Arie Sujito
TRANSFORMASI DESAPENGUATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMBANGUNAN,
PEMERINTAHAN DAN KELOLA DANA DESA
• Apa pelajaran berharga
yang dibisa dipetik dari
perubahan desa sejak UU
No. 6/ 2014?
• Apa tantangan yang
dihadapi sejauh ini?
• Bagaimana strategi
memperkuat partisipasi
masyarakat didalam
meningkatkan kualitas
perubahan desa?
Sentralisasi
Desentralisasi
OtonomiDesa
OtonomiDaerah
KewargaanKomunitas
Keseimbanganpower; check and balances
Partisipasi dandeliberatif demokrasi
Transparan danaksesibilitas
Prokeadilan Kerakyatan Sense ekologi Keberlanjutan
PARADIGMAPEMBANGUNAN
RELASI KUASA
ReformasiPemerintahan
UU DESA
KebangkitanDemokrasi
Lokal
• Pembaharuanagraria
• Demokratisasidesa
• Pemenuhanpelayanan publik
• Pemberdayaanekonomi
• Keadilan gender• Lingkungan yang
manusiawi danberkelanjutan
TransformasiDesa
DESARelasi
Strukturaldengan
Supradesa
EmansipasiWarga
KeadilanKelola SDA
KekuasaanDemokratis
Pemerintahanyang
Responsif
Misi Pembaharuan Desa
1. Membangun kemandirian desa; jaminan sumberdaya keuangan dariAPBN untuk penyelenggaraanpembangunan serta revitalisasipenataan aset desa
2. Mengatasi apatisme warga; memperkuat partisipasi dalamkebijakan dan penyelenggaraan desa
3. Memperkuat pilar demokrasidesa; sistem ceck and balances sistempemerintahan dan pembangunan desa
4. Memperbaiki pelayanan publik; penyelenggaraan pemerintahan desauntuk kebutuhan warga
5. Merevitalisasi modal sosial desauntuk pemberdayaan lokal (nilai, mekanisme dan institusi sosial ekonomiwarga)
Desa yang Demokratis, Mandiridan Sejahtera
KeterbatasanKapasitas
SDM
Apatisme, keterbatasan
kualitaspartisipasi
Regulasi dankebijakan
belum solid
Jebakanadministrasi
yang berlebihan
Kurangsupervisi:
Bantuan danpengawasan
Patronasepolitik
Elite chapture Oligarkhi Korupsi Apatisme
ARENA BARURELASI KUASA
Akses APBDes
BUMDes
Aset Desa
Pelayanan Dasar
Tata Ruang
Agraria
Pemerintahan Bersih
Air, pupuk, bibit
Perlindungan rentan
Kades
Perangkat Desa
Petani
Buruh
Pemuda
Perempuan
Tokoh adat
Tokoh Agama
aktorIsu-isu
Tersedia ruangnegosiasi; kontestasiantar aktor dalamartikulasi kepentingan
Representasi isu, agenda dan aktor(agencies)
Pembentukan subjekpolitik pembangunan
Musyawarah Desa
Musrenbangdes
Forum Komunitas
Kelompok Sektoral
Demokratisasi desa dipahamisebagai proses perubahan relasikuasa bidang politik dan ekonomiyang ditandai oleh partisipasi aktifdan kritis masyarakat dalampengambilan keputusan strategis, tata kelola pemerintahan danpembangunan desa yang transparandan akuntabel
Demokratisasi desa dimaksudkanuntuk melakukan pembaharuanmenuju kemandirian, keadilan sosialdan kesejahteraan yang merata
Memperkuat basis perencanaandesa yang memadai; tidak asal-asalan dalam membuatRPJMDes
Mendorong akuntabilitas dalamtata kelola pemerintahan desa; bebas dari korupsi
Program pembangunan desaharus berubah dengan orientasipemberdayaan dan emansipasiwarga
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparat dan masyarakat desa
Pengembangan ekonomi desa perlu menitikberatkan pada produktivitas; pembukaan lapangankerja; serta kesejahteraan warga
Praktik demokrasi desa harus beroperasi sebagaimanivestasi penyelenggaraan ceck and balances
Pengambilan keputusan mengangkut urusanstrategis; seperti investasi, kelola SDA, kerjasamaantar desa, dan menyangkut hajat hidup wargaharus melibatkan warga dalam forum musyawarahdesa
Tantangan bagi CSO, pemerintahdan pihak-pihak peduli desa untukmengawal, membantu, mensupervisi agar tujuan muliapenguatan desa dapat tercapai
Peluang membangun kemandiriandesa dalam konteks demokrasi dankesejahteraan kian terbuka
Itulah pintu pembuka transformasidesa untuk memperkuat kedaulatanwarga lokal
Pemerintahan desa perlu menyiapkandiri, meningkatkan kemampuannyadalam hal;
Mengelola sumberdaya desa untukkebutuhan publik
Memahami masalah, merumuskankebutuhan dan membuatperencanaan desa yang lebih baik
Meningkatkan ketrampilan dalammengimplementasikan peraturanUU Desa dan turunannya
Memiliki kemampuan dalammengelola keuangan desa denganprinsip partisipatif, transparan danakuntabel
Mengelola dan memperkuatpartisipasi warga dalampembangunan desa
Peran BPD:
Meningkatkan kemampuan dalammenyusun perencanaan desabersama perangkat desa
Melalukan kontrol atau pengawasanjalannya pemerintahan desa
Memperkuat partisipasi denganmengajak warga dalam aktifkegiatan pembangunan
Menumbuhkan inisiatif warga dalamturut serta mengembangkanprogram permberdayaan desa
Memperkuat kapasitas warga, dalam hal partisipasi, kerjasama, pengawasan, kemampuan kreatif dan inovatif, sertakemampuan teknis membantu dan mengontrolpenyelenggaraan pemerintahan desa
Menumbuhkan inisiatif ekonomi kreatif, merevitalisasi modal sosial, serta memperkuat relawan-relawan desa di berbagaibidang dan sektor
Membangun kelompok-kelompok “active citizen” sebagaimesin penggerak inisiasi mengartikulasi kepentingan danaspirasi untuk mempengaruhi pengambilan keputusanstrategis desa
Secara aktif menjalin kerjasama warga lintas desa untukkegiatan sosial ekonomi pemberdayaan serta media penguatanbargaining pada supradesa
Kelompok marginal seperti; perempuan, komunitasadat, petani, difabel, kaum miskin, dan warga yang “dikucilkan” perlu diperkuat kapasitas dan perannyauntuk terlibat dalam proses pengambilan keputusandesa
Forum-forum warga sebagai arena partisipasi harusdimanfaatkan kelompok-kelompok warga yang termarginalkan sebagai arena dan fungsi representasikomunitas di desa
Memadukan: partisipasi kelompok marginal yang terorganisir, komitmen politik dan struktur kesempatanyang memungkinkan perubahan berlangsung
Dana Desa diterima oleh Desa sebagai konskuensi negaramengakui dan menghormati kedudukan desa (Ps 5 UU Desa)dan Kewenangan Desa (Ps 18-22 UU Desa)
Kedudukan desa berada di wilayah kabupaten/kota. Artinya,desa tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahankabupaten/kota. Desa adalah susunan pemerintahantersendiri di dalam sistem pemerintahan NKRI (Ps 18 ayat (7)UUD 1945)
Desa diakui memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usuldan lokal berskala desa. Kewenangan desa ini adalahkekuasaan dan tanggungjawab desa untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat desa
Dana desa digunakan untuk membiayai 4 bidangurusan yang harus diurus desa, yaitu; pemerintahandesa, pembangunan, sosial masyarakat danpemberdayaanmasyarakat
Namun, Pemerintah saat ini memiliki prioritaspembangunan (Ps 74 ayat (1) UU Desa), yangberakibat desa dalam menggunakan dana desadiminta memprioritaskan untuk membiayai urusanpembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa (Pasal 19 ayat (2) PP 60 / 2014)
Besaran DD 20,7 T (20015) naik menjadi 46,9 T (2016), 60 T (2017). Pembicaraan anggarandesa memang masih fokus DD, padahal adaalokasi dana desa (ADD), pengembalianpajak, pendapatan asli desa (PADes), sumberpendapatan lain dst (PPMD Kemendes, 2016).
DD yang ditransfer ke rekening daerah, membawa konsekuensi “menyangkut” di APBD, ada kabupaten yang responsifmengirim ke daerah, namun banyak jugayang lambat; TERBIT SKB 3 Menteri untukakselerasi pencairan; beberapa bagianmenjawab masalah, namun parsial
Masalahnya terletak; logika keuangan daerahmasih menjadi nalar mainstream dalammemperlakukan DD, padahal itu uang hakdesa; risikonya SKPD-nisasi Desa dalam halpengelolaan daerah
Kewenangan desa terdistorsi oleh kabupaten, selain kemenkeu juga kementrian desa dankemendagri; misalnya soal prioritaspenggunaan (padahal semestinya itukewenangan desa)
Banyak kasus menggambarkan kesulitandesa; rujukan pengelolaan danpertanggungjawaban; selain banyak versi, juga tidak semua kabupaten membuatPerbub Pengelolaan Keuangan Desa; terlebihskema pertanggungjawaban banyak versi; misal pelaporan hanya DD; padahal mestinyakeuangan desa secara utuh
Banyak cerita positif dari desa-desa di Indonesia tersebardi berbagai dalam hal pemanfaatan dana desa sertaalokasi dana desa; Partisipasi meningkat dalam program dan implementasi
pembangunan desa Gairah ekonomi lokal: seperti BUMDes dan ekonomi kreatif,
wisata desa; Intensitas pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, orientasi baru penguatan modal sosial Penataan lingkungan dan tata ruang: pendekatan
pembangunan berorientasi ekologi (ramah lingkungan) Penanggulangan kemiskinan dan orientasi kerja bagi rakyat
desa Pengembangan pertanian untuk ketahanan pangan dan energi
Kunci terpenting: Perkuat partisipasi warga: musyawarah desa sangat
penting menggali kapasitas dan menjadi konsensuskebijakan desa
Butuh pemimpin yang asah, asih, asuh padawarganya
Mendorong tumbuh berkembang warga desa yang kreatif, cerdas, telaten membangun desa
Perlu pendampingan yang organik (memanfaatkankapasitas desa)
Jaringan kerjasama antar desa dibutuhkan agar desamakin berkembang membangun kawasan
Peningkatan SDM aparat desa dan fasilitasi warga
Ingat: Dana desa itu milik desa sebagai pengakuan negara,
tidak boleh dipersulit pencairannya, dan tidak bolehdimanipulasi
Dana desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untukdesa, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Pengelolaannya harus akuntabel (sesuai aturan), bermakna untuk membangun kemandirian dankeberlanjutan
Demokrasi desa harus diterapkan dalam mengeloladana desa; good governance, pemberdayaan, kontrol(check and balances)
Mari kita BANTU DESA agar rakyat berdaya sebagaisubjek pembangunan, manfaatkan jangka panjangadalah untuk integrasi nasional dan ketahananmasyarakat