TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
Menimbang : a. bahwa Pemisahan Prajurit TNI Angkatan Laut
merupakan salah satu fungsi pembinaan prajurit yang
harus dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut untuk mendapatkan hasil dan daya guna secara optimal;
b. bahwa Pemisahan Prajurit bertujuan untuk memelihara
komposisi prajurit TNI Angkatan Laut yang keberhasilan penyelenggaraannya menggambarkan pembinaan prajurit dilaksanakan dengan tertib dan benar;
c. bahwa Peraturan Kasal Nomor Perkasal/33/IV/2010
tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI Angkatan Laut sudah tidak
sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kasal tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu Militer Sukarela (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang
Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang
Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
6. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor
51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun
2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Kasal Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG
PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini yang
dimaksud dengan:
1. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
-3-
2. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.
3. Pengakhiran Dinas Keprajuritan adalah suatu kegiatan
pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang
berwenang terhadap seorang prajurit untuk memberikan status/kedudukannya ditinjau dari segi hukum dan administrasi.
4. Masa Dinas Keprajuritan yang selanjutnya disingkat
MDK adalah waktu pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan
diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
5. Ikatan Dinas Pertama yang selanjutnya disingkat IDP adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas
keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai prajurit sukarela TNI.
6. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas
kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas
keprajuritan.
7. Prajurit Karier adalah Prajurit Sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan
ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
8. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah Prajurit Sukarela yang menjalani
dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Angkatan.
9. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang
menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
10. Pemisahan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit agar tugas TNI Angkatan
Laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
11. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang
Prajurit Karier yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdiannya di luar lingkungan TNI Angkatan Laut.
-4-
12. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang
diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku
untuk selama hidupnya.
13. Purnawirawan Angkatan Laut adalah sebuah gelar untuk para pensiunan TNI Angkatan Laut yang sudah tidak
aktif lagi di dalam dinas kemiliteran. 14. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK
adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran/subkeluaran.
15. Gugur adalah meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan.
16. Tewas adalah meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan.
17. Meninggal dunia adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas
atau karena hubungan dengan pelaksanaan tugas.
18. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak
langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau
kegiatan.
19. Cacat berat atau disebut cacat tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk
melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.
20. Cacat sedang atau disebut cacat tingkat II adalah cacat
jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan dengan baik, namun masih dapat berkarya
di luar jajaran TNI/TNI Angkatan Laut.
21. Proses pemilihan adalah kegiatan dalam rangka pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah mulai
pendaftaran bakal calon sampai dengan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum.
22. Pemangku Delegasi Wewenang yang selanjutnya disingkat PDW adalah pejabat yang diserahi sebagian
dari wewenang Kasal dengan maksud supaya pejabat tersebut dapat membantu Kasal dalam pelaksanaan
tugas dengan cara tindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.
-5-
Pasal 2
Pemisahan prajurit dilaksanakan dengan prinsip yang meliputi:
a. transparan yaitu kegiatan pengakhiran dinas
keprajuritan harus diberitahukan kepada prajurit yang bersangkutan sebelumnya;
b. cermat yaitu kegiatan pengakhiran harus dilaksanakan
secara cermat berdasarkan data terakhir yang sah;
c. lancar dan tepat waktu yaitu penyelesaian administrasi pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang prajurit
harus dilaksanakan secara lancar dan tepat waktu;
d. fleksibel yaitu bagi prajurit yang telah melewati ikatan dinas pertamanya, dapat mengajukan pensiun dini atas
persetujuan atasannya dan berhak mendapatkan rawatan purna dinas sesuai dengan masa pengabdiannya;
e. autentik yaitu data yang tercantum pada saat pertama kali permohonan menjadi prajurit sesuai dengan perencanaan yang disusun berdasarkan data kelahiran
yang sah, tidak dapat diubah; dan
f. tertib administrasi yaitu pemisahan prajurit harus
memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut.
BAB II MASA PERSIAPAN PENSIUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) MPP merupakan hak setiap prajurit yang akan berakhir masa dinas keprajuritannya.
(2) Prajurit yang berhak memperoleh MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prajurit karier yang
diberhentikan dengan hormat.
Bagian Kedua Prajurit yang Berhak Diberikan MPP
Pasal 4
(1) Prajurit yang telah mencapai MDK paling singkat 20 (dua puluh) tahun dengan hak pensiun.
(2) Prajurit yang telah mencapai MDK paling singkat 15
(lima belas) tahun dan kurang dari 20 (dua puluh) tahun
dengan hak tunjangan bersifat pensiun.
-6-
(3) Prajurit yang telah mencapai MDK paling singkat 5 (lima) tahun dan kurang dari 15 (lima belas) tahun dengan hak tunjangan.
(4) Prajurit yang akan mengakhiri ikatan dinas dan disetujui
oleh pejabat yang berwenang.
(5) Prajurit yang akan diakhiri ikatan dinasnya oleh pejabat yang berwenang, karena tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling singkat selama
1 (satu) tahun berturut-turut, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kemampuan untuk
menduduki suatu jabatan, kecuali yang sedang/selesai mengikuti pendidikan.
Bagian Ketiga
Ketentuan MPP
Pasal 5
(1) Bagi prajurit yang menerima hak pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan kesempatan MPP paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Bagi prajurit yang menerima hak tunjangan bersifat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
diberikan kesempatan MPP paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Bagi prajurit yang menerima hak tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diberikan kesempatan MPP paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Saat berlakunya MPP terhitung mulai awal bulan pada
saat diberikan kesempatan MPP.
(5) Penerbitan keputusan pemberian MPP menjadi satu dengan keputusan pemberhentian sementara dari dinas keprajuritan.
(6) Dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, MPP dapat dicabut berdasarkan kebutuhan.
Bagian Keempat
Hak-Hak Selama MPP
Pasal 6
Prajurit selama menjalani MPP tetap diberikan rawatan
kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Prajurit yang bersangkutan tetap berstatus prajurit aktif;
b. MPP diperhitungkan penuh sebagai Masa Dinas
Keprajuritan; dan
-7-
c. Prajurit yang bersangkutan dapat bekerja di luar lingkungan TNI Angkatan Laut, tetapi tidak boleh menggunakan atribut TNI.
Bagian Kelima
Prajurit yang Tidak Diberikan Hak MPP
Pasal 7
(1) Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari
dinas keprajuritan.
(2) Prajurit yang belum mencapai IDP dan akan mengakhiri ikatan dinas.
BAB III PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Batas usia pensiun bagi perwira paling rendah 48 (empat
puluh delapan) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
(2) Batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama paling
rendah 42 (empat puluh dua) tahun dan paling tinggi
53 (lima puluh tiga) tahun.
(3) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi perwira paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling
tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun. (4) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi bintara dan
tamtama paling rendah 38 (tiga puluh delapan) tahun dan paling tinggi 41 (empat puluh satu) tahun.
Bagian Kedua
Pemberhentian Dengan Hormat
Pasal 9
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat meliputi:
a. Prajurit Karier;
b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek; dan
c. Prajurit Siswa.
-8-
Paragraf 1
Prajurit Karier
Pasal 10
Prajurit Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
a. atas permintaan sendiri dan disetujui; b. telah berakhir masa ikatan dinas;
c. menjalani masa pensiun;
d. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani;
e. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang
prajurit;
f. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
g. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan
dinas yang berkaitan dengan postur, struktur, tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut, yaitu:
1. dinas memerlukan pengurangan jumlah Prajurit
karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya
penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan
susunan organisasi TNI Angkatan Laut; dan
2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling singkat selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan
administratif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang/selesai mengikuti
pendidikan.
Paragraf 2 Prajurit Sukarela Dinas Pendek
Pasal 11
PSDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
a. atas permintaan sendiri dan disetujui;
b. telah berakhir masa ikatan dinas;
c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani;
-9-
d. gugur, tewas atau meninggal dunia;
e. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun
sejak dinyatakan hilang dalam tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; atau
f. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas yang berkaitan dengan postur, struktur, tugas dan
fungsi TNI Angkatan Laut yaitu: 1. dinas memerlukan pengurangan jumlah prajurit
karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari
bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI Angkatan Laut; dan
2. tidak menduduki jabatan struktural maupun
fungsional paling singkat selama 1 (satu) tahun
berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan untuk menduduki
suatu jabatan, kecuali sedang/selesai mengikuti pendidikan.
Paragraf 3
Prajurit Siswa
Pasal 12
Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena: a. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
b. gugur, tewas atau meninggal dunia;
c. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun
sejak dinyatakan hilang dalam tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. alasan akademis; dan
e. permohonan berhenti dari pendidikan pertama dan disetujui.
Paragraf 4
Pengembalian Biaya
Pasal 13
Terhadap Prajurit Karier dan PSDP yang masih terikat IDP
dan mengajukan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan atas permintaan sendiri dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan:
a. harus mengembalikan semua biaya yang telah
dikeluarkan negara untuk keperluan pendidikan pertama;
-10-
b. harus mengembalikan semua biaya pendidikan/kursus
yang telah dikeluarkan negara selama menjalani masa dinasnya; dan
c. tidak menerima rawatan purna dinas berupa tunjangan atau pesangon.
Pasal 14
Terhadap Prajurit Siswa yang sedang menjalani pendidikan pertama dan mengajukan permohonan berhenti dari
pendidikan pertama dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan:
a. harus mengembalikan semua biaya yang telah
dikeluarkan negara untuk keperluan seleksi menjadi Prajurit; dan
b. harus mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan negara untuk keperluan pendidikan
pertama.
Pasal 15
Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan Pasal 14 yaitu sesuai dengan SBK yang berlaku pada saat itu.
Paragraf 5
Prajurit yang Mengikuti Pemilihan Legislatif/ Kepala Daerah/Kepala Desa
Pasal 16
Ketentuan terhadap Prajurit yang akan mencalonkan diri pada pemilihan anggota legislatif terdiri atas:
a. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota
TNI Angkatan Laut pada saat pendaftaran sebagai bakal
Calon Legislatif Partai Peserta Pemilu; dan
b. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Ketentuan terhadap Prajurit yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah terdiri atas:
a. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota
TNI Angkatan Laut terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
b. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-11-
Pasal 18
Ketentuan terhadap Prajurit yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa terdiri atas:
a. menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota
TNI Angkatan Laut terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
b. melengkapi persyaratan dan kelengkapan administratif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Prosedur pengajuan PDH untuk mengikuti pemilihan legislatif
dan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada Kasal u.p. Aspers Kasal.
Pasal 20
(1) Prosedur pengajuan izin mengikuti pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara
berjenjang kepada Kasal u.p. Aspers Kasal. (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum
pendaftaran pemilihan Kepala Desa.
Bagian Ketiga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pasal 21
Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat meliputi:
a. Prajurit Karier;
b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek; dan
c. Prajurit Siswa.
Paragraf 1
Prajurit Karier
Pasal 22
Prajurit Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
-12-
b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata
dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang terdiri atas:
1. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
2. melakukan tindakan yang membahayakan
keamanan dan keselamatan negara; 3. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan
pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat
yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
4. melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri
dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan
kepadanya; 5. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau
sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama sebagaimana dimaksud pada angka 2;
6. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di
kesatuannya lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
7. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama dan menurut
pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk
tetap berada dalam dinas keprajuritan; atau 8. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan seorang
prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau
perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit.
Pasal 23
Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
angka 8 antara lain:
a. hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi
tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
-13-
b. melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin
yang sama (homoseksual/lesbian); atau c. melakukan pelanggaran asusila yang melibatkan
bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami/anak
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI.
Pasal 24 Pemberhentian terhadap Prajurit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan:
a. terhadap perwira setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira; dan
b. terhadap bintara dan tamtama setelah mempertimbang-
kan saran staf secara berjenjang.
Paragraf 2
Prajurit Sukarela Dinas Pendek
Pasal 25
PSDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang
terdiri atas:
1. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
2. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
3. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan
tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak
patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
4. melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri
dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan
hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
-14-
5. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau
sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama sebagaimana dimaksud pada angka 2;
6. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak
diketemukan lagi;
7. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang
bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan; atau
8. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan seorang
Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma
kehidupan Prajurit.
Pasal 26
Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 8 antara lain:
a. hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa dasar
perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi
tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
b. melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin
yang sama (homoseksual/lesbian); atau
c. melakukan pelanggaran asusila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami/anak
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut;
Pasal 27
Pemberhentian terhadap Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan
Perwira.
Paragraf 3 Prajurit Siswa
Pasal 28
Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberhentikan tidak dengan hormat dari pendidikan pertama
karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI terdiri
atas:
-15-
a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang
bertentangan dengan Pancasila;
b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
c. melakukan tindak pidana dan/atau pidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi Prajurit
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
d. diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa,
telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap;
e. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
f. meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana;
g. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di
kesatuannya; atau
h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan
yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.
BAB IV
WEWENANG
Pasal 29
Wewenang keputusan definitif pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap
Prajurit diatur sebagai berikut: a. Prajurit dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi
berada pada Presiden;
b. Prajurit dengan pangkat letda sampai dengan letkol berada pada Panglima TNI;
c. Prajurit dengan pangkat peltu dan pangkat yang lebih
rendah berada pada Kasal;
d. Prajurit Siswa yang sedang menjalani pendidikan
pertama dengan ketentuan:
1. Prajurit Siswa golongan perwira berada pada Aspers Panglima TNI atas nama Panglima TNI; dan
2. Prajurit Siswa golongan bintara dan tamtama berada pada Aspers Kasal atas nama Kasal.
-16-
Pasal 30
Wewenang keputusan sementara pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan
terhadap Prajurit diatur sebagai berikut:
a. Prajurit dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi berada pada Panglima TNI;
b. Prajurit dengan pangkat letda sampai dengan letkol
berada pada Kasal;
c. Prajurit dengan pangkat peltu dan pangkat yang lebih
rendah berada pada PDW (Pemangku Delegasi Wewenang) atas nama Kasal;
d. Prajurit siswa yang sedang menjalani pendidikan
pertama dengan ketentuan:
1. Prajurit Siswa golongan perwira berada pada
Gubernur Akademi Angkatan Laut; dan
2. Prajurit Siswa golongan bintara dan tamtama berada pada Dankodiklatal.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 31
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak:
a. mendapatkan gelar purnawirawan sesuai dengan
pangkatnya yang terakhir; dan b. pada acara tertentu dapat mengenakan pakaian seragam
TNI Angkatan Laut dan mendapat perlakuan protokoler.
Pasal 32
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berkewajiban:
a. memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya; dan
b. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan dengan hormat
dari dinas keprajuritan melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI Angkatan Laut setempat.
-17-
Pasal 33
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat wajib memegang teguh rahasia tentara sekeras-
kerasnya.
BAB VI
RAWATAN PURNADINAS
Bagian Kesatu Rawatan dan Layanan Purnadinas
Pasal 34
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas
keprajuritan memperoleh rawatan dan layanan purnadinas yang meliputi:
a. pensiun;
b. tunjangan bersifat pensiun;
c. tunjangan; d. pesangon;
e. rawatan kesehatan; dan/atau
f. rawatan purnadinas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1
Prajurit Karier
Pasal 35
Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h menerima:
a. pensiun bilamana:
1. belum mencapai batas usia pensiun yang
ditentukan, tetapi telah menjalani dinas keprajuritan paling singkat 20 (dua puluh) tahun; atau
2. telah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan
dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun sampai kurang dari 20 (dua
puluh) tahun.
-18-
b. tunjangan bersifat pensiun bilamana:
1. belum mencapai batas usia tunjangan bersifat
pensiun yang ditentukan, tetapi telah menjalani
dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
2. telah mencapai batas usia tunjangan bersifat
pensiun yang ditentukan dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun.
c. tunjangan bilamana belum mencapai batas usia
tunjangan bersifat pensiun, tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari
15 (lima belas) tahun; atau d. pesangon bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan
kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji pokok terakhir dikalikan dengan jumlah
tahun MDK.
Paragraf 2 Prajurit Sukarela Dinas Pendek
Pasal 36
PSDP yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b,
huruf c, dan huruf f, menerima: a. tunjangan bilamana telah menjalani dinas keprajuritan
paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. pesangon bilamana telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus
sebesar gaji pokok terakhir dikalikan dengan jumlah tahun MDK.
Paragraf 3 Prajurit Siswa
Pasal 37
Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama, menerima pesangon yang diterimakan
sekaligus sebesar gaji dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan
ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama dikalikan dengan jumlah tahun masa pendidikan
pertama.
-19-
Bagian Kedua
Pemberian Hak Rawatan Purnadinas Prajurit/Prajurit Siswa yang Cacat
Pasal 38
Prajurit yang dalam dan/atau oleh karena dinas:
a. menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 100%
(seratus persen) dari gaji pokok terakhir ditambah tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan atau cacat berat bukan akibat tindakan langsung
lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 100%
(seratus persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan
langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima pensiun sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
Prajurit Siswa yang dalam dan/atau oleh karena dinas:
a. menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama dan menerima pensiun sebesar 100 % (seratus
persen) dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit
Siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyandang cacat sedang akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama dan menerima pensiun sebesar 100 % (seratus
persen) dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit
Siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
-20-
c. menyandang cacat berat bukan akibat tindakan
langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama dan menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok permulaan
prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama
ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. menyandang cacat sedang bukan akibat tindakan langsung lawan, diberhentikan dengan hormat dari
pendidikan pertama dan menerima pensiun sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang
Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Prajurit yang tidak dalam dan/atau tidak oleh karena dinas:
a. menyandang cacat berat dan telah menjalani dinas
keprajuritan antara 4 (empat) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun serta belum mencapai usia
pensiun minimal menurut golongan pangkatnya, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar paling
sedikit 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir ditambah dengan tunjangan cacat dan
tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyandang cacat berat dan telah menjalani dinas
keprajuritan kurang dari 4 (empat) tahun, diberhentikan
dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima tunjangan sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya ditambah
dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga kurang
dari 20 (dua puluh) tahun serta belum mencapai usia pensiun minimal menurut golongan pangkatnya,
diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima tunjangan bersifat pensiun sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok terakhir
ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
-21-
d. menyandang cacat sedang dan telah menjalani dinas
keprajuritan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dan menerima tunjangan sebesar paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa dinas keprajuritan yang dimilikinya
ditambah dengan tunjangan cacat dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 41
Prajurit Siswa yang tidak dalam dan/atau tidak oleh karena
dinas, menyandang cacat berat atau cacat sedang,
diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama dan
dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan prajurit
untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang
Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama dikalikan
dengan jumlah tahun masa pendidikan pertama.
Pasal 42
(1) Prajurit penyandang cacat yang dalam atau oleh karena
dinas maupun yang tidak dalam atau tidak oleh karena dinas memperoleh santunan cacat.
(2) Besaran santunan cacat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemberian Hak Rawatan Purnadinas
Prajurit/Prajurit Siswa yang Hilang
Pasal 43
(1) Prajurit yang hilang dalam tugas dilakukan pencarian
selama 12 (dua belas) bulan, tetap diberikan penghasilan sebagaimana prajurit aktif.
(2) Prajurit yang dinyatakan hilang dalam tugas dan telah
dilakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberhentikan dari dinas keprajuritan karena hilang dalam tugas dengan ketentuan:
a. bagi prajurit yang sudah berkeluarga, diberikan
penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak; atau
b. bagi prajurit yang belum berkeluarga diberikan tunjangan orang tua.
-22-
(3) Pemberian penghasilan penuh selama 12 (dua belas)
bulan kepada istri/suami dan anak prajurit yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan dengan pemberian pensiun warakawuri atau duda
dan/atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim piatu.
Pasal 44
(1) Prajurit Siswa yang hilang dalam tugas, dilakukan
pencarian selama 12 (dua belas) bulan dan tetap
diberikan penghasilan sebagaimana Prajurit Siswa.
(2) Prajurit Siswa yang dinyatakan hilang dalam tugas dan telah dilakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama karena hilang dalam tugas dengan ketentuan:
a. bagi Prajurit Siswa yang sudah berkeluarga, diberikan penghasilan penuh sebagaimana Prajurit
Siswa selama 12 (dua belas) bulan kepada istri/suami dan anak; atau
b. bagi Prajurit Siswa yang belum berkeluarga
diberikan tunjangan orang tua.
(3) Pemberian penghasilan penuh selama 12 (dua belas)
bulan kepada istri/suami dan anak prajurit yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan
dengan pemberian pensiun warakawuri atau duda dan/atau tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim piatu dengan dasar perhitungan
100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi
seseorang prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus
pendidikan pertama.
Bagian Keempat
Pemberian Hak Rawatan Purnadinas Prajurit/Prajurit Siswa yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia
Pasal 45
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena gugur, atau tewas kepada ahli warisnya
diberikan:
a. pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim piatu, atau
tunjangan orang tua (ayah atau ibu kandung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. uang duka dengan ketentuan sebagai berikut:
1. santunan risiko kematian prajurit karena gugur sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta)
rupiah.
-23-
2. santunan risiko kematian karena tewas sebesar
Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah.
Pasal 46
Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama karena gugur atau tewas, kepada ahli
warisnya diberikan: a. pensiun warakawuri atau duda atau tunjangan anak
yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim piatu, atau tunjangan orang tua (ayah atau ibu kandung) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi prajurit dengan dasar perhitungan 100% (seratus persen) dari gaji pokok
permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama; dan
b. uang duka gugur atau tewas sebesar 6 (enam) kali gaji
dengan dasar perhitungan dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi
seseorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.
Pasal 47
Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas
keprajuritan karena meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:
a. santunan kematian untuk prajurit golongan perwira
sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta) rupiah; dan
b. santunan kematian untuk prajurit golongan bintara dan
tamtama sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu) rupiah.
Pasal 48
Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama karena meninggal dunia, kepada
warakawuri atau duda atau anak yatim atau piatu, atau anak yatim piatu, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji
dengan dasar perhitungan 100% (seratus persen) dari gaji pokok permulaan prajurit untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seseorang Prajurit Siswa yang lulus
pendidikan pertama.
Bagian Kelima Pemberian Penghasilan Penuh Prajurit bagi
Warakawuri/Duda/Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
Pasal 49
Kepada warakawuri atau duda atau anak yatim atau piatu
atau anak yatim piatu diberikan penghasilan penuh almarhum dengan ketentuan sebagai berikut:
-24-
a. selama 6 (enam) bulan apabila meninggal dunia;
b. selama 12 (dua belas) bulan apabila gugur atau tewas;
c. selama 12 (dua belas) bulan apabila meninggal dunia dan mempunyai Bintang Angkatan, Bintang Sewindu,
atau Bintang Gerilya dan bintang lainnya yang lebih tinggi tingkatannya; atau
d. selama 18 (delapan belas) bulan apabila gugur atau
tewas atau meninggal dunia dan dinyatakan sebagai
pahlawan dengan Keputusan Presiden.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Pada saat Peraturan Kasal ini mulai berlaku, Peraturan Kasal Nomor Perkasal/33/IV/2010 tanggal 23 April 2010 tentang
Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI Angkatan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51
Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,
KRESNO BUNTORO
NO PEJABAT PARAF TANGGAL
1 WAKASAL
2 IRJENAL
3 KOORSAHLI KASAL
4 ASRENA KASAL
5 ASPERS KASAL
6 KADISKUMAL
7 KADISMINPERSAL
8 KASETUMAL
9 PABAN V WATPERS
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 September 2020
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
tertanda
YUDO MARGONO
Au
ten
ti
ka
si A
u
t
e
n
t
i
k
a
s
i
-25-
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEMISAHAN PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020
-26-
DAFTAR ISI
Halaman Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Tahun 2020 tanggal3 0September
2020 tentang Pemisahan Prajurit TNI Angkatan Laut ................................... 1
BABA I KETENTUAN UMUM ........................................................................ 2
BABA II MASA PERSIAPAN PENSIUN ............................................................ 5
1. Bagian Kesatu. Umum .......................................................... 5
2. Bagian Kedua. Prajurit Yang Berhak Diberikan MPP ............. 5
3. Bagian Ketiga. Ketentuan MPP ............................................ 6
4. Bagian Keempat. Hak-Hak Selama MPP ................................... 6
5. Bagian Kelima. Prajurit Yang Tidak Diberikan Hak MPP ........ 7
BAB III PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN .......................................... 7
1. Bagian Kesatu. Umum .......................................................... 7
2. Bagian Kedua. Pemberhentian Dengan Hormat ..................... 7
3. Bagian Ketiga. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ............ 11
BAB IV WEWENANG ..................................................................................... 15
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN .................................................................... 16
BAB VI RAWATAN PURNADINAS ................................................................. 17
1. Bagian Kesatu. Rawatan dan Layanan Purnadinas ................. 17
2. Bagian Kedua. Pemberian Hak Rawatan Purnadinas
Prajurit/Prajurit Siswa yang Cacat ................ 19
3. Bagian Ketiga. Pemberian Hak Rawatan Purnadinas
Prajurit/Prajurit Siswa yang Hilang .............. 21
4. Bagian Keempat. Pemberian Hak Rawatan Purnadinas
Prajurit/Prajurit Siswa yang Gugur /Tewas
/Meninggal Dunia ........................................ 22
5. Bagian Kelima. Pemberian Penghasilan Penuh Prajurit bagi
Warakawuri/Duda/Anak Yatim /Piatu /Yatim
Piatu ............................................................. 23
BAB VII PENUTUP ......................................................................................... 24