i

UNIVERSITAS GADJAH MADA

“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI

PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO

PEER LENDING (P2PL)”

TIM BASEL

Anggota tim:

1. Bagas Setiaji

2. Triana

3. Bramantya Harimurti

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan paper yang berjudul

“Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi

Industri Peer to Peer Lending (P2PL)”

dengan tepat waktu. Kami juga berterima kasih pada panitia Call for Papers Lomba

Karya Tulis Industri Keuangan Non Bank 2016 yang telah memberikan kesempatan

kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini.

Kami sangat berharap paper ini dapat berguna dalam rangka menambah

wawasan dan pengetahuan serta mampu membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

khususnya Direktorat Industri Keuangan Non Bank dalam menyusun strategi guna

meningkatkan dan memperkuat peran sektor IKNB melalui pengaturan yang

berkualitas dan inovasi produk dan layanan keuangan. Kami juga menyadari bahwa

riset ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kami

mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, semoga paper ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca dan

masyarakat.

Yogyakarta, 9 September 2016

Tim Penulis

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul…………………………………………...................................... i

Kata Pengantar……………………………………………………….................. ii

Daftar Isi…………………………………………………………………............ iii

Daftar Gambar…...……………………………………………………………… iv

Daftar Tabel…..…………………………………………………………………. v

Abstrak…..………………………………………………………………………. vi

Deskripsi Institusi…..…………………………………………………………… vii

Halaman Cover…..……………………………………………………………… 1

Surat Pernyataan Orisinalitas…..………………………………………………... 2

I. PENDAHULUAN…..……………………………………………………….. 3

1.1. Latar Belakang…..……………………………………………………… 3

1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia…………….. 5

1.3. Analisis GAP………………………………………………………….... 6

1.4.Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL…………… 9

II. DESKRIPSI IDE………………………………………………………...... 10

2.1.Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN PINTAR) 10

a. Platform Data Terintegrasi…………………………………………..... 10

b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL………..………………………….... 14

c. Standar peringkat/grading peminjam dana…………………………… 15

d. Standarisasi Prospektus Peminjam……..……………...……………… 17

2.2.Produk AMANBOS……..……………...………………......................... 18

a. Penetapan Pasar Sasaran………………...……………….................... 19

b. Penempatan Produk (positioning) ……..……………...…………….. 20

c. Strategi Produk……..……………...………………............................ 21

d. Strategi Penentuan Harga……..……………...………………............ 24

e. Strategi Penentuan Saluran Pemasaran……..……………...………… 24

III. DAMPAK INOVASI ……..……………...………………........................ 27

3.1.Dampak Inovasi bagi OJK..……………...………………...................... 27

3.2.Dampak Inovasi bagi Investor..……………...………………................ 28

3.3.Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi………..……………................. 28

3.4.Dampak Inovasi bagi Industri P2PL….………..……………................. 29

3.5.Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia…………......... 30

IV. PELUANG APLIKATIF ….………..…………….................................... 31

DAFTAR PUSTAKA….………..……………................................................... 33

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran per

Bulan……………………………..….………..…………….................................... 3

Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL….………..…………......................... 7

Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL….………..………….............................. 8

Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username….………..………….................................... 12

Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi………...................................... 13

Gambar 2.2. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL………..................................... 22

Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan…........................................ 27

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Format Prospektus................................................................................... 17

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL........................... 32

vi

ABSTRAK

Sektor UMKM dan bisnis start-up berkembang pesat di Indonesia. Selain itu,

terjadi peningkatan kebutuhan investasi dari masyarakat. Kedua hal tersebut

mendorong pertumbuhan bisnis Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia. Saat ini,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki pengaturan terhadap fenomena ini.

Makalah ini ditujukan untuk mewujudkan penguatan sektor IKNB yang legal,

transparan, dan aman.

Strategi Penguatan Sektor IKNB melalui inisiasi Program Nasional Akselerasi

Industri Peer to Peer Lending (P2PL) dilakukan dengan memperhatikan dua pilar

utama yaitu pengawasan dan perlindungan konsumen. Pilar pengawasan dilakukan

melalui pembentukan sistem pengawasan platform integratif peer to peer lending

(TEMAN PINTAR). Sedangkan pilar perlindungan konsumen dapat dicapai melalui

inovasi produk baru yaitu asuransi pinjaman berbasis online system (AMANBOS).

TEMAN PINTAR merupakan sistem integratif yang berisi desain pengawasan

industri P2PL melalui pembentukan platform data terintegrasi, sertifikasi analis

pinjaman P2PL, penetapan standar peringkat/grading peminjam, dan penetapan

standar prospektus usaha peminjam. Sedangkan, AMANBOS merupakan produk

asuransi yang secara khusus di desain untuk menjamin keamanan dana investor yang

disalurkan kepada peminjam.

Pelaksanaan Program Nasional Akselerasi Industri P2PL dapat memberikan

dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain: OJK, pemberi pinjaman,

penyelenggara P2PL, industri asuransi, industri UMKM, perusahaan start-up, serta

perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, program ini dapat

diaplikasikan dengan segera oleh OJK karena merupakan program pelengkap dan

sesuai dengan strategi dan program eksisting yang telah diluncurkan oleh OJK,

terutama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Kata kunci: peer to peer lending, pengawasan, asuransi, TEMAN PINTAR,

AMANBOS

vii

DESKRIPSI INSTITUSI

Berikut adalah deskripsi singkat mengenai nstitusi yang diwakili oleh Kelompok

Basel:

1. Nama Institusi

Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada

2. Lokasi institusi

Jalan Teknika Utara, Yogyakarta

3. Kegiatan yang dilakukan

Merupakan salah satu penyelenggara sekolah bisnis terbaik di Indonesia yang

menjadi penggerak pertama dalam pembentukan pola pikir kreatif dan innovatif

dengan fokus pada aplikasi bisnis yang nyata.

4. Daftar nama pengurus inti

a. Ketua Program Studi

T. Hani Handoko, M.B.A, Dr.

b. Sekretaris Program Studi Bidang Akademik

Bayu Sutikno, S.E, M.S.M, Ph.D.

c. Sekretaris Program Studi Bidang Umum, SDM dan Keuangan

Sumiyana, M.Si, Dr., Ak., CA.

`1

UNIVERSITAS GADJAH MADA

“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI

PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO

PEER LENDING (P2PL)”

TIM BASEL

Anggota tim:

1. Bagas Setiaji

2. Triana

3. Bramantya Harimurti

`2

`3

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada tahun 2015

mengalami peningkatan jumlah aset dan layanan meskipun kondisi

perekonomian global mengalami tekanan deflasi. Total aset IKNB tahun 2015

naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun dengan kenaikan yang didorong oleh

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Khusus (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Namun jumlah ini masih

terpaut jauh dari Perbankan yang mencapai Rp5.819 triliun.

Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup

signifikan di beberapa tahun terakhir. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi

Indonesia mencapai 4,79%. Sementara, Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia diprediksi meningkat menjadi 5,2% di tahun 2016 dan 5,5% di

tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yaitu 4,5% di

tahun 2016 dan 4,8% di tahun 2017 (Asian Development Bank, 2016).

Pertumbuhan ini berdampak pada meningkatnya jumlah kelas menengah dan

orang kaya di Indonesia. Menurut Kemenkeu (2015) yang mengutip Boston

Consulting Group, proyeksi pertumbuhan kelas masyarakat tergambar sebagai

berikut:

Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan

Pengeluaran per Bulan

(Dalam Juta Jiwa)

Sumber: (Kemenkeu, 2015)

Berdasarkan gambar 1.1 kelas menengah yaitu pada middle dan upper

middle mengalami potensi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020.

Peningkatan kelas masyarakat yang semakin mengakibatkan peningkatan

2,5 6,6 23,2 41,6 44,4 65,4 65,5 6,9 16,5 49,3 68,2 50,5 47,9 28,3

Elite Affluent Upper - Middle Middle Emerging MiddleAspirant Poor

2012 2020

`4

minat dan kebutuhan investasi di masyarakat. Untuk menanggapi hal ini, OJK

turut serta mendorong Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif dalam menerbitkan

produk dan layanan jasa keuangan dalam penyerapan kebutuhan investasi

masyarakat.

Pemerintah saat ini terus mendorong sektor UMKM termasuk bisnis

start-up dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menghasilkan

kemunculan usaha-usaha baru dan ide-ide bisnis baru di kalangan masyarakat.

Pertumbuhan yang pesat terutama didukung oleh start-up digital seperti Go-

Jek, Bukalapak.com, Traveloka.com dan lainnya. Selain harus bersaing dari

sisi produk, inovasi, dan pengimplementasian rencana bisnis yang baik,

berbagai start-up company ini juga harus bersaing dalam mendapatkan

pendanaan.

Adanya pertumbuhan jumlah masyarakat kelebihan dana yang

membutuhkan instrumen investasi dan pertumbuhan industri kreatif melalui

bisnis start-up menimbulkan potensi baru untuk bekerja sama. Namun,

kurangnya peran perantara keuangan menjadi faktor utama penghambat

pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ini. Bank-bank dan lembaga lain

termasuk IKNB kurang mampu berperan sebagai perantara karena dipandang

kurang fleksibel dari segi aturan dan pemenuhan kebutuhan. Selain itu,

perusahaan yang baru dipandang memiliki risiko yang tinggi terutama bagi

bank dalam rangka pemberiaan fasilitas pendanaan. Hal-hal ini

melatarbelakangi adanya inovasi baru di Indonesia berupa peer to peer

lending.

Peer to peer lending (P2PL) merupakan praktek penggalangan dana dari

sejumlah orang untuk memberikan modal bagi suatu proyek atau usaha yang

umumnya dilakukan secara online. Sayangnya, implementasi bisnis ini

menimbulkan masalah dari segi legalitas, transparansi, dan keamanan. P2PL

yang bersifat investasi tentu akan menjadi ranah OJK yang diatur dalam

`5

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan P2PL dengan jenis yang lain (bukan investasi) diatur dalam

Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau

Barang. Bagi masyarakat yang memberikan dana sebagai bentuk investasi

melalui P2PL harus dijamin keamanan dan transparansi pengelolaannya agar

tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan

khusus dari OJK agar praktek dapat diaplikasikan di Indonesia terutama untuk

pengembangan industri kreatif dan bisnis P2PL.

1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia

Di beberapa negara lain praktek penggalangan dana atau crowdfunding

telah berkembang lebih dulu seperti di Amerika Serikat dan China daripada di

Indonesia. Beberapa P2P Lending berbasis investasi telah bermunculan di

Indonesia, diantaranya:

1. Modalku

Modalku merupakan salah satu penyelenggara P2PL di Indonesia yang

telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp.13,5 milyar dengan

tingkat 0% default. Modalku menawarkan return 12-18% p.a bagi

pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 3 sampai 12

bulan. Pinjaman yang diberikan dari Rp 1 juta dengan minimal deposit

Rp 10 juta. Adapun pinjaman modal kerja yang diajukan mulai dari Rp

50 juta hingga Rp 1 miliar dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Suku bunga

yang ditawarkan berkisar antara 14-20% p.a.

2. Investree

Investree telah mampu menyalurkan sebanyak Rp.19,5 milyar dalam

bentuk pinjaman dengan total mencapai 78 pinjaman. Saat ini terdapat

Rp.13,1 milyar pinjaman yang lunas terbayarkan dengan total terdiri dari

45 pinjaman. Investree menawarkan kepada pemberi dana tingkat

pengembalian rata-rata sebesar 17.9% hingga 20% p.a. dengan tingkat

`6

0% default. Sementara itu, peminjam dapat meminjam dana denga

tingkat minimal 1,2% per bulan atas nilai pinjaman. Hal yang unik pada

P2PL Investree adalah terdapat analisis score kredit.

3. Amartha

Amartha ialah sebuah perusahaan teknologi finansial yang

menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Sejak 2010, Amartha berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000

UMKM dengan non performing loan (NPL) 0%. Secara nominal, mereka

telah mampu menyalurkan hingga Rp.30 milyar dalam bentuk pinjaman.

Pemberi dana dapat memulai investasi dengan modal kecil mulai dari Rp

3.000.000 dan jangka waktu 1 tahun. Mereka menawarkan bagi hasil

yang kompetitif hingga 20% p.a.

Selain penyelenggara P2PL yang telah disebutkan sebelumnya, di

Indonesia telah berkembang lebih banyak lagi P2PL termasuk yang berasal

dari luar negeri. P2PL tersebut diantaranya adalah Crowdo, Fundel, Co-Asset,

Moolah Sense, Taralite, TransSwap, dan lainnya. Jumlah penduduk yang

besar, potensi pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi yang kondusif

menjadikan menjadi alasan utama berkembangnya P2PL.

1.3. Analisis GAP

Fenomena investasi P2PL di Indonesia berpotensi menimbulkan

keresahan bagi masyarakat apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik.

Masyarakat yang menginvestasikan dana melalui P2PL ini harus mendapatkan

perlindungan dari OJK agar dana yang mereka investasikan terjamin. Selain

itu, penyelenggaraan P2PL juga harus dilandasi dengan adanya semangat

positif dari setiap pihak dan transparansi yang baik utamanya dalam

pengabulan permohonan pinjaman serta pengelolaan manajemen kas.

Saat ini lembaga penyelenggara jasa P2PL telah banyak bermunculan tetapi

OJK belum memiliki koridor yang jelas dalam rangka mengawasi dan

mengatur fenomena ini. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di masyarakat

`7

bahwa belum adanya skema perlindungan konsumen yang baik. Berdasarkan

hal tersebut, penyusunan makalah ini dilandasi pertimbangan adanya

pengaturan yang baik dari OJK dan inovasi produk dalam rangka menghadapi

fenomena P2PL. Untuk mengatasi hal tersebut, kami berangkat dengan

melakukan analisis gap sehingga dimaksudkan dapat mengidentifikasi

masalah secara tepat dan membuat solusi yang benar. Analisis gap tersebut

tersaji dalam gambar 1.2.

`8

1.4. Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL

Penanganan terhadap praktek-praktek investasi P2PL tidak hanya dapat

dilakukan oleh OJK saja, tetapi membutuhkan kerjasama dengan berbagai

pihak yang terkait, seperti Bank Indonesia, Perbankan, Kementerian terkait,

Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL

`9

dan masyarakat sendiri. Solusi yang disusun merupakan pengaturan dan

inovasi produk yang terintegrasi serta melibatkan pihak-pihak tersebut sebagai

multi saluran. Gambar 1.3 memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan

model kerja bisnis P2PL. Hal ini dapat menjadi kerangka kerja yang

terintegrasi satu dengan yang lainnya yang dapat diaplikasikan oleh OJK

dalam rangka mengatur industri P2PL.

Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat pihak yang

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Masyarakat sebagai pihak

kelebihan dana secara konvensional dapat mengalokasikan kelebihan dananya

dalam bentuk tabungan, deposito, investasi asuransi, membuka rekening di

pasar modal dan juga menjalankan bisnis sebagai bentuk investasi riil. Di sisi

lain, terdapat pihak yang membutuhkan dana, khususnya UMKM dan

perusahaan start-up. Terdapat alternatif pendanaan melalui pinjaman ke bank

melalui program KUR dan Laku Pandai. Namun, permohonan pinjaman ke

Bank membutuhkan syarat yang cukup ketat dan waktu yang relatif lama

sehingga kurang fleksibel dan sulit dilaksanakan bagi perusahaan rintisan

yang baru berkembang ataupun UMKM.

`10

Selain perbankan, UMKM dan start-up company memiliki alternatif lain

untuk mendapatkan dana melalui investor pihak ketiga atau bermitra dengan

Lembaga Modal Ventura. Alternatif ini berdampak pada kontrol operasional

bisnis yang semakin terbatas bagi pemilik karena adanya ikut campur dari

pihak pemberi dana.

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh perbankan dan investor diatas

memunculkan peluang baru untuk mempertemukan langsung pihak yang

mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui platform digital.

Hal ini yang mendasari tumbuhnya industri peer to peer lending di Indonesia.

OJK dapat bekerja sama dengan Kemen Kominfo, Bank Indonesia, dan

Kemen Koperasi & UKM untuk menangani fenomena ini. Karena bisnis P2PL

dilakukan dengan basis digital, maka cara paling tepat dalam melakukan

pengawasan adalah menggunakan media digital. OJK memerlukan suatu

platform data khusus yang dapat dibuat melalui kerja sama dengan Kemen

Kominfo dan Bank Indonesia. Selain itu, karena bisnis utama dari P2PL

adalah penyaluran kredit, maka OJK membutuhkan fitur standar kredit yang

dapat diterima di masing-masing penyelenggara P2PL. Hal ini diharapkan

dapat menjadikan setiap permohonan kredit memiliki kualitas yang baik dan

memiliki risiko gagal bayar (default) yang kecil serta memaksimalkan

permohonan kredit yang telah dikabulkan untuk segera terdanai.

Untuk melindungi konsumen/masyarakat dari risiko default, OJK perlu

mendorong sebuah inovasi produk berupa asuransi kredit khusus untuk P2PL.

OJK dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk dapat

mewujudkan asuransi kredit ini. Asuransi jenis ini dapat menguntungkan bagi

perusahaan asuransi karena potensi pertumbuhan P2PL yang pesat. Sebagai

inovasi baru, produk asuransi kredit ini akan berfungsi untuk melengkapi

pelaksanaan bisnis P2PL.

II. DESKRIPSI IDE

`11

Perkembangan bisnis peer to peer lending (P2PL) di Indonesia dalam kurun

waktu dua tahun terakhir membuat keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai regulator industri keuangan di Indonesia menjadi hal yang krusial.

Keterlibatan OJK dalam bisnis P2PL berupa pembentukan sistem pengawasan

integratif untuk bisnis P2PL serta inisiasi produk asuransi bagi pinjaman yang

disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Kedua program kerja tersebut tercakup

dalam sebuah gerakan bernama Program Nasional Akselerasi P2PL.

Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan suatu gagasan untuk menjadikan

bisnis P2PL menjadi alternatif sumber dana khususnya bagi pelaku usaha di sektor

UMKM atau perusahaan rintisan baru (start-up) yang menggunakan teknologi digital

(internet dan aplikasi mobile) sebagai media penyampaian produk. Tujuan utama

yang hendak dicapai dari program ini adalah percepatan (scale up) pertumbuhan

bisnis P2PL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui sektor

UMKM. Penjelasan untuk masing-masing bagian akan dibahas sebagai berikut.

2.1 Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN

PINTAR)

Bagian pertama dari usulan program adalah pembentukan sisTEM

pegawasAN Platform INTegrAtif peer to peeR atau disebut TEMAN

PINTAR. Gagasan utama dari pembentukan TEMAN PINTAR adalah

membentuk ekosistem bisnis P2PL yang berlandaskan prinsip Legal,

Transparan, dan Aman dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Legal

Pemenuhan prinsip legal dilakukan dengan adanya ijin dan otorisasi bagi

seluruh pelaku usaha P2PL sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh

OJK. Pendaftaran tersebut meliputi beberapa persyaratan yang

dikeluarkan oleh OJK yang dapat difasilitasi minimal dengan terbitnya

Peraturan OJK (POJK).

b. Transparan

`12

Pemenuhan prinsip transparan diwujudkan dengan adanya kewajiban dari

seluruh pelaku usaha P2PL untuk bekerja sama secara khusus (host-to-

host) dengan bank baik BUMN maupun swasta, utamanya dalam hal lalu

lintas dana. Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat melakukan kontrol

setiap saat atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh investor maupun

peminjam melalui platform P2PL yang disediakan. Selain itu, pelaku

bisnis P2PL juga wajib melaporkan aktivitasnya ke OJK secara berkala

yaitu 3 bulan sekali.

c. Aman

Pemenuhan prinsip aman bagi masyarakat ditujukan baik bagi pemberi

pinjaman (investor) dan juga penerima pinjaman. Untuk menjaga

keamanan dalam pemberian pinjaman maka setiap lembaga

penyelenggara program P2PL harus memiliki analis pinjaman yang telah

memenuhi standar yang ditetapkan OJK.

Berangkat dari gagasan utama tersebut diatas, maka tujuan-tujuan yang

ingin dicapai dengan pembentukan TEMAN PINTAR diatas adalah:

a. Memberikan kepastian bagi calon ataupun pelaku usaha eksisting di

bisnis P2PL mengenai indikator yang harus dipenuhi untuk memastikan

usaha dijalankan dengan sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian.

b. Sarana untuk menyaring para pelaku usaha yang sehat di bisnis P2PL.

c. Mendorong perkembangan bisnis P2PL secara nasional baik dari sisi

jangkauan geografis maupun jumlah nasabah.

Terdapat empat bagian besar dalam TEMAN PINTAR, yaitu Platform

Data Terintegrasi, Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL, Standar Peringkat

(Grading) Peminjam Dana dan Standardisasi Prospektus Peminjam. Adapun

penjelasan detail untuk masing-masing bagian disajikan sebagai berikut:

a. Platform Data Terintegrasi

Platform Data Terintegrasi (PDT) merupakan basis data dari aktivitas

transaksi yang terjadi melalui layanan P2PL yang terkoneksi dan

`13

terintegrasi dengan PDT yang dimiliki OJK. Setiap aktivitas transaksi

harian yang dilakukan oleh nasabah/pemberi pinjaman, penerima

pinjaman, dan penyelenggara P2PL dapat diakses oleh OJK maksimal

setelah 24 jam transaksi dilakukan. PDT dapat diakses oleh investor,

peminjam dan penyelenggara P2PL melalui tautan yang ada di website

OJK, sub bagian IKNB. Beberapa komponen yang dibutuhkan oleh OJK

agar penyelenggaraan Data Platform Terintegrasi dapat terwujud adalah

sebagai berikut:

1) Mewajibkan setiap penyelenggara P2PL untuk terkoneksi dan

terintegrasi dengan sistem data OJK. Setiap transaksi P2PL harus

dilakukan secara digital melalui pembentukan akun virtual di bank

rekanan penyelenggara P2PL. sehingga transaksi menjadi lebih aman

dan transparan.

2) Pembuatan kode username/id untuk setiap nasabah, baik pemberi atau

penerima dana di masing-masing penyelenggara P2PL yang tercatat

dalam sistem OJK. Username/id tersebut berfungsi sebagai tanda

pengenal nasabah dan alat untuk mempermudah pengawasan oleh

OJK. Sebagai contoh, urutan kode dapat ditunjukkan pada Gambar

2.1.

Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username

3) Penetapan standar keamanan untuk setiap website P2PL. Hal ini

utamanya ditujukan untuk mengatasi adanya serangan peretas

(hacker) sehingga seluruh informasi nasabah baik investor maupun

Kode acak untuk keamanan.

Kode yang menunjukkan pemberi atau peminjam

Kode tahun pembuatan akun.

Kode penyelenggara P2PL

Kode nomor urut/id dari penyelenggara

`14

peminjam lebih terjamin keamanannya. Contoh penerapan standar

keamanan adalah penggunaan Secure Socket Layer (SSL) Sertificate.

Secara umum, alur kerja dan alur informasi dari program PDT dapat

dijelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Investor Penyelenggara P2PL Peminjam

Pusat Data P2PL

Akun Virtual Investor

Akun Virtual Peminjam

Platform Data Terintegrasi OJK

Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi

Data yang direkam oleh PDT OJK dapat diakses oleh investor, peminjam

maupun penyelenggara P2PL melalui bagian khusus di website OJK, sub

bagian IKNB. Terdapat batasan akses informasi untuk masing-masing

kelompok sebagai berikut:

1) Investor

Data-data yang dapat diakses oleh investor meliputi profil pribadi,

jumlah dana yang telah disetor dan profil portofolio dana yang

disalurkan, meliputi nama peminjam, suku bunga yang disepakati,

tenor pinjaman dan jadwal pembayaran kembali.

2) Peminjam

Data-data yang dapat diakses oleh peminjam adalah profil pribadi dan

profil pinjaman yang didapat, meliputi jumlah baki debet pinjaman,

suku bunga pinjaman yang disepakati, jadwal pelunasan fasilitas

pinjaman dan status kolektibilitas.

3) Penyelenggara P2PL

`15

Data-data yang dapat diakses oleh penyelenggara P2PL adalah profil

investor dan peminjam yang telah terdaftar dan memiliki username/id

di platform P2PL yang dimiliki. Penyelenggara P2PL tidak dapat

mengakses data investor maupun peminjam yang tidak terdaftar atau

memiliki username/id di platform P2PL yang dimiliki.

b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL

Bisnis P2PL pada dasarnya merupakan bisnis yang berisiko tinggi,

karena umumnya pinjaman yang diberikan melalui platform P2PL tidak

mensyaratkan agunan sebagai second way-out apabila terjadi

default/macet. Hal ini berbeda dengan penyedia jasa keuangan

konvensional seperti bank, dimana pada umumnya terdapat agunan yang

mencukupi untuk setiap fasilitas pinjaman yang diberikan. Untuk

menjaga kualitas pinjaman yang disalurkan dan meminimalkan risiko

gagal bayar oleh peminjam, maka diperlukan adanya tim analis kredit

yang kredibel untuk masing-masing penyelenggara P2PL. Tim ini

bertugas untuk menyeleksi setiap permohonan peminjaman dana dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian. Beberapa kemampuan yang

diharapkan dari analis pinjaman P2PL adalah sebagai berikut:

1) Analisa prospek usaha peminjam dengan melalukan penetapan

asumsi keuangan yang akurat.

2) Melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan profil dan

kegiatan usaha peminjam

3) Identifikasi risiko beserta penyusunan rencana mitigasi atas risiko-

risiko yang melekat pada kegiatan usaha peminjam.

Keterlibatan OJK dalam memastikan kredibilitas tim analis pinjaman di

penyelenggara P2PL diwujudkan dengan adanya program sertifikasi bagi

analis pinjaman P2PL. Sertifikasi dapat dilakukan langsung oleh OJK

atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh OJK. Pola kerja proses

`16

sertifikasi bagi analis pinjaman P2PL dapat mengikuti pola sertifikasi

Certified Financial Planner (CFP) maupun sertifikasi manajemen risiko

yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

yang dilengkapi dengan program pelatihan secara terstruktur.

c. Standar peringkat/grading peminjam dana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenaik risiko investasi

kepada pemberi dana, setiap penyelenggara P2PL diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai peringkat peminjam dana. Peringkat

akan dikeluarkan oleh masing-masing tim analis pinjaman dengan

standar panduan yang telah ditentukan oleh OJK. Sesuai dengan prinsip

high risk-high return, maka peringkat risiko yang lebih buruk layak

memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai premi risiko. Di

industri perbankan dikenal dengan adanya prinsip 5C (Character,

Capacity, Capital, Collateral, and Conditions) untuk menilai risiko suatu

kredit. Sebenarnya apabila hal tersebut dapat diadopsi oleh P2PL maka

pelaksanaannya akan jauh lebih baik, namun tentu hal ini akan membuat

proses pemberian kredit lebih berbelit dan kompleks. Hal ini tentu akan

menghambat perkembangan P2PL yang sebelumnya praktis dan cepat

menjadi lebih lama.

Sebagai solusi atas permasalahan proses kredit yang kompleks tersebut,

maka OJK dapat membuat standar pemeringkatan dasar yang dapat

dianut sebagai panduan bagi setiap penyelenggara P2PL. OJK dapat

menggunakan prinsip dasar 3R (Return, Repayment Capacity, and Risk-

bearing Ability) dalam mendorong pembuatan standar panduan penilaian

kredit bagi setiap P2PL. Pedoman 3R tersebut lebih mudah untuk

dilakukan utamanya dalam P2PL yang dilakukan secara digital.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip 3R untuk P2PL adalah sebagai

berikut:

`17

1) Imbal Hasil (Return)

Return merupakan nilai tambah atau imbal hasil yang diperoleh

peminjam dari penggunaan pinjaman. Return yang dihasilkan

peminjam mencerminkan potensi return yang akan diterima investor

dari penyaluran dana yang dilakukan. Setiap pemohon pinjaman

harus dinilai kemampuannya untuk menghasilkan imbal hasil yang

cukup untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunga. Penyelenggara

P2PL dapat menilai kemampuan peminjam menghasilkan imbal hasil

yang cukup melalui proyeksi pendapatan, laba-rugi dan aliran kas

yang disusun peminjam.

2) Repayment Capacity

Setiap peminjam dana harus memiliki kemampuan untuk

mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran

tersebut jatuh tempo. Penyelenggara P2PL dapat mengukur indikator

ini dari rasio Loan to Value (LTV), jumlah cicilan tetap peminjam

dan ketersediaan agunan.

3) Risk-bearing Ability

Risk-bearing Ability dapat diukur dari analisis sensitivitas usaha dan

kualitas rencana mitigasi risiko yang diajukan peminjam. Selain itu,

adanya opsi asuransi kredit juga dapat menjadi pertimbangan dalam

menilai kemampuan ini.

Hasil keluaran dari proses pemeringkatan kredit berupa skor yang

dinyatakan dalam huruf yaitu AAA, AA dan A (sangat layak), BB dan B

(layak) C (kurang layak) dan D (tidak layak). Hasil keluaran tersebut

dapat digunakan untuk:

1) Penentuan besaran bunga pinjaman. Semakin baik peringkat yang

didapat oleh peminjam, maka semakin kecil bunga pinjaman yang

dibebankan.

`18

2) Penentuan jangka waktu pinjaman. Semakin baik peringkat yang

didapat oleh peminjam, maka jangka waktu pinjaman dapat semakin

fleksibel dan panjang.

3) Penentuan kewajiban penggunaan asuransi pinjaman. Peminjam

dengan peringkat sangat layak tidak diwajibkan menggunakan

asuransi pinjaman, peminjam dengan peringkat layak diarahkan

untuk menggunakan asuransi pinjaman dan peminjam dengan

peringkat kurang layak dapat diwajibkan untuk menggunakan

asuransi pinjaman.

4) Penentuan besaran premi asuransi pinjaman. Semakin baik peringkat

yang didapat oleh peminjam, maka semakin kecil premi asuransi

yang dibebankan kepada peminjam.

d. Standardisasi Prospektus Peminjam

Prospektus usaha merupakan hal yang penting dalam model bisnis P2PL

untuk memudahkan investor untuk menentukan calon peminjam yang

sesuai. Prospektus usaha pada dasarnya merupakan dokumen rencana

bisnis yang menggambarkan situasi yang akurat mengenai kegiatan bisnis

yang dijalankan/akan dijalankan oleh peminjam, Dalam penyusunan

prospektus usaha, dapat digunakan format rencana bisnis yang

dikemukakan oleh Hisrich (2010) sebagai berikut:

Tabel 2.1. Format Prospektus

Sumber Tahun Konten

Hisrich et al 2010

1. Halaman Perkenalan 7. Rencana Pemasaran

2. Ringkasan Eksekutif 8. Rencana Organisasi

3. Analisa Industri 9. Pengukuran Risiko

4. Deskripsi Bisnis 10. Rencana Keuangan

5. Rencana Produksi 11. Lampiran

6. Rencana Operasi

Format prospektus tersebut merupakan panduan bagi calon peminjam

dalam menyusun prospektus usaha yang akan ditampilkan di masing-

`19

masing website penyelenggara P2PL. Isi dan bentuk informasi dalam

masing-masing bagian dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing peminjam dalam menyusun prospektus. Terdapat tiga tujuan yang

ingin dicapai dengan adanya standardisasi prospektus diatas, yaitu:

1) Mendorong pelaku usaha sektor UMKM maupun start-up company

untuk menjalankan bisnis/rencana bisnis dengan sistematis, sesuai

dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan tata kelola perusahaan

yang baik. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan

ekspansi atas bisnis yang dijalankan.

2) Memudahkan investor dalam melakukan analisa terhadap calon

peminjam prospektif.

3) Meningkatkan probabilitas sebuah usaha/perusahaan untuk

mendapatkan pembiayaan dengan jumlah yang sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan membayar.

2.2 Produk Asuransi Pinjaman “AMANBOS”

Pertumbuhan bisnis P2PL yang tinggi di Indonesia dalam periode dua

tahun terakhir belum diikuti dengan adanya sebuah produk asuransi yang

secara khusus menjamin keamanan dana investor yang disalurkan langsung ke

peminjam. Kondisi ini berbeda dengan status dana investor yang ditempatkan

di bank, dimana terdapat fasilitas penjaminan dari Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) serta adanya produk Asuransi Kredit yang dikeluarkan oleh

PT. Askrindo (Persero), Asuransi Sinarmas dan Asuransi ASEI. Saat ini,

investor lebih menitikberatkan analisa pemberian pinjaman berdasarkan

peringkat kredit yang diberikan oleh penyelenggara P2PL. Selain itu, untuk

mengantisipasi adanya kemungkinan gagal bayar (default), mayoritas

penyelenggara P2PL menawarkan tawaran pinjaman dengan underlying

tertentu, seperti invoice financing, payroll-based financing serta mensyaratkan

agunan berupa emas, aset tetap dan lain-lain.

`20

Tidak adanya produk asuransi yang secara khusus menjamin dana

investor yang disalurkan langsung melalui penyelenggara P2PL berpotensi

untuk menghambat pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang. Hal ini

dikarenakan terbatasnya ruang gerak penyelenggara P2PL dalam melakukan

ekspansi pemberikan pinjaman yang aman dan adanya risiko peningkatan

rasio gagal bayar seiring dengan semakin banyaknya peminjam yang

bergabung di platform P2PL. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya produk

asuransi pinjaman yang secara khusus menjamin dana investor yang

disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Berdasarkan hal tersebut maka

diusulkan adanya produk Asuransi pinjaMAN Berbasis Online System

(AMANBOS).

AMANBOS merupakan produk asuransi yang secara khusus menjamin

dana investor yang disalurkan kepada peminjam melalui penyelenggara P2PL.

Secara umum, proposisi nilai yang ditawarkan AMANBOS adalah

melindungi investor dan penyelenggara P2PL dari risiko kerugian akibat

adanya gagal bayar oleh peminjam. Untuk memastikan proposisi nilai tersebut

dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen sasaran yang tepat, maka

dilakukan pendefinisian pasar melalui penetapan pasar sasaran, penempatan

produk, strategi produk, strategi penentuan harga, strategi channel dan strategi

promosi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penetapan Pasar Sasaran

Sebagai produk asuransi baru yang secara khusus ditujukan untuk

konsumen yang menggunakan platform P2PL, pasar sasaran dari

AMANBOS adalah sebagai berikut:

1) Investor

Pasar sasaran konsumen investor dari AMANBOS adalah investor

baru di bisnis P2PL yang mempunyai tingkat toleransi terhadap

risiko yang relatif rendah dan lebih cenderung memilih instrumen

investasi yang aman. Selain itu, AMANBOS juga menyasar investor

`21

eksisting yang menginginkan diversifikasi penempatan dana di

bidang usaha yang berisiko cukup tinggi namun memiliki prospek

usaha yang menjanjikan.

2) Peminjam

Pasar sasaran konsumen peminjam dari AMANBOS adalah

peminjam baru di bisnis P2PL yang memiliki bidang usaha dengan

risiko yang cukup tinggi namun memiliki prospek usaha yang

menjanjikan. Selain itu, AMANBOS juga menyasar peminjam

eksisting yang melakukan diversifikasi usaha ke sektor usaha yang

berbeda dengan sektor usaha sebelumnya.

3) Penyelenggara P2PL Baru

AMANBOS secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan

penyelenggara P2PL baru dengan menawarkan adanya kerjasama

eksklusif. Hal ini dipandang menguntungkan bagi perusahaan

penyelenggara P2PL baru guna menarik konsumen baik investor

maupun peminjam untuk bergabung di platform P2PL.

b. Penempatan Produk (Positioning)

Penetapan penempatan produk (positioning) bagi AMANBOS dapat

dilakukan dengan melalukan analisa sebagai berikut:

1) Analisa Produk Eksisting

Saat ini produk asuransi kredit telah ada di Indonesia. Secara umum,

asuransi tersebut memberikan penjaminan atas kredit yang diterima

oleh debitur melalui bank atau lembaga keuangan lain dengan

penjelasan sebagai berikut:

a) Askrindo dan Jamkrindo

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menyediakan asuransi

KUR dan asuransi kredit yang dikeluarkan oleh lembaga

perbankan di Indonesia. Sedangkan Perum Jamkrindo berperan

dalam melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non

`22

tunai uang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. Saat ini,

Jamkrindo berperan sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat

(KUR), Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum, Penjaminan

Kredit/Pembiayaan Mikro, dan lain sebagainya.

b) Asuransi Sinarmas dan Asuransi Asei

Sinarmas menyediakan fasilitas asuransi kredit yang secara umum

mirip dengan Askrindo. Adapun PT Asuransi Asei Indonesia

(Asuransi Asei) menawarkan asuransi kredit mulai dari 70%

sampai dengan 80% dari besarnya pinjaman yang diberikan.

2) Analisa Penempatan Produk

Berdasarkan analisa produk asuransi kredit eksisting diatas, maka

dapat dirumuskan penempatan produk AMANBOS, yaitu produk

asuransi yang didesain khusus untuk platform P2PL yang

menawarkan jaminan keamanan dana investor dan kemudahan proses

klaim melalui layanan online dan nirkertas (paperless).

c. Strategi Produk

AMANBOS adalah sebuah inovasi produk asuransi yang memberikan

proteksi terhadap dana investor yang disalurkan melalui platform P2PL

dalam bentuk pinjaman dari risiko gagal bayar. Hal ini dipandang penting

mengingat adanya potensi risiko dari model bisnis P2PL yang sebagaian

besar tidak menggunakan agunan sebagai second way out untuk

menjamin pinjaman yang diberikan.

AMANBOS bermanfaat bagi lembaga penyelenggara P2PL dan pemberi

dana dengan menawarkan proposisi nilai bagi pihak-pihak terkait sebagai

berikut:

1) Proposisi nilai bagi penyelenggara P2PL

`23

Memberikan jaminan kredit bagi para nasabah kreditur.

Mengurangi risiko bisnis.

Menambah mitra kerja sama dalam pengelolaan risiko gagal

bayar kredit yang dikelola.

Memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan dan percepatan

pertumbuhan bisnis P2PL.

2) Proposisi nilai bagi pemberi dana

Memberikan rasa aman dan perlindungan atas dana yang

dipinjamkan.

Mengurangi risiko gagal bayar dengan pengalihan risiko kepada

lembaga asuransi.

3) Proposisi nilai bagi perusahaan asuransi

Memperluas lini produk asuransi.

Sumber pendapatan dan keuntungan yang baru dengan skala

besar seiring berkembang pesatnya bisnis P2PL di Indonesia.

AMANBOS merupakan inovasi produk asuransi yang didesain khusus

bagi pengembangan industri P2PL dan perlindungan konsumen.

Mekanisme pelaksanaan AMANBOS dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL

`24

Berdasarkan Gambar 2.3, produk AMANBOS disalurkan melalui

perusahaan asuransi umum. Dalam penerapannya, terdapat dua perjanjian

utama yaitu bi-party agreement dan Polis AMANBOS sebagai berikut:

1) Bi-party agreement dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan

oleh penyelenggara P2PL dengan Lembaga Asuransi. Perjanjian ini

berkaitan dengan metode dan prosedur penerapan produk

AMANBOS. Metode-metode dan prosedur tersebut dapat berupa

skema penawaran produk kepada tertanggung, metode perhitungan

besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung, tata cara

dan prasyarat klaim, penentuan kredit yang telah macet, skema

mitigasi risiko, langkah-langkah penanganan apabila pinjaman telah

dinyatakan macet, dan perjanjian lain yang dibutuhkan dalam rangka

mitigasi risiko dan menguntungkan bagi penyelenggara P2PL,

Lembaga Asuransi, dan pihak tertanggung.

2) Polis AMANBOS adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan

bersifat konsensual yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dana

dalam P2PL (tertanggung) dengan lembaga Asuransi. Polis ini harus

dibuat secara tertulis (akta) dengan media digital yang dapat dicetak.

Sebenarnya isi dari polis ini merupakan turunan dari bi-party

agreement yang telah dibuat sebelumnya.

Aturan-aturan AMANBOS dalam makalah ini sengaja tidak dibuat detil

dan hanya berupa panduan dalam rangka memberikan ruang yang cukup

bagi lembaga-lembaga asuransi untuk melakukan penyusunan strategi

dalam rangka persaingan.

Sesuai dengan karakteristik P2PL, maka proses penggunaan produk

AMANBOS dilakukan seluruhnya melalui media digital seperti

penawaran produk, pengisian dokumen, proses penanganan klaim dan

pembayaran premi. Untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi

pinjaman, dalam P2PL tidak semua pinjaman wajib dijamin dengan

`25

AMANBOS. Pinjaman yang masuk ke dalam risiko tinggi (minimal

rating C) adalah pinjaman yang wajib disertai dengan AMANBOS.

Sedangkan pinjaman dengan risiko rendah (rating A) dan menengah

(rating B) tidak diwajibkan tetapi AMANBOS hanya merupakan opsi

keamanan dalam berinvestasi. Tentu adanya fasilitas AMANBOS

memerlukan pembayaran premi dari pemberi pinjaman kepada lembaga

asuransi.

d. Strategi Penentuan Harga

Besar premi ditentukan berdasarkan persentase dari besar pinjaman yang

diberikan. Penentuan besarnya premi dilakukan oleh lembaga

penyelenggara P2PL sebagai wakil para nasabahnya (pemberi dana) dan

Lembaga Asuransi yang tertulis dalam bi-party agreement. Untuk

menentukan besar premi ini maka diperlukan beberapa faktor

pertimbangan diantaranya:

1) Grading/scoring/rating pinjaman yang menggambarkan tingkat

risiko.

Semakin rendah grade suatu pinjaman maka premi yang ditetapkan

akan semakin tinggi.

2) Lama tenor pinjaman.

Semakin lama jangka waktu pinjaman maka akan semakin berisiko,

oleh karena itu akan membuat premi AMANBOS semakin tinggi.

3) Besar pinjaman yang diberikan.

Semakin besar pinjaman yang diberikan, premi yang dibayarkan

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan besar pinjaman yang semakin

besar membuat Lembaga Asuransi harus menanggung Uang

Pertanggungan (UP) yang lebih besar.

e. Strategi Penentuan Saluran Pemasaran

Untuk memastikan proposisi nilai dari AMANBOS dapat tersampaikan

dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, maka diperlukan saluran

`26

pemasaran sebagai sarana penyampaian produk. Dalam hal ini,

AMANBOS akan dipasarkan melalui perusahaan-perusahaan asuransi

umum yang sudah terdaftar di OJK. Adapun pertimbangan pemilihan

perusahaan asuransi umum sebagai saluran pemasaran AMANBOS

adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan asuransi umum memiliki sistem pembayaran dan analisa

risiko yang baik sehingga memudahkan calon konsumen AMANBOS

untuk mengakses produk.

2) Perusahaan asuransi umum memiliki basis konsumen yang besar

sehingga meningkatkan probabilitas penggunaan AMANBOS.

3) Saat ini, sebagian besar perusahaan asuransi umum sudah

menggunakan media online sebagai sarana penyampaian produk-

produknya. Hal ini sesuai dengan karakteristik AMANBOS yang

menggunakan media online sebagai sarana utama konsumen

mengakses produk.

Produk AMANBOS dinilai menarik bagi perusahaan asuransi karena

perkembangan bisnis P2PL yang pesat berpotensi meningkatkan jumlah

permintaan AMANBOS. Selain itu, penyelenggara P2PL telah memiliki

mekanisme penilaian risiko yang baik, sehingga angka peminjam yang

gagal bayar relatif sedikit, bahkan tidak ada. Dengan adanya penerapan

TEMAN PINTAR, maka pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang

diharapkan akan lebih baik, sehingga perusahaan asuransi dapat

mengambil keuntungan yang optimal dengan menjual produk

AMANBOS.

f. Strategi Promosi

Dalam mengkomunikasikan proposisi nilai yang dimiliki AMANBOS,

dapat menggunakan pendekatan micromodel of communication untuk

memastikan konsumen memahami proposisi nilai yang ditawarkan.

`27

Model komunikasi dilakukan melalui 3 tahap yang meliputi cognitive

stage, affective stage dan behavior stage.

Pada cognitive stage, dikomunikasikan keuntungan penggunaan

AMANBOS dan potensi kerugian bagi konsumen yang tidak

menggunakan AMANBOS untuk menciptakan perhatian (attention) para

investor yang menginvestasikan uangnya melalui platform P2PL. Tahap

selanjutnya adalah affective stage yang mulai menarik konsumen untuk

menggunakan produk (interest) dan keinginan (desire) konsumen

menggunakan asuransi tersebut. Hal ini dimaksud untuk menutup gap

ketidakadaan jaminan yang pasti dari pihak kreditur kepada pihak debitur

dalam kegiatan yang notabenenya berupa pinjam-meminjam ini. Terakhir,

tahapan komunikasi berhenti pada behavior stage agar seluruh P2PL mau

menggunakan produk asuransi dan investor akan membelinya.

Untuk mewujudkan model komunikasi diatas, dapat digunakan saluran

pemasaran massal (mass marketing channel) dan saluran pemasaran

interaktif (interactive marketing channel) dengan penjelasan sebagai

berikut:

1) Saluran Pemasaran Massal

Saluran pemasaran massal yang dapat digunakan untuk

mengkomunikasikan proposisi nilai AMANBOS adalah pemasangan

iklan di media massa, elektronik dan sosial serta promosi langsung

melalui tenaga penjual/agen asuransi di pusat layanan jasa keuangan.

Penggunaan media sosial menjadi hal yang krusial

mempertimbangkan sebagian besar penyelenggara P2PL adalah

perusahaan startup digital yang banyak menggunakan media sosial

sebagai sarana promosi.

2) Saluran Pemasaran Interaktif

Saluran pemasaran interaktif adalah media komunikasi interaktif

antara para pengguna secara langsung, baik tatap muka maupun

`28

secara online. Saluran pemasaran interaktif yang dapat digunakan

untuk AMANBOS adalah pembentukan adanya helpdesk khusus

untuk AMANBOS yang terintegrasi di masing-masing website

penyelenggara P2PL. Selain itu, dapat pula diselenggarakan event-

event berskala nasional dan regional seperti Fintech Conference,

Fintech Startup Camp dan lain-lain. Event tersebut dapat digunakan

sebagai media pertemuan langsung perusahaan asuransi dengan

penyelenggara P2PL maupun calon investor/peminjam.

III. DAMPAK INOVASI

Program Nasional Akselerasi P2PL yang diusulkan dalam paper ini

diharapkan dapat menimbulkan dampak-dampak positif kepada berbagai pihak

sebagai berikut:

1.1 Dampak Inovasi bagi OJK

Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi

OJK adalah sebagai berikut:

a. Mendukung pencapaian peningkatan literasi dan inklusi keuangan

Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program inovasi untuk

mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk

sektor pembiayaan dan pengembangan UMKM sesuai tiga pilar utama

dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang ditunjukkan

dalam Gambar 3.1. Program Nasional Akselerasi P2PL secara khusus

ditujukan untuk mendukung pilar kedua melalui pembentukan Sistem

Pengawasan Integratif bagi industri P2PL dan ketiga melalui inovasi

produk AMANBOS.

`29

Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2013)

b. Menjamin keamanan dana konsumen

Pelaksaaan Sistem Pengawasan Integratif dan adanya produk

AMANBOS menjadi solusi bagi investor maupun penyelenggara P2PL

untuk memperoleh rasa aman atas dana yang disalurkan/diinvestasikan

melalui platform P2PL. Hal ini karena adanya prinsip Legal, Transparan

dan Aman yang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan kedua program

diatas.

1.2 Dampak Inovasi bagi Investor

Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi

investor adalah memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor

riil melalui platform P2PL. Dengan adanya TEMAN PINTAR dan produk

AMANBOS, investor dapat memperoleh pendapatan berupa tingkat

pengembalian (yield) secara pasti setiap periodenya dengan risiko yang

terukur.

Selain memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor riil,

pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL juga dapat meningkatkan

minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan penyelenggara P2PL, baik

yang sudah ada maupun perusahaan rintisan baru (start-up) melalui

penyertaan modal langsung ataupun melalui skema dana ventura.

`30

1.3 Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi

Adanya inovasi produk AMANBOS turut memperkaya jenis produk yang

ada dalam industri asuransi. Produk tersebut diperlukan untuk mendukung

pertumbuhan industri P2PL yang besar di tahun-tahun mendatang. Dengan

adanya produk AMANBOS, maka diharapkan akan terjadi sinergi positif

antara industri asuransi dan industri P2PL dalam mendukung perkembangan

sektor usaha UMKM

AMANBOS dapat menjadi alternatif produk yang menarik dan

berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi dengan resiko yang terukur bagi

pelaku di industri asuransi.

1.4 Dampak Inovasi bagi Industri P2PL

Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi

investor adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi gap model bisnis eksisting P2PL.

Adanya program TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS dapat

menjadi solusi untuk mengatasi gap yang ada dan menjadikan model

bisnis eksisting P2PL lebih baik di masa mendatang.

b. Mendorong pertumbuhan dan perluasan skala bisnis P2PL.

Keberadaan TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS mendorong

industri P2PL untuk menerapkan prinsip legal, aman dan transparan

dalam pengelolaan dana. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas industri

P2PL di mata investor sehingga diharapkan terjadi peningkatan investasi

di industri P2PL. Tingginya minat investor untuk berinvestasi di industri

P2PL diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan utamanya

perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia, sehinggai bisnis P2PL dapat

menjangkau area geografis di seluruh Indonesia.

1.5 Dampak Inovasi bagi Industri UMKM dan Bisnis Rintisan (Start-up)

`31

Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi

industri UMKM dan bisnis rintisan (start-up) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan alternatif sumber pendanaan

Keberadaan platform P2PL dapat menjadi alternatif sumber dana bagi

pelaku usaha di sektor UMKM maupun pemilik bisnis rintisan (start-up).

Dengan adanya Program Nasional Akselerasi P2PL, diharapkan pelaku

usaha sektor UMKM dan pemiliki start-up semakin terdorong untuk

menggunakan platform P2PL untuk mendapatkan pendanaan usaha

dengan proses yang cepat, aman dan dengan biaya yang terjangkau.

b. Mendorong pertumbuhan sektor (UMKM) dan bisnis rintisan (start-up)

Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan mampu mempercepat

pertumbuhan dan utamanya perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut, maka industri P2PL dapat menjadi mitra

strategis bagi sektor industri UMKM maupun start-up. Dengan adanya

sinergi antara industri P2PL dengan pelaku usaha di sektor UMKM dan

start-up, maka diharapkan sektor UMKM dan start-up di Indonesia

menjadi tumbuh lebih cepat dan berkualitas.

c. Mendorong penerapan tata kelola usaha yang baik bagi pelaku UMKM

dan start-up

Adanya program Standardisasi Prospektus Peminjam yang termasuk di

dalam Sistem Pengawasan Integratif P2PL diharapkan dapat mendorong

pelaku usaha di sektor UMKM maupun start-up untuk melakukan

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis dengan lebih sistematis dan

terorganisir.

1.6 Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang berkaitan

dengan sektor UMKM dan start-up. Pelaksanaan program ini diharapkan

dapat membuka akses yang luas bagi pelaku usaha di sektor UMKM dan

`32

start-up untuk mendapatkan akses pembiayaan yang cepat, aman dan dengan

biaya yang terjangkau. Dengan adanya akses pembiayaan tersebut, diharapkan

kontribusi sektor UMKM dan start-up terhadap perekonomian Indonesia dapat

meningkat pesat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah yaitu

berkontribusi sebesar 70% dari Produk Domestik Bruto Indonesia (Sukamto,

2016).

Selain membuka akses pendanaan ke pelaku usaha sektor UMKM dan

start-up, Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan dapat menjadikan

industri P2PL menjadi lebih kredibel dan aman di mata calon investor. Hal

tersebut dapat mendorong investor untuk menginvestasikan dana yang

dimiliki ke sektor riil, yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan

produksi barang dan jasa dalam negeri.

IV. PELUANG APLIKATIF

Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan salah satu bentuk terobosan

yang dapat digunakan OJK untuk melakukan penguatan Industri Keuangan Non

Bank (IKNB), khususnya di industri P2PL yang mengalami pertumbuhan pesat pada

kurun waktu dua tahun terakhir. Program tersebut berlaku sebagai pelengkap

(complement) dan pendukung dari program eksisting yang telah diluncurkan OJK,

utamanya untuk sektor IKNB serta program peningkatan literasi dan inklusi

keuangan seperti Laku Pandai dan Sikapi Uangmu.

Sebagai program yang bersifat sebagai pelengkap dan pendukung program

eksisting, Program Nasional Akselerasi P2PL dinilai dapat diaplikasikan dengan

segera karena OJK pada saat ini telah memiliki infrastuktur dan sistem yang secara

umum dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain dari sisi sumber daya

internal OJK yang mendukung, peluang pelaksanaan Program Nasional Akselerasi

P2PL dinilai besar mempertimbangkan faktor-faktor eksternal sebagai berikut:

`33

1. Adanya inisiatif dari penyelenggara P2PL untuk bekerjasama dengan OJK

selaku regulator industri keuangan di Indonesia. Hal ini dinilai dapat

mempermudah pengaplikasian TEMAN PINTAR.

2. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi yang

aman menyebabkan minat terhadap platform P2PL tinggi. Hal ini membuka

potensi yang besar bagi penggunaan produk AMANBOS.

3. Adanya berbagai program kegiatan untuk mendukung perkembangan start-up

digital seperti Gerakan 1000 Start-up Digital dari Kemen Kominfo.

Sebagai gambaran pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL, disusun

skema waktu plot-plot kegiatan yang terintegrasi sesuai Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL

Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang menitikberatkan

proses pada sistem pengawasan yang saling mendukung secara keberlanjutan dan

terintegrasi dan inovasi produk asuransi yang ditujukan khusus bagi industri P2PL.

2016

Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2

1 Sistem Pengawasan Terintegrasi

a Platform Data Terintegrasi

Pembentukan Platform Data Terintegrasi

Pembentukan Menu di Website OJK

Ujicoba Platform Data Terintegrasi

Sosialisasi ke penyelenggara P2PL

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi

Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi

b Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL

Pembentukan Modul Pelatihan Analis P2PL

Kerjasama dengan penyelenggara Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL

Pelaksanaan Pelatihan Analis Pinjaman P2PL

Pelaksanaan Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL

c Standar peringkat/grading peminjam dana dan prospektus

Pembentukan rumusan standar peringkat

Sosialisasi ke penyelenggara P2PL dan peminjam

Pengumpulan masukan dan penyempurnaan rumusan

Eksekusi penggunaan standar peringkat dan prospektus di penyelenggara P2PL

2 Produk Asuransi Pinjaman AMANBOS

a Persiapan

Survei Pasar

Perumusan Produk

Sosialisasi Awal

Pelaksanaan

Peluncuran Produk

Aktivitas Promosi

Evaluasi

Pengumpulan umpan balik

Perbaikan Berkelanjutan

Retensi Konsumen

2017 2018 2019 2020No Kegiatan

`34

Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar tujuan akhir dari

strategi dapat tercapai, yaitu:

1. Adanya POJK yang secara khusus mengatur industri P2PL

2. Adanya sinergi dari berbagai komponen yang terkait seperti OJK, Bank

Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM,

penyelenggara P2PL, perusahaan asuransi dan perbankan.

3. Adanya animo masyarakat untuk menggunakan platform P2PL sebagai sarana

investasi dan alternatif sumber pendanaan usaha serta adanya animo investor

untuk menanamkan modal di industri P2PL.

4. Tersedianya jaringan internet dan prasarana teknologi informasi yang

memadai serta dapat diakses oleh masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amartha.com. (2016). Peer to Peer lending untuk Ekonomi Inklusif. Diakses 26

Agustus 2016 dari https://amartha.com/

Askrindo.co.id. (2016). Asuransi Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari

https://askrindo.co.id/new/id/

Asian Development Bank. (2016). Reformasi Ekonomi Indonesia akan Dorong

Pertumbuhan 2016. Diakses 24 Agustus 2016 dari

https://www.adb.org/id/news/indonesia-s-economic-reforms-boost-growth-2016

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2016).

Penghasilan Kelas Menengah Naik = Potensi Pajak?. Diakses 1 September

2016 dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-

pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak

Bank Indonesia. (2014). Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.

Diakses 30 Agustus 2016 dari

`35

http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20

Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf

Bukalapak.com. (2016). Situs Jual Beli Online Mudah dan Terpercaya. Diakses 1

September 2016 dari https://www.bukalapak.com/

Cravens, David W dan Nigel F. Piercy. 2007. Strategic Marketing 9th Edition.

Singapore : McGrawHill.

Forbes.com. (2016). The Disappearance of Peer-To-Peer Lending. Diakses 26

Agustus 2016 dari http://www.forbes.com/sites/groupthink/2014/10/14/the-

disappearance-of-peer-to-peer-lending/#7aa4844350e6

GO-JEK Indonesia. (2016). Apa itu Go-Jek. Diakses 1 September 2016 dari

https://www.go-jek.com/

Hisrich, Robert D; Michael P. Peters and Dean A. Shepherd. 2013. Entrepreneurship

9th ed. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.

Investree.com. (2016). Indonesia’s Peer-to-Peer Lending Marketplace. Diakses 26

Agustus 2016 dari https://www.investree.id/

Jamkrimdo.com. (2014). Jaminan Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari

http://www.jamkrindo.co.id/

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). Kredit

Usaha Rakyat. Diakses 31 Agustus 2016 dari 5 Agustus 2016 dari

http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia

Kitabisa.com. (2016). Indonesia’s Fundraising Platform. Diakses 26 Agustus 2016

dari https://kitabisa.com/

Kompas.com. (2016). AyoPeduli, ‘Platform’ Kolaborasi untuk Tiga Bidang Penting.

Diakses 26 Agustus 2016 dari

http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/09172557/AyoPeduli.Platform.Kolab

orasi.untuk.Tiga.Bidang.Penting

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management 13th Edition.

United States of America : Pearson Education International.

`36

Lembaga Penjamin Simpanan. (2016). Simpanan Anda Dijamin sampai dengan 2

Milliar. Diakses 31 Agustus 2016 dari www.lps.go.id/#

Modalku.com. (2016). Investasi Menguntungkan dan Pinjaman Modal Usaha Kecil.

Diakses 26 Agustus 2016 dari https://modalku.co.id/

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Capaian Kinerja 2015 dan Program Strategis 2016

Industri Keuangan Non-Bank. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 dari

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-

terkini/Pages/Capaian-Kinerja-2015-dan-Program-Strategis-2016-Dari-Industri-

Keuangan-Non-Bank.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro.

Diakses 16 Agustus 2016 dari

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Mengenal Lembaga serta Produk dan Jasa

Keuangan. Diakses 31 Agustus 2016 dari

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Laku Pandai. Diakses 31 Agustus 2016 dari

http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx

PT Asuransi Asei Indonesia. (2016). Sekilas Asei. Diakses 31 Agustus 2016 dari

http://www.asei.co.id/index.php/en/

Rudiantara. (2016). E-Commerce Indonesia pada 2020 Bisa Capai US$130 Miliar.

Diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 dari

http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/25/menkominfo-rudiantara-

Sinar Mas. (2016). Asuransi Sinar Mas. Diakses 31 Agustus 2016 dari

http://www.sinarmas.co.id/

Traveloka.com. (2016). Tiket Pesawat Murah: Traveloka – Cari Tiket Pesawat

Promo?. Diakses 1 September 2016 dari https://www.traveloka.com/

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

`37

Wujudkan.com. (2016). Bagaimana WUJUDKAN Bekerja untuk PeWUJUD. Diakses

26 Agustus 2016 dari https://wujudkan.com/