi Kredit yang dikeluarkan oleh
PT. Askrindo (Persero), Asuransi Sinarmas dan Asuransi ASEI. Saat ini,
investor lebih menitikberatkan analisa pemberian pinjaman berdasarkan
peringkat kredit yang diberikan oleh penyelenggara P2PL. Selain itu, untuk
mengantisipasi adanya kemungkinan gagal bayar (default), mayoritas
penyelenggara P2PL menawarkan tawaran pinjaman dengan underlying
tertentu, seperti invoice financing, payroll-based financing serta mensyaratkan
agunan berupa emas, aset tetap dan lain-lain.
`20
Tidak adanya produk asuransi yang secara khusus menjamin dana
investor yang disalurkan langsung melalui penyelenggara P2PL berpotensi
untuk menghambat pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang. Hal ini
dikarenakan terbatasnya ruang gerak penyelenggara P2PL dalam melakukan
ekspansi pemberikan pinjaman yang aman dan adanya risiko peningkatan
rasio gagal bayar seiring dengan semakin banyaknya peminjam yang
bergabung di platform P2PL. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya produk
asuransi pinjaman yang secara khusus menjamin dana investor yang
disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Berdasarkan hal tersebut maka
diusulkan adanya produk Asuransi pinjaMAN Berbasis Online System
(AMANBOS).
AMANBOS merupakan produk asuransi yang secara khusus menjamin
dana investor yang disalurkan kepada peminjam melalui penyelenggara P2PL.
Secara umum, proposisi nilai yang ditawarkan AMANBOS adalah
melindungi investor dan penyelenggara P2PL dari risiko kerugian akibat
adanya gagal bayar oleh peminjam. Untuk memastikan proposisi nilai tersebut
dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen sasaran yang tepat, maka
dilakukan pendefinisian pasar melalui penetapan pasar sasaran, penempatan
produk, strategi produk, strategi penentuan harga, strategi channel dan strategi
promosi dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Penetapan Pasar Sasaran
Sebagai produk asuransi baru yang secara khusus ditujukan untuk
konsumen yang menggunakan platform P2PL, pasar sasaran dari
AMANBOS adalah sebagai berikut:
1) Investor
Pasar sasaran konsumen investor dari AMANBOS adalah investor
baru di bisnis P2PL yang mempunyai tingkat toleransi terhadap
risiko yang relatif rendah dan lebih cenderung memilih instrumen
investasi yang aman. Selain itu, AMANBOS juga menyasar investor
`21
eksisting yang menginginkan diversifikasi penempatan dana di
bidang usaha yang berisiko cukup tinggi namun memiliki prospek
usaha yang menjanjikan.
2) Peminjam
Pasar sasaran konsumen peminjam dari AMANBOS adalah
peminjam baru di bisnis P2PL yang memiliki bidang usaha dengan
risiko yang cukup tinggi namun memiliki prospek usaha yang
menjanjikan. Selain itu, AMANBOS juga menyasar peminjam
eksisting yang melakukan diversifikasi usaha ke sektor usaha yang
berbeda dengan sektor usaha sebelumnya.
3) Penyelenggara P2PL Baru
AMANBOS secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan
penyelenggara P2PL baru dengan menawarkan adanya kerjasama
eksklusif. Hal ini dipandang menguntungkan bagi perusahaan
penyelenggara P2PL baru guna menarik konsumen baik investor
maupun peminjam untuk bergabung di platform P2PL.
b. Penempatan Produk (Positioning)
Penetapan penempatan produk (positioning) bagi AMANBOS dapat
dilakukan dengan melalukan analisa sebagai berikut:
1) Analisa Produk Eksisting
Saat ini produk asuransi kredit telah ada di Indonesia. Secara umum,
asuransi tersebut memberikan penjaminan atas kredit yang diterima
oleh debitur melalui bank atau lembaga keuangan lain dengan
penjelasan sebagai berikut:
a) Askrindo dan Jamkrindo
PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menyediakan asuransi
KUR dan asuransi kredit yang dikeluarkan oleh lembaga
perbankan di Indonesia. Sedangkan Perum Jamkrindo berperan
dalam melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non
`22
tunai uang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. Saat ini,
Jamkrindo berperan sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat
(KUR), Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum, Penjaminan
Kredit/Pembiayaan Mikro, dan lain sebagainya.
b) Asuransi Sinarmas dan Asuransi Asei
Sinarmas menyediakan fasilitas asuransi kredit yang secara umum
mirip dengan Askrindo. Adapun PT Asuransi Asei Indonesia
(Asuransi Asei) menawarkan asuransi kredit mulai dari 70%
sampai dengan 80% dari besarnya pinjaman yang diberikan.
2) Analisa Penempatan Produk
Berdasarkan analisa produk asuransi kredit eksisting diatas, maka
dapat dirumuskan penempatan produk AMANBOS, yaitu produk
asuransi yang didesain khusus untuk platform P2PL yang
menawarkan jaminan keamanan dana investor dan kemudahan proses
klaim melalui layanan online dan nirkertas (paperless).
c. Strategi Produk
AMANBOS adalah sebuah inovasi produk asuransi yang memberikan
proteksi terhadap dana investor yang disalurkan melalui platform P2PL
dalam bentuk pinjaman dari risiko gagal bayar. Hal ini dipandang penting
mengingat adanya potensi risiko dari model bisnis P2PL yang sebagaian
besar tidak menggunakan agunan sebagai second way out untuk
menjamin pinjaman yang diberikan.
AMANBOS bermanfaat bagi lembaga penyelenggara P2PL dan pemberi
dana dengan menawarkan proposisi nilai bagi pihak-pihak terkait sebagai
berikut:
1) Proposisi nilai bagi penyelenggara P2PL
`23
Memberikan jaminan kredit bagi para nasabah kreditur.
Mengurangi risiko bisnis.
Menambah mitra kerja sama dalam pengelolaan risiko gagal
bayar kredit yang dikelola.
Memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan dan percepatan
pertumbuhan bisnis P2PL.
2) Proposisi nilai bagi pemberi dana
Memberikan rasa aman dan perlindungan atas dana yang
dipinjamkan.
Mengurangi risiko gagal bayar dengan pengalihan risiko kepada
lembaga asuransi.
3) Proposisi nilai bagi perusahaan asuransi
Memperluas lini produk asuransi.
Sumber pendapatan dan keuntungan yang baru dengan skala
besar seiring berkembang pesatnya bisnis P2PL di Indonesia.
AMANBOS merupakan inovasi produk asuransi yang didesain khusus
bagi pengembangan industri P2PL dan perlindungan konsumen.
Mekanisme pelaksanaan AMANBOS dapat dilihat dalam Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL
`24
Berdasarkan Gambar 2.3, produk AMANBOS disalurkan melalui
perusahaan asuransi umum. Dalam penerapannya, terdapat dua perjanjian
utama yaitu bi-party agreement dan Polis AMANBOS sebagai berikut:
1) Bi-party agreement dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan
oleh penyelenggara P2PL dengan Lembaga Asuransi. Perjanjian ini
berkaitan dengan metode dan prosedur penerapan produk
AMANBOS. Metode-metode dan prosedur tersebut dapat berupa
skema penawaran produk kepada tertanggung, metode perhitungan
besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung, tata cara
dan prasyarat klaim, penentuan kredit yang telah macet, skema
mitigasi risiko, langkah-langkah penanganan apabila pinjaman telah
dinyatakan macet, dan perjanjian lain yang dibutuhkan dalam rangka
mitigasi risiko dan menguntungkan bagi penyelenggara P2PL,
Lembaga Asuransi, dan pihak tertanggung.
2) Polis AMANBOS adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan
bersifat konsensual yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dana
dalam P2PL (tertanggung) dengan lembaga Asuransi. Polis ini harus
dibuat secara tertulis (akta) dengan media digital yang dapat dicetak.
Sebenarnya isi dari polis ini merupakan turunan dari bi-party
agreement yang telah dibuat sebelumnya.
Aturan-aturan AMANBOS dalam makalah ini sengaja tidak dibuat detil
dan hanya berupa panduan dalam rangka memberikan ruang yang cukup
bagi lembaga-lembaga asuransi untuk melakukan penyusunan strategi
dalam rangka persaingan.
Sesuai dengan karakteristik P2PL, maka proses penggunaan produk
AMANBOS dilakukan seluruhnya melalui media digital seperti
penawaran produk, pengisian dokumen, proses penanganan klaim dan
pembayaran premi. Untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi
pinjaman, dalam P2PL tidak semua pinjaman wajib dijamin dengan
`25
AMANBOS. Pinjaman yang masuk ke dalam risiko tinggi (minimal
rating C) adalah pinjaman yang wajib disertai dengan AMANBOS.
Sedangkan pinjaman dengan risiko rendah (rating A) dan menengah
(rating B) tidak diwajibkan tetapi AMANBOS hanya merupakan opsi
keamanan dalam berinvestasi. Tentu adanya fasilitas AMANBOS
memerlukan pembayaran premi dari pemberi pinjaman kepada lembaga
asuransi.
d. Strategi Penentuan Harga
Besar premi ditentukan berdasarkan persentase dari besar pinjaman yang
diberikan. Penentuan besarnya premi dilakukan oleh lembaga
penyelenggara P2PL sebagai wakil para nasabahnya (pemberi dana) dan
Lembaga Asuransi yang tertulis dalam bi-party agreement. Untuk
menentukan besar premi ini maka diperlukan beberapa faktor
pertimbangan diantaranya:
1) Grading/scoring/rating pinjaman yang menggambarkan tingkat
risiko.
Semakin rendah grade suatu pinjaman maka premi yang ditetapkan
akan semakin tinggi.
2) Lama tenor pinjaman.
Semakin lama jangka waktu pinjaman maka akan semakin berisiko,
oleh karena itu akan membuat premi AMANBOS semakin tinggi.
3) Besar pinjaman yang diberikan.
Semakin besar pinjaman yang diberikan, premi yang dibayarkan
semakin tinggi. Hal ini dikarenakan besar pinjaman yang semakin
besar membuat Lembaga Asuransi harus menanggung Uang
Pertanggungan (UP) yang lebih besar.
e. Strategi Penentuan Saluran Pemasaran
Untuk memastikan proposisi nilai dari AMANBOS dapat tersampaikan
dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, maka diperlukan saluran
`26
pemasaran sebagai sarana penyampaian produk. Dalam hal ini,
AMANBOS akan dipasarkan melalui perusahaan-perusahaan asuransi
umum yang sudah terdaftar di OJK. Adapun pertimbangan pemilihan
perusahaan asuransi umum sebagai saluran pemasaran AMANBOS
adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan asuransi umum memiliki sistem pembayaran dan analisa
risiko yang baik sehingga memudahkan calon konsumen AMANBOS
untuk mengakses produk.
2) Perusahaan asuransi umum memiliki basis konsumen yang besar
sehingga meningkatkan probabilitas penggunaan AMANBOS.
3) Saat ini, sebagian besar perusahaan asuransi umum sudah
menggunakan media online sebagai sarana penyampaian produk-
produknya. Hal ini sesuai dengan karakteristik AMANBOS yang
menggunakan media online sebagai sarana utama konsumen
mengakses produk.
Produk AMANBOS dinilai menarik bagi perusahaan asuransi karena
perkembangan bisnis P2PL yang pesat berpotensi meningkatkan jumlah
permintaan AMANBOS. Selain itu, penyelenggara P2PL telah memiliki
mekanisme penilaian risiko yang baik, sehingga angka peminjam yang
gagal bayar relatif sedikit, bahkan tidak ada. Dengan adanya penerapan
TEMAN PINTAR, maka pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang
diharapkan akan lebih baik, sehingga perusahaan asuransi dapat
mengambil keuntungan yang optimal dengan menjual produk
AMANBOS.
f. Strategi Promosi
Dalam mengkomunikasikan proposisi nilai yang dimiliki AMANBOS,
dapat menggunakan pendekatan micromodel of communication untuk
memastikan konsumen memahami proposisi nilai yang ditawarkan.
`27
Model komunikasi dilakukan melalui 3 tahap yang meliputi cognitive
stage, affective stage dan behavior stage.
Pada cognitive stage, dikomunikasikan keuntungan penggunaan
AMANBOS dan potensi kerugian bagi konsumen yang tidak
menggunakan AMANBOS untuk menciptakan perhatian (attention) para
investor yang menginvestasikan uangnya melalui platform P2PL. Tahap
selanjutnya adalah affective stage yang mulai menarik konsumen untuk
menggunakan produk (interest) dan keinginan (desire) konsumen
menggunakan asuransi tersebut. Hal ini dimaksud untuk menutup gap
ketidakadaan jaminan yang pasti dari pihak kreditur kepada pihak debitur
dalam kegiatan yang notabenenya berupa pinjam-meminjam ini. Terakhir,
tahapan komunikasi berhenti pada behavior stage agar seluruh P2PL mau
menggunakan produk asuransi dan investor akan membelinya.
Untuk mewujudkan model komunikasi diatas, dapat digunakan saluran
pemasaran massal (mass marketing channel) dan saluran pemasaran
interaktif (interactive marketing channel) dengan penjelasan sebagai
berikut:
1) Saluran Pemasaran Massal
Saluran pemasaran massal yang dapat digunakan untuk
mengkomunikasikan proposisi nilai AMANBOS adalah pemasangan
iklan di media massa, elektronik dan sosial serta promosi langsung
melalui tenaga penjual/agen asuransi di pusat layanan jasa keuangan.
Penggunaan media sosial menjadi hal yang krusial
mempertimbangkan sebagian besar penyelenggara P2PL adalah
perusahaan startup digital yang banyak menggunakan media sosial
sebagai sarana promosi.
2) Saluran Pemasaran Interaktif
Saluran pemasaran interaktif adalah media komunikasi interaktif
antara para pengguna secara langsung, baik tatap muka maupun
`28
secara online. Saluran pemasaran interaktif yang dapat digunakan
untuk AMANBOS adalah pembentukan adanya helpdesk khusus
untuk AMANBOS yang terintegrasi di masing-masing website
penyelenggara P2PL. Selain itu, dapat pula diselenggarakan event-
event berskala nasional dan regional seperti Fintech Conference,
Fintech Startup Camp dan lain-lain. Event tersebut dapat digunakan
sebagai media pertemuan langsung perusahaan asuransi dengan
penyelenggara P2PL maupun calon investor/peminjam.
III. DAMPAK INOVASI
Program Nasional Akselerasi P2PL yang diusulkan dalam paper ini
diharapkan dapat menimbulkan dampak-dampak positif kepada berbagai pihak
sebagai berikut:
1.1 Dampak Inovasi bagi OJK
Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi
OJK adalah sebagai berikut:
a. Mendukung pencapaian peningkatan literasi dan inklusi keuangan
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program inovasi untuk
mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk
sektor pembiayaan dan pengembangan UMKM sesuai tiga pilar utama
dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang ditunjukkan
dalam Gambar 3.1. Program Nasional Akselerasi P2PL secara khusus
ditujukan untuk mendukung pilar kedua melalui pembentukan Sistem
Pengawasan Integratif bagi industri P2PL dan ketiga melalui inovasi
produk AMANBOS.
`29
Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2013)
b. Menjamin keamanan dana konsumen
Pelaksaaan Sistem Pengawasan Integratif dan adanya produk
AMANBOS menjadi solusi bagi investor maupun penyelenggara P2PL
untuk memperoleh rasa aman atas dana yang disalurkan/diinvestasikan
melalui platform P2PL. Hal ini karena adanya prinsip Legal, Transparan
dan Aman yang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan kedua program
diatas.
1.2 Dampak Inovasi bagi Investor
Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi
investor adalah memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor
riil melalui platform P2PL. Dengan adanya TEMAN PINTAR dan produk
AMANBOS, investor dapat memperoleh pendapatan berupa tingkat
pengembalian (yield) secara pasti setiap periodenya dengan risiko yang
terukur.
Selain memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor riil,
pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL juga dapat meningkatkan
minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan penyelenggara P2PL, baik
yang sudah ada maupun perusahaan rintisan baru (start-up) melalui
penyertaan modal langsung ataupun melalui skema dana ventura.
`30
1.3 Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi
Adanya inovasi produk AMANBOS turut memperkaya jenis produk yang
ada dalam industri asuransi. Produk tersebut diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan industri P2PL yang besar di tahun-tahun mendatang. Dengan
adanya produk AMANBOS, maka diharapkan akan terjadi sinergi positif
antara industri asuransi dan industri P2PL dalam mendukung perkembangan
sektor usaha UMKM
AMANBOS dapat menjadi alternatif produk yang menarik dan
berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi dengan resiko yang terukur bagi
pelaku di industri asuransi.
1.4 Dampak Inovasi bagi Industri P2PL
Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi
investor adalah sebagai berikut:
a. Memenuhi gap model bisnis eksisting P2PL.
Adanya program TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS dapat
menjadi solusi untuk mengatasi gap yang ada dan menjadikan model
bisnis eksisting P2PL lebih baik di masa mendatang.
b. Mendorong pertumbuhan dan perluasan skala bisnis P2PL.
Keberadaan TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS mendorong
industri P2PL untuk menerapkan prinsip legal, aman dan transparan
dalam pengelolaan dana. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas industri
P2PL di mata investor sehingga diharapkan terjadi peningkatan investasi
di industri P2PL. Tingginya minat investor untuk berinvestasi di industri
P2PL diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan utamanya
perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia, sehinggai bisnis P2PL dapat
menjangkau area geografis di seluruh Indonesia.
1.5 Dampak Inovasi bagi Industri UMKM dan Bisnis Rintisan (Start-up)
`31
Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi
industri UMKM dan bisnis rintisan (start-up) adalah sebagai berikut:
a. Memberikan alternatif sumber pendanaan
Keberadaan platform P2PL dapat menjadi alternatif sumber dana bagi
pelaku usaha di sektor UMKM maupun pemilik bisnis rintisan (start-up).
Dengan adanya Program Nasional Akselerasi P2PL, diharapkan pelaku
usaha sektor UMKM dan pemiliki start-up semakin terdorong untuk
menggunakan platform P2PL untuk mendapatkan pendanaan usaha
dengan proses yang cepat, aman dan dengan biaya yang terjangkau.
b. Mendorong pertumbuhan sektor (UMKM) dan bisnis rintisan (start-up)
Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan mampu mempercepat
pertumbuhan dan utamanya perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia.
Dengan adanya hal tersebut, maka industri P2PL dapat menjadi mitra
strategis bagi sektor industri UMKM maupun start-up. Dengan adanya
sinergi antara industri P2PL dengan pelaku usaha di sektor UMKM dan
start-up, maka diharapkan sektor UMKM dan start-up di Indonesia
menjadi tumbuh lebih cepat dan berkualitas.
c. Mendorong penerapan tata kelola usaha yang baik bagi pelaku UMKM
dan start-up
Adanya program Standardisasi Prospektus Peminjam yang termasuk di
dalam Sistem Pengawasan Integratif P2PL diharapkan dapat mendorong
pelaku usaha di sektor UMKM maupun start-up untuk melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis dengan lebih sistematis dan
terorganisir.
1.6 Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang berkaitan
dengan sektor UMKM dan start-up. Pelaksanaan program ini diharapkan
dapat membuka akses yang luas bagi pelaku usaha di sektor UMKM dan
`32
start-up untuk mendapatkan akses pembiayaan yang cepat, aman dan dengan
biaya yang terjangkau. Dengan adanya akses pembiayaan tersebut, diharapkan
kontribusi sektor UMKM dan start-up terhadap perekonomian Indonesia dapat
meningkat pesat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah yaitu
berkontribusi sebesar 70% dari Produk Domestik Bruto Indonesia (Sukamto,
2016).
Selain membuka akses pendanaan ke pelaku usaha sektor UMKM dan
start-up, Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan dapat menjadikan
industri P2PL menjadi lebih kredibel dan aman di mata calon investor. Hal
tersebut dapat mendorong investor untuk menginvestasikan dana yang
dimiliki ke sektor riil, yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan
produksi barang dan jasa dalam negeri.
IV. PELUANG APLIKATIF
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan salah satu bentuk terobosan
yang dapat digunakan OJK untuk melakukan penguatan Industri Keuangan Non
Bank (IKNB), khususnya di industri P2PL yang mengalami pertumbuhan pesat pada
kurun waktu dua tahun terakhir. Program tersebut berlaku sebagai pelengkap
(complement) dan pendukung dari program eksisting yang telah diluncurkan OJK,
utamanya untuk sektor IKNB serta program peningkatan literasi dan inklusi
keuangan seperti Laku Pandai dan Sikapi Uangmu.
Sebagai program yang bersifat sebagai pelengkap dan pendukung program
eksisting, Program Nasional Akselerasi P2PL dinilai dapat diaplikasikan dengan
segera karena OJK pada saat ini telah memiliki infrastuktur dan sistem yang secara
umum dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain dari sisi sumber daya
internal OJK yang mendukung, peluang pelaksanaan Program Nasional Akselerasi
P2PL dinilai besar mempertimbangkan faktor-faktor eksternal sebagai berikut:
`33
1. Adanya inisiatif dari penyelenggara P2PL untuk bekerjasama dengan OJK
selaku regulator industri keuangan di Indonesia. Hal ini dinilai dapat
mempermudah pengaplikasian TEMAN PINTAR.
2. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi yang
aman menyebabkan minat terhadap platform P2PL tinggi. Hal ini membuka
potensi yang besar bagi penggunaan produk AMANBOS.
3. Adanya berbagai program kegiatan untuk mendukung perkembangan start-up
digital seperti Gerakan 1000 Start-up Digital dari Kemen Kominfo.
Sebagai gambaran pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL, disusun
skema waktu plot-plot kegiatan yang terintegrasi sesuai Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang menitikberatkan
proses pada sistem pengawasan yang saling mendukung secara keberlanjutan dan
terintegrasi dan inovasi produk asuransi yang ditujukan khusus bagi industri P2PL.
2016
Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2
1 Sistem Pengawasan Terintegrasi
a Platform Data Terintegrasi
Pembentukan Platform Data Terintegrasi
Pembentukan Menu di Website OJK
Ujicoba Platform Data Terintegrasi
Sosialisasi ke penyelenggara P2PL
Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi
Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi
b Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL
Pembentukan Modul Pelatihan Analis P2PL
Kerjasama dengan penyelenggara Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL
Pelaksanaan Pelatihan Analis Pinjaman P2PL
Pelaksanaan Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL
c Standar peringkat/grading peminjam dana dan prospektus
Pembentukan rumusan standar peringkat
Sosialisasi ke penyelenggara P2PL dan peminjam
Pengumpulan masukan dan penyempurnaan rumusan
Eksekusi penggunaan standar peringkat dan prospektus di penyelenggara P2PL
2 Produk Asuransi Pinjaman AMANBOS
a Persiapan
Survei Pasar
Perumusan Produk
Sosialisasi Awal
Pelaksanaan
Peluncuran Produk
Aktivitas Promosi
Evaluasi
Pengumpulan umpan balik
Perbaikan Berkelanjutan
Retensi Konsumen
2017 2018 2019 2020No Kegiatan
`34
Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar tujuan akhir dari
strategi dapat tercapai, yaitu:
1. Adanya POJK yang secara khusus mengatur industri P2PL
2. Adanya sinergi dari berbagai komponen yang terkait seperti OJK, Bank
Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM,
penyelenggara P2PL, perusahaan asuransi dan perbankan.
3. Adanya animo masyarakat untuk menggunakan platform P2PL sebagai sarana
investasi dan alternatif sumber pendanaan usaha serta adanya animo investor
untuk menanamkan modal di industri P2PL.
4. Tersedianya jaringan internet dan prasarana teknologi informasi yang
memadai serta dapat diakses oleh masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Amartha.com. (2016). Peer to Peer lending untuk Ekonomi Inklusif. Diakses 26
Agustus 2016 dari https://amartha.com/
Askrindo.co.id. (2016). Asuransi Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari
https://askrindo.co.id/new/id/
Asian Development Bank. (2016). Reformasi Ekonomi Indonesia akan Dorong
Pertumbuhan 2016. Diakses 24 Agustus 2016 dari
https://www.adb.org/id/news/indonesia-s-economic-reforms-boost-growth-2016
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2016).
Penghasilan Kelas Menengah Naik = Potensi Pajak?. Diakses 1 September
2016 dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-
pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak
Bank Indonesia. (2014). Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
Diakses 30 Agustus 2016 dari
`35
http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20
Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf
Bukalapak.com. (2016). Situs Jual Beli Online Mudah dan Terpercaya. Diakses 1
September 2016 dari https://www.bukalapak.com/
Cravens, David W dan Nigel F. Piercy. 2007. Strategic Marketing 9th Edition.
Singapore : McGrawHill.
Forbes.com. (2016). The Disappearance of Peer-To-Peer Lending. Diakses 26
Agustus 2016 dari http://www.forbes.com/sites/groupthink/2014/10/14/the-
disappearance-of-peer-to-peer-lending/#7aa4844350e6
GO-JEK Indonesia. (2016). Apa itu Go-Jek. Diakses 1 September 2016 dari
https://www.go-jek.com/
Hisrich, Robert D; Michael P. Peters and Dean A. Shepherd. 2013. Entrepreneurship
9th ed. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.
Investree.com. (2016). Indonesia’s Peer-to-Peer Lending Marketplace. Diakses 26
Agustus 2016 dari https://www.investree.id/
Jamkrimdo.com. (2014). Jaminan Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari
http://www.jamkrindo.co.id/
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). Kredit
Usaha Rakyat. Diakses 31 Agustus 2016 dari 5 Agustus 2016 dari
http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia
Kitabisa.com. (2016). Indonesia’s Fundraising Platform. Diakses 26 Agustus 2016
dari https://kitabisa.com/
Kompas.com. (2016). AyoPeduli, ‘Platform’ Kolaborasi untuk Tiga Bidang Penting.
Diakses 26 Agustus 2016 dari
http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/09172557/AyoPeduli.Platform.Kolab
orasi.untuk.Tiga.Bidang.Penting
Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management 13th Edition.
United States of America : Pearson Education International.
`36
Lembaga Penjamin Simpanan. (2016). Simpanan Anda Dijamin sampai dengan 2
Milliar. Diakses 31 Agustus 2016 dari www.lps.go.id/#
Modalku.com. (2016). Investasi Menguntungkan dan Pinjaman Modal Usaha Kecil.
Diakses 26 Agustus 2016 dari https://modalku.co.id/
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Capaian Kinerja 2015 dan Program Strategis 2016
Industri Keuangan Non-Bank. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 dari
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/Capaian-Kinerja-2015-dan-Program-Strategis-2016-Dari-Industri-
Keuangan-Non-Bank.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro.
Diakses 16 Agustus 2016 dari
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Mengenal Lembaga serta Produk dan Jasa
Keuangan. Diakses 31 Agustus 2016 dari
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Laku Pandai. Diakses 31 Agustus 2016 dari
http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx
PT Asuransi Asei Indonesia. (2016). Sekilas Asei. Diakses 31 Agustus 2016 dari
http://www.asei.co.id/index.php/en/
Rudiantara. (2016). E-Commerce Indonesia pada 2020 Bisa Capai US$130 Miliar.
Diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 dari
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/25/menkominfo-rudiantara-
Sinar Mas. (2016). Asuransi Sinar Mas. Diakses 31 Agustus 2016 dari
http://www.sinarmas.co.id/
Traveloka.com. (2016). Tiket Pesawat Murah: Traveloka – Cari Tiket Pesawat
Promo?. Diakses 1 September 2016 dari https://www.traveloka.com/
Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
`37
Wujudkan.com. (2016). Bagaimana WUJUDKAN Bekerja untuk PeWUJUD. Diakses
26 Agustus 2016 dari https://wujudkan.com/