TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
KARAWANG
PROPOSAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan
Pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Singaperbangsa Karawang
Oleh :
EVI APRIYANI FUJIASTUTY
0941173403019
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
KARAWANG
2012
TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
KARAWANG
LEMBAR PENGESAHAN
Telah Diajukan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Diterima Sebagai
Proposal Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi Diploma III Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang
Oleh :
EVI APRIYANI FUJIASTUTY
0941173403019
Menyetujui,
PEMBIMBING I
Kosasih.SE.MM
NIDN :0408047501
Mengetahui,
Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang,
Dekan Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi
H. Sony Hersona GW., Drs., MM. H. Achmad Nawawi, SE.M.Si
NIDN: 0427016101 NIDN : 04172700
PROPOSAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Judul
“Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang“
B. Bidang Kajian
Sebagaimana dengan judul di atas, penulis mengambil bidang kajian
dalam bidang perpajakan.
C. Data Umum Mahasiswa dan Pembimbing
1. Data Umum Mahasiswa
Nama : Evi Apriyani Fujiastuty
NPM : 0941173403019
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 29 April 1991
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/D III Akuntansi
Alamat :Jln. Adang Jaka RT.25/06 Desa.
Gintung kerta Kecamatan. Klari
Karawang
2. Data Pembimbing
Pembimbing : Kosasih, SE.MM
NIDN : 0408047501
3. Data Penyelia
Penyelia :
D. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif
melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program
pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program
pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program
pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan
yang tidak sedikit.
Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional
selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak
dan gas. Namun setelah tax reform, Pemerintah menjadikan sektor pajak
sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan
nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak
dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut
peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga
semakin meningkat.
Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakaan sebagai
Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga
sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang
Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam angka
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan
dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan –
ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi
daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedure
umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu system
perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat
sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan
beban yang adil bagi seluruh masyarakat.
Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak
daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak
nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak
Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.
Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah
ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota
diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan
menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , selain yang telah
ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut diatas
dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan
prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota.
Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu
sebagai berikut :
a. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ), .
b. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air ( PKBDA ),
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ),
d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatasa Air ( BBNKBDA ),
e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB );
f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( P3ABT );
g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan ( P2AP).
Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian
diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya
paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten /
Kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70
% diserahkan ke Kabupaten / Kota.
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar
70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota.
Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Karawang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Provinsi di Daerah, dimana salah satu tugas pokoknya adalah
melaksanakan kewenangan dibidang pendapatan daerah, dituntut untuk
terus mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan secara
berkelanjutan guna mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Karawang dituntut untuk selalu peka dan
tanggap serta mampu berbuat yang terbaik dengan menunjukkan kinerja
yang solid, agar tujuan dan sasaran pelayanan kepada masyarakat dapat
terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan
Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target pendapatan asli
daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan
tahun sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam
upaya peningkatan pendapatan asli daerah itu juga diupayakan untuk tidak
memberatkan dunia usaha dan masyarkat.
Yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur
administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya
Pajak Kendaraan Bermotor, serta peningkatan pengendalian dan
pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
terciptanya efektifitas dan effisiensi yang diikuti dengan peningkatan
kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
“Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan
Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang”
E. Perumusan Masalah :
Berdasarkan latar belakang penelitian maka identifikasi masalah pada
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang?
2. Upaya – upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan –
hambatan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
(DPPKA) Karawang?
F. Tujuan Peninjauan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam peninjauan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang?
2. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan – hambatan yang terjadi dalam Keterlambatan Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang?
G. Kegunaan Peninjauan
Harapan dari pelaksanaan dan hasil peninjauan ini dapat berguna :
1. Bagi Peninjau
Memberikan motivasi untuk tetap memperbaharui dalam menambah
ilmu pengetahuan khususnya untuk pemahaman pembelajaran lebih
lanjut mengenai perpajakan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan / Universitas dan Fakultas
Dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk melengkapi
perpustakaan universitas maupun Fakultas dan Diharapan dapat
berguna sebagai referensi, literature, dan bahan perbandingan bagi
pembaca.
3. Bagi Instansi
Diharapkan hasilnya akan memberikan saran, masukan, dan informasi
khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan perpajakan.
H. Kerangka Pemikiran
Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang
langsung dapat ditunjuk dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tindakan penagihan terhadap
wajib pajak yang tidak atau kurang membayar utang pajaknya atau tidak
membayar denda atau bunga diawali dengan terbitnya Surat Tagihan Pajak
(STP), Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Yang Dikeluarkan Oleh
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan Undang–undang Ketentuan Umun dan Tata Cara
Perpajakan No.16 Tahun 2009 sebagai pengganti perubahan dari Undang –
Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menurut Mardiasmo (2009:21) :
“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar– besarnya kemamkmuran rakyat ”.
Banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian pajak
diantaranya :
1. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Erly (2005:11) mengemukakan :
“ Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dari “surplus”-nya digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”
2. Menurut Soeparman Soemahamidjadja sebagaimana yang dikutip oleh Waluyo (2005:5) mengemukakan :
“ Pajak adalah iuran wajib berupa barang atau uang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma– norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang –barang dan jasa–jasa kolektif dalam mencapai kesajahteraan” (Waluyo,Wiryawan.B.Ilyas,2005:5).
3. Menurut P.J.A Adriani sebagaimana yang dikutip Waluyo (2002:4) mengemukakan :
“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yaitu terhadap orang yang wajib membayarkan menuntut peraturan–peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan
untuk mambiayai pengeluaran – pengeluaran umum dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”
Mardiasmo (2009:1) menyimpulkan pajak memiliki unsur :
1. Iuaran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut
berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang–undang
Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
Undang–Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrapestrasi dari Negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga yang bermanfaat
bagi masyarakat.
5. Dapat dipaksaan.
Pajak Daerah menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan
Daerah
.Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam
masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi
adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran
terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang
Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
I. Metode Penulisan Laporan
Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diperlukan
data dan informasi yang tepat dan akurat. Untuk itu diperlukan beberapa
metode penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang
dikemukakan. Agar mendapatkan data informasi yang diperoleh sesuai
dengan permasalahan maka ada beberapa data yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Desain Laporan
a. Berdasarkan tujuan peninjauannya desain peninjauan ini di
tunjukan untuk mengetahui pelaksanan Sanksi Administrasi
Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang yang terstuktur
dan informatif.
b. Berdasarkan metode peninjauan desain peninjauan ini
merupakan peninjauan survey dimana peninjauan terjun
langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara
wawancara.
c. Berdasarkan tingkat eksplanasinya desain peninjauan ini
bersifat deskriptif yaitu metode yang memberikan
gambaran atau lukisan keadaan sebenarnya dengan meneliti
suatu objek secara sistematik, actual, dan akurat mengenai
fakta–fakta, sifat–sifat serta hubungan antara fenomena
yang diteliti tanpa mengkaitkan satu sama lain variable
yang ada di dalamnya.
d. Berdasarkan jenis datanya dan analisisnya peninjauan ini
peninjauan data kualitatif. Dimana data kualitatif adalah
data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.
2. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam peninjauan
ini antara lain :
a. Peninjauan Lapangan
Yaitu mengumpulkan data tentang masalah yang akan diteliti
dengan melakukan secara langsung pada bagian yang terlihat
dalam objek peninjauan. Dalam hal ini peninjuan dilakukan
dengan cara :
1. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan
cara mengadakan Tanya jawab dengan pegawai atau
karyawan yang berwenang tentang masalah yang ditinjau
untuk mengadakan keterangan dalam peninjauan ini.
2. Pengamatan (observasi) yaitu pengumpulan data dengan
cara mengamati langsung pelaksanaan yang ditinjau
b. Peninjauan Kepustakaan
Yaitu peninjauan dengan cara mengumpulkan data literature–
literature dengan cara mempelajari, membandingkan dan
melengkapi.
3. Metode Pengolahan Data
Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis,
deskriptif yaitu berdasarkan pendapat, pemikiran, pertimbangan
yang akan menguraikan dan menerangkan masalah yang berkaitan
dengan objek peninjuan.
J. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan data yang diperlukan
dalam menyusun tugas akhir ini, maka penulis melakukan peninjauan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Timur. Adapun jadwal yang
direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
Tabel
Jadwal Peninjauan
No KEGIATAN BULAN
MARET’12 APRIL’12 MEI’12
1 II III IV I II III IV I II III IV
1 Pembuatan Proposal X X
2 Pengurusan ijin X X X
3 Penagmbilan Data X X X X X
4 Analisis data penulis X X X X X
5 Laporan X X X
K. Kerangka Penulis Laporan
JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Peninjauan
1.4 Kegunaan Peninjauan
1.5 Metode Peninjauan
1.6 Waktu dan Tempat Peninjauan
1.7 Jadwal Praktik Kerja Lapangan
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
2.1.2 Dasar Hukum Pajak
2.1.3 Ciri – ciri Pajak
2.1.4 Fungsi Pajak
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
2.1.6 Pengelompokan pajak Menurut Golongan Sifat dan Pemungutannya
2.1.7 Subjek dan Objek Pajak
2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
2.2.2 Jenis – jenis Pajak Daerah
2.2.3 Subjek Pajak Daerah
2.2.4 Objek Pajak Daerah
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah
2.2.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah
2.2.7 Pengertian Sanski Administrasi pajak
2.3 Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.3.3 Objek Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
2.3.4 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
BAB III OBJEK PENINJAUAN
3.1 Profil Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
3.1.2 Visi dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
3.3 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan
3.3.1 Unit Kerja Tempat Praktik Kerja Lapangan
3.3.2 Uraian Tugas Unit Kerja Tempat Praktik Kerja Lapangan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
4.2 Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam Keterlamabatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Karawang
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Jogjakarta : Andi
Gunadi. 2001 : Perpajakan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas indonesia
Mardiasmo . 2001 : Perpajakan . Jogjakarta : Andi
Rahmat, Soemitro . 1985 . Pajak Penghasilan . Bandung : Rusda Offrset
Waluyo . 2008. Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba Empat
Mulyono . Joko . 2008 . Ketentuan Umum Perpajakan . Jogjakarta : Andi
Undang – undang No.34 tahun 2000 Pajak Daerah
Undang – undang KUP dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009
http ://kliping/Bisnis_Dan_Ekonomi/24 februari
www. Pajakonline.com/Ali Imran Hamid/19 mei 2009
www. Google . com
www. Pajakonline . com
www. Pemeriksaanpajak . com